REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi sinyal terdapat dua hingga tiga bank KBMI III yang berpotensi naik kelas menjadi bank KBMI IV pada tahun ini. Meski begitu, OJK belum mengungkap lebih lanjut bank mana saja yang dimaksud.

“Mungkin tahun ini, kalau saya perkirakan sekitar dua atau tiga bank yang naik kelas menjadi KBMI IV,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae saat dijumpai di Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Ketika ditanya mengenai optimisme penambahan KBMI IV di tengah ketegangan geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat (AS), Dian menjelaskan bahwa sejumlah bank sebenarnya telah mengajukan kenaikan kelas.

Menurutnya, posisi permodalan bank-bank tersebut juga sudah mendekati batas KBMI IV, sehingga hanya membutuhkan sedikit peningkatan untuk masuk ke kelompok tersebut.

“Angkanya pun (indikator permodalan) kalau dilihat itu hanya tinggal sedikit lagi sudah masuk ke KBMI IV,” kata Dian.

Ia menambahkan, OJK terus mendorong kenaikan kelas tersebut karena bank KBMI IV dinilai lebih berkelanjutan serta memiliki daya dorong lebih besar terhadap perekonomian.

Mengenai dampak perang, Dian menilai stabilitas sistem keuangan secara umum masih terjaga dan meyakini dampaknya tidak akan sebesar krisis sebelumnya seperti pandemi COVID-19.

Namun demikian, ia menekankan perlunya kewaspadaan industri perbankan dengan menyiapkan langkah antisipatif, termasuk kemungkinan peninjauan kebijakan jika kondisi global memburuk.

Selain itu, OJK juga telah meminta perbankan menjadikan volatilitas global sebagai peringatan dini untuk bersiap menghadapi skenario terburuk.

“Tentu kita tidak mengharapkan ini (perang) berkelanjutan, karena kalau kita lihat ada tanda-tanda berbagai analisis internasional yang menyebutkan bahwa perang ini seolah-olah memang bukan ‘menghajar’ satu negara, ini seperti menghajar ekonomi dunia,” kata Dian.

Sebagai informasi, bank yang masuk kelompok KBMI III merupakan bank dengan modal inti di atas Rp 14 triliun hingga Rp 70 triliun. Sementara itu, bank yang masuk KBMI IV harus memiliki modal inti di atas Rp 70 triliun.

Pada tahun lalu, OJK menargetkan sebanyak enam bank akan bergeser dari KBMI III menjadi KBMI IV dalam dua hingga tiga tahun ke depan.

“Kita harapkan dalam 2–3 tahun ke depan sudah akan ada tambahan enam bank lagi yang akan digeser dari KBMI III menjadi KBMI IV. Berarti diharapkan akan ada bank dengan modal di atas Rp 70 triliun dalam dua tahun ke depan untuk menggeser dari BUKU III ke BUKU IV,” kata Dian dalam konferensi pers Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PITJK) 2025 pada 11 Februari 2025.

Merujuk pada data Statistik Perbankan Indonesia yang dipublikasikan oleh OJK per Juni 2025, tercatat sebanyak empat bank yang masuk kategori KBMI IV dan 14 bank yang masuk kategori KBMI III.

Per Juni 2025, bank KBMI III membukukan modal inti (tier 1) sebesar Rp 445,08 triliun, dengan rasio modal inti terhadap ATMR sebesar 23,19 persen. Adapun capital adequacy ratio (CAR) tercatat sebesar 24,53 persen.

Kinerja profitabilitas tercermin dari return on assets (ROA) sebesar 1,72 persen. Sementara itu, efisiensi operasional yang diukur melalui rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) tercatat sebesar 86,41 persen.

Sementara dari sisi intermediasi dan likuiditas, net interest margin (NIM) tercatat sebesar 3,58 persen, loan to deposit ratio (LDR) sebesar 90,89 persen, serta liquid assets ratio (LAR) sebesar 12,13 persen.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengutamakan skema bail-in dan merger atau akuisisi antarbank sebagai opsi utama dalam menyelamatkan bank bermasalah, guna meminimalkan dampak terhadap stabilitas sistem keuangan.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan likuidasi merupakan langkah terakhir dalam mekanisme resolusi bank. Sebelum sampai pada tahap tersebut, LPS akan mendorong penyelamatan melalui mekanisme industri, termasuk pengambilalihan oleh bank yang lebih sehat.

"Resolusi itu kan tidak hanya likuidasi. Likuidasi kan opsi terakhir untuk melakukan berbagai macam opsi. Mulai dari bail-in, sampai penyertaan modal," ujar Anggito dalam wawancara bersama CNN Indonesia Business, Selasa (24/2).

Ia menjelaskan skema bail-in juga menjadi bagian dari protokol penanganan krisis yang telah disiapkan. Melalui skema ini, pemegang saham dan kreditur bank akan dilibatkan terlebih dahulu untuk menyerap kerugian sebelum penggunaan dana penjaminan.

Selain itu, LPS juga memiliki kewenangan melakukan penyertaan modal sementara dalam rangka penyehatan bank apabila diperlukan. Namun, langkah tersebut dilakukan secara selektif dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Dalam pelaksanaannya, LPS berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas pengawas perbankan. Jika sebuah bank dinilai memburuk dan berpotensi mengganggu stabilitas, maka otoritas dapat meningkatkan status pengawasan sebelum akhirnya diserahkan kepada LPS untuk proses resolusi.

Anggito menegaskan hingga saat ini kondisi sistem perbankan nasional masih dalam kategori "normal waspada". Namun, LPS tetap menyiapkan protokol krisis dan penguatan pendanaan guna mengantisipasi peningkatan risiko pada 2026.

"Jadi kita harus memastikan banknya itu kita lakukan surveillance terus. Melakukan pengawasan sehingga banknya itu tidak tiba-tiba lalu jatuh," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Manajemen PT Bank Ina Perdana Tbk (Bank INA) angkat bicara terkait wacana penghapusan kategori KBMI 1 dan dorongan kenaikan kelas menjadi KBMI 2 yang sebelumnya mengemuka dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan Bank INA, Adhiputra Tanoyo, mengatakan hingga saat ini perseroan masih menunggu kejelasan aturan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Sebenarnya kita juga masih nanya-nanya. Modal minimum kan dari Rp3 triliun sampai Rp6 triliun. Begitu Rp6 triliun otomatis naik ke KBMI 2. Modal kita sekarang sekitar Rp3,1 triliun,” ujar Adhiputra, Selasa (24/2/2026).

Dia menilai, arah kebijakan tersebut tentu akan memunculkan pertanyaan mengenai langkah strategis Bank INA ke depan, khususnya terkait penambahan modal inti dari kisaran Rp3 triliun menuju Rp6 triliun.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, Bank INA memilih bersikap hati-hati. Manajemen menyatakan masih menunggu kepastian regulasi dari OJK sebelum mengambil langkah strategis.

“Kalau nanti OJK memutuskan semua harus Rp6 triliun, ya mau tidak mau pemegang saham harus menambah modal. Tapi saat ini kami masih wait and see, menunggu kejelasan aturan dari OJK,” tegas Adhiputra.

Untuk diketahui, OJK mengelompokkan bank berdasarkan KBMI. Hal itu tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) No.12/POJK.03/2021 tentang Konsolidasi Bank Umum.

Perincian aturan KBMI yaitu KBMI 1 untuk bank dengan modal inti kurang dari Rp6 triliun, KBMI 2 untuk bank dengan modal inti Rp6 triliun sampai dengan Rp14 triliun, KBMI 3 untuk bank dengan modal inti Rp14 triliun sampai dengan Rp70 triliun, dan KBMI 4 untuk bank dengan modal inti lebih dari Rp70 triliun.

Rencana OJK

OJK mengungkapkan rencana untuk menghapus kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 1 untuk mendorong konsolidasi perbankan.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam acara Indonesia Islamic Finance Summit 2025 di Surabaya pada Selasa (4/11/2025).

"Dalam jangka waktu yang mungkin tidak terlalu lama, saya akan menghapuskan KBMI I. Jadi, yang ada cuma tiga [kelompok KBMI], enggak ada 4. Yang KBMI I itu berarti harus bergeser ke KBMI II," jelasnya.

Dian menambahkan langkah tersebut sejalan dengan upaya OJK mendorong ekspansi anorganik perbankan, termasuk melalui merger dan akuisisi.

Dia menyebut OJK telah berdiskusi dan mendorong bank-bank di KBMI I untuk mulai berbicara mengenai kemungkinan merger. Menurutnya, konsolidasi bank di negara dengan skala ekonomi besar seperti Indonesia tidak dapat dihindari karena merupakan bagian dari upaya memperkuat struktur industri agar lebih efisien.

Siapkan Insentif

Seiring dengan hal ini, OJK membuka peluang pemberian insentif bagi bank-bank dengan modal inti kecil atau KBMI I yang mengambil langkah konsolidasi untuk memperkuat struktur perbankan nasional.

Dian menjelaskan bahwa penguatan fundamental dan konsolidasi bank-bank kecil merupakan agenda strategis untuk memperkuat ketahanan perbankan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Langkah tersebut juga penting di tengah akselerasi digitalisasi perbankan dan meningkatnya risiko siber.

"Pendekatan OJK tentu sekarang ini masih bersifat persuasif ya, saya kira ini adalah cara yang bagus adalah tentu saja mendorong nanti mungkin memberikan insentif juga kepada bank-bank yang akan melakukan konsolidasi," ujar Dian.

Menurutnya, OJK telah menyampaikan imbauan resmi kepada seluruh bank KBMI 1 pada akhir Oktober 2025 untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja bisnis, permodalan, dan prospek jangka panjang.

Bank diminta mengidentifikasi strategi penguatan, baik melalui peningkatan modal organik maupun langkah anorganik seperti merger atau akuisisi.

“Imbauan secara formal untuk penguatan fundamental dan konsolidasi telah kami sampaikan kepada bank-bank KBMI I pada akhir bulan Oktober lalu melalui surat yang kita kirim,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghapus kelompok bank bermodal inti (KBMI) 1 atau bank mini bertolak belakang dengan maraknya fenomena spin-off unit usaha syariah di sejumlah perbankan.

Fenomena spin-off unit syariah semakin marak setelah berlakunya UU Pengembagan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) serta implementasi Peraturan OJK (POJK) Nomor 11 Tahun 2023.

Pasal 59 beleid itu secara tegas mewajibkan setiap bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah (USS) dengan nilai aset mencapai 50% dari total nilai aset induknya paling sedikit Rp50 triliun wajib melakukan pemisahan usaha alias spin-off.

Sejak berlakunya POJK itu, sejumlah bank umum mulai melakukan aksi pemisahan unit usaha syariah, salah satunya adalah PT Bank Syariah Nasional (BSN).

BSN resmi beroperasi pada Senin (22/12/2025). Bank ini adalah hasil spin-off dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. alias BBTN melalui persetujuan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada November 2025.

Selain BSN, desas-desus spin-off BSI dari Bank Mandiri (BMRI) juga mendapat banyak perhatian. Wacana spin-off BSI dari Mandiri itu terungkap menyusul perubahan status perseroan menjadi BUMN. Perubahan ini menegaskan posisi BSI sebagai bank syariah milik negara atau bank BUMN.

“[Pasal 1 ayat 1] Perubahan nama perseroan menjadi PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk.,” demikian tertulis dalam Pokok-Pokok Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam RUPSLB, Senin (22/12/2025).

Hingga berita ini ditulis, manajemen BSI belum memberikan pernyataan resmi terkait perubahan status dan implikasinya terhadap rencana pemisahan. Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo sebelumnya menyampaikan bahwa arah masa depan perseroan berada di bawah keputusan Danantara. “Semua call-nya ada di Danantara,” ujarnya dalam wawancara pada pertengahan September 2025.

Sementara di bank umum non Himbara, pemisahan atau spin-off Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) diestimasi rampung pada Mei 2026.

Direktur Syariah banking CIMB Niaga Pandji P. Djajanegara menyampaikan saat ini perseroan secara simultan memenuhi dokumen-dokumen yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

“Kita harapkan di akhir Maret [2026] sudah selesai sehingga nanti di bulan Mei [2026] kita sudah bisa spin off,” kata Pandji di Kantor CIMB Niaga, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

OJK Hapus KBMI 1

Kontras dengan maraknya aksi spin-off , OJK telah memastikan langkah untuk segera menghapus KBMI I atau bank yang memiliki modal inti kurang dari Rp6 triliun. Rencana penghapusan KBMI 1 itu telah ditegaskan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae.

Dengan demikian, pengelompokan bank berdasarkan modal inti tersebut akan terpangkas dari awalnya empat menjadi tiga kelompok. Dian menjelaskan rencana ini seiring dengan upaya pihaknya mendorong bank-bank untuk melakukan ekspansi anorganik seperti melalui merger dan akuisisi.

Dian menuturkan pihaknya telah berdiskusi dan mendorong bank yang berada di KBMI I untuk mulai berbicara soal kemungkinan merger tersebut. Meski demikian, dirinya tidak merinci kapan pengurangan kategori pengelompokan bank akan mulai diberlakukan.

Menurutnya, konsolidasi bank dengan opsi merger di negara dengan skala ekonomi besar seperti Indonesia tidak bisa dihindari. Dian menyebut, langkah ini merupakan upaya untuk memperkuat struktur perbankan nasional agar lebih efisien.

Adapun, Dian menyebut bahwa OJK sejauh ini menggunakan pendekatan soft power atau persuasif dalam mendorong proses konsolidasi tersebut. “Sekarang saya tidak menggunakan pendekatan hard power. Lebih banyak soft power saja, dalam konteks yang tidak heavy-handed,” ujarnya.

Dilansir dari Statistik Perbankan Indonesia (SPI) OJK per Juni 2025 terdapat 61 bank yang masuk KBMI 1 dari total bank umum di Indonesia sebanyak 105 bank. Selain itu, terdapat 26 bank yang masuk KBMI 2, lalu 14 bank KBMI 3, dan 4 bank KBMI 4.

Kinerja Saham Bank Mini

Sementara itu, Harga saham sejumlah emiten bank kecil mengalami penguatan pada awal tahun ini. Saham PT Bank Bumi Arta Tbk. (BNBA), misalnya, tercatat mengalami penguatan saat pembukaan pasar di sesi pertama pada perdagangan Selasa (6/1/2026).
Saham BNBA dibuka naik 235 poin atau sekitar 23,86% ke posisi Rp1.220 per lembar saham. Pada perdagangan sebelumnya, saham BNBA ditutup di level Rp985.
Setelah pembukaan, grafik pergerakan harga saham BNBA terpantau berfluktuatif. Hingga pukul 15.10 WIB, saham BNBA sempat mendarat di zona merah. Dalam pantauan Bisnis, saham BNBA turun 35 poin atau 3,55% menuju level Rp950 per lembar saham.

Adapun, hingga pukul 15.39 WIB, saham BNBA stagnan di level Rp985 per lembar saham. Secara tahun berjalan (year to date/YtD) saham BNBA naik 290 poin atau 41,73% YtD.

Harga saham PT Bank Capital Indonesia Tbk. (BACA) juga terpantau meningkat 14 poin atau 6,31% menuju level Rp236 per lembar saham. Selama tahun berjalan, saham BACA meningkat 2 poin atau 0,85% YtD.

Penguatan juga dialami PT Bank Ganesha Tbk. (BGTG) yang bergerak naik 17 poin atau 13,49% ke level Rp144 per lembar saham. Secara kumulatif selama tahun berjalan, saham BGTG terkerek 24 poin atau 20,17% YtD.

Saham PT Bank Nationalnobu Tbk. (NOBU) turut bergerak di zona hijau dengan kenaikan 25 poin atau 3,85% menuju level Rp540 per lembar saham. Sepanjang tahun berjalan saham bank milik keluarga Riady ini telah naik 35 poin atau 6,86% YtD.

Kinerja positif juga ditunjukkan saham PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR) yang menguat 13 poin atau 6,81% menuju Rp204 per lembar saham. Secara tahun berjalan, harga saham DNAR tercatat meningkat 18 poin atau 9,68% YtD.

Kemudian, saham PT Bank Artha Graha Internasional Tbk. (INPC) naik 63 poin atau 34,43% menuju level Rp246 per lembar saham. Peningkatan juga terlihat selama tahun berjalan yakni 100 poin atau 68,49% YtD.

Sementara itu, saham PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB) menyusut 10 poin atau 1,94% menuju Rp505 per lembar saham. Kendati begitu, saham BBYB secara tahun berjalan meningkat 25 poin atau 5,21% YtD

Senada, saham PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. (PNBS) merosot 1 poin atau 1,64% menuju level Rp60 per lembar saham. Kendati demikian, saham PNBS meningkat 7 poin atau 13,21% YtD selama tahun berjalan.

Penurunan juga dialami oleh saham PT Bank MNC Internasional Tbk. (BABP). Tercatat, saham BABP turun 1 poin atau 1,54% ke level Rp64 per lembar saham. Meski demikian, saham bank milik konglomerat Hary Tanoesoedibjo itu secara tahun berjalan naik 9 poin atau 16,36% YtD.

Perbaikan Kinerja Keuangan

Analis Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menyebut, kenaikan harga saham bank-bank mini atau KBMI 1 belakangan ini lebih banyak didorong oleh sentimen perbaikan kinerja keuangan. Dia menilai, pasar merespons positif upaya bank-bank kecil dalam memperbaiki fundamental bisnisnya.

Menurut Nafan, selain faktor kinerja, munculnya wacana penghapusan kategori KBMI 1 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga ikut memengaruhi pergerakan saham. Wacana tersebut dinilai mendorong bank-bank KBMI 1 untuk mempertimbangkan langkah konsolidasi, termasuk merger.

“Kenaikan harga saham bank ini kan lebih dipengaruhi oleh misalnya sentimen dari perbaikan kinerja ya, terutama ya. Walaupun misalnya terdapat pengaruh dari, ya ada juga yang wacana OJK untuk menghapus KBMI 1,” ujar Nafan kepada Bisnis, Selasa (6/1/2026).
Dia menuturkan, rencana merger secara teori berpotensi menjadi sentimen positif bagi saham perbankan terkait. Aksi konsolidasi diharapkan dapat memperkuat permodalan, memperbaiki efisiensi, serta meningkatkan daya saing bank.
Meski demikian, Nafan mengingatkan investor untuk tetap mencermati realisasi aksi korporasi tersebut. Pasalnya, tidak semua rencana merger berjalan mulus sesuai ekspektasi pasar. “Kita harus melihat aksi korporasinya seperti apa, mergernya kadang bisa, prosesnya bisa berjalan ataupun juga diam di tempat misalnya,” jelasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON — Laba industri perbankan Amerika Serikat melonjak 13,5 persen menjadi 79,3 miliar dolar AS pada kuartal III 2025, menurut laporan Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) pada Senin (24/11/2025). Kenaikan ini ditopang pendapatan nonbunga yang tumbuh dan biaya pencadangan kerugian yang lebih kecil.

“Industri perbankan masih punya modal dan likuiditas yang kuat. Kondisi ini mendukung penyaluran kredit dan melindungi bank dari potensi kerugian,” ujar Ketua FDIC sementara Travis Hill dalam pernyataan dikutip dari Reuters, Selasa (25/11/2025).

FDIC menilai modal dan likuiditas bank yang masih kuat membuat bank tetap bisa menyalurkan kredit meski risikonya sedang naik-turun. Lonjakan laba juga ditopang pendapatan nonbunga yang meningkat dan biaya pencadangan kerugian kredit yang lebih kecil.

Pada kuartal II 2025, biaya pencadangan sempat naik karena merger Capital One dan Discover Financial sudah rampung. Setelah efek merger itu lewat, beban provisi turun sehingga laba kuartal III ikut terdorong.

Meski profit naik, FDIC menegaskan perbankan masih bergulat dengan tingkat tunggakan yang historis tinggi pada beberapa jenis kredit. Kredit properti komersial, kredit kendaraan, dan kartu kredit menjadi titik rawan yang terus dipantau.

Bank beraset di atas 250 miliar dolar AS mencatat past-due rate 4,18 persen untuk kredit properti komersial nonpemilik. Angka itu turun dari puncak 4,99 persen setahun lalu, tetapi masih jauh di atas rata-rata prapandemi 0,59 persen.

Secara keseluruhan, past-due rate sektor perbankan bertahan di 1,49 persen dari total kredit. Posisi ini memang di bawah rerata prapandemi 1,94 persen, namun belum cukup untuk menutup risiko di segmen-segmen tertentu.

Dari sisi dana pihak ketiga, bank mencatat kenaikan simpanan untuk kuartal kelima beruntun. Tambahan terbesar datang dari uninsured deposits yang naik 88,6 miliar dolar AS atau 1,1 persen dibanding kuartal sebelumnya.

FDIC juga melaporkan jumlah bank bermasalah turun dua menjadi 57 bank. Total bank di AS berkurang 42 lantaran penjualan atau merger, menunjukkan konsolidasi industri masih berlanjut.

Bagi masyarakat, lonjakan laba bank belum otomatis berarti kredit makin longgar atau murah. Selama tunggakan di properti komersial dan kredit konsumsi masih tinggi, bank cenderung tetap selektif memberi pinjaman dan menahan bunga agar risiko tidak melebar.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana merger PT Bank MNC Internasional Tbk. (BABP) dan PT Bank Nationalnobu Tbk. (NOBU) atau Bank Nobu, yang sejak 2023 digadang sebagai konsolidasi sukarela dua konglomerat besar, akhirnya resmi diumumkan berakhir pada November 2025.

Padahal, selama hampir tiga tahun, kedua bank telah menjalani proses panjang, mulai dari pembentukan tim merger, transaksi silang saham, hingga peluang merger paksa dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum akhirnya kandas di tengah jalan.

Kabar mengenai rencana penggabungan kedua bank pertama kali mencuat pada Februari 2023. Saat itu, BABP dan NOBU sama-sama belum memenuhi ketentuan modal inti minimum Rp3 triliun sebagaimana diatur dalam POJK 12/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.

Di tengah isu tersebut, Bank Nobu menegaskan bahwa fokusnya adalah penyelesaian aksi korporasi berupa penambahan modal melalui rights issue.

"Seluruh informasi PMHMETD [rights issue] telah diumumkan kepada publik melalui keterbukaan informasi yang akan disampaikan perusahaan pada 25 Januari 2022 dan 7 Juni 2022 sesuai ketentuan yang berlaku," kata perseroan pada Senin (13/2/2023).

Bank Nobu juga menambahkan bahwa tidak ada arahan khusus terkait rencana merger selain aksi korporasi tersebut.

Dari sisi otoritas bursa pada 2023, Direktur Penilaian Efek BEI I Gede Nyoman Yetna kala itu menegaskan bahwa belum ada dokumen resmi mengenai aksi merger tersebut.

"Kami belum dapat informasi, saat ini saya belum terima jadi saya belum bisa menyampaikan," ujarnya. Nyoman menekankan bahwa setiap aksi korporasi akan dievaluasi secara ketat demi memastikan perlindungan investor.

Pada saat yang sama, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan terdapat dua bank yang sedang menjalani proses merger untuk memenuhi ketentuan modal inti. Namun, OJK belum membeberkan identitas bank tersebut.

"Ada proses hukum yang ditempuh dulu tentu kan merger tidak sesederhana itu," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae kala itu.

Masuk Proses Merger dan Penandatanganan Kesepakatan

Pada Maret 2023, kedua bank mengonfirmasi bahwa proses merger sudah berjalan dan bahkan telah ada penandatanganan perjanjian awal. Jika merger terealisasi, total aset gabungan akan mencapai Rp37,9 triliun berdasarkan laporan keuangan Januari 2023.

Bank MNC menegaskan bahwa merger bukan dilakukan sekadar memenuhi ketentuan modal inti minimum. "Hal ini dalam rangka memperkuat usaha dan sinergi dari para pihak," tulis Sekretaris Perusahaan BABP Heru Sulistiadhi.

Bank Nobu juga menambahkan bahwa semua aksi korporasi ditempuh untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang. "Perseroan senantiasa patuh dan tunduk pada seluruh ketentuan OJK, tidak terkecuali POJK Konsolidasi Bank Umum," ujar Sekretaris Perusahaan NOBU Mario Satrio.

Bank MNC Internasional (MNC Bank) milik Hary Tanoesoedibjo/mncbank.co.id

Dian Ediana Rae kemudian mengonfirmasi bahwa kesepakatan awal telah ditandatangani. "Sudah ada tanda tangan," katanya. Dia bahkan menyebut merger sebagai langkah penguatan perbankan nasional yang akan dipercepat oleh kedua pihak.

Pada April 2023, OJK menyebut proses merger berada dalam jalur yang tepat. Tim merger, konsultan keuangan, dan konsultan hukum telah ditunjuk. Target penyelesaian pun dipatok pada Agustus 2023.

"Target [selesai] bulan Agustus akan tercapai," kata Dian. Dia menyebut merger sukarela dua konglomerat besar ini berpotensi menjadi contoh ideal konsolidasi perbankan nasional.

Fase Kritis dan Ketegangan Antar Pemegang Saham

Memasuki September 2023, OJK mengumumkan bahwa proses merger memasuki fase kritis. Meski target penyelesaian Agustus telah lewat, realisasinya terhambat oleh tarik-menarik kepemilikan dan penentuan arah bisnis pascamerger. "Pada saat ini saya mendengar, saat ini adalah saat-saat yang kritikal," kata Dian saat itu.

Walaupun kunci proses berada pada kesepakatan antara dua pemegang saham utama, Hary Tanoesoedibjo dan James Riady, OJK menegaskan merger tetap tidak boleh batal.

Namun, di lapangan progres merger stagnan. Transaksi silang saham MNC Group dan Lippo Group sempat menjadi sinyal merger akan berlanjut, tetapi tidak cukup untuk mendorong penyelesaian.

Memasuki 2024, proses merger tak kunjung rampung. OJK bahkan mempertimbangkan opsi merger paksa jika kedua bank tidak mencapai kesepakatan final.

"Tapi kalau suatu titik tertentu nanti pada waktunya itu apa namanya ada hambatan itu kita akan menggunakan merger paksa gitu. Itu apa boleh buat gitu," kata Dian.

Hanwha Life Masuk dan Menciutnya Peluang Merger

Kondisi berubah signifikan ketika Hanwha Life Insurance Co., Ltd. resmi menjadi pemegang saham signifikan NOBU dengan porsi 40%. Aksi korporasi ini dinilai mengubah peta kekuatan pemegang saham, sekaligus membuat kans merger semakin kecil.

Sebagaimana diketahui, Hanwha Life yang merupakan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Korea Selatan, telah resmi mengakuisisi 2,99 miliar saham Bank Nobu.

Angka itu setara dengan 40% dari modal ditempatkan dan disetor. Akuisisi itu menjadikan Hanwha sebagai pemegang saham signifikan dan membuka lembaran baru dalam strategi bisnis bank.

Karyawati melakukan perawatan di salah satu pusat anjungan tunai mandiri (ATM) Nobu Bank di Jakarta. Bisnis/Arief Hermawan P

Head of Research Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menilai bahwa minat investor asing, khususnya dari Korea Selatan, terhadap perbankan Indonesia masih tinggi karena potensi pertumbuhan yang besar.

Indonesia sebagai emerging market menawarkan peluang investasi yang menjanjikan, meskipun kinerja beberapa bank seperti Bank Nobu belum tergolong mencolok.

“Indonesia sebagai emerging market dengan ekonomi yang masih bertumbuh merupakan pasar perbankan yang menarik bagi investor luar,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (7/7/2025).

Namun, kehadiran investor besar ini juga membawa konsekuensi terhadap rencana merger Bank Nobu dan Bank MNC yang sudah mencuat sejak 2023.

“Bila Hanwha Life juga masuk atau berpartner dengan Bank MNC bisa saja. Tapi dengan adanya investor baru di Bank Nobu, maka peluang untuk merger menjadi semakin kecil,” kata Trioksa.

Adapun, menelisik data Bursa Efek Indonesia (BEI) PT MNC Land Tbk. mengantongi 747,7 juta saham NOBU atau setara 9,99% kepemilikan. MNC Land menjadi pemegang saham nomor tiga terbesar NOBU, setelah masuknya Hanwha Life sebesar 40% atau 2,99 miliar saham NOBU.

Saham tersebut dibeli Hanwha Life dari tujuh pemegang saham sebelumnya, yakni PT Putera Mulia Indonesia, PT Prima Cakrawala Sentosa, PT Star Pacific Tbk, PT Inti Anugerah Pratama, PT Ciptadana Capital, PT Lenox Pasifik Investama Tbk, dan PT Multipolar Tbk.

Hanwha Life telah memperoleh seluruh persetujuan yang diperlukan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lain melalui Surat OJK No. S-11/PB.02/2025 tanggal 24 Januari 2025, Surat OJK No. SR-107/PB.02/2025 tanggal 21 April 2025, serta Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEPR-29/D.03/2025 pada tanggal 21 April 2025 yang menyatakan Hanwha Life dan Seung Youn Kim telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sebagai calon pemegang saham pengendali dan ultimate shareholder Bank Nobu.

Pada 22 November 2025, OJK merilis pernyataan resmi merger antara BABP dan NOBU dihentikan. "Harapannya agar masing-masing bank dapat lebih fokus pada target-target pertumbuhan yang telah direncanakan sebelumnya," ujar Dian.

Sebagai gantinya, OJK meminta pemegang saham pengendali kedua bank memperkuat struktur permodalan melalui setoran modal tambahan atau mengundang investor strategis baru. "Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan skala usaha dan daya saing masing-masing bank," kata Dian.

Dengan keputusan ini, babak panjang rencana merger dua bank milik dua konglomerat besar pun berakhir. Setelah hampir tiga tahun negosiasi, penilaian legal, restrukturisasi kepemilikan, dan bahkan upaya merger paksa, kedua bank kini memilih berjalan sendiri-sendiri sesuai strategi bisnis masing-masing.

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah bank yang masuk dalam kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 1 angkat bicara terkait rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghapus kelompok ini dari sistem pengelompokan bank.

Compliance Division Head PT Bank Mega Syariah Yudi Dharma Nugraha menyampaikan perseroan pada prinsipnya akan mengikuti dan mematuhi seluruh ketentuan serta kebijakan yang diterapkan oleh regulator.

“Saat ini, Bank Mega Syariah memiliki fundamental yang sehat dan masih fokus memperkuat permodalan, tata kelola, dan pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan,” kata Yudi dalam keterangannya, dikutip Rabu (12/11/2025).

Sementara itu Direktur PT Bank BCA Syariah Pranata mengaku masih akan mempelajari wacana tersebut. Apalagi, kata dia, BCA Syariah sejauh ini belum menerima surat imbauan dari OJK mengenai rencana penghapusan KBMI 1.

“Sejauh ini kami belum menerima surat tersebut dan secara group masih mempelajari hal tersebut sambil menunggu suratnya,” ujar Pranata kepada Bisnis, Rabu (12/11/2025).

Pranata juga menegaskan bahwa sejauh ini BCA Syariah belum memiliki rencana korporasi terkait merger dan akuisisi.

Di sisi lain, Presiden Direktur PT Krom Bank Indonesia Tbk. (BBSI) Anton Hermawan menyebut bahwa Krom Bank secara berkesinambungan melakukan kajian terhadap peluang kolaborasi dan sinergi strategis, baik dengan sesama industri maupun dengan pihak lain dalam ekosistem keuangan dan digital.

Dia menuturkan, Krom Bank telah menjalankan berbagai strategi seperti kolaborasi dan sinergi bisnis kolaborasi dengan mitra strategis di sektor teknologi finansial (fintech), e-commerce, dan lembaga keuangan lain dalam rangka memperluas jangkauan layanan dan memperkuat portofolio produk, khususnya pada segmen kredit digital dan loan channeling.

“Krom Bank terus berkoordinasi dengan pemegang saham untuk memastikan dukungan permodalan yang memadai, sekaligus mengupayakan peningkatan efisiensi melalui digitalisasi proses, optimalisasi struktur biaya dan pemanfaatan sinergi antar-unit usaha,” tutur Anton kepada Bisnis, Rabu (12/11/2025).

Adapun dalam menjalankan strategi bisnis, Anton memastikan perseroan terus menerapkan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan untuk setiap potensi konsolidasi atau kolaborasi yang akan dilakukan, dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae sebelumnya menyampaikan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan menghapus KBMI 1 dari sistem pengelompokan bank. Langkah ini diambil untuk mendorong konsolidasi perbankan sehingga dapat memperkuat struktur perbankan nasional lebih efisien.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan sekaligus Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae memberikan paparan saat Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2024 di Jakarta, Senin (29/7/2024). Bisnis/Himawan L Nugraha

“Dalam jangka waktu yang mungkin tidak terlalu lama, saya akan menghapuskan KBMI I. Jadi, yang ada cuma tiga [kelompok KBMI], enggak ada 4. Yang KBMI I itu berarti harus bergeser ke KBMI II,” kata Dian dalam agenda Indonesia Islamic Finance Summit 2025 di Surabaya pada Selasa (4/11/2025).

Dian menyebut bahwa OJK telah berdiskusi dan mendorong bank yang berada di KBMI 1 untuk mulai berbicara soal kemungkinan merger tersebut. Menurutnya, konsolidasi bank dengan opsi merger di negara dengan skala ekonomi besar seperti Indonesia tidak bisa dihindari.

Dian juga mengatakan bahwa OJK telah menyampaikan imbauan secara formal kepada bank-bank KBMI 1 melalui surat yang dikirim pada akhir Oktober 2025.

Kendati begitu, kata Dian, OJK tidak memaksakan proses konsolidasi berlangsung cepat. Dalam hal ini, pihaknya memberikan waktu yang cukup agar seluruh proses berjalan hati-hati dan berkesinambungan demi menciptakan struktur perbankan yang lebih sehat.

Sebagai informasi, OJK melalui Peraturan OJK (POJK) No.12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum mengelompokkan bank ke dalam empat kelompok berdasarkan modal inti.

Perinciannya, KBMI 1 bagi bank dengan modal inti sampai dengan Rp6 triliun dan KBMI 2 dengan modal inti lebih dari Rp6 triliun sampai dengan Rp14 triliun.

Kemudian, KBMI 3 untuk bank dengan modal inti lebih dari Rp14 triliun sampai dengan Rp70 triliun. Sementara KBMI 4 dihuni oleh bank-bank dengan modal inti di atas Rp70 triliun.

Seiring adanya rencana tersebut, maka pengelompokan bank berdasarkan modal inti tersebut akan terpangkas dari awalnya empat menjadi tiga kelompok.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam waktu dekat berencana menghapus kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 1 dari sistem pengelompokan bank.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae sebelumnya menyampaikan langkah ini diambil untuk mendorong konsolidasi perbankan sehingga dapat memperkuat struktur perbankan nasional lebih efisien.

“Dalam jangka waktu yang mungkin tidak terlalu lama, saya akan menghapuskan KBMI I. Jadi, yang ada cuma tiga [kelompok KBMI], enggak ada 4. Yang KBMI I itu berarti harus bergeser ke KBMI II,” kata Dian dalam agenda Indonesia Islamic Finance Summit 2025 di Surabaya pada Selasa (4/11/2025).

Melalui Peraturan OJK (POJK) No.12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, OJK mengelompokkan bank ke dalam empat kelompok berdasarkan modal inti.

Perinciannya, KBMI 1 bagi bank dengan modal inti sampai dengan Rp6 triliun dan KBMI 2 dengan modal inti lebih dari Rp6 triliun sampai dengan Rp14 triliun.

Kemudian, KBMI 3 untuk bank dengan modal inti lebih dari Rp14 triliun sampai dengan Rp70 triliun. Sementara KBMI 4 dihuni oleh bank-bank dengan modal inti di atas Rp70 triliun.

Seiring adanya rencana tersebut, maka pengelompokan bank berdasarkan modal inti tersebut akan terpangkas dari awalnya empat menjadi tiga kelompok.

Dia menuturkan rencana ini seiring dengan upaya OJK mendorong bank-bank untuk melakukan ekspansi anorganik seperti melalui merger dan akuisisi.

Adapun, Dian menyebut bahwa OJK telah berdiskusi dan mendorong bank yang berada di KBMI 1 untuk mulai berbicara soal kemungkinan merger tersebut. Menurutnya, konsolidasi bank dengan opsi merger di negara dengan skala ekonomi besar seperti Indonesia tidak bisa dihindari.

Kendati begitu, kata Dian, OJK tidak memaksakan proses konsolidasi berlangsung cepat. Dalam hal ini, pihaknya memberikan waktu yang cukup agar seluruh proses berjalan hati-hati dan berkesinambungan demi menciptakan struktur perbankan yang lebih sehat.

Kinerja KBMI 1

Menurut data Statistik Perbankan Indonesia (SPI) per Juni 2025 yang dirilis OJK, bank kecil KBMI 1 mendominasi jumlah bank umum di Indonesia. Per Juni 2025, setidaknya terdapat 61 bank yang masuk dalam KBMI 1.

Kendati mendominasi, jumlahnya menyusut 7,57% secara tahunan (year on year/YoY) jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Per Juni 2024, OJK mencatat jumlah bank KBMI 1 mencapai 66 bank.

Sebaliknya, jumlah bank KBMI 2 dan KBMI 3 mengalami peningkatan, masing-masing menjadi 26 bank dan 14 bank per Juni 2025, dari sebelumnya sebanyak 23 bank dan 13 bank.

Di sisi lain, kinerja KBMI 1 secara industri masih positif jika dibandingkan dengan kelompok lain. Dari sisi perolehan laba tahun berjalan sesudah pajak, KBMI 1 membukukan laba tahun berjalan sesudah pajak sebesar Rp7,97 triliun per Juni 2025, meningkat 104,15% YoY dari periode yang sama tahun sebelumnya di level Rp3,90 triliun.

Pertumbuhan tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan KBMI lain, bahkan ada kelompok bank yang mencatatkan tekanan profitabilitas per Juni 2025.

Pertumbuhan laba juga terjadi pada kelompok bank KBMI 3. Tercatat laba tahun berjalan kelompok bank ini tumbuh 11,84% YoY dari Rp19.817 miliar menjadi Rp22.164 miliar per Juni 2025.

Sebaliknya, laba tahun berjalan KBMI 2 dan KBMI 4 justru menyusut dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Per Juni 2025, laba tahun berjalan KBMI 2 menyusut 1,61% YoY menjadi Rp12.642 miliar dan KBMI 4 turun 1,50% YoY menjadi Rp88.607 miliar.

Secara umum, bank-bank KBMI 1 masih mencatatkan permodalan yang kuat, dengan rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) sebesar 30,73% per Juni 2025.

Dari sisi profitabilitas, tingkat pengembalian aset (Return on Assets/ROA) tercatat di level 1,54%, dengan efisiensi operasional yang cukup terjaga, tercermin dari rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) sebesar 86,44%.

Sementara itu, margin bunga bersih (Net Interest Margin/NIM) berada di level 4,72% dan rasio penyaluran kredit terhadap dana pihak ketiga (Loan to Deposit Ratio/LDR) tercatat 81,96% per Juni 2025.

Potensi Risiko

Kendati laba tahun berjalan KBMI 1 mencatatkan kinerja positif dibandingkan kelompok bank lain, pengamat memandang bahwa relevan tidaknya wacana OJK menghapus klasifikasi KBMI 1 kembali pada tujuan regulator menghapus kelompok bank ini.

“Semua bisa relevan tergantung pada tujuan dan alat ukurnya,” kata Head of Research Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan kepada Bisnis, Selasa (11/11/2025).

Di sisi lain, Trioksa juga menyoroti risiko dan konsekuensi yang timbul apabila wacana penghapusan KBMI 1 benar-benar direalisasikan. Salah satunya, potensi pengurangan tenaga kerja pada bank terkait.

Selain itu, konsekuensi lainnya yakni proses merger antar bank yang belum tentu berjalan baik. Mengingat, hal ini sangat tergantung pada kesepakatan antar pemilik bank.

Terkait dampaknya terhadap pola kompetisi antarbank, Trioksa menyebut bahwa kompetisi antar bank akan selalu ada. “Yang penting bank dapat tetap sehat dan bertumbuh serta menjalankan fungsinya untuk mendukung intermediasi,” pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ingin menyederhanakan klasifikasi bank dengan menghapus Kelompok Bank Bermodal Inti (KBMI) I, alias yang memiliki modal inti Rp3 triliun hingga Rp6 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengatakan hal itu dapat ditempuh melalui penguatan fundamental dan konsolidasi bank-bank berukuran "mini."

OJK mengatakan saat ini imbauan itu hanya bersifat persuasif saja, dan tidak akan berlaku bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD). Dengan mengecualikan BPD, setidaknya saat ini ada sebanyak 34 bank umum nasional yang masuk kategori KBMI I.

Terdapat bank umum syariah (BUS) yang menghuni daftar kelompok bank mini, antara lain, PT Bank Mega Syariah (BMS), PT Bank Aladin Syariah Tbk. (BANK), PT Bank Nano Syariah, PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. (PNBS), PT Bank KB Bank Syariah, dan PT Bank BCA Syariah.

Diketahui, saat ini industri perbankan syariah masih didominasi oleh satu bank syariah besar milik pemerintah, yakni PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) yang mencatatkan aset Rp417 triliun per kuartal III-2025. OJK sebelumnya menyatakan ingin mendorong konsolidasi bank syariah untuk melahirkan 2 hingga 3 BUS berukuran besar secara aset.

Namun demikian, para BUS mini belum menunjukkan minat untuk melakukan merger guna naik kelas.

Direktur Utama Bank Aladin Syariah, Koko Tjatur Rachmadi mengatakan pihaknya memang ingin naik kelas ke KBMI II, dengan meningkatkan modal.

"Pokoknya semua aturan OJK, semua Bank Aladin Syariah taat sama ketentuan OJK dan kalau Bank Aladin Syariah sendiri, rencananya kita KBMI II, jadi nggak ada isu," tukas Direktur Utama Bank Aladin Syariah (BANK), Koko Tjatur Rachmadi kepada CNBC Indonesia, Senin (10/11/2025).

Direktur Utama Bank Mega Syariah (BMS), Yuwono Waluyo menilai semua bank pasti ingin bertumbuh menjadi lebih besar lagi. Ia mengatakan pihaknya akan menyiapkan langkah-langkah guna dapat naik kelas.

"Intinya sih bahwa semua bank pasti akan berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan secara significant termasuk dalam permodalan tentunya. Berkaitan dengan hal tersebut juga kita akan menyiapkan langkah-langkah corporate action yang terbaik akan hal ini," tutur Yuwono kepada CNBC Indonesia, Senin (10/11/2025).

Terkait opsi merger, ia mengatakan itu harus didiskusikan dengan pemegang saham pengendali (PSP).

Senada, Head of Corporate Secretary KB Bank Syariah, Umar Hasni mengatakan langkah untuk naik kelas ke KBMI II merupakan kewenangan dari PSP. "Terkait hal tersebut pasti sudah ada pertimbangan yang dilakukan oleh PSP," katanya kepada CNBC Indonesia, Senin (10/11/2025).

Sementara itu, BCA Syariah mengaku belum menerima imbauan OJK itu, dan sejauh ini belum memiliki rencana aksi korporasi untuk bisa naik kelas ke KBMI II.

"Sejauh ini belum ada, kondisi CAR (rasio kecukupan modal) kami secara internal pun masih memadai di kisaran 27%-28%," terang Direktur BCA Syariah, Pranata kepada CNBC Indonesia, Senin (10/11/2025).

Ia melanjutkan, pihaknya juga belum berminat untuk merger karena belum ada kebutuhan pertumbuhan secara non organik dan masih merencanakan pertumbuhan secara organik.

Di sisi lain, beberapa unit usaha syariah (UUS) milik bank umum swasta KBMI III tengah bersiap untuk melakukan spin off atau pelepasan unit. Di antaranya, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) telah mengakuisisi PT Bank Victoria Syariah yang termasuk KBMI I, guna menjadi perusahaan cangkang dari UUS miliknya.

Kemudian, PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) yang membidik spin off UUS miliknya rampung di paruh kedua tahun depan, tidak menutup kemungkinan akuisisi. "Kalau ada [yang memungkinkan], boleh," imbuh Presiden Direktur CIMB Niaga, Lani Darmawan pada Kamis (15/8/2025) lalu.

UUS milik PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII) menargetkan spin off tahun 2027. Tetapi, Presiden Direktur Maybank Indonesia, Steffano Ridwan urung menjawab ketika ditanya mengenai opsi akuisisi bank syariah lain saat ditemui bulan September lalu.

Bisnis.com, SURABAYA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap adanya rencana untuk mengurangi pengelompokan bank berdasarkan modal inti atau KBMI dari awalnya empat menjadi tiga kelompok.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyebut rencana ini seiring dengan upaya pihaknya mendorong bank-bank untuk melakukan ekspansi anorganik seperti melalui merger dan akuisisi.

Dian menuturkan pihaknya telah berdiskusi dan mendorong bank yang berada di KBMI I untuk mulai berbicara soal kemungkinan merger tersebut. Meski demikian, dirinya tidak memperinci kapan pengurangan kategori pengelompokan bank akan mulai diberlakukan.

"Karena dalam jangka waktu yang mungkin tidak terlalu lama, saya akan menghapuskan KBMI I. Jadi, yang ada cuma tiga (kelompok KBMI), enggak ada 4. Yang KBMI I itu berarti harus bergeser ke KBMI II," jelasnya dalam acara Indonesia Islamic Finance Summit 2025 di Surabaya pada Selasa (4/11/2025).

Menurutnya, konsolidasi bank dengan opsi merger di negara dengan skala ekonomi besar seperti Indonesia tidak bisa dihindari. Dian menyebut, langkah ini merupakan upaya untuk memperkuat struktur perbankan nasional agar lebih efisien.

Adapun, Dian menyebut bahwa OJK sejauh ini menggunakan pendekatan soft power atau persuasif dalam mendorong proses konsolidasi tersebut.

“Sekarang saya tidak menggunakan pendekatan hard power. Lebih banyak soft power saja, dalam konteks yang tidak heavy-handed,” ujarnya.

Sebagai informasi, Kategori KBMI periode 2025 dibagi berdasarkan modal inti bank. Secara rinci, KBMI 1 untuk bank dengan modal inti kurang dari Rp6 triliun, KBMI 2 untuk modal inti kisaran Rp6 triliun hingga Rp14 triliun. Kemudian, KBMI 3 untuk modal inti Rp14 triliun hingga Rp70 triliun dan terakhir, KBMI 4 untuk bank dengan modal inti lebih dari Rp70 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Konsolidasi di sektor Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) kian menggeliat sepanjang 2025.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya menyebut arus penggabungan dan akuisisi terus bergulir yang menjadi tanda perubahan wajah industri perbankan rakyat di Tanah Air.

Langkah ini, menurut OJK, bukan semata penyesuaian struktural, melainkan strategi besar memperkuat pondasi industri mikro yang selama ini menjadi denyut ekonomi daerah.

“Konsolidasi dilakukan untuk memperkuat struktur industri BPR–BPRS, termasuk penanganan terhadap bank dalam status resolusi,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae beberapa waktu lalu.

Meski jumlah BPR menyusut, OJK menilai kinerja industri tetap tumbuh positif hingga Maret 2025. Aset, kredit, dan dana pihak ketiga (DPK) meningkat, dengan rasio permodalan yang masih kokoh di atas ambang batas regulasi.

Tren konsolidasi yang digencarkan regulator itu kini mulai menampakkan wajah-wajah barunya di lapangan. Satu per satu aksi korporasi bermunculan dari langkah merger antarbank daerah hingga pengambilalihan oleh kelompok usaha besar.

Gelombang ini seolah menandai babak baru industri BPR yang tak lagi dipandang kecil, melainkan medan strategis bagi pemain besar untuk memperluas pijakan keuangan rakyat.

OJK pun kembali menegaskan komitmennya menjaga keseimbangan antara pembersihan industri dan penguatan kelembagaan.

Melalui regulasi turunan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), OJK memperkenalkan sejumlah aturan baru seperti POJK No. 9 Tahun 2024 dan SEOJK No. 21 Tahun 2024, untuk memastikan tata kelola dan manajemen risiko di industri BPR semakin ketat.

Tak sedikit BPR yang menutup lembar usaha, terakhir BPR Artha Kramat. Namun di sisi lain, banyak pula BPR yang justru menemukan napas baru melalui merger dan akuisisi. Adapun, berikut sejumlah aksi konsolidasi BPR/BPRS sepanjang 2025:

Akuisisi Keluarga Sinar Mas

Di antara deretan langkah konsolidasi bank perekonomian, nama Christilia Angelica Widjaja, generasi ketiga konglomerasi Sinar Mas, menjadi sorotan.

Melalui keterbukaan informasi bertanggal 22 Oktober 2025, PT Bank Perekonomian Rakyat Berkat Artha Melimpah resmi mengumumkan langkah Christi, sapaan akrabnya, untuk menjadi pemegang saham pengendali. Christi, yang sebelumnya memiliki 22,74% saham, akan meningkatkan kepemilikannya menjadi 57,86% melalui suntikan modal baru.

Adapun dua pemegang saham lama, Hendrik Suhardiman dan Budy Setiawan, masing-masing yang sebelumnya menguasai 38,63% saham, akan turun status menjadi non-pengendali.

Transaksi ini diharapkan rampung dalam waktu 30 hari sejak pengumuman. Kehadiran Christi menandai babak baru keterlibatan generasi muda konglomerat dalam industri BPR, sektor yang selama ini kerap dianggap akar inklusi keuangan nasional.

Empat BPR Melebur jadi Satu

Geliat serupa juga tampak di kelompok BPR Insani. Empat entitas yaitu PT BPR Rejeki Insani, PT BPR Dutabhakti Insani, dan PT BPR Bina Kharisma Insani, akan melebur ke dalam PT BPR Bina Sejahtera Insani, seluruhnya berbasis di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Rencana penggabungan yang diumumkan melalui Harian Bisnis Indonesia edisi 14 Juni 2025 ini berlandaskan POJK No. 7 Tahun 2024 tentang BPR dan BPRS. Pasca-merger, PT Insani Investama akan menjadi pemegang saham utama dengan kepemilikan 93%, bernilai nominal Rp96,34 miliar.

Beberapa nama individu seperti Alex Iskandar Widjaja dan Herningsih, serta Koperasi Karyawan Insani, turut memperkuat struktur kepemilikan baru. Merger ini diharapkan membentuk entitas dengan permodalan lebih kuat, jaringan lebih luas, dan kapasitas pembiayaan yang lebih besar bagi pelaku UMKM di wilayah Jawa.

Bank Syariah Matahari

Dari ranah korporasi menuju ranah keumatan, Muhammadiyah pun ikut menorehkan langkah besar melalui Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Matahari. Organisasi besar ini tengah menjajaki merger antar-BPRS di lingkungan internalnya sebagai bagian dari upaya membentuk Bank Umum Syariah (BUS) milik sendiri.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan keinginan umat untuk memiliki bank syariah sendiri sangat kuat, dan regulator memberikan dukungan penuh terhadap langkah tersebut.

“OJK sangat mendukung agar BPRS di lingkungan Muhammadiyah merger. Masyarakat Muhammadiyah ingin punya BUS sendiri,” ujarnya, Sabtu (12/7/2025).

Dua BPRS di Yogyakarta dan Semarang kini menjadi pionir penjajakan. Seiring itu, melalui surat edaran bernomor 124/HIM/1.0/C/2025, Muhammadiyah menyerukan agar seluruh amal usaha, lembaga pendidikan, dan organisasi otonomnya menempatkan dana di Bank Syariah Matahari, yang baru mengantongi izin OJK pada 18 Juni 2025.

Langkah tersebut dinilai bukan hanya memperkuat likuiditas internal, tetapi juga menjadi simbol kemandirian ekonomi umat di bawah semangat keuangan syariah yang modern dan berdaulat.

Merger 2 BPR di NTB

Dua BPR di Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan merger untuk memenuhi modal inti minimum sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

Kepala OJK Provinsi NTB Rudi Sulistyo menjelaskan PT BPR Kabalong Abdi Swadaya bergabung ke dalam PT BPR Wiranadi berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 88X, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, NTB.

Penyerahan salinan keputusan pemberian izin penggabungan kedua BPR dilakukan di kantor OJK Provinsi NTB, Kamis (20/3).

“Dengan penggabungan kedua BPR ini, diharapkan dapat secara cepat memperkuat permodalan, memastikan kecukupan infrastruktur teknologi informasi, memperkuat tools penerapan manajemen risiko dan tata kelola, sehingga dapat mendorong penguatan daya saing industri BPR/S di NTB,” jelas Rudi dari keterangan resminya, Selasa (25/3/2025).

Dengan penggabungan tersebut, jumlah BPR/S di NTB menjadi 18 BPR dan tiga BPRS. Menurut Rudi, kehadiran BPR/S yang sehat sangat dibutuhkan dalam rangka pengembangan ekonomi masyarakat melalui layanan yang cepat dan sederhana dengan mengedepankan pendekatan personal dan metode jemput bola, serta karakteristik produk yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekitar.

Konsolidasi BPR di Kepri dan Cirebon

Akuisisi BPR di Kepri

PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kencana Graha diambilalih untuk mendukung perekonomian daerah di Kepulauan Riau (Kepri). Pengumuman hasil pengambilalihan dijadwalkan berlangsung pada 5–30 Agustus 2025.

Mengutip pengumuman yang dimuat dalam Harian Bisnis Indonesia, Senin (14/7/2025), terdapat lima nama yang akan mengambil alih yaitu Harry Sakti Saputra, Isno, Sudiman, Willim Martheus, dan Jalal. Sebelum dilakukan akuisisi saham BPR Kencana Graha, komposisi pemegang saham sebagai berikut, yaitu Darsono Liman (45%), Eddy Hussy (27%), Sarinandes Hussi (18%), dan Sri Redjeki Soedarsono (10).

Kemudian, usai pengambilalihan, maka pemegang saham menjadi Harry Sakti Saputra (25%), Isno (19%), Sudiman (19%), Willim Martheus (19), dan Jalal (18%).

Pihak pengakuisisi disebut telah menyiapkan dana pengambilalihan dalam bentuk deposito di BPR Kencana Graha. Sumber dana tersebut berasal dari kekayaan pribadi berupa aset, dana yang mengendap, serta hasil investasi. Manajemen menegaskan bahwa dana pengambilalihan bukan berasal dari pinjaman, fasilitas pembiayaan dari pihak manapun, maupun dari tindak pencucian uang.

Setelah pengambilalihan, BPR Kencana Graha berencana untuk memperkuat permodalan, mengembangkan produk dan strategi pemasaran, memperkuat tata kelola dan manajemen risiko, meningkatkan kesehatan keuangan, mengembangkan sumber daya manusia, serta melakukan transformasi digital.

Merger 2 BPR di Cirebon

OJK Cirebon mendorong langkah merger terhadap dua Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang beroperasi di Kabupaten Cirebon. Kedua lembaga keuangan tersebut adalah Bank Kabupaten Cirebon (BKC) dan Bank Cirebon Jabar (BCJ).

Rencana penggabungan ini sesuai dengan arahan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menargetkan kepemilikan BPR daerah berada di bawah kendali pemerintah provinsi.

Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib menuturkan kebijakan ini sejalan dengan upaya penguatan perbankan daerah agar lebih sehat, efisien, dan mampu memberikan layanan lebih luas kepada masyarakat.

Menurutnya, proses merger tidak hanya sekadar penyatuan badan hukum, tetapi juga strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan permodalan BPR.

“Dua BPR di Kabupaten Cirebon, yakni BKC dan BCJ, diarahkan untuk melakukan merger. Nantinya, sesuai arahan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kepemilikan BPR tersebut harus beralih ke provinsi, bukan lagi dimiliki kabupaten. Tujuannya agar lebih solid dalam pengelolaan dan bisa bersaing dengan lembaga keuangan lain,” ujar Agus, Senin (22/9/2025).

Langkah ini disebutkan merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang mengharuskan satu Kuasa Pemilik Modal (KPM) hanya memiliki satu lembaga keuangan.

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Kabupaten Cirebon Dadang Priyono mengungkapkan merger ini bukan disebabkan oleh kondisi keuangan bank, melainkan sebagai kewajiban yang telah diatur dalam regulasi nasional.

“Merger ini bukan karena BPR kita dalam kondisi tidak sehat, melainkan karena amanat undang-undang yang mengatur bahwa satu pemerintah daerah hanya boleh memiliki satu BPR. Jadi, bukan hanya bank, tetapi juga koperasi simpan pinjam dan lembaga keuangan lain yang harus melakukan konsolidasi,” ujar Dadang.

Selain itu, aspek kepemilikan saham juga menjadi perhatian utama dalam proses merger ini. Saat ini, BKC sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon, sementara BCJ dimiliki oleh Pemkab Cirebon sebesar 55% dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 45%.

Keputusan terkait kepemilikan pasca-merger akan ditentukan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). Dengan merger ini, diharapkan entitas baru yang terbentuk dapat memiliki aset lebih besar dan daya saing lebih tinggi di industri perbankan daerah. Saat ini, kedua BPR tersebut memiliki aset yang terpisah, tetapi setelah merger, nilai aset diperkirakan akan melebihi Rp1 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menaikkan ambang batas kepemilikan saham publik atau free float menjadi 15% bukan sekadar isu pasar modal.

Di sektor perbankan, kebijakan ini berpotensi bertemu langsung dengan agenda yang lebih besar yaitu konsolidasi bank-bank Kelompok Bank Modal Inti (KBMI) I yang sejak beberapa waktu terakhir didorong untuk naik kelas, memperkuat permodalan, hingga mencari mitra strategis.