Bisnis.com, JAKARTA — Penguatan industri hulu menjadi pekerjaan mendesak bagi pemerintah untuk membangun kemandirian sektor farmasi dan alat kesehatan nasional. Pasalnya, ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku obat dan alat kesehatan berteknologi tinggi masih sangat besar hingga saat ini.

Head of Center of Industry, Trade and Investment Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho mengatakan industri farmasi nasional masih bergantung pada impor active pharmaceutical ingredients (API) atau bahan baku obat hingga 80%–90%.

Menurutnya, sebagian besar bahan baku obat tersebut masih dipasok dari Cina dan India yang selama ini menjadi pemasok utama kebutuhan industri farmasi Indonesia.

“Cina dan India tetap menjadi supplier terbesar untuk bahan baku obat di Indonesia,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Jumat (15/5/2026).

Padahal, kata Andry, Indonesia memiliki pasar farmasi domestik yang besar dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 280 juta jiwa. Kondisi itu seharusnya dapat menjadi modal untuk memperkuat kapasitas produksi dalam negeri dibandingkan terus bergantung pada impor.

Namun, dia menilai pengembangan industri bahan baku obat nasional masih menghadapi persoalan besar di sektor hulu, terutama belum kuatnya industri petrokimia domestik.

Menurutnya, penguatan industri petrokimia menjadi faktor penting karena sektor tersebut merupakan basis utama pengembangan bahan baku obat di dalam negeri.

“Ketika kita berbicara mengenai bahan baku obat, pastikan industri petrokimia kita cukup baik,” katanya.

Selain farmasi, ketergantungan impor juga masih terjadi pada sektor alat kesehatan nasional. Andry menyebut sekitar 52% alat kesehatan yang beredar di Indonesia masih berasal dari impor.

Menurutnya, industri domestik saat ini umumnya baru mampu memproduksi alat kesehatan berisiko rendah dan berteknologi sederhana seperti tempat tidur pasien dan pakaian operasi.

Sementara itu, alat kesehatan dengan teknologi tinggi dan risiko besar yang banyak dibutuhkan rumah sakit masih dipenuhi produk impor.

“Kalau kita berkaca kepada permesinan dan alat kesehatan berteknologi tinggi, itu masih dipenuhi impor,” ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah mulai memperkuat regulasi untuk mendorong pengembangan industri kesehatan nasional. Salah satunya melalui aturan terbaru yakni Peraturan Menteri Kesehatan No. 5/2026 tentang Perbekalan Kesehatan.

Andry mengatakan beleid tersebut mewajibkan obat impor yang dipasarkan di Indonesia untuk diproduksi di dalam negeri paling lambat lima tahun atau disertai alih teknologi secara bertahap.

Selain itu, aturan tersebut juga memperbolehkan penggunaan bahan baku atau komponen produksi dalam negeri meski memiliki harga lebih tinggi dibandingkan produk impor.

Menurutnya, kebijakan tersebut cukup positif untuk memperluas keterlibatan produsen domestik dalam industri farmasi dan alat kesehatan nasional.

“Menurut saya cukup baik dan cukup mendukung agar produsen dalam negeri bisa ikut serta masuk ke dalam sektor farmasi dan alat kesehatan,” katanya.

Meski demikian, dia menilai kebijakan tersebut perlu diikuti penguatan industri kimia dasar dan petrokimia nasional agar hilirisasi sektor kesehatan tidak berhenti di level produk akhir.

Karena itu, Andry menilai pengembangan industri hulu kesehatan tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan semata, melainkan membutuhkan koordinasi lintas kementerian mulai dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi hingga Kementerian ESDM.

Bisnis.com, JAKARTA — Penguatan industri hulu menjadi pekerjaan mendesak bagi pemerintah untuk membangun kemandirian sektor farmasi dan alat kesehatan nasional. Pasalnya, ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku obat dan alat kesehatan berteknologi tinggi masih sangat besar hingga saat ini.

Head of Center of Industry, Trade and Investment Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho mengatakan industri farmasi nasional masih bergantung pada impor active pharmaceutical ingredients (API) atau bahan baku obat hingga 80%–90%.

Menurutnya, sebagian besar bahan baku obat tersebut masih dipasok dari Cina dan India yang selama ini menjadi pemasok utama kebutuhan industri farmasi Indonesia.

“Cina dan India tetap menjadi supplier terbesar untuk bahan baku obat di Indonesia,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Jumat (15/5/2026).

Padahal, kata Andry, Indonesia memiliki pasar farmasi domestik yang besar dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 280 juta jiwa. Kondisi itu seharusnya dapat menjadi modal untuk memperkuat kapasitas produksi dalam negeri dibandingkan terus bergantung pada impor.

Namun, dia menilai pengembangan industri bahan baku obat nasional masih menghadapi persoalan besar di sektor hulu, terutama belum kuatnya industri petrokimia domestik.

Menurutnya, penguatan industri petrokimia menjadi faktor penting karena sektor tersebut merupakan basis utama pengembangan bahan baku obat di dalam negeri.

“Ketika kita berbicara mengenai bahan baku obat, pastikan industri petrokimia kita cukup baik,” katanya.

Selain farmasi, ketergantungan impor juga masih terjadi pada sektor alat kesehatan nasional. Andry menyebut sekitar 52% alat kesehatan yang beredar di Indonesia masih berasal dari impor.

Menurutnya, industri domestik saat ini umumnya baru mampu memproduksi alat kesehatan berisiko rendah dan berteknologi sederhana seperti tempat tidur pasien dan pakaian operasi.

Sementara itu, alat kesehatan dengan teknologi tinggi dan risiko besar yang banyak dibutuhkan rumah sakit masih dipenuhi produk impor.

“Kalau kita berkaca kepada permesinan dan alat kesehatan berteknologi tinggi, itu masih dipenuhi impor,” ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah mulai memperkuat regulasi untuk mendorong pengembangan industri kesehatan nasional. Salah satunya melalui aturan terbaru yakni Peraturan Menteri Kesehatan No. 5/2026 tentang Perbekalan Kesehatan.

Andry mengatakan beleid tersebut mewajibkan obat impor yang dipasarkan di Indonesia untuk diproduksi di dalam negeri paling lambat lima tahun atau disertai alih teknologi secara bertahap.

Selain itu, aturan tersebut juga memperbolehkan penggunaan bahan baku atau komponen produksi dalam negeri meski memiliki harga lebih tinggi dibandingkan produk impor.

Menurutnya, kebijakan tersebut cukup positif untuk memperluas keterlibatan produsen domestik dalam industri farmasi dan alat kesehatan nasional.

“Menurut saya cukup baik dan cukup mendukung agar produsen dalam negeri bisa ikut serta masuk ke dalam sektor farmasi dan alat kesehatan,” katanya.

Meski demikian, dia menilai kebijakan tersebut perlu diikuti penguatan industri kimia dasar dan petrokimia nasional agar hilirisasi sektor kesehatan tidak berhenti di level produk akhir.

Karena itu, Andry menilai pengembangan industri hulu kesehatan tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan semata, melainkan membutuhkan koordinasi lintas kementerian mulai dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi hingga Kementerian ESDM.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dinilai membuka peluang bagi industri petrokimia dan plastik nasional untuk meningkatkan ekspor di tengah nilai tukar yang lebih kompetitif.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas), Edi Rivai mengatakan depresiasi rupiah dapat menjadi momentum positif bagi eksportir produk jadi berbasis plastik dan petrokimia untuk memperluas pasar global.

“Dengan nilai tukar yang lebih kompetitif, produk Indonesia berpotensi lebih menarik di pasar global. Ini menjadi momentum positif untuk meningkatkan ekspor dan memperkuat daya saing produk nasional,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (14/5/2026).

Menurutnya, peluang ekspor tersebut muncul di tengah kondisi industri petrokimia dan plastik nasional yang masih relatif terjaga meski rupiah melemah ke kisaran Rp17.500 per dolar AS.

Edi menjelaskan, tekanan terhadap industri saat ini masih dapat dikelola karena harga bijih plastik atau resin dalam dua pekan terakhir relatif stabil sehingga belum berdampak signifikan terhadap harga bahan baku plastik di pasar domestik.

“Dalam dua minggu terakhir, harga bijih plastik atau resin relatif stabil, sehingga tekanan akibat pelemahan kurs masih dapat dikelola,” katanya.

Selain itu, dari sisi pasokan, produksi resin dalam negeri juga dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan industri hilir nasional. Kondisi tersebut membuat pelaku industri belum perlu meningkatkan impor bahan baku plastik.

Kendati demikian, Edi mengakui pelemahan rupiah tetap berdampak terhadap struktur biaya industri, terutama pada komponen yang masih terkait dolar AS seperti feedstock, bahan kimia penolong, suku cadang, dan logistik internasional. Untuk itu, pelaku usaha diminta tetap menjaga pengelolaan stok dan pembelian bahan baku secara prudent di tengah volatilitas nilai tukar.

Di sisi lain, Edi menilai momentum pelemahan rupiah perlu dimanfaatkan untuk memperkuat penggunaan bahan baku dan produk antara dari dalam negeri guna mengurangi ketergantungan impor.

Menurutnya, penguatan rantai pasok domestik dapat meningkatkan nilai tambah industri nasional sekaligus memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar ekspor.

“Momentum ini juga perlu dimanfaatkan untuk memperkuat penggunaan bahan baku, produk antara, dan barang pendukung dari dalam negeri, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor,” tuturnya.

Ke depan, Edi menyebut bahwa Inaplas optimistis industri petrokimia dan plastik nasional masih mampu menjaga kinerja dan daya saing sepanjang stabilitas nilai tukar, pasokan bahan baku, energi, dan feedstock kompetitif tetap terjaga.

Selain itu, dukungan kebijakan industri dari pemerintah dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan investasi dan ekspansi sektor petrokimia dan plastik nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Direktur PT Chandra Shipping International (CSI) Lingga Widastri menilai prospek industri logistik kimia cair di Indonesia masih terbuka lebar seiring berkembangnya industri petrokimia dan hilirisasi nasional.

Menurutnya, kebutuhan distribusi kimia cair diperkirakan terus meningkat, terutama dengan bertambahnya kapasitas produksi sejumlah industri petrokimia dan industri berbasis mineral di dalam negeri.

Dia menambahkan, kebutuhan kimia cair juga berasal dari industri kaustik soda hingga smelter nikel di Sulawesi dan Kalimantan yang membutuhkan pasokan bahan kimia untuk proses produksi.

“Jadi, harusnya industri kimia cair atau tanker ke depannya makin bagus potensinya,” ujar Lingga kepada Bisnis, Selasa (12/5/2026).

Kendati demikian, Lingga mengakui tantangan utama bisnis logistik tanker kimia cair terletak pada optimalisasi utilitas kapal agar operasional tetap efisien. Menurutnya, perusahaan harus cermat dalam menentukan rute pelayaran, efisiensi pengisian bahan bakar, hingga menjaga kesinambungan pasokan kargo agar kapal dapat beroperasi optimal.

Selain itu, kesinambungan muatan dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga utilisasi armada. Dengan pasokan dan pengiriman kargo yang berjalan lancar, tingkat efisiensi operasional kapal dapat dipertahankan.

Lingga mengatakan saat ini pemain tanker kimia cair di Indonesia sebagian besar merupakan perusahaan yang telah lama beroperasi. Karena itu, CSI masih membutuhkan waktu untuk memperbesar pangsa pasar di sektor logistik tanker domestik.

“Pemain-pemain tanker lainnya sudah lama established di Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa mendekati mereka, tapi kita tahu butuh waktu untuk ke sana,” katanya.

Dari sisi permintaan, dia menilai potensi pertumbuhan masih cukup besar apabila utilisasi pabrik petrokimia nasional kembali meningkat. Saat ini, menurutnya, sejumlah pabrik kimia masih belum beroperasi penuh akibat kondisi ekonomi.

Akan tetapi, apabila utilisasi industri seperti Chandra Asri, Lotte Chemical Indonesia, dan produsen lainnya mencapai kapasitas optimal, maka permintaan distribusi kargo domestik diperkirakan meningkat signifikan.

Lingga juga menilai pemerintah telah memberikan dukungan terhadap industri pelayaran nasional melalui penerapan asas cabotage yang mewajibkan pengangkutan kargo domestik menggunakan kapal berbendera Indonesia.

Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong penggunaan armada domestik untuk distribusi logistik dalam negeri. “Dari sisi regulasi cukup mendukung untuk memproteksi maritim Indonesia,” katanya.

Meski demikian, dia menilai masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu dibenahi pemerintah, terutama terkait perpajakan, pembiayaan, sertifikasi awak kapal, serta penguatan industri galangan kapal nasional. Lingga juga menyebut, kemampuan galangan kapal domestik untuk pembangunan maupun pemeliharaan kapal tanker berskala internasional masih terbatas.

“Galangan kapal kita harus mampu setidaknya melakukan pemeliharaan yang berskala internasional untuk kapal-kapal tanker,” ujarnya.

Diketahui, kapal logistik kimia cair milik PT Chandra Daya Investasi Tbk. melalui anak usahanya, PT Chandra Shipping International (CSI), MT Novah, akhirnya bersandar di dermaga PT Chandra Pelabuhan Nusantara (CPN), Selasa (12/5/2026). Kapal tersebut hadir sebagai langkah strategis perusahaan dalam memperkuat konektivitas logistik dan rantai pasok industri, baik domestik maupun regional.

Bisnis.com, INDRAMAYU- Pemerintah Kabupaten Indramayu mulai mempercepat pengembangan sektor industri, energi, dan infrastruktur untuk memperkuat posisi daerah itu dalam persaingan investasi diKawasan Rebana.

Di tengah dominasi sejumlah wilayah lain yang lebih dahulu berkembang, Indramayu berupaya memanfaatkan kekuatan sektor energi dan pertanian sebagai modal utama menarik investor.

Bupati IndramayuLucky Hakimmengatakan, daerahnya memiliki dua keunggulan strategis yang sulit dipisahkan dari arah pembangunan Rebana, yakni keberadaan kilang minyak Balongan dan kawasan pertanian yang luas.

Menurut dia, dua sektor tersebut menjadi penopang penting untuk memperkuat posisi Indramayu dalam peta industri Jawa Barat bagian utara.

“Indramayu tidak hanya berbicara industri manufaktur, tetapi juga energi dan ketahanan pangan. Ini yang sedang kami dorong agar bisa saling menopang,” ujar Lucky beberapa waktu lalu.

Rebana sendiri merupakan kawasan pengembangan ekonomi baru di Jawa Barat yang mencakup tujuh daerah, termasuk Indramayu. Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menempatkan kawasan ini sebagai pusat pertumbuhan industri baru di luar kawasan metropolitan Bandung dan Bekasi-Karawang.

Untuk mendukung arah tersebut, Pemkab Indramayu telah menetapkan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) seluas 14.110 hektare melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2024–2044.

Dari total luasan itu, sekitar 3.340 hektare telah dimanfaatkan untuk kegiatan industri, sedangkan sisanya masih tersedia untuk pengembangan investasi baru.

Pemerintah daerah menilai ketersediaan lahan menjadi salah satu faktor penting dalam persaingan antardaerah di Rebana. Sejumlah wilayah sepertiSubangdanMajalengkalebih dulu berkembang karena ditopang akses jalan tol dan proyek strategis nasional.

Di sisi lain, kata Lucky, Indramayu masih menghadapi tantangan konektivitas. Karena itu, pembangunan jalan tol Indramayu–Kertajati atau Indrajati mulai didorong sebagai proyek prioritas.

Jalan tol tersebut diharapkan mempercepat akses menujuBandara Kertajatisekaligus menghubungkan kawasan industri Indramayu dengan jalur logistik nasional.

"Selama ini, keterbatasan akses menuju ruasTol Cipalidinilai menjadi hambatan distribusi barang dan mobilitas tenaga kerja dari Indramayu menuju pusat industri lain di Rebana," ujar Lucky.

Selain mengandalkan infrastruktur, Pemkab Indramayu juga menempatkan sektor energi sebagai daya tarik utama investasi.

KeberadaanKilang Balongandipandang memiliki nilai strategis karena tidak hanya menjadi pemasok energi nasional, tetapi juga berpotensi berkembang sebagai pusat industri petrokimia dan hilirisasi energi.

Beberapa kawasan industri mulai diarahkan sesuai karakter wilayah masing-masing. Kawasan Losarang diproyeksikan untuk pengembangan industri umum, Balongan untuk sektor energi dan petrokimia, sedangkan Krangkeng diarahkan menjadi sentra industri alas kaki.

Meski demikian, pemerintah daerah menegaskan ekspansi industri tidak akan sepenuhnya menggeser sektor pertanian yang selama ini menjadi basis ekonomi masyarakat.

Lahan sawah yang masuk kategori Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) disebut tetap dipertahankan.

Lucky menilai keseimbangan antara industrialisasi dan ketahanan pangan menjadi tantangan utama pembangunan Indramayu ke depan.

Menurut dia, daerah yang terlalu agresif membuka kawasan industri tanpa perlindungan lahan pangan berisiko menghadapi persoalan sosial dan ketahanan pangan dalam jangka panjang.

“Pertumbuhan industri tetap harus berjalan beriringan dengan perlindungan pertanian,” kata Lucky.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Industri Kimia Hulu pada Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian, Wiwik Pudjiastuti, memastikan keamanan ketersediaan bahan baku bagi industri petrokimia nasional di tengah tekanan geopolitik global.

Wiwik menjelaskan bahwa kondisi stok bahan baku, khususnya yang bersumber dari nafta, gas, maupun alternatif lainnya, saat ini relatif terjaga. Hal tersebut ditopang oleh langkah industri dalam mengamankan pasokan dari berbagai sumber serta strategi pengelolaan persediaan yang lebih adaptif.

“Kondisi hulu, petrokimia sudah mulai membaik. Kita bisa pastikan bahwa stok aman,” ujarnya dalam acara Katadata Policy Dialogue terkait dampak konflik Timur Tengah terhadap industri dan ekonomi Indonesia, Rabu (6/5/2026).

Kendati demikian, Wiwik mengakui bahwa tantangan masih muncul, terutama terkait fluktuasi harga bahan baku yang dipengaruhi kondisi global. Namun demikian, industri dinilai dalam posisi yang cukup stabil dari sisi ketersediaan fisik.

Dia menambahkan ketergantungan terhadap impor bahan baku seperti nafta masih menjadi perhatian. Saat ini, sebagian besar kebutuhan nafta industri petrokimia nasional masih dipasok dari luar negeri, sehingga rentan terhadap gejolak eksternal.

Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong diversifikasi sumber bahan baku, termasuk melalui pemanfaatanLiquefied Petroleum Gas (LPG). Pemerintah diketahui telah membebaskan bea impor LPG dalam 6 bulan ke depan untuk membantu sektor industri.

“Alternatif ini diupayakan supaya ketergantungan nafta bisa diselesaikan,” sebut Wiwik.

Kondensat juga diharapkan bisa dikonversi untuk membantu industri petrokimia dalam negeri. Kondensat adalah hidrokarbon cair ringan yang dihasilkan sebagai produk sampingan dari pengolahan gas alam atau sumur minyak, yang sering disebut juga sebagai bensin alam ataunatural gas liquids(NGL).

“Ke depan dengan memanfaatkan batu bara. Dengan teknologi, batu bara bisa menjadi bahan baku yang bernilai dikembangkan menjadi produk kimia,” tutur Wiwik.

Selain itu, Kemenperin juga menyiapkan berbagai kebijakan untuk mendukung industri petrokimia. Pertama, yakni pemberian insentif fiskal seperti tax holiday, tax allowance, dan tax deduction. Kemudian, kemudahan akses bahan baku industri. Terakhir, dukungan terhadap pengembangan energi dan teknologi alternatif.

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (INAPLAS) menyatakan, krisis energi global bisa menjadi momentum untuk mewujudkan kemandirian industri petrokimia nasional melalui strategi diversifikasi bahan baku (feedstock).

Ketua Umum INAPLAS Suhat Miyarso mengatakan, saat ini industri petrokimia masih sangat bergantung pada impor nafta yang mencapai 90 persen.

Nafta sendiri merupakan bahan baku utama untuk pembuatan zat kimia, seperti etilena dan propilena.

KOMPAS.com/AZWA SAFRINA Para penjual plastik di Pasar Pucang Anom, Surabaya yang mengeluhkan kenaikan harga melambung.

Kedua senyawa tersebut digunakan untuk membuat berbagai jenis plastik, seperti polietilena (PE) dan polipropilena (PP).

“Nah dengan adanya krisis ini kemungkinan bisa menjadi momentum yang paling bagus karena sebenarnya ini sudah kita dorong cukup lama. Kemudian yang kedua, kalau dari metanol sebenarnya gas alam kita juga cukup banyak. Apakah gas alam ini langsung jadi energi atau jadi petrokimia atau jadi pupuk,” ujarnya dalam diskusi Krisis Energi Global dan Ancaman Dumping: Saatnya Perkuat Industri Kimia Nasional di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Inaplas Fajar Budiono mengatakan, untuk penguatan jangka panjang, pihaknya meminta pemerintah memperluas sumber bahan baku.

Tidak hanya bergantung pada minyak bumi saja tetapi juga metanol hingga biofeedstock.

Kemudian di sisi hilirnya diharapkan pemain industri mulai melakukan inovasi-inovasi lain seperti mengurangi berat, ukuran hingga material-material dari daur ulang plastik itu sendiri.

“Jadi mungkin inovasi dengan material-material yang dari recycle plastik kemudian dari penambahan filler atau mungkin inovasi-inovasi yang lain dengan mengurangi berat, ukuran, dan lain-lain sehingga harga yang sekarang ini berubah masih bisa terjangkau sesuai dengan kebutuhan kita tanpa mengurangi fungsi dari plastik itu sendiri,” jelas dia.

WIKIMEDIA COMMONS/SECL Ilustrasi industri petrokimia.

Pihaknya juga mendorong pemerintah untuk menambah tiga kilang minyak baru dengan kapasitas masing-masing 300.000 barrel per hari untuk memastikan ketersediaan nafta di dalam negeri.

“Dengan demikian maka nanti akan ada nafta yang bisa dipakai untuk dua cracker petrokimia yang sudah ada. Pada saat itu kita harapkan bahwa ketahanan industri petrokimia di dalam negeri bisa membaik jauh lebih baik daripada sekarang ini,” pungkasnya.

Untuk diketahui, kenaikan harga bahan baku nafta berdampak langsung terhadap harga plastik di dalam negeri.

Sebab, selama ini 60 hingga 70 persen pasokan bahan baku industri petrokimia nasional, termasuk nafta, dipasok dari kawasan Timur Tengah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai impor plastik dan barang dari plastik (HS39) pada Januari dan Februari 2026 masing-masing 949,2 juta dollar AS dan 873,2 juta dollar AS.

Impor meningkat 6,79 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

Kontributor impor terbesar berasal dari China, Thailand, dan Korea Selatan.

Bisnis.com,JAKARTA — Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) memastikan tidak adanya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri petrokimia dan plastik.

Ketua Umum Inaplas Suhat Miyarso menyampaikan bahwa hingga saat ini, tidak ada laporan PHK dari anggota asosiasi, meskipun kinerja industri sempat tertekan akibat gejolak global dan penurunan aktivitas manufaktur.

“Dengan demikian, Inaplas juga tidak pernah melaporkan kepada pemerintah terjadinya PHK di industri-industri anggota Inaplas,” ujarnya dalam diskusi bertajuk ‘Dampak Gejolak Geopolitik Terhadap Industri Plastik’, di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Wakil Ketua Umum Inaplas Edi Rivai menjelaskan bahwa karakter industri petrokimia yang bersifat siklikal membuat pelaku usaha lebih memilih bertahan melalui penyesuaian operasional ketimbang melakukan pengurangan tenaga kerja. Selain itu, struktur biaya industri yang didominasi bahan baku juga membuat efisiensi lebih difokuskan pada aspek produksi, bukan tenaga kerja.

“Karena itu, kalau kita perhatikan sejak 10 tahun terakhir itu tidak ada hampir ada bicara mengenai industri petrokimia dan pengolahan itu PHK,” tegasnya.

Edi menyampaikan bahwa sepanjang pengalamannya di industri kimia dan plastik, belum pernah terjadi PHK secara masif, bahkan hingga saat ini. Menurutnya, fluktuasi kinerja merupakan hal yang lazim terjadi dalam industri tersebut.

Kendati demikian, dia mengakui tekanan terhadap industri saat ini cukup besar, terutama dari sisi pasokan dan harga bahan baku. Oleh karena itu, pelaku industri dituntut untuk mencari solusi strategis guna menjaga keberlangsungan usaha.

Menurut Edi yang juga Direktur PT Chandra Asri Pacific Tbk., diperlukan waktu untuk keluar dari tekanan yang ada, mengingat kompleksitas persoalan yang dihadapi, mulai dari faktor global hingga domestik.

“Jadi titik-titik mana yang perlu kita lakukan solusi. Nah ini memang semua perlu waktu tidak perlu ada tidak bisa instan,” jelasnya.

Dia menambahkan bahwa dukungan kebijakan pemerintah menjadi krusial, khususnya dalam menjamin ketersediaan bahan baku bagi industri hulu. Pasalnya, selama ini industri hilir relatif lebih fleksibel karena terbiasa mengakses bahan baku impor dengan tarif yang kompetitif melalui berbagai perjanjian perdagangan bebas.

Namun, dalam situasi krisis, ketergantungan terhadap impor justru menjadi tantangan. Edi menilai ketahanan industri nasional menjadi faktor penting, terutama ketika pasokan global terganggu.

Untuk itu, dia menekankan pentingnya penguatan rantai pasok domestik, terutama dalam menjamin ketersediaan bahan baku secara berkelanjutan. Kepastian suplai dinilai menjadi kunci dalam menjaga stabilitas industri di tengah gejolak.

Di sisi lain, Edy menyebut bahwa pelaku industri mulai mengamankan pasokan bahan baku melalui berbagai jalur. Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil dengan masuknya pasokan baru pada periode Mei hingga Juni, meskipun dengan biaya yang relatif lebih tinggi.

“Nah untungnya karena komunikasi dan hubungan kita cukup luas, jadi kita dapat secure, kuantitas, sehingga nanti di bulan Mei dan Juni ini sudah mulai masuk dan berjalan walaupun dengan cost yang cukup tinggi,” tuturnya.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Diversifikasi bahan baku dinilai menjadi kunci menghadapi gangguan geopolitik di Selat Hormuz. PT Chandra Asri Group memanfaatkan kemitraan strategis dengan Glencore, salah satu pedagang komoditas global dan produsen sumber daya alam terdiversifikasi terkemuka dunia, untuk mendiversifikasi bahan baku (feedstock).

Pada saat kompetitor seringkali terbatas oleh jalur pasokan tradisional, grup menunjukkan aktif mencari dan menguji minyak mentah (crude) dari Amerika Latin, Amerika Utara, Afrika Barat, dan Asia Tenggara.

"Gangguan geopolitik, terutama risiko eskalasi di Timur Tengah yang berdampak pada Selat Hormuz, secara historis menciptakan kecemasan dalam rantai pasok. Namun, kemampuan kami dalam perluasan jenis minyak mentah dan kemampuan pengadaan global memungkinkan perusahaan untuk melewati hambatan konvensional demi menjaga operasional tetap lancar terlepas dari volatilitas regional," ujar Chief Financial Officer Chandra Asri Grup, Andre Khor lewat keterangan tertulis.

Khor mengklaim, kemampuan ini teruji pada Februari 2026, ketika grup berhasil menyelesaikan uji coba teknis yang meningkatkan kapasitas produksi pabrik Butene-1 dan MTBE di Cilegon hingga 25%. Dengan mengolah minyak mentah dan produk intermediate yang kompetitif ini, grup berhasil mempertahankan tingkat utilisasi yang tinggi dan hasil produk yang unggul, bahkan di tengah kondisi petrokimia global yang menantang.

Kinerja keuangan

Strategi tersebut terbukti ampuh saat Chandra Asri mengumumkan kinerja Kuartal I (Q1) 2026 dengan rekor EBITDA kuartalan sebesar 421 juta dolar AS dan laba bersih sebesar 205 juta dolar AS. Raihan tersebut masing-masing mencerminkan lonjakan sebesar 1.813,6% dan 954,2% dibandingkan Q1 2025.

Pertumbuhan ini didorong oleh integrasi segmen energi yang kini menjadi kontributor terbesar dengan porsi 60% dari total pendapatan. Pencapaian ini dinilai merupakan hasil dari transformasi disiplin melalui keberhasilan integrasi aset energi yang baru diakuisisi di Singapura.

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) membantah memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) meskipun industri petrokimia dan produk turunannya sedang tertekan.

Adapun tekanan datang akibat perang di Asia Barat (Timur Tengah) yang menjadi salah satu pemasok utama produk petrokimia di pasar global sehingga suplai terputus.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Inaplas Suhat Miyarso dalam diskusi “Krisis Energi Global dan Ancaman Dumping: Saatnya Perkuat Industri Dampak Gejolak Geopolitik Terhadap Industri Kimia Nasional” yang digelar Forum Wartawan Perindustrian (Forwin).

“Mengenai PHK ya tadi saya sampaikan bahwa sampai dengan hari ini tidak ada satu pun anggota Inaplas yang melaporkan kejadian PHK,” kata Suhat di Jakarta Selatan, Selasa (5/5/2026).

Karena tidak menerima laporan PHK dari industri-industri petrokimia dan turunannya, Inaplas tidak pernah melaporkan kepada pemerintah.

“Inaplas juga tidak pernah melaporkan kepada pemerintah terjadinya PHK di industri-industri anggota Inaplas,” lanjut Suhat.

Dalam forum yang sama, Wakil Ketua Umum Inaplas Edi Rivai mengakui industri petrokimia dan turunannya memang sedang tertekan akibat suplai bahan baku dan dugaan praktik dumping.

Meski demikian, ia memastikan sampai saat ini tidak ada peristiwa PHK.

“Kalau dari pengalaman selama ini di industri kimia dan plastik itu tidak pernah adanya kejadian yang sifatnya sampai PHK,” ujar Edi.

Tidak hanya itu, Edi juga membantah informasi kabar rencana atau potensi PHK di industri plastik dalam tiga bulan ke depan.

Informasi itu sebelumnya dihembuskan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

“Itu tidak ada di dalam apa di dalam ramalan ataupun di dalam outlook yang akan dilakukan ke depan itu tidak ada kita sampaikan PHK,” tutur Edi.

Ia menuturkan, pelaku industri petrokimia sudah bergelut selama puluhan tahun dan telah melewati masa-masa sulit dan negatif.

“Jadi di industri petrokimia dan hilirnya hampir saya sampaikan hingga saat ini tidak satu orang pun untuk di-PHK,” kata dia.

Namun demikian, Edi mengakui saat para pihak saat ini harus mencari solusi jitu untuk keluar dari tekanan geopolitik.

Menurutnya, sejumlah solusi itu antara lain menyangkut kepastian bahan baku untuk industri petrokimia dan turunannya.

Dari lima jenis komoditas yang bisa menjadi bahan baku plastik di antaranya, minyak bumi, gas alam, elpiji, batu bara, dan metanol baru dua jenis yang digunakan.

Kepastian bahan baku bagi industri petrokimia dan turunannya membutuhkan dukungan dari pemerintah.

“Itu perlunya ada dukungan kebijakan pemerintah untuk didapat kita dapatkan khususnya bahan baku, kepastian bahan baku. Karena memang dari sisi bahan baku dalam arti bahan baku yang dibutuhkan industri hulu,” jelas Edi.

Sebelumnya, Said Iqbal menyebut gejolak politik di Asia Barat membuat biaya energi naik dan pasokan produk petrokimia terganggu.

Said menyebut, karena kondisi tersebut, 9.000 pekerja di 10 perusahaan berpotensi terkena PHK.

Sebagian perusahaan itu disebut bergerak di bidang industri plastik dan industri tekstil.

“Saat ini tercatat 9.000 berpotensi, berpotensi 9.000 karyawan akan terjadi PHK,” kata Said dalam konferensi pers virtual, Jumat (17/4/2026).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perindustrian menilai kebijakan pembebasan bea masuk impor liquefied petroleum gas (elpiji) menjadi nol persen akan membantu menjaga pasokan bahan baku industri petrokimia di tengah gangguan rantai pasok akibat ketegangan geopolitik di Selat Hormuz.

Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief menyebut kebijakan tersebut menjadi kabar positif bagi industri, terutama untuk menjaga keseimbangan rantai pasok dari sektor hulu hingga hilir.

“Ini kabar baik bagi industri hulu petrokimia, bahwa ada penurunan bea masuk elpiji,” kata Febri dalam rilis Indeks Kepercayaan Industri (IKI) April 2026 di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

KOMPAS.com/Dhias Suwandi Ilustrasi LPG. Ilustrasi elpiji. Harga elpiji April 2026. Harga LPG April 2026

Menurut Febri, langkah itu penting untuk menjamin ketersediaan bahan baku plastik, baik untuk industri antara maupun industri hilir, di tengah tekanan terhadap pasokan nafta sebagai bahan baku utama petrokimia.

“Kami menjaga keseimbangan industri, antara industri hulu, industri antara, dan industri hilir,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin Wiwik Pudjiastuti menjelaskan pembebasan tarif impor elpiji dari sebelumnya 5 persen menjadi nol persen khusus ditujukan bagi elpiji sebagai bahan baku industri, bukan untuk penggunaan energi secara umum.

Kebijakan itu, kata dia, menjadi langkah antisipasi pemerintah karena sektor petrokimia menjadi salah satu yang paling terdampak gejolak di kawasan Timur Tengah.

Menurut Wiwik, sebagian besar pasokan nafta Indonesia berasal dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar, sementara sekitar 90 persen distribusinya melewati Selat Hormuz yang saat ini menjadi titik perhatian pasar global.

NASA EARTH OBSERVATORY via AFP Selat Hormuz saat dilihat dari Satelit Terra milik NASA pada 5 Februari 2025.

Dalam kondisi tersebut, pemerintah mendorong penggunaan elpiji sebagai bahan baku alternatif.

Ia menjelaskan industri petrokimia pada dasarnya memiliki tiga sumber bahan baku utama, yakni nafta, elpiji, dan kondensat.

Namun elpiji belum dapat menggantikan nafta sepenuhnya karena penggunaannya hanya sebagai bahan pencampur dengan porsi maksimal sekitar 50 persen.

“Elpiji ini hanya sebagai bahan pencampur, jadi maksimal sekitar 50 persen,” kata Wiwik.

Ia menambahkan kebijakan pembebasan tarif juga dimaksudkan untuk menyelaraskan struktur tarif di rantai industri petrokimia.

Sebelumnya, produk hilir petrokimia telah menikmati tarif impor nol persen, sementara bahan bakunya masih dikenakan bea masuk 5 persen.

Menurut Kemenperin, kondisi itu menekan daya saing industri domestik.

Karena itu, penurunan tarif bahan baku dinilai menjadi salah satu solusi menjaga efisiensi biaya produksi dan daya saing industri.

“Harapannya daya saing industri kita meningkat,” ujar Wiwik.

Wiwik juga menyebut pemerintah telah menerima kabar adanya kontrak pengiriman nafta yang dapat membantu menopang kebutuhan bahan baku industri dalam jangka pendek.

Dengan kombinasi diversifikasi bahan baku dan relaksasi tarif impor, pemerintah berharap tekanan terhadap industri petrokimia dan industri turunannya, termasuk plastik, dapat diredam.

IDXChannel– Pemerintah resmi memutuskan untuk membebaskan bea masuk impor Liquified Petroleum Gas (LPG) yang digunakan sebagai bahan baku pengganti nafta bagi industri petrokimia nasional.

Kebijakan strategis ini akan berlaku efektif selama enam bulan ke depan guna menjaga stabilitas harga produk kemasan di tingkat konsumen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan langkah ini diambil sebagai respons atas lonjakan harga bahan baku plastik yang terimbas krisis pasokan global akibat ketegangan di Timur Tengah. Sebelumnya, impor LPG untuk bahan baku industri dikenakan tarif sebesar 5 persen.

"Diberikan bea masuk 0 persen ini periode 6 bulan nanti kita lihat situasi setelah 6 bulan seperti apa jadi kebijakan ini juga diambil negara lain seperti India jadi agar packaging ini agar tidak menaikkan bahan-bahan makanan," kata Airlangga dalam konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (28/4/2026).

Airlangga menekankan bahwa durasi enam bulan ini akan menjadi masa pemantauan bagi pemerintah untuk melihat perkembangan situasi geopolitik global. Dengan menurunkan beban biaya produksi di sektor hulu plastik, pemerintah berharap harga makanan dan minuman yang menggunakan kemasan plastik tidak ikut terkerek naik, sehingga inflasi tetap terkendali.

Langkah ini juga menjawab keluhan para pelaku industri, termasuk PT Lotte Chemical Indonesia (LCI), yang sebelumnya meminta penghapusan tarif impor LPG demi menjaga daya saing di tengah krisis energi yang menyumbat jalur distribusi nafta.

Keputusan ini merupakan salah satu poin krusial yang disepakati dalam rapat perdana Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang dipimpin oleh Menko Airlangga.

Selain LPG, produk plastik seperti polipropilen dan polietilin juga diberikan bea masuk 0 persen selama 6 bulan karena harga bahan baku di pasar internasional melonjak hingga 100 persen.

Konflik di kawasan Selat Hormuz menyebabkan kilang (refinery) domestik kesulitan memperoleh nafta, sehingga pemerintah mendorong pengalihan bahan baku alternatif ke LPG dengan biaya masuk nol.

Pemerintah juga berkomitmen melakukan debottlenecking melalui penyederhanaan Pertimbangan Teknis (Pertek) di kementerian terkait guna mempercepat arus barang modal dan bahan baku.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita diperintahkan untuk segera menerbitkan aturan teknis (PMK dan Permenperin) agar kebijakan ini dapat segera diimplementasikan oleh pelaku usaha.


(kunthi fahmar sandy)