Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menolak untuk meminta maaf setelah dia mengeluarkan kata-kata yang menyerang Paus Leo XIV. Trump ogah menyampaikan maaf meskipun banyak pihak yang mengecam ucapannya, termasuk sekutu dan pendukungnya.

Trump berkata pada para wartawan pada Senin (13/4/2026) waktu AS bahwa dia hanya memberikan respons kepada pemimpin Gereja Katolik di dunia tersebut dan tidak akan meminta maaf.

“Tidak ada yang perlu dimintakan maaf. Dia salah,” ujar Trump, dikutip dari The New York Times, Selasa (14/4/2026).

Trump menyebut bahwa Leo XIV telah mengatakan kata-kata yang salah. Melansir BBC News, Trump menilai bahwa sang Paus memiliki pandangan yang sangat berlawanan dengan apa yang dilakukannya terhadap Iran.

AS dan Israel memang melakukan serangan terhadap Iran pada akhir Februari 2026 lalu yang menyebabkan instabilitas energi dunia. Konflik yang hingga kini belum selesai tersebut telah menjalar di kawasan Asia Barat dan telah menghasilkan suatu gencatan senjata, satu negosiasi tatap muka yang gagal membuahkan hasil, dan blokade Selat Hormuz oleh Iran dan AS secara bergantian.

Trump mengatakan bahwa Iran tidak boleh mempunyai senjata nuklir, yang juga menjadi salah satu tujuan dari serangan awalnya. Menurutnya, sang Paus tidak akan senang apabila AS menghilangkan kemampuan nuklir Iran.

Sebelumnya, pada Senin pagi waktu Indonesia (13/4/2026), Trump menulis di media sosialnya bahwa Leo XIV merupakan sosok yang “LEMAH terhadap aksi kriminal” dan juga “buruk dalam Kebijakan Luar Negeri”. Dia menulis bahwa sang Paus sebaiknya memperbaiki perilakunya, menggunakan akal sehatnya, berhenti memuaskan kaum sayap kiri radikal, dan memfokuskan dirinya sebagai seorang Paus.

“Saya tidak mau seorang Paus yang berpikir bahwa itu adalah hal yang OK bagi Iran untuk mempunyai sebuah Senjata Nuklir. Saya tidak mau seorang Paus yang berpikir itu adalah hal buruk jika Amerika menyerang Venezuela, sebuah Negara yang mengirimkan Narkoba dalam jumlah besar ke AS,” tulis Trump di media Truth Social.

Lebih lanjut, dia juga menyatakan bahwa seharusnya sang Paus bersyukur karena dia tidak akan menjadi Paus seandainya Trump tidak menjadi Presiden AS.

Setelah mengeluarkan komentar itu, banyak pihak yang mengecam Trump. Uskup Robert Barron, seorang uskup dengan pandangan konservatif yang menjabat di Komisi Kebebasan Beragama Pemerintah AS mendorong Trump untuk meminta maaf. Menurutnya, kata-kata Trump tidak sopan dan tidak pantas karena Leo XIV hanya menyuarakan prinsip-prinsip Katolik.

Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, yang memiliki pandangan mirip dan memiliki hubungan baik dengan Trump, mengatakan bahwa kata-kata Trump “tidak bisa diterima”. Kemudian, Wakil Perdana Menteri Italia Matteo Salvini, yang merupakan pendukung kuat Trump, juga menyayangkan ucapan Trump terhadap sang Paus, yang dia nilai sedang mencoba menyelesaikan masalah-masalah dengan perdamaian.

Paus Leo XIV Tolak Peperangan

Komentar terbaru Trump tersebut datang setelah Leo XIV mengisyaratkan pada sebuah ibadah pada Sabtu malam waktu Vatikan (11/4/2026) bahwa “delusi kemahakuasaan” memicu perang antara Iran dan AS-Israel, seperti dilaporkan oleh The Guardian. Itu merupakan hari yang sama ketika AS dan Iran memulai negosiasi secara langsung di Pakistan selama masa gencatan senjata selama 2 pekan.

Walau tidak menyebutkan nama Trump secara langsung, nada dan pesannya dinilai ditujukan kepada Trump dan anggota pemerintahannya, setelah mereka menyombongkan keunggulan militer AS dan membenarkan perang Iran dengan dalih agama.

Kritik Leo XIV terhadap perang telah meningkat sejak serangan AS-Israel ke Iran dimulai. Sebelumnya, dalam salah satu kecamannya yang paling keras, dia mengatakan dalam homili Minggu Palmanya (29/3/2026) bahwa Tuhan “tidak mendengarkan doa-doa mereka yang memulai perang, tetapi menolaknya.”

Di luar perang, sang Paus juga pernah mengkritik kebijakan Trump yang keras terhadap imigrasi AS. Dia mempertanyakan gerakan “prokehidupan” (pro-life) yang ada di AS apabila Pemerintah AS masih memberlakukan imigran dengan tidak manusiawi.

Setelah unggahan Trump tersebut, Leo XIV menyatakan bahwa dirinya tidak ingin berdebat dengan Trump. Dia pun tidak melihat dirinya sebagai seorang politikus, melainkan sebagai seorang pewarta perdamaian.

“Saya tidak memiliki ketakutan terhadap pemerintahan Trump atau berbicara dengan lantang mengenai pesan dari kabar baik, yang menurut saya adalah tujuan dari yang saya lakukan di sini, tujuan dari yang dilakukan Gereja di sini,” kata Paus kepada awak media dalam perjalanannya ke Aljazair dalam Perjalanan Apostolik terbaru.

Dia pun mengatakan bahwa dirinya akan terus mempromosikan dialog dan multilateralisme di antara negara-negara untuk menemukan berbagai penyelesaian dari masalah-masalah yang ada. Saat ini, menurutnya, telah ada terlalu banyak orang yang menderita dan kehilangan nyawa akibat konflik-konflik di dunia.

Dia mengatakan bahwa pesan Injil tidak seharusnya disalahgunakan “seperti yang dilakukan beberapa orang”.

“Hal-hal yang saya katakan tentunya tidak dimaksudkan sebagai serangan-serangan terhadap siapa pun. Pesan dari Injil sangat jelas: ‘Berbahagialah orang yang membawa damai,’” ungkapnya kepada jurnalis Associated Press (AP).

Gambar AI Trump tuai banyak kecaman

Setelah menulis kecamannya di internet, Trump kemudian lanjut mengunggah sebuah gambar hasil kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang menampilkan dirinya sebagai sosok mirip Yesus, yang tampak sedang menyembuhkan seseorang. Lagi-lagi, unggahan Trump tersebut menuai banyak kritik, terutama dengan tuduhan penistaan.

Diunggah tanpa ada tulisan (caption) apa pun, gambar tersebut memperlihatkan Trump mengenakan jubah putih dan merah, dengan tangannya yang memancarkan cahaya yang bersinar. Tangan kanannya menyentuh dahi seorang pria yang terbaring di tempat tidur dengan mengenakan baju rumah sakit. Gambar tersebut memiliki kemiripan dengan gambar-gambar Yesus menyembuhkan orang sakit.

Kini, unggahan tersebut telah dihapus oleh Trump. Namun, sejumlah akun media sosial telah menyimpan dan mendokumentasikan unggahan tersebut, seperti di media sosial X (Twitter).

Setelah menghapusnya, Trump mengaku bahwa dia secara sadar memang mengunggah foto tersebut di akun resmi sosial medianya. Meski begitu, dia beralasan bahwa dia mengira bahwa foto itu mengilustrasikan dirinya sebagai seorang dokter yang berada di sebelah seseorang dari Palang Merah.

“Itu seharusnya adalah saya sebagai seorang dokter, membuat orang lain merasa lebih baik, dan saya memang membuat orang merasa lebih baik,” katanya.

Kepada CBS News, Trump mengatakan bahwa dia menghapus unggahannya karena tidak ingin membuat orang-orang menjadi kebingungan. Menurutnya, orang-orang merasa bingung tentang gambar tersebut.

Kecaman pun langsung muncul dari berbagai pihak, mulai dari aktivis konservatif, media-media keagamaan, politikus AS, hingga kardinal Gereja Katolik.

“Eksploitasi penggambaran suci secara vulgar sangat menyinggung dan merendahkan penghormatan yang seharusnya diberikan kepada hal-hal yang paling dihargai oleh umat beriman,” ujar Kardinal Joseph William Tobin dalam sebuah wawancara. (Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, SEMARANG — Militer Iran angkat suara setelah militer Amerika Serikat menyebut akan mulai memblokade Selat Hormuz pada Senin (13/04/2026). Menanggapi rencana tersebut, militer Iran menyebut bahwa tindakan pemblokiran Selat Hormuz oleh Angkatan Laut AS adalah tindakan yang ilegal dan termasuk ke dalam contoh pembajakan.

“Pembatasan yang diberlakukan oleh Amerika Serikat yang kriminal terhadap navigasi dan transit maritim di perairan internasional adalah ilegal dan merupakan contoh pembajakan,” kata pusat komando militer Iran Khatam Al-Anbiya yang dibacakan di televisi pemerintah, dikutip dari laman Inquirer, Selasa (14/04/2026).

Selain itu, militer Iran juga memperingatkan bahwa jika pelabuhan-pelabuhan di perairan Teluk Persia dan Laut Arab Terancam. Maka tidak ada pelabuhan di Teluk Persia dan Laut Arab yang akan aman. Merujuk pada teluk tersebut yang juga dikenal sebagai Teluk Arab.

Sebelumnya, dilansir dari laman Al Jazeera, komando pusat AS mengatakan bahwa blokade yang direncanakan akan diberlakukan secara imparsial terhadap kapal-kapal dari semua negara yang memasuki atau meninggalkan pelabuhan dan wilayah pesisir Iran, termasuk semua pelabuhan Iran di Teluk Arab dan Teluk Oman. Dalam pernyataanya, militer AS juga menyebut bahwa mereka tidak akan menghalangi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz menuju dan dari pelabuhan-pelabuhan non-Iran.

Tak hanya militer AS yang menyerukan tindakan blokade, Presiden AS Donald Trump juga turut menggemakan bahwa Angkatan Laut AS mulai akan memblokade Selat Hormuz. Dalam unggahan di media sosial Truth Social, Trump mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk membersihkan selat dari ranjau dan membukanya kembali untuk semua pelayaran, tetapi Iran tidak boleh dibiarkan untuk mengambil keuntungan dari mengendalikan jalur air tersebut.

Munculnya ancaman blokade Selat Hormuz sendiri dipicu oleh tidak tercapainya kesepakatan antara Iran dengan AS. Gagalnya negosiasi ini juga seperti menghancurkan harapan akan kesepakatan untuk mengakhiri perang yang telah menewaskan ribuan orang, sekaligus telah menjerumuskan ekonomi global ke dalam kekacauan sejak dimulai pada akhir Februari tersebut.

Selama proses negosiasi, Selat Hormuz menjadi kartu tawar utama yang dimiliki Iran. Sejak awal konflik, lalu lintas di jalur strategis yang menjadi penghubung utama distribusi minyak dan gas global itu dibatasi secara ketat oleh Iran.

Dalam pembatasan tersebut, Iran hanya akan mengizinkan sejumlah kapal tertentu untuk melintas, terutama yang berasal dari negara-negara sahabat seperti China. Namun, setelah gencatan senjata diberlakukan, harga minyak dunia sempat mengalami penurunan hingga 8%, meskipun sebelumnya dua kontrak minyak acuan global, yakni WTI dan Brent, sempat melonjak hingga melampaui US$100 per barel.

Menanggapi rencana AS yang ingin memblokadeSelat Hormuz, Negara China yang menjadi saingan terbesar Washington sekaligus menjadi importir besar minyak Iran itu memberikan kritik tajam. “Selat Hormuz merupakan jalur perdagangan internasional yang penting untuk barang dan energi, dan menjaga keamanan, stabilitas, serta kelancaran arusnya adalah kepentingan bersama komunitas internasional,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun.

Selain China, Menteri Pertahanan Spanyol Margarita Robles juga turut mengkritik rencana Trump dengan menyebut bahwa tindakan blokade Angkatan Laut AS yang direncanakan tersebut adalah tindakan yang tidak masuk akal. “Ini adalah satu lagi babak dalam spiral penurunan yang terus menerus ini, di mana kita telah terseret masuk,” ujar Margarita.

JAKARTA - Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Pergerakan Advokat (Perekat) Nusantara, Petrus Selestinus menilai pernyataan pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saiful Mujani dan Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi bukan makar. Petrus menilai mereka yang menganggap pernyataan kedua tokoh tersebut makar sesat pikir.

"Jika kita mencermati dan pahami konstitusionalitas perspektif dan pendekatan Sjaiful Mujani maupun Islah Bahrawi, untuk mengakhiri masa jabatan Presiden Prabowo Subianto, maka kita akan tiba kepada suatu penilaian bahwa pandangan dan pendekatan kedua tokoh ini sesungguhnya sangat genuine dalam koridor konstitusi, yaitu Pasal 8 UUD 1945, karenanya patut kita dukung ajakan konsolidasi," ujar Petrus dalam keterangannya, Senin (13/4/2026).

Karena, lanjut dia, ketentuan Pasal 8 UUD 1945 membuka pintu lain untuk mengakhiri masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden selain impeachment oleh DPR dan MPR, yaitu Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya (Pasal 8 UUD 1945) tanpa hukum acara.

Menurut dia, ketentuan Pasal 8 UUD 1945 inilah yang membedakan dengan tegas dan jelas antara kewenangan secara dominus litis DPR dan MPR untuk memberhentikan Presiden lewat mekanisme impeachment sesuai Pasal 7A dan 7B UUD 1945 dengan kekuasaan dan kekuatan eksklusif rakyat sebagai daulat rakyat, mendesak atau menuntut Presiden untuk "berhenti" dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir (Pasal 8 UUD 1945).

"Dengan demikian, Impeachment atau Pemakzulan, meskipun merupakan hak eksklusif atau dominus litis DPR dan MPR, namun ia bukan satu-satunya cara konstitusional untuk mengakhiri jabatan seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden RI, yang sedang menjabat menurut UUD 1945," katanya.

Dia menambahkan, UUD 1945 membuka pintu alternatif lain, yang memberi hak secara eksklusif kepada rakyat, bisa kepada Islah Bahrawi, Sjaiful Mujani, bahkan kepada kita semua untuk berbicara dan bertindak mengakhiri masa jabatan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam kerangka konstitusi, lewat Presiden "berhenti" atau Presiden tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya" dituntut untuk berhenti (Pasal 8 UUD 1945).

"Di dalam ketentuan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, mengatur impeachment, syarat-syarat Impeachment berikut hukum acara untuk meng-impeach seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat atau kedua-duanya," ungkapnya.

Caranya, lanjut dia, tentu lewat pintu diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR sebagai kewenangan yang eksklusif, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa: pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden".

Kuasa Tuhan dan Daulat Rakyat

Petrus mengatakan, pembentuk UUD 1945, begitu fair dalam mengatur pembagian kekuasaan mengakhiri jabatan seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pembentuk UUD 1945, tidak hanya memberikan kekuasaan itu kepada DPR dan MPR, akan tetapi juga kekuasaan itu diberikan kepada Tuhan berupa "Presiden mangkat" dan kekuasaan kepada rakyat berupa "Presiden berhenti" atau Presiden "tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya", ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya, lewat usul, saran bahkan desakan rakyat.

"Jadi, UUD 1945 sangat moderat, karena membuka pintu lain untuk mengakhiri masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat, di luar mekanisme atau prosedur impeachment yang menjadi kewenangan eksklusif DPR dan MPR, yaitu lewat ketentuan pasal 8 UUD 1945, ayat (1), yaitu : jika Presiden mangkat, "berhenti", diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya (tanpa mekanisme impeachment)," kata dia.

Dia menambahkan, pembentuk UUD 45, membagi secara proporsional kekuasaan untuk mengakhiri masa jabatan seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden, yaitu kepada kekuasaan Tuhan yaitu lewat "mangkat", kekuasaan untuk DPR, MK dan MPR lewat impeachment, dan kekuasaan rakyat yang berdaulat lewat "Presiden berhenti" atau karena Presiden "tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan", ia diganti, sesuai amanat pasal 8 ayat (3) UUD 1945.

Keliru dan Sesat Pikir

"Jadi keliru dan sesat pikir, jika untuk mengakhiri masa jabatan seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden, sebagian orang berpikir bahwa mengakhiri masa jabatan Presiden atau Wakil Presiden, hanya monopoli kekuasaan eksklusif DPR dan MPR lewat impeachment atau pemakzulan," kata Petrus

Padahal, sambung dia, masih ada pintu masuk lain bagi rakyat yang berdaulat yaitu lewat pintu Presiden "berhenti' atau Presiden "tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan", ia diganti, sesuai amanat Pasal 8 ayat (3) UUD 1945, di mana rakyat yang berdaulat, mendaulat agar Presiden mundur atau berhenti dan diganti sebelum akhir masa jabatannya.

"Inilah yang dinarasikan secara cerdas oleh Saiful Mujani dan Islah Bahrawi, karena itu ajakan ini harus didukung oleh masyarakat banyak, sehingga menjadi kekuatan kontrol yang digdaya dan mumpuni, ketika DPR loyo tak berdaya akan melahirkan kekuatan rakyat dan konsolidasi menuntut perubahan dan perbaikan," pungkasnya.

Firman Tendry Masengi Advokat

Direktur Eksekutif RECHT Institute

DALAM konfigurasi politik kontemporer Indonesia, istilah makar tidak lagi berdiri semata sebagai delik pidana yang mensyaratkan tindakan konkret untuk menggulingkan kekuasaan. Ia telah bergeser menjadi perangkat penanda dalam pertarungan makna yang menentukan batas antara kritik yang sah dan ekspresi yang diposisikan sebagai ancaman.

Pergeseran ini menandai beroperasinya hukum sebagai mekanisme penertiban kognitif. Yakni proses yang secara halus membentuk kesadaran publik melalui konstruksi bahasa dan wacana yang dilembagakan.

Dalam konteks pemerintahan Prabowo Subianto, kecenderungan mengaitkan kritik dari komunitas pengamat dengan potensi makar memperlihatkan dinamika yang melampaui persoalan hukum formal. Tuduhan tersebut tidak selalu dimaksudkan untuk membuktikan adanya upaya faktual menggulingkan pemerintahan, melainkan bekerja sebagai instrumen diskursif yang menggeser kritik dari ruang deliberatif ke wilayah yang sarat kecurigaan.

Di titik ini, hukum tidak hanya mengatur tindakan, tetapi mulai menentukan bagaimana realitas politik boleh dipahami.

Dalam tradisi diskursif, hukum berfungsi sebagai tata bahasa sosial yang mengatur apa yang dapat diucapkan dan apa yang dianggap rasional. Ketika makna makar diperluas secara interpretatif, hukum tidak lagi sekadar menjadi perangkat pengatur, tetapi berubah menjadi mekanisme disipliner terhadap produksi pengetahuan. Kritik yang semestinya menjadi bagian inheren demokrasi dipaksa berhadapan dengan risiko delegitimasi, bukan karena lemahnya argumen, melainkan karena kategori yang dilekatkan telah lebih dahulu membingkai maknanya.

Proses ini bekerja melalui tiga lapisan yang saling menguatkan. Pertama, perluasan makna yang menjadikan makar sebagai kategori elastis yang mampu menjangkau berbagai bentuk ekspresi. Kedua, peminggiran pengetahuan yang tidak selaras dengan narasi stabilitas negara, termasuk analisis kritis dari kalangan pengamat. Ketiga, pelembagaan tafsir tersebut melalui praktik hukum dan reproduksi wacana publik hingga tampil sebagai kebenaran yang seolah netral.

Dalam konfigurasi ini, hukum tidak hanya mengesahkan tindakan negara, tetapi juga membentuk batas rasionalitas masyarakat. Gejala ini tampak dalam cara sebagian kritik terhadap kebijakan strategis negara direduksi menjadi indikasi gangguan terhadap ketertiban politik. Ketika kritik ditempatkan dalam kerangka ancaman terhadap legitimasi, perdebatan substantif bergeser menjadi pengelolaan persepsi tentang loyalitas. Argumen tidak lagi diuji melalui rasionalitas, melainkan dipinggirkan melalui pelabelan.

Di sinilah eksklusi epistemik bekerja secara efektif tanpa perlu pembungkaman terbuka. Implikasinya tidak sederhana. Kebebasan berekspresi tetap diakui secara formal, tetapi secara nyata mengalami penyempitan. Individu tidak dilarang berbicara, namun struktur wacana membuat pilihan-pilihan tertentu menjadi tidak masuk akal untuk diambil. Kebebasan tidak dihapus, melainkan diarahkan dalam batas-batas yang telah ditentukan secara tidak kasat mata.

Dalam jangka panjang, mekanisme ini membentuk arsitektur kesadaran kolektif. Kategori makar yang terus direproduksi akan menentukan apa yang dianggap sebagai kritik sah dan apa yang dicurigai sebagai ancaman.

Hukum, dalam posisi ini, tidak lagi sekadar mengatur hubungan sosial, tetapi menginternalisasi batas berpikir ke dalam kesadaran warga negara. Karena itu, persoalan makar tidak dapat direduksi pada soal legalitas semata. Ia harus dibaca sebagai bagian dari politik pengetahuan yang lebih luas, di mana hukum berperan dalam mengatur bukan hanya tindakan, tetapi juga kemungkinan berpikir. Jika kecenderungan ini terus dibiarkan, maka yang terancam bukan hanya kualitas kritik publik, melainkan fondasi rasionalitas demokrasi itu sendiri.

Pada akhirnya, demokrasi tidak runtuh hanya karena represi yang kasat mata, tetapi juga melalui pembatasan yang bekerja dalam bahasa dan kesadaran. Ketika hukum digunakan untuk menentukan apa yang boleh dipikirkan sebelum apa yang boleh dilakukan, maka negara tidak lagi sekadar mengatur warga, melainkan mulai menguasai cara mereka memahami dunia.

Di titik itulah, tuduhan makar kehilangan makna hukumnya dan menjelma menjadi alat pengendalian pikiran. Dan ketika itu terjadi, yang runtuh bukan sekadar ruang kritik, melainkan akal sehat publik itu sendiri.

JAKARTA - Perkumpulan Penyelenggara Riset Persepsi Publik Indonesia (Asosiasi Presisi) angkat bicara terkait pernyataan Saiful Mujani dari SMRC yang menimbulkan polemik. Sebab, Saiful Mujani merupakan bagian dari pengurus Asosiasi Persepi.

Ketua Umum Asosiasi Presisi Mohammad Anas RA mengatakan, sebagai organisasi yang menaungi lembaga riset persepsi publik di Indonesia, pihaknya memandang perlu untuk menyampaikan beberapa hal yakni, komitmen terhadap konstitusi dan demokrasi. Menurut Mohammad, Asosiasi Presisi menegaskan seluruh aktivitas riset dan ekspresi publik yang dilakukan oleh anggota maupun tokoh dalam ekosistem riset harus senantiasa berlandaskan pada prinsip konstitusional dan nilai demokrasi.

”Kami menolak secara tegas setiap bentuk pernyataan yang dapat dimaknai sebagai ajakan untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah Presiden Prabowo Subianto—di luar mekanisme konstitusional yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya, Selasa (7/4/2026).

Menurut dia, pimpinan lembaga riset politik memiliki posisi strategis sebagai pembentuk opini publik. Oleh karena itu, setiap pernyataan yang disampaikan harus mencerminkan kehati-hatian dalam berkomunikasi, kedewasaan dalam menyampaikan kritik, dan komitmen terhadap stabilitas sosial dan politik nasional. Karena narasi yang berpotensi multitafsir dan memicu kegaduhan publik merupakan bentuk kelalaian dalam menjaga tanggung jawab.

“Asosiasi Presisi mengingatkan kredibilitas lembaga survei dan riset sangat bergantung pada integritas, objektivitas, dan independensi. Segala bentuk pernyataan yang mengarah pada delegitimasi sistem demokrasi berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap industri riset secara keseluruhan,” katanya.

Lihat video: Mendikti Brian Ungkap Rencana Prabowo Tingkatkan Dana Riset: Naik hingga 1% dari PDB



Asosiasi Presisi, kata dia, mendukung sepenuhnya hak setiap warga negara, akademisi, maupun lembaga riset untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah sebagai bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat. Namun demikian, kritik tersebut harus disampaikan secara beradab, berbasis argumentasi, dan tidak mengandung unsur hasutan, terlebih jika disampaikan di ruang publik yang memiliki dampak luas terhadap stabilitas sosial dan kepercayaan publik.

“Kebebasan berekspresi tidak boleh disalahgunakan menjadi ruang untuk mendorong emosi publik ke arah yang berpotensi merusak tatanan demokrasi,” katanya.

Dia menegaskan, Asosiasi Presisi berkomitmen terus menjaga integritas demokrasi, etika profesi, dan kualitas diskursus publik di Indonesia.

“Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan konstitusi sebagai satu-satunya rujukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menempatkan tanggung jawab publik di atas kepentingan sesaat,” katanya.

JAKARTA - Pernyataan pengamat politik Saiful Mujani memicu polemik di masyarakat. Pernyataan tersebut dinilai tidak lagi sebatas kritik, melainkan mengarah pada upaya delegitimasi terhadap pemerintahan yang sah.

Ketua Umum Pasukan Bawah Tanah Prabowo (Pasbata) David Febrian menyebut pernyataan sangat tegas terkait berkembangnya pola komunikasi yang dibangun telah melewati batas kewajaran kritik dan cenderung mendorong opini publik untuk meragukan legitimasi negara.

“Kalau kritik itu berbasis data dan solusi, itu sehat. Tapi kalau yang dibangun adalah narasi seolah pemerintah tidak bekerja, seolah rakyat diabaikan, itu bukan lagi kritik—itu provokasi yang berbahaya,” tegasnya, Selasa (7/4/2026).

David Febrian menyebut pendekatan tersebut sebagai cara-cara yang tidak bertanggung jawab dan berpotensi merusak tatanan demokrasi. “Ini cara pengecut. Ingin menjatuhkan kepercayaan publik tanpa berhadapan secara terbuka melalui mekanisme demokrasi,” ujarnya.

David Febrian mengungkap berbagai program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan pendidikan melalui sekolah rakyat, merupakan bukti konkret kerja negara yang tidak bisa diabaikan begitu saja dalam narasi publik.

“Program nyata ada, kerja nyata berjalan. Tapi itu sengaja tidak dibahas. Yang diangkat justru narasi negatif. Ini tidak objektif,” lanjutnya.

Lihat video: Prabowo Kembali dengan ‘Oleh-Oleh’ Investasi Rp575 Triliun |



David Febrian menilai serangan yang terus diarahkan kepada pemerintah, TNI, Polri, hingga Presiden menunjukkan pola yang tidak sporadis. “Kita melihat ada pola. Serangan ini masif, berulang, dan terarah. Publik tidak boleh lengah membaca situasi ini,” katanya.

Di tengah meningkatnya tensi global David Febrian ia mengingatkan bangsa Indonesia tidak boleh terpecah oleh narasi yang memperkeruh keadaan. “Negara ini rumah kita bersama. Jangan biarkan kepentingan tertentu memecah belah kita dari dalam,” tegasnya.

David Febrian juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap bersatu dan tidak mudah terprovokasi oleh opini yang menyesatkan. “Kritik itu perlu, tapi harus bertanggung jawab. Jangan adu domba. Rakyat yang paling dirugikan,” ujarnya.

Dalam konteks demokrasi, ia menegaskan bahwa ruang kompetisi terbuka dan sah. “Kalau ingin berkuasa, tunggu momentum demokrasi di 2029 nanti. Buktikan kapasitas dan gagasan. Jangan merusak kepercayaan publik dengan cara-cara yang tidak bermartabat,ngebet banget pingin berkuasa” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Grup K-PopBTS kembali mencatatkan prestasi gemilang melalui album terbarunya, Arirang, melalui rekor penjualan pada hari pertama peluncuran.

Album kelima tersebut terjual sebanyak 3,98 juta kopi hanya dalam satu hari, melampaui capaian album sebelumnya, Map of the Soul: 7 (2020), yang membukukan penjualan 3,37 juta kopi di hari pertama.

Tak hanya dari sisi penjualan, performa Arirang juga mendominasi platform streaming global. Sebanyak 14 lagu dalam album tersebut secara bersamaan menempati posisi pertama hingga 14 dalam tangga lagu Global Daily Top Songs di Spotify. Lagu utama berjudul Swim memimpin di posisi puncak.

Dominasi di Spotify dinilai signifikan karena performa di platform tersebut kerap menjadi indikator penting dalam menentukan posisi di tangga lagu Billboard di Amerika Serikat.

Selain itu, Arirang juga langsung merajai berbagai tangga lagu lainnya, mulai dari iTunes Top Albums, hingga platform musik domestik Korea Selatan seperti Melon dan Bugs, serta tangga penjualan album fisik.

Dari sisi kritik musik, album ini mendapatkan sambutan positif dari sejumlah media internasional. Majalah Rolling Stone memberikan rating 4,5 dari 5 bintang dan menyebut Arirang sebagai “comeback terbesar yang pernah ada” sekaligus menyoroti eksplorasi identitas budaya Korea yang makin kuat.

Sementara itu, Billboard menilai harmoni vokal para anggota BTS dalam album ini mampu merepresentasikan suara generasi yang menghadapi dinamika serupa. Lagu pembuka Body to Body, yang mengadaptasi elemen dari lagu rakyat Korea Arirang, disebut sebagai salah satu trek paling menonjol.

Media asal Inggris, The Guardian, turut memberikan penilaian positif dengan rating 4 dari 5 bintang. Mereka menilai BTS berhasil menghadirkan karya yang sepadan dengan statusnya sebagai salah satu grup pop paling berpengaruh di dunia saat ini.

Dengan capaian ini, BTS kembali mempertegas posisinya di industri musik global, sekaligus membuka peluang untuk kembali memecahkan rekor-rekor baru di tangga lagu internasional.

Bisnis.com, JAKARTA - Ahli Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Oce Madril mengkritik perubahan Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019 atas Undang-Undang KPK Nomor 30 Tahun 2002. Salah satu poinnya terkait dihapusnya wewenang Pimpinan KPK menjadi penyidik dan penuntut umum setelah direvisi.

Kritik tersebut dia sampaikan saat menjadi ahli pihak Pemohon (Yaqut) dalam sidang praperadilan yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (5/3/2026).

Kuasa Hukum Yaqut mulanya mempertanyakan mengenai Pasal 21 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 2002 yang menjelaskan Pimpinan KPK adalah penyidik dan penuntut umum. Adapun konteks pertanyaan dari kuasa hukum juga terkait penerbitan surat perintah penyidik dari Pimpinan KPK yang diatribusikan kepada penyidik terkait.

Oce menyebut pada UU Nomor 30 Tahun 2002, adanya kejelasan penyidik dan penuntut umum terhadap Pimpinan KPK lebih proporsional untuk memastikan status pimpinan.

"Jadi cukup dinyatakan di sini, dia juga berposisi sebagai penyidik dan penuntut umum. Jadi posisinya selain pejabat negara administratif, juga sebagai penyidik dan penuntut umum. Jadi dia juga punya fungsi penegakan hukum. Jadi atribusinya dia sebagai penyidik dan penuntut umum," katanya.

Kuasa Hukum Yaqut menyampaikan pertanyaan tambahan mengenai hilangnya status penyidik dan penutup umum setelah UU diamandemen menjadi UU 19 Tahun 2019.

Oce menilai ketentuan itu justru menyulitkan kinerja KPK dalam menjalani proses penegakan hukum.

"Efeknya berarti dia tidak punya lagi status penyidik dan penuntut umum. Sederhana kan kita bicara kewenangan atributif. Inilah dulu yang saya juga termasuk yang mengkritisi. Perubahan Undang-Undang KPK itu akan membuat banyak hal, banyak kesulitan-kesulitan. Kami sudah sampaikan dulu ke pembentuk Undang-Undang, kalau Undang-Undang KPK dirubah dengan cara begini, hilang semua peran-peran penyidik dan penuntut umum yang diberikan kepada pimpinan," jelasnya.

Menurutnya perubahan UU KPK membuat banyak pihak sulit memahami sehingga menuai kritik. Konsekuensi lainnya adalah keabsahan legalitas dari Pimpinan KPK.

Dia menilai perubahan tersebut menjadikan Pimpinan KPK memiliki kewenangan penegakan hukum, tapi pimpinannya tidak sebagai penyidik dan penuntut umum, sehingga perlu ada penyesuaian lebih lanjut.

"Akan ada implikasi bahwa legalitas atau keabsahan dari tindakan pimpinan itu pasti akan selalu dipersoalkan. Ya memang begitu konsekuensinya kalau perubahan 2019 itu dipaksakan seperti pasal ini, dia kehilangan fungsi penyidik dan penuntut umum pada akhirnya," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB) mengkritik perjanjian dagang RI-Amerika Serikat terkait platform digital yang dinilai akan melemahkan ekosistem pers di Indonesia.

Sebagaimana diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump meneken perjanjian dagang di Washington, D.C., Amerika Serikat, pada Kamis (19/2/2026).

Ketua KTP2JB Suprapto menyampaikan perjanjian yang disorot termaktub dalam lampiran III di halaman 39 Pasal 3.3 Persyaratan bagi Penyedia Layanan Digital. Isinya berbunyi, “Indonesia harus menahan diri untuk tidak mewajibkan penyedia layanan digital Amerika Serikat (layanan platform) untuk mendukung organisasi berita dalam negeri melalui lisensi berbayar, pembagian data pengguna, dan model bagi hasil keuntungan.”

Menurutnya, platform digital milik Negeri Paman Sam itu akan sulit terjangkau Perpres Publisher Rights ketika perjanjian dagang mulai dilaksanakan.

"Perjanjian ini jika sudah berlaku bisa membuat platform digital asal Amerika Serikat menjadi tidak terjangkau Perpres Publisher Rights. Sebab dengan kewajiban di Perpres saja, mereka kurang patuh. Apalagi bersifat sukarela," ujar Suprapto dalam keterangan resmi, Kamis (26/2/2026).

Baginya, adanya perubahan tersebut berpotensi mengancam upaya keberlanjutan pers dan tidak menutup kemungkinan publik dirugikan karena terancam tidak mendapat karya jurnalistik dan informasi berkualitas.

"Ini bukan hanya untuk kepentingan kalangan pers, tapi kepentingan publik secara luas yang berhak mendapat informasi berkualitas," jelasnya.

Selain itu, menurut Anggota KTP2JB Sasmito, pihaknya akan segera menyurati Prabowo dan DPR untuk menghapus perjanjian tentang platform digital dalam kontrak dagang RI-AS.

Dia turut mendesak pemerintah AS mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam hubungan platform digital dan perusahaan pers sesuai dengan prinsip global yang dirumuskan di Johannesburg, Afrika Selatan, pada 14 Juli 2023.

Prinsip global tersebut didukung oleh 75 penerbit, jurnalis dan peneliti media dari 25 negara di dunia. Prinsip ini menegaskan pentingnya setiap mekanisme yang mengatur hubungan platform digital dan perusahaan media tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

"Komite sangat senang, komunitas pers memiliki sikap dan pandangan yang sama bahwa perjanjian dagang ini merugikan ekosistem pers. Saya pikir sudah menjadi tugas pers juga untuk mengingatkan pemerintah supaya mengambil langkah terbaik demi bangsa," tutur Sasmito.

Penurunan kualitas demokrasi Indonesia belakangan ini terekam jelas dalam angka-angka yang mengkhawatirkan dari dari sejumlah laporan lembaga riset. Laporan V-Dem Institute (2024) menunjukkan indeks demokrasi kita merosot tajam ke 0,22. Angka ini merupakan level terendah dalam dua dekade terakhir.

Sementara itu, The Economist Intelligence Unit (2024) mencatat skor indeks demokrasi Indonesia mencapai 6,44 dari skala tertinggi 10. Ini sekaligus menempatkan Indonesia pada peringkat 59 dari 167 negara dan masuk pada zona flawed democracy (demokrasi cacat) yang rentan tergelincir ke arah otorianisme.

Angka-angka ini bukanlah statistik hampa. Kedua mencatat salah satu faktor utama dari menurunya indeks demokrasi kita disebabkan adanya tekanan terhadap kebebasan berekspresi. Hal ini ditandai dengan meningkatnya represi terhadap hak-hak warga.

Fenomena terbaru yang menimpa komika Pandji Pragiwaksono melalui aksi panggung komedi bertajuk “Mens Rea” menjadi bukti nyata bagaimana instrumen hukum mulai digunakan oleh oknum sebagai alat untuk menjinakkan daya kritis. Ketika sebuah ekspresi seni yang lahir dari keresahan sosial justru direspons dengan pelaporan atas tuduhan adanya “niat jahat”, kedaulatan berpendapat dalam demokrasi kita sedang diuji.

Stand-Up Comedy sebagai Diskursus

Dalam kerangka komunikasi politik, kita mengenal konsep “Public Sphere” dari Jurgen Habermas (1962). Habermas memimpikan sebuah arena di mana warga negara berdiskusi secara rasional tanpa tekanan dari pihak manapun. Di era modern, stand-up comedy bukan sekadar hiburan komersial, melainkan sebuah bentuk mimbar publik untuk membicarakan realitas politik melalui bahasa yang santun namun kritis.

Penting untuk diingat bahwa komedi sejak dulu telah dijadikan alat kritik sosial yang sah. Sejarah mencatat The Court Jester (pelawak istana) adalah penghibur pada abad pertengahan yang sering mengkritik dan menertawakan raja tanpa dihukum. Di Indonesia, kita mengenal tokoh punakawan dalam pewayangan yang menggunakan humor sebagai pesan moral, ataupun Warkop DKI yang menyisipkan kritik satir dalam humor dalam filmnya. Tradisi ini menunjukkan bahwa komedi hiburan adalah katup pengaman demokrasi yang memungkinkan kebenaran diucapkan dengan cara yang lebih bisa diterima.

Sayangnya, stand-up comedy yang selama ini menjadi ruang bagi sebuah diskursus publik, kini mengalami tekanan serius. Perannya sebagai instrumen koreksi sosial justru dipersoalkan karena dianggap memberikan dampak buruk, sehingga fungsi komedi sebagai saluran aspirasi warga dikhawatirkan akan terhenti. Akibatnya, ruang dialog yang sehat terancam oleh tekanan kelompok yang memaksakan dominasi satu cara pandang dan keyakinan saja.

Dramaturgi: Antara Panggung Seni dan Kenyataan

Untuk membedah “Mens Rea” kita perlu merujuk pada pemikiran Erving Goffman Goffman (1959) terkait dengan teori Dramaturgi. Dalam teorinya, dia menjelaskan bahwa kehidupan sosial bekerja layaknya sebuah pertunjukan panggung teater yang terbagi menjadi dua: panggung depan (front stage) tempat aktor menampilkan peran sesuai skenario, dan panggung belakang (backstage) merupakan ruang privat tempat seseorang menjadi dirinya sendiri tanpa beban akting.

Dalam kontes ini, aktor dalam acara “Mens Rea” adalah panggung depan. Di sana, ia sedang berperan sebagai seniman yang menggunakan satire politik untuk memotret realitas. Bahkan, judul “Mens Rea” itu sendiri merupakan bagian dari panggung depan, sebuah tema pertunjukan yang mempunyai motif membongkar tindakan manusia melalui komedi. Penonton yang datang pun menyadari bahwa apa yang diucapkan di atas panggung adalah bagian dari performa kreatif yang mematik diskusi publik.

Namun, kerancuan muncul ketika potongan video sengaja diframing dan disebarkan tanpa konteks utuhnya. Masalah muncul ketika oknum tertentu menganggap akting di panggung depan tersebut sebagai cerminan langsung dari panggung belakang. Mereka mencoba menghakimi isi pikiran aktor secara kaku, seolah-olah kritik satir di atas panggung adalah pernyataan sikap yang serius dan harfiah.

Kekeliruan logika terjadi di sini, ketika sebuah kritik seni ditafsirkan sebagai “niat jahat”, maka makna asli pertunjukan untuk memantik kesadaran publik dan pendidikan politik menjadi hilang. Berganti dengan prasangka yang menutup ruang dialog.

Menurunnya indeks demokrasi kita adalah peringatan keras bahwa kebebasan berekspresi sedang diuji. Kita tidak boleh membiarkan demokrasi hanya prosedur elektoral belaka, sementara hak warga untuk berpendapat terus direpresi. Jika kita sibuk mencari kesalahan pada cara seseorang menyampaikan kritik, daripada mendiskusikan substansi yang dibicarakannya, kita sedang menuju pada lahirnya masyarakat yang patuh karena takut, bukan karena sepakat.

Pemerintah kerap mencampuradukkan urusan publik dengan urusan private. Masih ingat, saat Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa pemerintah sudah sangat sigap dan taktis dalam mengatasi bencana banjir di Aceh-Sumatera Utara (Sumut) beberapa waktu yang lalu?

“Jadi sejak minggu pertama, Bapak Presiden langsung mengirimkan helikopter pribadi beliau ke Aceh,” begitu katanya di depan awak media saat melakukan konferensi pers.

Teddy seakan menjelaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah strategis. Namun fatalnya, ia mengklaim capaian pemerintah dengan mencontohkan pencapaian “pribadi” seorang Prabowo Subianto di saat kinerja pemerintah dipertanyakan.

Kenapa ini bisa fatal? Secara sederhana kinerja pemerintah itu tidak dinilai dari kemampuan memanfaatkan kekayaan individu seseorang, ia dinilai dari kemampuan sebuah institusi. Di sini Teddy tidak menjelaskan yang kedua, melainkan fokus yang pertama.

Jika kita menengok ke belakang sejenak, logika serupa juga kerapkali dilakukan Presiden Prabowo saat menjalankan kebijakan publik. Lihat saja saat uji coba Makan Siang Gratis (Kini Makan Bergizi Gratis/MBG) di Sulawesi. Kala itu pemerintah mengklaim bahwa percobaan awal menggunakan dana dari kantong pribadi Prabowo. Hal serupa juga ia terapkan saat retret kabinet di Magelang.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa proses bernegara kita bergerak dengan mengandalkan kemampuan personal. Mengelola negara dengan pendekatan seperti ini paling tidak memberikan dua pesan penting. Pertama, pemimpin sekaliber Prabowo memiliki resources yang luar biasa. Kedua, hal tersebut menunjukan bahwa sistem bernegara kita memang tidak bekerja. Alih-alih bertumpu pada kapasitas birokrasi untuk mengeksekusi kebijakan publik, contoh di atas memaksa kemampuan individu untuk menjalankannya.

Di titik ini kita tak perlu meragukan kebaikan dari seorang Prabowo sebagai individu. Apalagi meragukan kekayaannya. Ia sangat mampu untuk membantu ribuan, bahkan jutaan rakyat Indonesia. Tapi, dalam kacamata bernegara, sukses atau tidaknya seorang pemimpin tidak dilihat dari hal tersebut.

Kapasitas Negara

Melakukan hal serupa terus menerus tidak akan menunjukkan negara kita tampak kuat di percaturan global. Melainkan akan selalu terlihat “kecil”. Konsep “strong state” dan “weak state” tidak pernah bisa dinilai dari pengelolaan dengan pendekatan personalistik. Melainkan memperkuat institusi politik.

Kita mungkin akan selalu berbangga bahwa Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Bahkan dalam pemilu terakhir angka partisipasi politik kita menyentuh angka 81%. Namun kita lupa bahwa tak ada satu pun negara tersebut yang memegang status demokrasi dengan kualitas terbaik hari ini.

Merujuk V-dem, Economic Intelligence Unit (EIU), dan Freedom House, jika kita berbicara kualitas, negara-negara skandinavia adalah juaranya. Kuncinya ada pada institusi politik dan fungsi lembaga demokrasi. Mereka memiliki institusi yang kuat, transparansi yang bagus, dan tingkat korupsi yang rendah.

Data World Governance Indicators (WGI) 2024 yang dirilis World Bank menilai Indonesia hanya mendapatkan nilai 25-45 dari 100 dalam enam indikator: government effectiveness, Rule of Law, Control of Corruption, Regulatory Quality, Political Stability, dan Voice and Accountability. Sedangkan negara-negara skandinavia memiliki rata-rata skor 90-100 di setiap indikator yang sama.

Menurut EIU, Indonesia masuk dalam kategori “Flawed Democracy”, dengan skor 6,44/10. Artinya, meskipun memiliki angka partisipasi pemilu yang tinggi, namun kelembagaan demokrasi Indonesia masih sangat lemah, termasuk fungsi pemerintahannya.

Dalam pandangan Francis Fukuyama, pemikir politik Amerika, state (negara) itu bukan sekadar pemerintah, tapi kapasitas institusional negara untuk membuat dan menegakkan kebijakan secara efektif demi kepentingan publik. Memiliki birokrasi yang profesional dan institusi yang mampu menyusun dan mengimplementasikan kebijakan dengan baik adalah kunci jika ingin memperkuat sebuah sistem.

Sayangnya, alih-alih berfokus pada sistem, jalannya pemerintahan kita masih terfokus dengan kekuatan “sosok” individu. Jika sosoknya punya banyak resources, mungkin pemerintahan akan berjalan dengan baik. Namun, inilah masalahnya, tidak semua pemimpin adalah konglomerat yang punya harta berlimpah, dan perlu diingat mereka tidak akan memimpin selamanya. Masa mereka terbatas.

Tanpa disadari pendekatan personalistik akan berdampak buruk pada perkembangan demokrasi itu sendiri. Bahkan akan bermuara pada pelemahan institusi pemerintahan. Kepemimpinan personalisitik akan selalu bergantung dengan satu orang figur tertentu, bukan dengan sistem, aturan, atau institusi. Melainkan dengan kehendak pemimpin itu sendiri. Alhasil kebijakan kerap berubah-ubah dan tidak akan berkelanjutan. Lebih jauh partai, parlemen, birokrasi hanya pelaksana kehendak sang pemain utama itu.

Kepemimpinan seperti ini condong akan menganggap bahwa lembaga negara adalah “milik” mereka, sehingga memperlakukannya seperti barang pribadi. Menguatnya kepemimpinan seperti ini akan membawa lembaga negara ke arah “patrimonialisme”. Alhasil, meskipun sistem merit dipopulerkan, secara praktiknya ia akan selalu memprioritaskan sanak famili, teman, dan kerabat terdekatnya. Dan sayangnya hal ini sedang berlangsung di negara kita.

Kita masih ingat saat ditunjuknya Mayor Teddy sebagai Sekkab. Ia adalah militer aktif dan hendaknya dia tidak bisa menjabati posisi tersebut. Karena belum ada aturannya, alhasil UU TNI diubah sehingga landasannya menjadi kuat. Meskipun aturan tersebut diubah saat Teddy sudah resmi menjabat posisi tersebut.

Contoh lainnya, kita kerap melihat birokrasi yang selalu ditarik ke ranah politik praktis. Terbukti banyak birokrat di dalam pemerintahan terjerumus kongkalingkong elite dalam pusaran kekuasaan. Tak sedikit teknokrat-teknokrat kita dihadapkan dalam posisi “simalakama”. Jika mereka tidak ikut arus, maka mereka akan “didepak” atau bersiap tidak akan promosi dari jabatannya.

Jika praktik tersebut terus berlanjut, institusi kita tak akan berkelanjutan (sustain). Institusi negara akan selalu berpegang teguh dengan “tokoh” tersebut. Ke mana arah yang dia mau, maka seluruh lembaga mengikutinya. Termasuk birokrasi yang seharusnya netral, kerap akan selalu dilibatkan dalam ranah politik.

Untuk itu, kunci utama untuk menegakkan institusi yang kuat adalah mengelola negara dengan profesional dan memposisikan lembaga negara bekerja dengan independen. Untuk memperkuat hal tersebut pengelola negara hendaknya selalu menerapkan sistem meritokrasi di setiap institusi politik. Selain itu tidak melibatkan ASN dalam percaturan politik elektoral. Dengan cara itu Indonesia akan menjadi negara yang “Besar” sesungguhnya. Jika sebaliknya, kita akan selalu hidup dalam ilusi demokrasi.

TUNIS - Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Tunisia dijatuhi hukuman delapan bulan penjara pada hari Kamis atas unggahan di Facebook yang mengkritik Presiden Kais Saied terkait banjir. Menurut hakim pengadilan, unggahan tersebut merupakan kategori penghinaan.

Unggahan anggota Parlemen bernama Ahmed Saidani tersebut tentang kunjungan Saied ke daerah-daerah yang terkena banjir. Dia menulis: "Komandan tertinggi sanitasi dan drainase air hujan".

Saidani dulunya merupakan pendukung kebijakan Presiden Saied, namun kini menjadi kritikus vokal. Saidani menuduh presiden berusaha memonopoli semua pengambilan keputusan sembari membiarkan orang lain menanggung kesalahan atas masalah yang ada.

Seorang pejabat pengadilan mengatakan Saidani dihukum penjara atas tuduhan menghina orang lain melalui jaringan komunikasi.

Saidani ditangkap bulan ini setelah unggahan Facebook-nya yang ditujukan kepada Presiden Saied.

"Ini adalah pelanggaran hukum dan serangan terhadap lembaga. Bagaimana Parlemen dapat meminta pertanggungjawaban otoritas eksekutif jika melakukan penangkapan yang melanggar hukum atas pandangan kritis?" kata Bilel Mechri, seorang kolega Saidani, kepada Reuters, Jumat (20/2/2026).

Pengacara Saidani, Houssem Eddine Ben Attia, mengatakan kepada AFP bahwa kliennya dituntut berdasarkan undang-undang telekomunikasi yang melarang tindakan yang merugikan orang lain melalui media sosial. Tindakan seperti ini dapat dikenakan hukuman hingga dua tahun penjara.

Saidani terpilih sebagai anggota Parlemen pada akhir tahun 2022 dalam pemilu dengan tingkat partisipasi pemilih yang sangat rendah, menyusul pembubaran Parlemen sebelumnya oleh Saied dan pemberhentian pemerintah pada tahun 2021.

Saied sejak itu memerintah melalui dekrit, langkah-langkah yang digambarkan oleh oposisi sebagai kudeta.

Sebagian besar pemimpin oposisi, beberapa jurnalis, dan kritikus Saied telah dipenjara sejak dia merebut kendali sebagian besar kekuasaan.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia (HAM) mengatakan Saied telah memperkuat kekuasaan tunggalnya dan mengubah Tunisia menjadi "penjara terbuka" dalam upaya untuk menekan lawan-lawannya.

Saied mengatakan dia menegakkan hukum dan berupaya untuk membersihkan negara tersebut.