Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan Indonesia mencapai swasembada pangan dengan impor hanya sekitar 5 persen dari total kebutuhan konsumsi 11 komoditas strategis guna menjaga ketahanan dan stabilitas pasokan nasional.

"Definisi yang kita sepakati swasembada pangan (tercapai) adalah maksimal impor 10 persen, ini kita (impor hanya) 5 persen," kata Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam pernyataan di Jakarta, Sabtu.

Ia menjelaskan tentang indikator swasembada pangan yang telah dicapai Indonesia dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Impor pangan pokok strategis untuk kebutuhan konsumsi dalam kalkulasinya hanya sekitar 5 persen saja. Hal itu tidak melampaui definisi swasembada dari The Food and Agriculture Organization (FAO).

"Apa itu swasembada pangan? Ini 11 komoditas, yang merah ini (impor), kurang lebih 3,5 juta ton. Total produksi kita 73 juta ton. Kalau 3,5 juta ton dibagi (73 juta ton), itu 4,8 persen," jelasnya.

"(Lalu) kalau (impor) ini dibagi dengan kebutuhan (68 juta ton), itu 5 persen lebih sedikit. Definisi yang kita sepakati, swasembada pangan adalah maksimal impor 10 persen, ini konsensus FAO, dan kita 5 persen," tambah Amran.

Lebih lanjut dia menyebutkan total impor tiga pangan pokok strategis 3,5 juta ton terdiri dari kedelai 2,6 juta ton, bawang putih 600 ribu ton, dan daging ruminansia 350 ribu ton. Sementara kebutuhan konsumsi untuk 11 pangan pokok selama setahun mencapai 68,7 juta ton.

"Hasil perbandingan keduanya pun diperoleh 5,1 persen," ujarnya.

Adapun 11 pangan pokok itu adalah beras, jagung pakan, cabai rawit, cabai besar, daging ayam, telur ayam, bawang merah, gula konsumsi, kedelai, bawang putih, dan daging sapi/kerbau. Dari segi produksi dalam negeri, 11 komoditas tersebut dapat mencapai hingga 73,7 juta ton selama setahun.

"Jadi swasembada pangan, ketahanan pangan, kemandirian pangan dalam waktu yang bersamaan, hari ini selesai. Pangan sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 125 tahun 2022, itu ada 11 komoditas, dengan beras sebagai porsi konsumsi paling tinggi," kata Amran lagi.

Dari total konsumsi 11 komoditas yang sejumlah 68,7 juta ton, beras berkontribusi hingga 45,2 persen atau 31,1 juta ton.

Oleh karena itu, pemerintah memastikan ketersediaan beras nasional harus kokoh. Salah satunya dengan pembuktian stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang memecahkan rekor kembali.

Bapanas mencatat stok beras Bulog telah mengalami perkembangan yang eksponensial dalam dua tahun terakhir. Dengan total stok lebih dari 5 juta ton per 23 April 2026 meningkat hingga 264,2 persen dibandingkan hari yang sama 2 tahun lalu. Total beras Bulog saat itu di 1,37 juta ton.

"Selanjutnya jika stok 5 juta ton hari ini dibandingkan terhadap 23 April tahun 2025 telah meningkat 65,8 persen," bebernya.

Adapun stok pada 23 April tahun lalu berada di 3,01 juta ton. Eskalasi yang sangat signifikan dalam 2 tahun terakhir ini mencerminkan Indonesia yang telah mencapai swasembada beras.

Ia menegaskan pula swasembada dapat dilihat pada realisasi serapan setara beras yang bersumber dari produksi dalam negeri yang semakin meroket. Realisasi serapan produksi dalam negeri untuk stok beras Bulog per 23 April 2026 telah berada di angka 2,31 juta ton.

Tingkat serapan Bulog tersebut telah melampaui secara drastis dalam 2 tahun terakhir. Terhadap Januari-April 2024 menjadi capaian monumental karena meroket hingga 790 persen karena realisasi saat itu hanya 259,9 ribu ton.

Sementara terhadap Januari-April 2025 yang 1,78 juta ton pun meningkat cukup signifikan 29,4 persen.

"Kenapa orang mengatakan swasembada pangan identik dengan beras? Karena komposisi kalau kita makan, orang Indonesia bisa 60, 70, 80 persen, sehingga orang selalu menyampaikan pangan identik dengan beras, karena komposisinya yang lebih besar," jelas Amran.

"Intinya di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo saat ini, satu, pangan beres. Dua, protein beres. Jadi yang dibutuhkan tubuh kita ini adalah karbohidrat dan protein, sudah terpenuhi," tambah Amran.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Politik Ichsanuddin Noorsy menilai capaian stok CBP yang telah tembus lebih dari 5 juta ton merupakan penanda kemandirian pangan bagi Indonesia.

"Tadi istilah Pak Menteri adalah swasembada. Asta Cita mendatangkan kemandirian pangan dan energi. Kalau beras, saya sepakat mendekati kemandirian. Kita hari ini sepakat terjadi kemandirian beras," kata Ichsanuddin.

Diketahui, pencapaian swasembada beras tertuang dalam Proyeksi Neraca Pangan Nasional Tahun 2025. Untuk beras sepanjang tahun 2025 tidak ada impor karena produksi setahun mencapai 34,69 juta ton telah dapat memenuhi kebutuhan konsumsi tahunan sebesar 31,16 juta ton.

Salah satu implikasi positifnya dapat dilihat pada torehan Nilai Tukar Petani (NTP) Tanpa Perikanan secara nasional yang sejak Juli 2024 selalu terjaga diatas 120. Indeks NTP Tanpa Perikanan yang tertinggi dalam 7 tahun terakhir tercapai di Desember 2025 dan Februari 2026 yang sama-sama berada di indeks 126,11.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Pertanian (Amran) Amran Sulaiman mengungkapkan stok beras pemerintah di Gudang Bulog untuk pertama kalinya menembus 5 juta ton.

"(Stok beras Bulog) di seluruh Indonesia 5.000.198 ton. Ini adalah pertama. Tidak pernah terjadi sepanjang sejarah. Ini sejarah pertama. Inilah hasil kerja keras kita semua," ujar Amran saat meninjau stok beras di Gudang Bulog Karawang, Jawa Barat, Kamis (23/4).

Pemerintah, sambung Amran, terus menambah kapasitas penyimpanan melalui penyewaan gudang untuk menampung peningkatan produksi dan cadangan beras nasional.

Saat ini, kapasitas Gudang Bulog hanya 3 juta ton. Pemerintah telah menyewa tambahan gudang dengan kapasitas 2 juta ton.

"Sekarang sudah penuh tinggal 800 ribu ton, dan kita sudah sewa lagi kurang lebih 1 juta ton kapasitasnya. Berarti nanti 6 juta ton," terangnya.

Di wilayah Karawang, pemerintah menyewa gudang dengan kapasitas 102 ribu ton, di mana sekitar 80 ribu ton telah terisi.

"Kita sewa 102 ribu ton, yang sudah terisi 80 ribu ton, mungkin 2 minggu ke depan Ini penuh lagi," terangnya.

Melihat hal itu, pria yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) ini optimistis Indonesia tidak perlu mengimpor beras pada 2026.

"Kita saling mendoakan, kita kolaborasi Insyaallah 2026. Tidak impor beras, Cadangan kita adalah tertinggi Sepanjang sejarah di bulan April," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Amran juga memastikan bahwa Indonesia mampu menghadapi fenomena kekeringan ekstrem (Godzilla El Nino) yang diprediksi melanda tahun ini.

Selain dari cadangan beras pemerintah, Amran mengungkapkan sektor hotel, restoranm dan catering (horeca) juga menyimpan stok 12,5 juta ton. Kemudian masih ada standing crop 11 juta ton.

"Total kalau tidak salah ini 28 juta. 28 juta itu setara (ketahanan stok) 11 bulan. Sedangkan kekeringan itu 6 bulan. Artinya aman. Jadi aman kan?," ujarnya.

Amran menerangkan, saat musim kering, Indonesia masih memproduksi 2 juta ton beras karena ada sawah irigasi.

Karenanya, ia memperkirakan ketahanan pangan beras Indonesia bisa mencapai 15 bulan ke depan.

"Berarti bisa sampai April tahun depan kekuatan pangan beras kita. Jadi, aman. Karena 11 bulan tambah 4 bulan, ya 15 bulan," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA - Pengakuan internasional kembali menghampiri Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Richard Tampubolon menerima penghargaan dari pemerintah Selandia Baru atas perannya dalam operasi pembebasan pilot Philip Mark Mehrtens yang sempat disandera Kelompok Separatis di Papua.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia, Phillip Nathan Taula, dalam sebuah pertemuan di Jakarta pada Senin (20/4/2026). Bukan sekadar seremoni diplomatik, momen ini mencerminkan pengakuan dunia atas keberhasilan TNI menjalankan operasi berisiko tinggi dengan pendekatan yang terukur dan mengedepankan keselamatan sandera.

Operasi pembebasan Mehrtens pada September 2024 lalu menjadi salah satu misi kemanusiaan yang menyita perhatian internasional. Di tengah kompleksitas medan dan ancaman keamanan di Papua, TNI dinilai mampu menjaga keseimbangan antara ketegasan operasi dan kehati-hatian dalam melindungi nyawa manusia.

Saat itu, Richard Tampubolon masih menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III dan memegang peran penting dalam memastikan koordinasi lintas satuan berjalan efektif.

Melalui keterangan resminya, Pusat Penerangan TNI menegaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas profesionalisme prajurit di lapangan. Keberhasilan operasi dinilai tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh strategi yang matang dan koordinasi yang solid.

“Undangan kehormatan kepada Kasum TNI tersebut sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah Selandia Baru atas peran TNI dalam pembebasan pilot yang ditahan oleh KKB beberapa waktu lalu,” demikian keterangan Puspen TNI, Rabu (22/4/2026).

Di dalam negeri, keberhasilan ini turut dimaknai sebagai bukti kehadiran negara di Papua. Tokoh Muda Papua asal Wamena, Charles Kossay, menilai operasi tersebut menunjukkan bahwa TNI tidak hanya hadir dalam konteks keamanan, tetapi juga sebagai pelindung masyarakat.

“Ini menjadi bukti bahwa TNI hadir untuk melindungi masyarakat Papua. Pendekatan yang dilakukan tidak semata-mata soal keamanan, tetapi juga mengedepankan keselamatan dan kemanusiaan,” ujar Charles.

Ia menambahkan, keberhasilan pembebasan sandera tersebut berdampak memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap aparat negara, sekaligus mendorong pendekatan yang lebih humanis dalam menjaga stabilitas di Papua. "Keberhasilan TNI dalam pembebasan sandera Pilot jadi bukti pendekatan aparat yang humanis, ini jadi bukti kehadiran TNI sangat dibutuhkan di Papua", urainya.

Lebih jauh, menurutnya pertemuan antara TNI dan pemerintah Selandia Baru juga membuka ruang penguatan kerja sama bilateral, khususnya di bidang pertahanan. "Kedua pihak memandang kolaborasi tersebut penting untuk menjaga stabilitas kawasan Pasifik yang semakin dinamis,” ujarnya.

Bagi TNI, penghargaan ini bukan sekadar simbol keberhasilan sebuah operasi, melainkan juga penegasan atas peran Indonesia dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan di tengah tantangan keamanan. Di saat yang sama, pengakuan internasional ini mempertegas posisi TNI sebagai institusi yang profesional dan dipercaya, baik di dalam negeri maupun di mata dunia.

JAKARTA - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM) Taruna Ikrar memaparkan pencapaian status WHO Listed Authority (WLA) pada Desember 2025 dalam kuliah di National University of Singapore (NUS). Status ini menempatkan BPOM sejajar dengan otoritas regulator negara maju.

Dalam paparannya di salah satu kampus terbaik dunia ini, Taruna Ikrar menjelaskan capaian WLA dan strategi transformasi yang komprehensif. Indonesia kini memiliki peluang besar untuk memperluas ekspor produk farmasi dan makanan, meningkatkan kepercayaan global, serta menarik investasi di sektor kesehatan.

Dia menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja kolektif yang tidak bisa dilepaskan dari dedikasi seluruh insan BPOM. “Capaian ini bukan tentang saya, tetapi tentang kerja keras dan ketulusan seluruh keluarga besar BPOM. Ini adalah bukti bahwa ketika kita bekerja dengan integritas dan niat mengabdi, hasilnya akan diakui dunia,” ujar Taruna Ikrar di Kampus NUS, Singapura, Rabu (21/4/2026).

Ia menambahkan, keberhasilan meraih WLA menjadi fondasi untuk mempercepat transformasi sistem pengawasan melalui pendekatan modern berbasis teknologi dan kolaborasi global. Di hadapan sivitas akademika NUS, Taruna Ikrar juga memperkenalkan konsep strategis ABG (Academic, Business, Government) sebagai pilar utama kemajuan bangsa.

Menurutnya, kekuatan masa depan Indonesia terletak pada integrasi riset akademik, kekuatan industri, dan arah kebijakan pemerintah dalam satu orkestrasi yang solid.

Transformasi BPOM, lanjut dia, juga ditopang oleh dua strategi utama. Pertama, digitalisasi pengawasan, melalui penerapan sistem berbasis teknologi untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas layanan publik.

Kedua, penerapan reliance mechanism, yaitu percepatan proses registrasi obat inovatif dengan mengacu pada hasil evaluasi otoritas regulator internasional yang kredibel. Sehingga akses masyarakat terhadap produk kesehatan dapat dipercepat tanpa mengurangi standar keamanan dan mutu.

“Pendekatan reliance adalah keniscayaan di era global. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dan saling pengakuan antar regulator adalah kunci untuk menghadirkan akses kesehatan yang lebih cepat dan lebih luas bagi masyarakat,” tegasnya.

Lebih jauh, Taruna Ikrar menyoroti bahwa sektor yang berada dalam pengawasan BPOM mulai dari obat, vaksin, pangan olahan, kosmetik hingga suplemen kesehatan memiliki nilai ekonomi strategis yang mencapai sekitar Rp6.000 triliun. Angka ini menegaskan bahwa BPOM bukan hanya lembaga pengawas, tetapi juga pilar penting dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Manokwari (ANTARA) - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Papua Barat meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui bimbingan teknis guna menghasilkan produk kreatif dan berdaya saing ekspor.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan di Manokwari, Selasa, mengatakan peningkatan kapasitas pelaku UMKM menjadi langkah strategis memperkuat sektor ekonomi daerah, terutama melalui pengembangan perdagangan luar negeri.

“Pengembangan produk UMKM berjalan maksimal, jika pelaku usaha punya kemampuan mengolah dan menciptakan produk bernilai tinggi,” ujar Dominggus.

Menurut dia, Papua Barat memiliki potensi besar dari berbagai komoditas unggulan seperti perikanan, kehutanan, hingga produk olahan berbasis sumber daya alam yang dinilai dapat bersaing dengan produk lainnya di pasar global.

Potensi tersebut harus didukung dengan kemampuan dari masing-masing pelaku usaha agar mampu meningkatkan kualitas produk, memperluas akses pasar melalui pemanfaatan teknologi digital, serta manajemen keuangan.

“Masih banyak pelaku UMKM hadapi kendala, mulai dari keterbatasan infrastruktur, logistik, dan minim pemahaman tentang produk ekspor,” ujarnya.

Kepala Disperindag Papua Barat Bondan Santoso menjelaskan bahwa, pelaksanaan bimtek bertujuan meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam menciptakan produk yang semakin inovatif, kreatif, dan berdaya saing tinggi.

Bimtek tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai instansi, antara lain tenaga ahli standardisasi produk ekspor Kementerian Perdagangan, perwakilan Bank Indonesia, akademisi, serta Bea Cukai Manokwari.

“Peserta kegiatan terdiri dari pelaku UMKM di Manokwari dan perwakilan dari sejumlah kabupaten di Papua Barat,” ucap Bondan.

Dia berharap, melalui peningkatan kapasitas, pelaku UMKM tidak hanya mampu bertahan di pasar lokal, tetapi juga berkembang menjadi eksportir yang mampu bersaing di pasar internasional serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

“Pelaku UMKM juga dibekali pemahaman terkait prosedur dan aturan ekspor agar mampu memenuhi standar pasar internasional,” ujar Bondan.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Sebanyak 11 Perwira Tinggi (Pati) TNI Angkatan Udara (AU) menerima Tanda Kehormatan Republik Indonesia Bintang Yudha Dharma Pratama. Penganugerahan tersebut merupakan apresiasi atas jasa dan dharma bakti luar biasa yang memberikan manfaat nyata bagi bangsa dan negara.

Penganugerahan tanda kehormatan itu diserahkan KSAU Marsekal TNI M. Tonny Harjono di Auditorium IG Dewanto, Mabesau, Cilangkap, Jakarta Timur. Bintang Yudha Dharma Pratama merupakan salah satu tanda kehormatan tertinggi yang diberikan Pemerintah Indonesia.

“Penghargaan ini dianugerahkan kepada individu yang telah mendarmabaktikan diri melampaui panggilan kewajiban dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengembangan, serta menghasilkan karya yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” bunyi keterangan resmi di laman TNI AU, Senin (20/4/2026).

Pemberian tanda kehormatan tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 TK Tahun 2026. Selain kepada perwira aktif, penganugerahan ini juga diberikan kepada purnawirawan seperti Marsda TNI (Purn) Sri Hastuti

Adapun Pati TNI AU yang menerima penghargaan meliputi:

1. Pangkorpasgat Marsdya TNI Deny Muis

2. Ta Ahli Pengkaji Bidang Ketahanan Nasional Lemhannas Marsda TNI Djoko Tjahjono,

3. Kepala Lembaga Penjamin Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Unhan Marsda TNI Wajariman

4. Ta Ahli Pengajar Bidang Kepemimpinan Lemhannas Marsda TNI Umar Fathurrohman

5. Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas Marsda TNI Bob Henry P

6. Asrena KSAU Marsda TNI Ian Fuady

7. Pangkodau III Marsda TNI Azhar Aditama D

8. Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Marsda TNI Yuwono Agung N

9. Askomlek Panglima TNI Marsda TNI Basuki Rochmat

10. Aspers KSAU Marsda TNI Yostariza

11. Pangkodau II Marsda TNI M. Untung Suropat

Penganugerahan ini, diharapkan para menjadi teladan dalam pengabdian, sekaligus menginspirasi prajurit TNI Angkatan Udara lainnya untuk memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara.

Perum Bulog Kantor Wilayah Jakarta dan Banten memastikan ketersediaan minyak goreng 'Minyakita' tetap aman dan tersedia di pasar-pasar tradisional.

Kepastian itu ditegaskan melalui kegiatan monitoring langsung ke pedagang di pasar. Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta-Banten bersinergi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi DKI Jakarta, Perumda Pasar Jaya, untuk memastikan distribusi Minyakita berjalan lancar dan merata.

"Kami memastikan bahwa Minyakita tersedia dan dijual dengan harga yang tetap terjangkau bagi masyarakat. Saat ini harga terpantau sesuai HET di harga Rp15.700 per liter," kata Kepala Bulog Wilayah DKI Jakarta dan Banten, Taufan Akib dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/4).

Menurut Taufan, pihaknya telah melakukan sidak Pasar Minggu dan Pasar Grogol, Jakarta, pada Selasa (14/4).

Taufan menegaskan, bahwa stok Minyakita dalam kondisi cukup dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya di pasar tradisional.

Taufan menjelaskan bahwa permintaan terhadap Minyakita mengalami peningkatan seiring pergeseran konsumsi masyarakat dari minyak curah ke minyak kemasan sederhana.

"Untuk mengantisipasi hal tersebut, Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten secara luas mendistribusikan Minyakita ke pasar-pasar tradisional agar dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat," katanya.

Selain itu, kata Taufan, sebagai langkah antisipatif Bulog kanwil Jakarta dan Banten mengusulkan penambahan pasokan Minyakita.

Taufan menambahkan bahwa hingga saat ini Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten telah menyalurkan 7.348 ribu liter minyak goreng.

"Di mana sebanyak 4.189 liter disalurkan di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan sisanya sebanyak 3.159 liter disalurkan di Provinsi Banten," katanya,

Langkah perluasan penjualan Minyakita secara masif dilakukan, menurut Taufiq, untuk menjamin distribusi Minyakita di wilayah DKI Jakarta dan Banten dapat terpenuhi.

JAKARTA - Sebanyak 5 jenderal TNI purnawirawan menjabat Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) pada rentang waktu 2001-2026. Tiga di antaranya merupakan jenderal Kopassus .

Ketiganya yakni Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono, Letjen TNI (Purn) Sutiyoso, dan Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra. Kepala BIN mempunyai tugas memimpin BIN dalam melaksanakan tugas dan fungsi BIN. Kepala BIN diberikan hak keuangan, administrasi, dan fasilitas lainnya setingkat menteri.

Jabatan ini mengalami perubahan beberapa kali seiring perubahan nomenklatur. Pada 1958, jabatan ini bernama Kepala Badan Koordinasi Intelijen. Hanya setahun berselang (1959), posisi ini berubah menjadi Kepala Badan Pusat Intelijen hingga tahun 1966.

Selanjutnya dari tahun 1966-1967, jabatan ini berubah menjadi Kepala Komando Intelijen Negara. Kemudian selang waktu tahun 1967 hingga 2001, posisi ini bernama Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN).

Dari 2001 hingga sekarang, jabatan ini bernama Kepala Badan Intelijen Negara dan masuk dalam jajaran anggota kabinet sebagai pejabat tinggi setingkat menteri.

Diketahui ada 18 pejabat yang pernah menduduki posisi ini. Latar belakang pejabat sebagian besar dari kalangan TNI berjumlah 14 orang, 3 orang dari kepolisian, dan 1 orang sipil.

5 Jenderal TNI Jabat Kepala BIN

1. Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono

Masa jabatan: 9 Agustus 2001-8 Desember 2004

2. Mayjen TNI (Purn) Syamsir Siregar

Masa jabatan: 8 Desember 2004-22 Oktober 2009

3. Letjen TNI (Purn) Marciano Norman

Masa jabatan: 19 Oktober 2011-8 Juli 2015

4. Letjen TNI (Purn) Sutiyoso

Masa jabatan: 8 Juli 2015-9 September 2016

5. Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra

Masa jabatan: 21 Oktober 2024-Sekarang.

JAKARTA - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar menerima penghargaan Anugerah Kepemimpinan Visioner Pengawasan Obat dan Makanan 2026 dari Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP Farmasi Indonesia). Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinan strategis dan transformasional dalam memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan nasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

Penghargaan diberikan di sela forum diskusi strategis membahas kenaikan harga obat di tengah gejolak global, termasuk tekanan geopolitik, gangguan rantai pasok bahan baku farmasi, serta fluktuasi biaya logistik internasional. Momentum ini menegaskan relevansi kepemimpinan BPOM dalam merespons isu-isu krusial yang dihadapi industri dan masyarakat.

Forum tersebut dihadiri oleh para pelaku industri farmasi, pemangku kepentingan kesehatan, serta perwakilan pemerintah, dan menjadi ruang konsolidasi nasional untuk merumuskan langkah bersama dalam menjaga stabilitas harga obat dan ketersediaannya di dalam negeri.

Ketua Umum GP Farmasi Indonesia, F. Tirto Koesnadi menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan industri terhadap kepemimpinan yang mampu menjembatani kepentingan pengawasan dan keberlanjutan industri di tengah tekanan global.

“Di bawah kepemimpinan Prof Taruna Ikrar, BPOM menunjukkan wajah baru, tegas dalam pengawasan, namun progresif dalam mendorong inovasi. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian seperti saat ini, kepemimpinan visioner menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara akses masyarakat terhadap obat dan keberlangsungan industri,” ujarnya dikutip Rabu (15/4/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Taruna Ikrar menegaskan bahwa penghargaan ini bukanlah capaian individu, melainkan hasil kerja kolektif seluruh jajaran BPOM dan kolaborasi erat dengan industri, akademisi, serta pemerintah.

“Penghargaan ini adalah amanah. BPOM akan terus memperkuat pengawasan berbasis sains, digitalisasi sistem perizinan, serta mendorong kemandirian farmasi nasional agar tidak rentan terhadap tekanan global. Kita tidak hanya menjaga keamanan masyarakat, tetapi juga memastikan akses dan keterjangkauan obat bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Taruna.

Ia juga menyoroti bahwa dinamika geopolitik global, termasuk ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, telah memberikan dampak signifikan terhadap rantai pasok farmasi dunia. Gangguan jalur distribusi strategis serta kenaikan biaya energi dan logistik berkontribusi terhadap meningkatnya harga bahan baku obat dan berpotensi memicu kenaikan harga obat di berbagai negara.

“Geopolitik hari ini berdampak langsung pada sektor kesehatan. Karena itu, Indonesia harus memperkuat ketahanan nasional di bidang farmasi, termasuk melalui hilirisasi bahan baku obat dan penguatan industri dalam negeri,” tegasnya.

Di bawah kepemimpinannya, BPOM mencatat sejumlah capaian strategis, termasuk keberhasilan meraih status WHO Listed Authority (WLA), yang menempatkan Indonesia sejajar dengan otoritas pengawas obat negara maju seperti US Food and Drug Administration dan European Medicines Agency. Status ini menjadi “paspor global” bagi produk farmasi Indonesia untuk menembus pasar internasional.

Selain itu, BPOM juga terus mendorong transformasi digital, memperkuat pengawasan rantai pasok obat dan makanan, serta menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan pertumbuhan industri nasional.

TABALONG - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong pemerintah daerah mempercepat lompatan inovasi. Hal itu sebagai upaya meningkatkan daya saing dan kualitas pelayanan publik.

Dorongan tersebut disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat menjadi narasumber dalam Kegiatan Evaluasi dan Penguatan Inovasi Daerah Menuju Predikat Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Tabalong di Hotel Aston Tanjung pada Senin, 14 April 2026.

Yusharto menegaskan, guna mencapai lompatan inovasi, pemerintah daerah tidak cukup hanya mengandalkan kreativitas semata, tetapi harus didukung oleh kolaborasi yang kuat antarpemangku kepentingan serta kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy). Menurutnya, inovasi yang dibangun di atas data, riset, dan praktik baik akan lebih tepat sasaran, efektif, serta berkelanjutan.

"Dalam kerja-kerja pengembangan inovasi, Pemerintah Kabupaten Tabalong perlu melibatkan seluruh unsur pentahelix, mulai dari akademisi, dunia usaha, masyarakat, hingga media, agar inovasi yang dihasilkan tidak hanya solutif tetapi juga memiliki dampak luas,” ungkapnya, Selasa (14/4/2026).

Yusharto menjelaskan, pendekatan evidence based policy memastikan setiap kebijakan yang diambil telah melalui proses analisis data dan pembuktian empiris, sehingga mampu meminimalisir risiko kegagalan serta meningkatkan akuntabilitas kebijakan publik. Dengan pendekatan tersebut, inovasi tidak lagi bersifat sporadis, melainkan terarah dan terintegrasi dalam sistem pembangunan daerah.

Yusharto juga mengapresiasi capaian Kabupaten Tabalong yang berhasil mempertahankan predikat sebagai daerah terinovatif dalam beberapa tahun terakhir. Namun demikian, dirinya mengingatkan agar capaian tersebut menjadi pijakan untuk terus meningkatkan kualitas inovasi, bukan sekadar mempertahankan kuantitas.

“Kami yakin ke depan dampak inovasi dari Kabupaten Tabalong akan semakin baik, dengan catatan kualitas inovasi yang dihasilkan betul-betul diperhatikan kualitasnya" ujarnya.

Yusharto juga menekankan pentingnya penguatan kelembagaan inovasi melalui dukungan regulasi, termasuk pembentukan peraturan daerah tentang inovasi. Regulasi dinilai penting untuk memastikan inovasi dapat berjalan secara sistematis, berkelanjutan, serta memiliki kepastian hukum bagi pelaksana di lapangan.

Sejalan dengan itu, Yusharto juga mendorong optimalisasi monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan inovasi, serta penguatan basis data inovasi sebagai landasan perencanaan dan pengambilan kebijakan. Pemanfaatan teknologi dan integrasi data juga menjadi faktor penting dalam mendukung ekosistem inovasi yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

"Tanpa monitoring dan evaluasi yang kuat, inovasi berpotensi tidak berkelanjutan. Karena itu, penguatan basis data menjadi krusial sebagai fondasi dalam merumuskan kebijakan," pungkasnya

Dengan tekanan ekonomi sekarang, Provinsi Jawa Timur sudah bisa mengatasi persoalan pangan..,

Surabaya (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menyebut Jawa Timur mampu menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan di tengah tekanan global, khususnya selama periode Ramadhan hingga Lebaran tahun ini.

“Dengan tekanan ekonomi sekarang, Provinsi Jawa Timur sudah bisa mengatasi persoalan pangan. Kita sudah melewati kondisi paling sulit pada waktu Ramadhan dan saat Lebaran Jawa Timur mampu menjaga ketahanan pangan,” kata Rachmat usai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di Surabaya, Selasa.

Menurut dia, capaian tersebut menunjukkan kemampuan daerah dalam mengelola tekanan ekonomi, termasuk menjaga distribusi bahan pokok dan stabilitas energi di tengah gejolak global.

“Di negara lain ada gejolak di bidang bahan bakar, Provinsi Jawa Timur sudah bisa menyelesaikan. Ini menunjukkan ketahanan daerah dalam menghadapi tekanan global,” ujarnya.

Rachmat menambahkan, stabilitas tersebut tidak terlepas dari kinerja pemerintah daerah dalam mengendalikan berbagai indikator pembangunan, mulai dari pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, hingga penurunan kemiskinan.

Ia juga menyoroti kemiskinan ekstrem di Jawa Timur yang disebut telah mendekati nol persen, sehingga ke depan fokus diarahkan pada penurunan angka kemiskinan secara umum.

Capaian tersebut, lanjut Rachmat menjadi indikator penting bahwa stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan di daerah dapat terjaga meski menghadapi tantangan global yang tidak ringan.

Ia menegaskan, pemerintah pusat memastikan arah perencanaan pembangunan berjalan hingga ke daerah dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

“Inginnya memastikan bahwa semua perencanaan yang diarahkan oleh Presiden sampai ke tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Dan kalau ada kesulitan di tingkat daerah, kami para menteri harus bisa menyelesaikan dan memastikan perencanaan itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia,” ujarnya.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menyebut stok cadangan beras pemerintah (CBP) mencapai 4,72 juta ton menjadi bukti ketahanan pangan Indonesia kokoh, hasil kerja keras lintas sektor.

“Ini kerja keras kita semua, terutama teman-teman Bulog. Mungkin ini capaian tertinggi sejak Bulog berdiri,” kata Mentan saat menghadiri Rapat Percepatan Realisasi Pendanaan Penyerapan Gabah Setara Beras di Kantor Bulog Jakarta, Senin.

Pemerintah mencatat capaian CBP sebesar 4,72 juta ton yang dikelola Perum Bulog tertinggi sepanjang sejarah, sebagai bukti nyata ketahanan pangan nasional yang semakin kokoh dan terkelola dengan baik.

Ia menegaskan capaian itu merupakan hasil kerja keras lintas sektor dalam memperkuat stok pangan strategis nasional.

Menurut Amran, berkat langkah cepat dan kolaborasi lintas sektor, stok CBP kini melonjak drastis. Jika sebelumnya capaian tertinggi berada di kisaran 2,684 juta ton, kini meningkat signifikan dan diproyeksikan segera menembus 5 juta ton dalam waktu dekat.

Ia menegaskan capaian CBP saat ini tidak datang secara instan, melainkan melalui proses panjang yang penuh tantangan, terutama di awal pemerintahan ketika keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama.

“Dulu uangnya Bulog tidak ada. Kami sampaikan langsung ke Bapak Presiden, dan dalam hitungan menit langsung direspons. Kebutuhan Rp16,6 triliun langsung direalisasikan,” ujar Mentan Amran

Mentan menambahkan, dukungan anggaran terus mengalir seiring meningkatnya kebutuhan untuk memperkuat stok pangan nasional. Setelah itu, pemerintah kembali mengalokasikan kebutuhan sebesar Rp39 triliun untuk memastikan CBP berada pada level aman.

“Ini menyangkut hajat hidup 115 juta orang. Jadi penguatan CBP bukan pilihan, tapi keharusan,” tegasnya.

Mentan juga mengakui perjalanan menuju capaian ini tidak selalu mulus. Namun, seluruh tantangan dihadapi dengan semangat yang sama, yakni untuk kepentingan bangsa dan negara.

“Tidak semuanya berjalan mulus, tapi ini demi Merah Putih, bukan kepentingan pribadi,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menegaskan keberhasilan penguatan CBP tidak bisa dilepaskan dari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang responsif serta soliditas antar kementerian, khususnya dukungan dari Kementerian Keuangan dalam memastikan ketersediaan anggaran.

“Tidak mungkin kita berhasil tanpa komando Presiden dan kerja sama seluruh pihak. Satu saja yang terhambat, tidak akan seperti ini hasilnya,” katanya.

Dengan capaian itu, pemerintah optimistis CBP akan menjadi fondasi kuat dalam menjaga stabilitas harga, mengantisipasi gejolak pasokan, serta menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat Indonesia.

“Kelihatannya sederhana, tapi dampaknya dirasakan seluruh Indonesia. Ada 115 juta saudara kita yang hidup dari sektor ini,” kata Mentan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026