Bisnis.com, JAKARTA — Emiten milik anak Tommy Soeharto, PT Intra Golflink Resorts Tbk. (GOLF) tengah menyusun strategi korporasi untuk memenuhi ketentuan terbaru terkait peningkatan porsi saham publik oleh Bursa Efek Indonesia atau free float hingga 15%.

Komisaris Independen GOLF Royani mengatakan masih memiliki waktu yang cukup panjang sesuai tenggat yang diberikan regulator untuk merealisasikan target tersebut.

Dia melanjutkan saat ini perseroan dalam kategori emiten yang wajib meningkatkan free float secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan. Karena itu, berbagai opsi aksi korporasi mulai dibahas secara internal guna menentukan langkah yang paling efektif dan menguntungkan bagi perusahaan maupun pemegang saham.

"Memang ada ketentuan baru yang mengharuskan perusahaan meningkatkan free float sampai 15%. Kebetulan kami masuk dalam kriteria 3 yang diberikan waktu sekitar tiga tahun untuk memenuhi ketentuan tersebut," ujarnya dalam Public Expose, Selasa (2/6/2026).

Meski demikian, perseroan belum memutuskan bentuk aksi korporasi yang akan ditempuh. Saat ini, manajemen masih melakukan kajian mendalam terhadap berbagai alternatif yang tersedia sebelum mengambil keputusan final.

Berdasarkan laporan perseroan, saat ini struktur kepemilikan GOLF dimiliki oleh PT Bali Pecatu Graha Graham sebesar 88,49%, selanjutnya sebesar 1,150% dimiliki oleh PT Mandalapratama Permai, sisanya sebesar 10,01% dimiliki oleh publik. H. Hutomo Mandala Putra adalah pemilik manfaat akhir.

Berdasarkan laporan keuangannya, pendapatan GOLF hingga kuartal I/2026 secara tahunan menjadi Rp28,82 miliar dari Rp28,45 miliar. Melihat sisi bottom line, laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih GOLF melonjak 20,6% yoy ke level Rp1,59 miliar dari Rp1,32 miliar pada periode yang sama tahun 2025.

Sementara itu, dari sisi bottom line, laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih GOLF melonjak 20,6% yoy ke level Rp1,59 miliar dari Rp1,32 miliar pada periode yang sama pada 2025.

Kontributor utama dari pendapatan perusahaan di awal 2026 ini berasal dari segmen golf yang meraih Rp 22,74 miliar. Pertumbuhan ini dinilai terdorong oleh meningkatnya daya tarik lapangan golf milik perusahaan, seiring adanya penambahan fasilitas pendukung.

Intra Golflink Resorts mengaku akan terus menjaga momentum jumlah rounds yang solid, baik di New Kuta Golf Bali maupun Palm Hill Golf Sentul. Lebih lanjut, segmen restoran menempati posisi kedua dengan kontribusi sebesar Rp 4,06 miliar, turun dibanding kuartal I-2025 yang sebesar Rp 4,50 miliar.

Sementara itu, segmen lainnya (others) meraup pendapatan Rp 2,03 miliar, naik 10,8% yoy dari kuartal I tahun lalu sebesar Rp1,83 miliar. Di sisa tahun ini, Intra Golflink Resorts melakukan sejumlah upaya untuk menyeimbangkan recurring revenue dan pengembangan real estat.

Dari sisi segmen properti, GOLF menetapkan target marketing sales sekitar Rp200 miliar untuk klaster kedua dari proyek The Links Golf Villa Bali.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) mengungkapkan saat ini anggotanya tengah bersiap untuk menaikkan porsi saham yang beredar di publik atau free float menjadi minimal 15%. Adapun, sejumlah faktor memengaruhi seperti kondisi pasar hingga administrasi.

Sekretaris Umum AEI Welly Salam menilai pemberlakuan free float 15% secara bertahap akan mempermudah emiten melakukan penyesuaian free float.

”Menurut AEI waktu yang diberikan sudah cukup dan tidak terlalu sempit karena peningkatan free float adalah hal yang positif bagi peningkatan pasar modal Indonesia, baik dari sisi kapitalisasi pasar maupun likuiditas,” katanya kepada Bisnis, Rabu (1/4/2026).

Welly menilai bahwa emiten saat ini sudah mempersiapkan diri untuk memenuhi ketentuan baru ini. Hanya saja, dari ratusan anggota AEI, Welly enggan menerangkan persentase kesiapan para emiten untuk menghadapi aturan baru ini.

Namun, dia memastikan bahwa para perusahaan tercatat telah memahami apa yang menjadi keuntungan bagi perusahaan saat memilih perusahaan publik.

”Kendala utama emiten dalam mengerek free float antara lain kondisi ekonomi yang kurang baik saat ini, situasi geopolitik yang memanas, dan volatilitas pasar yang tinggi. Hal itu membuat investor banyak yang wait and see,” pungkasnya.

Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi, menilai salah satu tantangan dari penerapan kebijakan anyar ini adalah ketatnya likuiditas dalam negeri, sehingga daya serap relatif terbatas. Terlebih di tengah kondisi pasar yang lesu, kebijakan ini berpotensi memberikan tekanan jangka pendek.

Hanya saja, penerapan aturan dengan jangka waktu 2027—2029, dinilai mencegah terjadinya liquidity crunch dan memungkinkan penyerapan pasar terjadi secara bertahap, seiring membaiknya kondisi makroekonomi ke depan.

”Kebijakan ini efektif dan mempermudah emiten. Skema bertahap mencegah dumping ke pasar reguler, memberikan waktu bagi emiten untuk mengeksekusi aksi korporasi dan mencari pembeli strategis,” tegasnya.

Artinya, secara jangka pendek, Wafi menilai kebijakan ini berpotensi memicu tekanan harga akibat oversupply dari saham baru. Namun, tenggat waktu yang diberikan BEI terhadap emiten dinilai mampu menjadi jalan mitigasi risiko penurunan yang lebih dalam.

Sementara secara jangka panjang, hal ini dinilai memberikan sentimen positif bagi pasar modal. Pasalnya, peningkatan free float dinilai bakal turut meningkatkan likuiditas pasar dan memperbesar peluang masuknya aliran dana asing ke Tanah Air.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Permata Tbk. (BNLI) masih mencermati perkembangan kebijakan terkait rencana peningkatan batas minimal free float di pasar modal. Saat ini, porsi saham publik bank tersebut tercatat masih di bawah ambang 10%.

Berdasarkan data Stockbit per Kamis (12/3/2026), free float saham Bank Permata tercatat sebesar 9,97%.

Direktur Keuangan dan Unit Usaha Syariah Permata Bank Rudy Basyir Ahmad mengatakan perseroan terus memantau dinamika regulasi di pasar modal, termasuk wacana peningkatan ketentuan free float menjadi 15%.

“Ya tentunya Permata Bank terus mencermati dinamika dan kebijakan pasar modal yang ada, termasuk juga kenaikan free float menjadi 15%,” ujar Rudy.

Menurutnya, perseroan bersama pemegang saham pengendali, Bangkok Bank, terus mencari berbagai opsi untuk dapat memenuhi ketentuan tersebut apabila nantinya resmi diberlakukan.

“Mungkin dari sisi kami yang bisa kami update adalah antara Permata Bank dengan Bangkok Bank sebagai bagian dari kami, kami terus mencari upaya terkait untuk memenuhi ketentuan itu,” katanya dalam paparan publik Bank Permata di Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Namun demikian, Rudy menambahkan bahwa hingga saat ini aturan mengenai peningkatan batas minimal free float tersebut juga belum diterbitkan secara resmi.

Oleh sebab itu, perseroan masih menunggu kepastian regulasi sebelum menentukan langkah lebih lanjut. “Tapi karena peraturan itu juga masih belum keluar, jadi kami akan terus memonitor,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah berencana menetapkan kenaikan ambang batas saham beredar di publik alias free float saham 15% mulai Maret 2026 dengan tenggat waktu tiga tahun. Saat ini, masih terdapat sekitar 25 emiten bank dengan free float di bawah 15%.

Pengganti Sementara Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sekaligus Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi sebelumnya menyampaikan bahwa pihaknya sedang merampungkan kebijakan kenaikan batas minimum free float itu.

Emiten lama akan diberi masa transisi, sedangkan emiten baru harus langsung menerapkannya sejak penawaran umum perdana alias initial public offering (IPO).

"Hal ini dimaksudkan agar ketentuan free float di Indonesia selaras dengan standar global," ujar Friderica dalam Dialog Pelaku Pasar Modal di Main Hall BEI, Minggu (1/2/2026).

OJK membuka berbagai opsi bagi emiten untuk memenuhi ketentuan tersebut, mulai dari Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue, non-HMETD, employee stock ownership plan (ESOP) dan management stock option plan (MSOP), hingga divestasi oleh pemegang saham pengendali.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa kebijakan ini ditargetkan mulai berlaku pada Maret 2026. Angka 15% dipilih agar Indonesia memiliki standar keterbukaan yang lebih kompetitif dibandingkan negara tetangga di regional maupun pasar global.

"OJK dan BEI didorong aturan free float dari 7,5% ke 15% dan ini ditargetkan pada bulan Maret. Ini setara berbagai negara karena Indonesia free float-nya lebih rendah," ujar Airlangga di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Kebijakan itu turut menjadi perhatian bagi emiten-emiten perbankan, di tengah dorongan konsolidasi atau penguatan modal, seperti bagi KBMI I.

Bisnis.com, JAKARTA — Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mengatakan akan menyampaikan data investor di atas 1% hari ini, Selasa (3/3/2026).

Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menuturkan data investor di atas 1% akan disampaikan KSEI hari ini.

“Data investor di atas 1% akan disampaikan KSEI hari ini, sehingga akan lebih memberikan keterbukaan informasi kepada publik,” ujar Friderica di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Direktur Utama KSEI Samsul Hidayat mengatakan KSEI akan mulai mengumumkan data kepemilikan investor di atas 1% mulai nanti sore.

“Jadi keterbukaan kepemilikan dari 5% jadi 1%. Mudah-mudahan apa yang kami berikan ini bisa memberikan keterbukaan lebih kepada pasar modal Indonesia,” kata Samsul.

Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan Bursa Efek Indonesia Kautsar Primadi Nurahmad dan Sekretaris Perusahaan KSEI Hesti Setyo Rini menjelaskan BEI dan KSEI dengan arahan OJK telah menyelenggarakan pertemuan secara daring dengan MSCI untuk membahas beberapa inisiatif.

“Seluruh inisiatif tersebut ditargetkan dapat selesai sebelum akhir April 2026,” kata Kautsar dan Hesti.

Inisiatif pertama adalah perluasan keterbukaan data kepemilikan saham. Nantinya, keterbukaan data kepemilikan saham tidak lagi terbatas pada kepemilikan di atas 5%. BEI akan menambahkan pengungkapan kepemilikan saham di atas 1% yang disampaikan secara bulanan, guna semakin meningkatkan transparansi pasar.

Inisiatif kedua adalah penyempurnaan klasifikasi investor dalam Single Investor Identification (SID). Saat ini, SID mengenal sembilan jenis investor.

KSEI akan berkolaborasi dengan pelaku pasar untuk menambahkan sejumlah data fields guna meningkatkan granularitas data. Penyempurnaan ini akan dilakukan melalui penambahan 27 klasifikasi investor sebagai subkategori pada jenis investor Corporate (CP) dan Others (OT) dalam SID.

Adapun, inisiatif ketiga adalah peningkatan ketentuan minimum free float. Sebagai kelanjutan dari upaya pendalaman pasar dan penyelarasan dengan delapan rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia, ketentuan minimum free float akan ditingkatkan dari 7,5% menjadi 15%. Peningkatan tersebut akan diterapkan secara bertahap.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan mayoritas emiten sudah dapat memenuhi ketentuan minimum saham publik atau free floatsebesar 15% pada tahun pertama pemberlakuan aturan baru.

Pjs Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi menjelaskan saat ini persentase emiten yang memenuhi ambang batas baru berada di kisaran 60%. Melalui revisi Peraturan I-A, otoritas membidik peningkatan jumlah emiten yang patuh secara signifikan.

“Dari total existing emiten saat ini, di akhir tahun pertama kami harapkan 70%—75% sudah mencapai minimum 15%. Peningkatan ini akan dilakukan secara bertahap sampai tahun ketiga,” ujar Hasan di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Hasan merinci, dari sekitar 960 emiten yang tercatat, proses penyesuaian porsi saham publik akan dilakukan dengan mempertimbangkan daya serap pasar.

OJK, lanjutnya, juga akan menggandeng Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) di sisi suplai serta komunitas investor dan perusahaan efek untuk mengukur kapasitas industri dalam menyerap peningkatan jumlah saham beredar tersebut.

Dalam aturan yang sedang difinalisasi ini, emiten diberikan waktu maksimal tiga tahun untuk mencapai target 15%. Namun, Hasan menyatakan OJK akan tetap melakukan evaluasi untuk melihat hambatan di tiap perusahaan terbuka.

“Nanti akan ada milestone pencapaian di tahun pertama, kemudian tahun kedua, dan ketiga. Setelah itu ada exit policy yang nanti kami lihat sesuai dengan kemampuan dan daya serap pasar,” pungkas Hasan.

Peningkatan free float dinilai penting untuk meningkatkan profil investabilitas pasar modal Indonesia di mata penyedia indeks global. Pasalnya, transparansi kepemilikan dan ketersediaan saham di pasar reguler menjadi parameter utama bagi investor institusi internasional untuk masuk ke bursa domestik.

Saat ini, aturan teknis mengenai mekanisme peningkatan free float dan strategi pentahapan tersebut sedang dalam tahap finalisasi internal di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebelum diajukan kembali ke OJK untuk diterbitkan.

“Kami akan segera menyegerakan finalisasinya dan kemudian mendorong penerbitan segera dari peraturan I-A di BEI. Prinsipnya tentu secara umum kami bersepakat akan terus meningkatkan besaran free float,” ucapnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Kedalaman pasar saham Indonesia akan diuji dalam penerapan kebijakan peningkatan porsi kepemilikan saham publik atau free float dari 7,5% menjadi 15%.

Dilansir dari laporan Bloomberg Minggu (22/2/2026), Bursa Efek Indonesia (BEI) memperkirakan sebanyak 267 perusahaan tercatat atau emiten perlu meningkatkan porsi free float dari batas minimum saat ini 7,5% menjadi 15%. Hal itu mengindikasikan penjualan saham sekitar Rp187 triliun (US$11,1 miliar).

Bloomberg mencatat skala penerbitan tahunan seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia. Jumlah itu setara dengan empat kali rata-rata penerbitan tahunan dalam dua dekade terakhir.

Strategis Bloomberg Intelligence Sufianti menilai penerbitan tersebut akan sulit terserap oleh pasar.

“Jumlah yang besar serta likuiditas yang tidak merata antar saham dapat mempersulit penyerapan tambahan pasokan,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, langkah peningkatan batas minimum free float menyusul peringatan yang dikeluarkan oleh MSCI bahwa pasar saham Indonesia berisiko diturunkan ke status pasar frontier. Kabar tersebut sempat membuat pergerakan IHSG anjlok.

Adapun, Otoritas pasar saham Indonesia menyatakan komitmen untuk memenuhi kekhawatiran MSCI pada Maret 2026. Selain peningkatan persyaratan free float, langkah yang ditempuh mencakup pengetatan ambang batas pelaporan kepemilikan saham signifikan menjadi 1% dari sebelumnya 5%, serta pembelian oleh dana kekayaan negara Danantara. Indonesia juga melakukan perubahan kepemimpinan di bursa dan lembaga regulator.

Kendati demikian, sejumlah analis menaruh keyakinan terhadap kedalaman pasar saham Indonesia untuk menyerap gelombang penjualan saham dalam rangka memenuhi ketentuan free float.

Analis Aletheia Capital Nirgunan Tiruchelvam menyebut Indonesia memiliki cukup investor, baik domestik maupun asing, untuk menyerap penjualan saham dari perusahaan dan pemegang saham pengendali

“Langkah ini setidaknya dapat membantu memenuhi tuntutan MSCI,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan penghimpunan dana di pasar modal mencapai Rp250 triliun pada 2026. Target penghimpunan dana ini salah satunya akan diraih melalui pemenuhan free float yang aturannya segera diluncurkan.

Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menuturkan pihaknya optimistis penghimpunan dana di pasar modal dapat mencapai Rp250 triliun untuk tahun 2026. Menurutnya, target penghimpunan dana ini dapat dicapai salah satunya melalui peningkatan free float.

“Kami optimistis. Kebetulan juga ada agenda besar untuk mendorong peningkatan free float,” ujar Hasan usai Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Selain itu, lanjutnya, OJK juga melihat geliat pertumbuhan dan perkembangan kegiatan usaha ekonomi mulai tampak. OJK berharap korporasi dapat memanfaatkan pasar modal untuk sarana terbaik melakukan penggalangan dana.

Penggalangan dana tersebut menurut Hasan baik berupa penawaran ekuitas, penawaran saham, rights issue, dan sebagainya, maupun melalui instrumen surat utang baik dari pemerintah maupun dari korporasi.

Sebelumnya Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menjelaskan OJK menargetkan penghimpunan dana di pasar modal sebesar Rp250 triliun untuk 2026.

“Di pasar modal, target penghimpunan ditargetkan mencapai Rp250 triliun di tahun 2026,” kata Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Sementara itu, pada 2025, OJK mencatat pada 2025, penghimpunan dana di pasar modal mencapai Rp274,80 triliun. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan OJK pada awal 2025 sebesar Rp220 triliun.

Capaian penghimpunan dana di pasar modal itu juga meningkat dibandingkan tahun sebelumnya atau 2024 sebanyak Rp259,24 triliun dengan 199 penawaran umum.

Apabila dirinci, 20 emiten baru tersebut menghimpun dana segar sebesar Rp16,21 triliun. Adapun pada pipeline, terdapat 29 rencanaPenawaran Umum dengan nilai indikatif Rp22,28 triliun.

Kemudian ada penerbitan Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) dari 11 korporasi dengan total dana Rp 10,63. Penghimpunan dana paling banyak ada di PUB EBUS Tahap I dan II senilai Rp 201,80 triliun dari 170 penerbitan.

Secara rinci, terdapat 170 aksi penerbitan efek bersifat utang dan sukuk (EBUS) pada 2025. Jumlah penerbitan EBUS pada 2025 itu menjadi yang tertinggi dalam 6 tahun terakhir.

Lalu, terdapat 18 aksi IPO pada 2025. Selain itu, terdapat 16 aksi rights issue yang dijalankan di pasar modal pada 2025.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Self-Regulatory Organization (SRO) Indonesia telah menyusun formula usai bertemu dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI) untuk menyelamatkan pasar modal.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), serta Danantara Indonesia telah menyampaikan proposal solusi untuk menjawab dua isu utama yang menjadi perhatian MSCI, yakni transparansi kepemilikan saham dan likuiditas pasar.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan kekhawatiran MSCI sejalan dengan delapan rencana aksi percepatan reformasi pasar modal yang telah diumumkan OJK sebelumnya.

“Fokus utama berada pada klaster transparansi dan peningkatan likuiditas pasar,” ujar Hasan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (2/2/2026).

Menurutnya, yang menjadi sorotan MSCI sangat selaras dengan beberapa program rencana aksi SRO, khususnya klaster transparansi terkait pengungkapan ultimate beneficial owner (UBO) dan likuiditas melalui peningkatan free float sebagai kebijakan baru pasar modal.

Dalam pertemuan tersebut, OJK bersama BEI dan KSEI secara resmi mengajukan proposal solusi untuk menjawab dua isu utama tersebut. Salah satunya adalah rencana peningkatan keterbukaan data kepemilikan saham, termasuk untuk pemegang saham dengan porsi di bawah 5%.

“Kami punya rencana pemenuhan atas semua isu terkait, yaitu disclosure kepemilikan pemegang saham dengan porsi di bawah 5% yang kami komitmenkan dapat dilakukan bahkan hingga kepemilikan saham di atas 1%,” kata Hasan.

Selain itu, OJK juga mengusulkan peningkatan granularitas klasifikasi investor di sistem KSEI. Jika saat ini data investor hanya dikelompokkan dalam sembilan kategori, ke depan akan dirinci menjadi 27 subsektor investor.

“Kita akan hadirkan granularity atau klasifikasi investor yang lebih terperinci. Data yang saat ini terbatas sembilan kategori akan diperluas menjadi 27 subsektor investor,” ujarnya.

Dari sisi likuiditas, OJK telah menyampaikan proposal kenaikan batas minimal saham publik atau free float dari 7,5% menjadi 15%. Kebijakan ini akan diterapkan secara bertahap dan melibatkan seluruh pelaku pasar.

“Kami sudah sampaikan proposal kenaikan free float dari 7,5% menjadi 15%, tentu dengan pelaksanaan bertahap dan dilakukan oleh seluruh pelaku,” tutur Hasan.

Hasan menilai diskusi dengan MSCI berlangsung konstruktif. Bahkan, MSCI disebut bersedia memberikan panduan teknis terkait metodologi penilaian indeks yang mereka gunakan.

“Diskusi pertemuan itu sangat baik. Kami juga sepakat akan melanjutkan pembahasan di tingkat teknis. Dari pihak MSCI bahkan bersedia memberikan guidance untuk menjelaskan metodologi mereka,” ungkapnya.

Ke depan, OJK berkomitmen untuk menyampaikan perkembangan reformasi pasar modal secara berkala kepada publik. OJK berharap proposal yang disampaikan dapat diterima oleh MSCI.

“Kami sepakat akan melakukan regular update kepada publik mengenai progres yang kami lakukan dan berharap akan mendapatkan konfirmasi penerimaan,” pungkas Hasan.

Sayangnya, di tengah upaya penyelamatan tersebut, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Senin (2/2/2026), ditutup melemah. Pelemahan indeks komposit terjadi di tengah upaya otoritas bursa mengembalikan kepercayaan pasar.

Melansir IDX Mobile, IHSG turun 4,88% atau 406,88 poin ke 7.922,73. Sebanyak 753 saham ditutup melemah dan 142 saham tidak berubah. Sebanyak 63 saham yang ditutup menguat tak mampu menopang laju indeks komposit.

Sepanjang hari ini, pasar mencatat transaksi sebanyak 48,05 miliar saham dengan nilai Rp29,05 triliun. Kapitalisasi pasar IHSG kini mencapai Rp14.239 triliun. IHSG bergerak di rentang 7.820,23 sampai 8.313,06.

Sejumlah saham berkapitalisasi pasar besar yang melemah hari ini antara lain adalah saham PT Amman Mineral International Tbk. (AMMN) turun 14,80% ke Rp6.475, saham PT Astra International Tbk. (ASII) turun 1,18% ke Rp6.275, hingga saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) yang turun 0,41% ke Rp4.800.

Di sisi lain, sejumlah saham tetap ditutup menguat, antara lain adalah saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) naik 0,52% ke Rp3.830, saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) naik 2,70% ke Rp7.600, sampai saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) naik 0,22% ke Rp4.500.

Kendati demikian, Danantara menilai penurunan tersebut lebih sebagai penyesuaian pasar terhadap saham-saham yang telah memiliki valuasi tinggi.

Chief Investment Officer BPI Danantara Pandu Sjahrir, menekankan pada pentingnya berinvestasi dengan mendasarkan keputusan pada alasan fundamental. Dengan begitu, Pandu menilai penting bagi investor untuk berinvestasi secara jangka menengah hingga panjang.

"Jadi saya sih melihatnya sesuatu yang tidak perlu dikhawatirkan. Kita harus lihat balik ke fundamental, ke valuasi. Kita harus melihat saham-saham jangan hanya short term. Investasi itu harus memikirkan medium to long term," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) segera mengadopsi teknologi artificial intelligence alias akal imitasi (AI) ke dalam sistem pengawasan pasar modal.

Luhut menilai penggunaan teknologi itu krusial untuk mendeteksi anomali harga dan pola transaksi yang mencurigakan atau 'saham gorengan' secara lebih cepat, akurat, dan proaktif, guna mencegah terulangnya insiden yang memicu peringatan dari Morgan Stanley Capital International (MSCI).

“Pemanfaatan teknologi ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan, meningkatkan kualitas penegakan aturan, serta memperkecil ruang bagi praktik-praktik yang tidak fair,” ujar Luhut dalam keterangannya, Senin (2/2/2026).

Permintaan itu menjadi salah satu dari enam poin perbaikan struktural yang disodorkan DEN kepada manajemen baru OJK dan BEI, menyusul pengunduran diri sejumlah pejabat tinggi di kedua lembaga tersebut pasca-keputusan MSCI membekukan penyesuaian indeks Indonesia, yang memicu aksi panic selling dan arus keluar dana asing masif pada akhir Januari 2026.

Luhut menegaskan bahwa peringatan MSCI harus dipandang sebagai cerminan jujur bagi regulator untuk berbenah. Menurutnya, pasar modal Indonesia harus dibangun di atas sistem yang kuat dan kredibel, bukan didikte oleh spekulasi.

Selain isu teknologi, Luhut juga menyoroti lima poin reformasi lainnya. Pertama, pengetatan aturan transparansi Ultimate Beneficial Owner (UBO) disertai sanksi tegas. Kedua, peningkatan porsi saham publik atau free float emiten kapitalisasi besar secara bertahap menjadi 15% dari posisi saat ini sekitar 7,5%.

“Kebijakan ini harus menjadi bagian dari paket reformasi yang mendorong transparansi dan fairness, sehingga peningkatan free float dapat diserap pasar secara sehat berdasarkan valuasi yang transparan,” jelasnya.

Ketiga, pemerintah mendorong percepatan demutualisasi BEI untuk meminimalkan benturan kepentingan. Keempat, pelonggaran batas atas investasi saham bagi dana pensiun dan asuransi hingga 20% demi memperdalam likuiditas domestik.

Kelima, purnawirawan perwira TNI ini memandang perombakan jajaran direksi BEI dan OJK sebagai momentum strategis untuk seleksi pemimpin yang berani mengeksekusi perubahan.

“Kita tidak perlu panik. Peringatan MSCI adalah momentum untuk mempercepat reformasi struktural guna mewujudkan pasar modal Indonesia yang lebih sehat, transparan, adil, dan semakin kompetitif,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) memandang kebijakan peningkatan porsi kepemilikan saham publik atau free float hingga 15% perlu dilakukan secara bertahap dan proporsional, dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing perusahaan tercatat di bursa.

Direktur Eksekutif AEI Gilman Pradana menilai langkah tersebut strategis untuk memperkuat kualitas pasar modal Indonesia. Kebijakan ini juga dinilai berpotensi meningkatkan likuiditas, keterbukaan, serta daya tarik pasar bagi investor institusi, baik domestik maupun global.

Namun dari sudut pandang emiten, penerapan ketentuan free float minimum 15% perlu dilakukan secara bertahap dan proporsional.

“Harapannya ada ruang transisi dan fleksibilitas sehingga tujuan penguatan pasar dapat tercapai tanpa justru menimbulkan tekanan bagi emiten,” ujarnya, Sabtu (31/1/2026).

AEI mencatat tingkat kesiapan emiten terhadap ketentuan free float baru relatif bervariasi. Emiten berkapitalisasi besar, kata dia, umumnya dinilai lebih siap dan sebagian besar telah memenuhi ambang batas tersebut. Meskipun, lanjutnya, masih terdapat beberapa emiten besar yang porsinya masih di bawah 1

Sementara itu, emiten menengah dan kecil membutuhkan waktu serta strategi yang lebih matang untuk melakukan penyesuaian. Meski demikian, secara umum AEI menilai emiten terbuka pada arah kebijakan ini, selama tersedia roadmap yang jelas, masa transisi yang memadai, serta kepastian regulasi.

AEI juga menyoroti tantangan dari sisi keseimbangan pasar. Peningkatan pasokan saham ke publik dinilai perlu diimbangi dengan kesiapan permintaan dari investor. Pasalnya, tambahan suplai tidak serta-merta diikuti oleh peningkatan permintaan yang seimbang.

"Perlu diantisipasi potensi tekanan terhadap indeks dalam jangka pendek apabila implementasinya dilakukan terlalu cepat,” kata Gilman.

AEI mendorong agar kebijakan peningkatan free float ke angka 15% diterapkan melalui pendekatan kolaboratif antara regulator, bursa, dan emiten. Pendekatan ini dinilai penting agar kebijakan yang dihasilkan tetap sejalan dengan kondisi pasar serta kesiapan masing-masing pihak.

Saat ini, AEI bersama sejumlah asosiasi pelaku pasar lainnya juga tengah membuka ruang komunikasi dengan regulator untuk mendiskusikan rencana kebijakan tersebut.

“Asosiasi membuka komunikasi dengan regulator untuk diskusi dan kolaborasi. Karena kami juga kan belum tahu nanti final aturannya,” imbuhnya.

Presiden Direktur & CEO Indonesia PT Indonesian Paradise Property Tbk. (INPP) Anthony P. Susilo menilai rencana penerapan ketentuan free float minimum 15% sebagai langkah yang pada dasarnya positif bagi pasar modal

Meski demikian, Dia mengatakan masih menunggu kejelasan teknis dan jadwal implementasi dari regulator. Terkait rencana regulator menaikkan ambang batas free float dari sebelumnya 7,5% menjadi 15%, emiten properti tersebut memilih bersikap wait and see, khususnya menunggu kejelasan soal urgensi dan masa transisi kebijakan.

“Dulu 7,5% saja diberikan waktu pemenuhan yang cukup panjang. Sekarang 15% ini seberapa cepat implementasinya, itu yang masih kami tunggu,” ujarnya.

Meski begitu, perseroan menegaskan akan mengikuti ketentuan yang ditetapkan regulator.

“Sebagai emiten, ya kita ikut saja peraturannya seperti apa. Nanti eksekusinya tentu akan dibicarakan dengan para pemegang saham,” imbuhnya.

Sejalan dengan itu, perseroan juga membuka peluang aksi korporasi untuk mendukung peningkatan porsi saham publik, termasuk melalui rencana rights issue meski masih bergantung pada kondisi pasar dan valuasi.

Perseroan menilai kebijakan peningkatan free float dapat memberikan dampak positif bagi likuiditas dan daya tarik pasar, selama diterapkan dengan perencanaan yang matang dan mempertimbangkan kesiapan emiten serta kondisi pasar secara keseluruhan.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berharap penyesuaian batas minimal free float dari 7,5% menjadi 10%-15% dapat dijalankan tahun ini. Namun, otoritas melihat ada tantangan berupa minimnya peran investor institusi di pasar modal.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Inarno Djajadi mengatakan implementasi penyesuaian free float membutuhkan persiapan yang matang dan harus berjenjang.

"Tidak bisa langsung tinggi, langsung 30% tidak bisa, harus bertahap. Kenapa? Karena free float itu butuh pendanaan. Semakin tinggi free float, semakin tinggi pendanaan yang harus disiapkan. Oleh karena itu perlu sekali pendalaman pasar," ujar Inarno saat ditemui di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (2/1/2026).

Dalam hitungan OJK, kenaikan free float 10% akan membutuhkan pendanaan sekitar Rp21 triliun, dan 15% dibutuhkan Rp203 triliun. Dari sisi kesiapan, apabila free float minimal ditetapkan 10% ada 192 emiten yang belum siap. Jumlah emiten belum siap bertambah menjadi 327 emiten saat free float ditambah jadi 15%.

Untuk mencapai kesiapan tersebut, Inarno mengatakan diperlukan penguatan demand. Untuk itu, peran investor institusi perlu didorong. Apalagi, kepemilikan investor domestik institusi semakin menyusut sejak 2020.

Merujuk data BEI, pada 2020 komposisi kepemilikan investor domestik institusi hanya 37,8% dibandingkan institusi asing yang mencapai 49,1%. Dalam lima tahun terakhir, persentase terbesar yang dicatat investor domestik institusi adalah pada 2021, yakni sebesar 40,3%, namun masih lebih rendah dari asing sebesar 45,5%.

Sementara per September 2025, komposisi kepemilikan investor institusi domestik hanya 39,4% dibandingkan asing yang mencapai 41,9%. Dalam periode ini, komposisi transaksi investor institusi domestik hanya Rp2,24 triliun atau 14,4%, dibandingkan dengan transaksi investor institusi asing sebesar Rp5,93 triliun atau 38,3%.

"Ritel kita sudah mencapai 20 juta lebih. Nah, peran serta daripada investor institusi domestik itu sangat penting, sehingga seimbang antara ritel dan institusi domestik. Tadi Pak Mahendra juga mengatakan, IHSG itu lebih didominasi oleh investor ritel," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan pihaknya selaku regulator memiliki program peningkatan basis investor baik domestik maupun asing. Program ini dilaksanakan melalui peningkatan peran investor institusi terutama reksa dana, asuransi, dan dana pensiun.

"Kami memandang program penguatan kapasitas tata kelola dan manajemen risiko asuransi dan dana pensiun hampir selesai, sehingga saat ini mereka telah mampu kembali meningkatkan investasinya di pasar modal sesuai risk appetite dan praktik manajemen risiko yang baik," ujar Mahendra.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah saat ini sedang menyiapkan langkah untuk melakukan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu dengan menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). Apa tujuan perombakan otoritas bursa tersebut?

Sebagai informasi, langkah itu merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Melalui skema demutualisasi struktur kelembagaan BEI akan berubah dari bursa yang sepenuhnya dimiliki anggota bursa menjadi perseroan yang kepemilikannya dapat dibuka lebih luas.

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Masyita Crystallin menjelaskan pemisahan antara keanggotaan dan kepemilikan akan mengurangi benturan kepentingan sekaligus mendorong profesionalisme.

“Ini merupakan langkah strategis untuk mengurangi potensi benturan kepentingan, memperkuat tata kelola, meningkatkan profesionalisme, dan mendorong daya saing global pasar modal Indonesia,” ujar Masyita dalam keterangannya, Jumat (21/11/2025).

Masyita mengklaim bahawa RPP demutualisasi saat ini disusun melalui kajian teknis mendalam dan konsultasi dengan regulator, BEI sebagai SRO, pelaku industri, serta DPR.

“Kami memastikan proses penyusunan RPP dilakukan secara cermat, transparan, dan partisipatif. Tujuannya strategis, yaitu memperkuat pasar modal sebagai sumber pembiayaan jangka panjang yang mampu mendorong transformasi ekonomi Indonesia menuju negara maju,” katanya.

Menurutnya, BEI saat ini termasuk salah satu dari sedikit bursa besar di dunia yang masih memiliki struktur mutual. Sementara, negara lain seperti Singapura, Malaysia, dan India telah lebih dahulu bertransformasi, sehingga bursa dapat lebih lincah merespons dinamika pasar global dan mempercepat pengembangan produk.

Oleh sebab itu, transformasi serupa ingin dilakukan di Indonesia. Pemerintah berharap langkah itu bisa mendorong inovasi instrumen, mulai dari derivatif, Exchange-Traded Fund (ETF), hingga pembiayaan transisi energi.

Kemenkeu juga menegaskan bahwa demutualisasi tidak dapat berdiri sendiri. Rencananya, kebijakan itu akan diikuti dengan peningkatan free float agar likuiditas meningkat. “Agar dampaknya terhadap kedalaman dan likuiditas pasar modal benar-benar optimal,” kata Masyita.

Dari sisi permintaan, partisipasi investor domestik, baik ritel maupun institusi, menjadi fokus utama. Pemerintah menyiapkan kebijakan pendukung untuk mendorong peran lembaga dana pensiun sebagai anchor investors, termasuk melalui penyempurnaan aturan cut loss agar mereka memiliki kepastian dalam berinvestasi di pasar modal.

Kemenkeu juga melakukan benchmark ke India, yang kapitalisasi pasarnya naik dari US$1,56 triliun (72,86% PDB) pada 2014 menjadi US$5,17 triliun (133,5% PDB) pada 2024. Dia menyebutkan kenaikan itu didorong reformasi tata kelola, peningkatan partisipasi investor domestik, dan pemanfaatan teknologi.