Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan terdapat kenaikan klaim terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap BPJS Ketenagakerjaan pada Maret 2026.

Ia menyatakan fenomena PHK memang dapat berdampak pada peningkatan pembayaran manfaat di BPJS Ketenagakerjaan, khususnya pada program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

"Secara tahunan (year on year/yoy), pada Maret 2026 tercatat klaim JHT meningkat sebesar Rp1,85 triliun atau 14,1 persen, yang didorong oleh kenaikan frekuensi klaim terkait PHK," tutur Ogi Prastomiyono dalam jawaban tertulis yang disampaikan di Jakarta, Sabtu (16/5) mengutip Antara.

Klaim JKP turut mengalami peningkatan signifikan sebesar 91 persen yoy, antara lain dipengaruhi oleh relaksasi persyaratan klaim serta peningkatan manfaat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Untuk menjaga keberlanjutan pembayaran manfaat, OJK pun mendorong pengelolaan program asuransi yang prudent dan adaptif, salah satunya dapat melalui evaluasi berkala terhadap desain program dan manfaat agar tetap selaras dengan kondisi ekonomi dan profil risiko peserta.

"Dengan pendekatan tersebut, diharapkan keseimbangan antara kecukupan manfaat bagi peserta dan keberlanjutan dana jaminan sosial tetap dapat terjaga dalam jangka panjang," kata Ogi.

[Gambas:Youtube]

Ia menyatakan bahwa fenomena PHK perlu menjadi perhatian bagi industri asuransi karena dapat berdampak pada kualitas aset dan pertumbuhan premi, terutama pada lini usaha asuransi kredit maupun asuransi jiwa kredit.

Ia menuturkan, jika terkena PHK, masyarakat cenderung memprioritaskan kebutuhan pokok sehingga polis asuransi berisiko lapse (non-aktif), sementara di sisi lain risiko pada asuransi kredit meningkat karena potensi gagal bayar debitur.

Hal tersebut dapat menimbulkan tekanan pada rasio klaim dan solvabilitas perusahaan apabila tidak diantisipasi dengan baik.

"Pada asuransi jiwa kredit, meskipun risiko yang dijamin utamanya adalah kematian atau cacat tetap total, kondisi ekonomi yang memburuk akibat PHK juga dapat berkontribusi secara tidak langsung terhadap peningkatan klaim, misalnya melalui faktor kesehatan atau tekanan psikososial," ujar Ogi.

Untuk mengantisipasi agar rasio klaim tetap terjaga, ia pun meminta perusahaan asuransi agar memperkuat manajemen risiko secara menyeluruh.

Langkah yang dapat dilakukan, menurut dia, antara lain memperketat proses underwriting terutama pada sektor-sektor yang rentan PHK, melakukan penyesuaian premi agar sesuai dengan profil risiko terkini, serta memastikan adanya skema risk sharing (pembagian risiko) dengan perbankan agar penyaluran kredit tetap prudent.

"Selain itu, penguatan proses verifikasi klaim dan evidence of insurability juga penting untuk memitigasi potensi moral hazard, disertai dengan peningkatan integrasi data dengan perbankan agar pemantauan kualitas kredit debitur dapat dilakukan secara lebih dini dan akurat," ucap Ogi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menekan biaya kesehatan yang dibayarkan secara mandiri oleh masyarakat (out of pocket) yang mencapai Rp175 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah terkait rencana tersebut.

Saat ini, jumlah masyarakat yang masih membayar biaya kesehatan secara mandiri mencapai 28,8 persen.

"Masyarakat yang belum menggunakan produk untuk program kesehatan, baik BPJS maupun asuransi kesehatan, itu yang mirip komersial itu, masih cukup besar ada 28,8 persen dari total pembelanjaan kesehatan itu masih bayar pakai uang sendiri atau disebut dengan out of pocket, ya," ujar Ogi kepada wartawan usai acara PPDP Dissemination Day 2026 di Ballroom Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta Selatan, Senin (13/4).

"Itu 28,8 persen itu jumlahnya itu Rp175 triliun. Nah itu yang kita mau turunkan," tambahnya.

Ogi pun mengatakan kontribusi asuransi kesehatan komersial terhadap total belanja kesehatan nasional masih relatif kecil, yaitu sebesar 5 persen.

Karenanya, OJK bersama Kementerian Kesehatan sedang memperbaiki efisiensi dan manfaat produk asuransi agar lebih menarik di mata masyarakat.

"Mereka melihat, apa untung ruginya? Bagaimana prosesnya lebih efisien? Lebih baik? dan sebagainya. Tapi 28,8 persen itu sangat besar ya. Kita mesti geser ke asuransi komersial yang saat ini masih 5 persen dari total belanja kesehatan nasional. Nah itu kita mau tingkatkan, kita sekarang bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan," terang Ogi.

Kemudian, OJK juga berencana mendorong asuransi properti, termasuk program pembangunan 3 juta rumah. Ogi menyampaikan program tersebut mempunyai tenor panjang sampai 20 tahun sehingga memerlukan mitigasi atas risiko, seperti meninggal dunia bagi debitur, gempa bumi, kebakaran, dan banjir.

Meski begitu, Ogi menegaskan OJK masih membahas opsi terkait skema pembiayaan preminya. Ia menyebutkan membuka opsi subsidi pemerintah dan skema blended dalam fasilitas pembiayaan perumahan rakyat.

"Masalah teknisnya sekarang kita bicarakan, apakah itu premi itu ditanggung oleh pemerintah, memberikan subsidi atau itu blended di dalam program pemberian fasilitas rumah rakyat," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong perusahaan asuransi dan dana pensiun (dapen) untuk bisa memperluas investasi ke berbagai instrumen pasar modal Indonesia.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan pihaknya sedang berdiskusi dengan sejumlah perusahaan pengelola aset (asset management) untuk menyediakan produk investasi di pasar modal yang berisiko rendah dengan tingkat bunga tetap atau guaranteed return.

Ogi menegaskan instrumen investasi dengan guaranteed return membantu perusahaan asuransi dan dapen dalam mengelola risiko secara terukur.

"Kami sedang berdiskusi dengan para pihak ya, termasuk dari asset management. Apakah bisa menerbitkan suatu produk ke investasi di pasar modal yang memberikan guarantee return bagi asuransi, khususnya untuk dapen ya. Supaya mitigasinya dapat diidentifikasi dan dimitigasi dengan lebih baik," ujar Ogi kepada wartawan usai acara PPDP Dissemination Day 2026 di Ballroom Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta Selatan, Senin (13/4).

Ia pun mengatakan instrumen tersebut dapat diimplementasikan seperti instrumen EFT berbasis emas untuk pasar modal yang telah diterbitkan OJK sebelumnya. Ogi menilai instrumen tersebut dapat menjadi alternatif investasi perusahaan asuransi dan dapen di pasar modal.

"Reksadana berbasiskan emas itu sudah diterbitkan dan itu akan muncul produk-produk untuk ETF berbasis emas yang dapat dibeli oleh asuransi maupun dana pensiun. Sehingga investasi alokasi dana pensiun itu dan dapen dan asuransi, itu juga bisa masuk ke pasar modal karena memiliki return alternatif yang cukup baik," ujar Ogi.

Dalam kesempatan sama, Ogi juga mengungkapkan dana kelolaan asuransi dan dana pensiun di Indonesia masih relatif rendah, yakni sekitar 6 persen.

Padahal, asuransi dan dana pensiun di negara maju lain mempunyai akumulasi dana kelolaan yang sangat besar dan jangka panjang, yakni di atas Produk Domestik Bruto (PDB) negara masing-masing.

"Di beberapa negara akumulasi dana itu sudah lebih dari PDB negara masing-masing, sehingga dana pensiun dan asuransi itu justru berkontribusi untuk pendanaan di ekonomi di sektor keuangan. Di kita itu relatif masih rendah, ya itu masih sekitar 6 persen," terangnya.

Ogi menjelaskan apabila ingin meningkatkan kontribusi aset terhadap ekonomi (PDB), maka pertumbuhan aset asuransi dan dana pensiun harus lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, yakni sebesar 5,1 persen.

"Kalau ekonomi Indonesia tumbuh 5,1 persen, ya asuransi dan dana pensiun asetnya harus tumbuh dari situ," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Sejumlah pejabat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengundurkan diri bersamaan pada Jumat (30/1), imbas Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok selama dua hari beruntun.

Beberapa nama tersebut adalah Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK, Mahendra Siregar dan Wakil Ketua DK OJK sebagai Ketua Komite Etik Merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara.

Selain Mahendra, pejabat OJK lainnya kompak mengundurkan diri. Dia adalah Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (KE PMDK) Inarno Djajadi.

Pejabat OJK lainnya adalah Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (DKTK) I. B. Aditya Jayaantara.

Pengunduran diri tersebut menyusul langkah Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman yang lebih dulu mengundurkan diri dari jabatannya, Jumat (30/1) Pagi.

"Mahendra Siregar menyatakan bahwa pengunduran dirinya bersama KE PMDK dan DKTK merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan yang diperlukan," tulis keterangan resmi OJK, Jumat (30/1) malam.

OJK menegaskan bahwa proses pengunduran diri ini tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional.

Pengunduran diri pejabat OJK telah disampaikan secara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan diproses lebih lanjut sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana telah diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Lalu siapa yang masih tersisa di OJK?

Melansir laman OJK, usai Ketua DK, Wakil Ketua DK dan pejabat OJK lainnya mundur, jajaran Dewan Komisioner tersisa di otoritas tersebut di antaranya:

1. Dian Ediana Rae selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan2. Ogi Prastomiyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun3. Friderica Widyasari Dewi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen4. Sophia Issabella Watimena sebagai Ketua Dewan Audit5. Agusman selaku Kepala Eksekutif Pengawan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaha Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya6. Hasan Fawzi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto7. Juda Agung sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK Ex-Officio Bank Indonesia8. Thomas A.M Djiwandono selaku Anggota Dewan Komisioner OJK Ex-Officio Kementerian Keuangan

Apa penyebab mundurnya pejabat OJK?

Mundurnya para pejabat OJK dan BEI merupakan imbas anjloknya IHSG pada Rabu (28/1) dan Kamis (29/1) hingga 8 persen. Badai itu muncul setelah MSCI mengumumkan pembekuan sementara perlakuan indeks untuk saham-saham Indonesia.

Kebijakan itu mencakup pembekuan seluruh kenaikan bobot saham Indonesia, penghentian penambahan saham baru ke dalam indeks MSCI, serta tidak adanya kenaikan kelas saham di seluruh segmen indeks.

Efeknya, IHSG anjlok selama dua terakhir hingga menyebabkan penghentian perdagangan sementara (trading halt)

Pada perdagangan Jumat (30/1) sore, IHSG ditutup di level 8.329 menguat 97,40 poin atau naik 1,18 persen dari perdagangan sebelumnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat klaim asuransi kesehatan meningkat pada 2025, saat wabah superflu merebak.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan lonjakan klaim tersebut tidak ekstrem, tetapi perlu dikelola secara hati-hati oleh industri asuransi.

"OJK mencermati perkembangan klaim asuransi kesehatan seiring dengan meningkatnya perhatian publik terhadap wabah superflu," kata Ogi dalam konferensi pers virtual RDKB Desember 2025, Jumat lalu (9/1).

Per November 2025, OJK mencatat klaim asuransi kesehatan pada asuransi jiwa meningkat 11,20 persen secara tahunan (yoy) menjadi Rp22,10 triliun.

Sementara itu, klaim asuransi kesehatan pada asuransi umum meningkat 24,78 persen secara tahunan (yoy) menjadi Rp7,83 triliun.

"Dari sisi rasio klaim, lini usaha kesehatan mencatat rasio klaim sebesar 71,66 persen pada asuransi jiwa, dan 86,52 persen pada asuransi umum," imbuh Ogi.

OJK terus memantau perkembangan ini dan mendorong perusahaan asuransi untuk memperkuat manajemen risiko, kecukupan pencadangan, serta menjaga kualitas layanan kepada pemegang polis agar kinerja industri tetap terjaga secara berkelanjutan.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Mahendra Siregar dan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu mendatangi kantor Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Jumat (23/1) siang.

Usai pertemuan, Mahendra mengatakan pertemuan kali ini adalah rapat koordinasi yang memang rutin dilakukan sebagai anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

"Koordinasi saja karena ini kan yang rapat reguler tiga bulanan ya. Ini laporan rutin perkembangan terakhir, lalu bagaimana langkah-langkah yang akan kita lakukan di tahun yang baru ini untuk terkoordinasi dan bersinergi lebih baik lah," ujar Mahendra di Kantor Kemenkeu.

Mahendra menekankan tidak ada pembahasan spesifik dalam rapat kali ini, termasuk pencalonan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono (Tommy) sebagai salah satu kandidat Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) menggantikan Juda Agung yang resmi mengundurkan diri.

"Semua secara umum. Jadi enggak, enggak ada isu spesifik, tapi lebih menyeluruh aja di masing-masing, dari fiskal, moneter, lalu kemudian kami sektor keuangan," jelasnya.

Terkait dengan kondisi rupiah yang sempat sangat terdepresiasi hampir menyentuh Rp17 ribu per dolar AS, Mahendra mengakui memang menjadi salah satu pembahasan. Di mana, kebijakan BI sudah sangat baik dan akan terus didukung untuk dilanjutkan.

"Langkah-langkah yang dilakukan Bank Indonesia saya rasa memang sudah dilakukan dengan baik dan untuk dilanjutkan. Tidak ada yang spesifik terkait dengan apa, hal baru dalam hal itu, tapi lebih mengoptimalkan apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia," pungkasnya.

Adapun dalam pertemuan ini, Mahendra didampingi oleh Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura OJK Agusman; Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari; dan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Ogi Prastomiyono.

Lalu, Perry didampingi oleh Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti, Deputi Gubernur Aida S Budiman, hingga Deputi Gubernur Filianingsih Hendarta.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkirakan klaim asuransi akibat banjir-tanah longsor di sejumlah wilayah di Sumatra mencapai Rp967 miliar.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono merinci potensi klaim asuransi kerusakan properti mencapai Rp492 miliar, kerusakan kendaraan bermotor Rp74,5 miliar, dan eksposur asuransi barang milik negara mencapai Rp400 miliar.

"Sementara untuk asuransi jiwa sampai dengan ini masih terus dilakukan pemantauan," kata Ogi dalam konferensi pers hasil RDK OJK, Kamis (11/12).

Ogi mengatakan potensi klaim itu diperoleh dari 39 perusahaan asuransi. Ia mengatakan angka itu masih bersifat sementara dan bisa berubah seiring pendataan di lapangan.

Ia mengatakan bencana alam di Sumatera tentu menambah beban klaim industri asuransi. Namun, industri asuransi telah mempersiapkan diri melalui proteksi reasuransi untuk risiko bencana dan pengelolaan permodalan yang pada umumnya masih di atas ketentuan minimum.

"OJK juga meminta industri melakukan stress test untuk memastikan bahwa kinerja keuangan dan operasional industri asuransi tetap terjaga sekaligus memastikan hak pemegang polis tetap dipenuhi," katanya.

Banjir bandang dan tanah longsor sudah hampir tiga pekan melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan jumlah korban dunia akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor bertambah menjadi 969 orang per Rabu (10/12).

Secara rinci, di wilayah Aceh dilaporkan sebanyak 391 jiwa, di Sumut sebanyak 340 jiwa dan di Sumbar sebanyak 238 jiwa.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal memangkas masa tunggu klaim asuransi untuk penyakit kritis, kronis hingga khusus menjadi paling lama enam bulan sejak polis aktif.

Ketentuan itu akan dituangkan dalam Peraturan OJK (POJK) tentang Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan yang akan menggantikan ketentuan dalam Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 7 Tahun 2025.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan aturan baru ini tinggal menunggu tanda tangan menteri hukum untuk segera dirilis dan akan berlaku mulai 1 Januari 2026.

"Untuk manfaat penyakit kritis, kronis, dan atau khusus yang dinyatakan dengan jelas dalam polis, itu masa tunggunya 6 bulan. Jadi, 6 bulan baru bisa mengajukan klaim untuk yang kritis, kronis, dan khusus," ujar Ogi dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (4/12).

Masa tunggu itu lebih pendek dari aturan saat ini di mana maksimal masa tunggu 12 bulan sejak polis aktif.

"Kita memajukan bahwa ini perlu lebih cepat karena rata-rata produk itu 12 bulan. Jadi, kalau itu 12 bulan, masa tunggunya ya dia hanya membayar premi tapi tidak bisa memberikan manfaat. Jadi kita setelah diskusi lebih lanjut, kita menetapkan 6 bulan sebagai masa tunggu untuk klaim yang penyakit kritis atau kronis," terangnya.

Namun, Ogi menyebutkan kebijakan ini hanya berlaku untuk periode pertanggungan pertama kali. Apabila dilakukan perpanjangan, maka bisa langsung otomatis mengklaim.

"Artinya masa tunggu, kalau itu diperpanjang, maka tidak lagi perlu masa tunggu lagi. Jadi sudah bisa langsung menjadi efektif untuk produk asuransi dimaksudnya," jelasnya.

Sementara, untuk periode menunggu penyakit umum paling lama 30 hari. Namun, masa tunggu bisa lebih cepat, tergantung pada perjanjian yang disepakati antara pemegang polis dengan perusahaan.

Tak hanya itu, OJK juga akan mengatur perusahaan hanya boleh melakukan perubahan harga (repricing) premi sekali saja dalam setahun. Perubahan harus berdasarkan riwayat klaim, peningkatan risiko, dan tingkat inflasi.

"Apakah perusahaan asuransi boleh melakukan repricing, perubahan harga premi di setiap saat? Ini kami atur bahwa itu tidak bisa. Jadi, kalau kontrak sudah berjalan, sekurang-kurangnya setahun, itu harus tetap berlaku dan repricing baru berlaku pada saat kontrak itu diperbarui atau berakhir," pungkas Ogi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan pemegang polis asuransi kesehatan swasta untuk ikut menanggung biaya tertentu dari total pengajuan klaim maksimal 5 persen mulai 2026.

Hal ini tertuang  dalam Peraturan OJK (POJK) tentang Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan yang akan menggantikan ketentuan dalam Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 7 Tahun 2025.

"Perusahaan asuransi dapat menawarkan produk dengan fitur risk sharing (co-payment) dengan kriteria, bahwa risiko yang ditanggung pemegang polis atau co-payment itu sebesar 5 persen dari total pengajuan klaim. Dengan batas maksimum untuk rawat jalan Rp300 ribu per pengajuan klaim dan rawat inap Rp3 juta per pengajuan klaim," ujar Ketua DK OJK Mahendra Siregar dalam Rapat Komisi XI DPR RI, Kamis (4/12).

Kendati, sejumlah kebijakan yang ada di POJK lama akan tetap ada. Misalnya, perusahaan asuransi tetap wajib untuk menyediakan produk tanpa fitur risk sharing.

"Perusahaan asuransi yang menawarkan produk asuransi kesehatan wajib menawarkan produk tanpa risk sharing," katanya.

Selain itu, OJK juga mengatur mengenai jumlah tertentu (deductible) tahunan sepanjang disepakati antara perusahaan dan pemegang polis. Deductible adalah biaya yang harus dibayar sendiri oleh pemegang polis terlebih dahulu sebelum manfaat asuransi mulai berlaku.

"Dengan begitu, masyarakat tetap memiliki pilihan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya," imbuhnya.

Mahendra mengatakan alasan mengatur pembagian risiko (risk sharing) ini demi penguatan ekosistem asuransi kesehatan di Indonesia dan peningkatan kualitas kesehatan yang diterima masyarakat.

"Prinsip ini dilakukan tidak dimaksudkan untuk memindahkan beban biaya kepada pemegang polis, tapi justru memastikan bahwa penggunaan layanan kesehatan berjalan tepat, terukur, dan tidak berlebihan sehingga berkelanjutan.," terangnya.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menekankan kebijakan pembagian risiko ini hanya berlaku untuk pemegang polis asuransi swasta.

"Ini tidak berlaku untuk BPJS Kesehatan, ini hanya berlaku untuk asuransi komersial, asuransi swasta," kata Ogi.

Lebih lanjut, Ogi mengatakan aturan asuransi baru ini akan berlaku mulai 1 Januari 2026. Saat ini, POJK tengah menunggu tandatangan dari Kementerian Hukum.

"Kami berharap bahwa proses di Kementerian Hukum bisa berjalan cepat, harmonisasinya, tinggal menunggu hari-hari terakhir di Desember ini sehingga 1 Januari 2026 POJK-nya sudah efektif bisa dijalankan," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong industri asuransi terlibat dalam berbagai program pemerintah dengan tetap memperhatikan kapasitas risiko yang ada.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono kala menanggapi soal produk asuransi untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“OJK mendorong agar industri asuransi dapat terlibat dalam berbagai program pemerintah dengan tetap memperhatikan kapasitas risiko dan prinsip keberlanjutan,” tuturnya dalam lembar jawaban RDK September 2025, dikutip pada Rabu (5/11/2025).

Menurutnya, industri asuransi siap mendukung program pemerintah apabila dilibatkan melalui penyediaan perlindungan risiko yang efektif dan sesuai kebutuhan.

Berdasarkan catatan Bisnis, Ogi sempat menjelaskan bahwa asosiasi telah mengidentifikasi beberapa risiko yang berpotensi terjadi pada penyelenggaraan program MBG, mulai dari tahap penyediaan bahan baku, pengolahan, sampai pendistribusian kepada konsumen.

"Telah diidentifikasi beberapa risiko yang mungkin bisa didukung asuransi, yaitu risiko keracunan bagi para penerima MBG, anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui," kata Ogi dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK.

Selain itu, risiko yang juga diidentifikasi antara lain adalah risiko kecelakaan bagi para pihak yang menyelenggarakan program MBG, mulai dari Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) hingga Satuan Pelayan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dia memastikan besaran premi untuk asuransi MBG ini tidak terlalu besar sehingga proteksi atas risiko program MBG bisa berjalan sesuai harapan.

"Karena ini menyeluruh, mungkin tidak terlalu besar sehingga bisa memenuhi harapan bagi risiko-risiko untuk keracunan makanan atau kecelakaan kerja," tuturnya.

Teranyar, Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Iwan Pasila menyebut saat rencana produk itu masih dalam posisi proposal awal.

“Iya [masih proposal awal], cuma kan memang pertanyaan pemerintah juga bagaimanacover-nya asuransinya, apa yang mau di-coveritu kan penting gitu, ya,” katanya seusai forum Insurance Industry Dialogue yang diselenggarakan Indonesia Re di Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Sebab demikian, pihaknya pun masih belum mengetahui bagaimana mekanisme yang akan diberlakukan dalam produk asuransi MBG itu, termasuk perusahaan mana yang akan menjamin itu.

“Belum tahu juga itu kayak bagaimana, tapi memang kalau dari sisi kita, kita melihatnya harusnya itu ekosistem, ya. Jadi, harus ada nilai tambahnya asuransi. Jadi, enggak boleh hanya sekadar dapat premi gitu, kan. Apa tuh nilai tambahnya di situ? Itu kita pengen dorong gitu,” jelasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan opsi merger bagi perusahaan asuransi umum yang belum mampu memenuhi ketentuan ekuitas minimum sebesar Rp 250 miliar. Ketentuan itu berbatas akhir pada pengujung 2026.

“Jadi ada skenario pencapaian itu (ekuitas minimum), bisa dengan merger saja, tidak harga mati,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono, di sela puncak Hari Asuransi di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (18/10/2025).

Menurut Ogi, skema ini serupa dengan kebijakan di sektor perbankan melalui Kelompok Usaha Bank (KUB), di mana lembaga keuangan yang belum memenuhi modal inti minimum dapat bergabung dengan entitas yang lebih besar. Di sektor asuransi, pola ini disebut Kelompok Usaha Perusahaan Asuransi (KUPA).

Selain merger, perusahaan juga dapat menempuh opsi transfer portofolio ke perusahaan asuransi lain.

Untuk memenuhi ekuitas minimum, Ogi menyarankan perusahaan memperkuat modal melalui tambahan penyertaan, tidak membagikan dividen, atau kombinasi keduanya. “Jika pemegang saham tidak kuat, bisa ajak mitra lain. Kalau tidak kuat lewat KUPA, bisa merger atau transfer portofolio. Jadi, caranya banyak,” ujarnya.

Ketentuan ekuitas minimum tersebut diatur dalam Peraturan OJK Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi. Regulasi itu menetapkan batas ekuitas minimal sebesar Rp 250 miliar untuk asuransi umum konvensional dan Rp 100 miliar untuk asuransi syariah, dengan tenggat waktu pemenuhan hingga 31 Desember 2026.

Ogi menambahkan, pihaknya telah menerima aspirasi dari pelaku industri asuransi melalui Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) di sela forum Indonesia Rendezvous di Bali. Beberapa perusahaan asuransi diperkirakan belum dapat memenuhi ekuitas minimum tersebut.

Menurutnya, regulator dapat menerapkan dua mekanisme kebijakan, yakni diskresi atau relaksasi. Diskresi hanya dapat diputuskan melalui rapat Dewan Komisioner OJK, sementara relaksasi dapat diberikan kepada satu atau dua perusahaan dengan batas waktu maksimal satu tahun.

“Relaksasi dilakukan dengan menyusun rencana aksi yang disetujui direksi dan pemegang saham untuk memenuhi ekuitas minimum,” kata Ogi.

Berdasarkan data AAUI, dari 71 perusahaan asuransi umum, terdapat 19 perusahaan yang diperkirakan belum mampu memenuhi ekuitas minimum. Sementara 52 perusahaan lainnya telah memenuhi ketentuan tersebut.

Untuk sektor reasuransi, dari total delapan perusahaan, tujuh di antaranya diperkirakan telah memenuhi ekuitas minimum sebesar Rp 500 miliar, sementara satu perusahaan masih belum dapat memenuhi ketentuan hingga akhir 2026.

“Tujuan peningkatan ekuitas ini adalah memperkuat kapasitas industri perasuransian yang saat ini masih relatif kecil, agar lebih mampu menyerap risiko di masa depan,” ujar Ogi.