Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi (LPDB) Koperasi tak hanya fokus pada aspek pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). LPDB juga memastikan kesiapan ekosistem kelembagaan dan infrastruktur pendukung KDKMP di daerah. 

Dalam keterangan tertulisnya, Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto mengatakan ini merupakan bentuk dukungan dan peran LPDP pada pengembangan KDKMP yang saat ini sudah dalam tahap operasionalisasi.

Menurutnya hal ini dilakukan melalui monitoring dan tinjauan lapangan secara intensif.

"Monitoring tersebut mencakup identifikasi terhadap progres penyelesaian pembangunan fisik KDKMP, kesiapan tim verifikasi dan validasi di daerah, serta dukungan pemerintah daerah dalam pembentukan koperasi sekunder yang akan berperan sebagai penghubung dan pusat distribusi bagi KDKMP di wilayah masing-masing," kata Krisdianto.

Monitoring ini telah dilakukan di sejumlah wilayah strategis, antara lain Provinsi Bali dengan 7 KDKMP, Kalimantan Barat 14 KDKMP, Kalimantan Timur 10 KDKMP, serta Kalimantan Tengah 1 KDKMP.

Dalam rangka memastikan penyaluran dana bergulir berjalan secara tepat sasaran, LPDB Koperasi juga melakukan inovasi melalui penerapan Innovative Credit Scoring (ICS). Sistem ini diintegrasikan dengan menu pembiayaan dalam platform Simkopdes, sehingga proses penilaian kelayakan pembiayaan menjadi lebih cepat, objektif, dan berbasis data.

Penerapan ICS merupakan langkah strategis LPDB Koperasi dalam memperkuat akuntabilitas sekaligus melakukan mitigasi risiko dalam penyaluran dana bergulir kepada KDKMP.

Krisdianto menegaskan bahwa transformasi skema pembiayaan menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan program KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi desa.

"Kami memastikan bahwa setiap penyaluran dana bergulir kepada KDKMP dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan berbasis data. Melalui penerapan ICS yang terintegrasi dalam sistem Simkopdes, LPDB Koperasi tidak hanya mempercepat proses pembiayaan, tetapi juga memperkuat mitigasi risiko serta memastikan dana bergulir benar-benar produktif dan berkelanjutan," kata Krisdianto.

Menurutnya sinergi dengan pemerintah daerah dan penguatan kelembagaan koperasi sekunder menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem distribusi yang efisien dan terintegrasi.

"KDKMP tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah serta kehadiran koperasi sekunder sebagai aggregator yang menghubungkan produksi dan distribusi. LPDB Koperasi hadir untuk memastikan ekosistem ini berjalan optimal melalui dukungan pembiayaan yang tepat dan berkelanjutan," kata Krisdianto.

Bisnis.com, MALANG — Realisasi penerima makan bergizi gratis (MBG) di Jawa Timur mencapai 8.571.280 penerima manfaat, di mana angka ini tertinggi ketiga secara nasional.

Kepala Perwakilan Kemenkeu Jawa Timur yang juga Kakanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I Max Darmawan mengatakan program ini melibatkan 14.483 pemasok, terdiri atas 5.583 UMKM, 1.357 koperasi, 78 Koperasi Desa Merah Putih, 238 BUMDes, 41 BUMDesma, dan 7.186 pemasok lainnya.

“Dari 3.743 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Timur, sebanyak 3.225 SPPG telah beroperasi, dengan capaian sertifikasi: 1.147 Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), 846 Sertifikat Chef, 152 Sertifikat Halal, 103 Sertifikat HACCP, 86 Sertifikat ISO 22000, dan 40 Sertifikat K3 ISO 45001,” katanya dikutip Senin (30/3/2026).

Sedangkan terkait Program Koperasi Merah Putih di Jawa Timur, kata dia, seluruh 8.494 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jawa Timur telah berbadan hukum, terdiri atas 774 Koperasi Kelurahan dan 7.720 Koperasi Desa.

Sebanyak 8.482 koperasi telah memiliki akun SIMKOPDES, 694 koperasi telah mengajukan permohonan kemitraan dengan BUMN, dan 3.627 koperasi telah memiliki setidaknya satu gerai aktif, dengan total 4.998 gerai aktif di seluruh Jawa Timur.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Joko Budi Santoso menilai program MBG secara perlahan telah menggerakkan unit-unit ekonomi di perdesaan melalui Koperasi Merah Putih maupun BUMdesa.

Selain itu, kata dia, UMKM juga semakin banyak terlibat dalam rantai pasok MBG. Hal ini tentunya mendorong penyerapan tenaga kerja, multiplier effect yang diciptakan MBG mulai teridentifikasi hasilnya.

Meski begitu, dia mengingatkan, tetap dibutuhkan supervisi dan pengawasan secara berkelanjutan untuk meningkatkan standarisasi setiap dapur MBG dan rantai pasoknya sehingga kinerja positif terus berlanjut.

Disisi lain, kata dia, pemerintah juga harus terus menjamin kelancaran dalam penganggaran, sehingga rantai pasok yang banyak melibatkan UMKM Dan usaha skala kecil di pedesaan tidak tersendat dan dapat mengembangkan usahanya dari hasil menjadi pemasok MBG.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kalimantan Selatan (Kalsel) tercatat total sebanyak 2.013 unit yang tersebar di seluruh wilayah.

Koperasi terdiri dari 1.969 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan 144 Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP).

Angka ini terungkap dalam pembukaan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pendamping Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Angkatan I Tahun 2025 yang digelar di salah satu hotel di Banjarbaru, Senin (15/12/2025).

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan, Gusti Yanuar Noor Rifai, menyatakan jumlah tersebut merupakan implementasi dari Instruksi Presiden No 17/2025 tentang percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan koperasi.

"Dari jumlah tersebut, aset koperasi yang telah terdata di SIMKOPDES mencapai 707 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih," ujarnya dalam keterangan resmi yang dikutip, Selasa (16/12/2025).

Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat 1.306 koperasi yang belum tercatat dalam sistem informasi manajemen, atau setara dengan 64,9% dari total keseluruhan.

Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Koperasi Merah Putih, penyebaran 2.013 koperasi ini menjadi tulang punggung program ekonomi kerakyatan di tingkat grassroot.

Dalam konteks pembangunan fisik, laporan PT Agrinas Pangan Nusantara melalui Korem 101 Antasari per 10 Desember 2025 mencatat progres yang positif.

Sebanyak 116 titik koperasi telah terverifikasi untuk pembangunan infrastruktur, dengan 99 koperasi sudah memasuki tahap konstruksi aktif. Capaian tertinggi diraih KDMP Langkang Baru, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru, dengan progres mencapai 33,22%.

Di sisi lain, masifnya jumlah koperasi yang terbentuk menimbulkan pertanyaan kritis mengenai kapasitas pendampingan dan pembinaan yang tersedia.

Keberadaan 2.013 unit koperasi membutuhkan sumber daya manusia pendamping yang mumpuni, baik dari segi kuantitas maupun kualitas kompetensi.

Merespons tantangan tersebut, pelatihan yang diikuti Project Management Officer (PMO) provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, Koordinator Pendamping Desa (TAPM), serta Asisten Bisnis kabupaten/kota ini diharapkan menjadi katalis peningkatan kapasitas.

"Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan para pendamping koperasi, baik PMO, Business Assistant, maupun pendamping desa, dalam memahami tata kelola, prinsip, serta regulasi koperasi," tegas Yanuar.

Adapun dia menekankan bahwa peran pendamping menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa ribuan koperasi yang telah terbentuk tidak hanya eksis secara administratif, namun juga produktif secara ekonomi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Koperasi (Kemenkop) tengah menyiapkan skema kredit korporasi untuk pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan skema kredit korporasi ini akan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

“Kredit korporasi. Jadi memang nanti kan ada Peraturan Menteri Keuangan yang akan disempurnakan, untuk mengatur tentang itu,” kata Ferry saat ditemui di Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Ferry menjelaskan, gerai KopDes/Kel Merah Putih ini akan menjadi bagian dari ekosistem ekonomi desa yang lebih luas, mulai dari produksi hingga distribusi.

Dalam hal pembiayaan, Ferry menuturkan himpunan bank milik negara (Himbara) akan mengucurkan plafon pinjaman yang digunakan bukan hanya sebatas modal kerja, tetapi juga pembangunan fisik dan kelengkapan operasional KopDes/Kel Merah Putih.

Ferry menegaskan prioritas pemerintah saat ini adalah pembangunan fisik gerai yang ideal, sedangkan penyesuaian untuk lokasi desa akan dilakukan kemudian.

Adapun, Kemenkop menargetkan pembangunan gerai KopDes Merah Putih akan mencapai 25.000 titik pada November 2025. Di sisi lain, total tanah yang terdata di Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes) mencapai 30.500 titik.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar Nurdin Halid menjelaskan pendanaan pembangunan gerai ini bersumber dari Himbara melalui PT Agrinas Pangan Nusantara.

Dalam hal pengembalian dana, Nurdin mengusulkan agar tidak bersumber dari APBN, melainkan menyisihkan dari hasil usaha koperasi itu sendiri. “Misalnya penyaluran pupuk. Dari keuntungan penyaluran pupuk itu disisihkan sebagian, entah berapa 20%–30% untuk mengembalikan dana pinjaman,” ujar Nurdin.

Di sisi lain, PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) menyatakan biaya untuk membangun gerai fisik KopDes/Kel Merah Putih mencapai Rp1,65 miliar per unit.

Direktur Utama Agrinas Pangan Joao Angelo De Sousa Mota mengatakan biaya Rp1,65 miliar itu setara dengan sekitar Rp2,93 juta per meter persegi untuk pembangunan KopDes/Kel Merah Putih di seluruh Indonesia.

“Harga yang kami desainkan ini menurut kami itu harga yang sangat rasional, karena melihat bahwa kemarin sempat ada yang menganjurkan untuk melakukan indeks [konstruksi],” kata Joao dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Penggunaan indeks konstruksi, kata dia, justru akan membuat biaya pembangunan KopDes/Kel Merah Putih melonjak drastis, yakni bisa mencapai sekitar Rp600 triliun.

Dia memerinci, desain bangunan KopDes/Kel Merah Putih disusun untuk memenuhi berbagai fungsi layanan desa. Nantinya, anggaran jumbo itu terdiri dari gedung berukuran 20x30 meter, yang mencakup gerai toko seluas 6x17 meter, serta klinik desa 3,5x10 meter yang dapat digunakan bidan maupun dokter.

Selain itu, juga ada gudang pupuk berukuran 4x6 meter, ruang gudang bahan pokok, dan area khusus untuk penempatan gas melon subsidi atau LPG 3 kg.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyampaikan sebanyak 30.500 titik inventarisasi aset tanah sudah siap dibangun Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih saat ini, yang akan dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan puluhan ribu aset KopDes/Kel Merah Putih itu sebagaimana tersaji di dalam Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes).

“Sekarang sudah 30.500 titik tanah yang siap untuk dibangun [KopDes/Kel Merah Putih], dan nanti setelah titik tanah itu tersaji kepada kami, kami langsung serahkan ke PT Agrinas untuk segera dibangun,” kata Ferry dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Ferry menuturkan setiap hari, Kemenkop terus melakukan inventarisasi tanah untuk membangun gerai KopDes/Kel Merah Putih. Adapun, Kemenkop membidik setidaknya 1.000 titik tanah setiap harinya.

Sejalan dengan pembangunan gerai KopDes/Kel Merah, Kemenkop juga telah merekrut dan melatih 7.867 business assistant (BA), yang bertugas untuk memberikan asistensi pengembangan usaha KopDes/Kel Merah Putih.

Nantinya, para BA ini akan membantu mengajarkan penyusunan rencana dan proposal bisnis, pengurusan administrasi, pemenuhan kelengkapan administrasi untuk pengajuan pembiayaan, memastikan operasional berjalan, hingga memaksimalkan penggunaan Simkopdes.

“Nanti setiap satu business assistant diharapkan bisa bertanggung jawab terhadap 10 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, Ferry menambahkan, BA juga bisa menjadi jembatan antara kebijakan nasional dan kebutuhan nyata di desa serta bermanfaat bagi masyarakat.

Kemenkop, lanjut Ferry, juga menempatkan 1.104 project management officer (PMO) yang tersebar di Indonesia untuk membantu operasionalisasi KopDes/Kel Merah Putih melalui BA dengan menyusun standarisasi pelaporan, model bisnis, maupun aspek lainnya.

“Diharapkan setiap PMO ini akan melaporkan dan memastikan supaya seluruh operasional berjalan sesuai standar, serta pengelolaan program yang tertib transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” imbuhnya.

Ferry mengeklaim hingga saat ini sudah hampir 100% BA maupun PMO sudah sebagian besar turun ke desa dan kelurahan. Bahkan dalam waktu dekat, Kemenkop akan memberikan penugasan tentang percepatan titik-titik inventarisasi yang akan segera dibangun oleh PT Agrinas Pangan Nusantara.

Sebelumnya, Kemenkop membidik inventarisasi tanah untuk membangun KopDes/Kel Merah Putih yang akan masuk mencapai 40.000 titik pada November 2025. Pada periode itu, Kemenkop menargetkan sebanyak 20.000 titik sudah terbangun KopDes/Kel Merah Putih.

Pada Desember 2025, Kemenkop bersama dengan Agrinas akan membangun 40.000–50.000 titik gerai dan Januari 2026 ditargetkan akan rampung 80.000 KopDes/Kel Merah Putih.