Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) menegaskan regulator pasar modal mengerahkan upaya maksimal untuk menjaga kepercayaan investor. Adapun, isu kepercayaan ini mencuat setelah MSCI memberikan peringatan pada awal tahun ini.

Berdasarkan data BEI, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) telah terpangkas lebih dari 30% sejak awal tahun dengan torehan net sell asing Rp57,63 triliun per penutupan pasar Kamis 4 Juni 2026.

Menjawab hal tersebut, Pjs. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menegaskan bahwa reformasi pasar modal yang dilakukan BEI bersama OJK ditujukan untuk memulihkan kepercayaan investor, baik domestik maupun asing.

"Dengan kita meningkatkan transparansi, kita meningkatkan granularisasi dari data, kita memberikan informasi terkait dengan high shareholding concentration, itu seluruhnya adalah upaya kita untuk meningkatkan kembali kepercayaan investor kepada pasar kita," kata Jeffrey merespons pertanyaan Bisnis di Kantor BEI, Jakarta, Kamis (5/6/2026).

Adapun secara fundamental, PDB nasional kuartal I/2026 masih tumbuh 5,61% year on year (YoY), sedangkan persentase jumlah perusahaan tercatat yang sukses mencatat laba bersih per kuartal I/2026 mencapai 80%, menjadi capaian tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Ini artinya, penyebab koreksi pasar saham dominan ditekan oleh kepercayaan investor.

Bulan Juni sendiri menjadi waktu yang krusial. Apabila IHSG secara bulanan ditutup koreksi, ini akan menyamai rekor krisis finansial global 2008 silam saat indeks komposit melemah dalam 6 bulan beruntun.

Di sisi lain, otoritas bursa bakal menetapkan jajaran direksi baru periode 2026-2030. Pengumuman Direksi BEI baru dilakukan paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan RUPST BEI pada 29 Juni 2026, berarti maksimal 22 Juni 2026. Wajah baru pimpinan bursa efek nanti setidaknya bisa memberi sedikit harapan untuk pemulihan kepercayaan pasar.

Sebagai salah satu kandidat yang mencalonkan diri, Jeffrey mengatakan pihaknya akan mengikuti ketentuan OJK. Ihwal kepercayaan pasar, dia menegaskan bahwa hal ini perlu kolaborasi lintas sektoral.

"Tentu kita bersama-sama melakukan segala upaya yang bisa kita lakukan, tadi saya sampaikan, untuk bisa memulihkan kepercayaan tersebut," tandasnya.

Sebelumnya, pengamat pasar modal sekaligus Founder Republik Investor, Hendra Wardana mengatakan koreksi tajam IHSG sepanjang tahun ini menjadi sinyal bahwa pasar sedang mengalami krisis kepercayaan yang cukup serius.

Menilik data, menurutnya penurunan ini bukan semata-mata dipicu oleh faktor eksternal seperti memanasnya kembali konflik AS-Iran yang mendorong harga minyak dunia mendekati US$100 per barel, tetapi juga diperberat oleh berbagai sentimen domestik yang belum menemukan titik terang.

Pelemahan rupiah yang mendekati Rp18.000 per dolar AS, kekhawatiran terhadap kebijakan ekspor satu pintu, serta terus berlanjutnya arus keluar dana asing membuat investor memilih mengurangi eksposur terhadap aset berisiko di Indonesia.

"Di tengah bursa Asia yang mayoritas justru menguat, kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap pasar domestik lebih banyak berasal dari faktor internal dibandingkan eksternal," tegas Hendra.

Pernyataan optimisme pejabat negara rupanya juga tak bisa membendung jatuhnya IHSG lebih dalam. Hendra bilang, pasar pada dasarnya tidak bergerak berdasarkan pidato atau pernyataan optimistis semata, melainkan berdasarkan persepsi terhadap risiko dan prospek ke depan.

Menurutnya, ketika pemerintah menyampaikan bahwa fundamental ekonomi masih kuat, namun pada saat yang sama rupiah terus melemah, IHSG menjadi salah satu indeks dengan kinerja terburuk di dunia tahun ini, dan investor asing terus melakukan aksi jual, maka muncul kesenjangan antara narasi dan realitas pasar.

"Kepercayaan investor merupakan aset yang sangat mahal nilainya. Ketika kepastian kebijakan berkurang dan pelaku pasar kesulitan memproyeksikan arah ekonomi ke depan, investor cenderung memilih menunggu atau bahkan memindahkan dananya ke negara lain yang dianggap lebih stabil," jelasnya.

Hendra mengatakan volatilitas pasar akan tetap tinggi dalam beberapa waktu ke depan selama arus keluar asing masih berlangsung dan belum ada katalis positif yang mampu mengembalikan kepercayaan investor global. Meski demikian, kondisi saat ini menurutnya tidak serta-merta harus disikapi dengan kepanikan.

Dari sisi valuasi, banyak saham unggulan yang dia lihat sebenarnya sudah mengalami koreksi yang sangat dalam sehingga mulai memasuki area yang menarik untuk investasi jangka panjang. Namun, investor juga perlu menyadari bahwa pasar yang sedang mengalami krisis sentimen sering kali bergerak tidak rasional dalam jangka pendek.

"Pada akhirnya, pemulihan pasar tidak hanya membutuhkan stabilisasi rupiah atau meredanya konflik global, tetapi juga membutuhkan kembalinya kepercayaan investor terhadap arah kebijakan ekonomi domestik. Pasar membutuhkan kepastian, konsistensi, dan langkah konkret yang mampu meyakinkan pelaku pasar bahwa risiko dapat dikelola dengan baik," pungkasnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara mengenai potensi pasar modal Indonesia turun kelas menjadi frontier market selepas tinjauan yang dilakukan oleh penyedia indeks global MSCI Inc.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menegaskan regulator berharap MSCI terus memberikan pengakuan terhadap langkah reformasi transparansi yang dilakukan otoritas pasar modal Indonesia.

Menurutnya, salah satu poin penting yang selama ini menjadi perhatian penyedia indeks global adalah kecukupan informasi mengenai struktur kepemilikan saham, termasuk terkait free float hingga konsentrasi kepemilikan saham atau high shareholding concentration (HSC).

“Sebetulnya yang terpenting bagi para index provider, mereka harus memiliki kecukupan informasi untuk memastikan dan menghitung bagian saham-saham yang akan mereka libatkan dalam perhitungan indeksnya,” ujarnya.

Hasan menjelaskan bahwa keterbukaan data terkait kepemilikan saham, tipe investor, hingga konsentrasi kepemilikan kini telah disediakan oleh regulator dan self-regulatory organization (SRO).

Dengan langkah tersebut, OJK berharap MSCI melanjutkan pengakuan terhadap reformasi yang dilakukan Indonesia dan pada akhirnya kembali memperlakukan pasar modal domestik setara dengan negara lain dalam proses penilaian indeks global.

“Pada saatnya tentu kita berharap terjadi pemulihan. Artinya tentu pada saatnya kita diperlakukan sama seperti yang lain. Tentu tidak ada lagi upaya freeze tadi atau pembekuan [saham],” katanya.

Dia menambahkan, reformasi transparansi dan integritas pasar modal yang dilakukan saat ini bukan semata-mata respons jangka pendek terhadap evaluasi MSCI, melainkan bagian dari agenda reformasi pasar modal yang akan terus dijalankan ke depan.

Dengan begitu, saham-saham yang masuk ke indeks global juga diharapkan merupakan emiten dengan tingkat transparansi dan kredibilitas yang tinggi.

“Jadi kita tidak akan surut. Kalaupun nanti masuk, yang masuk itu adalah yang sudah dinilai kredibel dan terbukti kepemilikannya diakui,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menilai kondisi saat ini merupakan konsekuensi jangka pendek dari reformasi yang tengah dijalankan regulator dan pelaku pasar modal domestik.

Adapun, sebelumnya MSCI menyoroti isu transparansi dan aksesibilitas pasar modal Indonesia, termasuk terkait kepemilikan saham yang terkonsentrasi, yang dinilai memengaruhi efektivitas perhitungan free float sejumlah saham di pasar domestik.

Diberitakan sebelumnya, rebalancing indeks MSCI Inc. hari ini telah membuat IHSG ambles 1,81%. Dalam pengumumannya, terdapat total 18 saham RI yang dikeluarkan dari indeks MSCI hari ini.

Berdasarkan MSCI May 2026 Index Review, tidak ada tambahan saham Indonesia baru dalam MSCI Global Standard Index. Sebaliknya, MSCI menghapus enam saham Indonesia dari indeks tersebut, yakni AMMN, BREN, TPIA, DSSA, CUAN, dan AMRT.

Namun, MSCI memasukkan saham AMRT ke dalam MSCI Small Cap Index setelah sebelumnya saham tersebut dikeluarkan dari MSCI Global Standard Index.

Di sisi lain, terdapat 13 saham Indonesia yang dicoret dari MSCI Small Cap Index. Saham-saham tersebut meliputi ANTM, AALI, BANK, dan BSDE.

Kemudian, MSCI juga menghapus DSNG, SIDO, MIDI, serta MIKA dari MSCI Small Cap Index.

Selanjutnya, saham MSIN, TKIM, APIC, SSMS, dan TAPG juga keluar dari indeks tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengantisipasi pengumuman MSCI pada 12 Mei 2026 akan membawa dinamika ke pasar saham Tanah Air untuk jangka pendek. Regulator melihat pasar akan mengalami koreksi singkat, namun dalam jangka panjang akan menjadi pijakan yang solid untuk penguatan berkelanjutan.

Seperti diketahui, besok pada Selasa 12 Mei 2026 dijadwalkan MSCI akan merilis pengumuman lanjutan atas informasi yang sudah dirilis pada April 2026. Salah satu yang ditunggu investor Tanah Air adalah keputusan MSCI menghapus konstituen saham Indonesia yang masuk di dalam daftar high shareholding concentration (HSC) atau daftar saham-saham dengan kepemilikan terkonsentrasi.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan bahwa segala kemungkinan dapat terjadi menyusul pengumuman MSCI esok hari. Seperti diketahui, pengumuman pembekuan rebalancing MSCI pada 27 Januari 2026 silam memberikan tekanan cukup berat ke pasar Indonesia, IHSG saat itu jatuh berkali-kali hingga asing berbondong-bondong hengkang. Namun, kondisi sekarang berbeda ketika OJK dan BEI bersama KSEI melakukan reformasi dan transparansi pasar modal yang sudah berjalan.

"Jadi kita harus mengantisipasi. Tadi saya sampaikan, mungkin bisa menjadi short-term pain, tapi Insyaallah menjadi long-term gain," ujar perempuan yang akrab disapa Kiki itu saat ditemui di Kantor BEI, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Kiki mengimbau investor Tanah Air tidak panik. Dampak pengumuman MSCI nanti menurutnya hanya sebuah konsekuensi dari perbaikan-perbaikan reformasi pasar modal. Di sisi lain, kondisi makro ekonomi Indonesia yang solid juga bisa memberikan rasa percaya diri investor. Selain itu, regulator juga berkomitmen untuk melanjutkan perbaikan dan transparansi tata kelola pasar modal Indonesia.

"Delapan aksi reformasi itu terus kita lakukan. Misalnya penegakan hukum, penguatan pengawasan. Dari BEI bagaimana mendorong banyak perusahaan masuk bursa, yang tentu saja akan kita lihat dulu kualitasnya, tidak hanya kuantitas saja," ujar Kiki.

Selanjutnya, OJK juga mendorong pendalaman pasar oleh investor institusi domestik. Kiki membandingkan, bahwa dahulu pasar modal RI lebih sensitif oleh gejolak global. Namun, sekarang dengan jumlah investor RI mencapai 26 juta menurutnya kondisinya kini jauh lebih baik.

Sebagai informasi, berikut poin-poin utama keputusan MSCI yang dirilis pada April 2026 terkait saham Indonesia:

Kebijakan Interim (Review Mei 2026):

• Menahan kenaikan Foreign Inclusion Factors (FIF) dan Number of Shares (NOS)
• Tidak menambahkan saham Indonesia baru ke MSCI Investable Market Indexes (IMI)
• Tidak ada kenaikan kelas kapitalisasi (misalnya dari Small Cap ke Standard)

Perlakuan terhadap Saham:

• Menghapus saham yang masuk kategori High Shareholding Concentration (HSC) sesuai identifikasi otoritas Indonesia
• Berpotensi menggunakan data keterbukaan pemegang saham ≥1% untuk penyesuaian free float (secara selektif)

Sikap terhadap Reformasi Pasar Modal RI:

• Masih mengkaji efektivitas kebijakan baru dari Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia
• Belum memasukkan seluruh data baru ke dalam metodologi indeks sampai evaluasi selesai

Tujuan Kebijakan:

• Menekan potensi perputaran indeks (index turnover)
• Mengurangi risiko terhadap investability pasar Indonesia selama masa transisi

Langkah Selanjutnya:

• Mengumpulkan masukan dari pelaku pasar
• Hasil kajian akan disampaikan pada Market Accessibility Review Juni 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan laporan perkembangan industri pasar modal Indonesia pada April 2026. Tercatat, kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami koreksi hampir 20 persen sejak awal tahun 2026 hingga April 2026. Namun, di sisi lain, OJK mencatat jumlah investor saham justru meningkat hingga 30 persen.

“Pasar saham domestik pada April 2026 masih terlihat bergerak dinamis, sejalan dengan tingginya ketidakpastian global dan berlanjutnya volatilitas pasar keuangan secara global. IHSG tercatat ditutup pada level 6.956,80 per akhir April 2026 atau terkoreksi sebanyak 1,3 persen secara month to month(mtm) atau telah terkoreksi sebanyak 19,55 persen secara year to date (ytd),” ungkap Kepala Eksekutif Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulan Mei 2026 yang digelar secara daring, Selasa (5/5/2026).

Meski IHSG mengalami pelemahan, Hasan menuturkan, resiliensi dan likuiditas di pasar modal domestik secara keseluruhan tetap positif. Rata-rata spread atau rentang antara bid dan ask di pasar saham domestik pada April tetap berada di level yang rendah, yaitu sebesar 1,33 kali, menunjukkan likuiditas pasar tetap terjaga dengan baik.

Adapun di pasar obligasi, Indonesia Composite Bond Index atau ICBI pada akhir April 2026 ditutup pada level 436,38 atau naik 0,74 persen (mtm). Perkembangan tersebut didukung oleh penurunan yield Surat Berharga Negara (SBN) rata-rata sebesar 3,9 bps (mtm), mencerminkan resiliensi pasar obligasi domestik. Investor non-resident mencatat net buy di pasar SBN sebesar Rp 8,8 triliun secara month to date (mtd) per 29 April 2026.

Industri pengelolaan investasi juga disebut tetap mencatatkan kinerja positif sepanjang berjalannya tahun 2026 atau hingga April 2026. Nilai Aktifa Bersih (NAB) reksadana mencapai angka Rp 711,89 triliun, atau tumbuh positif sebesar 2,32 persen (mtd) dan juga tumbuh positif 5,41 persen (ytd). OJK menilai, kinerja industri reksadana yang tetap terjaga ditopang oleh kecenderungan investor reksadana untuk tetap melakukan subscription, dengan angka net subscription sebesar Rp 8,11 triliun (mtd) dan total sebesar Rp 37,24 triliun (ytd).

Hasan menyampaikan pula perkembangan jumlah investor di pasar modal Indonesia. Menurut catatannya, peningkatan jumlah investor pasar modal cukup tinggi hingga mencapai 30 persen dalam empat bulan pertama tahun 2026.

“Jumlah investor di pasar modal dalam negeri juga terus melanjutkan tren peningkatan signifikan dengan kembali mendapat penambahan sebanyak 1,74 juta investor baru month to monthdi bulan April 2026. Sehingga secara total jumlah investor kita telah mencapai angka 26,49 juta atau telah tumbuh sebesar 30,06 persen year to date,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklaim upaya reformasi pasar modal yang belakangan gencar dilakukan, telah memperoleh capaian positif dari sejumlah lembaga keuangan internasional.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan Hasan Fawzi, menerangkan bahwa OJK dan SRO telah menuntaskan sedikitnya 4 agenda reformasi pasar modal, yang berkaitan dengan transparansi.

”Terkait dengan progres reformasi integritas di pasar modal OJK bersama BEI dan KSEI, telah menuntaskan seluruh empat agenda reformasi terkait dengan peningkatan transparansi di pasar modal Indonesia. Dan inisiatif reformasi tersebut telah memperoleh capaian positif,” kata Hasan.

Hasan memberikan contoh FTSE Russell yang mempertahankan Indonesia dalam klasifikasi Secondary Emerging Market dalam tinjauan Equity Country Classification pada 7 April 2026 lalu. Selain itu, Hasan menerangkan bahwa FTSE tidak memasukkan Indonesia dalam watch list mereka.

Saat itu, FTSE Russel dalam pernyataan resminya, menyampaikan bahwa pihaknya masih mencermati implementasi berbagai langkah reformasi yang tengah dijalankan di pasar modal Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan transparansi, integritas, dan tata kelola pasar.

Hasan juga menyebut bahwa MSCI telah mengakui upaya reformasi pasar modal yang belakangan gencar dilakukan oleh OJK dan SRO.

“Adapun MSCI dalam pengumuman tanggal 20 April 2026 lalu telah memberikan acknowledgment terhadap langkah-langkah strategis otoritas Indonesia untuk terus memperkuat transparansi dan integritas di pasar modal,” tambah Hasan.

Meskipun begitu, Hasan tidak menerangkan lebih rinci dampak reformasi pasar modal terhadap persepsi institusi keuangan global terhadap pasar modal Tanah Air.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) telah menuntaskan empat agenda penguatan transparansi pasar modal Indonesia.

Hasan Fawzi menyebutkan bahwa keempat agenda dimaksud merupakan bagian dari 8 Rencana Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia yang telah dicanangkan oleh OJK bersama Self-Regulatory Organizations (SRO) pada tanggal 1 Februari 2026.

Poin 4 agenda transparansi Pasar Modal antara lain, penyediaan data kepemilikan saham Perusahaan Tercatat di atas 1% kepada publik; implementasi pengumuman High Shareholding Concentration (HSC); penguatan granularity klasifikasi investor dalam data kepemilikan saham KSEI, menjadi total 39 klasifikasi dan tipe investor; dan kenaikan batas minimum free float menjadi 15% melalui penyesuaian Peraturan BEI Nomor I-A.

Selain itu, terdapat penguatan transparansi dalam bentuk pengaturan mengenai adanya ketersediaan data Pemilik Manfaat dari pemegang saham Perusahaan Tercatat dengan kepemilikan 10% atau lebih.

“Dengan demikian, empat proposal yang diajukan oleh pihak Indonesia kepada Global Index Providers sudah diselesaikan dan tuntaskan sesuai target yang dicanangkan. Selanjutnya, kami akan melanjutkan komunikasi dan engagement yang konstruktif dengan Global Index Providers, serta menghimpun feedback dari kalangan investor,” jelas Hasan, Kamis (3/4/2026).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Upaya reformasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) dinilai menjadi langkah krusial untuk menyelaraskan pasar modal domestik dengan standar internasional.

Kebijakan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance/CGC) emiten, tetapi juga memperkuat kepercayaan investor, khususnya investor asing, terhadap kredibilitas pasar Indonesia.

Head of Research Kisi Sekuritas Muhammad Wafi menjelaskan reformasi ini akan membawa dampak signifikan terhadap wajah pasar modal nasional. Dengan standar yang lebih ketat, transparansi meningkat dan praktik-praktik yang berpotensi merugikan investor dapat ditekan.

"Hal ini signifikan menaikkan CGC emiten dan memperkuat kepercayaan investor, terutama asing, untuk masuk ke pasar domestik," ujarnya, Jumat (24/4/2026).

Wafi menyoroti sejumlah kebijakan dalam reformasi ini, di antaranya implementasi Full Call Auction atau FCA serta pengetatan batas minimal free float. Langkah tersebut dinilai memperkuat perlindungan investor dengan mengurangi potensi manipulasi harga saham dan menciptakan mekanisme pembentukan harga yang lebih wajar.

Namun demikian, reformasi ini bukan tanpa konsekuensi. Dalam jangka pendek, pasar diperkirakan akan mengalami tekanan dan volatilitas yang lebih tinggi.

Sementara rebalancing portofolio oleh investor institusi serta potensi outflow dari emiten yang belum memenuhi standar baru menjadi faktor utama yang membayangi pergerakan indeks. Tak hanya itu, lanjutnya, investor ritel juga berisiko mengalami kepanikan seiring proses adaptasi terhadap sistem dan aturan baru.

Di sisi lain, dalam jangka panjang, reformasi ini justru dinilai akan memperkuat fondasi pasar modal Indonesia. Indeks saham diproyeksikan menjadi lebih berkualitas dan mencerminkan kondisi fundamental emiten yang lebih sehat. Dengan demikian, peluang masuknya dana asing dalam skala besar akan semakin terbuka.

Head of Research RHB Sekuritas Andrey Wijaya menilai reformasi transparansi pasar modal kian menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan daya saing Indonesia di level global.

Kebijakan ini diarahkan untuk memperbaiki sejumlah aspek krusial, mulai dari kualitas free float, transparansi struktur kepemilikan, klasifikasi investor, hingga pengawasan terhadap saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi.

Langkah tersebut dinilai penting karena faktor-faktor ini menjadi perhatian utama investor institusi global dan penyedia indeks terkemuka seperti MSCI dan FTSE Russell dalam menilai kelayakan investasi suatu pasar.

Secara jangka menengah hingga panjang, sebutnya, reformasi ini membawa prospek yang menjanjikan. Peningkatan transparansi diyakini mampu memperkuat kepercayaan investor asing, menekan risk premium, serta menyelaraskan standar pasar Indonesia dengan praktik internasional.

Dampaknya, kualitas emiten berpotensi meningkat, partisipasi investor institusi semakin luas, dan peluang kenaikan bobot Indonesia dalam indeks global pun terbuka.

Namun, di balik optimisme tersebut, pelaku pasar juga dihadapkan pada tantangan jangka pendek. Pengetatan aturan seperti kenaikan batas minimum free float dan penerapan filter konsentrasi kepemilikan berpotensi memicu volatilitas, terutama pada saham-saham berkapitalisasi besar dengan struktur kepemilikan yang terpusat. Risiko rebalancing indeks, perubahan bobot, hingga potensi arus keluar dana pasif menjadi perhatian yang tidak bisa diabaikan.

"Kebijakan yang paling menjadi sorotan mencakup rencana kenaikan minimum free float ke 15%, peningkatan transparansi pemegang saham, serta implementasi kerangka High Shareholding Concentration atau HSC," ujarnya, Jumat (24/4/2026).

Lebih jauh dia menilai, MSCI masih melanjutkan evaluasi terhadap reformasi yang tengah berjalan. Di sisi lain, FTSE Russell memilih mempertahankan status Indonesia tanpa perubahan, mencerminkan bahwa proses pemulihan kepercayaan investor global masih berlangsung secara bertahap.

Ke depan, prospek Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dinilai tetap konstruktif, meskipun dibayangi volatilitas tinggi dalam jangka pendek. Reformasi ini secara struktural memberikan arah positif, tetapi pasar membutuhkan waktu untuk menguji konsistensi implementasi kebijakan.

Respons lanjutan dari MSCI dan FTSE Russell akan menjadi katalis kunci. Hasil evaluasi yang positif berpotensi mendorong kembalinya aliran dana asing secara signifikan. Sebaliknya, jika ekspektasi belum terpenuhi, tekanan terhadap pasar bisa berlanjut lebih lama.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka di zona merah pada pagi ini, Selasa (21/4/2026) usai pengumuman MSCI. Saham-saham seperti PTRO, DSSA, hingga BUMI ambrol ke zona merah pagi ini.

Berdasarkan data RTI Infokom, pada pukul 09.00 WIB IHSG dibuka melemah pada posisi 7.560,28. IHSG sempat bergerak pada rentang 7.548-7.566 sesaat setelah pembukaan.

Tercatat, 244 saham menguat, 189 saham melemah, dan 224 saham bergerak ditempat. Kapitalisasi pasar terpantau sebesar Rp13.486 triliun.

Saham milik Prajogo Pangestu, PT Petrosea Tbk. (PTRO) menjadi salah satu saham yang melemah pagi ini. Saham PTRO melemah 1,65% ke level Rp5.975.

Lalu saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) juga turun 4,89% ke level Rp3.110 per saham pagi ini. Demikian juga saham PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) yang turun 0,83% ke level Rp240 per saham pagi ini.

Sebelumnya, MSCI mengungkapkan pihaknya menyadari terdapat pengumuman terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bursa Efek Indonesia (BEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) terkait serangkaian reformasi transparansi pasar modal di Indonesia.

Langkah-langkah yang diumumkan meliputi peningkatan keterbukaan pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1%, peningkatan granularitas klasifikasi investor dalam data kepemilikan saham, Pengenalan kerangka High Shareholding Concentration (HSC), dan peta jalan untuk peningkatan batas minimum free float menjadi 15%.

“MSCI sedang menilai cakupan, konsistensi, dan efektivitas sumber data serta langkah-langkah baru tersebut dalam konteks penentuan free float dan penilaian investabilitas secara lebih luas,” tulis pengumuman tersebut, Selasa (21/4/2026).

MSCI akan mempertahankan langkah-langkah yang sebelumnya telah diumumkan dan saat ini berlaku untuk efek Indonesia dalam review indeks Mei 2026, yaitu MSCI akan membekukan seluruh kenaikan Foreign Inclusion Factors (FIF) dan Number of Shares (NOS).

Lalu MSCI tidak akan melakukan penambahan saham ke dalam MSCI Investable Market Indexes (IMI), serta MSCI tidak akan melakukan kenaikan klasifikasi ukuran saham (upward migration), termasuk dari Small Cap ke Standard.

MSCI juga akan menghapus saham yang diidentifikasi oleh otoritas Indonesia sebagai bagian dari kerangka High Shareholding Concentration (HSC). MSCI juga dapat menggunakan data keterbukaan pemegang saham 1% untuk menyesuaikan estimasi free float jika diperlukan.

MSCI tidak akan memasukkan data dari sumber dan keterbukaan baru tersebut ke dalam penilaian free float atau perhitungan indeks sampai proses peninjauan selesai dan masukan dari pelaku pasar telah diterima serta dievaluasi.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyedia Indeks Global MSCI akan menyampaikan pembaruan lebih lanjut terhadap saham-saham Indonesia dalam Market Accessibility Review pada Juni 2026.

Dalam pengumuman terbarunya, MSCI mengungkapkan pihaknya menyadari terdapat pengumuman terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bursa Efek Indonesia (BEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) terkait serangkaian reformasi transparansi pasar modal di Indonesia.

Langkah-langkah yang diumumkan meliputi peningkatan keterbukaan pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1%, peningkatan granularitas klasifikasi investor dalam data kepemilikan saham, Pengenalan kerangka High Shareholding Concentration (HSC), dan peta jalan untuk peningkatan batas minimum free float menjadi 15%.

“MSCI sedang menilai cakupan, konsistensi, dan efektivitas sumber data serta langkah-langkah baru tersebut dalam konteks penentuan free float dan penilaian investabilitas secara lebih luas,” tulis pengumuman tersebut, Selasa (21/4/2026).

Adapun dengan reformasi tersebut, MSCI akan mempertahankan langkah-langkah yang sebelumnya telah diumumkan dan saat ini berlaku untuk efek Indonesia dalam review indeks Mei 2026, yaitu MSCI akan membekukan seluruh kenaikan Foreign Inclusion Factors (FIF) dan Number of Shares (NOS).

Lalu MSCI tidak akan melakukan penambahan saham ke dalam MSCI Investable Market Indexes (IMI), serta MSCI tidak akan melakukan kenaikan klasifikasi ukuran saham (upward migration), termasuk dari Small Cap ke Standard.

MSCI juga akan menghapus saham yang diidentifikasi oleh otoritas Indonesia sebagai bagian dari kerangka High Shareholding Concentration (HSC). MSCI juga dapat menggunakan data keterbukaan pemegang saham 1% untuk menyesuaikan estimasi free float jika diperlukan.

MSCI tidak akan memasukkan data dari sumber dan keterbukaan baru tersebut ke dalam penilaian free float atau perhitungan indeks sampai proses peninjauan selesai dan masukan dari pelaku pasar telah diterima serta dievaluasi.

“Pendekatan ini bertujuan membatasi perputaran indeks dan risiko investabilitas, sekaligus memberikan waktu untuk evaluasi lebih lanjut atas reformasi yang baru diumumkan,” kata MSCI.

MSCI juga mengungkapkan akan terus berinteraksi dengan pelaku pasar dan otoritas terkait di Indonesia, serta membuka ruang masukan dari pelaku pasar terkait sumber data dan kebijakan baru tersebut, termasuk efektivitasnya dalam penentuan free float dan penilaian investabilitas.

MSCI memperkirakan akan menyampaikan pembaruan lebih lanjut terkait hal ini dalam Market Accessibility Review yang dijadwalkan pada Juni 2026.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyedia indeks global MSCI kembali mempertahankan pembatasan terhadap saham Indonesia dalam tinjauan indeks Mei 2026, seiring masih berlangsungnya evaluasi atas reformasi transparansi pasar modal yang baru diterapkan.

Dalam pengumuman pada Senin (20/4/2026), MSCI menegaskan masih akan memberlakukan kebijakan interim yang sebelumnya telah diumumkan, termasuk membekukan sejumlah penyesuaian terhadap saham-saham Indonesia.

“MSCI akan membekukan seluruh peningkatan Foreign Inclusion Factors (FIF) dan Number of Shares (NOS),” tulis MSCI dalam pengumumannya dikutip Selasa (21/4/2026).

Selain itu, MSCI juga memastikan tidak akan menambahkan saham Indonesia ke dalam MSCI Investable Market Indexes (IMI) pada periode tinjauan kali ini. Tak hanya itu, MSCI juga tidak akan melakukan peningkatan klasifikasi antar segmen ukuran indeks, termasuk dari Small Cap ke Standard.

Keputusan ini diambil di tengah proses penilaian terhadap reformasi yang baru diumumkan oleh otoritas pasar modal Indonesia, termasuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Adapun sejumlah langkah reformasi tersebut meliputi peningkatan keterbukaan pemegang saham di atas 1%, peningkatan granularitas klasifikasi investor, pengenalan kerangka High Shareholding Concentration (HSC), hingga peta jalan peningkatan batas minimum free float menjadi 15%.

MSCI menyebut saat ini pihaknya masih menilai efektivitas kebijakan tersebut dalam mendukung penentuan free float dan aspek investabilitas pasar secara keseluruhan.

“MSCI saat ini tengah menilai cakupan, konsistensi, dan efektivitas sumber data serta kebijakan baru tersebut dalam konteks penentuan free float dan penilaian investabilitas secara lebih luas.”

Dalam kebijakan tambahan, MSCI juga menyatakan akan menghapus saham-saham yang masuk dalam kategori konsentrasi kepemilikan tinggi sesuai kerangka HSC yang ditetapkan otoritas Indonesia.

“MSCI akan menghapus sekuritas yang diidentifikasi oleh otoritas Indonesia dalam kerangka High Shareholding Concentration (HSC),” tulis MSCI.

Selain itu, MSCI membuka kemungkinan menggunakan data keterbukaan pemegang saham di atas 1% untuk menyesuaikan estimasi free float jika diperlukan.

Meski demikian, MSCI menegaskan tidak akan memasukkan data baru tersebut ke dalam perhitungan indeks sebelum proses evaluasi rampung dan masukan dari pelaku pasar selesai dihimpun.

“MSCI juga menegaskan tidak akan memasukkan data dari sumber dan keterbukaan baru tersebut ke dalam penilaian free float maupun perhitungan indeks hingga proses peninjauan selesai dan masukan dari pelaku pasar telah diterima serta dievaluasi.”

Menurut MSCI, langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas pasar sekaligus meminimalkan risiko terhadap investor selama masa transisi kebijakan.

“Pendekatan ini bertujuan untuk membatasi perputaran indeks (index turnover) dan risiko investabilitas, sembari memberikan waktu untuk evaluasi lebih lanjut terhadap reformasi yang baru diumumkan.”

Ke depan, MSCI akan terus berdialog dengan pelaku pasar serta otoritas terkait di Indonesia, sebelum menyampaikan keputusan lanjutan dalam Market Accessibility Review yang dijadwalkan pada Juni 2026.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar media briefing dengan media luar negeri di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) Senin 13 April 2026.

Dalam forum tersebut Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi menegaskan bahwa pasar saham Indonesia kini semakin transparan dan selaras dengan standar global. Menurutnya kebijakan baru yang dilakukan OJK telah menjawab kekhawatiran pelaku pasar, termasuk penyedia indeks global.

“Kami telah mencapai kemajuan signifikan dalam menjawab berbagai kekhawatiran dari para pemangku kepentingan, serta semakin meningkatkan transparansi dan menyelaraskan pasar domestik dengan standar institusi global,” ujarnya.

Wanita yang akrab disapa Kiki ini menjabarkan lima bukti konkret pasar modal Indonesia lebih transparan. Pertama, identitas pemegang saham besar kini sudah terbuka. Melalui kerja sama dengan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), data pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1% kini diungkap ke publik. Informasi ini dipublikasikan setiap bulan melalui situs BEI sejak 3 Maret 2026.

"Langkah ini memberikan visibilitas lebih jelas kepada investor tentang siapa saja pihak yang memiliki pengaruh signifikan di suatu emiten," jelasnya.

Kedua, klasifikasi investor kini menjadi lebih detail. Jika sebelumnya investor hanya dikelompokkan dalam 9 kategori, kini diperluas menjadi 39 jenis. Klasifikasi baru ini disusun bersama pelaku pasar, termasuk anggota bursa dan bank kustodian dan mulai berlaku 1 April 2026. Dengan data yang lebih rinci, OJK menilai pelaku pasar dapat memahami struktur investor dengan lebih akurat.

Ketiga, ketentuan free float dinaikkan dua kali lipat. Kiki menjelaskan bahwa OJK bersama BEI telah meningkatkan batas minimum free float dari 7,5% menjadi 15%. Aturan ini efektif berlaku sejak 31 Maret 2026.

"Kebijakan ini bertujuan meningkatkan likuiditas sekaligus mengurangi dominasi kepemilikan oleh segelintir pihak," ujar Kiki.

Keempat, otoritas bursa juga membuka data high shareholding concentration (HSC) atau daftar saham dengan kepemilikan terkonsentrasi. Kiki menilai kebijakan yang berlaku sejak 2 April 2026 ini menjadi sinyal peringatan dini bagi investor terhadap potensi risiko.

Kelima, OJK mewajibkan laporan mengenai ultimate beneficial owner (UBO) yang dimulai pada 1 April 2026. Menurutnya, kebijakan ini krusial untuk mengungkap pihak yang sebenarnya mengendalikan suatu perusahaan.

Kiki melanjutkan, lima kebijakan tersebut merupakan bagian dari agenda besar reformasi pasar modal yang tengah dijalankan OJK. Dalam kerangka ini, terdapat delapan rencana aksi yang menjadi fondasi penguatan integritas pasar. Dari sisi likuiditas, peningkatan batas free float menjadi fokus utama agar perdagangan saham lebih sehat dan kompetitif secara global.

"Untuk memastikan transisi yang lancar, perusahaan tercatat diberikan waktu penyesuaian agar struktur kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan baru," ujarnya.

Berikutnya, dari aspek transparansi, diperkuat melalui keterbukaan data kepemilikan saham dan pengungkapan UBO yang lebih komprehensif.

Di bidang tata kelola dan penegakan, OJK mendorong demutualisasi bursa, memperketat penegakan hukum terhadap manipulasi pasar, serta meningkatkan kualitas governance perusahaan melalui edukasi dan sertifikasi profesional.

Selanjutnya dari sisi sinergi, reformasi dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan pemerintah, self-regulatory organization (SRO), dan pelaku industri.

"Kolaborasi ini diharapkan mempercepat pendalaman pasar sekaligus memperkuat kepercayaan investor," pungkasnya.

Sebagai informasi, dinamika yang terjadi di pasar modal sejak awal tahun membuat investor asing ramai-ramai angkat kaki dari Indonesia. Berdasarkan data per 13 April 2026, terdapat net sell asing sebesar Rp36,75 triliun secara year to date (YtD).

Bisnis.com, JAKARTA—FTSE Russell resmi mempertahankan status pasar modal Indonesia di Secondary Emerging Market. FTSE Russell juga belum mempertimbangkan Indonesia untuk dimasukkan ke dalam Watch List dan akan terus memantau perkembangan reformasi serta berinteraksi dengan pelaku pasar.

FTSE Russel dalam pernyataan terbarunya Selasa (7/4/2026), menyampaikan bahwa pihaknya masih mencermati implementasi berbagai langkah reformasi yang tengah dijalankan di pasar modal Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan transparansi, integritas, dan tata kelola pasar.

Langkah pemantauan ini dilakukan setelah lembaga penyedia indeks global tersebut menunda peninjauan indeks Indonesia pada Maret 2026. Sejak saat itu, evaluasi difokuskan pada efektivitas kebijakan yang telah diluncurkan otoritas dalam merespons sejumlah catatan terkait kualitas data dan keterbukaan informasi.

Sejumlah inisiatif yang telah diperkenalkan antara lain peningkatan keterbukaan pemegang saham, perluasan klasifikasi investor, penerapan batas minimum free float, serta penguatan sistem pengawasan pasar. Reformasi ini diharapkan dapat memperbaiki keandalan data serta meningkatkan kepercayaan investor.

FTSE Russell menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pelaku pasar untuk menghimpun masukan atas implementasi kebijakan tersebut. Hasil pemantauan ini akan menjadi salah satu dasar dalam menentukan perlakuan terhadap sekuritas Indonesia pada peninjauan indeks berikutnya.

Ke depan, FTSE Russell dijadwalkan mengumumkan keputusan lanjutan menjelang peninjauan indeks pada Juni 2026, dengan mempertimbangkan progres reformasi serta respons dari para pemangku kepentingan di pasar modal Indonesia.

Berikut poin-poin utama dari pengumuman FTSE Russell terkait Indonesia:

• Status tetap: Indonesia masih berada pada kategori Secondary Emerging Market (tidak berubah).
• Belum masuk Watch List: FTSE Russell belum mempertimbangkan Indonesia untuk dimasukkan ke dalam daftar pemantauan (Watch List).
• Pemantauan berlanjut: FTSE Russell terus memonitor reformasi integritas pasar modal di Indonesia.
• Fokus evaluasi: Penilaian difokuskan pada peningkatan transparansi, integritas, dan tata kelola pasar.
• Tindak lanjut penundaan: Evaluasi dilakukan setelah penundaan index review Indonesia pada Maret 2026.
• Tujuan reformasi: Menjawab isu transparansi dan keandalan data yang sebelumnya disoroti.
• Keterlibatan pelaku pasar: FTSE Russell akan terus berdialog dengan investor dan pelaku pasar untuk mendapatkan masukan.
• Agenda berikutnya: Keputusan lanjutan akan diumumkan menjelang index review Juni 2026.
• Basis keputusan: Akan mempertimbangkan progres implementasi reformasi dan umpan balik dari pemangku kepentingan.

Reformasi yang dicermati:

• Peningkatan keterbukaan pemegang saham
• Perluasan klasifikasi investor
• Penerapan batas minimum free float
• Penguatan sistem pengawasan pasar

PANDANGAN ANALIS SAHAM

Dalam publikasi riset tim analis Lotus Andalan Sekuritas, rumor yang berkembang bahwa bursa saham Indonesia terancam dikeluarkan dari kategori Secondary Emerging Market oleh FTSE Russell dibantah dengan fakta terbaru.

FTSE Russel menegaskan Indonesia tetap berada di level Secondary Emerging dan bahkan tidak masuk dalam Watch List, sebuah indikator penting bahwa tidak ada proses downgrade yang sedang berjalan.

“Berbeda dengan negara seperti Mesir yang tengah dievaluasi untuk penurunan status, posisi Indonesia secara klasifikasi masih tergolong stabil. Dengan kata lain, narasi -ancaman dikeluarkan- saat ini lebih bersifat persepsi pasar dibandingkan refleksi kebijakan indeks global,” papar tim analis.

Namun demikian, FTSE Russell memang mengidentifikasi isu krusial yang tidak bisa diabaikan, yakni terkait transparansi kepemilikan dan akurasi data free float.

Reformasi besar yang dilakukan oleh OJK dan BEI, termasuk peningkatan disclosure pemegang saham, penguatan klasifikasi investor, serta pengetatan aturan free float diakui sebagai langkah positif dalam jangka panjang.

Dalam jangka pendek, perubahan ini justru menciptakan ketidakpastian dalam pengukuran yang menjadi basis utama konstruksi indeks, sehingga FTSE belum dapat memastikan bahwa data yang digunakan sudah sepenuhnya reliabel untuk kebutuhan investor global.

Dampaknya, FTSE Russell mengambil langkah yang jarang terjadi, yakni menunda index review Indonesia dan membekukan sebagian besar aksi korporasi dalam indeks sejak Februari 2026.

Keputusan ini bukan bentuk penalti, melainkan mekanisme proteksi terhadap integritas indeks di tengah fase transisi. Artinya, FTSE memilih untuk pause daripada mengambil keputusan prematur yang berpotensi merugikan pengguna indeks.

Dalam kerangka ini, Indonesia diposisikan sebagai pasar yang sedang berbenah, bukan pasar yang mengalami kemunduran struktural.

Ke depan, titik krusial berada pada periode Mei-Juni 2026, di mana FTSE akan menentukan apakah reformasi yang berjalan telah cukup matang untuk mengembalikan normalisasi perlakuan indeks.

Dengan demikian, isu utama yang dihadapi Indonesia saat ini bukanlah risiko penurunan status, melainkan uji kredibilitas implementasi reformasi itu sendiri. Selama arah kebijakan tetap konsisten dan mampu mengembalikan kepercayaan terhadap kualitas data pasar, maka posisi Indonesia dalam peta indeks global justru berpotensi semakin kuat, bukan sebaliknya.

LANGKAH OJK-BEI

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) telah menuntaskan empat agenda penguatan transparansi pasar modal Indonesia.

Agenda penguatan tersebut merupakan bagian dari proposal solusi yang telah diajukan kepada Global Index Providers, termasuk MSCI. Ke depan, otoritas akan kembali melakukan komunikasi dengan penyedia indeks tersebut, seperti MSCI hingga FTSE.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyebutkan bahwa keempat agenda dimaksud merupakan bagian dari 8 Rencana Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia yang telah dicanangkan oleh OJK bersama Self-Regulatory Organizations (SRO) pada tanggal 1 Februari 2026.

Poin 4 agenda transparansi Pasar Modal

1. Penyediaan data kepemilikan saham Perusahaan Tercatat di atas 1 persen kepada publik;
2. Implementasi pengumuman High Shareholding Concentration (HSC);
3. Penguatan granularity klasifikasi investor dalam data kepemilikan saham KSEI, menjadi total 39 klasifikasi dan tipe investor; dan
4. Kenaikan batas minimum free float menjadi 15 persen melalui penyesuaian Peraturan BEI Nomor I-A.

Selain itu, terdapat penguatan transparansi dalam bentuk pengaturan mengenai adanya ketersediaan data Pemilik Manfaat dari pemegang saham Perusahaan Tercatat dengan kepemilikan 10% atau lebih.

“Dengan demikian, empat proposal yang diajukan oleh pihak Indonesia kepada Global Index Providers sudah diselesaikan dan tuntaskan sesuai target yang dicanangkan. Selanjutnya, kami akan melanjutkan komunikasi dan engagement yang konstruktif dengan Global Index Providers, serta menghimpun feedback dari kalangan investor,” jelas Hasan, Kamis (3/4/2026).

Hasan menyatakan bahwa kebijakan yang ditempuh OJK bersama SRO dalam penyelesaian keempat proposal tersebut selaras dengan standar/praktik di berbagai yurisdiksi global.

Dalam beberapa aspek, Indonesia berada pada posisi yang lebih unggul dalam hal transparansi dan granularity informasi, di antaranya terkait ketersediaan data kepemilikan pemegang saham di atas 1%.

Terselesaikannya keempat proposal penguatan transparansi ini diharapkan akan dapat mendorong likuiditas yang lebih sehat serta meningkatkan kualitas price discovery di pasar saham domestik.

Hal ini pada akhirnya diharapkan dapat turut menjaga kepercayaan investor serta mendongkrak kredibilitas dan daya tarik pasar modal Indonesia di tingkat global.

Bisnis.com, JAKARTA – Pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) pada pekan ini berada dalam fase yang krusial. Ketegangan yang tengah memuncak di Iran masih berisiko memberikan tekanan atas larinya arus dana asing, sementara dari dalam negeri, langkah reformasi pasar modal turut membentuk optimisme baru terhadap pasar.

Data Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan kinerja IHSG cenderung lesu sepanjang Maret 2026. Pada pekan pertama, IHSG ambles 7,89% selama lima hari perdagangan. Kinerja lesu itu berlanjut pada pekan kedua Maret dengan melemah 5,91%, pekan ketiga turun 0,43%, pekan keempat melemah 0,14%, dan terakhir hingga awal April 2026, IHSG tertekan 0,99%.

Lesunya IHSG tampak dari aliran dana asing yang mencatatkan outflow senilai Rp33,83 triliun sepanjang tahun berjalan 2026. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai sentimen seperti perang Iran—AS hingga upaya perbaikan pasar modal Tanah Air masih mengendurkan minat investor untuk berinvestasi di dalam negeri.

Analis BRI Danareksa Sekuritas Chory Agung, Reza Diofanda, dan Abida Massi Armand, menerangkan IHSG pada pekan ini berpotensi mengalami rebound selama masih mampu bertengger di area support 6.950.

Terlebih, secara teknikal kondisi saat ini menunjukkan adanya konsolidasi dan kian lesunya momentum bearish. Dengan begitu, peluang IHSG untuk menguat menuju level 7.150—7.200 dinilai terbuka. Namun, di satu sisi, IHSG turut memiliki peluang pelemahan lanjutan.

”IHSG saat ini menunjukkan potensi bearish continuation dengan pola descending triangle, di mana tekanan jual masih dominan terlihat dari lower high dan MACD yang kembali melemah, Pola ini terkonfirmasi jika harga kembali turun di bawah 6.950,” katanya dalam riset, Minggu (5/4/2026).

Pasar disebut bakal mencermati perkembangan perang antara Iran dan AS pada pekan ini. Para analis menyebut pernyataan Trump yang akan kembali menyerang Iran dalam 2—3 pekan ke depan, justru menandakan eskalasi konflik, alih-alih penyelesaian yang cepat.

Pernyataan ini dinilai mengecewakan pasar yang sebelumnya berharap perdamaian, sehingga memicu kenaikan harga minyak sekitar 5% ke US$106 per barel dan diikuti pelemahan pasar saham global.

”Menurut analis, pelemahan rupiah berpotensi berlanjut hingga menyentuh Rp17.500 pada 2026 jika konflik tidak mereda. Kondisi ini turut berdampak pada pasar saham, di IHSG dapat bergerak di bawah level 7000 dengan tekanan net foreign sell yang masif,” katanya.

Sementara dari dalam negeri, pasar akan berfokus pada realisasi 8 kebijakan penghematan nasional oleh pemerintah sebagai respons terhadap tekanan global. Kebijakan ini diprediksi menghasilkan penghematan yang signifikan, dengan Rp6,2 triliun dari WFH ASN dan Rp130 triliun dari efisiensi anggaran.

Di satu sisi, aksi Bursa Efek Indonesia (BEI) yang telah menuntaskan empat agenda penguatan transparansi pasar modal, turut dinilai memberikan sentimen positif secara jangka panjang terhadap pasar. Namun, secara jangka pendek sentimen cenderung mixed lantaran pasar masih akan fokus pada perang Iran.

Adapun empat agenda transparansi pasar modal yang telah dilakukan OJK dan SRO antara lain penyediaan data kepemilikan saham di atas 1%, implementasi pengumuman High Shareholding Concentration (HSC), penguatan granularity klasifikasi investor dalam data kepemilikan saham KSEI menjadi total 39 klasifikasi dan tipe investor, dan kenaikan batas minimum free float menjadi 15%.

”Dalam jangka panjang, langkah ini merupakan transformasi positif karena meningkatkan standar, transparansi, dan investability pasar Indonesia, sehingga membuka peluang peningkatan aliran dana asing dan deadline yang sudah diberikan oleh indeks global Mei 2026 ini,” katanya.

Di satu sisi, pasar diramal memiliki kekhawatiran pada saham dengan konsentrasi kepemilikan yang tinggi atau free float yang terbatas, yang turut berisiko terdampak jika tidak memenuhi kriteria MSCI.

Dalam pengumumannya Kamis (2/4/2026), BEI merilis sedikitnya 9 saham yang dinilai sebagai saham dengan konsentrasi kepemilikan yang mendominasi sesuai metodologi BEI. Beberapa saham ternama yang masuk dalam daftar ini antara lain BREN, DSSA, AGII, hingga RLCO yang baru saja melantai di Bursa pada akhir tahun lalu.

”Dengan demikian, IHSG berpotensi bergerak konsolidatif dengan bias terbatas, sambil menunggu perkembangan lebih lanjut,” katanya.

Berdampak Signifikan

Di satu sisi, Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta, menilai aksi BEI yang telah merealisasikan 4 dari 8 aksi perbaikan pasar modal, menjadi faktor krusial yang dapat mendorong sentimen positif bagi pasar modal Tanah Air.

Pasalnya, aksi ini dinilai Nafan sebagai konsistensi BEI dan regulator untuk memastikan likuiditas suatu saham yang akan dibeli oleh investor. Hal ini disebut mempermudah investor global memilih saham dalam negeri.

”Ini krusial, empat proposal ini merupakan game changer ibaratnya. Soalnya kita menghadapi MSCI yang merupakan golden standard bagi global fund manager,” katanya kepada Bisnis, Minggu (5/4/2026).

Meskipun begitu, Nafan menilai IHSG secara jangka pendek masih masuk dalam fase bearish consolidation. Secara teknikal, indeks dinilai telah membentuk bar penurunan, volume perdagangan yang menurun, tetapi sinyal dari indikator Stochastic dan RSI dinilai masih positif.

Nafan merekomendasikan investor memilih saham dengan fundamental yang kuat, dengan berfokus pada saham-saham undervalued. Selain itu, ia merekomendasikan saham yang menunjukkan tanda-tanda reversal dan menerapkan manajemen risiko secara disiplin.

”Kalau secara teknikal, IHSG sudah dalam fase bearish consolidation ya. Tapi, dalam jangka panjang, ini [aksi BEI] bagus untuk memicu capital inflow karena weighting Indonesia di emerging markets itu bisa berpotensi naik kembali,” tegasnya.

Di satu sisi, BRI Danareksa Sekuritas merekomendasikan saham PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA) dengan target harga Rp2.500—Rp2.600, saham PT Triputra Agro Persada Tbk. (TAPG) dengan target harga Rp1.910—Rp1.985, dan saham PT Merdeka Battery Materials Tbk. (MBMA) pada target harga Rp755—Rp805 per saham.

OJK-BEI Siap Temui MSCI

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) telah menuntaskan empat agenda penguatan transparansi pasar modal Indonesia.

Agenda penguatan tersebut merupakan bagian dari proposal solusi yang telah diajukan kepada Global Index Providers, termasuk MSCI. Ke depan, otoritas akan kembali melakukan komunikasi dengan penyedia indeks tersebut, seperti MSCI hingga FTSE.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyebutkan bahwa keempat agenda dimaksud merupakan bagian dari 8 Rencana Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia yang telah dicanangkan oleh OJK bersama Self-Regulatory Organizations (SRO) pada tanggal 1 Februari 2026.

Hasan menyatakan bahwa kebijakan yang ditempuh OJK bersama SRO dalam penyelesaian keempat proposal tersebut selaras dengan standar/praktik di berbagai yurisdiksi global.

“Dengan demikian, empat proposal yang diajukan oleh pihak Indonesia kepada Global Index Providers sudah diselesaikan dan tuntaskan sesuai target yang dicanangkan. Selanjutnya, kami akan melanjutkan komunikasi dan engagement yang konstruktif dengan Global Index Providers, serta menghimpun feedback dari kalangan investor,” jelas Hasan, Kamis (3/4/2026).

Terselesaikannya keempat proposal penguatan transparansi ini diharapkan akan dapat mendorong likuiditas yang lebih sehat serta meningkatkan kualitas price discovery di pasar saham domestik.

Hal ini pada akhirnya diharapkan dapat turut menjaga kepercayaan investor serta mendongkrak kredibilitas dan daya tarik pasar modal Indonesia di tingkat global.

Sebagai bagian dari percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia, BEI telah melakukan penyesuaian Peraturan Bursa Nomor I-A yang mencakup penguatan kebijakan free float dan tata kelola perusahaan, yang telah efektif diberlakukan pada 31 Maret 2026.

Perubahan ini antara lain meliputi penyesuaian definisi saham free float, peningkatan batas minimum free float menjadi 15%, serta pengaturan yang lebih komprehensif terkait klasifikasi dan ketentuan saham free float, khususnya dalam proses IPO.

Dalam kesempatan yang sama, Pjs. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menekankan peningkatan ketentuan free float juga merupakan bagian dari upaya penyelarasan dengan best practice berbagai bursa internasional lainnya.

“Dengan tetap menjaga ambang batas kepemilikan sebesar 5 persen yang sejalan dengan standar global, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan likuiditas serta daya tarik investasi di pasar modal Indonesia, baik bagi investor domestik maupun global,” ujar Jeffrey.