Peningkatan ekspor CPO turut memperkuat kinerja ekspor pertanian nasional secara keseluruhan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) berkontribusi memperkuat kinerja ekspor pertanian nasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan perolehan devisa negara.

"Peningkatan ekspor CPO turut memperkuat kinerja ekspor pertanian nasional secara keseluruhan," kata Mentan dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Dia menyampaikan hal itu, seiring penegasan Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia harus mengambil kendali penuh atas komoditas strategis nasional, terutama kelapa sawit yang selama ini menjadi salah satu kekuatan utama ekonomi Indonesia di tingkat global.

Sebagai produsen kelapa sawit terbesar dunia, Indonesia dinilai tidak boleh lagi berada pada posisi mengikuti penentuan harga yang ditetapkan pihak luar.

Penegasan tersebut disampaikan Presiden dalam Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 di Jakarta, Rabu (20/5).

Presiden menyoroti ironi yang selama ini terjadi. Indonesia menjadi penghasil kelapa sawit terbesar dunia, namun mekanisme harga global justru banyak dipengaruhi pasar dan negara lain.

“Saudara-saudara sekalian, kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya ini tidak boleh terjadi,” tegas Presiden Prabowo.

Menurut Presiden, kondisi tersebut harus segera diubah. Indonesia harus berani menentukan nilai atas komoditas yang dihasilkan sendiri.

Pernyataan itu menjadi pesan kuat bahwa pemerintah ingin mengubah paradigma lama, dari sekadar penjual bahan mentah menjadi negara yang memiliki posisi tawar dan kendali atas komoditas strategis nasional.

Arah kebijakan tersebut tidak hanya berlaku pada sawit, tetapi seluruh sumber daya strategis Indonesia yang harus dikelola berdasarkan kepentingan nasional.

Kepala Negara juga menegaskan sumber daya alam Indonesia bukan semata barang dagangan, tetapi aset bangsa yang harus dijaga nilainya untuk generasi mendatang.

Atas hal itu, Mentan Amran mengatakan kelapa sawit memiliki posisi yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Komoditas itu tidak hanya menopang devisa negara, tetapi juga menjadi sumber penghidupan jutaan petani, pekerja, pelaku usaha, serta penggerak ekonomi daerah.

Indonesia tercatat sebagai eksportir minyak kelapa sawit terbesar dunia. Pada 2025, devisa ekspor minyak sawit mencapai 23 miliar dolar Amerika Serikat atau setara sekitar Rp391 triliun.

Besarnya kontribusi tersebut menjadikan sawit sebagai salah satu komoditas strategis nasional yang berperan besar terhadap pertumbuhan ekonomi, perdagangan dan penguatan neraca ekspor Indonesia.

Dari sisi produksi, industri sawit nasional juga terus menunjukkan performa kuat. Total produksi sawit Indonesia saat ini mencapai sekitar 56 juta ton, sementara total ekspor berbagai bentuk olahan sawit menembus 32 juta ton.

Angka tersebut menurut Amran, memperlihatkan dominasi Indonesia dalam rantai pasok global minyak sawit sekaligus menegaskan posisi Indonesia sebagai pemain utama dunia

Senada dengan Presiden dan Mentan, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menilai momentum saat ini menjadi titik penting untuk mengembalikan kedaulatan Indonesia atas komoditas nasional.

Menurut Sudaryono, selama bertahun-tahun Indonesia justru berada dalam posisi menerima harga atas hasil bumi yang diproduksi sendiri.

“Bertahun-tahun, negara lain mendikte harga hasil bumi Nusantara. Kita memproduksi kelapa sawit terbanyak. Kok harganya ikut aturan luar,” ujarnya.

Wamentan menegaskan arahan Presiden melalui Kabinet Merah Putih menjadi momentum perubahan besar dalam tata kelola komoditas nasional.

“Sekarang saatnya berubah. Kabinet Merah Putih mendapat titah. Harga nikel, sawit, batu bara, karet, hingga emas wajib ditentukan di dalam negeri,” kata Wamentan.

Menurutnya, apabila pasar luar tidak menerima harga yang ditentukan Indonesia, bangsa ini harus berani mengoptimalkan pemanfaatan domestik dan menjaga cadangan sumber daya untuk masa depan.

“Jika asing menolak beli pakai harga kita, tidak masalah. Kita gunakan sendiri. Biarkan sisa tambang tertidur di bawah tanah. Lebih baik begitu ketimbang obral murah,” tegasnya.

Dia menambahkan kekayaan alam Indonesia merupakan titipan untuk generasi mendatang sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara bijak dan berdaulat.

“Kekayaan alam ini pinjaman masa depan buat anak cucu. Menjaga komoditas pertanian maupun tambang berarti mengamankan kedaulatan bangsa. Mari rapatkan barisan. Kita wujudkan kemandirian ekonomi,” ujarnya.

Wamentan juga menegaskan Indonesia memiliki hak penuh untuk menentukan arah pengelolaan sumber daya nasional karena bangsa ini adalah pemilik sekaligus penghasil utama berbagai komoditas strategis dunia.

“Kita tuan rumah di tanah sendiri, saatnya tentukan aturan main,” kata Sudaryono.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah terus memerangi mafia pangan, mafia pupuk, manipulasi distribusi hingga penguasaan lahan ilegal yang selama bertahun-tahun merugikan rakyat dan negara. Di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, penindakan tidak hanya menyasar pelaku kecil di lapangan, tetapi masuk lebih dalam membongkar jaringan kartel, permainan harga, manipulasi stok, korupsi internal, hingga praktik penguasaan kawasan hutan secara ilegal.

Data Satgas Pangan Polri menunjukkan adanya dua fase penindakan yang memiliki karakter berbeda. Pada periode pertama, tahun 2017–2019, mencakup tiga tahun penuh dengan total 784 kasus yang ditangani.

Total kasus ini terdiri dari 66 kasus penanganan di komoditas beras, 22 kasus penanganan di komoditas hortikultura, 27 kasus penanganan di komoditas ternak, 13 kasus penanganan di komoditas pupuk, dan 247 kasus lainnya di sektor pertanian. Dari seluruh penindakan itu, aparat berhasil menetapkan 411 tersangka.

Sementara pada periode 2024–2025, yang baru berjalan sekitar dua tahun, telah ditangani 94 kasus sektor pertanian. Rinciannya terdiri atas 46 kasus komoditas beras, 27 kasus pupuk, 16 kasus minyak goreng, serta 3 kasus yang melibatkan oknum internal. Total tersangka yang ditetapkan mencapai 77 orang.

Penindakan pada periode ini tidak berhenti pada aspek pidana semata. Pemerintah juga melakukan langkah struktural melalui pencabutan 2.231 izin pengecer dan distributor pupuk bermasalah pada 2024–2025. Langkah tersebut menjadi salah satu tindakan korektif terbesar dalam tata kelola distribusi pupuk.

Periode penindakan 2024–2026 tidak berhenti di statistik, ditandai dengan terbongkarnya sejumlah kasus besar yang selama ini dinilai membebani masyarakat. Skandal besar yang selama ini merugikan rakyat berhasil diungkap satu per satu.

Beras Oplosan Hingga Distribusi MinyaKita

Kasus beras oplosan menjadi salah satu pengungkapan terbesar. Dari pemeriksaan 268 sampel di 13 laboratorium pada 10 provinsi, sebanyak 212 merek beras premium dan medium dinyatakan tidak sesuai standar mutu, berat maupun Harga Eceran Tertinggi (HET). Artinya, sekitar 85,56 persen beras premium yang beredar tidak memenuhi standar.

Ditemukan pula praktik pengemasan ulang beras SPHP yang kemudian dijual sebagai beras premium dengan harga lebih tinggi. Potensi kerugian konsumen akibat praktik tersebut diperkirakan mencapai Rp 99,35 triliun per tahun. Kementerian Pertanian kemudian melaporkan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.

Praktik serupa juga ditemukan pada distribusi MinyaKita. Produk minyak goreng yang seharusnya dijual sesuai ketentuan HET Rp 15.700 per liter ditemukan dijual hingga Rp 18.000 per liter dengan takaran yang tidak sesuai. Pada sidak Februari 2026, residu MinyaKita bermasalah masih ditemukan beredar. Dari pengungkapan jaringan kartel minyak goreng secara keseluruhan, 20 tersangka telah ditetapkan.

Di sektor pupuk, pemerintah menemukan lima jenis pupuk palsu yang tidak mengandung unsur hara sama sekali. Kandungan nitrogen, kalium dan fosfat tercatat nol, sehingga petani pada praktiknya membeli material yang tidak memberikan manfaat bagi tanaman.

Petani sesungguhnya membeli tanah yang dikemas sebagai pupuk. Kerugian petani akibat praktik ini diperkirakan mencapai Rp 3,3 triliun. Banyak korban merupakan petani penerima KUR yang mengalami gagal panen hingga tekanan ekonomi. Sebanyak 27 tersangka dari hulu hingga hilir telah ditetapkan, dan 2.231 izin pengecer serta distributor pupuk bermasalah resmi dicabut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Kabupaten Aceh Besar bersama Kementerian Pertanian menggelar Tanam Padi Serempak Brigade Pangan di Gampong Barueh, Kecamatan Kota Jantho, Jumat, sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan mendukung target swasembada pangan nasional.

Wakil Bupati Aceh Besar Syukri mengatakan program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dalam mendorong gerakan tanam serempak di lahan optimalisasi lahan (oplah) musim tanam II tahun 2026.

“Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian. Gerakan Tanam Serempak di lahan Oplah MT II Tahun 2026 ini bertujuan mendukung swasembada pangan berkelanjutan,” kata Syukri di sela kegiatan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Tenaga Ahli Menteri Pertanian Dr Asto serta Penanggung Jawab Swasembada Pangan Dr Agus Susanto.

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar saat ini terus menggenjot sektor pertanian, khususnya produksi padi, guna memenuhi kebutuhan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Syukri mengatakan hasil produksi padi di Aceh Besar dalam beberapa tahun terakhir terus menunjukkan tren positif berkat dukungan berbagai pemangku kepentingan di sektor pertanian.

“Alhamdulillah setiap tahun kegiatan produksi padi terus menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan,” ujarnya.

Menurut dia, program Tanam Serempak Brigade Pangan juga diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat Aceh Besar yang sebagian besar menggantungkan perekonomian pada sektor pertanian.

Pemerintah daerah juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah terkait untuk memperkuat sinergi dan mengoptimalkan peran penyuluh pertanian dalam mendukung peningkatan produktivitas dan produksi pangan.

Syukri menegaskan sektor pertanian menjadi salah satu pilar utama pembangunan daerah sehingga dukungan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pertanian, dinilai sangat penting untuk mempercepat pembangunan pertanian di Aceh Besar.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah secara resmi meluncurkan Sistem Aplikasi Pelayanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (SAPA-UMKM), sebuah platform layanan terpadu satu pintu yang dirancang untuk memperkuat ekosistem UMKM nasional secara terintegrasi, akurat, dan berkelanjutan.

Soft launching berlangsung di Kantor Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Kamis (21/5). Acara ini dihadiri oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Madya TNI (Purn.) Didit Herdiawan Ashaf, Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza, dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menegaskan bahwa kebangkitan ekonomi sebuah bangsa sangat bergantung pada kekuatan UMKM.

“Sekarang kewajiban kita membangun entrepreneur. Tidak ada satu pun negara yang kuat tanpa usaha yang kuat. Makin kuat UMKM-nya, di situlah negara ditopang. SAPA-UMKM adalah revolusi digital untuk pengembangan usaha kecil menengah Indonesia,” jelasnya pada acara Soft Launching

Sementara itu, Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menekankan pentingnya penguatan data UMKM untuk mendukung perumusan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

“SAPA-UMKM adalah sebuah sistem di mana kita bisa mengetahui update seluruh perkembangan pengusaha mikro, kecil, dan menengah di tanah air kita,” ujar Maman. Menurutnya, SAPA-UMKM dirancang dengan menyatukan data, layanan, hingga akses pembiayaan bagi pelaku UMKM di seluruh Indonesia, serta dapat dimanfaatkan bersama antarinstansi pemerintah.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa BPS mencatat jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 59 juta usaha.

“Menurut data terpadu UMKM, hasil kerja sama antara BPS dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) pada tahun 2022 dan 2023, tercatat ada 30,2 juta UMKM non-pertanian. Berdasarkan Sensus Pertanian 2023, terdapat sekitar 29 juta UMKM pertanian. Sehingga, kira-kira totalnya saat ini adalah 59 juta UMKM pertanian dan non-pertanian,” ujar Amalia.

Amalia mengapresiasi peluncuran SAPA-UMKM yang dinilai sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat ekosistem data dan statistik nasional yang terintegrasi.

“SAPA-UMKM ini akan menjadi sumber data yang luar biasa bagi BPS, terutama dalam penghitungan PDB (Produk Domestik Bruto,red) atau pertumbuhan ekonomi, pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), serta menjadi pelengkap dalam menghasilkan statistik-statistik lain di BPS,” jelasnya.

Lebih lanjut, Amalia menilai peluncuran SAPA-UMKM menjadi momentum strategis menjelang pelaksanaan lapangan Sensus Ekonomi 2026 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. UMKM sendiri diperkirakan akan menjadi kelompok usaha terbesar dalam populasi usaha yang didata pada Sensus Ekonomi 2026.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian kembali mewujudkan swasembada pangan pada 2025 sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional.

Sukses tersebut berkat berbagai upaya seperti mempercepat luas tanam; memberi bantuan sarana produksi pertanian berupa alat mesin pertanian pra panen, amelioran, pupuk, benih, pestisida, alat mesin pertanian pasca panen; meningkatkan indeks pertanaman; meningkatkan produktivitas; dan mencetak lahan sawah baru.

Dari berbagai upaya tersebut terungkap bahwa benih menjadi faktor produksi yang berperan strategis dalam meningkatkan produksi pertanian.

Secara empiris terbukti benih padi unggul bermutu berkontribusi 40-60 persen sebagai penentu produksi.

Pemerintah menyadari hal tersebut sehingga petani dilindungi ketika menggunakan benih seperti tertuang pada pasal 30 ayat 1 dan 2 Undang Undang nomor 22 tahun 2019 tentang Budidaya Pertanian Berlanjutan yang menyebutkan benih wajib memenuhi standar mutu, disertifikasi dan diberi label.

Di sisi lain benih harus tersedia tepat sesuai dengan kebutuhan petani. Petani membutuhkan benih sesuai enam prinsip tepat yaitu tepat varietas, tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat harga.

Benih yang tidak tersedia sesuai dengan kebutuhan petani dapat berakibat fatal bagi kelangsungan usahatani petani yang berujung pada terganggunya stabilitas ketahanan pangan nasional.

Kementerian Pertanian pernah melakukan terobosan melalui program Mandiri Benih oleh Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sejak 2015 dengan memberi ruang penangkar lokal menuhi kebutuhan benih secara insitu (setempat) yang kemudian terbukti nyata berkontribusi besar mendukung pertanian.

Kini program tersebut perlu diperkuat dan dikembangkan secara kontinyu dan berkelanjutan terutama di daerah-daerah yang kekurangan varietas unggul bermutu sehingga bergantung pada benih bersertifikat dari luar daerah.

Program mandiri benih bertujuan untuk menumbuh kembangkan produsen benih baru maupun lama untuk meningkatkan kapasitas produksi Benih Sebar (BR) dan meningkatkan kemampuan petani untuk memproduksi benih sesuai kebutuhan di wilayahnya (insitu) secara mandiri.

Program Mandiri Benih

Program tersebut memberi fasilitas kepada kelompok tani/produsen berupa sarana produksi seperti benih sumber, pupuk, pestisida, dan alat pengemasan benih.

Program tersebut bahkan memberi bantuan gudang benih, lantai jemur, alat angkut benih serta pelatihan produksi benih padi.

Prinsip kerja Program Mandiri Benih (PMB) dengan memberi bantuan peralatan usaha perbenihan dan budidaya calon benih padi untuk 1 unit PMB per 1 kelompok tani. Satu kelompok tani setara dengan luasan 10 ha.

Dari luasan tersebut diharapkan menghasilkan benih minimal 30 ton dengan asumsi produksi benih yang berkualitas sejumlah 3 t/ha.

Angka tersebut setara untuk menenuhi kebutuhan benih seluas 1.200 ha dengan asumsi kebutuhan benih per ha 25 kg. Produksi tersebut dapat menopang kemandirian benih untuk 6 desa dengan 1 desa masing-masing memiliki sawah 200 ha.

Sejak peluncuran program ini di 2015 telah menunjukkan hasil signifikan karena berhasil mengembangkan 1.313 unit di lahan penangkaran seluas 13.130 hektare.

Rata-rata produksi calon benih 2,62 ton per hektare atau menyumbang sekitar 34.361 ton benih padi yang setara dengan kebutuhan benih untuk lahan seluas 1,3 juta hektare.

Di Majalengka, Jawa Barat, terdapat Kelompok Tani Gangsa I, yang telah berhasil menjadi penangkar. Tokoh penangkarnya bernama Nasihin yang merupakan mantan penerima program Mandiri Benih. Hingga saat ini, Nasihin mampu memproduksi benih padi 1.200 ton per tahun.

Kini setiap tahun Nasihin memasok kebutuhan benih insitu, sisanya untuk memenuhi kebutuhan benih pasar bebas maupun program pemerintah dengan jangkauan pemasaran hingga ke luar Provinsi Jawa Barat.

Manfaat adanya program mandiri benih yang dirasakan petani secara nyata, yaitu dapat meningkatkan kapasitas produksi benih dan meningkatnya kapasitas SDM poktan/kelompok penangkar produsen benih, dapat menekan biaya perbenihan kelompok, benih sesuai spesifik lokasi dan enam tepat, serta dapat menjual benih keluar wilayah, sehingga mampu meningkatkan nilai tawar terhadap hasil panen.

Anggota kelompok yang sebelumnya hanya menjual gabah untuk konsumsi, kini juga mampu menjual benih yang tentu berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani.

Ketahanan pangan

Program mandiri benih insitu menyumbang kontribusi besar bagi ketahanan pangan secara nasional. Sepanjang tahun 2020-2025, kontribusi program mandiri benih terlihat nyata di enam provinsi yang dominan tertinggi, yaitu di Banten sebesar 3 persen, Sumatera Selatan 2,63 persen, Sulawesi Selatan 1,77 persen, Kalimantan Selatan 1,77 persen, Sumatera Barat 1,70 persen, dan Jawa Barat sebesar 1,19 persen.

Hingga saat ini, program mandiri benih terus direplikasi karena sangat mendukung program strategis nasional. Untuk kesiapan ketersediaan benih tahun 2026, ditargetkan dari mandiri benih hasil penangkaran akhir tahun 2025 seluas 1.420 ha dan rencana penangkaran Maret-April 2026 seluas 540 ha.

Diperkirakan dari program tersebut produksi benih total mencapai 4.900 ton atau setara dengan kebutuhan benih luasan sekitar 196.000 ha.

Diharapkan dengan adanya program mandiri benih ini, provinsi yang selama ini belum tercukupi ketersediaan benihnya secara insitu, dapat memenui kebututuhan benih secara 6-Tepat.

Program mandiri benih dapat terwujud bila didukung dengan tersedianya varietas unggul yang telah dilepas dan beredar di Indonesia.

Hingga saat ini (April 2026) telah dilepas sebanyak 439 varietas, sedangkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (2016-2026) telah dilepas sebanyak 136 varietas unggul baru.

Tentu saja budi daya perbenihan yang baik harus didukung dengan sarana produksi yang cukup dan berkualitas seperti pembenah tanah, pupuk, herbisida, pengendalian organisme pengganggu tanaman dan peralatan mesin pertanian pra dan pascapanen.

Salah satu kunci keberhasilan program mandiri benih dapat diukur bila setelah tidak ada bantuan pemerintah, poktan tersebut terus melakukan kegiatan produksi benih secara berkelanjutan, baik dengan mitra maupun mandiri untuk mendukung kebutuhan benih nasional. Program mandiri benih sebagai salah satu solusi mengatasi kelangkaan benih sumber insitu spesifik lokasi.

Agar program mandiri benih dapat diperkuat dan berkelanjutan, berikut beberapa hal yang dapat dilakukan. Pertama, mengembangkan program mandiri benih di daerah-daerah yang mengalami kesulitan benih insitu. Kedua, menyediakan bantuan kelengkapan sarana perbenihan (lantai jemur/atap UV dan gudang benih) untuk peningkatan kapasitas produksi dan kualitas benih melalui DAK/APBN. Ketiga, menyeleksi calon lokasi dan penerima mandiri benih.

Keempat, meningkatkan sumber daya manusia perbenihan melalui pelatihan produksi benih. Kelima, membina dan mendampingi secara berkelanjutan oleh PBT, dinas pertanian provinsi/kabupaten. Keenam, memfasilitasi akses pasar melalui skema kemitraan. Ketujuh, menyinergikan para pemangku kepentingan atau institusi pusat dan daerah agar selaras dengan peraturan daerah dan tersosialisasi dengan baik, serta menyesuaikan varietas dengan kebutuhan petani.

*) Retno Setianingsih, Indra Rukmana, Ladiyani Retno Widowati adalah Pengawas Benih Tanaman, Perencana, dan Analis Kebijakan di Kementerian Pertanian

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai bersiap untuk mengantisipasi masuknya periode puncak musim kemarau yang diprediksikan akan jatuh pada Agustus-September 2026.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah Defransisco Dasilva Tavares menyatakan bahwa percepatan olah lahan dilakukan secara agresif guna mengejar sisa ketersediaan air tanah yang mulai berkurang.

Salah satu strategi utama yang kini diimplementasikan adalah sistem mekanisasi terintegrasi yang diberi nama "Sistem Sepur".

"Jadi kalau musim panen raya nanti, setelah dipanen menggunakan combine harvester, di belakangnya langsung diikuti dengan traktor roda empat atau rotavator untuk langsung mengolah tanah. Kemudian di belakangnya lagi kita semprot dengan recomposer pakai drone supaya keasaman tanah itu bisa naik dan turun. Satu minggu kemudian langsung ditanam lagi dengan transplanter. Proses berurutan ini yang membuat kami menamakannya sistem sepur," ujar Frans, sapaan akrabnya, pada Kamis (21/5/2026).

Selain percepatan lahan, Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah juga menempuh 3 langkah strategis lainnya. Pertama, berkolaborasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk memetakan wilayah rawan.

Kedua, mendorong penggunaan varietas padi yang tahan kekeringan, berumur pendek, namun tetap berproduktivitas tinggi seperti varietas Inpago. Ketiga, melakukan pengawalan ketat terhadap dampak perubahan iklim dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).

Frans memaparkan bahwa bantuan infrastruktur pengairan juga telah didistribusikan pemerintah ke berbagai daerah. Bantuan tersebut bersumber dari APBD maupun APBN.

Adapun bantuan tersebut disalurkan dalam bentuk 334 unit rehabilitasi jaringan irigasi ke 25 kabupaten melalui dana APBD. Selain itu, dialokasikan pula 75 unit irigasi alternatif di 15 kabupaten.

Dari anggaran APBN, disalurkan bantuan irigasi perpompaan sebanyak 1.823 unit di 30 kabupaten, irigasi perpipaan sebanyak 366 unit di 26 kabupaten, serta 220 unit bangunan konservasi air.

Pemerintah memfokuskan pengawasan pada daerah-daerah yang lokasinya berada di ujung atau jauh dari sumber air 5 BBWS yang ada di Jawa Tengah. Wilayah seperti Jepara, Banjarnegara, dan Cilacap menjadi perhatian khusus.

"Seperti Jepara misalnya, itu kan kejauhan dari sumber airnya, kadang-kadang sudah terbagi habis di mana-mana. Nah itu yang kita perlu tambah, misalnya sumber airnya di mana, kita lakukan irigasi perpompaan, tarik air masukan ke jaringan irigasi," kata Frans.

Pada daerah-daerah kritis ini, penambahan sumur dalam dan optimalisasi pompa ditarik langsung ke jaringan irigasi untuk menyelamatkan lahan pertanian.

Langkah mitigasi ini sekaligus menjadi evaluasi atas kendala tahun lalu, di mana sejumlah daerah mencatat indeks pertanaman yang rendah akibat kekeringan hingga hanya mampu menanam satu kali dalam setahun.

Dengan masifnya pembangunan fisik jaringan pengairan sejak akhir 2025, aliran air menuju musim kemarau tahun ini diharapkan berjalan jauh lebih lancar demi mengamankan target luas tanam dari proyeksi penurunan produksi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

LEBAK - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak terus memperkuat sektor pertanian sebagai fondasi pembangunan daerah dan penopang ketahanan pangan nasional. Komitmen itu ditegaskan Bupati Lebak Hasbi Asyidiki Jayabaya saat menghadiri panen raya golden melon milik Kelompok Tani Margawana Mulia di Kecamatan Cileles.

Panen raya tersebut menjadi simbol berkembangnya pertanian hortikultura modern di Kabupaten Lebak. Dalam satu periode panen, kelompok tani itu diperkirakan mampu menghasilkan sekitar 30 ton golden melon premium yang dipasarkan secara bertahap selama satu bulan.

Hasbi menegaskan bahwa Lebak harus mampu mengambil peran strategis sebagai daerah aglomerasi yang menopang kebutuhan pangan nasional. “Lebak sebagai daerah aglomerasi harus berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional. Tahapannya ketahanan pangan dulu terwujud, setelah itu swasembada pangan,” kata Hasbi, Kamis (21/5/2026).

Menurutnya, sektor hortikultura memiliki prospek ekonomi yang besar karena permintaan pasar terus meningkat, termasuk peluang masuk ke jaringan ritel modern. Oleh karena itu, pemerintah daerah mendorong masyarakat dan kelompok tani untuk mengembangkan pertanian produktif berbasis teknologi dan kualitas hasil panen.

Hasbi menilai keberhasilan panen golden melon di Kecamatan Cileles menjadi bukti bahwa pertanian modern di Lebak mulai berkembang dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Selain penguatan sektor pertanian, Pemkab Lebak juga menempatkan pembangunan infrastruktur jalan sebagai prioritas utama. Infrastruktur dinilai menjadi faktor penting dalam memperlancar distribusi hasil pertanian dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Di rumah ibadah bagus, di depannya jalannya rusak sebagai akses, tidak ada artinya. Ada kebun kalau akses jalannya tidak baik, tidak ada,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam RPJMD Kabupaten Lebak, pemerintah memfokuskan pembangunan pada empat sektor prioritas, yakni pembangunan infrastruktur jalan, penguatan ketahanan pangan, penghapusan kemiskinan ekstrem melalui program rumah tidak layak huni, serta penataan kawasan perkotaan.

Hasbi juga menegaskan pentingnya menjaga lahan pertanian pangan berkelanjutan agar tidak terus mengalami alih fungsi lahan. “Lahan pangan berkelanjutan harus dipertahankan. Tidak semua lahan bisa diubah fungsi,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Hasbi turut menyoroti besarnya perhatian pemerintah pusat terhadap program ketahanan pangan nasional yang menjadi salah satu agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, seluruh elemen negara, mulai dari TNI, Polri hingga kejaksaan, kini turut dilibatkan dalam memperkuat sektor pangan.

“Presiden ingin seluruh kekuatan negara bergerak bersama mewujudkan ketahanan pangan nasional,” katanya.

Di tengah semangat pembangunan tersebut, Hasbi mengungkapkan kondisi fiskal Kabupaten Lebak saat ini tengah menghadapi tantangan akibat pemotongan transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

“Tahun ini pemotongan TKD Kabupaten Lebak mencapai Rp118 miliar. Bahkan semalam masih ada defisit sekitar Rp120 miliar,” ungkapnya.

Meski demikian, ia optimistis pembangunan daerah tetap berjalan melalui kolaborasi lintas sektor, pengelolaan anggaran yang transparan, serta kepemimpinan yang berpihak kepada masyarakat.

“Sekarang era transparansi. Semua bisa diakses publik. Pemimpin harus amanah dan memikirkan kepentingan masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Provinsi Banten Amal Jayabaya menyebut panen raya golden melon di Kecamatan Cileles menjadi bukti nyata bahwa Kabupaten Lebak memiliki potensi besar menjadi motor penggerak ketahanan pangan di Provinsi Banten.

Amal menegaskan pihaknya siap mendukung pemasaran hasil pertanian masyarakat, termasuk menjadi offtaker untuk menyerap hasil produksi petani lokal agar memiliki nilai jual yang lebih kompetitif. “Kita harus mendongkrak petani supaya mendapatkan profit yang lebih baik,” katanya.

Ia berharap keberhasilan Kelompok Tani Margawana Mulia dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat lain untuk mengembangkan sektor pertanian modern dan produktif di Kabupaten Lebak. “Ini harus menjadi virus yang baik untuk masyarakat lain,” pungkasnya.

Jakarta: PT Pupuk Indonesia (Persero) mengoperasikan Command Center sebagai pusat kendali distribusi pupuk nasional yang memungkinkan respons kebutuhan pupuk dilakukan lebih cepat melalui pemantauan distribusi secara real-time dari pabrik hingga ke tangan petani.

“Distribusi pupuk adalah bagian penting dalam menjaga produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional. Melalui Command Center, Pupuk Indonesia membangun sistem distribusi yang terintegrasi, dari produksi, pemantauan stok, hingga pengawasan penyaluran, agar pupuk diterima petani lebih cepat dan tepat sasaran,” kata Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia, Yehezkiel Adiperwira dalam keteranganya, Kamis, 21 Mei 2026.

Dalam operasionalnya, Command Center dilengkapi berbagai fitur monitoring yang terhubung di setiap tahapan distribusi. Pada tahap produksi, Command Center mampu memantau tingkat produktivitas seluruh pabrik Pupuk Indonesia Grup. Selanjutnya pada tahap distribusi, fitur pelacakan kapal dan truk berbasis GPS memungkinkan Pupuk Indonesia memantau pergerakan distribusi di lapangan, sekaligus mendeteksi potensi hambatan maupun penyimpangan selama proses pengangkutan berlangsung.

Lebih jauh, sistem Distribution Planning and Control System (DPCS) juga digunakan untuk memantau kondisi stok pupuk di berbagai wilayah menggunakan indikator warna sebagai early warning system untuk mendeteksi potensi kekurangan pasokan lebih dini. Melalui sistem ini, Pupuk Indonesia dapat mengetahui daerah dengan permintaan pupuk yang tinggi dan dapat segera melakukan penyesuaian distribusi, tanpa menunggu laporan manual.

Senior Vice President (SVP) Distribusi Pupuk Indonesia, Veronika Trisna Sukmawati mengatakan Command Center menjadi bagian dari transformasi digital perusahaan yang mengintegrasikan berbagai sistem digital distribusi Pupuk Indonesia dalam satu dashboard monitoring. Integrasi pemantauan berbasis Command Center mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025, di mana Pupuk Indonesia berperan sebagai penanggung jawab utama penyaluran pupuk hingga ke tingkat Penerima Pupuk pada Titik Serah (PPTS).

“Melalui transformasi digital ini, Pupuk Indonesia membangun rantai pasok pupuk yang lebih efisien, terintegrasi, dan responsif dengan menghubungkan proses distribusi dari hulu hingga hilir,” kata Veronika.

Dengan pemantauan terintegrasi mulai dari proses produksi hingga distribusi, Pupuk Indonesia mampu menjaga ketersediaan stok pupuk nasional tetap dalam kondisi aman. Hingga 19 Mei 2026, stok pupuk nasional tercatat sebanyak 1,17 juta ton yang terdiri dari berbagai jenis pupuk.

“Ketika terdapat peningkatan kebutuhan di suatu wilayah, kami dapat segera melakukan penyesuaian pasokan pupuk agar distribusi tetap berjalan lancar dan kebutuhan petani selalu terpenuhi,” ujar Veronika.

Senior Vice President (SVP) Digitalisasi & Data Science Pupuk Indonesia, Yetty Endarwati mengatakan setelah melewati proses distribusi dari pabrik hingga PPTS, aplikasi iPubers menjadi bagian akhir dalam penyaluran pupuk subsidi kepada petani. Melalui iPubers, petani yang berhak cukup membawa KTP untuk melakukan penebusan di PPTS, sehingga proses penyaluran menjadi lebih mudah, tertib, dan tepat sasaran.

Menurut Yetty, iPubers juga terintegrasi dengan Command Center dan menjadi salah satu sumber data utama untuk memantau penyaluran pupuk subsidi secara real-time. Saat ini, rata-rata 2,5 juta transaksi penebusan pupuk subsidi dimonitor setiap bulan melalui integrasi sistem tersebut.

Data yang tercatat melalui iPubers mencakup identitas penerima, jumlah pupuk, waktu transaksi, hingga lokasi penebusan sehingga penyaluran pupuk menjadi lebih tertelusur dan akuntabel. Integrasi tersebut memungkinkan deteksi dini terhadap anomali penebusan maupun potensi penyimpangan distribusi.

“Aplikasi iPubers bukan sekadar tools penebusan, tetapi instrumen penting bagi Pupuk Indonesia untuk menjaga ekosistem distribusi pupuk subsidi secara end-to-end agar lebih transparan dan tepat sasaran,” kata Yetty.

Pengawasan lapangan

VP Perencanaan Penjualan & Penagihan PSO, Anggy Fajar Maghfiroh mengatakan Pupuk Indonesia juga tetap melakukan pengawasan langsung di lapangan untuk memastikan distribusi pupuk subsidi berjalan sesuai ketentuan. Pengawasan tersebut diperkuat melalui koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3), aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta dinas terkait.

“Pengawasan distribusi tidak hanya dilakukan melalui sistem digital, tetapi juga diperkuat melalui koordinasi dan monitoring langsung di lapangan agar penyaluran pupuk subsidi tetap berjalan tertib, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan,” kata dia.

Pengawasan yang terintegrasi antara sistem digital dan monitoring langsung di lapangan turut membantu menjaga distribusi pupuk subsidi berjalan lebih lancar dan responsif sesuai kebutuhan petani. Hal tersebut tercermin dari realisasi penebusan pupuk subsidi yang mencapai 3,7 juta ton per 19 Mei 2026 atau sekitar 34% lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

(SAW)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tani Merdeka Indonesia bersama Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) menegaskan dukungan terhadap pembangunan ekonomi nasional yang dinilai mengedepankan prinsip ekonomi kerakyatan dan keberpihakan kepada masyarakat kecil.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam aksi yang turut dihadiri perwakilan organisasi buruh, pengemudi ojek online (ojol), hingga mahasiswa dari Semmi, PII, dan LMND, di Jakarta, Selasa (20/5). Dalam pernyataan sikapnya, kedua organisasi menilai pembangunan ekonomi nasional perlu dijalankan dengan memastikan manfaatnya dirasakan secara luas oleh petani, pedagang pasar, nelayan, pelaku UMKM, serta kelompok masyarakat kecil lainnya.

Koordinator Aksi, Aiman Adnan, mengatakan arah kebijakan ekonomi nasional perlu dijalankan sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan asas kebersamaan, gotong royong, dan keadilan sosial sebagai fondasi pembangunan.

“Kami memandang ekonomi Indonesia harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Petani, pedagang pasar, nelayan, UMKM, dan masyarakat kecil perlu memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang,” ujar Aiman.

Menurut dia, negara perlu hadir menjaga keadilan agar pembangunan ekonomi tidak hanya dinikmati kelompok tertentu. Karena itu, penguatan koperasi dan perlindungan terhadap pasar rakyat dinilai penting untuk memastikan akses usaha, modal, distribusi, dan pasar yang lebih adil bagi masyarakat.

“Ekonomi kerakyatan bukan sekadar konsep, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Kami ingin petani dan pedagang memiliki ruang tumbuh yang lebih kuat dan berkelanjutan,” kata Aiman.

Dalam pernyataan sikap tersebut, Tani Merdeka Indonesia dan APPSI menyampaikan lima poin utama. Pertama, mendukung sistem ekonomi kerakyatan yang berlandaskan asas kekeluargaan. Kedua, mendukung upaya melawan praktik monopoli dan permainan harga yang merugikan rakyat.

Ketiga, memperkuat koperasi dan ekonomi desa. Keempat, mendorong keberpihakan nyata kepada petani dan pedagang pasar. Kelima, memperkuat pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan ekonomi nasional.

Melalui pernyataan tersebut, kedua organisasi juga menyatakan kesiapan untuk menjadi bagian dari gerakan bersama dalam memperkuat ekonomi rakyat serta mendukung kebijakan yang dinilai memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Bisnis.com, MAKASSAR - PT Pelindo Multi Terminal (SPMT), subholding PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo, tengah mengkaji rencana penambahan alat bongkar muat berupa Harbour Mobile Crane (HMC) di Pelabuhan Makassar. Langkah tersebut dilakukan untuk memacu kapasitas bongkar muat komoditas unggulan di wilayah timur Indonesia.

VP Komunikasi Korporasi Pelindo Multi Terminal Farid Chairmawan mengungkapkan saat ini pihaknya telah mengoperasikan tiga unit HMC di Pelabuhan Makassar. Rencana penambahan alat ditujukan untuk mendukung produktivitas sektor pertambangan dan pertanian yang pertumbuhannya cukup masif di kawasan tersebut.

Kendati demikian, Farid menegaskan bahwa realisasi penambahan investasi alat modal tersebut harus melalui proses kajian kelayakan (feasibility study) yang matang dan tidak dapat dilakukan secara instan.

"Setiap kajian penambahan alat pasti ada feasibility study-nya yang mengikutkan potensi trafik. Bagi kami itu tidak bisa terlewatkan. Pengadaan alat tanpa potensi trafik ataupun komoditas tentu tidak akan lolos evaluasi," ujar Farid kepada wartawan di Makassar, Selasa (19/5/2026).

Sebagai operator terminal, dia menyatakan kesiapan perseroan dalam melayani segala jenis komoditas baru, termasuk mendukung program hilirisasi industri yang tengah digenjot pemerintah, seperti pengolahan nikel.

Meski begitu, Farid mengingatkan bahwa kepastian investasi infrastruktur pendukung port, seperti sistem konveyor baru, tetap harus menghitung skala keekonomian jangka panjang.

"Ketika ada peluang atau potensi, ini sebenarnya informasi bagus buat pengusaha lokal. Hilirisasi kan memberikan nilai tambah bagi pengusaha daerah. Kami sebagai operator pelabuhan siap mendukung penuh, tentunya bukan dalam peran sebagai eksportir," tambahnya.

Sejauh ini, arus bongkar muat di SPMT Makassar didominasi oleh komoditas pertanian seperti gandum, soya bean meal (bungkil kedelai), dan pupuk. Khusus untuk gandum dan soya bean meal, mayoritas merupakan komoditas impor yang didatangkan dari negara Amerika Latin, seperti Argentina dan Brasil.

Di sisi lain, SPMT terus menunjukkan tren perbaikan performa operasional secara progresif. Farid mengklaim perseroan berhasil memangkas waktu bongkar muat (port stay) secara signifikan, dari yang sebelumnya memakan waktu 12 hingga 14 hari, kini terpangkas menjadi hanya 6 sampai 7 hari.

Farid pun menggarisbawahi pentingnya sinergi dan keaktifan para pelaku usaha dalam menggerakkan roda perdagangan daerah. Menurutnya, pertumbuhan volume perdagangan domestik maupun ekspor-impor akan secara otomatis meningkatkan permintaan (demand) layanan pelabuhan.

"Semakin aktif perdagangannya, pelabuhan akan semakin aktif. Ketika trafik komoditas bertambah dan meminta tambahan operasional, di situlah pelabuhan harus meningkatkan perannya, baik dari kesiapan alat maupun kapasitas dermaga," jelasnya.

Bisnis.com, INDRAMAYU- Sebanyak 201 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah dibangun di Kabupaten Indramayu hingga Mei 2026. Dari jumlah tersebut, 71 unit di antaranya dinyatakan siap beroperasi untuk mendukung distribusi kebutuhan pokok sekaligus memperkuat ekonomi desa.

“Pembangunan KDKMP di Kabupaten Indramayu saat ini telah mencapai 201 unit dengan target 210 unit pada akhir Juli 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 71 gerai telah selesai dibangun dan siap dioperasikan,” kata Komandan Kodim 0616 Indramayu, Letkol Tulus Widodo dikutip pada Rabu (20/5/2026).

Tulus mengatakan, program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan salah satu agenda pemerintah pusat untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan koperasi modern berbasis kebutuhan lokal.

Di Indramayu, koperasi tersebut diproyeksikan menjadi pusat distribusi sembako, penyaluran barang subsidi, hingga tempat penampungan hasil pertanian dan peternakan warga.

Menurut Tulus, keberadaan koperasi di setiap desa diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi barang kebutuhan masyarakat sekaligus membuka akses pasar bagi hasil produksi petani dan peternak lokal.

"Koperasi nantinya akan menyediakan kebutuhan sembako, termasuk barang subsidi, sekaligus menjadi tempat penampungan hasil pertanian dan peternakan masyarakat sesuai potensi wilayah masing-masing," ujarnya.

Selain berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi desa, setiap unit koperasi juga dirancang menyerap tenaga kerja lokal. Koperasi dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang penyimpanan, sistem operasional, stok barang, hingga armada distribusi untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat.

Secara nasional, pemerintah menargetkan pembangunan puluhan ribu koperasi serupa hingga Agustus 2026. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan koperasi harus menjadi instrumen penguatan ekonomi rakyat sekaligus menciptakan kemandirian desa.

Menurut Prabowo, koperasi dibangun dengan semangat gotong royong dan ekonomi kekeluargaan agar masyarakat desa memiliki kekuatan ekonomi yang lebih mandiri.

"Yang kuat membantu yang lemah, yang mampu membantu yang membutuhkan. Karena itu koperasi dan UMKM harus makin kuat," ujar Prabowo.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebutkan hingga saat ini secara nasional terdapat 9.294 unit KDKMP yang telah selesai dibangun dan 1.061 unit mulai dioperasikan.

Pemerintah menargetkan lebih dari 30 ribu unit koperasi desa dapat selesai dan beroperasi penuh pada 16 Agustus 2026. Program tersebut diharapkan menjadi instrumen penguatan ekonomi desa sekaligus memperluas distribusi kebutuhan pokok dan hasil produksi masyarakat di daerah.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia mencatat pertumbuhan kredit perbankan pada April 2026 meningkat menjadi 9,98% secara tahunan (year-on-year/yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Maret 2026 yang sebesar 9,49%.

Kenaikan tersebut ditopang oleh kebijakan likuiditas makroprudensial yang terus dioptimalkan guna mendukung penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas.

Gubernur Perry Warjiyo mengatakan BI telah menyalurkan insentif kebijakan likuiditas makroprudensial sebesar Rp42,47 triliun kepada perbankan. Insentif tersebut diarahkan untuk mendorong pembiayaan ke sektor yang mendukung program prioritas pemerintah, termasuk pertanian, industri, UMKM, hingga perumahan rakyat.

“Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat insentif likuiditas makroprudensial untuk mendukung kredit dan pembiayaan bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG), Rabu (20/5/2026).

Menurut Perry, peran intermediasi perbankan masih perlu diperkuat agar dapat menopang momentum pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika global dan volatilitas pasar keuangan. BI pun optimistis pertumbuhan kredit sepanjang 2026 tetap terjaga pada kisaran 8%—12%.

Optimisme tersebut didukung oleh kondisi likuiditas perbankan yang dinilai masih longgar. Bank Indonesia mencatat fasilitas pinjaman yang belum digunakan (undisbursed loan) mencapai Rp2.551,4 triliun atau sekitar 22,57% dari total plafon kredit yang tersedia.

Selain itu, rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) perbankan juga berada pada level tinggi, yakni sebesar 25,39%, yang mencerminkan likuiditas industri perbankan masih lebih dari cukup untuk menopang ekspansi kredit ke depan.