Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita aset mencapai Rp100 miliar dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024. Penyitaan tersebut hasil akumulasi dari beberapa aset seperti tanah dan mobil.

Hal itu disampaikan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (12/3/2026).

"Dalam perkara ini, KPK juga melakukan penyitaan aset yang mencapai nilai Rp100 miliar lebih, berupa uang sejumlah US$3,7 Juta; Rp22 miliar dan SAR (Riyal) 16.000, serta 4 unit mobil, juga 5 bidang tanah dan bangunan," kata Asep.

Selain itu, Asep menjelaskan berdasarkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mencapai Rp622 miliar.

Asep menyampaikan kasus ini telah diuji dalam sidang praperadilan yang diajukan Yaqut. Namun, hakim telah menolak seluruh permohonan Yaqut sehingga penetapan tersangka terhadap mantan Menteri Agama itu telah sah secara hukum.

"Sehingga dengan demikian, secara hukum proses penyidikan yang dilakukan KPK telah dinyatakan sah dan memenuhi ketentuan formil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku," jelas Asep.

Dalam perkara ini, Yaqut telah ditahan untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 12-31 Maret 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK. Tak hanya itu, KPK juga menetapkan Stafsus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz (IAA) atau Gus Alex karena berperan meloloskan pembagian kuota haji tambahan 2023-2024 yang tidak semestinya.

Dia belum ditahan, tapi Asep menyampaikan pihaknya telah menyurati Gus Alex untuk diperiksa pekan depan.

"Nah, sudah kamu panggil yang bersangkutan untuk minggu depan. Jadi tunggu saja," ucap Asep.

Keduanya disangkakan telah melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU No 31 tahun 1999 Jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Bisnis.com, JAKARTA - Ahli Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Oce Madril mengkritik perubahan Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019 atas Undang-Undang KPK Nomor 30 Tahun 2002. Salah satu poinnya terkait dihapusnya wewenang Pimpinan KPK menjadi penyidik dan penuntut umum setelah direvisi.

Kritik tersebut dia sampaikan saat menjadi ahli pihak Pemohon (Yaqut) dalam sidang praperadilan yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (5/3/2026).

Kuasa Hukum Yaqut mulanya mempertanyakan mengenai Pasal 21 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 2002 yang menjelaskan Pimpinan KPK adalah penyidik dan penuntut umum. Adapun konteks pertanyaan dari kuasa hukum juga terkait penerbitan surat perintah penyidik dari Pimpinan KPK yang diatribusikan kepada penyidik terkait.

Oce menyebut pada UU Nomor 30 Tahun 2002, adanya kejelasan penyidik dan penuntut umum terhadap Pimpinan KPK lebih proporsional untuk memastikan status pimpinan.

"Jadi cukup dinyatakan di sini, dia juga berposisi sebagai penyidik dan penuntut umum. Jadi posisinya selain pejabat negara administratif, juga sebagai penyidik dan penuntut umum. Jadi dia juga punya fungsi penegakan hukum. Jadi atribusinya dia sebagai penyidik dan penuntut umum," katanya.

Kuasa Hukum Yaqut menyampaikan pertanyaan tambahan mengenai hilangnya status penyidik dan penutup umum setelah UU diamandemen menjadi UU 19 Tahun 2019.

Oce menilai ketentuan itu justru menyulitkan kinerja KPK dalam menjalani proses penegakan hukum.

"Efeknya berarti dia tidak punya lagi status penyidik dan penuntut umum. Sederhana kan kita bicara kewenangan atributif. Inilah dulu yang saya juga termasuk yang mengkritisi. Perubahan Undang-Undang KPK itu akan membuat banyak hal, banyak kesulitan-kesulitan. Kami sudah sampaikan dulu ke pembentuk Undang-Undang, kalau Undang-Undang KPK dirubah dengan cara begini, hilang semua peran-peran penyidik dan penuntut umum yang diberikan kepada pimpinan," jelasnya.

Menurutnya perubahan UU KPK membuat banyak pihak sulit memahami sehingga menuai kritik. Konsekuensi lainnya adalah keabsahan legalitas dari Pimpinan KPK.

Dia menilai perubahan tersebut menjadikan Pimpinan KPK memiliki kewenangan penegakan hukum, tapi pimpinannya tidak sebagai penyidik dan penuntut umum, sehingga perlu ada penyesuaian lebih lanjut.

"Akan ada implikasi bahwa legalitas atau keabsahan dari tindakan pimpinan itu pasti akan selalu dipersoalkan. Ya memang begitu konsekuensinya kalau perubahan 2019 itu dipaksakan seperti pasal ini, dia kehilangan fungsi penyidik dan penuntut umum pada akhirnya," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tidak hadir dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (3/3/2026), untuk menguji penetapan status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024.

Dari pantauan Bisnis di lokasi, tampak pihak pemohon hanya dihadiri oleh kuasa hukum. Sebab saat persidangan perdana yang berlangsung pada Selasa (24/2/2026), Yaqut tampak hadir.

Sedangkan pihak termohon, yakni KPK, memenuhi sidang praperadilan ke-2 karena sebelumnya tidak hadir.

Selain itu, sejumlah anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) tampak berkumpul di halaman PN Jakarta Selatan. Mereka sebelumnya juga hadir saat sidang praperadilan pertama pada tanggal Selasa (24/2/2026).

Mereka datang untuk mendukung berjalannya sidang praperadilan. Ada yang unik dalam dukungan hari ini, mereka tampak mengikat tali pita berwarna hijau di lengan kanan atau kiri. Sejumlah anggota polisi juga tampak hadir untuk mengamankan berlangsungnya sidang.

Dalam perkara ini, staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz atau Gus Alex juga ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan keduanya dilakukan pada 9 Januari 2026.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan Yaqut dan Gus Alex diduga berperan meloloskan pembagian kuota haji dari yang seharusnya 92% kuota haji reguler - 8% kuota haji khusus menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% haji khusus.

"Menteri Agama pada saat itu, saudara YCQ ini, kemudian dibagilah menjadi 50%-50%. 10.000 - 10.000. Itu tentu tidak apa-apa, tidak sesuai dengan undang-undang yang ada. Itu titik awalnya ya di situ, pembagiannya seperti itu, jadi 10.000 - 10.000," kata Asep saat konferensi pers, Minggu (11/1/2026).

Selain itu, tim lembaga antirasuah juga menemukan aliran pemberian kembali dari pihak-pihak tertentu kepada Yaqut maupun Gus Alex.

"Kemudian juga dari proses-proses ini kami dalam penyidikan ini ya, menemukan adanya aliran uang kembali gitu, kickback dan lain-lain gitu di sana," jelas Asep.

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas mengajukan praperadilan atas penetapan status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024.

Yaqut mengajukan gugatan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 19/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL, tertanggal 10 Februari 2025.

Dalam jadwal tercantum pihak pemohon Yaqut Cholil Qoumas, sedangkan termohon Komisi Pemberantasan Korupsi. Sidang dijadwalkan pada Selasa, 24 Februari 2026 pukul 10.00 WIB.

KPK telah menetapkan Yaqut beserta staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex sebagai tersangka pada 9 Januari 2026. Hanya saja keduanya belum ditahan.

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan Yaqut dan Gus Alex diduga berperan meloloskan pembagian kuota haji dari yang seharusnya 92% kuota haji reguler - 8% kuota haji khusus menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% haji khusus.

"Menteri Agama pada saat itu, saudara YCQ ini, kemudian dibagilah menjadi 50 persen - 50 persen. 10.000 - 10.000. Itu tentu tidak apa namanya, tidak sesuai dengan Undang-Undang yang ada. Itu titik awalnya ya di situ, pembagiannya seperti itu, jadi 10.000 - 10.000," kata Asep saat konferensi pers, Minggu (11/1/2028).

Selain itu, tim lembaga antirasuah juga menemukan aliran pemberian kembali dari pihak-pihak tertentu kepada Yaqut maupun Gus Alex.

"Kemudian juga dari proses-proses ini kami dalam penyidikan ini ya, menemukan adanya aliran uang kembali gitu, kickback dan lain-lain gitu di sana," jelas Asep.