Bisnis.com, SURABAYA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa pemerintah secara konsisten terus berkomitmen mendorong kemandirian industri pertahanan nasional, di tengah kekhawatiran atas meluasnya ketergantungan impor terhadap alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menyerahkan hibah alutsista kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) berupa 6 pesawat tempur multirole Rafale, 4 pesawat Falcon 8X, 1 pesawat A-400M, Radar GCI GM403, Smart Weapon Hammer, serta rudal Meteor di Lanud Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Senin (18/5/2026).

Tak hanya itu, dalam waktu dekat TNI juga dikabarkan akan menerima kedatangan bekas kapal induk Italia Giuseppe Garibaldi.

AHY menegaskan bahwa langkah transformasi industri pertahanan dalam negeri membutuhkan waktu dan proses yang berkelanjutan guna membangun budaya unggul di sektor produksi.

"Tentu kita menuju ke sana," ujar AHY pada sela-sela kunjungannya di PT PAL Indonesia, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (21/5/2026).

Saat ditanya lebih lanjut apakah hal tersebut berarti menunjukkan bahwa RI belum sepenuhnya mandiri saat ini, AHY menepis anggapan bahwa pemerintah tidak bergerak maju menuju hal tersebut.

Menurutnya, kemandirian bukan sekadar hanya dapat memproduksi sesuatu sendiri, melainkan juga dapat menanamkan suatu nilai unggul dalam setiap komponen yang berada dalam sebuah industri.

"Loh, kita kan terus berproses ya. Kita harus lakukan terus, semua negara perlu bertransformasi. Semua negara berupaya yang terbaik termasuk Indonesia, dan butuh waktu. Ingat, kita juga terus melakukan transformasi ini bukan hanya sekedar melakukan produksi-produksi yang serba jadi, tetapi ada budaya yang ditanamkan, dan ada budaya unggul yang ingin kita harapkan bisa menjadi spirit transformasi tersebut," ucapnya.

Lebih lanjut AHY menekankan bahwa kerja sama internasional dalam pengadaan alutsista merupakan sesuatu yang lumrah untuk dilakukan oleh berbagai negara di belahan dunia. Kendati demikian, pemerintah tetap memprioritaskan pemanfaatan kapasitas produksi domestik yang ada.

Dia mencontohkan langkah konkret pemerintah yang saat ini tengah mengawal proyek strategis matra laut melalui satuan tugas khusus dengan telah diluncurkannya kapal perang Frigate Merah Putih (FMP), yang diproduksi oleh anak bangsa di bawah besutan PT PAL Indonesia.

"Sebagai contoh, tadi saya juga bisa melihat secara langsung termasuk ada satgas yang saat ini sedang mengawal produksi Frigate Merah Putih. Ini juga salah satu satu contoh kebutuhan kapal-kapal kapal kita. Sekali lagi, tidak juga kemudian kita sama sekali tidak bekerja sama. Semua negara juga melakukan kerja sama pertahanan, termasuk juga dalam alutsista, tapi di mana kita bisa memproduksinya sendiri dengan teknologi yang kita miliki, kita lakukan itu. Kita dahulukan produksi dalam negeri," urainya.

Meski begitu, AHY tidak menampik adanya keterbatasan pada penguasaan teknologi, khususnya pada tingkat tertentu. Untuk mengatasi celah tersebut, pemerintah tengah mendorong adanya alih teknologi (transfer of technology) yang juga harus didukung oleh anggaran negara yang proporsional.

"Kecuali memang ada sejumlah teknologi yang kita belum mampu, dan kita harus bekerja keras juga, termasuk bagaimana terjadi transfer of knowledge, transfer of technology, dan tentunya dengan dengan kapasitas fiskal yang memadai untuk bisa membangun sebuah kemandirian. Ini berlaku sama, tentu bukan hanya terkait alutsista, bukan hanya terkait dengan kapal, tapi di semua sektor perdagangan kita melakukan sejumlah upaya agar Indonesia selain terpenuhi kebutuhannya tapi menuju kemandirian atau ketahanan yang berlanjutan," ujar dia.

Di sisi lain, AHY menunjukkan optimisme tinggi terhadap inovasi yang dihasilkan industri pertahanan dalam negeri. Salah satunya pengembangan Kapal Selam Otonomus (KSOT) yang menempatkan Indonesia di jajaran segelintir negara di dunia yang mampu mengembangkan teknologi serupa.

"Lalu kita juga bangga tentunya dari sejumlah produk yang telah dilahirkan dan ini masih terus dalam semangat riset yang juga disempurnakan adalah kapal selam Otonomus KSOT yang ada di belakang kita ini. Ini karya anak bangsa. Tidak banyak negara di dunia menjelaskan bahwa Amerika, Rusia, Tiongkok, dan Indonesia yang mengembangkan kapal selam Otonomus, dan harapannya ini juga bisa semakin handal, bisa teruji, dan pada akhirnya sudah bisa memperkuat armada kapal-kapal kita, khususnya untuk kepentingan militer," bebernya.

Oleh sebab itu AHY turut mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan untuk solid memberikan dukungan penuh terhadap ekosistem industri pertahanan dan teknologi nasional melalui sinergi triple-helix, termasuk kerja sama antarbangsa dan negara dalam upaya menuju kemandirian pengembangan teknologi pengadaan alutsista.

"Jadi, tentunya kita menuju ke kemandirian itu, semangatnya di sana, kita harus memulai ini, dan sudah dilakukan selama ini, dan terus berproses. Kalau bukan kita yang mengembangkan atau mendukungnya, siapa lagi? Saya rasa ini yang juga melibatkan semua elemen bangsa termasuk kalangan saintis, para akademisi, para teknokrat, dan juga saya selalu mengatakan kita perlu kerja sama antara negara, dengan berbagai kalangan karena pemerintah sendiri perlu mengembangkan sinergi dan kolaborasi yang baik dengan semua elemen termasuk dunia usaha, dunia bisnis, dunia akademik, dan berbagai komunitas masyarakat," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti mendorong percepatan pembebasan lahan untuk mendukung penanganan perlintasan sebidang kereta api, sehingga pembangunan infrastruktur keselamatan dapat berjalan lebih cepat dan terukur.

Dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis, Diana mengatakan tantangan utama dalam percepatan penanganan perlintasan sebidang adalah pembebasan lahan terutama pada lahan milik masyarakat, PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan juga pemerintah daerah.

"Karena itu, kebutuhan konstruksi harus berjalan seiring dengan kepastian ketersediaan lahannya," kata Diana.

Untuk itu, Diana mengatakan diperlukan tiga upaya dalam percepatan penanganan perlintasan sebidang yang terkait dengan pembebasan lahan, yaitu perlunya inventarisasi kebutuhan dan ketersediaan lahan pembangunan simpang tak sebidang oleh kementerian/lembaga terkait, PT KAI, dan juga pemerintah daerah. Kemudian, perlunya dilakukan penyusunan peraturan sesuai kewenangan masing-masing.

"Ini untuk menyederhanakan proses pembebasan lahannya," ujarnya.

Ketiga, menurut Diana, perlu dilakukan koordinasi antarpemangku kepentingan guna menyepakati langkah-langkah dan komitmen percepatan pembebasan lahan.

Koordinasi tersebut melibatkan Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, Kementerian ATR/BPN, pemerintah daerah, dan juga PT KAI.

"Inilah titik yang sangat menentukan, sebab meskipun kebutuhan konstruksi sudah dapat dihitung, pelaksanaan titik ini tidak dapat berjalan optimal bila lahannya tidak siap," jelas Diana.

Menurutnya, penanganan perlintasan sebidang merupakan agenda keselamatan yang membutuhkan kerja bersama. Kementerian PU berada pada mandat penanganan perlintasan sebidang pada jalan nasional.

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum, terdapat 4.242 perlintasan sebidang di seluruh Indonesia dengan 184 lokasi berada dalam kewenangan jalan nasional yang memerlukan perhatian berkelanjutan.

Dari total 184 lokasi perlintasan sebidang pada jalan nasional tersebut, sebanyak 48 lokasi telah berhasil ditangani melalui berbagai pembangunan infrastruktur keselamatan transportasi yang mendukung konektivitas.

Dengan demikian, pemerintah masih memiliki pekerjaan lanjutan untuk menangani 136 lokasi perlintasan sebidang yang tersebar di tujuh provinsi dengan tingkat kebutuhan penanganan yang berbeda dengan anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp30 triliun.

"Namun keberhasilannya tentunya sangat tergantung pada kolaborasi dengan kementerian dan lembaga yang terkait," ucapnya.

Oleh karena itu, tambah Diana, langkah ke depan perlu diarahkan pada tiga hal meliputi penajaman prioritas berdasarkan risiko keselamatan, percepatan penyederhanaan administrasi pembebasan lahan, dan penguatan koordinasi lintas kewenangan.

Dalam rapat itu, Wamen PU turut menyampaikan belasungkawa atas korban meninggal dunia maupun yang mengalami luka-luka dalam kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur, Jabar, pada 27 April 2026.

"Semoga almarhum, almarhumah ini mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah, yang masih dalam perawatan nanti juga mudah-mudahan segera sembuh dan bisa beraktivitas kembali," tutur Diana.

Menurut Diana, insiden tersebut bukan semata persoalan konstruksi infrastruktur, melainkan menyangkut keselamatan masyarakat, kelancaran mobilitas, keterhubungan antarwilayah, serta keamanan lalu lintas secara keseluruhan.

Ia menjelaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar seluruh perlintasan sebidang kereta api yang berisiko segera dibenahi melalui pembangunan flyover, penguatan sistem pengamanan, dan penyediaan pos jaga guna meningkatkan keselamatan masyarakat.

Arahan tersebut disampaikan Presiden saat meninjau Kota Bekasi pada 28 April 2026, sehari setelah terjadinya kecelakaan. Bagi Kementerian Pekerjaan Umum, arahan itu menjadi pedoman utama dalam mempercepat peningkatan keselamatan infrastruktur perkeretaapian.

Diana menegaskan aspek keselamatan harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pengelolaan infrastruktur, dan tidak boleh dipandang sebagai unsur pelengkap dalam pembangunan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan 9 Warga Negara Indonesia (WNI) peserta Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 telah tiba di Istanbul, Turki, jelang pemulangan ke Tanah Air.

Sembilan orang WNI yang mengikuti misi kemanusiaan ke Jalur Gaza dalam program GSF 2.0 telah dibebaskan dari penjara Israel dan tiba di Turki.

Kedatangan kesembilan WNI di ibu kota Turki usai ditahan otoritas Zionis Israel disambut langsung oleh Konsul Jenderal RI di Istanbul Darianto Harsono, yang melaporkan pertemuan itu melalui pernyataan video dengan didampingi kesembilan WNI tersebut.

"Hari ini kami sudah bersama sembilan saudara kita yang bergabung dengan koalisi GSF, mereka telah bersama kami dalam kondisi sehat wal afiat," kata Konjen Darianto melalui video yang disiarkan lewat Instagram @menluri.

Namun demikian, para WNI tersebut tak luput dari kekerasan fisik yang dilakukan personel Zionis Israel. Dia mengatakan, mereka mengaku dipukuli, ditendang, dan disetrum saat ditahan.

Kesembilan WNI tersebut juga telah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono melalui panggilan video.

Sebelumnya diberitakan, Menlu Sugiono memastikan sembilan WNI relawan kemanusiaan yang tergabung dalam GSF 2.0 telah dibebaskan dan kini tengah meninggalkan wilayah Israel menuju Istanbul, Turki.

Dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri pada Kamis (21/5/2026), Sugiono menyampaikan bahwa para relawan selanjutnya akan dipulangkan ke Indonesia setelah sempat ditangkap militer Israel dalam insiden pencegatan kapal bantuan kemanusiaan.

"Pemerintah Indonesia dengan penuh rasa syukur menyampaikan bahwa 9 Warga Negara Indonesia yang ditangkap oleh militer Israel dalam pencegatan kapal dan penangkapan relawan yang tergabung dalam Global Sumud Flotilla 2.0 saat ini dalam perjalanan meninggalkan wilayah Israel menuju Istanbul, Turki, dan akan segera melanjutkan perjalanan kembali ke Tanah Air," ujar Sugiono.

Pemerintah Indonesia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Turki yang dinilai berperan aktif membantu proses pembebasan dan pemulangan para relawan Indonesia tersebut.

Sugiono menjelaskan, pembebasan sembilan WNI itu merupakan hasil koordinasi diplomatik intensif yang dilakukan pemerintah sejak menerima laporan pencegatan armada GSF 2.0 oleh Israel.