Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong peningkatan pembiayaan pada sektor hilir perikanan karena penyaluran kredit masih didominasi sektor hulu seperti penangkapan ikan dan budi daya.

Plt Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Machmud dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis, menyampaikan pembiayaan sektor pengolahan hasil perikanan masih relatif kecil dibandingkan sektor hulu, sehingga perlu diperkuat untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan nasional.

KKP mencatat hingga triwulan I 2026 realisasi kredit program sektor kelautan dan perikanan mencapai Rp2,23 triliun yang disalurkan kepada 131.230 debitur. Nilai tersebut tumbuh 19,59 persen secara tahunan, sementara jumlah debitur meningkat 59,79 persen.

Dari total penyaluran tersebut, pembiayaan untuk sektor penangkapan ikan mencapai 34,88 persen dan budi daya sebesar 32,67 persen.

Sementara itu, pembiayaan untuk sektor hilir berupa pengolahan hasil perikanan baru mencapai 2,91 persen. Adapun pembiayaan untuk perdagangan hasil perikanan tercatat sebesar 22,13 persen.

Menurut Machmud, penguatan pembiayaan hilir diperlukan agar pelaku usaha perikanan tidak hanya bertumpu pada produksi bahan mentah, tetapi juga mampu masuk ke rantai pengolahan dan pemasaran yang memberikan nilai ekonomi lebih besar.

Untuk mendukung itu, KKP menggandeng perbankan dalam pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Hingga saat ini telah dilakukan pemetaan potensi pembiayaan di 14 lokasi KNMP bersama perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Ia menjelaskan pemetaan tersebut tidak hanya mengidentifikasi kebutuhan pembiayaan, tetapi juga menyusun model bisnis sesuai karakteristik usaha di tiap lokasi agar lebih layak dibiayai atau bankable.

“Tantangan pembiayaan bukan semata pada ketersediaan dana, tetapi pada kesiapan model usaha yang layak dibiayai di tingkat lapangan,” kata Machmud.

KKP juga mendorong penguatan peran Koperasi Desa Merah Putih sebagai agregator usaha agar pembiayaan tidak lagi bersifat parsial, melainkan terintegrasi mulai dari produksi, pengolahan hingga pemasaran.

KKP mengatakan langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat ekosistem usaha perikanan di wilayah pesisir sekaligus meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan ultra mikro di sektor kelautan dan perikanan.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan merekrut sekitar 20.094 awak kapal perikanan (AKP) untuk terlibat dalam program Modernisasi Kapal Perikanan. Para AKP akan ditempatkan bekerja pada 1.582 kapal perikanan dalam program tersebut.

Pendaftaran rekrutmen rencananya dilakukan pada 4 Mei hingga 4 Juni 2026 melalui website resmi https://elaut-bppsdm.kkp.go.id/akp/. Program ini terbuka untuk umum bagi posisi Perwira dan Anak Buah Kapal (ABK). Adapun ukuran kapalnya sebesar 30 GT, 200 GT, dan 500 GT, dengan alat tangkap yang bervariasi.

“Kami di BPPSDM KP mencoba memformulasikan bagaimana sih sebenarnya model awak kapal yang akan mengisi masing-masing gross tonase tersebut," ujar Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) I Nyoman Radiarta dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Menurut Nyoman, calon SDM potensial bagi rekrutmen AKP ini antara lain terdiri dari taruna/alumni satuan pendidikan KKP, siswa/alumni satuan pendidikan non KKP, AKP profesional bersertifikat, AKP profesional belum bersertifikat, dan masyarakat lokal KNMP.

“Tentunya awak kapal perikanan tersebut memiliki kompetensi yang berbeda-beda, baik itu levelnya nakhoda, fishing master, mualim, KKM, masinis, sampai kepada ABK. Bagaimana negara hadir, KKP berkolaborasi dengan seluruh program yang ada, yang sudah diluncurkan oleh KKP. ABK akan berkolaborasi dengan Kampung Nelayan Merah Putih yang dibangun KKP. ABK itu kami harapkan dapat diambil dari tenaga-tenaga lokal. Yang lainnya yang perwira akan kita buka secara nasional,” ucap Nyoman.

Bagi SDM yang telah lolos seleksi hingga ke tahap akhir, akan dibekali pengembangan kompetensi berupa pelatihan kompetensi, sertifikasi, dan bela negara atau Komponen Cadangan (Komcad). Pelatihan terdiri dari Ahli Nautika dan Teknika Kapal Perikanan Tingkat I, II, III; Pelatihan Familiarisasi Kapal Modern; Refrigerasi Penyimpanan Ikan; Perawatan Mesin Kapal Perikanan; Ketrampilan Penanganan Ikan; Operasi Penangkapan Ikan; serta Basic Safety Training Fisheries Tingkat I dan II.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Lotharia Latif mengatakan, Program Modernisasi Kapal ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto kepada KKP melalui Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dengan tujuan untuk melakukan transformasi kapal-kapal konvensional menjadi kapal-kapal modern yang mempunyai daya saing dan profesionalisme dalam pengawakannya.

“Kita mau tidak mau akan bergeser pada situasi seperti itu, karena kita juga berkompetisi dengan negara-negara lain yang juga melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut, baik regional maupun laut lepas, tentunya kita juga berkompetisi di dalam perdagangan dunia,” ujar Latif.

“Sehingga 1.582 unit kapal yang akan dikerjakan tentu memiliki nilai strategis yang sangat penting, baik untuk kehidupan nelayan itu sendiri, kemudian bagaimana usaha strategis pembangunan kapal-kapal Indonesia tentunya akan menyerap lapangan kerja, dan menumbuhkan galangan-galangan kapal. Pembangunan 1.582 kapal ini akan membawa angin segar terjadinya penumbuhan ekonomi dan penyerapan lapangan kerja yang luar biasa,” tambahnya.

Presiden Prabowo Subianto melontarkan candaan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat menyapa jajaran menteri dalam acara Groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4).

Di tengah penyebutan nama para menteri, Prabowo secara khusus menyinggung Trenggono agar tidak kembali pingsan.

"Menteri Kelautan dan Perikanan Saudara Sakti Wahyu Trenggono. Sakti terus ya? Enggak boleh pingsan lagi. Sudah saya enggak panggil-panggil lagi. Sabtu Minggu saya enggak panggil lagi," ujar Prabowo disambut tawa hadirin.

Candaan itu disampaikan Prabowo dengan nada santai saat membuka sambutannya di hadapan para menteri, petinggi TNI-Polri, pejabat BUMN, dan pemerintah daerah yang hadir dalam agenda peluncuran proyek hilirisasi tersebut.

Tak hanya Trenggono, Prabowo juga sempat menggoda Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menurutnya terlihat semakin kurus.

"Makin kurus kau. Kenapa makin kurus? Stres dia," kata Prabowo.

Suasana santai juga terlihat ketika Prabowo menyebut Komisaris Utama PT Pertamina Mochamad Iriawan. Ia sempat berkelakar karena lebih mengenal sosok tersebut dengan nama panggilan Iwan Bule.

"Saya kira namamu Iwan Bule. Ini nama resminya," ucapnya.

Di tengah sambutan, Prabowo juga sempat berhenti sejenak setelah menyadari nama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita belum disebut dalam daftar pejabat yang ia bacakan.

"Oh, Menteri Perindustrian. Kok namamu enggak ada di sini? Wah, ini salah siapa ini? Minta maaf, Saudara Agus Gumiwang. Mata saya sudah ini," kata Prabowo.

Momen tersebut kembali memancing tawa hadirin karena Prabowo menyampaikannya dengan nada bercanda sambil tetap melanjutkan penyebutan pejabat lain yang hadir.

Candaan Prabowo kepada Trenggono merujuk pada peristiwa lama saat Menteri Kelautan dan Perikanan itu sempat pingsan ketika memimpin upacara penghormatan dan pelepasan jenazah tiga pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menjadi korban kecelakaan pesawat ATR 42-500 pada Januari lalu.

Saat itu, Trenggono tiba-tiba roboh tak lama setelah berdiri di podium dalam acara pelepasan jenazah di Auditorium Madidihang, Akademi Usaha Perikanan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ia kemudian langsung dievakuasi untuk mendapat penanganan medis.

Adapun Groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II yang dihadiri Prabowo di Cilacap merupakan agenda peluncuran lanjutan proyek hilirisasi pemerintah dengan total investasi Rp116 triliun yang mencakup sektor energi, mineral, dan perkebunan.

Aceh Selatan: Angin segar kini berembus bagi para nelayan di ujung barat Indonesia. Urusan mencari solar untuk melaut kini tak lagi menjadi beban berat bagi warga pesisir Aceh Selatan.

Pasalnya, Pertamina Patra Niaga bersama Pemerintah baru saja meresmikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di Kecamatan Bakongan Timur pada Selasa, 28 April 2026.

Langkah ini menjadi tonggak penting dalam mendorong pemerataan energi sekaligus mendongkrak ekonomi masyarakat pesisir di Serambi Mekkah.

Kolaborasi lintas sektor demi kesejahteraan pesisir

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, pembangunan SPBUN menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan di berbagai daerah.

“Alhamdulillah, hari ini kita meresmikan SPBUN Nelayan. Ini merupakan terobosan yang kami lakukan bersama Kementerian Koperasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), dan juga Pertamina Patra Niaga. Tujuannya adalah untuk memberikan fasilitas solar yang nantinya akan digunakan untuk melaut,” ungkapnya di SPBUN Kecamatan Bakongan Timur Aceh Selatan dikutip dari siaran pers, Rabu, 29 April 2026.

Ferry menegaskan, untuk menjawab kebutuhan nelayan, pemerintah berkomitmen menambah jumlah SPBUN di sepanjang garis pantai Indonesia.

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan mengungkapkan, pembangunan SPBUN ini merupakan hasil sinergi lintas kementerian dan BUMN.

Menurutnya, fasilitas itu menjadi bagian dari program prioritas Presiden RI melalui Kampung Nelayan Merah Putih.

“Hari ini kami melaksanakan kegiatan program prioritas Bapak Presiden, yaitu membangun Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang mana di dalamnya terdapat SPBUN yang dikelola oleh koperasi milik Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI). Hal ini berkaitan dengan sinergi antara program KNMP dan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Kami melakukan kolaborasi agar tata kelolanya berjalan dengan baik di lapangan,” jelas Didit.

Distribusi energi hingga ujung barat Indonesia

Di tempat yang sama, Anggota Komite BPH Migas Fathul Nugroho menegaskan, BPH Migas terus mengawal distribusi energi hingga wilayah terluar Indonesia, termasuk ujung barat Tanah Air di Aceh Selatan.

Sementara itu, Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto, menyampaikan penyediaan energi merupakan faktor penting dalam mendukung perekonomian masyarakat, termasuk sektor kelautan dan perikanan.

Kehadiran SPBU nelayan berbasis koperasi ini diharapkan dapat memberikan kemudahan akses BBM subsidi bagi nelayan secara lebih dekat dan tepat sasaran, sehingga mendukung aktivitas melaut yang lebih efisien serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

“Selain SPBU yang kesembilan yang dikelola oleh Koperasi KNTI, dan ini menjadi salah satu mitra kami juga, di Aceh Selatan sendiri sudah ada 6 SPBU nelayan, 19 di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan hampir sekitar 416 SPBU nelayan di seluruh Indonesia,” sebut Eko Ricky.

(ANN)

Bisnis.com, BANDUNG — Susi Pudjiastuti angkat bicara setelah diusulkan menjadi Komisaris Utama/Independen Bank BJB pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar di Gedung Pakuan, Bandung, Selasa (28/4/2026).

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu mengatakan awalnya pihaknya menolak tawaran dari Gubernur Jabar Dedi Mulyadi untuk bersedia menjadi komisaris di BJB. Namun dia mengaku terus dipaksa agar bersedia memberikan pengabdian.

“Pak gubernur ini tukang paksa, jadi bujuk-bujuk. Saya juga sebagai orang Jawa Barat terpanggil dan tertantang. Saya suka tantangan, saya ingin mencoba,” katanya usai RUPST Bank BJB Tahun Buku 2025, Selasa (28/4/2026).

Susi mengakui dirinya tidak memiliki latar belakang perbankan, namun pemilik maskapai Susi Air ini memastikan terkait urusan keuangan dan tata kelola perusahaan sudah memegang pengalaman. “Dan saya yakin bisa memberikan nilai tambah pada Bank Jabar, semoga itu bisa,” katanya.

Dia juga menekankan pada Dedi Mulyadi agar diberikan kebebasan dan menjadikan dirinya apa adanya selama berada di jajaran manajemen agar bisa tetap berlaku profesional.

“Saya bilang sama Pak Gub, harus mau terima Susi ya begini, saya maksud yang saya omong dan saya omong yang saya maksud. Saya orang profesional jadi yang saya maksud ya saya omong,” paparnya menganalogikan dirinya orang yang lugas.

Menurutnya, dengan syarat tersebut diharapkan sosoknya bisa diperlukan dalam industri keuangan dan menjadi nilai tambah perseroan.

Susi melihat potensi besar BJB yang berada di provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia sekaligus potensi pantai utara dan selatan. Potensi lain yang bisa digarap adalah UMKM. “UMKM itu salah satu kekuatan masyarakat Jawa Barat,” paparnya.

Dia juga menyoroti masalah pinjaman online di Jabar yang sangat tinggi bisa diambil alih oleh Bank BJB. Dengan menurunkan jumlah pinjaman online ilegal hingga 50%, Susi yakin banyak masyarakat Jabar terbantu.

“Saya yakin kita membantu orang, menurunkan bunga yang tidak setinggi pinjol, tentu ini ada tahapannya,” katanya.

Terakhir, Susi menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki konflik kepentingan antara posisinya di Susi Air dengan Bank BJB. “Saya punya perusahaan penerbangan dikira nanti ada conflict of interest, saya tidak mau ada dugaan itu,” tuturnya.

Bisnis.com, BANDUNG – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti diusulkan menjadi Komisaris Utama/Independen Bank BJB.

Nama Bu Susi—panggilan akrabnya—dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank BJB Tahun Buku 2025 yang digelar di Gedung Pakuan, Bandung, Selasa (28/4/2026).

RUPST yang dipimpin pemegang saham pengendali Gubernur Jabar Dedi Mulyadi tersebut selain membahas dua posisi komisaris dan direktur utama Bank BJB.

Kabiro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan (BIA) Setda Jabar Denny Hermawan membenarkan jika Bu Susi akan diajukan sebagai calon Komisaris Utama bank BJB.

"Betul Bu Susi. Rencananya akan didampingi Pak Eydu [Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Bapak Eydu Oktain Panjaitan]," katanya di lokasi RUPST.

Menurut Denny, nama Bu Susi dan Eydu akan diusulkan secara resmi dalam agenda RUPST yang membahas khusus terkait perubahan kepengurusan.

"Nanti dibahas bersama sama pemegang saham yang lain ya. Karena ini belum berlaku efektif kan ya. Baru pencalonan ya," katanya.

Setelah ditetapkan dalam RUPST, selanjutnya nama-nama komisaris dan direksi akan diserahkan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Karena harus ada fit and proper oleh OJK, setelah itu ditetapkan," paparnya.

Denny memastikan nama Bu Susi diusulkan atas kesepakatan pemegang saham bukan hanya oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.

"Diusulkan pemegang saham sih. Oke. Yang jelas pemegang saham," katanya.

Bu Susi yang ditemui bisnis di lokasi enggan menanggapi rencana pencalonannya. "Nanti saja," katanya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) buka suara soal heboh penolakan sebagian nelayan di Kabupaten Merauke, Papua terhadap pengoperasian kapal penangkap ikan yang diduga jenis trawl atau pukat harimau.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif menegaskan bahwa kapal tersebut bukanlah berjenis trawl atau pukat harimau melainkan kapal jenis Jaring Hela Udang Berkantong (JHUB). Ia menambahkan, operasional kapal jenis ini tidak mengganggu tangkapan nelayan tradisional dan juga dibatasi ketat.

Menurut Latif, pengoperasian JHUB tidak dilakukan secara bebas, melainkan diseleksi secara ketat. Sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi dan telah dibatasi pada zona dan titik koordinat tertentu sebagaimana diatur dalam kebijakan yang berlaku.

"Pengoperasian kapal dengan alat tangkap JHUB hanya diperbolehkan di wilayah tertentu yang telah ditetapkan secara jelas dalam peta dan titik koordinat. Hal ini untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih dengan wilayah tangkap nelayan kecil," ujarnya dalam siaran resmi, Minggu (26/4).

Latif menegaskan, tata kelola perikanan tangkap nasional terus diperkuat untuk mewujudkan keberlanjutan sumber daya ikan, pertumbuhan investasi dan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta keadilan dan pemerataan, termasuk dalam pengaturan alat penangkapan ikan.

Pengaturan itu mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

"Dalam regulasi tersebut telah diatur secara jelas alat tangkap yang diperbolehkan dan yang dilarang. Salah satu alat tangkap yang dilarang adalah pukat harimau atau trawl karena berpotensi merusak keberlanjutan sumber daya ikan," jelas Latif.

"Sedangkan Jaring Hela Udang Berkantong (JHUB) dalam aturan tersebut merupakan alat tangkap yang diperbolehkan, dengan spesifikasi yang berbeda dan telah diatur secara ketat agar tidak merusak sumber daya maupun mengganggu alat tangkap lainnya," tambahnya.

Untuk memastikan implementasi di lapangan berjalan sesuai ketentuan, KKP juga telah menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor B.315/MEN-DJPT/PI.220/IV/2026 tentang Pengoperasian Kapal Penangkap Ikan dengan Menggunakan Alat Penangkapan Ikan Jaring Hela Udang Berkantong (JHUB) di Zona 03 WPPNRI 718.

Surat edaran itu ditegaskan bahwa kegiatan penangkapan ikan menggunakan JHUB hanya dapat dilakukan pada area yang telah ditentukan secara spesifik berdasarkan titik koordinat, menggunakan alat tangkap yang telah ditetapkan serta wajib memperhatikan keberadaan kapal nelayan lain di sekitarnya.

KKP juga mewajibkan seluruh pelaku usaha yang menggunakan JHUB untuk menggunakan alat tangkap sesuai spesifikasi yang diatur dalam regulasi, menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan selama operasi penangkapan, dan menghindari potensi konflik dengan nelayan lain di wilayah penangkapan."Terhadap pelanggaran ketentuan tersebut, akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegas Latif.

KKP memastikan bahwa pengawasan di lapangan akan terus diperkuat melalui sinergi dengan aparat pengawas perikanan, TNI AL, dan aparat penegak hukum lainnya guna menjamin kepatuhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.

Sebelumnya, viraldi media sosial beberapa nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Merauke menggelar aksi demonstrasi pada Senin, 20 April 2026.

Mereka menolak operasional kapal yang diduga berjenis trawl. Nelayan khawatir, operasional mengganggu tangkapan nelayan lokal dengan alat yang lebih sederhana.

Terkait dengan informasi yang berkembang di lapangan, KKP menghimbau agar masyarakat tidak terprovokasi dengan informasi yang tidak benar.

Selanjutnya KKP menegaskan bahwa kapal penangkap ikan dengan alat tangkap JHUB milik PT Tri Kusuma Graha (TKG) yang berpangkalan di PPN Merauke hingga saat ini belum memenuhi seluruh persyaratan perizinan, termasuk Surat Izin Kapal Penangkap Ikan (SIPI), sehingga belum dapat dioperasikan.

"Apabila dalam proses perizinan terdapat ketentuan yang tidak dapat dipenuhi, maka izin tidak akan diterbitkan," tandas Latif.

KKP juga, melalui kepala pelabuhan Merauke dan Kadis perikanan kabupaten Merauke juga membuka ruang dialog dengan masyarakat nelayan lokal di Merauke untuk memastikan seluruh kebijakan dapat dipahami secara utuh dan menghindari kesalahpahaman di lapangan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merespons keluhan nelayan dan pelaku usaha perikanan terkait persoalan bahan bakar minyak (BBM) yang semakin membebani biaya operasional melaut. Mulai dari lonjakan harga BBM nonsubsidi yang telah menembus di atas Rp 25 ribu per liter, keterbatasan akses BBM, hingga distribusi BBM subsidi yang belum merata.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif belum lama ini menerima asosiasi, himpunan nelayan, serta pelaku usaha perikanan dan kementerian/lembaga terkait untuk mendorong skema BBM khusus bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan.

“Langkah ini menjadi salah satu solusi strategis untuk menjaga keberlanjutan usaha perikanan tangkap, mengingat sekitar 70 persen biaya operasional melaut berasal dari BBM,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (24/4/2026) lalu.

Latif mengatakan kenaikan harga BBM saat ini berpotensi mengurangi pendapatan nelayan dan pelaku usaha, bahkan akan merugi dalam operasionalnya. Untuk itu, pemerintah memastikan harga BBM subsidi untuk nelayan tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir 2026 sebagaimana diumumkan Kementerian ESDM.

“Meski demikian, tantangan di lapangan masih muncul, terutama terkait distribusi yang belum merata dan akses yang belum sepenuhnya mudah dijangkau nelayan. Selain itu, diperlukan penyesuaian regulasi melalui perubahan Perpres Nomor 191 Tahun 2014,” ucap Latif.

KKP, lanjut Latif, menilai perbaikan tata kelola distribusi menjadi kunci agar BBM subsidi benar-benar tepat sasaran. Penguatan pengawasan serta penyederhanaan akses akan terus didorong bersama instansi terkait.

“Sebagai upaya jangka pendek, sejumlah kendala teknis seperti pengangkutan BBM di kapal pengangkut ikan juga akan segera dikoordinasikan dengan Kementerian Perhubungan,” sambung Latif.

Terkait usulan harga khusus BBM untuk pelaku usaha penangkapan ikan, Latif menerangkan telah dilaksanakan rapat koordinasi. Keterlibatan lintas sektor diharapkan mampu mempercepat penyelesaian berbagai persoalan BBM yang dihadapi nelayan dan pelaku usaha di lapangan, antara lain dengan Bappenas, BPH Migas, PT Pertamina Patra Niaga, Kementerian Perhubungan, Kemenko Pangan, Kemenko Perekonomian, Kementerian ESDM, serta Kementerian Keuangan. Hasil usulan rapat tersebut telah disampaikan untuk segera dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat ratusan ribu peserta mendaftar seleksi nasional SDM Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang ditutup hari ini, Rabu (24/4).

Berdasarkan data KKP per pukul 10.00 WIB, jumlah pelamar dari empat posisi yang dibuka yakni manajer operasional, kepala produksi, penjamin mutu, dan administrasi keuangan, mencapai 118.676 orang.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), I Nyoman Radiarta, menegaskan bahwa rekrutmen ini dirancang untuk melahirkan SDM unggul yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga tangguh secara karakter.

"KNMP membutuhkan SDM yang tidak hanya mampu bekerja, tetapi juga mampu memimpin, beradaptasi, dan menciptakan nilai tambah. Karena itu, peserta terpilih akan dibekali pelatihan komponen cadangan untuk membentuk kedisiplinan dan ketahanan, serta pelatihan manajerial dan tematik sesuai kebutuhan lapangan," ujar Nyoman dalam siaran resmi di Jakarta, Kamis (24/4).

Nyoman menerangkan pelatihan komponen cadangan menjadi bagian penting dalam tahapan seleksi nasional, yang tidak hanya menguji kompetensi, tetapi juga membentuk karakter, kepemimpinan, serta kemampuan problem solving di lapangan.

Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan pengelola kawasan perikanan yang profesional, mandiri, dan berorientasi pada hasil.

Secara nasional, kebutuhan SDM KNMP mencapai 5.476 orang yang akan ditempatkan di berbagai lokasi di Indonesia, sebagai bagian dari upaya percepatan operasionalisasi kawasan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan.

Manajer operasional berperan sebagai penggerak utama usaha, mulai dari menyusun rencana operasional, mengoordinasikan unit usaha, hingga mengambil keputusan strategis berbasis data lapangan.

Posisi ini menjadi kunci dalam memastikan seluruh aktivitas bisnis berjalan efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

Di sisi teknis, Kepala Produksi bertanggung jawab merencanakan dan mengoptimalkan kegiatan produksi, memastikan efisiensi, serta mengelola sarana dan prasarana perikanan.

Peran ini juga mencakup pengawasan proses pasca produksi agar hasil perikanan tetap terjaga kualitas dan nilainya di pasar.

Sementara itu, penjamin mutu memastikan produk perikanan memenuhi standar kualitas melalui penerapan sistem jaminan mutu dari hulu ke hilir, pengawasan higiene dan sanitasi, serta pengendalian rantai dingin.

Peran ini menjadi krusial dalam menjaga daya saing produk di pasar yang semakin menuntut kualitas tinggi.

Adapun administrasi keuangan berperan menjaga kesehatan usaha melalui pencatatan transaksi, pengelolaan arus kas, penyusunan laporan keuangan, hingga mendukung akses pembiayaan. Transparansi dan akuntabilitas keuangan menjadi fondasi keberlanjutan usaha KNMP.

Program KNMP menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam membangun ekosistem usaha perikanan yang terintegrasi, modern, dan berdaya saing, sekaligus membuka ruang kontribusi nyata bagi generasi muda dalam mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA - Polda Bali menerima penghargaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Penghargaan tersebut diberikan atas dedikasi Polda Bali dalam pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sektor kelautan.

Sebelumnya, Polda Bali dinilai berhasil membongkar kasus ekploitasi Awak Kapal Perikanan (AKP) Pada KM Awindo A2. Kasus ini selama 2025 banyak mrndapatkan sorotan publik.

Penasihat Ahli Kapolri Edi Hasibuan mengatakan, keberhasilan Polda Bali dalam mengungkap kasus ini karena mendapatkan perhatian publik khususnya masyarakat Bali pada 2025.

"Kita melihat kerja keras Polda Bali dalam mengungkap TPPO awak kapal perikanan ini dipuji Kapolri dan juga masyarakat,” ujarnya, Jumat (24/4/2026).

Mantan anggota Kompolnas ini menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi atas capain Polda Bali yang sudah bekerja melindungi masyarakat.

Lihat video: Polda Bali Tangkap 1 dari 9 Geng Rusia Perampok WN Ukraina di Bali



“Kita berharap semua jajaran Polri bergerak cepat melayani masyarakat ketika melihat ada kasus serupa atau kasus yang meresahkan masyarakat lainnya. Kecepatan Polri merespons berbagai persoalan sangat ditunggu masyarakat,” kata Direktur Eksekutif Lemkapi ini.

Untuk Kabupaten Tangerang ini nanti kita lakukan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih lebih kurang lima

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia segera membangun dan mengembangkan lima Kampung Nelayan Merah Putih di wilayah pesisir pantai utara (pantura) Kabupaten Tangerang, Banten.

"Untuk Kabupaten Tangerang ini nanti kita lakukan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih lebih kurang lima," kata Wakil Menteri (Wamen) Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan dalam kunjungannya ke Kampung Nelayan di Desa Tanjung Anom Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang, Kamis.

Didit menyatakan bahwa sesuai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk pembangunan hunian layak bagi para nelayan maka kementeriannya segera melakukan revitalisasi terhadap pemukiman kampung nelayan seperti di Desa Tanjung Anom, Ketapang Urban Aquaculture, Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang.

"Di mana satu hub yang lima penyangga.
​Dan untuk khusus di Desa Tanjung Anom ini, kita akan melakukan perbaikan atau revitalisasi dengan pembangunan penyangga yang mana nanti ada pusatnya di titik tertentu yang sudah kita asesmen," jelasnya.

Ia mengatakan dalam merealisasikan pembangunan hunian layak di Kampung Nelayan Merah Putih ini dilakukan secara bertahap hingga penyelesaian dan dapat dinikmati para nelayan.

"Dan seterusnya, di dalam pelaksanaan kegiatan kita tentunya mengawal sampai ini jadi," ucapnya.

Dia juga menerangkan untuk konsep dan desain tiap hunian yang telah di asesmen akan difasilitasi dengan Koperasi Merah Putih, puskesmas, tanggul penahan abrasi hingga pabrik es untuk mendukung kualitas hasil nelayan.

"Yaitu ada Kampung Nelayan Merah Putih di sini ada penghuninya dan ada Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih nanti kita kolaborasi," tuturnya.

Ia menambahkan, secara keseluruhan Program Kampung Nelayan Merah Putih ini dilakukan melalui kerja kolaborasi antar kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat nelayan.

"Jadi secara bertahap ini akan diisi pegawai-pegawai ataupun pengelola dari Kampung Nelayan Merah Putih yang dikawinkan atau disatukan dengan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang terdekat," kata dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jadi hasil kolaborasi ini biasa menggelontorkan kurang lebih Rp5,5 miliar untuk perbaikan dan pembangunan 110 rumah. Kurang lebih itu luas tanahnya 60 meter persegi dan bangunannya 30 meter persegi,

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan atau IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa program pembangunan kampung nelayan di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten, membantu meningkatkan produktivitas dan pendapatan para nelayan di daerah itu.

"Mudah-mudahan kolaborasi antara pemerintah dengan lembaga dan semua kalangan masyarakat (membangun hunian) bisa untuk menyejahterakan nelayan. Selain itu bisa kita perkuat dari waktu ke waktu," ucap Menko AHY usai meninjau langsung progres pembangunan hunian di Kampung Nelayan di Tangerang, Kamis.

Ia mengatakan, program strategis pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih ini telah berhasil terwujud atas kolaborasi antara pihak-pihak terkait. Dimana, kawasan nelayan yang sebelumnya belum tertata kemudian kini menjadi sebuah permukiman aman, sehat, resik (bersih), dan juga Indah.

"Dan ini adalah sebuah projek kolaborasi. Sesuai dengan visi misi dan direktif Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami tentunya berupaya untuk mendorong sekaligus memastikan kualitas kehidupan masyarakat, termasuk para nelayan kita, semakin baik dari hari ke hari," paparnya.

Ia menjelaskan, di areal kurang lebih seluas 1,3 hektare ini dibangun sebuah permukiman sebanyak 110 unit hunian dengan sekala luasan tanahnya 60 meter persegi dan bangunan ukuran 30 meter persegi ini menjadikan lebih berkualitas yang layak hingga sehat.

Selain itu, dalam program pengembangan pembangunan tersebut juga akan didukung oleh sejumlah fasilitas bagi para nelayan seperti sanitasi, puskesmas, sekolah, pabrik es hingga tanggul sebagai perlindungan dari abrasi laut.

"Jadi hasil kolaborasi ini biasa menggelontorkan kurang lebih Rp5,5 miliar untuk perbaikan dan pembangunan 110 rumah. Kurang lebih itu luas tanahnya 60 meter persegi dan bangunannya 30 meter persegi," tuturnya.

Dalam hal ini, kata AHY, para nelayan mendapatkan masing-masing hunian melalui lembaga koperasi yang dapat meringankan mereka. Sebab, setiap unit bisa dicicil dengan kurun waktu seminggu Rp140.000 Jadi tenornya kurang lebih empat tahun ke depan.

"Jadi ini adalah sesuatu yang ringan dan semakin terjangkau bagi masyarakat yang ada di sini. Sebagian sudah menambah sendiri jumlah kamarnya, termasuk memperluas dapur," ungkapnya.

Dia mengungkapkan, untuk kedepannya pemerintah berkomitmen akan terus mendukung untuk percepatan penyelesaian program strategis tersebut, baik itu dalam penyelesaian status tanah hingga sejumlah fasilitas pendukung lainnya yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.

"Jadi ke depan, kami tentunya sangat mengapresiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pak Wamen, yang terus mengawal transformasi pembangunan Kampung Nelayan yang menjadi program prioritas Bapak Presiden, Kampung Nelayan Merah Putih, termasuk yang ada di sini," kata dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026