Bisnis.com, JAKARTA -- Bekas anggota partai politik bisa mengikuti seleksi calon dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan alias OJK. Wacana itu muncul di tengah ramainya sentimen negatif ke pasar keuangan dalam beberapa waktu belakangan.

Kendati baru pertama kali diungkapkan secara eksplisit, namun peluang masuknya eks politisi ke regulator pasar keuangan sejatinya telah diatur dalam Undang-undang No.4/2023 tentang Penguatan dan Pengembang Sistem Keuangan (PPSK).

Pasal 15 huruf i UU PPSK yang membahas tentang OJK secara eksplisit mensyaratkan bahwa syarat calon dewan komisioner OJK tidak boleh berasal dari pengurus atau anggota partai politik. Ketentuan itu berlaku saat melakukan pencalonan.

Artinya peluang anggota parpol masuk sebagai calon elite regulator pasar keuangan terbuka lebar asalkan saat mendaftar mereka telah menanggalkan statusnya sebagai politisi.

Dalam catatan Bisnis, masuknya eks politisi dalam struktur elite lembaga bukanlah fenomena baru. Publik tentu masih ingat tentang sosok Thomas Djiwandono yang baru saja dilantik sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Dia merupakan keponakan Presiden Prabowo Subianto yang sekaligus bekas politisi Gerindra.

Selain itu ada nama Adies Kadir (eks Golkar) dan Arsul Sani (eks PPP) yang telah dilantik sebagai hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi alias MK.

Jauh sebelum fenomena tersebut, di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) para eks politikus bahkan pernah dan sedang dipimpin oleh bekas anggota parlemen. Dulu BPK pernah dipimpin oleh Harry Azhar Azis eks politikus Golkar.

Sementara itu saat ini lembaga auditor negara tersebut sedang dipimpin oleh eks anggota DPR dan politikus PDI Perjuangan (PDIP), Isma Yatun.

Pansel Buka Peluang

Sebelumnya, panitia seleksi alias pansel Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka pintu bagi para bekas politisi untuk duduk sebagai elite regulator pasar keuangan tersebut.

Keputusan itu muncul di tengah isu Ketua Komisi XI DPR Misbakhun masuk dalam bursa calon ketua dewan komisioner OJK.

Ketua Sekretariat Pansel OJK, Arief Wibisono menyampaikan bahwa terdapat proses panjang pencalonan anggota DK OJK dari tahap pendaftaran sampai dengan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR. Nantinya, mereka yang terpilih harus mengundurkan diri dari parpol sebelum ditetapkan menjadi ADK OJK.

"Dalam hal calon anggota Dewan Komisioner OJK tadi merupakan pengurus salah satu parpol, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang OJK dan yang diubah dengan Undang-Undang P2SK [Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan], wajib terlebih dahulu melepaskan jabatan ke pengurusan pada parpol tersebut sebelum ditetapkan menjadi anggota Dewan Komisioner OJK," terang Arief pada konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rabu (11/2/2026).

Dengan demikian, politisi parpol yang mendaftarkan diri mengikuti seleksi tersebut masih diperbolehkan. Arief menegaskan kewajiban untuk mengundurkan diri berada pada tahap sebelum ditetapkan sebagai komisioner.

"Jadi sebelumnya kalau nanti dia mau ditetapkan, baru dia udah wajib enggak boleh parpol ya. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul kan dilindungi undang-undang, tetapi kami ingin mencegah conflict of interest. Jadi [kewajiban mundur] sebelum ditetapkan sebagai ADK," terang pria yang juga Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal itu.

Untuk diketahui, jabatan yang akan diisi nantinya adalah Ketua Dewan Komisioner OJK merangkap anggota, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK merangkap anggota, serta Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan, Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap Anggota.

8 Syarat Lainnya:

1. Warga negara Indonesia

2. Memiliki akhlak, moral dan integritas yang baik

3. Cakap melakukan perbuatan hukum

4. Tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit

5. Sehat jasmani

6. Berusia paling tinggi 65 tahun pada 2 Juni 2026

7. Mempunyai pengalaman atau keahlian di sektor jasa keuangan paling singkat 10 tahun

8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 tahun atau lebih

9. Bukan pengurus dan anggota partai politik saat pencalonan. Dalam hal calon anggota Dewan Komisioner OJK merupakan pengurus salah satu parpol, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang OJK dan yang diubah dengan Undang-Undang P2SK, yang bersangkutan wajib terlebih dahulu melepaskan jabatan kepengurusan pada parpol tersebut sebelum ditetapkan menjadi anggota Dewan Komisioner OJK.

Bisnis.com, JAKARTA – Rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghapus kelompok bank bermodal inti (KBMI) 1 atau bank mini bertolak belakang dengan maraknya fenomena spin-off unit usaha syariah di sejumlah perbankan.

Fenomena spin-off unit syariah semakin marak setelah berlakunya UU Pengembagan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) serta implementasi Peraturan OJK (POJK) Nomor 11 Tahun 2023.

Pasal 59 beleid itu secara tegas mewajibkan setiap bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah (USS) dengan nilai aset mencapai 50% dari total nilai aset induknya paling sedikit Rp50 triliun wajib melakukan pemisahan usaha alias spin-off.

Sejak berlakunya POJK itu, sejumlah bank umum mulai melakukan aksi pemisahan unit usaha syariah, salah satunya adalah PT Bank Syariah Nasional (BSN).

BSN resmi beroperasi pada Senin (22/12/2025). Bank ini adalah hasil spin-off dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. alias BBTN melalui persetujuan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada November 2025.

Selain BSN, desas-desus spin-off BSI dari Bank Mandiri (BMRI) juga mendapat banyak perhatian. Wacana spin-off BSI dari Mandiri itu terungkap menyusul perubahan status perseroan menjadi BUMN. Perubahan ini menegaskan posisi BSI sebagai bank syariah milik negara atau bank BUMN.

“[Pasal 1 ayat 1] Perubahan nama perseroan menjadi PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk.,” demikian tertulis dalam Pokok-Pokok Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam RUPSLB, Senin (22/12/2025).

Hingga berita ini ditulis, manajemen BSI belum memberikan pernyataan resmi terkait perubahan status dan implikasinya terhadap rencana pemisahan. Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo sebelumnya menyampaikan bahwa arah masa depan perseroan berada di bawah keputusan Danantara. “Semua call-nya ada di Danantara,” ujarnya dalam wawancara pada pertengahan September 2025.

Sementara di bank umum non Himbara, pemisahan atau spin-off Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) diestimasi rampung pada Mei 2026.

Direktur Syariah banking CIMB Niaga Pandji P. Djajanegara menyampaikan saat ini perseroan secara simultan memenuhi dokumen-dokumen yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

“Kita harapkan di akhir Maret [2026] sudah selesai sehingga nanti di bulan Mei [2026] kita sudah bisa spin off,” kata Pandji di Kantor CIMB Niaga, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

OJK Hapus KBMI 1

Kontras dengan maraknya aksi spin-off , OJK telah memastikan langkah untuk segera menghapus KBMI I atau bank yang memiliki modal inti kurang dari Rp6 triliun. Rencana penghapusan KBMI 1 itu telah ditegaskan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae.

Dengan demikian, pengelompokan bank berdasarkan modal inti tersebut akan terpangkas dari awalnya empat menjadi tiga kelompok. Dian menjelaskan rencana ini seiring dengan upaya pihaknya mendorong bank-bank untuk melakukan ekspansi anorganik seperti melalui merger dan akuisisi.

Dian menuturkan pihaknya telah berdiskusi dan mendorong bank yang berada di KBMI I untuk mulai berbicara soal kemungkinan merger tersebut. Meski demikian, dirinya tidak merinci kapan pengurangan kategori pengelompokan bank akan mulai diberlakukan.

Menurutnya, konsolidasi bank dengan opsi merger di negara dengan skala ekonomi besar seperti Indonesia tidak bisa dihindari. Dian menyebut, langkah ini merupakan upaya untuk memperkuat struktur perbankan nasional agar lebih efisien.

Adapun, Dian menyebut bahwa OJK sejauh ini menggunakan pendekatan soft power atau persuasif dalam mendorong proses konsolidasi tersebut. “Sekarang saya tidak menggunakan pendekatan hard power. Lebih banyak soft power saja, dalam konteks yang tidak heavy-handed,” ujarnya.

Dilansir dari Statistik Perbankan Indonesia (SPI) OJK per Juni 2025 terdapat 61 bank yang masuk KBMI 1 dari total bank umum di Indonesia sebanyak 105 bank. Selain itu, terdapat 26 bank yang masuk KBMI 2, lalu 14 bank KBMI 3, dan 4 bank KBMI 4.

Kinerja Saham Bank Mini

Sementara itu, Harga saham sejumlah emiten bank kecil mengalami penguatan pada awal tahun ini. Saham PT Bank Bumi Arta Tbk. (BNBA), misalnya, tercatat mengalami penguatan saat pembukaan pasar di sesi pertama pada perdagangan Selasa (6/1/2026).
Saham BNBA dibuka naik 235 poin atau sekitar 23,86% ke posisi Rp1.220 per lembar saham. Pada perdagangan sebelumnya, saham BNBA ditutup di level Rp985.
Setelah pembukaan, grafik pergerakan harga saham BNBA terpantau berfluktuatif. Hingga pukul 15.10 WIB, saham BNBA sempat mendarat di zona merah. Dalam pantauan Bisnis, saham BNBA turun 35 poin atau 3,55% menuju level Rp950 per lembar saham.

Adapun, hingga pukul 15.39 WIB, saham BNBA stagnan di level Rp985 per lembar saham. Secara tahun berjalan (year to date/YtD) saham BNBA naik 290 poin atau 41,73% YtD.

Harga saham PT Bank Capital Indonesia Tbk. (BACA) juga terpantau meningkat 14 poin atau 6,31% menuju level Rp236 per lembar saham. Selama tahun berjalan, saham BACA meningkat 2 poin atau 0,85% YtD.

Penguatan juga dialami PT Bank Ganesha Tbk. (BGTG) yang bergerak naik 17 poin atau 13,49% ke level Rp144 per lembar saham. Secara kumulatif selama tahun berjalan, saham BGTG terkerek 24 poin atau 20,17% YtD.

Saham PT Bank Nationalnobu Tbk. (NOBU) turut bergerak di zona hijau dengan kenaikan 25 poin atau 3,85% menuju level Rp540 per lembar saham. Sepanjang tahun berjalan saham bank milik keluarga Riady ini telah naik 35 poin atau 6,86% YtD.

Kinerja positif juga ditunjukkan saham PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR) yang menguat 13 poin atau 6,81% menuju Rp204 per lembar saham. Secara tahun berjalan, harga saham DNAR tercatat meningkat 18 poin atau 9,68% YtD.

Kemudian, saham PT Bank Artha Graha Internasional Tbk. (INPC) naik 63 poin atau 34,43% menuju level Rp246 per lembar saham. Peningkatan juga terlihat selama tahun berjalan yakni 100 poin atau 68,49% YtD.

Sementara itu, saham PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB) menyusut 10 poin atau 1,94% menuju Rp505 per lembar saham. Kendati begitu, saham BBYB secara tahun berjalan meningkat 25 poin atau 5,21% YtD

Senada, saham PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. (PNBS) merosot 1 poin atau 1,64% menuju level Rp60 per lembar saham. Kendati demikian, saham PNBS meningkat 7 poin atau 13,21% YtD selama tahun berjalan.

Penurunan juga dialami oleh saham PT Bank MNC Internasional Tbk. (BABP). Tercatat, saham BABP turun 1 poin atau 1,54% ke level Rp64 per lembar saham. Meski demikian, saham bank milik konglomerat Hary Tanoesoedibjo itu secara tahun berjalan naik 9 poin atau 16,36% YtD.

Perbaikan Kinerja Keuangan

Analis Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menyebut, kenaikan harga saham bank-bank mini atau KBMI 1 belakangan ini lebih banyak didorong oleh sentimen perbaikan kinerja keuangan. Dia menilai, pasar merespons positif upaya bank-bank kecil dalam memperbaiki fundamental bisnisnya.

Menurut Nafan, selain faktor kinerja, munculnya wacana penghapusan kategori KBMI 1 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga ikut memengaruhi pergerakan saham. Wacana tersebut dinilai mendorong bank-bank KBMI 1 untuk mempertimbangkan langkah konsolidasi, termasuk merger.

“Kenaikan harga saham bank ini kan lebih dipengaruhi oleh misalnya sentimen dari perbaikan kinerja ya, terutama ya. Walaupun misalnya terdapat pengaruh dari, ya ada juga yang wacana OJK untuk menghapus KBMI 1,” ujar Nafan kepada Bisnis, Selasa (6/1/2026).
Dia menuturkan, rencana merger secara teori berpotensi menjadi sentimen positif bagi saham perbankan terkait. Aksi konsolidasi diharapkan dapat memperkuat permodalan, memperbaiki efisiensi, serta meningkatkan daya saing bank.
Meski demikian, Nafan mengingatkan investor untuk tetap mencermati realisasi aksi korporasi tersebut. Pasalnya, tidak semua rencana merger berjalan mulus sesuai ekspektasi pasar. “Kita harus melihat aksi korporasinya seperti apa, mergernya kadang bisa, prosesnya bisa berjalan ataupun juga diam di tempat misalnya,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyambut baik revisi Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), yang akan mengatur lebih rinci peran Bank Indonesia (BI) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dia menilai adanya revisi UU tersebut bisa mempererat koordinasi pemerintah dengan bank sentral untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, draf revisi UU P2SK hasil harmonisasi di DPR beberapa waktu lalu menunjukkan mandat BI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang semakin terperinci.

Draf beleid itu mengatur bahwa BI dalam kebijakannya memastikan lingkungan ekonomi kondusif bagi sektor riil hingga penciptaan lapangan kerja.

Purbaya, yang juga menjabat Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), menilai selama ini kementeriannya, BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) cenderung terikat di koridor masing-masing.

Dia menilai revisi UU P2SK nantinya akan bisa membuat keempat institusi di KSSK itu berkoordinasi lebih erat tanpa sekat-sekat koridor kelembagaan.

"‎Dengan adanya unsur tadi, kami bisa overlap ketika diskusi dengan Bank Sentral. Jadi ketika saya concern ke pertumbuhan, biasanya kami gelontorkan kebijakan fiskal dan lain-lain, tetapi kan mesin ekonomi enggak hanya fiskal saja, fiskal hanya pemerintah," ujarnya di acara Financial Forum di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Purbaya menyebut dulu BI hanya fokus menjaga nilai tukar dan stabilitas harga. OJK dan LPS juga fokus di masing-masing area kewenangannya. Kini, dengan target pertumbuhan ekonomi 8%, dia menyebut perlu dorongan kebijakan lain di luar fiskal.

Menurut Purbaya, hal itu dialaminya saat masih menjabat Ketua LPS. Sebagaimana diketahui, dia baru diangkat menjadi Menkeu oleh Presiden Prabowo Subianto pada September 2025 lalu.

"Kalau kemarin-kemarin saya diskusi KSSK, pasti mereka akan bilang itu daerah kami, jangan masuk daerah kami. ‎Kalau sekarang, daerah kami juga. Anda kebijakannya beda, pertumbuhan kita bisa susah. Itu tanggung jawab anda juga. Jadi ke depan saya pikir ini amat baik sekali kalau undang-undang jadi," paparnya.

Mantan Ekonom Danareksa itu mencontohkan kebijakan BI dalam menerbitkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), yang dinilai olehnya menyebabkan pertumbuhan uang beredar alias base money (M0) tumbuh melambat dari 13% pada September 2025, menjadi 7% di Oktober.

Padahal, terang Purbaya, pada September lalu dia telah menginjeksi sistem keuangan dengan kas pemerintah Rp200 triliun melalui himbara. Akibat pertumbuhan M0 yang melambat pada Oktober, dia memutuskan untuk memindahkan lagi Rp76 triliun dari kas pemerintah di BI ke Bank Mandiri, BNI, BRI dan Bank Jakarta.

Purbaya menilai banyak uang diserap oleh SRBI sehingga pertumbuhan base money melambat pada awal kuartal IV/2025 itu. ‎Adapun dengan adanya revisi UU P2SK, dia berharap ke depan pemerintah dan BI bisa lebih terbuka dan menyatu serta menyamakan pandangan lebih cepat.

"‎Nanti ke depan, ketika bisa lebih terbuka, lebih menyatu, kami bisa samakan pandangan dengan lebih cepat," terangnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berkelakar soal dampak kehadirannya di Kabinet Merah Putih. Salah satunya, lonjakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

"Katanya dulu kalau Purbaya menterinya (menteri keuangan), 'cilaka', sekarang (IHSG) 8.600 tuh. Lumayan, kan?" sesumbar Purbaya dalam Financial Forum 2025 di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Pusat, Rabu (3/12).

"Ini (IHSG) akan naik terus. Karena kita ngerti betul penyakit kita apa dan dengan framework baru kita bisa berkoordinasi dengan bank sentral (Bank Indonesia) dengan lebih baik lagi," sambungnya.

Purbaya mencontohkan bagaimana pasar merespons positif kebijakannya yang baru dilantik sebagai menteri keuangan pada 8 September 2025. Ia membanggakan langkah pemindahan uang Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke perbankan.

Menurutnya, perekonomian Indonesia menjadi lebih semangat dan optimistis. Purbaya pada akhirnya memutuskan menambah dana Rp76 triliun ke sejumlah bank demi menjaga laju base money (M0) di masyarakat.

"Bursa saham naik ke 8.000 lebih, sudah senang orang ... Ini mungkin masih belum dengar diskusi kita di sini. Saya yakin setelah diskusi kita, sudah naik ke 8.650 kali (IHSG)," kelakar Purbaya.

Sang Bendahara Negara juga ikut mengomentari Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan alias RUU PPSK.

Ia menyambut baik karena bisa mempererat sinergi dengan Bank Indonesia.

Purbaya mengatakan peran bank sentral dulu hanya menjaga nilai tukar yang diterjemahkan ke stabilitas harga. Ke depan, BI diminta untuk ikut mendorong pertumbuhan ekonomi.

Ia yang juga memimpin Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) melihat koordinasi selama ini, sebelum adanya RUU PPSK, berkutat di koridor masing-masing. Meski Kementerian Keuangan memimpin KSSK, Purbaya mengaku tak bisa berbuat lebih.

Misalnya, saat ingin mendorong laju ekonomi, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan fiskal. Namun, pemerintah juga memerlukan dukungan kebijakan moneter yang bisa menggerakkan sektor swasta.

"Kalau kemarin-kemarin saya diskusi di KSSK, mereka (BI) akan bilang, 'Itu daerah kami, jangan masuk daerah kami'. Kalau sekarang, ya daerah kita juga. Anda kebijakannya beda, pertumbuhan kita bisa susah, itu tanggung jawab Anda juga! Ke depan, saya pikir ini amat baik sekali kalau UU (PPSK) jadi," cerita Purbaya.

Bank Indonesia (BI) membeli surat berharga negara (SBN) sebesar Rp268,36 triliun per 21 Oktober 2025.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan pembelian SBN sebagai bentuk sinergi erat antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.

"Bank Indonesia membeli SBN sebagai bentuk sinergi erat antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, yang hingga 21 Oktober 2025 mencapai Rp268,36 triliun, termasuk pembelian di pasar sekunder dan program debt switching dengan pemerintah sebesar Rp199,45 triliun," kata Perry dalam konferensi pers virtual, Rabu (22/10).

Debt switching adalah mekanisme yang dilakukan BI dan pemerintah untuk mengubah utang yang akan jatuh tempo untuk ditukar dengan SBN baru dengan tenor yang lebih panjang.

Perry mengatakan pembelian SBN di pasar sekunder dilakukan sesuai mekanisme pasar, terukur, transparan, dan konsisten dengan program moneter dalam menjaga stabilitas perekonomian sehingga dapat terus menjaga kredibilitas kebijakan moneter.

Pada September lalu, Perry mengatakan pihaknya telah membeli SBN dari pasar sekunder hingga Rp200 triliun.

Sebagian dana dari hasil pembelian SBN kemudian dialokasikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mendanai program Asta Cita seperti perumahan rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih.

"Pembelian SBN dari pasar sekunder kami update kemarin dan sejak kemarin kami telah membeli SBN sebesar Rp200 triliun data terbaru kemarin termasuk untuk debt switching," ujar Perry dalam rapat dengan Komisi IV DPD, Selasa (3/9) lalu.

"Sebagian dana dari SBN ini untuk pendanaan program-program ekonomi kerakyatan dalam Asta Cita seperti perumahan rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, dengan burden sharing atau pembagian beban bunga yang tentu saja bersama BI dan Kementerian Keuangan dan karenanya akan mengurangi beban pembiayaan dari program-program untuk ekonomi kerakyatan dalam Asta Cita," sambungnya.

Merujuk aturan perundang-undangan, BI memang diperbolehkan membeli SBN di pasar sekunder.

Namun, bank sentral juga diizinkan membeli SBN dari pasar primer atau langsung dari negara jika kondisi krisis.

Hal ini tertuang dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan alias UU PPSK. Beleid itu diteken Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) pada 12 Januari 2023.

Pembelian di pasar perdana adalah pembelian langsung surat utang negara oleh investor melalui mekanisme Initial Public Offering (IPO), dengan harga dan periode waktu tertentu yang ditetapkan pemerintah.

Setelah masa penawaran berakhir, surat utang itu tak lagi tersedia di pasar perdana, dan hanya bisa diperoleh di pasar sekunder.

Di pasar sekunder, investor bisa menjual surat utang negara lebih mahal atau justru didiskon dari harga yang ditetapkan pemerintah.

Jual-beli berlangsung antar investor, bukan lagi antara investor dan pemerintah. Transaksi di pasar sekunder tak terbatas masa penawaran dan bisa dilakukan setiap hari kerja bursa.

Jakarta, CNBC Indonesia- Berdasarkan UU Nomer 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bersiap menjalankan fungsi dan tugas tambahan sebagai penjamin polis asuransi pada tahun 2028.

Dalam rancangan dan mekanisme program penjaminan polis yang akan dimulai dalam revisi UU PPSK, diusulkan penjaminan polis asuransi yang akan dijamin LPS tidak akan lebih dari Rp 500 Juta per polis hingga Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) atau Unitlink tidak akan dijamin oleh LPS

Terkait usulan cakupan program penjaminan polis asuransi, Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Budi Herawan menyebutkan perusahaan asuransi menyambut baik aturan. AAUI juga mengusulkan perusahaan reasuransi juga masuk dalam program penjaminan mengingat di asuransi umum mitigasi risiko banyak dilakukan di reasruansi.

Seperti apa pandangan AAUI terhadap usul revisi UU PPSK? Selengkapnya simak dialog Shafinaz Nachiar dengan Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Budi Herawan dalam Power Lunch, CNBC Indonesia (Senin, 13/10/2025)