Bisnis.com, JAKARTA — Investasi di sektor hilirisasi dinilai mulai menghadapi tantangan yang makin kompleks. Jika sebelumnya berfokus pada percepatan realisasi, kini tantangan bergeser pada kualitas dan keberlanjutan dampaknya terhadap ekonomi domestik.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai meskipun kontribusi investasi hilirisasi telah mendekati 30% dari total realisasi nasional, sejumlah persoalan struktural mulai mengemuka dan berisiko menahan laju ekspansi ke depan.

Salah satu tantangan utama adalah tingginya konsentrasi investasi pada komoditas tertentu, khususnya nikel. “Ketergantungan pada nikel terlalu besar, sehingga siklus harga global langsung memengaruhi arus investasi,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (23/4/2026).

Selain itu, struktur kepemilikan investasi asing masih mendominasi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai distribusi nilai tambah dari proyek hilirisasi, terutama sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan oleh industri domestik.

Tantangan berikutnya adalah terbatasnya keterkaitan (linkage) antara proyek hilirisasi dengan sektor ekonomi nasional. Yusuf berpandangan bahwa banyak proyek yang masih bersifat enclave, dengan dampak yang relatif kecil terhadap penguatan rantai pasok dalam negeri maupun penciptaan lapangan kerja.

“Banyak proyek hilirisasi bersifat enclave, dengan keterkaitan terbatas ke industri domestik dan penciptaan lapangan kerja yang relatif kecil dibanding nilai investasinya,” sebut Yusuf.

Di sisi lain, ruang ekspansi hilirisasi, khususnya pada smelter nikel, juga mulai menunjukkan tanda kejenuhan. Kondisi ini menuntut diversifikasi investasi ke komoditas lain agar pertumbuhan tetap terjaga.

Tekanan juga datang dari faktor eksternal, terutama meningkatnya standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) global. Investor kini makin selektif dalam menanamkan modal, sehingga proyek hilirisasi harus mampu memenuhi standar keberlanjutan yang lebih tinggi.

“Dalam situasi global yang tidak stabil, faktor-faktor ini akan makin diperhitungkan oleh investor,” imbuh Yusuf.

Oleh karena itu, evaluasi kebijakan menurutnya menjadi krusial. Fokus tidak bisa lagi hanya pada besaran investasi, tetapi harus bergeser ke kualitasnya, berapa besar nilai tambah yang tercipta, seberapa dalam integrasi ke industri domestik, dan seberapa besar dampaknya ke penyerapan tenaga kerja.

Dia mengatakan insentif fiskal juga harus benar-benar kompetitif secara regional, terutama dalam konteks standar pajak global yang baru. Pada saat yang sama, komitmen aksesi ke OECD membawa konsekuensi reformasi kelembagaan yang tidak ringan, sehingga kesiapan implementasi menjadi kunci.

Dalam konteks global, dinamika geopolitik turut menambah tekanan. Kenaikan biaya energi dan volatilitas nilai tukar dapat menunda realisasi investasi, terutama untuk proyek dengan tingkat keekonomian yang tipis.

Kendati demikian, Yusuf melihat masih ada peluang di tengah ketidakpastian tersebut. Indonesia dapat menjadi alternatif tujuan investasi ketika pelaku global mencari negara dengan stabilitas relatif lebih baik.

“Indonesia bisa menjadi salah satu tujuan alternatif, terutama untuk investasi sektor riil,” tambahnya.

Lebih lanjut, Yusuf berpendapat prospek investasi tahun ini secara umum sangat bergantung pada dua hal, yakni seberapa dalam tekanan eksternal berlangsung dan seberapa cepat respons domestik dilakukan.

Dalam skenario moderat, realisasi investasi masih bisa berada di kisaran Rp1.950 triliun–Rp2.050 triliun. “Artinya target bisa tercapai, tetapi dengan margin yang tipis. Jika tekanan global meningkat, ada risiko deviasi ke bawah. Sebaliknya, jika stabilitas terjaga dan reformasi berjalan efektif, ada ruang untuk melampaui target,” tutur Yusuf.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bursa Efek Indonesia (BEI) akan memberlakukan penyesuaian kriteria evaluasi untuk sejumlah indeks utama, yakni IDX30, LQ45, dan IDX80, mulai hari bursa pertama Mei 2026.

Penyesuaian ini mencakup masuknya aspek High Shareholding Concentration (HSC) dalam proses seleksi, yang berpotensi membuat saham dengan kepemilikan terkonsentrasi tinggi tersisih dari indeks.

Langkah tersebut akan diterapkan dalam evaluasi mayor April 2026, sebelum efektif berlaku pada Mei 2026. BEI sebelumnya telah menerbitkan Pengumuman No. Peng-00058/BEI.POP/03-2024 terkait penyesuaian kriteria evaluasi indeks, serta Pengumuman No. Peng-00210/BEI.POP/10-2024 mengenai perpanjangan waktu pemenuhan rasio free float.

Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan BEI, Pande Made Kusuma Ari A., menyampaikan bahwa perubahan ini dilakukan untuk memastikan indeks semakin mencerminkan kondisi pasar yang aktual.

“Penyesuaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan indeks yang lebih mewakili dinamika pasar,” kata Pande dalam keterangan resmi, Rabu (22/4/2026).

Dalam pembaruan tersebut, BEI menegaskan bahwa saham dengan tingkat konsentrasi kepemilikan tinggi atau High Shareholding Concentration (HSC) tidak lagi masuk dalam kriteria seleksi indeks. Artinya, saham dengan kepemilikan yang terlalu terkonsentrasi berpotensi tersisih dari IDX30, LQ45, maupun IDX80.

Selain itu, BEI juga menambahkan persyaratan pemenuhan batas minimum free float sesuai regulasi terbaru, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas dan likuiditas saham dalam indeks.

Di sisi lain, terdapat pelonggaran pada aspek likuiditas. Saham masih dapat masuk dalam seleksi meski tercatat tidak ditransaksikan maksimal satu hari dalam enam bulan terakhir, berbeda dengan ketentuan sebelumnya yang mewajibkan transaksi setiap hari.

Adapun acuan perhitungan free float kini mengacu pada Peraturan Nomor I-A per 31 Maret 2026 serta Surat Edaran BEI terbaru, menggantikan ketentuan sebelumnya yang digunakan sejak 2021.

BEI menilai penyesuaian ini akan memperkuat kualitas indeks sebagai acuan investor, sekaligus memastikan konstituen indeks memiliki likuiditas yang memadai dan struktur kepemilikan yang lebih sehat.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan penyesuaian kriteria evaluasi untuk sejumlah indeks utama, yakni IDX30, LQ45, dan IDX80, dengan memasukkan aspek High Shareholding Concentration (HSC) dalam proses seleksi.

Penyesuaian ini akan mulai berlaku pada evaluasi mayor April 2026 dan efektif pada hari bursa pertama Mei 2026.

Langkah tersebut dilakukan BEI setelah sebelumnya menerbitkan Pengumuman No. Peng-00058/BEI.POP/03-2024 terkait penyesuaian kriteria evaluasi indeks, serta Pengumuman No. Peng-00210/BEI.POP/10-2024 mengenai perpanjangan waktu pemenuhan rasio free float.

Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan BEI, Pande Made Kusuma Ari A., menyampaikan bahwa perubahan ini dilakukan untuk memastikan indeks semakin mencerminkan kondisi pasar yang aktual.

“Penyesuaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan indeks yang lebih mewakili dinamika pasar,” kata Pande dalam keterangan resmi, Rabu (22/4/2026).

Dalam pembaruan tersebut, BEI menegaskan bahwa saham dengan tingkat konsentrasi kepemilikan tinggi atau High Shareholding Concentration (HSC) tidak lagi masuk dalam kriteria seleksi indeks. Artinya, saham dengan kepemilikan yang terlalu terkonsentrasi berpotensi tersisih dari IDX30, LQ45, maupun IDX80.

Selain itu, BEI juga menambahkan persyaratan pemenuhan batas minimum free float sesuai regulasi terbaru, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas dan likuiditas saham dalam indeks.

Di sisi lain, terdapat pelonggaran pada aspek likuiditas. Saham masih dapat masuk dalam seleksi meski tercatat tidak ditransaksikan maksimal satu hari dalam enam bulan terakhir, berbeda dengan ketentuan sebelumnya yang mewajibkan transaksi setiap hari.

Adapun acuan perhitungan free float kini mengacu pada Peraturan Nomor I-A per 31 Maret 2026 serta Surat Edaran BEI terbaru, menggantikan ketentuan sebelumnya yang digunakan sejak 2021.

BEI menilai penyesuaian ini akan memperkuat kualitas indeks sebagai acuan investor, sekaligus memastikan konstituen indeks memiliki likuiditas yang memadai dan struktur kepemilikan yang lebih sehat.

Poin-Poin Perubahan kriteria evaluasi indeks IDX30, LQ45, dan IDX80:

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan dukungannya terkait usulan demutualisasi bursa sebagaimana tercantum revisi Undang-Undang No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Namun OJK memberikan sejumlah catatan jika demutualisasi ingin diterapkan.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan usulan demutualisasi BEI harus mengedepankan prinsip kehati-hatian untuk mencegah penguasaan oleh pihak tertentu.

"Perubahan ini perlu dirumuskan secara hati-hati agar tetap menjaga profesionalisme Bursa Efek, mencegah penguasaan oleh pihak tertentu, dan memastikan tata kelola yang profesional, transparan, efektif, efisien, dan berkeadilan," katanya saat rapat bersama Komisi XI DPR RI, Senin (6/4/2026).

Dia menjelaskan bahwa OJK mendukung demutualisasi dengan penekanan bahwa setiap perubahan struktur kepemilikan harus tetap menjaga integritas pasar dan tidak mengurangi profesionalisme OJK sebagai otoritas pengaturan dan pengawasan

Secara rinci, usulan akan dicantumkan dalam Pasal 8 yang berisikan 4 ayat, Pasal 8A dihapus, dan Pasal 88 berisikan 3 ayat. Dalam Pasal 88 ayat (2) diusulkan bahwa kepemilikan saham oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap mempertahankan independensi Bursa Efek

Perempuan dengan sapaan Kiki itu menyampaikan bahwa OJK memiliki catatan penting pada Pasal 8 agar dijelaskan secara rinci terkait pendirian dan hal teknis pemegang saham.

"Terkait Pasal 8, perlu penegasan pengaturan lebih lanjut mengenai pendirian dan hal teknis tentang pemegang saham Bursa Efek termasuk diverifikasi kepemilikan dan tata kelola, diatur dalam POJK," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kiki juga merespons positif usulan sumber pendapatan OJK yang berasal dari surplus Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta penerimaan lainnya.

Penerimaan lainnya berasal dari sanksi administratif, hasil pengelolaan atau penyimpanan penerima OJK, denda terkait pengadaan barang dan jasa, hasil pemanfaatan aset, dan penerimaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Usulan tersebut direncanakan berlaku pada tahun 2028, di mana jika terjadi kelebihan pendapatan maka akan dikembalikan ke kas negara.

"Posisi OJK pada dasarnya mendukung arah perubahan tersebut dengan penekanan bahwa pengaturan sumber pendanaan baru harus tetap menjamin keberlangsungan anggaran OJK dan profesionalisme kelembagaan OJK," ucapnya.

Menurutnya usulan perubahan tersebut dapat mengurangi beban langsung kepada pelaku sektor jasa keuangan dan mendukung efisiensi hingga memperkuat daya saing.

Bisnis.com, JAKARTA – Terhitung sejak dilantik pada Oktober 2024 lalu, kondisi pasar modal Tanah Air di bawah pemerintahan Prabowo Subianto, mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Sempat menyentuh berbagai rekor tinggi baru, IHSG juga tercatat mengalami beberapacrashpada periode tersebut.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), sedikitnya IHSG telah mengalamitrading haltsebanyak tiga kali selama periode Oktober 2024–Januari 2026. Beberapa sentimen berbeda membayangi pasar saham Tanah Air pada periode itu.

Teranyar, IHSG mengalamitrading haltpada perdagangan hari ini, Rabu (28/1/2026). Setelah sepanjang 2025 mencetak 23 rekor baru, IHSG terperosok pada bulan pertama 2026 lantaran pembekuanrebalancingindeks MSCI.

Langkah itu diambil usai MSCI menyelesaikan konsultasi terkait penilaian free float saham Indonesia, yang menimbulkan kekhawatiran investor global terhadap struktur kepemilikan saham dan kualitas pembentukan harga di BEI.

Dalam pengumuman resminya, Selasa (27/1/2026), MSCI menyebut meski terdapat perbaikan minor pada data free float BEI, investor menilai masih ada masalah yang mendasar terkait keterbukaan kepemilikan saham.

“Investor menyoroti isu mendasar terkait investabilitas masih berlanjut akibat kurangnya transparansi struktur kepemilikan saham,” tulis MSCI.

Di samping itu, para pelaku pasar menilai bahwa laporan komposisi kepemilikan bulanan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) belum cukup andal untuk dijadikan referensi utama dalam penilaian free float yang akurat.

Untuk memitigasi risiko, MSCI menetapkan kebijakan interim yang berlaku efektif segera. Kebijakan ini akan berdampak pada ulasan indeks mendatang, termasuk Index Review Februari 2026 ataupun aksi korporasi emiten.

Dalam kebijakan tersebut, MSCI memutuskan untuk membekukan seluruh kenaikan foreign inclusion factors (FIF) dan jumlah saham beredar. Selain itu, MSCI tidak akan menambah konstituen baru ke MSCI Investable Market Indexes (IMI) serta menangguhkan migrasi naik antar segmen ukuran indeks, termasuk perpindahan saham dari small cap ke standard index.

"Perlakuan ini dimaksudkan untuk membatasi perputaran indeks dan risiko investabilitas, sembari memberikan waktu bagi otoritas pasar terkait untuk memberikan peningkatan transparansi yang berarti," tulis MSCI.

MSCI menambahkan kebijakan interim itu bertujuan membatasi perputaran indeks dan risiko investabilitas, sembari memberi waktu bagi otoritas untuk meningkatkan transparansi struktur kepemilikan saham secara lebih granular.

Alhasil, surat yang dirilis MSCI pada pagi hari ini, membuat IHSG ambles hingga 7% saat pembukaan perdagangan. Saham-saham ternama dan berkapitalisasi jumbo, kompak lesu. Hanya tercatat 27 saham yang membukukan kenaikan selama sesi I perdagangan hari ini.

Kondisi memburuk pada sesi II perdagangan. IHSG yang semula terparkir dengan terkoreksi 7,34% pada sesi I perdagangan, kemudian mengalamitrading haltlantaran koreksi yang kian membesar hingga 8%.

Trading haltditetapkan BEI selama 30 menit, tepatnya pada rentang waktu 13.43–14.13 WIB. Sempat kembali mengalami pelemahan selepastrading halt, IHSG akhirnya mampu sedikit menguat dengan terkoreksi 7,35% sepanjang hari perdagangan. Alhasil, koreksi ini menempatkan IHSG selevel dengan kondisinya pada periode November 2025, di level 8.300.

Sebelumnya, kondisi serupa pernah dialami oleh IHSG saat mengalamitrading haltpada April 2025. Saat itu, IHSG mengalami terjun bebas hingga terkoreksi 9,19% ke posisi 5.912,06 pada pembukaan perdagangan.

Pasalnya, empat hari sebelumnya AS mengumumkan tarif impor barang-barang ke Negeri Paman Sam itu. Seluruh negara diganjar tarif impor 10%, sedangkan beberapa negara turut dikenakan tarif resiprokal (reciprocal tariffs) lebih tinggi berdasarkan hambatan perdagangan dengan AS. Alhasil, BEI memberlakukan pemberhentian sementara perdagangan IHSG pada periode 09.00–09.30 WIB.

Satu bulan sebelumnya, IHSG sempat mengalamicrashserupa pada Maret 2025 lalu. Data BEI pada perdagangan sesi pertama hari itu, Selasa (18/3/2025), IHSG ambrol 395,87 poin atau 6,12% ke level 6.076,08. Di level itu, IHSG sudah anjlok lebih dari 14,18% dari level penutupan pada akhir 2024 di posisi 7.079,9.

Seiring dengan jebloknya IHSG lebih dari 6%, BEI melakukan penghentian perdagangan bursa sementara atau trading halt. Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad menyampaikan telah terjadi pembekuan sementara perdagangan (trading halt) sistem perdagangan di Bursa pada pukul 11:19:31 waktu Jakarta Automated Trading System (JATS).

Trading halt itu dipicu penurunan IHSG mencapai 5%. Langkah BEI untuk melakukan trading halt sesuai dengan Surat Keputusan Direksi BEI Nomor: Kep-00024/BEI/03-2020 tanggal 10 Maret 2020 perihal Perubahan Panduan Penanganan Kelangsungan Perdagangan di Bursa Efek Indonesia dalam Kondisi Darurat.

Kalangan analis saat itu menilai amblesnya IHSG terjadi lantaran isu mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani saat itu dari Kabinet Merah Putih. Saat itu tersiar kabar bahwa Menteri Keuangan RI Sri Mulyani akan mundur dari jabatannya. Namun, Istana Kepresidenan menepis kabar pengunduran diri Sri Mulyani dari jajaran kabinet dan menyebut informasi yang beredar di media sosial tersebut merupakan hoaks.

Adapun, selain sentimen mundurnya menteri, sentimen lainnya yang menyebabkan IHSG terkapar menurut analis adalah terkait tingginya PHK massal mendekati hari raya Idul Fitri. Kemudian, penetapan credit rating oleh Fitch, S&P, dan Moody's setelah downgrade Morgan Stanley serta Goldman Sachs.

Berdasarkan catatan Bisnis, BEI terakhir kali melakukan trading halt pada 10 September 2020. Saat pandemi Covid-19 itu, pasar saham mengalami volatilitas tinggi sehingga BEI melakukan tujuh kali trading halt sepanjang 2020.

BEI tercatat menerapkan pembekuan perdagangan saham sementara atau trading halt pada 12 Maret 2020 pada pukul 15.33 WIB. Selanjutnya, trading halt dilakukan BEI pada 13 Maret 2020 saat IHSG tersungkur 5,01% atau anjlok 245,17 poin ke level 4.650,58 pada pukul 09:15:33 waktu JATS.

Kemudian, pada 17 Maret 2020 pukul 15:02 waktu JATS, perdagangan saham di BEI harus dihentikan selama 30 menit lantaran IHSG terkoreksi 5% atau 234,558 poin ke level 4.456,099.

Perdagangan juga terhenti pada pukul 09:37 waktu JATS pada 19 Maret 2020. Posisi IHSG saat terjadinya trading halt anjlok 217,02 poin atau 5,01% ke level 4.113,64. BEI juga melakukan trading halt pada 30 Maret 2020 pukul 10.20 dan pada 10 September 2020 pada 10.36 WIB setelah IHSG anjlok 5%.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asia Investment Capital resmi mengambil alih kepemilikan saham mayoritas PT Boston Furniture Industries Tbk. (SOFA) dengan harga Rp21 per lembar. Aksi korporasi ini sekaligus menandai perubahan pengendalian atas emiten produsen furnitur tersebut.

Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (24/10/2025), transaksi pengambilalihan dilakukan melalui mekanisme crossing saham di pasar negosiasi setelah para pihak menandatangani Addendum Pertama Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (PJBS).

Dalam adendum itu, harga pembelian saham disesuaikan dari Rp21,30 menjadi Rp21 per saham karena sistem perdagangan sekuritas tidak dapat menampung angka desimal. Dengan demikian, total nilai transaksi mencapai Rp24,64 miliar untuk 1,17 miliar saham atau setara 70,96% dari total saham SOFA.

Direktur Utama SOFA, Yohan Satya, mengatakan perubahan harga tersebut bersifat teknis dan tidak mengubah substansi transaksi maupun kepemilikan saham yang berpindah tangan.

“Perubahan harga menjadi Rp21 per saham dilakukan semata-mata karena penyesuaian sistem di sekuritas. Transaksi tetap berjalan sesuai rencana, dan seluruh proses crossing telah selesai dilaksanakan pada 24 Oktober 2025,” ujar Yohan dalam keterangan resminya.

Dengan selesainya transaksi tersebut, Asia Investment Capital resmi menjadi pengendali baru SOFA menggantikan pemegang saham lama, yakni Hardy Satya, Yohan Satya, dan Dimas Adiyasa Wiryaatmaja. Perusahaan akan segera menyesuaikan dokumen internal terkait struktur kepemilikan dan pengendalian sesuai ketentuan peraturan OJK.

SOFA menegaskan, perubahan pengendalian ini dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. Selanjutnya, Asia Investment Capital juga diwajibkan melakukan penawaran tender wajib (mandatory tender offer) kepada pemegang saham publik.

“Perseroan memperkirakan bahwa pengambilalihan ini akan memberikan dampak positif terhadap struktur manajemen, strategi bisnis, dan potensi pengembangan usaha di masa mendatang,” tambah Yohan.

Sebelumnya, pada 17 Oktober 2025, Asia Investment Capital telah menandatangani perjanjian jual beli saham bersyarat dengan para pemegang saham pengendali Boston Furniture. Proses negosiasi dan pemenuhan syarat penutupan berlangsung hingga 24 Oktober 2025, bertepatan dengan penyelesaian transaksi.

Boston Furniture Industries Tbk. (SOFA) merupakan emiten yang bergerak di bidang pengolahan mebel berbahan dasar kayu dan logam, serta distribusi produk furnitur melalui anak usaha. Perseroan melantai di Bursa Efek Indonesia pada 2022 dengan kode saham SOFA.

Di lantai Bursa, saham SOFA terpantau menguat 9,40% atau 22 poin ke level Harga Rp256 per lembar pada penutupan perdagangan Jumat (24/10/2025). Banderol tersebut juga mencerminkan penguatan 128,57% dalam sebulan terakhir, dan 495,35% sepanjang tahun berjalan 2025.

IDXChannel—Siapa pemilik PT Pelayaran Jaya Hidup Baru adalah perusahaan perkapalan yang akan melangsungkan penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) pada 5 November 2025.

Mulai 22 Oktober sampai 27 Oktober, penawaran masih dalam tahap bookbuilding. Adapun harga yang ditawarkan dalam tahapan ini adalah Rp310-Rp330 per saham, dan jumlah saham yang dilepas mencapai 480 juta saham atau 25 persen dari modal disetor.

Perusahaan ini akan IPO dengan kode saham PJHB. Pelayaran Jaya Hidup Baru didirikan di Samarinda, Kalimantan Timur, pada 2008. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa pelayaran dan pengangkutan, serta penyewaan kapal laut.

Adapun kegiatan usaha yang telah dilakukan perseroan saat ini angkutan laut dalam negeri untuk barang berupa alat berat dan kontainer. Perusahaan ini melayani pengangkutan alat berat untuk industri migas, pertambangan, perkebunan, dan sebagainya.

Jenis alat berat dan peralatan berat yang pernah diangkut oleh kapal-kapal milik perseroan adalah dump truck, excavator, bulldozer, trafo, derek, boiler, tanker, generator, pipa, dan sebagainya.

Siapa pemilik perusahaannya sekarang? Mengutip prospektus IPO PT Pelayaran Jaya Hidup Baru, berikut ini adalah informasi kepemilikan dan detail rencana IPO perseroan.

Siapa Pemilik Pelayaran Jaya Hidup Baru (PJHB)?

Berdasarkan prospektus Pelayaran Jaya Hidup Baru (22/10/2025), struktur kepemilikan atau permodalan sesuai anggaran dasar perseroan yang terakhir kali diubah pada Juli 2025 adalah sebagai berikut:

• Hero Gozali 720 juta saham/50 persen
• Go Sioe Bie 144 juta saham/10 persen
• Adelia Aryni Setyawan 244,80 juta saham/17 persen
• Nixen Samuel Gozali 144 juta saham/10 persen
• Nissien Immanuela Gozali 144 juta saham/10 persen
• Monica Chandrasa 43,20 juta saham/3 persen

Setelah IPO nanti, maka struktur kepemilikannya akan berubah menjadi sebagai berikut:

• Hero Gozali 720 juta saham/37,5 persen
• Go Sioe Bie 144 juta saham/7,5 persen
• Adelia Aryni Setyawan 244,80 juta saham/12,75 persen
• Nixen Samuel Gozali 144 juta saham/7,5 persen
• Nissien Immanuela Gozali 144 juta saham/7,5 persen
• Monica Chandrasa 43,20 juta saham/2,25 persen
• Masyarakat 480 juta saham/25 persen

Adapun nilai saham yang ditawarkan adalah Rp50 per saham, dan ditawarkan dengan harga Rp310 sampai dengan Rp330 per saham. Dari IPO ini, perusahaan bisa mengantongi dana sebanyak-banyaknya Rp158,40 miliar.

Setiap dua saham baru yang diterbitkan akan mendapatkan satu Waran Seri I. Jumlah waran yang diterbitkan pada IPO ini adalah maksimal 240 juta waran atau 16,67 dari total jumlah saham.

Dana yang dihasilkan dari IPO akan digunakan untuk pembangunan tiga unit armada kapal baru jenis Landing Craft Tank (LCT). Pembangunan ini bertujuan untuk mengembangkan bisnis perusahaan, tepatnya untuk memenuhi kebutuhan atas permintaan pengangkutan alat berat.

Saat ini seluruh armada kapal milik perseroan telah dipakai secara maksimum, sehingga perusahaan memerlukan armada kapal baru.

Itulah informasi singkat tentang siapa pemilik PT Pelayaran Jaya Hidup Baru.

(Nadya Kurnia)

Bisnis.com, JAKARTA—Otoritas menyiapkan langkah lanjutan pembenahan pasar modal jelang pertemuan berikutnya dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada Rabu (11/2).

Problem yang menjadi sorotan MSCI adalah informasi yang lebih rinci dan dapat diandalkan mengenai struktur kepemilikan saham.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menaikkan ambang batas kepemilikan saham publik atau free float menjadi 15% bukan sekadar isu pasar modal.

Di sektor perbankan, kebijakan ini berpotensi bertemu langsung dengan agenda yang lebih besar yaitu konsolidasi bank-bank Kelompok Bank Modal Inti (KBMI) I yang sejak beberapa waktu terakhir didorong untuk naik kelas, memperkuat permodalan, hingga mencari mitra strategis.