Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan dukungannya terkait usulan demutualisasi bursa sebagaimana tercantum revisi Undang-Undang No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Namun OJK memberikan sejumlah catatan jika demutualisasi ingin diterapkan.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan usulan demutualisasi BEI harus mengedepankan prinsip kehati-hatian untuk mencegah penguasaan oleh pihak tertentu.

"Perubahan ini perlu dirumuskan secara hati-hati agar tetap menjaga profesionalisme Bursa Efek, mencegah penguasaan oleh pihak tertentu, dan memastikan tata kelola yang profesional, transparan, efektif, efisien, dan berkeadilan," katanya saat rapat bersama Komisi XI DPR RI, Senin (6/4/2026).

Dia menjelaskan bahwa OJK mendukung demutualisasi dengan penekanan bahwa setiap perubahan struktur kepemilikan harus tetap menjaga integritas pasar dan tidak mengurangi profesionalisme OJK sebagai otoritas pengaturan dan pengawasan

Secara rinci, usulan akan dicantumkan dalam Pasal 8 yang berisikan 4 ayat, Pasal 8A dihapus, dan Pasal 88 berisikan 3 ayat. Dalam Pasal 88 ayat (2) diusulkan bahwa kepemilikan saham oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap mempertahankan independensi Bursa Efek

Perempuan dengan sapaan Kiki itu menyampaikan bahwa OJK memiliki catatan penting pada Pasal 8 agar dijelaskan secara rinci terkait pendirian dan hal teknis pemegang saham.

"Terkait Pasal 8, perlu penegasan pengaturan lebih lanjut mengenai pendirian dan hal teknis tentang pemegang saham Bursa Efek termasuk diverifikasi kepemilikan dan tata kelola, diatur dalam POJK," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kiki juga merespons positif usulan sumber pendapatan OJK yang berasal dari surplus Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta penerimaan lainnya.

Penerimaan lainnya berasal dari sanksi administratif, hasil pengelolaan atau penyimpanan penerima OJK, denda terkait pengadaan barang dan jasa, hasil pemanfaatan aset, dan penerimaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Usulan tersebut direncanakan berlaku pada tahun 2028, di mana jika terjadi kelebihan pendapatan maka akan dikembalikan ke kas negara.

"Posisi OJK pada dasarnya mendukung arah perubahan tersebut dengan penekanan bahwa pengaturan sumber pendanaan baru harus tetap menjamin keberlangsungan anggaran OJK dan profesionalisme kelembagaan OJK," ucapnya.

Menurutnya usulan perubahan tersebut dapat mengurangi beban langsung kepada pelaku sektor jasa keuangan dan mendukung efisiensi hingga memperkuat daya saing.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) akan segera melakukan demutualisasi sebagai amanat UU P2SK tahun ini. Demutualisasi ini disebut memiliki manfaat utama agar membuat Bursa lebih independen.

Investment Analyst Infovesta Utama Ekky Topan menjelaskan manfaat utama demutualisasi BEI adalah membuat bursa lebih independen dan profesional karena struktur kepemilikannya tidak lagi melekat pada Anggota Bursa.

“Dampaknya, konflik kepentingan berkurang, tata kelola dan pengawasan pasar bisa lebih kuat, dan pengambilan keputusan bisnis bursa jadi lebih cepat serta lebih market-oriented,” ujar Ekky, Rabu (4/3/2026).

Menurut Ekky, hal ini pada akhirnya bisa meningkatkan kepercayaan dan daya saing BEI dibanding bursa regional. Hal ini karena investor cenderung lebih nyaman di pasar yang governance-nya jelas dan transparan.

Ekky menilai efek demutualisasi untuk likuiditas dan investor asing memang tidak instan, tetapi arahnya positif melalui beberapa jalur. Pertama, kepercayaan pasar naik sehingga persepsi risiko turun dan asing lebih nyaman masuk.

Kedua, bursa punya ruang lebih besar untuk mendorong kebijakan yang pro-likuiditas. Ketiga, jika ke depan struktur korporasi bursa makin terbuka, maka bursa juga punya peluang lebih kuat untuk investasi teknologi dan layanan data, yang ujungnya membuat pasar lebih efisien dan menarik bagi investor global.

Sebelumnya, Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menjelaskan dari seluruh bursa besar yang ada di dunia, salah satu bursa yang belum melakukan demutualisasi adalah BEI. Saat ini, kata Jeffrey, BEI masuk dalam 20 bursa besar dunia dari segi transaksi.

“Dengan demutualisasi, kami percaya bursa akan lebih modern, lebih lincah, dan tentu akan menjadi lebih profesional,” ujar Jeffrey di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Lebih lanjut, Jeffrey menuturkan demutualisasi akan membuka peluang kepada seluruh pihak, tidak hanya bursa saja, melainkan juga shareholders. Dengan demutualisasi, tujuan Bursa dalam 4-5 tahun ke depan adalah bisa berada di posisi 10 besar bursa dunia.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) akan segera melakukan demutualisasi sebagai amanat UU P2SK tahun ini. Demutualisasi ini disebut memiliki manfaat utama agar membuat Bursa lebih independen.

Investment Analyst Infovesta Utama Ekky Topan menjelaskan manfaat utama demutualisasi BEI adalah membuat bursa lebih independen dan profesional, karena struktur kepemilikanya tidak lagi melekat pada Anggota Bursa.

“Dampaknya, konflik kepentingan berkurang, tata kelola dan pengawasan pasar bisa lebih kuat, dan pengambilan keputusan bisnis bursa jadi lebih cepat serta lebih market-oriented,” ujar Ekky, Rabu (4/3/2026).

Menurut Ekky, hal ini pada akhirnya bisa meningkatkan kepercayaan dan daya saing BEI dibanding bursa regional. Hal ini karena investor cenderung lebih nyaman di pasar yang governance-nya jelas dan transparan.

Ekky menilai efek demutualisasi untuk likuiditas dan investor asing memang tidak instan, tetapi arahnya positif melalui beberapa jalur. Pertama, kepercayaan pasar naik sehingga persepsi risiko turun dan asing lebih nyaman masuk.

Kedua, bursa punya ruang lebih besar untuk mendorong kebijakan yang pro-likuiditas. Ketiga, jika ke depan struktur korporasi bursa makin terbuka, maka bursa juga punya peluang lebih kuat untuk investasi teknologi dan layanan data, yang ujungnya membuat pasar lebih efisien dan menarik bagi investor global.

Sebelumnya, Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menjelaskan dari seluruh bursa besar yang ada di dunia, salah satu bursa yang belum melakukan demutualisasi adalah BEI. Saat ini, kata Jeffrey, BEI masuk dalam 20 bursa besar dunia dari segi transaksi.

“Dengan demutualisasi, kami percaya bursa akan lebih modern, lebih lincah, dan tentu akan menjadi lebih profesional,” ujar Jeffrey di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Lebih lanjut, Jeffrey menuturkan demutualisasi akan membuka peluang kepada seluruh pihak, tidak hanya bursa saja, melainkan juga shareholders.

Dengan demutualisasi, tujuan Bursa dalam 4-5 tahun ke depan adalah bisa berada di posisi 10 besar bursa dunia.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan pengelola investasi Danantara Indonesia mendorong pelaksanaan reformasi pasar modal secara menyeluruh menyusul krisis kepercayaan yang melanda Bursa Efek Indonesia (BEI).

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir menyampaikan bahwa agenda reformasi tersebut merupakan kebutuhan mendesak bagi seluruh ekosistem pasar modal dan bukan sekadar kepentingan satu institusi.

Menurutnya, pembenahan struktural menjadi kunci supaya pasar modal Tanah Air menjadi lebih dalam, likuid, dan kredibel di masa depan.

“Krisis kepercayaan di BEI perlu dipandang sebagai momentum untuk melakukan reformasi pasar modal secara menyeluruh guna membangkitkan kembali kepercayaan,” ujarnya dalam pernyataan resmi, Senin (2/2/2026).

Dalam kerangka reformasi tersebut, Pandu menekankan peningkatan transparansi melalui keterbukaan pemilik manfaat akhir atau ultimate beneficial ownership serta perbaikan kualitas data kepemilikan saham.

Selain itu, penguatan tata kelola dan penegakan hukum harus dipertegas, termasuk melalui percepatan demutualisasi bursa guna memitigasi benturan kepentingan dan memperkuat aspek institusional bursa.

Pandu juga menyoroti aspek likuiditas, terutama rencana kenaikan ambang batas saham publik alias free float dari 7,5% menjadi 15%.

Menurutnya, penyesuaian ini harus dilakukan melalui kebijakan yang mampu membangun kembali kepercayaan investor sehingga valuasi saham di pasar benar-benar mencerminkan fundamental perusahaan.

“Kenaikan free float perlu dilakukan melalui kebijakan yang membangun kepercayaan investor sehingga valuasi mencerminkan fundamental,” tuturnya.

Dia menyebut reformasi ini pada akhirnya bertujuan membangun kepercayaan jangka panjang dan memperluas basis investor. Dengan ekosistem yang lebih sehat, pasar modal diharapkan menjadi pilar pertumbuhan ekonomi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) akan mengumumkan Pejabat Sementara atau Pjs. Direktur Utama pengganti Iman Rachman pada Senin (1/2/2026), sebelum jam perdagangan saham dimulai.

Direktur Pengembangan Bursa BEI Jeffry Hendrik menegaskan bahwa langkah tersebut diambil agar seluruh operasional dan fungsi bursa tetap berjalan normal tanpa gangguan, termasuk menjelang pembukaan perdagangan pekan depan.

“Rapat direksi sudah dilakukan untuk menunjuk pejabat Direktur Utama dan sudah disetujui oleh Dewan Komisaris. Kami memastikan operasional di Bursa Efek Indonesia tetap berjalan normal,” ujar Jeffry di Kantor Danantara, Sabtu (31/1/2026).

Seiring dengan itu, BEI juga bersiap melakukan komunikasi intensif dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI) di tengah sorotan global terhadap pasar modal Indonesia.

Jeffry menyampaikan dirinya akan mewakili BEI untuk bertemu langsung dengan jajaran pimpinan MSCI, didampingi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pertemuan tersebut bertujuan untuk meyakinkan indeks provider global bahwa Indonesia memiliki komitmen kuat dalam meningkatkan transparansi, tata kelola, serta kualitas pasar modal secara berkelanjutan.

Menurut Jeffry, dialog dengan MSCI menjadi bagian penting dari upaya menjaga kepercayaan investor global, terutama di tengah isu tata kelola dan pengawasan perdagangan saham yang belakangan menjadi perhatian.

Lebih lanjut, Jeffry mengindikasikan bahwa pengumuman resmi terkait pejabat sementara Direktur Utama BEI akan dilakukan dalam waktu dekat. Penunjukan tersebut berasal dari internal BEI dan ditargetkan sudah efektif sebelum pembukaan perdagangan pada awal pekan.

“Ditunggu saja. Dari internal BEI,” kata Jeffry singkat saat ditanya mengenai waktu pengumuman Pjs Dirut.

Langkah cepat BEI menunjuk pimpinan sementara dan menjalin komunikasi langsung dengan MSCI diharapkan mampu meredam kekhawatiran pasar serta menjaga kredibilitas Indonesia di mata investor global, khususnya di tengah dinamika sentimen global dan evaluasi indeks internasional.

Adapun, Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar menyampaikan pengumuman Pejabat Sementara alias Pjs akan dilakukan sebelum dibukanya perdagangan lusa.

"Akan diumumkan Pjs Dirut nya sebelum dibukanya perdagangan Senin," katanya.

Penanganan Saham Gorengan

Terkait dengan penanganan saham-saham berisiko atau yang kerap disebut saham gorengan, Jeffry menegaskan bahwa setiap pihak memiliki peran dan kewenangan masing-masing. BEI menjalankan fungsi sebagai penyelenggara bursa dengan mekanisme pengawasan tersendiri, yang berbeda dengan proses penegakan hukum.

“Kami tidak mengikuti atau terlibat dalam proses hukum. Fungsi kami adalah sebagai penyelenggara bursa, sehingga pengawasan yang dilakukan memiliki mekanisme yang berbeda,” jelasnya.

Dia menambahkan, koordinasi antarlembaga tetap berjalan, tetapi setiap institusi bekerja sesuai dengan mandat dan kewenangannya masing-masing.

Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi juga menyebut bahwa otoritas akan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di bursa saham, yakni dengan melakukan penyelidikan terhadap saham-saham gorengan.

"Penguatan pengawasan dan penegakan hukum dengan segera memulai penyelidikan goreng menggoreng saham atau memanipulasi pasar, tadi yang disampaikan oleh Pak Menko [Perekonomian Airlangga Hartarto], secara masif," ujar Friderica dalam konferensi pers, Sabtu (31/1/2026) malam.

OJK bersama aparat berwenang akan mendorong penegakan hukum yang memberikan efek jera, serta penguatan pengawasan market conduct, termasuk kepada para influencer.

"Kami, OJK bersinergi dengan pemerintah dan stakeholders, akan mempercepat reformasi pasar modal, melalui pendekatan yang lebih holistik, mulai dari perbaikan kualitas emiten, dan saham yang diperdagangkan, peningkatan literasi dan perlindungan terhadap investor, terutama investor ritel, serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten," ujar Kiki, panggilan akrab dari Friderica.
(Wibi Pangestu Pratama)

Bisnis.com, JAKARTA — Dampak wacana demutualisasi Bursa Efek Indonesia atau BEI dinilai lebih efektif jika berfokus terhadap penguatan tata kelola dan peningkatan independensi lembaga bursa dibandingkan untuk mencegah praktik saham gorengan.

Guru Besar Universitas Indonesia (UI) sekaligus pengamat pasar modal Budi Frensidy menyebutkan bahwa efektivitas demutualisasi justru bergantung pada tujuan utamanya, yakni memperbaiki tata kelola dan memastikan BEI dapat beroperasi lebih independen.

“Saya pikir tidak akan efektif kalau untuk mencegah saham gorengan. Utamanya adalah meningkatkan tata kelola dan independensi,” ujarnya kepada Bisnis dikutip, Jumat (12/12/2025).

Menurutnya, risiko yang perlu diantisipasi adalah potensi konflik kepentingan apabila pengelolaan bursa tetap berada di tangan para pemegang saham yang berasal dari perusahaan-perusahaan sekuritas.

“Jangan sampai yang mengurusi perusahaan sekuritas adalah diri mereka sendiri sebagai pemegang saham BEI,” terangnya.

Saat ini, BEI pada dasarnya sudah dipandang sebagai lembaga yang independen.

Namun kemungkinan ada dorongan agar struktur pengelolaannya dibuat lebih terbuka dan akuntabel, sejalan dengan perkembangan pasar modal Indonesia yang kian kompleks serta kebutuhan investor yang semakin beragam.

Adapun Direktur Pengembangan BEI, Jeffrey Hendrik menyebut demutualisasi bursa yang dicanangkan oleh pemerintah bukanlah merupakan aksi korporasi, melainkan adalah aksi shareholder yang dilakukan oleh pemegang saham BEI. Sementara, aksi korporasi benar-benar dilakukan oleh perusahaan.

"Makanya kami lihat kajiannya seperti apa, RPP-nya seperti apa, kita pelajari bersama-sama," ujarnya kepada media, Senin (24/11/2025)

Jeffrey pun memperkirakan dampak kebijakan tersebut masih selaras dengan visi BEI pada tahun 2030, yaitu menjadi bursa atau perusahaan terbaik ke-10 di dunia.

"Harusnya sejalan [dengan target 2030 BEI]," imbuhnya.

Adapun demutualisasi adalah proses ketika sebuah perusahaan privat yang dimiliki para anggotanya, seperti koperasi atau dalam hal ini BEI, secara legal mengubah strukturnya agar menjadi perusahaan publik yang diperdagangkan dan dimiliki oleh pemegang saham.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah disebut sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). BEI menuturkan tengah melakukan kajian dan diskusi mengenai demutualisasi ini.

Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) I Gede Nyoman Yetna menjelaskan terkait Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang demutualisasi bursa efek masih dalam proses penyusunan kajian untuk mendukung RPP. Kajian tersebut termasuk hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat demutualisasi berlaku efektif.

“Kami sedang melakukan diskusi dan komparasi beberapa model bentuk demutualisasi yang diterapkan di beberapa Bursa global yang optimal bagi pasar modal Indonesia,” kata Nyoman, Senin (24/11/2025).

Sebagai informasi, sejumlah Bursa di dunia diketahui telah melakukan demutualisasi. Demutualisasi Bursa Efek pertama dilakukan oleh Bursa Saham Stockholm atau Stockholm Stock Exchange di Swedia pada 1993.

Sejak saat itu, berbagai Bursa di belahan dunia lainnya melakukan demutualisasi, seperti Bursa Amsterdam, Bursa London, Bursa Hong Kong, hingga Nasdaq.

Demutualisasi merupakan proses ketika sebuah perusahaan privat yang dimiliki para anggotanya, seperti koperasi atau dalam hal ini BEI, secara legal mengubah strukturnya agar menjadi perusahaan publik yang diperdagangkan dan dimiliki pemegang saham.

Demutualisasi melibatkan proses kompleks dalam mengubah struktur keuangan sebuah perusahaan, dari perusahaan berbentuk mutual, menjadi perusahaan dengan model yang digerakkan oleh para pemegang saham.

Adapun isu demutualisasi BEI ini berkembang setelah Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Masyita Crystallin mengatakan demutualisasi BEI akan mengurangi benturan kepentingan sekaligus mendorong profesionalisme.

“Ini merupakan langkah strategis untuk mengurangi potensi benturan kepentingan, memperkuat tata kelola, meningkatkan profesionalisme, dan mendorong daya saing global pasar modal Indonesia,” ujar Masyita dalam keterangannya, Jumat (21/11/2025).

Dia memaparkan bahwa BEI saat ini termasuk salah satu dari sedikit bursa besar di dunia yang masih memiliki struktur mutual. Negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan India telah lebih dahulu bertransformasi, sehingga bursa dapat lebih lincah merespons dinamika pasar global dan mempercepat pengembangan produk.

Pemerintah berharap langkah itu bisa mendorong inovasi instrumen, mulai dari derivatif, Exchange-Traded Fund (ETF), hingga pembiayaan transisi energi.

Kemenkeu juga menegaskan bahwa demutualisasi tidak dapat berdiri sendiri. Rencananya, kebijakan itu akan diikuti dengan peningkatan free float agar likuiditas meningkat.

“Agar dampaknya terhadap kedalaman dan likuiditas pasar modal benar-benar optimal,” kata Masyita.

Lebih lanjut, Masyita mengatakan RPP demutualisasi saat ini disusun melalui kajian teknis mendalam dan konsultasi dengan regulator, BEI sebagai SRO, pelaku industri, serta DPR.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah saat ini sedang menyiapkan langkah untuk melakukan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu dengan menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). Apa tujuan perombakan otoritas bursa tersebut?

Sebagai informasi, langkah itu merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Melalui skema demutualisasi struktur kelembagaan BEI akan berubah dari bursa yang sepenuhnya dimiliki anggota bursa menjadi perseroan yang kepemilikannya dapat dibuka lebih luas.

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Masyita Crystallin menjelaskan pemisahan antara keanggotaan dan kepemilikan akan mengurangi benturan kepentingan sekaligus mendorong profesionalisme.

“Ini merupakan langkah strategis untuk mengurangi potensi benturan kepentingan, memperkuat tata kelola, meningkatkan profesionalisme, dan mendorong daya saing global pasar modal Indonesia,” ujar Masyita dalam keterangannya, Jumat (21/11/2025).

Masyita mengklaim bahawa RPP demutualisasi saat ini disusun melalui kajian teknis mendalam dan konsultasi dengan regulator, BEI sebagai SRO, pelaku industri, serta DPR.

“Kami memastikan proses penyusunan RPP dilakukan secara cermat, transparan, dan partisipatif. Tujuannya strategis, yaitu memperkuat pasar modal sebagai sumber pembiayaan jangka panjang yang mampu mendorong transformasi ekonomi Indonesia menuju negara maju,” katanya.

Menurutnya, BEI saat ini termasuk salah satu dari sedikit bursa besar di dunia yang masih memiliki struktur mutual. Sementara, negara lain seperti Singapura, Malaysia, dan India telah lebih dahulu bertransformasi, sehingga bursa dapat lebih lincah merespons dinamika pasar global dan mempercepat pengembangan produk.

Oleh sebab itu, transformasi serupa ingin dilakukan di Indonesia. Pemerintah berharap langkah itu bisa mendorong inovasi instrumen, mulai dari derivatif, Exchange-Traded Fund (ETF), hingga pembiayaan transisi energi.

Kemenkeu juga menegaskan bahwa demutualisasi tidak dapat berdiri sendiri. Rencananya, kebijakan itu akan diikuti dengan peningkatan free float agar likuiditas meningkat. “Agar dampaknya terhadap kedalaman dan likuiditas pasar modal benar-benar optimal,” kata Masyita.

Dari sisi permintaan, partisipasi investor domestik, baik ritel maupun institusi, menjadi fokus utama. Pemerintah menyiapkan kebijakan pendukung untuk mendorong peran lembaga dana pensiun sebagai anchor investors, termasuk melalui penyempurnaan aturan cut loss agar mereka memiliki kepastian dalam berinvestasi di pasar modal.

Kemenkeu juga melakukan benchmark ke India, yang kapitalisasi pasarnya naik dari US$1,56 triliun (72,86% PDB) pada 2014 menjadi US$5,17 triliun (133,5% PDB) pada 2024. Dia menyebutkan kenaikan itu didorong reformasi tata kelola, peningkatan partisipasi investor domestik, dan pemanfaatan teknologi.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah berencana mengubah struktur kelembagaan Bursa Efek Indonesia (BEI), dari bursa efek yang hanya dimiliki oleh anggota bursa (struktur mutual), menjadi perseroan yang juga dapat dimiliki oleh pihak luas.

Perubahan kelembagaan BEI akan diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait Demutualisasi Bursa Efek sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“Demutualisasi akan membuka kepemilikan BEI bagi pihak selain perusahaan efek dengan memisahkan keanggotaan dan kepemilikan. Ini merupakan langkah strategis untuk mengurangi potensi benturan kepentingan, memperkuat tata kelola, meningkatkan profesionalisme, dan mendorong daya saing global pasar modal
Indonesia,” ujar Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan
Kementerian Keuangan, Masyita Crystallin dalam siaran resmi, Jumat (21/11/2025).

Kebijakan demutualisasi bursa efek bukan hal baru dalam pengembangan pasar modal global. Di antara bursa-bursa efek utama di dunia, saat ini BEI termasuk sedikit yang masih berstruktur mutual, sementara berbagai negara lain, termasuk Singapura, Malaysia, dan India, telah lebih dahulu bertransformasi.

Transformasi ini memungkinkan tata kelola bursa menjadi lebih profesional dan lincah dalam merespons dinamika sistem keuangan global. Struktur demutualisasi diharapkan mendorong inovasi produk dan layanan, mulai dari pengembangan instrumen derivatif, Exchange-Traded Fund (ETF), hingga instrumen pembiayaan infrastruktur dan transisi energi, sehingga pada akhirnya meningkatkan kedalaman dan likuiditas pasar.

“Melalui demutualisasi, kami ingin memastikan bahwa tata kelola BEI sejalan dengan praktik terbaik internasional, sekaligus tetap menjaga kepentingan publik dan integritas pasar,” jelas Masyita.

Kebijakan demutualisasi bursa efek juga tidak dapat berdiri sendiri, melainkan perlu
didukung oleh pengembangan pasar modal dari sisi penawaran (supply side) maupun
sisi permintaan (demand side).

Dari sisi penawaran, salah satu tantangan yang dihadapi adalah relatif rendahnya free float yang menghambat aktivitas perdagangan yang aktif dan menyebabkan harga saham kurang sepenuhnya mencerminkan kondisi pasar.

Dengan likuiditas pasar modal Indonesia yang masih tertinggal dibandingkan negara peers, peningkatan free float menjadi salah satu kebijakan penting yang perlu berjalan beriringan dengan demutualisasi.

“Kebijakan demutualisasi bursa efek perlu diiringi penguatan ekosistem, termasuk peningkatan free float, agar dampaknya terhadap kedalaman dan likuiditas pasar modal benar-benar optimal,” jelas Masyita.

Dalam konteks pengembangan demand side, partisipasi investor domestik—baik
institusional maupun ritel—perlu terus ditingkatkan. Kementerian Keuangan
menyiapkan kebijakan pendukung bagi investor institusional domestik, khususnya
lembaga sui generis pengelola dana pensiun, antara lain kebijakan terkait mekanisme cut loss.

“Kebijakan cut loss ini nanti akan diarahkan untuk memberikan kepastian bagi pengelola dana pensiun dalam berinvestasi di pasar modal, sehingga mereka dapat berperan lebih aktif dan bertindak sebagai anchor investors yang mendorong pendalaman pasar modal,” ujar Masyita.

Strategi pengembangan pasar modal juga disusun dengan melakukan benchmark
terhadap pengalaman beberapa negara, termasuk India.

Dalam satu dekade terakhir, kombinasi antara penguatan tata kelola kelembagaan, peningkatan partisipasi investor domestik melalui skema Systematic Investment Plan (SIP), peningkatan jumlah dan kualitas emiten, serta peningkatan efisiensi melalui pemanfaatan teknologi telah mengakselerasi perkembangan pasar modal India.