Bisnis.com, PALEMBANG — Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatra Selatan (DPMPTSP Sumsel) mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 sebesar Rp62,67 triliun. Capaian tersebut mengalami kontraksi 11,63% dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya.

Kepala DPMPTSP Sumsel Lusapta Yudha Kurnia mengatakan meskipun menurun secara tahunan, realisasi investasi tersebut telah melampaui target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan sebesar Rp42,5 triliun. Namun, dibandingkan target nasional, capaian itu baru mencapai sekitar 79,48%.

Dia menjelaskan investasi pada 2025 masih didominasi oleh penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang mencapai Rp47,19 triliun atau tumbuh 28,69%. Sebaliknya, penanaman modal asing (PMA) justru mengalami penurunan 54,83% dengan realisasi Rp15,47 triliun.

Penurunan PMA tersebut dipengaruhi oleh berakhirnya sejumlah proyek investasi besar yang sebelumnya mendorong realisasi pada 2024, seperti pembangunan ekspansi pabrik OKI Pulp and Paper serta pabrik milik PT Pupuk Sriwidjaja.

“Namun di 2025 pelaksanaan proyek sudah selesai, dan sekarang tahap pengoperasian. Oleh karena itu, realisasi investasi (PMA) memang sangat besar menyusut,” ujarnya dalam paparan realisasi investasi Sumsel tahun 2025, Selasa (10/3/2026).

Secara rinci, lima daerah dengan realisasi PMA terbesar di Sumsel yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir Rp9,27 triliun, Muara Enim Rp2 triliun, Palembang Rp1,09 triliun, Banyuasin Rp797 miliar, serta Musi Rawas Rp631 miliar. Sementara, realisasi PMDN terbesar tercatat di Kota Palembang sebesar Rp10,36 triliun, disusul Musi Banyuasin Rp9,70 triliun, Muara Enim Rp6,85 triliun, Lahat Rp5,56 triliun, dan Ogan Ilir Rp4,10 triliun.

“Untuk negara dengan realisasi investasi terbesar sepanjang 2025 kemarin berasal dari Singapura Rp10,27 triliun, lalu disusul Tiongkok Rp1,88 triliun, Jepang Rp1,18 triliun, Malaysia Rp700 miliar, dan Inggris Rp509 miliar,” jelasnya.

Adapun subsektor dengan realisasi investasi terbesar di Sumsel antara lain pertambangan Rp12,5 triliun, industri kimia dan farmasi Rp8,1 triliun, industri kertas dan percetakan Rp7,5 triliun, subsektor tanaman pangan, perkebunan dan peternakan Rp6,4 triliun, serta listrik, gas, dan air Rp5,7 triliun.

Lusapta menambahkan evaluasi dari capaian investasi 2025 akan difokuskan pada upaya mendorong serta mengidentifikasi lokasi dan sektor baru yang berpotensi menarik investasi.

“Utamanya kawasan industri yang bisa mendongkrak investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah, seperti ke depan potensi dari pembangunan Pelabuhan New Port Tanjung Carat,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto mendorong agar Danantara menggarap sektor pertambangan di Australia seiring dengan kerja sama di kedua negara.

Hal itu disampaikan Prabowo usai penandatanganan traktat Australia-Indonesia mengenai keamanan bersama pada Jumat (6/2/2026) di Istana Negara.

Prabowo mengatakan Pemerintah Indonesia mengundang Australia untuk berinventasi di sektor hilirisasi mineral kritis indonesia, termasuk pengolahan nikel, tembaga, bauksit, dan emas.

"Pada saat yang sama, kami juga mendorong perusahaan indonesia untuk berinvestasi di sektor pertambangan mineral kritis Australia. Danantara siap bekerja sama dengan para mitranya di Australia untuk menjajaki peluang co-investment dan dalam berbagai bentuk kemitraan lainnya," kata Prabowo di Istana Negara pada Jumat (6/2/2026).

Adapun, traktat Australia-Indonesia yang telah ditandatangani kedua negara merupakan komitmen dalam menjaga keamanan bersama.

"Hari ini saya menegaskan kembali hubungan erat dan komitmen bersama meningkatkan komitmen traktat keamanan bersama, mencerminkan tekad kedua negara kerja sama erat menjaga keamanan nasional masing-masing," kata Prabowo.

Dia mengatakan penandatanganan traktat juga sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap perdamaian.

"Indonesia dan Australia ditakdirkan hidup berdampingan, atas dasar saling percaya dan beritikad baik," kata Prabowo.

Dia mengatakan kerja sama juga akan dijalankan dengan semua pihak dan tidak ingin ada musuh manapun.

IDXChannel –Asosiasi Pertambangan Indonesia atau Indonesia Mining Association (API-IMA) dan pemerintah menjaga investasi pertambangan merupakan tugas bersama sehingga perlu adanya kolaborasi erat kedua belah pihak.

Apalagi pendapatan negara dari sektor pertambangan mineral dan batu bara pada 2025 mencapai Rp138,37 triliun atau melebihi dari target yang dipatok hanya Rp127,44 triliun.

Sehubungan dengan hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Indonesia (API-IMA), Rachmat Makkasau, mengajak semua pihak untuk menjaga investasi di sektor tambang termasuk memastikan penilaian yang adil pada PT Agincourt Resources yang mengelola tambang Martabe di Sumatera Utara.

Perusahaan sejauh ini diyakini telah menjalankan kegiatan operasi dengan baik dan memenuhi tata kelola lingkungan yang baik berdasarkan hasil Proper Hijau yang diterima perusahaan. Oleh sebab itu, Rachmat memandang bahwa pemerintah pasti akan melakukan evaluasi yang mendalam terkait izin usaha pertambangan Agincourt, sehingga dapat memastikan keberlanjutannya.

“Kami percaya bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi lebih detail terkait izin usaha PT Agincourt yang disebutkan akan dicabut. Perusahaan-perusahaan yang beroperasi dengan baik, mengedepankan aspek-aspek Environmental, Social dan Governance (ESG), serta mematuhi peraturan yang berlaku, termasuk aspek pengelolaan lingkungan hidup - tentunya akan tetap dapat beroperasi. Ini penting untuk memastikan bahwa iklim investasi di sektor pertambangan tetap kondusif,” ujar Rachmat, Rabu (28/1/2026).

Lebih lanjut, Rachmat menegaskan, salah satu syarat menjadi anggota anggota API-IMA yaitu senantiasa menjalankan kegiatan operasional dengan mengedepankan prinsip-prinsip good mining practice (GMP) dan ESG.

Melalui acara Indonesia Weekend Miner 2026 pada 24 Januari lalu, Rachmat mendorong anggotanya untuk terus mengkomunikasikan fakta-fakta positif dari praktik-praktik penambangan yang baik.

“Sudah banyak perusahaan yang menjalankan operasional dengan baik dan menerapkan prinsip GMP dan ESG. Kami mendorong perusahaan anggota API-IMA untuk terus mengampanyekan hal-hal positif tersebut agar pandangan masyarakat terhadap industri pertambangan menjadi lebih seimbang,” tambahnya.

(Febrina Ratna Iskana)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pupuk Indonesia (Persero) berkomitmen terus mendukung keberlanjutan swasembada pangan dengan menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pupuk bagi petani. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengamankan pasokan bahan baku utama pupuk. Pupuk Indonesia sepakat menjalin kerja sama dengan Somiphos, perusahaan tambang fosfat asal Aljazair.

Kesepakatan ini tertuang dalam nota kesepahaman tentang pengembangan industri fosfat yang ditandatangani langsung oleh Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi bersama Direktur Utama Somiphos Mokhtar Lekhal di Aljazair. Rahmad mengatakan rock phosphate merupakan bahan baku utama industri pupuk dan hanya dapat diperoleh melalui kegiatan pertambangan.

"Pupuk Indonesia membutuhkannya untuk memproduksi pupuk. Kerja sama dengan Somiphos ini untuk keberlanjutan suplai bahan baku tersebut, dalam rangka mengamankan kebutuhan pupuk dalam negeri, serta sebagai bentuk komitmen terhadap swasembada pangan nasional yang berkelanjutan," ujar Rahmad dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (24/1/2026).

Melalui kerja sama ini, lanjut Rahmad, Pupuk Indonesia memperoleh dukungan pasokan rock phosphate hingga satu juta ton per tahun untuk kebutuhan dalam negeri, serta membuka peluang kerja sama dengan sejumlah perusahaan di Aljazair untuk membangun proyek industri pupuk berbasis fosfat yang terintegrasi. Rahmad menyampaikan perjanjian ini bertujuan membangun kemitraan dalam mengembangkan peluang kerja sama di bidang fosfat, khususnya kemungkinan pasokan fosfat Aljazair kepada Pupuk Indonesia.

Selain itu, Pupuk Indonesia juga menjajaki peluang investasi bersama dalam kegiatan eksploitasi dan pengolahan fosfat di Aljazair, serta pengembangan proyek terkait produk turunan fosfat. Rahmad menyampaikan Pupuk Indonesia menyambut baik kerja sama dengan Somiphos dan Sonarem Group.

"Kerja sama ini dapat memastikan keberlanjutan swasembada pangan melalui pemenuhan bahan baku pupuk, dalam hal ini fosfat," lanjut Rahmad.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan kerja sama ini merupakan bagian dari implementasi arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk memperkuat rantai pasok bahan baku pupuk dan menurunkan harga pupuk demi kesejahteraan petani Indonesia. Selain itu, ketergantungan terhadap bahan baku impor selama ini menjadi salah satu faktor yang memengaruhi struktur biaya pupuk.

"Bapak Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan yang sangat jelas bahwa negara harus hadir memastikan pupuk tersedia, terjangkau, dan tepat waktu bagi petani," ujar Sudaryono.

Sudaryono mengatakan kerja sama fosfat dengan Aljazair ini merupakan langkah konkret untuk memperkuat sektor hulu industri pupuk nasional agar biaya produksi dapat ditekan dan harga pupuk bagi rakyat menjadi lebih murah. Ia menambahkan kemitraan jangka panjang dinilai penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Hasil dari kerja sama ini diharapkan dapat menciptakan nilai tambah, meningkatkan efisiensi industri pupuk nasional, serta mendukung program pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan," kata Sudaryono.

Menteri Negara sekaligus Menteri Energi dan Pertambangan Aljazair Mohamed Arkab menegaskan penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan bagian dari arahan Presiden Aljazair untuk memperkuat kemitraan ekonomi dengan negara-negara sahabat, khususnya di sektor pertambangan strategis, terutama fosfat. Sektor ini dinilai sebagai pilar utama dalam proses diversifikasi ekonomi nasional, pengembangan industri pengolahan, serta penciptaan nilai tambah.

"Kemitraan ini penting dalam mendukung kerja sama Aljazair–Indonesia dan juga mendorong investasi produktif, serta transfer pengalaman dan teknologi demi kepentingan bersama kedua negara," kata Arkab.

Bisnis.com, JAKARTA -- Realisasi investasi penanaman modal dalam negeri alias PMDN terus meningkat secara jumlah meski kontribusinya turun pada kuartal III/2025.

Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi aka BKPM menunjukkan bahwa PMA mencapai Rp279,4 triliun atau 57% dari total realisasi investasi kuartal III/2025 yang mencapai Rp491,4 triliun.

Menariknya dari data tersebut, investor domestik cenderung lebih tertarik di sektor investasi padat modal dibandingkan dengan investasi di bidang manufaktur maupun padat karya.

Hal itu tampak dari porsi investasi asing di sektor primer yang terus mengalami kenaikan sejak 5 tahun terakhir. Pada tahun 2021 lalu misalnya, realisasi investasi domestik di sektor hanya di angka sebesar 14%. Namun pada tahun-tahun berikutnya, besarannya cenderung naik pada 2022 menjadi 20,1%, tahun 2023 sebesar 23%, dan pada tahun 2024 tetap di angka 23%.

Sementara itu pada tahun 2025 setidaknya data hingga September lalu, porsi investasi sektor sekunder dari total keseluruhan investasi asing mencapai 19,6%.

Adapun investasi sektor primer adalah penanaman modal yang berkaitan dengan aktivitas pengambilan atau produksi barang mentah salah satunya adalah pertambangan.

Seolah berbanding terbalik dengan sektor primer, investasi di sektor sekunder yang mencakup aktivitas manufaktur, industri pengolahan termasuk sektor padat karya, mengalami penurunan terutama sejak tahun 2023.

Sekadar catatan investasi domestik di sektor sekunder mencapai 26% pada tahun 2022, turun menjadi 25,4% pada 2023, setahun kemudian atau tahun 2024 turun ke angka 23,9%. Pada Januari-September 2025 di angka 22,7%.

Sementara itu investasi di sektor tersier atau jasa, cenderung fluktuatif, pada tahun 2021 mencapai 64,8%, setahun kemudian turun menjadi 53,9% pada 2022, turun menjadi 51,6% pada 2023. Pada tahun 2024 naik menjadi 53,1% dan Januari-September 2025 57,7%.

Sektor tersier menjadi favorit investor domestik menanamkan modalnya di Indonesia.

Investasi Asing Anjlok

Pertumbuhan realisasi investasi pada kuartal III/2025 kembali melambat. Pada Juli-September 2025, pemerintah mencatat realisasi investasi sebesar Rp491,4 triliun atau tumbuh 13,9% (yoy) dari periode yang sama di 2024.

Kendati naik secara nominal, pertumbuhan investasi di kuartal III/2025 tercatat hanya sebesar 13,9% (yoy) atau melambat dari laju kuartal III/2024 yang tumbuh 15,24% (yoy). Pada saat itu, realisasi investasi tercatat sebesar Rp431,4 triliun.

Pada Juli-September 20245, pertumbuhan investasi diikuti oleh penyerapan tenaga kerja hingga 696.478 orang. Apabila dilihat dari porsinya, penanaman modal asing (PMA) semakin susut sejalan dengan semakin naiknya porsi penanaman modal dalam negeri (PMDN).

Realisasi PMA pada kuartal III/2025 adalah sebesar Rp212 triliun atau 43,1% dari total investasi. Nilainya sudah lebih rendah dari PMA pada kuartal III/2024 yakni Rp232,65 triliun.

Kontraksi itu juga sudah terjadi pada kuartal II/2025, ketika PMA tercatat sebesar Rp202,2 triliun atau hanya 42,3% dari total investasi.

Sementara itu, kontribusi PMDN semakin besar. Pada kuartal III/2025, PMDN tercatat sebesar Rp279,4 triliun atau 56,9% dari total investasi. Realisasi itu lebih tinggi dari kuartal II/2025 yakni Rp275,5 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA -- Realisasi investasi penanaman modal asing alias PMA terus meningkat secara jumlah meski kontribusinya turun pada kuartal III/2025.

Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi aka BKPM menunjukkan bahwa PMA mencapai Rp212 triliun atau 43% dari total realisasi investasi kuartal III/2025 yang mencapai Rp491,4 triliun. Kontribusi PMA turun dibandingkan kuartal III/2024 yang mencapai 53,92%.

Menariknya dari data tersebut, investor asing cenderung lebih tertarik di sektor investasi padat modal dibandingkan dengan investasi di bidang manufaktur maupun padat karya.

Hal itu tampak dari porsi investasi asing di sektor primer yang terus mengalami kenaikan sejak 5 tahun terakhir. Pada tahun 2021 lalu misalnya, realisasi investasi asing di sektor hanya di angka sebesar 14%. Namun pada tahun-tahun berikutnya, besarannya cenderung naik pada 2022 menjadi 20,1%, tahun 2023 sebesar 23%, dan pada tahun 2024 tetap di angka 23%.

Sementara itu pada tahun 2025 setidaknya data hingga September lalu, porsi investasi sektor sekunder dari total keseluruhan investasi asing mencapai 19,6%.

Adapun investasi sektor primer adalah penanaman modal yang berkaitan dengan aktivitas pengambilan atau produksi barang mentah salah satunya adalah pertambangan.

Seolah berbanding terbalik dengan sektor primer, investasi di sektor sekunder yang mencakup aktivitas manufaktur, industri pengolahan termasuk sektor padat karya, mengalami penurunan terutama sejak tahun 2023.

Sekadar catatan investasi asing di sektor sekunder mencapai 26% pada tahun 2022, turun menjadi 25,4% pada 2023, setahun kemudian atau tahun 2024 turun ke angka 23,9%. Pada Januari-September 2025 di angka 22,7%.

Sementara itu investasi di sektor tersier atau jasa, cenderung fluktuatif, pada tahun 2021 mencapai 64,8%, setahun kemudian turun menjadi 53,9% pada 2022, turun menjadi 51,6% pada 2023. Pada tahun 2024 naik menjadi 53,1% dan Januari-September 2025 57,7%.

Sektor tersier menjadi favorit investor asing menanamkan modalnya di Indonesia.

Investasi Asing Anjlok

Pertumbuhan realisasi investasi pada kuartal III/2025 kembali melambat. Pada Juli-September 2025, pemerintah mencatat realisasi investasi sebesar Rp491,4 triliun atau tumbuh 13,9% (yoy) dari periode yang sama di 2024.

Kendati naik secara nominal, pertumbuhan investasi di kuartal III/2025 tercatat hanya sebesar 13,9% (yoy) atau melambat dari laju kuartal III/2024 yang tumbuh 15,24% (yoy). Pada saat itu, realisasi investasi tercatat sebesar Rp431,4 triliun.

Pada Juli-September 20245, pertumbuhan investasi diikuti oleh penyerapan tenaga kerja hingga 696.478 orang. Apabila dilihat dari porsinya, penanaman modal asing (PMA) semakin susut sejalan dengan semakin naiknya porsi penanaman modal dalam negeri (PMDN).

Realisasi PMA pada kuartal III/2025 adalah sebesar Rp212 triliun atau 43,1% dari total investasi. Nilainya sudah lebih rendah dari PMA pada kuartal III/2024 yakni Rp232,65 triliun.

Kontraksi itu juga sudah terjadi pada kuartal II/2025, ketika PMA tercatat sebesar Rp202,2 triliun atau hanya 42,3% dari total investasi.

Sementara itu, kontribusi PMDN semakin besar. Pada kuartal III/2025, PMDN tercatat sebesar Rp279,4 triliun atau 56,9% dari total investasi. Realisasi itu lebih tinggi dari kuartal II/2025 yakni Rp275,5 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan realisasi investasi pada Januari-September 2025 sudah mencapai Rp1.434,3 triliun atau 75,3% dari target sepanjang tahun ini yaitu Rp1.905,6 triliun.

Realisasi investasi selama 9 bulan itu tumbuh 13,7% (yoy) dari capaian 9 bulan tahun 2024. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani menyebut target yang diberikan kepada kementeriannya terus meningkat setiap tahunnya sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi.

Rosan menyebut capaian pada Januari-September 2025 itu sudah sesuai dengan rencana awal kementeriannya, kendati pada awal tahun muncul tantangan utamanya dari tensi geopolitik.

"Dari Rp1.905,6 triliun telah tercapai 75,3% dari target dan ini benar-benar sesuai dengan apa yang kami rencanakan. Alhamdulillah, walaupun awal-awal tahun ini tensi meningkat tetapi alhamdulillah mulai mereda, perdamaian negara-negara yang bertikai sudah mulai membaik, jadi ini memberikan atmosfir yang positif," terangnya di kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Dari hasil realisasi penanaman modal itu, Rosan mencatat penyerapan tenaga kerja mencapai 1,95 juta orang.

Adapun dari segi porsi asal investasi, penanaman modal dalam negeri (PMDN) lebih besar yakni Rp789,7 triliun atau 55,1% dari total realisasi. Sementara itu, penanaman modal asing (PMA) lebih rendah yaitu Rp644,6 triliun atau 44,9%.

Kemudian, dari segi sebarannya, investasi terbesar berada di luar Jawa yakni Rp741,8 triliun atau 51,7% dari total realisasi. Sementara itu, penanaman modal di Jawa sebesar Rp692,5 triliun atau 44,9%.

Dari segi sektornya, investasi terbesar berasal dari industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya yakni Rp196,4 triliun. Kemudian, transportasi, gudang dan telekomunikasi Rp163,3 triliun; pertambangan Rp158,1 triliun; jasa lainnya Rp130 triliun; serta perumahan, kawasan industri dan perkantoran Rp105,2 triliun.