JAKARTA - Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ( PMII ) menyoroti tajam dinamika gerakan mahasiswa akhir-akhir ini. Kampus yang seharusnya menjadi episentrum dialektika dan benteng kebebasan akademik dinilai sedang menghadapi tantangan serius dalam merawat nalar sehat. Fenomena ini memicu keprihatinan mendalam dari organisasi mahasiswa Islam tersebut.

Ketua Umum PB PMII, Mohammad Shofiyulloh Cokro menyatakan keprihatinannya atas kecenderungan yang mengarah pada turbulensi intelektualitas di dalam tubuh gerakan mahasiswa hari ini. Menurutnya, mimbar demokrasi yang sejatinya didirikan sebagai panggung dialektika substantif kini perlahan bergeser menjadi ajang saling serang yang destruktif dan persekusi terhadap ruang-ruang dialog. Namanya Dicatut BEM Bersatu, FISIP Unas Tegaskan Tak Punya BEM Fakultas

Cokro menegaskan, ketika argumentasi tidak lagi dibalas dengan kontra-argumentasi, melainkan dengan pemaksaan kehendak, di situlah disorientasi gerakan sedang terjadi. Ia memandang fenomena ini sebagai alarm keras bagi dunia gerakan. ”Persekusi terhadap ruang dialektika seperti ini tentu tidak dapat dibenarkan atas alasan apa pun," katanya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Secara ideologis, PB PMII tetap teguh memandang bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang bisa disampaikan melalui cara dan medium apa pun. Kendati demikian, Cokro mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi tersebut tidak boleh menjustifikasi tindakan pembubaran terhadap ruang ekspresi demokrasi milik pihak lain. ”Bagi PMII, kebebasan yang hakiki adalah kebebasan yang juga menghormati hak orang lain untuk menguji gagasan secara terbuka,” ujarnya.

Menyikapi potensi fragmentasi yang kian meruncing di kalangan pemuda, Cokro menyerukan dengan lantang adanya penguatan Gerakan Persatuan Nasional. Ia menegaskan bahwa gerakan mahasiswa hari ini harus kembali bersatu, merapatkan barisan, dan berbenah.

Persatuan tersebut wajib menempatkan kembali intelektualitas sebagai salah satu item navigasi gerak yang utama. Hanya dengan menjaga kompas intelektualitas, gerakan mahasiswa dianggap mampu melahirkan dialektika yang fundamental serta kritik konstruktif yang substansial demi kemaslahatan bangsa.

Lebih lanjut, PB PMII mengajak seluruh elemen gerakan mahasiswa di Indonesia segera menghentikan segala bentuk persekusi ruang dialog dan mengembalikan kampus sebagai ruang sakral pengujian ide secara objektif. Gerakan mahasiswa juga didorong untuk mengedepankan basis data, kajian matang, dan kedewasaan sikap dalam merespons setiap kebijakan publik maupun kehadiran para pemangku kebijakan.

Langkah merapatkan barisan dalam bingkai Persatuan Nasional ini dinilai mendesak guna mencegah fragmentasi sosial yang berkelanjutan. Baik di tengah masyarakat secara luas maupun di internal kalangan gerakan mahasiswa sendiri. Cokro mengingatkan masa depan bangsa tidak ditentukan oleh seberapa keras kemampuan membungkam perbedaan, melainkan oleh seberapa matang komponen bangsa mengelola dialektika demi kepentingan nasional.

JAKARTA - Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ( PMII ) menyoroti tajam dinamika gerakan mahasiswa akhir-akhir ini. Kampus yang seharusnya menjadi episentrum dialektika dan benteng kebebasan akademik dinilai sedang menghadapi tantangan serius dalam merawat nalar sehat. Fenomena ini memicu keprihatinan mendalam dari organisasi mahasiswa Islam tersebut.

Ketua Umum PB PMII, Mohammad Shofiyulloh Cokro, menyatakan keprihatinannya atas kecenderungan yang mengarah pada turbulensi intelektualitas di dalam tubuh gerakan mahasiswa hari ini. Menurutnya, mimbar demokrasi yang sejatinya didirikan sebagai panggung dialektika substantif kini perlahan bergeser menjadi ajang saling serang yang destruktif dan persekusi terhadap ruang-ruang dialog. Namanya Dicatut BEM Bersatu, FISIP Unas Tegaskan Tak Punya BEM Fakultas

Cokro menegaskan, ketika argumentasi tidak lagi dibalas dengan kontra-argumentasi, melainkan dengan pemaksaan kehendak, di situlah disorientasi gerakan sedang terjadi. Ia memandang fenomena ini sebagai alarm keras bagi dunia gerakan. ”Persekusi terhadap ruang dialektika seperti ini tentu tidak dapat dibenarkan atas alasan apa pun," tegas Mohammad Shofiyulloh Cokro dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Secara ideologis, PB PMII tetap teguh memandang bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang bisa disampaikan melalui cara dan medium apa pun. Kendati demikian, Cokro mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi tersebut tidak boleh menjustifikasi tindakan pembubaran terhadap ruang ekspresi demokrasi milik pihak lain. ”Bagi PMII, kebebasan yang hakiki adalah kebebasan yang juga menghormati hak orang lain untuk menguji gagasan secara terbuka,” ujarnya.

Menyikapi potensi fragmentasi yang kian meruncing di kalangan pemuda, Cokro menyerukan dengan lantang adanya penguatan Gerakan Persatuan Nasional. Ia menegaskan bahwa gerakan mahasiswa hari ini harus kembali bersatu, merapatkan barisan, dan berbenah.

Persatuan tersebut wajib menempatkan kembali intelektualitas sebagai salah satu item navigasi gerak yang utama. Hanya dengan menjaga kompas intelektualitas, gerakan mahasiswa dianggap mampu melahirkan dialektika yang fundamental serta kritik konstruktif yang substansial demi kemaslahatan bangsa.

Lebih lanjut, PB PMII mengajak seluruh elemen gerakan mahasiswa di Indonesia segera menghentikan segala bentuk persekusi ruang dialog dan mengembalikan kampus sebagai ruang sakral pengujian ide secara objektif. Gerakan mahasiswa juga didorong untuk mengedepankan basis data, kajian matang, dan kedewasaan sikap dalam merespons setiap kebijakan publik maupun kehadiran para pemangku kebijakan. Digeruduk Mahasiswa UGM saat Diskusi, Budiman Sudjatmiko: Kami Bersedia untuk Dikritik

Langkah merapatkan barisan dalam bingkai Persatuan Nasional ini dinilai mendesak guna mencegah fragmentasi sosial yang berkelanjutan. Baik di tengah masyarakat secara luas maupun di internal kalangan gerakan mahasiswa sendiri. Cokro mengingatkan masa depan bangsa tidak ditentukan oleh seberapa keras kemampuan membungkam perbedaan, melainkan oleh seberapa matang komponen bangsa mengelola dialektika demi kepentingan nasional.

JAKARTA - Founder Rembuk Pemuda, Aidil Afdan Pananrang menyayangkan aksi penggerudukan dan pembubaran acara diskusi yang menghadirkan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM) , Senin (15/6/2026). Aidil menilai peristiwa tersebut perlu dilihat secara utuh dan tidak semata-mata dari satu sudut pandang.

Rembuk Pemuda tidak membenarkan aksi apapun yang bertujuan untuk menghalangi hak orang untuk berpendapat, terutama di ruang akademik kampus. ”Kalaupun kita tidak setuju dengan acara atau narasumber yang dihadirkan, menghentikan dialog lalu saling memaksakan kehendak juga tidak elok. Tetapi, di sisi lain pemerintah juga harus menangkap sinyal kegelisahan dan tantangan yang dihadapi para mahasiswa,” katanya, Rabu (17/6/2026). Kronologi Mahasiswa Geruduk Budiman Sudjatmiko, Sudaryono dan Nusron Wahid saat Diskusi di UGM

Mantan Presiden Mahasiswa Telkom University ini menegaskan perbedaan pendapat merupakan hal yang harus dihargai dalam kehidupan demokrasi, terutama di lingkungan akademik yang menjunjung tinggi nalar kritis dan kebebasan berpikir. Menurutnya, kemampuan berpikir kritis yang dimiliki mahasiswa akan memberikan kontribusi yang lebih besar apabila diwujudkan melalui kritik yang substantif, berbasis data, serta mampu menguji dan memperkaya perspektif pemerintah dalam merumuskan kebijakan.

Oleh karena itu, Aidil mendukung setiap bentuk kritik yang konstruktif dan berorientasi pada penyelesaian masalah, sekaligus mengecam segala bentuk fitnah, disinformasi, maupun penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. “Tentu kita mendukung segala bentuk kritik yang bersifat substantif, bukan hanya sekedar genit secara diksi atau bahkan menjerumus pada penyebaran sentiment kebencian yang condong pada fitnah saja,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Sultan Rivandi, Presiden Mahasiswa UIN Jakarta tahun 2019 yang merupakan bagian dari Rembuk Pemuda. Sultan menegaskan tidak boleh ada pembatasan dalam upaya demokrasi, semua harus saling terbuka atas segala pendapat.

Anak muda memiliki peran penting untuk menjaga kualitas demokrasi Indonesia . Tidak ada lagi upaya pembatasan ruang dialog maupun pembubaran forum dari pihak mana pun, terlepas dari perbedaan pandangan politik dan sikap terhadap pemerintah. ”Semua pihak harus menjaga nilai-nilai intelektual, dan tentu sebagai orang yang masih berorganisasi, berbagai forum dialog harus terus dilakukan dan itulah yang menjadi komitmen Rembuk Pemuda sebagai sebuah organisasi yang terus berupaya menjadi melting pot bagi anak muda dari berbagai Kalangan,” jelasnya. 4.576 Polisi Diterjunkan untuk Jaga Demo di 5 Titik Jakarta Hari Ini

Dari fenomena yang telah terjadi, melalui berbagai komitmen Rembuk Pemuda ke depan, Sultan mengajak kepada seluruh lapisan anak muda agar bisa terlibat aktif dalam menjaga ruang-ruang demokrasi di Indonesia. Rembuk Pemuda memandang peristiwa ini sebagai refleksi bahwa ruang demokrasi di Indonesia masih perlu terus dirawat oleh seluruh elemen bangsa, baik pemerintah, mahasiswa, maupun masyarakat sipil.

Perbedaan pandangan tidak seharusnya menjadi alasan untuk menutup ruang dialog, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat tradisi diskusi yang sehat dan berbasis argumentasi. ”Sebagai bentuk komitmen tersebut, Rembuk Pemuda akan terus menghadirkan berbagai forum intelektual dan dialog lintas kelompok guna mendorong lahirnya gagasan-gagasan yang konstruktif bagi kemajuan bangsa," ujar Sultan.

JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia (DPP Foksi) menyoroti pernyataan Amien Rais yang memicu polemik di ruang publik. Pasalnya, Amien Rais menyinggung Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Ketua Umum DPP Foksi, Muhammad Natsir, mengatakan pernyataan tersebut telah memicu respons dari pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid yang menilai konten dimaksud terindikasi memuat narasi fitnah, pembunuhan karakter, serta serangan personal yang dinilai tidak memiliki dasar fakta yang jelas dan berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

“Penyampaian informasi di ruang publik harus tetap mengedepankan prinsip kebenaran, kehati-hatian, serta tanggung jawab moral. Berangkat dari nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan tradisi keilmuan santri yang menjunjung tinggi prinsip tabayyun atau klarifikasi, kami memandang bahwa informasi yang disampaikan ke publik harus berbasis fakta dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya di Jakarta, Minggu (10/5/2026).

Natsir menilai narasi yang berkembang dalam pernyataan tersebut tidak mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam komunikasi publik dan berpotensi mengarah pada penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perspektif etika komunikasi dan nilai keislaman, Natsir menegaskan penyebaran dugaan yang belum terbukti kebenarannya terhadap individu tertentu merupakan bentuk fitnah yang harus dihindari.

Meski demikian, Natsir menegaskan kebebasan berpendapat tetap merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi yang harus dijaga.

Lihat video: Heboh Pernyataan Amien Rais: Hubungan Prabowo-Teddy Tak Lazim!



“Kebebasan berpendapat juga harus disertai tanggung jawab etis dan hukum serta tidak melanggar kehormatan pihak lain,” tegasnya.

Natsir mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya para tokoh publik, untuk mengedepankan narasi yang menyejukkan dan berbasis fakta, menjaga marwah kepemimpinan nasional, serta tidak menjadikan ruang digital sebagai sarana penyebaran dugaan yang belum terverifikasi.

Natsir juga menyatakan dukungannya terhadap berbagai upaya menjaga ruang digital Indonesia agar tetap sehat, beretika, dan bebas dari narasi yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa. "Kami mengajak semua pihak sebagai bentuk komitmen santri untuk menjaga persatuan nasional, merawat akhlak publik, serta memperkuat demokrasi yang beradab,” ucapnya.

JAKARTA - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Anthony Winza Prabowo, menyatakan jika kebebasan berpendapat tetap memiliki batasan hukum dan tidak bisa dimaknai sebagai kebebasan tanpa aturan.

Hal itu disampaikan dalam program Interupsi bertajuk Akademisi Dilaporkan, Ada Kriminalisasi yang disiarkan iNews, Kamis (23/4/2026). Dalam diskusi tersebut, ia mengibaratkan kebebasan berbicara seperti berkendara di jalan raya yang tetap harus mengikuti rambu-rambu.

"Kebebasan berbicara itu seperti mengemudi di jalan. Bebas, anda mau dari sini ke mal, ke mana, bebas. Tetapi bukan artinya enggak ada rambu-rambu. Jika tidak ada rambu-rambu, jika tidak ada lampu merah, tabrakan semua,” ujarnya.

Ia mengatakan, batasan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam KUHP terbaru. Anthony menjelaskan, dalam aturan tersebut, penghinaan dimaknai sebagai tindakan yang merendahkan atau merusak kehormatan pihak tertentu, termasuk pemerintah.

“Jadi semua ada batas-batasnya, pasal-pasalnya sudah tertuang. Kita bisa lihat di Pasal 240 KUHP terbaru. Di situ dijelaskan yang disebut menghina dan yang disebut kritik,” lanjutnya.

Lihat video: Deretan Pasal Kontroversial di KUHP Baru yang Dinilai Mengancam Kebebasan Berpendapat

“Yang dimaksud dengan menghina adalah perbuatan yang merendahkan, merusak kehormatan, citra pemerintah, lembaga negara, termasuk menista atau memfitnah,” sambungnya.

Anthony menegaskan pemerintah tidak melakukan intervensi dalam polemik pelaporan terhadap akademisi yang tengah menjadi sorotan belakangan ini.

“Saya berbicara secara umum. Pemerintah tidak melakukan intervensi dan pemerintah tidak perlu melakukan intervensi. Bisa dicarikan pembenaran ke kepolisian, ke mana pun, tidak ada perintah Pak Prabowo,” tandasnya.

JAKARTA - Pengacara Ubedilah Badrun, Ahmad Wakil Kamal menyayangkan maraknya sejumlah akademisi dan praktisi yang dilaporkan ke polisi lantaran menyampaikan pendapat. Menurutnya, lebih elok pendapat akademisi dibantah dengan data, bukan laporan ke polisi.

"Kenapa tidak adu data aja? Kenapa harus melalui proses hukum?” kata Ahmad dalam program Interupsi iNews TV, Kamis (23/4/2026).

Dia melihat seolah-olah hukum ingin dijadikan sebagai alat untuk membungkam akademisi yang kritik terhadap kekuasaan. Salah satu yang dilaporkan ke polisi adalah Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari oleh LBH Tani Nusantara.

Pelaporan tersebut buntut pernyataan Feri terkait swasembada pangan. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum LBH Tani Itho Simamora merespons pernyataan Ahmad terkait laporan ke polisi.

Ia mengklaim, hal itu dilakukan untuk mencegah petani melakukan tindakan yang tidak diinginkan atas pernyataan Feri tersebut. "Kita justru memberikan pemahaman kepada petani, kalau umpamanya kita lepas mereka, bisa aja ini jadi mereka yang pergi langsung ke rumah Feri Amsari, bisa langsung demo," kata Itho.

Menurut Ahmad, apa yang disampaikan Itho berlebihan. Dia mengatakan, tidak perlu takut dengan pendapat Feri.

"Enggak perlu takut terhadap kritik. Justru kritik itu menjadi vitamin supaya kebijakan-kebijakan publik itu adalah pro rakyat, untuk kesejahteraan rakyat," ujar Ahmad.

JAKARTA - Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago menyatakan, unsur yang paling penting dalam negara demokrasi adalah kebebasan. Hal itu dia sampaikan merespons dipolisikannya Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tani Nusantara.

"Di dalam konteks negara demokrasi itu kan yang paling ‘dewanya’ itu kan freedom, kebebasan. Karena freedom itu—kebebasan berekspresi, berpendapat— freedom of speech, freedom of expression itu menjadi tulang punggung, backbone di dalam konteks negara demokrasi," kata Pangi dalam program Interupsi iNewsTV, Kamis (23/4/2026).

Ia menjelaskan kebebasan berekspresi mulai menurun sejak kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, hal itu dengan terbitnya UU ITE.

"Yang namanya Undang-Undang ITE digunakan sebagai alat untuk pembungkaman terhadap lawan-lawan politik," tegas Pangi.

Sebelumnya, Ketua Umum LBH Tani Nusantara, Itho Simamora mengatakan, laporan terhadap Feri lantaran sudah menyinggung masyarakat.

"Karena dia sudah menyinggung perasaan rakyat, yang mengatakan bahwa pemerintah bohong atas swasembada pangan itu," kata Itho dalam program Interupsi bertajuk 'Akademisi Dilaporkan, Ada Kriminalisasi?' di iNews TV, Kamis (23/4/2026).

Menurut dia, masyarakat sudah merasakan dampak-dampak positif kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, dia menilai apa yang disampaikan Feri bukanlah kritik.

"Ini bukan lagi kritik, tapi penghasutan, pembohongan publik, dan hoaks," ujar Itho.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, menilai narasi inflasi pengamat yang dilontarkan pemerintah justru mencerminkan meningkatnya sensitivitas terhadap kritik publik, sekaligus mengindikasikan adanya persoalan internal dalam konsolidasi kekuasaan.

Menurut Ray, pernyataan yang menyebut pengamat sebagai pihak tanpa data tidak berdiri di ruang kosong, melainkan menunjukkan kecenderungan pemerintah yang mulai defensif terhadap suara kritis masyarakat.

“Pernyataan tentang inflasi pengamat tanpa fakta menunjukkan arah pemerintah yang hari-hari ini makin sensitif dengan kritik. Biasanya, pemerintah yang makin sensitif menunjukkan persoalan di internal sekaligus melemahnya konsolidasi dan kepercayaan diri,” ujarnya.

Dia menilai, pendekatan pemerintah saat ini masih terjebak pada pola lama yang menganggap politik sebatas pada penguasaan struktur formal kekuasaan. Padahal, dinamika politik telah bergeser ke ruang publik yang lebih luas, terutama melalui partisipasi masyarakat sipil dan media sosial.

“Setelah mereka menguasai politik formal dengan membagi-bagi kekuasaan, mereka berpikir politik telah ditundukkan. Cara berpikir yang cocok di era Orde Baru. Padahal sekarang, masyarakat makin independen dan makin sadar politik,” kata Ray pada Senin (13/4/2026).

Dalam konteks itu, dia melihat kehadiran pengamat dan kelompok kritis sebagai bagian dari ekspresi demokrasi yang tidak bisa dipisahkan dari aspirasi publik. Kritik yang muncul di ruang digital, menurutnya, justru menjadi representasi keresahan masyarakat yang lebih luas.

Ray juga menyoroti munculnya berbagai label terhadap kelompok kritis, mulai dari “antek asing”, “nyinyir”, hingga “inflasi pengamat”, yang dinilai sebagai pola komunikasi yang mengingatkan pada praktik di masa Orde Baru.

Menurutnya, pendekatan semacam itu tidak akan efektif dalam meredam kritik. Sebaliknya, tekanan terhadap kebebasan berpendapat justru berpotensi memperluas gelombang kritik dari masyarakat.

“Alih-alih ditundukkan, yang ada akan makin ramai. Satu orang dihardik penguasa akan muncul sepuluh yang lain. Pembungkaman kebebasan berpendapat tidak akan pernah berhasil di Indonesia,” tegasnya.

Dia mengingatkan bahwa pengalaman sejarah menunjukkan pembatasan ruang kritik dapat berujung pada melemahnya legitimasi kekuasaan, seperti yang terjadi pada masa Presiden Ke-2 RI Soeharto.

Lebih jauh, Ray mempertanyakan dasar pemerintah dalam menyebut kritik sebagai tanpa data, sementara berbagai isu yang disorot publik dinilai memiliki basis fakta yang jelas di ruang terbuka.

“Bagaimana pemerintah bisa menyebut tanpa data pada fakta yang terang benderang. Semua itu dipertanyakan, tapi alih-alih dijawab malah disebut pengamat tanpa data,” katanya.

Dalam kritiknya, Ray membalik istilah tersebut menjadi “inflasi pejabat”, yakni kondisi di mana jumlah pejabat dinilai besar tetapi tidak diimbangi dengan efektivitas kinerja.

Di tingkat nasional, jumlah pejabat terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden sebanyak dua orang, serta sekitar 34 hingga 40 menteri dan pejabat setingkat menteri. Selain itu, terdapat sekitar 30 wakil menteri yang turut mengisi struktur kabinet.

Pada level birokrasi, pejabat eselon I—seperti direktur jenderal, deputi, dan kepala badan—berjumlah ratusan orang. Sementara itu, pejabat eselon II hingga IV mencapai puluhan ribu orang yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga.

Di tingkat daerah, terdapat sekitar 548 kepala daerah yang terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota. Sementara di lembaga legislatif, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mencapai 575 orang, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebanyak 136 orang. Adapun anggota DPRD provinsi serta kabupaten/kota di seluruh Indonesia jumlahnya melampaui 20.000 orang.

“Negara tidak akan runtuh karena inflasi pengamat. Tapi jelas, negara bisa bermasalah karena pejabatnya yang tidak becus, mengabaikan aturan, dan bersikap arogan,” ujarnya.

Dia mencontohkan bahwa dalam struktur pemerintahan Indonesia, jumlah pejabat publik mencapai puluhan ribu hingga ratusan ribu orang jika mencakup pejabat pusat, daerah, hingga legislatif. Sementara itu, “pengamat” tidak memiliki klasifikasi resmi dalam statistik negara, sehingga tidak dapat dihitung secara pasti.

Dengan demikian, menurut Ray, perdebatan soal inflasi pengamat seharusnya tidak mengalihkan fokus dari isu utama, yakni kualitas tata kelola pemerintahan dan respons terhadap kritik publik.

“Yang perlu diperbaiki bukan jumlah pengamat, tetapi bagaimana pemerintah menjawab kritik dengan kebijakan yang lebih baik,” pungkas Ray.

Firman Tendry Masengi Advokat

Direktur Eksekutif RECHT Institute

DALAM konfigurasi politik kontemporer Indonesia, istilah makar tidak lagi berdiri semata sebagai delik pidana yang mensyaratkan tindakan konkret untuk menggulingkan kekuasaan. Ia telah bergeser menjadi perangkat penanda dalam pertarungan makna yang menentukan batas antara kritik yang sah dan ekspresi yang diposisikan sebagai ancaman.

Pergeseran ini menandai beroperasinya hukum sebagai mekanisme penertiban kognitif. Yakni proses yang secara halus membentuk kesadaran publik melalui konstruksi bahasa dan wacana yang dilembagakan.

Dalam konteks pemerintahan Prabowo Subianto, kecenderungan mengaitkan kritik dari komunitas pengamat dengan potensi makar memperlihatkan dinamika yang melampaui persoalan hukum formal. Tuduhan tersebut tidak selalu dimaksudkan untuk membuktikan adanya upaya faktual menggulingkan pemerintahan, melainkan bekerja sebagai instrumen diskursif yang menggeser kritik dari ruang deliberatif ke wilayah yang sarat kecurigaan.

Di titik ini, hukum tidak hanya mengatur tindakan, tetapi mulai menentukan bagaimana realitas politik boleh dipahami.

Dalam tradisi diskursif, hukum berfungsi sebagai tata bahasa sosial yang mengatur apa yang dapat diucapkan dan apa yang dianggap rasional. Ketika makna makar diperluas secara interpretatif, hukum tidak lagi sekadar menjadi perangkat pengatur, tetapi berubah menjadi mekanisme disipliner terhadap produksi pengetahuan. Kritik yang semestinya menjadi bagian inheren demokrasi dipaksa berhadapan dengan risiko delegitimasi, bukan karena lemahnya argumen, melainkan karena kategori yang dilekatkan telah lebih dahulu membingkai maknanya.

Proses ini bekerja melalui tiga lapisan yang saling menguatkan. Pertama, perluasan makna yang menjadikan makar sebagai kategori elastis yang mampu menjangkau berbagai bentuk ekspresi. Kedua, peminggiran pengetahuan yang tidak selaras dengan narasi stabilitas negara, termasuk analisis kritis dari kalangan pengamat. Ketiga, pelembagaan tafsir tersebut melalui praktik hukum dan reproduksi wacana publik hingga tampil sebagai kebenaran yang seolah netral.

Dalam konfigurasi ini, hukum tidak hanya mengesahkan tindakan negara, tetapi juga membentuk batas rasionalitas masyarakat. Gejala ini tampak dalam cara sebagian kritik terhadap kebijakan strategis negara direduksi menjadi indikasi gangguan terhadap ketertiban politik. Ketika kritik ditempatkan dalam kerangka ancaman terhadap legitimasi, perdebatan substantif bergeser menjadi pengelolaan persepsi tentang loyalitas. Argumen tidak lagi diuji melalui rasionalitas, melainkan dipinggirkan melalui pelabelan.

Di sinilah eksklusi epistemik bekerja secara efektif tanpa perlu pembungkaman terbuka. Implikasinya tidak sederhana. Kebebasan berekspresi tetap diakui secara formal, tetapi secara nyata mengalami penyempitan. Individu tidak dilarang berbicara, namun struktur wacana membuat pilihan-pilihan tertentu menjadi tidak masuk akal untuk diambil. Kebebasan tidak dihapus, melainkan diarahkan dalam batas-batas yang telah ditentukan secara tidak kasat mata.

Dalam jangka panjang, mekanisme ini membentuk arsitektur kesadaran kolektif. Kategori makar yang terus direproduksi akan menentukan apa yang dianggap sebagai kritik sah dan apa yang dicurigai sebagai ancaman.

Hukum, dalam posisi ini, tidak lagi sekadar mengatur hubungan sosial, tetapi menginternalisasi batas berpikir ke dalam kesadaran warga negara. Karena itu, persoalan makar tidak dapat direduksi pada soal legalitas semata. Ia harus dibaca sebagai bagian dari politik pengetahuan yang lebih luas, di mana hukum berperan dalam mengatur bukan hanya tindakan, tetapi juga kemungkinan berpikir. Jika kecenderungan ini terus dibiarkan, maka yang terancam bukan hanya kualitas kritik publik, melainkan fondasi rasionalitas demokrasi itu sendiri.

Pada akhirnya, demokrasi tidak runtuh hanya karena represi yang kasat mata, tetapi juga melalui pembatasan yang bekerja dalam bahasa dan kesadaran. Ketika hukum digunakan untuk menentukan apa yang boleh dipikirkan sebelum apa yang boleh dilakukan, maka negara tidak lagi sekadar mengatur warga, melainkan mulai menguasai cara mereka memahami dunia.

Di titik itulah, tuduhan makar kehilangan makna hukumnya dan menjelma menjadi alat pengendalian pikiran. Dan ketika itu terjadi, yang runtuh bukan sekadar ruang kritik, melainkan akal sehat publik itu sendiri.

Beberapa waktu yang lalu masyarakat disuguhkan diskusi menarik ketika presiden mengundang para pemerhati masyarakat, termasuk tokoh media, untuk menyikapi perkembangan ekonomi, politik dan hukum di tanah air. Salah satu perdebatan menarik adalah antara presiden dan salah satu jurnalis terkait dampak demonstrasi Agustus 2025, yang antara lain berujung kerusuhan berupa pembakaran gedung DPRD di Makassar.

Dalam kesempatan ini, Presiden menyatakan peristiwa tersebut sudah dapat dikatakan sebagai “makar”. Di sinilah poin menarik yang perlu penguraian intelektual lebih lanjut agar sistem bernegara kita tidak mengarah kepada interpretasi tunggal yang dapat membunuh demokrasi karena demonstrasi sering disalahgunakan oleh kekuasaan dengan melabelinya sebagai makar.

Pertama, demonstrasi merupakan sarana ekspresi ketidakpuasan warga dan mekanisme koreksi terhadap kekuasaan yang bukan hanya dilindungi oleh konstitusi tetapi juga hak dasar yang tidak dapat disimpangi dengan ada atau tidak adanya negara. Dari perspektif filosofis John Locke, penyampaian pendapat dan bahkan resistensi sipil merupakan bentuk hak kebebasan berekspresi dan partisipasi politik warga yang merupakan bagian dari hak-hak alamiah dasar manusia.

Pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi merupakan pelanggaran terhadap kontrak sosial warga dan penguasa untuk menjamin kebebasan. Tindakan pembungkaman yang berlebihan dapat mengurangi legitimasi pemerintah yang oleh Locke sendiri dimungkinkan right to revolution sebagai jalan terakhir. Dalam hal ini Locke membenarkan hak rakyat untuk mengganti penguasa berdasarkan prinsip moralitas.

Namun di sisi lain, filsuf Thomas Hobbes dapat membenarkan tindakan represi pemerintah terhadap demonstrasi dengan alasan ketertiban. Kontrak sosial bagi Hobbes bukanlah kewajiban pemerintah menjamin kebebasan, melainkan menuntut warga agar tunduk pada penguasa demi menjaga stabilitas yang dianggap sebagai kebaikan bersama. Oleh karenanya, Hobbesian sangat menentang bentuk-bentuk pembangkangan sipil ataupun penggulingan kekuasaan melalui revolusi atau makar.

Untuk mengatasi dilema filosofis ini, prinsip rule of law yang mengedepankan keadilan substantif dapat kita gunakan sebagai pisau analisis. Dari perspektif hukum ada perbedaan yang mendasar antara penyampaian berpendapat di muka publik, demonstrasi yang berujung pengrusakan atau kerusuhan dan makar.

Kebebasan menyampaikan ekspresi politik merupakan hak dasar individu yang di Indonesia telah diperkuat dan dilindungi oleh konstitusi, Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, di mana setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Kekerasan dalam demonstrasi, baik berupa pengrusakan bahkan yang berujung dengan korban jiwa merupakan tindak pidana terhadap ketertiban umum yang antara lain diatur dalam Pasal 256 KUHP (demonstrasi yang berujung rusuh), Pasal 327 KUHP (pengrusakan gedung), Pasal 521-526 KUHP (pengrusakan gedung) dengan pidana bervariasi dari 6 bulan sampai dengan 5 tahun jika mengakibatkan hilangnya nyawa. Orang yang melakukan perbuatan ini, baik dari masyarakat maupun aparat yang menyusup harus dihukum berdasarkan konstruksi pidana umum ini.

Sementara makar memiliki derajat kejahatan lebih tinggi, ia merupakan tindak pidana terhadap keamanan negara dengan sanksi pidana yang lebih berat, diatur dalam Pasal 191-193 KUHP dengan sanksi berat hingga 20 tahun penjara. Makar bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dan harus ada tindakan awal berupa ancaman nyata.

Retorika dan orasi politik untuk mengganti pemerintah bukanlah suatu ancaman nyata kecuali diikuti dengan penggunaan senjata yang mengancam demi merebut atau menumbangkan kekuasaan. Penggunaan senjata juga haruslah mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, dalam arti, jika aparat memiliki senjata otomatis dan kendaraan perang, penggunaan batu dan bom molotov oleh pendemo bukanlah sesuatu yang proporsional yang dapat mengancam eksistensi kekuasaan.

Oleh karena itu pengklasifikasian peristiwa yang terjadi dalam suatu demonstrasi harus dilakukan secara hati-hati dan pada tempatnya, jika tidak, hal ini berpotensi disalahgunakan sebagai bentuk kriminalisasi terhadap warga dan oposisi serta pengkerdilan terhadap demokrasi. Menggeneralisasi semua pelaku demonstrasi sebagai pelaku makar merupakan tindakan yang keliru dan menyesatkan.

Dalam “Power/Knowledge” (1980), Michel Foucault menyatakan bahwa kekuasaan dan pengetahuan memiliki hubungan timbal balik. Kekuasaan itu dihasilkan dari bentuk pengetahuan yang diterima dalam masyarakat dan pengetahuan akan kebenaran itu sendiri tidak akan eksis tanpa adanya relasi kekuasaan.

Kebenaran bukanlah sesuatu yang netral melainkan suatu manufakturisasi narasi dan informasi yang menghasilkan regime of truth dalam suatu masyarakat. Regime of truth ini yang akan menentukan mana yang benar, mana yang fakta, siapa yang boleh bicara, dan seterusnya. Jadi dari perspektif foucauldian, siapa yang menguasai narasi, ia menguasai realitas.

Dalam hal ini, kekuasaan nampak berupaya membentuk suatu realitas dengan menyederhanakan narasi tuntutan publik yang kompleks menjadi isu keamanan negara dengan labelisasi “makar”, suatu stigma pembelahan untuk memperoleh simpati publik sekaligus menghancurkan gerakan masyarakat kritis. Sejatinya tidak semua demonstrasi itu makar, bahkan yang berujung kerusuhan, dan tidak semua narasi makar itu netral.

Narasi makar yang dibangun oleh kekuasaan nampak dimaksudkan untuk menghindari diskursus substansi tuntutan publik. Tuntutan rakyat 17+8 yang berisi antara lain reformasi DPR, TNI dan Kepolisian besar-besaran serta perampasan aset koruptor. Alih-alih anggota parlemen arogan yang menyulut demonstrasi kembali menduduki kursi empuk kekuasaannya, tanpa terasa perhatian rakyat telah berhasil dialihkan oleh narasi kekuasaan ini.

Narasi makar telah berhasil merekonstruksi makna hak menyampaikan pendapat di muka umum eskalasi menjadi suatu ancaman yang serius terhadap keamanan negara. Konsekuensi lebih lanjut gerakan masyarakat sipil terdelegitimasi, konsolidasi elit semakin kuat.

Masyarakat diberikan pilihan antara “dengan kita yang benar” atau “dengan mereka yang salah”. Penggunaan narasi makar yang berlebihan tidak hanya problematis secara hukum, tetapi juga secara moral yang berpotensi melanggar prinsip keadilan.

Narasi seperti ini oleh penulis dalam artikel sebelumnya “Sesat Logika untuk Menyingkirkan Demokrasi dan Keadilan” merupakan juga suatu bentuk “abuse of legal reasoning”. Tujuannya mendistorsi makna untuk membungkam oposisi dan pembenaran penggunaan instrumen hukum secara represif.

Narasi “makar”, “antek asing”, “tidak patriotis” dan sebagainya merupakan cara-cara penundukan ekspresi warga yang membahayakan fondasi demokrasi yang menjunjung pluralitas pendapat dan mengancam persatuan dengan menciptakan polarisasi.

Kriminalisasi terhadap pelaku unjuk rasa melalui narasi makar mencerminkan ketegangan antara kebutuhan akan stabilitas dan komitmen terhadap kebebasan. Ketika hukum digunakan untuk membungkam kritik, prinsip rule of law bergeser menuju rule by law dimana hukum sebagai instrumen kekuasaan belaka. Dalam jangka panjang, pergeseran ini tidak hanya merugikan warga negara, tetapi menggerus legitimasi negara dan demokrasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap keras pemerintah terhadap kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis KontraS, Andri Yunus.

Dalam sesi tanya jawab dengan jurnalis senior dan pakar di kediamannya di Hambalang, Bogor, yang ditayangkan Kamis (19/3/2026), Prabowo menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk terorisme dan aksi biadab yang tidak bisa ditoleransi.

Kasus yang menimpa Andri Yunus diketahui menyebabkan luka serius, termasuk luka bakar hampir 20% serta kerusakan pada kornea mata kanan. Sejumlah pihak, mulai dari pemerintah hingga lembaga negara seperti Komnas HAM dan Komisi III DPR, menilai peristiwa ini bukan sekadar tindak kriminal biasa, melainkan serangan terhadap demokrasi.

“Ya pastilah, ini terorisme. Tindakan biadab, harus kita kejar, harus kita usut,” tegasnya.

Dia menekankan bahwa pengusutan tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan semata, tetapi harus menjangkau pihak yang berada di balik layar.

“Harus diusut sampai ke siapa yang menyuruh, siapa yang membayar,” ujarnya.

Presiden Ke-8 RI itu juga memberikan jaminan bahwa tidak akan ada impunitas, termasuk jika pelaku berasal dari aparat negara.

“Kalau yang berseragam melakukan, tidak akan dilindungi. Saya menjamin itu,” kata Prabowo.

Kendati demikian, ia juga mengingatkan kemungkinan adanya provokasi atau skenario tertentu yang bertujuan mendiskreditkan pemerintah. Prabowo menyinggung konsep “false flag operation” dalam dunia intelijen, yakni aksi yang sengaja dibuat untuk menyudutkan pihak tertentu.

“Kadang ada peristiwa yang dibuat seolah-olah, itu namanya provokasi,” jelasnya.

Dalam sesi tersebut, Prabowo juga menyimak sejumlah kasus yang menimpa figur publik dan individu kritis dalam setahun terakhir, seperti Francisca Christy Rosana, Tio Ardianto, Ramon Doni Adam, Firindian Aurelio, Sheryl Anavita, Iqbal Danamik, hingga Zainal Arifin Mochtar. Mereka dinilai memiliki kesamaan sebagai pihak yang vokal menyampaikan kritik di ruang publik.

Menanggapi kekhawatiran menyempitnya ruang kebebasan berpendapat, Prabowo justru mempertanyakan persepsi tersebut. Dia menilai ruang ekspresi di Indonesia masih terbuka, bahkan dengan maraknya konten di media sosial seperti TikTok yang kerap diwarnai hoaks dan informasi tidak benar.

Meski begitu, Kepala negara mengakui bahwa lambannya penyelesaian kasus dapat memicu spekulasi publik. Oleh karena itu, dia berjanji akan memastikan penegakan hukum berjalan transparan dan tuntas.

“Saya ingin membangun Indonesia yang beradab. Pemerintah yang bersih, polisi yang bersih, jaksa yang bersih, intelijen yang bersih,” ujarnya.

Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk melindungi kebebasan berpendapat.

“Tidak boleh ada warga yang diintimidasi atau diteror karena mengkritik pemerintah,” tegasnya.

Bahkan, orang nomor satu di Indonesia itu pun meminta aparat penegak hukum untuk mengusut kasus ini secara menyeluruh hingga ke aktor intelektual di baliknya.

“Percayalah, saya tidak akan mengizinkan hal-hal seperti itu terjadi. Harus diusut sampai tuntas,” tandas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Stafsus Wapres Gibran Rakabuming Raka, Achmad Aditya mengecam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andrie Yunus.

Achmad menyatakan bahwa peristiwa itu bertentangan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto yang mengarahkan kepada jajarannya agar selalu menjamin kebebasan berpendapat. Andrie Yunus, lanjutnya, berhak mendapat keadilan atas peristiwa nahas yang menimpanya itu.

"Saya mengutuk peristiwa penyiraman air keras kepada Andrie Yunus. Hal ini tidak boleh terjadi karena negara, sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, menjamin kebebasan penyampaian pendapat dan berkegiatan sebagai bagian dari demokrasi yang dijamin oleh undang-undang," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (15/3/2026).

Dia menambahkan, pemerintah akan mengusut tuntas perkara ini agar kejadian penyerangan air keras terhadap masyarakat, khususnya aktivitas HAM tidak terulang.

Di samping itu, Achmad mengemukakan bahwa negara bertanggung jawab untuk memberikan rasa adil dan ruang demokrasi kepada semua pihak.

"Saudara Andrie Yunus berhak mendapatkan keadilan atas tindak kekerasan yang sudah diterima," katanya.

Adapun, Stafsus Gibran lainnya yakni Tina Talisa memastikan Andrie Yunus memperoleh penanganan dan pemulihan medis secara optimal atas kejadian ini.

"Pemerintah memastikan bahwa korban memperoleh penanganan medis dan dukungan pemulihan yang diperlukan, sekaligus terus memantau perkembangan proses penegakan hukum yang sedang berlangsung," ujar Tina.

Sekadar informasi, insiden penyerangan terhadap Andrie Yunus terjadi pada Kamis (12/3/2026) sekitar 23.37 WIB. Kala itu, dia telah mengikuti kegiatan penyiaran untuk membahas soal Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia di kantor YLBHI, Jakarta

Kemudian, saat dalam perjalanan melintasi Jalan Salemba I-Talang, Senen, Jakarta Pusat. Tiba-tiba, Andrie Yunus mendapatkan serangan dengan menggunakan air keras oleh orang tidak dikenal yang mengendalikan sepeda motor.

Alhasil, kejadian itu telah memberikan luka fatal bagi Andrie Yunus. Dalam hal ini, setidaknya sejumlah tubuh korban yang mengalami luka yakni area tangan kanan dan kiri, muka, dada, serta bagian mata dengan total luka bakar 24%.