BOGOR - Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Perkasa Roeslani di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (24/4/2026).

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa pertemuan tersebut membahas terkait perkembangan pembangunan program hilirisasi di 13 lokasi di berbagai wilayah di Tanah Air.

“Perkembangan program hilirisasi yang berikutnya akan dibangun segera pada 13 lokasi di Indonesia,” ujar Seskab Teddy.

Selain itu, Seskab Teddy juga menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut turut dibahas terkait sejumlah investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia.

“Beberapa investor yang akan berinvestasi di Indonesia terutama dalam bidang Waste to Energi, Sumber Daya Mineral serta Industri Agricultural, Padat Karya dan Garmen,” imbuh Seskab Teddy dalam keterangannya.

Lebih lanjut Seskab Teddy menjelaskan bahwa Kepala Negara dalam arahannya menegaskan program hilirisasi tidak hanya berfokus pada sektor energi dan mineral. Presiden Prabowo memerintahkan program hilirasasi juga harus diperluas ke sektor pertanian dan perikanan.

“Presiden Prabowo menginginkan bahwa hilirisasi tidak hanya di bidang energi dan mineral tetapi juga harus diperluas di bidang pertanian dan perikanan,” ujar Seskab Teddy.

Langkah ini menegaskan arah besar kebijakan pemerintah yaitu membangun ekonomi berbasis nilai tambah, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat daya saing nasional dari hulu hingga hilir.

Dengan dorongan kuat dari pemerintah dan dukungan investasi yang terus mengalir, hilirisasi kian menjadi motor utama menuju Indonesia maju dan berdaulat secara ekonomi serta tangguh di panggung global.

JAKARTA - COO BPI Danantara yang juga Kepala BP BUMN, Dony Oskaria buka suara soal adanya opsi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengambil alih PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) , konsorsium yang mengelola Kereta Cepat Whoosh . Dony menyebutkan, skema KCIC diambil Kemenkeu menjadi salah satu opsi yang dibahas pemerintah untuk menyelesaikan masalah Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

"Iya, kemungkinan, ini sedang kita... insya Allah mudah-mudahan sebentar lagi selesai, kita pikirin satu-satu kan. Ada beberapa skema tentunya, nanti saya akan update karena kalau sekarang belum final kita update nanti takut rame lagi," kata Dony kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2026).

Dony menerangkan, maksimal dua bulan semua opsi penyelesaian masalah kereta cepat selesai dibahas dan berbuah keputusan. Termasuk opsi ambil alih KCIC oleh Kementerian Keuangan.

Bos KCIC Menghadap Airlangga, Restrukturisasi Utang Whoosh Diserahkan Penuh ke Danantara



"Masih ada beberapa opsi pokoknya. Semua penyelesaian itu, jadi apakah opsi A, Opsi B, tapi 1-2 bulan ini akan selesai," ujar Dony.

Sementara itu, terkait konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dalam KCIC yang terdiri dari beberapa perusahaan pelat merah macam PT KAI, PT WIKA, PT Jasa Marga, hingga PTPN, Dony enggan menjelaskan akan menjadi seperti apa.

Restrukturisasi Utang Kereta Cepat Whoosh Rampung, Purbaya: Tinggal Diumumkan Presiden



Dia menekankan pemerintah akan membuat semua BUMN bekerja sesuai porsi dan keahliannya masing-masing. Dia mencontohkan WIKA yang masuk dalam konsorsium tersebut akan fokus hanya pada urusan usaha kontraktor, tidak lagi mengurus urusan kereta cepat.

"Itu kita beresin sekalian, kan kita maunya sekali selesai tuntas semua kita kembalikan lagi ke porsinya, misalnya WIKA memang bukan bidangnya di situ kita akan fokus ke kontraktor. Nanti satu per satu kita bereskan. Kita maunya semua yang diselesaikan tuntas," jelas Dony.

JAKARTA - Tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-1 Danantara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menekankan, pentingnya mengelola kekayaan nasional untuk masa depan Indonesia. Prabowo menjelaskan bahwa Danantara merupakan konsolidasi berbagai aset milik bangsa dan negara yang memiliki tanggung jawab besar.

Menurutnya, nama Danantara merupakan singkatan dari Daya Anagata Nusantara. Ia menjelaskan bahwa kata daya berarti kekuatan atau energi, sementara anagata berarti masa depan.Danantara Diragukan Fitch, Menko Airlangga: Masih Baru, Belum Semua Kenal



“Danantara adalah suatu konsolidasi dari semua aset yang dimiliki bangsa dan negara kita artinya Danantara diberi tugas dan kepercayaan yang cukup berat yaitu mengelola dan memanage kekayaan bangsa kita beri nama Danantara yaitu Daya Anagata Nusantara, Daya (artinya) kekuatan, energi. Anagata, masa depan. Jadi Danantara, harus menjaga dan mengelola kekuatan energi bangsa kita untuk masa depan demikian pentingnya Danantara,” ujar Prabowo di Menara Danantara, Rabu (11/3/2026).

Prabowo juga mengajak seluruh pihak untuk bersyukur atas perjalanan satu tahun Danantara. “Ini adalah ulang tahun Danantara yang pertama. Tentunya selalu kita bersyukur kita masih diberi kesehatan oleh Allah SWT Tuhan Maha Kuasa. Kita juga bersyukur atas segala berkat yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada bangsa dan negara kita,” kata Prabowo dalam sambutannya.

Presiden juga menyampaikan bahwa dirinya sebenarnya ingin memberikan pengarahan yang lebih komprehensif. Namun, karena waktunya berdekatan dengan azan magrib dan waktu berbuka puasa, ia memutuskan untuk melanjutkan arahannya setelah berbuka.

“Saya sebenarnya ingin menyampaikan suatu pengarahan yang cukup komprehensif tapi Saya khawatir nanti akan tabrakan dengan adzan maghrib dan buka puasa. Karena itu saya akan lanjutkan kalau begitu nanti adzan maghrib kita break dan kita bisa lanjutkan pengarahan saya di lantai satu sesudah apa sesudah batal,” katanya.

Danantara Siap Suntik Modal ke Manajer Investasi Global, Ini Tujuannya



Sebelumnya, CEO Rosan P. Roeslani juga menyampaikan sambutan dalam acara tersebut. Ia mengatakan bahwa meskipun satu tahun terasa singkat, perjalanan Danantara memiliki makna besar karena lembaga tersebut diberi mandat langsung oleh presiden untuk membangun sesuatu yang berdampak besar bagi masa depan Indonesia.

“Kami diberikan mandat, diberikan kepercayaan untuk menjadi bagian sejarah, sejarah yang pertama kali didirikan oleh Bapak Presiden langsung di Danantara ini untuk memberikan asas manfaat yang besar kepada seluruh rakyat Indonesia,” ujar Rosan.

Acara tasyakuran tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat kabinet, di antaranya Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudi, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan.

Kemudian, Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, serta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

JAKARTA - Pemerintah mencoba menyakinkan Moody's , setelah lembaga pemeringkat internasional itu memangkas outlook rating utang Indonesia. Dalam upaya tersebut, CEO Danantara Indonesia sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ( BKPM ), Rosan Roeslani melangsungkan pertemuan dengan jajaran Moody's Ratings, termasuk Chrissy Haslam di New York, Amerika Serikat, Rabu (25/2/2026).

Pertemuan ini digadang-gadang sebagai upaya pemerintah dalam memperkuat sentimen pasar setelah publikasi Moody's menimbulkan gejolak bursa di Indonesia. Moody’s Bikin IHSG Nyungsep, Purbaya: Mereka Salah Hitung



"(Pertemuan dengan Moody's) menjadi bagian penting dalam memperkuat pemahaman global terhadap arah kelembagaan Danantara serta fondasi ketahanan ekonomi Indonesia," kata Rosan dikutip dari unggahan akun resmi Instagram-nya, Kamis (26/2/2026).

Rosan menekankan soal Moody's sebagai lembaga pemeringkat global yang independen dalam memberikan outlook dan rating. Seturut itu, peringkat dan outlook yang dikeluarkan Moody's sering kali menjadi referensi utama investor internasional dalam menilai stabilitas makroekonomi, disiplin fiskal, dan kualitas tata kelola.

Rosan menitikberatkan penilaian Moody's akan stabilitas kondisi makro ekonomi Indonesia dalam kondisi baik-baik saja. Hal ini ditopang dari fundamental ekonomi yang baik dan sinergi lintas pemangku kepentingan.

"Moody's mencatat komitmen Indonesia menjaga stabilitas melalui sinergi Bank Indonesia, Kementerian Investasi, dan Danantara, dengan pengelolaan yang prudent, transparan, dan terukur, sebagai fondasi kepercayaan pasar global," ujar Rosan.

Sebelum sowan ke Moody's, Rosan sempat mengatakan bahwa pemerintah bakal sowan ke sejumlah lembaga pemeringkat internasional hingga institusi negara yang diyakini bisa berdampak baik bagi ekonomi nasional.

"Kami berdiskusi dengan Bapak Presiden. Jadi memang kalau kami lihat, banyak sekali sebetulnya kebijakan maupun policy-nya dari yang kami lakukan itu yang sangat-sangat positif. Tapi memang kami perlu melakukan sosialisasi (kondisi ekonomi RI) tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Nah, tentunya kepada pihak-pihak luar termasuk juga kepada rating agency dan yang lain-lain," urai Rosan kepada awak media di Wisma Danantara, Jumat (13/2/2026).

Untuk merealisasikan 'roadshow' kondisi ekonomi RI yang diinisiasi Danantara, Rosan bilang perlu ada tim khusus. Dia meminta keterlibatan Kementerian Perekonomian, Kementerian Keuangan hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Untuk mengabarkan bahwa pemerintah ini tetap melakukan reformasi di dalam kebijakan, regulasi soal meningkatkan investment climate di Indonesia," ujar Rosan.

Sejauh ini, kata Rosan, Danantara telah menerima peringkat dari lembaga pemeringkat nasional Pefindo, dengan hasil AAA untuk obligasi Patriot Bond. Juga, Danantara mendapatkan peringkat BBB stabil dari Fitch Rating.

LONDON - Presiden Prabowo Subianto melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya ke London, Inggris . Sebelumnya, Prabowo melakukan agenda penting di Washington DC, Amerika Serikat.

Di Washington DC, Presiden Prabowo menghadiri pertemuan perdana Board of Peace (BoP) pada Kamis (19/2/2026) waktu setempat. Dalam forum tersebut diumumkan bahwa Indonesia akan menjabat sebagai Wakil Komandan International Stabilization Force (ISF), pasukan stabilisasi Gaza.

Selain itu, Presiden Prabowo bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perjanjian dagang timbal balik atau Agreement on Reciprocal Trade antara Indonesia dan Amerika Serikat di Washington DC pada hari yang sama.

Setelah menyelesaikan agenda di Amerika Serikat, Presiden Prabowo bertolak ke London. Pada Senin (23/2/2026), Kepala Negara menyaksikan penandatanganan perjanjian kerangka kerja antara Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia (BPI Danantara ) dan Arm Limited.

Kepala Negara secara khusus menyaksikan penandatanganan tersebut sebagai bentuk perhatian besar pemerintah terhadap prospek kemajuan teknologi dan transformasi ekonomi Indonesia berbasis inovasi.

"Ini merupakan kerja sama Indonesia agar Indonesia bisa menguasai teknologi semikonduktor, dan Arm ini adalah salah satu perusahaan yang menguasai pasar semikonduktor terutama untuk dari segi desain. Jadi ini yang paling hulu daripada industri semikonduktor itu sendiri," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto dalam keterangannya.

Menurut Airlangga, Arm diketahui menguasai sekitar 96 persen teknologi chip untuk sektor otomotif global serta hampir 94 persen desain chip untuk pusat data dan kecerdasan buatan (artificial intelligence). Melalui kerja sama tersebut, Indonesia menargetkan percepatan penguasaan teknologi strategis yang selama ini menjadi fondasi berbagai inovasi digital modern.

"Dengan kerja sama ini diharapkan Indonesia bisa melakukan pelatihan terhadap 15 ribu engineers kita di dalam ekosistem Arm, agar mereka bisa menguasai teknologi chip design, dan rencana kerja samanya dilanjutkan kepada generasi selanjutnya dari semikonduktor atau chip, sehingga Indonesia mempunyai kemampuan di bidang semikonduktor dan desain," kata Airlangga.

Airlangga menambahkan bahwa kerja sama ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden Prabowo untuk memperkuat penguasaan teknologi nasional secara mandiri, melengkapi agenda besar pemerintah dalam membangun ketahanan pangan dan ketahanan energi nasional. "Ini yang leapfrog untuk di digital ekosistem," ujarnya.

Kemitraan strategis ini sekaligus menandai langkah Indonesia bertransformasi dari konsumen teknologi menjadi produsen bernilai tinggi dalam rantai pasok global.

Pemerintah memandang teknologi sebagai “turbocharger” bagi Indonesia untuk menjadi ekonomi papan atas dunia dengan menjembatani potensi besar sumber daya manusia dan kekayaan alam nasional dengan kebutuhan produktivitas tinggi menuju visi Indonesia Emas 2045.

JAKARTA - Chief Operational Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria menerangkan pemangkasan atau perampingan BUMN akan dirampungkan pada tahun 2026 ini. Dony menjelaskan, upaya yang akan ditempuh untuk melakukan perampingan jumlah perusahaan BUMN akan dilakukan dengan cara merger, hingha likuidasi sejumlah perusahaan.

"Kita sudah petakan. Pokoknya tahun ini kita harus selesai melakukan seluruh perampingan BUMN," ujar Dony usai menghadiri acara Indonesia Economic Outlook (IEO) 2026 di Auditorium Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2).

BUMN Bakal Dipangkas Jadi 200 Perusahaan, Ini Bocoran Pemerintah



Menurutnya, perampingan ratusan BUMN akan memberikan efisiensi lantaran adanya penyusutan jumlah direksi dan komisaris. Dony menegaskan, perampingan BUMN menjadi kesempatan dalam memperbaiki tata kelola BUMN menjadi lebih efisien dan berdaya saing.

"Supaya lebih efisien kan, kan banyak perusahaan kita yang tidak efisien, masih rugi, skalanya kecil-kecil," sambung Dony.

Menurutnya, transformasi dan reformasi ini merupakan strategi untuk meningkatkan kinerja BUMN ke depan. Ia optimistis pengusutan jumlah perusahaan BUMN akan meningkatkan kapitalisasi dan laba perseroan.

"(Kapitalisasi) tambah tinggi karena kan menjadi efisien, labanya meningkat, tentu kapitalisasinya menjadi lebih baik," lanjut Dony.

Telkom Mau Pangkas 60 Anak Usaha, Ada yang Ditutup hingga Dijual



Dony juga memastikan aksi konsolidasi maupun likuidasi BUMN tak akan berdampak terhadap para pekerja. Sebab perampingan para pekerja akan diserap oleh perusahaan yang melakukan merger atau spin off.

"Karyawannya tentu akan diabsorb di perusahaan-perusahaan hasil konsolidasi. Ini yang akan kita lakukan. Jangan tidak usah khawatir," sambung dia.

Diterangkan juga bahwa konsolidasi tak hanya dilakukan terhadap sektor asuransi, melainkan perusahaan reasuransi pelat merah seperti Nasional Reasuransi (NasRe), Tugu, Reasuransi Indonesia Utama (RIU). Dony menyampaikan perusahaan reasuransi BUMN pun tidak dalam kondisi dengan kinerja yang baik selama ini.

"Ini sedang kita tinjau, apakah likuidasi atau kita merger? Masih mampu atau tidak? Tapi kita ke depannya hanya punya satu perusahaan cukup, tapi kuat daripada kita punya banyak tapi kecil-kecil," pungkas Dony.

JAKARTA - Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara , Pandu Sjahrir menyatakan, bahwa 50% dana investasi akan dialihkan ke pasar saham dan obligasi (Bond).Dijelaskan bahwapemilihan pasar saham dan obligasi sebagai setengah bagian dari portofolio investasi Danantara bertujuan untuk menghadirkan aset yang likuid. Sehingga investasi yang dilakukan bisa cepat membawa keuntungan dan menambah pendapatan negara.

"Jadi kita bilang 50 persen akan public like investment. Jadi itu bagian dari strategic asset allocation. Itu bisa di Bond, bisa di public equity (pasar saham)," ujar Pandu saat ditemui usai acara Indonesia Economic Outlook 2026, di Wisma Danantara, Jumat (13/2/2026).

Prabowo Menuntut Return on Asset 7%, Kepala Danantara Bisa?



Pandu menjelaskan, Danantara secara selektif membidik emiten dengan fundamental bisnis yang kuat, arus kas yang sehat, valuasi yang menarik, serta likuiditas saham yang memadai. Strategi tersebut sejalan dengan pergeseran preferensi investor yang kembali menitikberatkan kualitas fundamental di tengah ketidakpastian global.

Ia juga menegaskan, bahwa perseroan tetap aktif berinvestasi dengan pendekatan berbasis fundamental dan jangka menengah hingga panjang. Bahkan Pandu sempat menyebut akan berinvestasi ke pasar saham setiap hari, sejalan dengan upaya pendalaman pasar yang tengah dilakukan oleh OJK dan SRO Bursa Efek Indonesia.

Moody's Revisi Outlook BUMN Jadi Negatif, Begini Sikap Danantara



Selain faktor fundamental, Danantara juga mencermati kualitas tata kelola perusahaan dan keterbukaan informasi sebagai bagian dari pertimbangan investasi. Pandu menekankan bahwa penguatan struktur pasar dan tata kelola menjadi prasyarat penting untuk memperdalam pasar dan menjaga kepercayaan investor.

"Yang penting kan masuk di public equity, itu kita harus perusahaan yang bagus, fundamental yang baik, valuasi yang baik dan juga liquid, harus liquid jadi kita bisa performa," pungkas.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberi Target Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk mencetak return on asset (ROA) minimal 7% pada 2026. Hal itu menyusul laporan awal kinerja yang disebut menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam arahannya, Presiden mengapresiasi capaian awal Danantara yang meski baru berdiri dan belum genap setahun beroperasi, telah membukukan hasil efisiensi dan reformasi yang diklaim mencapai empat kali lipat dibandingkan kinerja 2024. Namun Ia menegaskan, capaian tersebut harus terus ditingkatkan.

"Saya dapat laporan sementara ya, hasil daripada efisiensi saudara, reformasi, sudah melahirkan hasil empat kali lipat daripada tahun 2024. Ini luar biasa tapi harus terus dikejar. Saya menuntut return on asset ya 7 persen lah. Kenapa senyum? Kepala Danantara bisa?" kata Presiden dalam sambutannya pada acara Indonesia Economic Outlook 2026, di Wisma Danantara, Jumat (13/2/2026).

Moody's Revisi Outlook BUMN Jadi Negatif, Begini Sikap Danantara



Menurutnya penetapan target tinggi merupakan strategi untuk mendorong kinerja optimal. Ia bahkan menaikkan ekspektasi di atas target awal. "Kalau patok 5 persen nanti dapat 3 persen. Kalau patok 8 persen bisa 7 persen. Sekarang saya tingkatkan, harus bisa lebih dari 8 persen," ujarnya.

Presiden juga menekankan pentingnya mentalitas optimistis dalam mencapai target ambisius tersebut. Ia mengutip pesan Sukarno tentang pentingnya menetapkan cita-cita tinggi agar hasil yang diraih tetap maksimal meski tidak sepenuhnya tercapai.

Selain itu Ia mendorong jajaran pimpinan dan kementerian terkait menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung kinerja Danantara, seraya menekankan pentingnya keberanian menetapkan standar tinggi sebagai pendorong kinerja.

Target ROA tersebut menjadi indikator kunci yang akan digunakan pemerintah untuk mengukur efektivitas pengelolaan aset dan strategi investasi lembaga tersebut sepanjang 2026. Presiden berharap capaian tersebut tidak hanya meningkatkan nilai aset negara, tetapi juga memperkuat daya saing investasi nasional.

JAKARTA - Danantara merespons koreksi dari lembaga pemeringkat internasional, Moody's soal outlook sejumlah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN keuangan dan nonkeuangan, yang sebelumnya stabil menjadi negatif. Sebelumnya Moody's mengoreksi outlook lima bank Indonesia, dari level stabil menjadi negatif, dengan peringkat kredit tetap sama pada awal Februari 2026.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Sjahrir menitikberatkan tolok ukur untuk mengembalikan sentimen terletak pada keterpaduan komunikasi antara Danantara dengan kementerian teknis. Sejalan dengan itu, Pandu menekankan keselarasan komunikasi bertujuan meningkatkan kepercayaan lembaga pemeringkat.

“Poin Moody’s adalah soal komunikasi dan arahan. Mereka perlu kepastian. Itu tugas kami dan saya rasa semua unsur dari yang berkomunikasi ke luar itu ya harus satu suara,” ujar Pandu di Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Danantara, Moody's, dan Harga Kepastian

Pandu menerangkan, bahwa tindak lanjut terhadap catatan yang diberikan Moody’s tidak semata-mata dikerjakan secara internal oleh Danantara. Tahapan itu juga akan melibatkan koordinasi yang erat bersama Kementerian Keuangan serta sejumlah lembaga terkait lain guna memastikan profil risiko negara tetap terpelihara.

Ia menilai, sinyal yang datang dari lembaga pemeringkat global tersebut justru menjadi momentum positif agar otoritas di Indonesia mampu menyampaikan narasi yang selaras mengenai arah strategi ekonomi nasional.

Di sisi lain, keputusan Moody’s Ratings untuk merevisi prospek beberapa BUMN dipandang sebagai ujian awal bagi Danantara Indonesia dalam menunjukkan seberapa efektif tata kelola serta sinkronisasi kebijakan nasional yang dijalankan.

Moody’s Bikin IHSG Nyungsep, Purbaya: Mereka Salah Hitung



Tercatat sedikitnya ada tujuh entitas usaha yang terkena dampak, dengan lima di antaranya merupakan perusahaan milik negara yakni PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT Pertamina (Persero), PT Energi (PHE), dan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID.

Adapun, lima bank terdampak yang masuk penilaian Moody's adalah empat bank himbara, dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) dan satu bank swasta, PT Bank Central Asia Tbk (BBCA).

Pengamat Perbankan sekaligus Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Trioksa Siahaan menekankan, Good Corporate Governance (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan menjadi penting dalam isu koreksi outlook perbankan oleh Moody's. Ini karena bank merupakan lembaga intermediasi yang sangat bergantung pada kepercaya masyarakat.

"GCG di bank merupakan hal yang mutlak untuk dijalankan agar bisnis dapat tetap berkelanjutan, bila dijalankan dengan mengabaikan GCG dan kepercayaan masyarakat hilang maka tinggal menunggu waktunya saja untuk jatuh," kata Trioksa, Minggu (8/2/2026).

Perdana Wahyu Santosa

Profesor Ekonomi, Dekan FEB Universitas YARSI, Direktur Riset GREAT Institute, dan CEO SAN Scientific

Ada jenis “berita ekonomi” yang tidak meledak seperti skandal, tapi efeknya seperti bocor halus pada lambung kapal: pelan, lalu tiba-tiba terasa berat. Reuters melaporkan bahwa keputusan Moody’s menurunkan outlook kredit Indonesia dari stable ke negative (rating tetap Baa2, masih investment grade) termasuk kategori itu. Alasannya bukan semata angka pertumbuhan, melainkan soal yang lebih licin: prediktabilitas kebijakan dan tata kelola.

Dalam narasi Moody’s, pembentukan badan investasi baru—Danantara—ikut menjadi sumber tanda tanya terutama terkait dengan dari mana pendanaannya, bagaimana tata kelolanya, dan apa prioritas investasinya. Ini bukan tuduhan serampangan. Ini bisa jadi sinyal: pasar global mulai alergi pada area abu-abu, apalagi ketika mandatnya besar.

Namun jangan buru-buru menyimpulkan “fundamental ekonomi Indonesia rapuh”. Data juga berkata lain. Ekonomi 2025 tumbuh 5,11% (tertinggi dalam tiga tahun), didorong konsumsi rumah tangga dan investasi. Bank Indonesia juga menegaskan stabilitas sistem keuangan dan likuiditas tetap terjaga; inflasi pun masih terkendali (sekitar 2,9%) dalam kisaran sasaran. Jadi problemnya bukan otot ekonomi semata, melainkan “saraf koordinasi” kebijakan—bagaimana mesin besar ini dikemudikan dengan profesional.

Masalah Utama Apa?

1) Ketidakpastian kebijakan adalah “premi risiko”

Moody’s menyoroti pelemahan tata kelola dan menurunnya kepastian arah kebijakan. Di pasar, kalimat seperti itu diterjemahkan sederhana: biaya dana naik. Bukan hanya untuk pemerintah, tapi juga untuk BUMN besar, bank, dan obligasi jangka panjang—karena risiko negara mengalir ke risiko korporasi. Reuters mencatat tekanan pasar berlanjut: indeks saham melemah dan rupiah sempat menyentuh level terlemah sejak akhir Januari.

2) Danantara: mandat besar, kerangka belum “terbaca”

Moody’s menilai Danantara memunculkan ketidakpastian pendanaan dan tata kelola. Sebagian ringkasan pemberitaan menyebut mandat pengelolaan aset BUMN yang sangat besar (diestimasi >US$900 miliar, sekitar 60% PDB nominal 2025). Dalam dunia investor institusional, semakin besar mandat, semakin tinggi tuntutan: aturan main, pagar konflik kepentingan, standar pengungkapan, dan disiplin risiko.

3) Relasi Danantara–APBN: titik sensitif

Kekhawatiran yang sering muncul (dan ini yang perlu dipatahkan dengan desain kebijakan yang rapi) adalah: apakah Danantara akan menjadi “jalan pintas” pembiayaan ambisi pembangunan—misalnya dengan struktur yang membuat pasar menafsirkan beban fiskal terselubung? Di saat yang sama, wacana soal kerangka fiskal—termasuk pembicaraan mengenai batas defisit—ikut menambah persepsi ketidakpastian, meski pemerintah menegaskan komitmen pada disiplin fiskal.

Rekomendasi Strategik

1) “Bacaable governance”: bikin struktur yang mudah diaudit

Danantara perlu segera mempublikasikan kerangka tata kelola yang setara praktik sovereign investor: mandat investasi, batas risiko, kebijakan konflik kepentingan, proses pengadaan, dan pelaporan berkala—bukan sekadar press statement. Moody’s sendiri sejak awal menekankan bahwa implikasi kredit Danantara akan banyak ditentukan oleh tujuan kebijakan dan eksekusinya, terutama terhadap BUMN.

2) Pisahkan sumber dana, pisahkan risiko

Pasar butuh garis tebal: mana pembiayaan layanan publik lewat APBN, mana investasi komersial lewat Danantara. Jika ada penyertaan negara, tentu harus jelas bentuknya (equity/penugasan/ penjaminan), harganya, dan batas maksimalnya. Ini penting agar “risiko Danantara” tidak otomatis dibaca sebagai “risiko fiskal Indonesia”.

3) Kuatkan sinyal kredibel: disiplin fiskal dan independensi moneter

Moody’s menyinggung risiko pelebaran defisit dan isu yang menyentuh independensi kebijakan. Respons terbaik bukan debat, melainkan commitment device: aturan fiskal yang konsisten, komunikasi kebijakan yang rapi, dan bukti eksekusi. Bank Indonesia sudah memegang satu sisi narasi dengan menekankan stabilitas, inflasi yang terjaga, serta proyeksi transaksi berjalan yang rendah. Tinggal sisi fiskal dan tata kelola investasi institusional yang harus dibuat sama solidnya.

4) Validasi eksternal: audit, rating, dan pelaporan

Kabar baik ada juga yaitu Danantara Investment Management telah dinilai sebagai entitas terkait pemerintah oleh lembaga pemeringkat, dengan peringkat yang disejajarkan dengan sovereign dalam analisis Fitch. Ini bisa jadi jangkar kepercayaan—asal ditopang transparansi dan akuntabilitas nyata, bukan sekadar cap rating.

Penutup

Moody’s tidak sedang menyatakan ekonomi Indonesia lemah atau bermasalah; lembaga itu sedang mengingatkan bahwa ekonomi yang kuat bisa kehilangan momentum bila tata kelola kebijakan membuat investor menebak-nebak. Di sisi fundamental, Indonesia punya modal: pertumbuhan 2025 menguat, inflasi terkendali, stabilitas sistem keuangan dijaga bank sentral.

Maka PR-nya jelas: mengubah Danantara dari gagasan besar menjadi institusi yang “terbaca”, terukur, dan terawasi. Bila itu dilakukan—dengan disiplin fiskal yang tidak berubah-ubah—narasi pasar akan berbalik: dari “ketidakpastian pendanaan dan tata kelola” menjadi “inovasi kelembagaan yang memperdalam investasi nasional”. Dan itulah cara paling elegan untuk menjaga kredibilitas makroekonomi: bukan dengan menyangkal kekhawatiran, melainkan dengan mempersempit ruang abu-abu sampai habis.

JAKARTA - Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir mengatakan, Danantara secara selektif membidik emiten dengan fundamental bisnis yang kuat, arus kas yang sehat, valuasi yang menarik, serta likuiditas saham yang memadai.

Pandu mengutarakan, strategi tersebut sejalan dengan pergeseran preferensi investor yang kembali menitikberatkan kualitas fundamental di tengah ketidakpastian global. Ia menegaskan, bahwa perseroan tetap aktif berinvestasi dengan pendekatan berbasis fundamental dan jangka menengah hingga panjang.

"Sebagai market participant, Danantara Indonesia juga aktif berinvestasi di pasar dengan fokus pada perusahaan-perusahaan yang memiliki valuasi menarik, arus kas yang kuat, fundamental baik, serta likuiditas yang memadai," ujarnya dalam pernyataan resminya.

Danantara Bukan Tombol Ajaib, Mampukah Menahan Kejatuhan Pasar Modal?



Selain faktor fundamental, Danantara juga mencermati kualitas tata kelola perusahaan dan keterbukaan informasi sebagai bagian dari pertimbangan investasi. Pandu menekankan bahwa penguatan struktur pasar dan tata kelola menjadi prasyarat penting untuk memperdalam pasar dan menjaga kepercayaan investor.

Ia menjelaskan, tekanan pasar yang terjadi saat ini tidak hanya dialami Indonesia, tetapi juga dirasakan secara regional di Asia dan global. Dalam kondisi tersebut, pasar tengah menjalani proses rebalancing, di mana investor mulai kembali menimbang aspek fundamental, valuasi, dan kualitas bisnis emiten.

Menurut Pandu, saham-saham yang tetap diminati umumnya memiliki karakteristik tata kelola yang baik, keterbukaan informasi yang memadai, serta ketahanan kinerja terhadap siklus ekonomi. Dinamika tersebut tercermin dari pergerakan saham-saham unggulan yang menunjukkan penyesuaian harga secara rasional.

Saham-saham Rontok Berjamaah, Danantara Sebut Koreksi Alam



Sebagai pelaku pasar, Danantara Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus aktif berinvestasi secara selektif di pasar modal domestik. Perseroan tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia dan menilai valuasi aset-aset domestik masih menarik di tengah dinamika global.

Selain itu, Danantara juga mendukung percepatan penguatan struktur pasar bersama para pemangku kepentingan, dengan fokus pada peningkatan transparansi dan tata kelola. Pendalaman teknis dan kejelasan implementasi reformasi dinilai penting untuk memastikan penguatan pasar berjalan secara terukur dan berkelanjutan.

Pandu menambahkan, respons cepat dan serius dari regulator serta penyelenggara pasar pasca dinamika pekan lalu menjadi sinyal positif bagi kepercayaan investor. Sejalan dengan itu, Danantara Indonesia terus berkoordinasi dengan MSCI, Self-Regulatory Organizations (SRO), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna mendukung penguatan pasar modal Indonesia ke depan.

JAKARTA - Nama Danantara muncul sebagai harapan baru, ketika Sovereign wealth fund Indonesia itu dianggap bisa masuk pasar, membeli saham, dan menahan kejatuhan IHSG . Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik, UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menerangkan, secara jangka pendek, hal itu memang terlihat menjanjikan.

Namun menurutnya pasar global tidak melihatnya sesederhana itu. Pertanyaan mereka bukan apakah Danantara punya uang, tetapi bagaimana Danantara dikelola. Apakah mandirinya jelas? apakah keputusannya profesional, apakah tidak ada tekanan politik.

BEI dan MSCI Gelar Rapat Online Sore Ini, Danantara Ikut Nonton



"Jika pertanyaan ini belum terjawab, maka kehadiran Danantara justru berisiko dibaca sebagai campur tangan negara yang tidak transparan. Bagi investor global itu bukan penenang, melainkan lampu kuning tambahan," ungkap Achmad Nur Hidayat di Jakarta dalam keterangannya dikutip, Selasa (3/2/2026).

Sementara itu Ia menyoroti wacana penenangan pasar terkait rencana menaikkan porsi investasi saham dana pensiun dan asuransi dari sekitar 8% menjadi 20% yang menurutnya justru menjadi bagian paling sensitif. Terangnya, kebijakan itu terlihat logis di atas kertas.

Dimana dana besar masuk pasar, tekanan jual berkurang, dan pada akhirnya IHSG tertahan. Namun terang Achmad Nur Hidayat bahwa, logika pasar tidak boleh mengalahkan logika perlindungan publik. Saham-saham Rontok Berjamaah, Danantara Sebut Koreksi Alam



"Dana pensiun dan asuransi bukan dana spekulatif. Itu adalah uang hari tua buruh, pegawai, dan masyarakat luas. Mendorong mereka masuk lebih dalam ke pasar saham yang sedang bergejolak sama dengan memindahkan risiko pasar ke tabungan masa depan rakyat," bebernya.

Ketika IHSG bisa turun lebih dari 5% hanya dalam setengah hari perdagangan, maka risiko itu nyata. Jika kerugian terjadi, siapa yang menanggung? "Bukan negara. Bukan pembuat kebijakan. Yang menanggung adalah peserta dana pensiun dan pemegang polis," ucapnya memberikan catatan.

Ekonom Achmad Nur Hidayat mengingatkan, potensi munculnya contagion. Dimana ketika masyarakat mulai khawatir nilai dana pensiun dan asuransinya tergerus, krisis kepercayaan bisa menjalar ke sektor lain. Alih alih menjadi penyangga, dana pensiun dan asuransi justru bisa menjadi korban berikutnya.

Mengapa Pasar Tetap Menjual

Pergerakan bursa saham Indonesia pada Senin pagi kemarin, dinilai menyampaikan pesannya dengan jujur. Penurunan IHSG ke sekitar 7.884 adalah bentuk ketidakpercayaan, bukan perlawanan.

"Investor masih menunggu bukti. Bukan janji reformasi, tetapi tindakan. Bukan wacana penegakan aturan, tetapi penegakan yang terlihat. Bukan rencana jangka panjang, tetapi langkah konkret yang bisa diverifikasi," ungkapnya menekankan.

Terang dia, pasar saham diyakini akan tetap berhati-hati, dan dalam bahasa pasar, kehati hatian sering berarti menjual. Di sisi lain tentang bagaimana respons pemerintah, baginya fase berikutnya menuntut keberanian lebih besar.

"Reformasi pasar modal harus benar benar menyentuh akar masalah, meski itu tidak populer dan menyentuh kepentingan besar. Ini cerita tentang kepercayaan. Negara sudah hadir, itu benar. Tetapi pasar menuntut lebih dari kehadiran. Pasar menuntut kepastian bahwa aturan adil, data bersih, dan risiko tidak dialihkan ke rakyat," jelasnya.

"Jika itu bisa dijawab, IHSG akan pulih dengan sendirinya. Jika tidak, setiap penenangan hanya akan menjadi jeda singkat sebelum penurunan berikutnya. Dan yang paling berbahaya, yang jatuh bukan hanya indeks, tetapi rasa aman masyarakat atas masa depan keuangan mereka," bebernya.