JAKARTA - Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta Saiful Mujani menjalani pemeriksaan selama sekitar 5 jam 30 menit di Polda Metro Jaya, Kamis (4/6/2026). Pemeriksaan tersebut terkait laporan dugaan penghasutan atas pernyataannya mengenai seruan penggulingan pemerintahan.

Saiful tiba memenuhi panggilan penyidik sekitar pukul 11.00 WIB dan pemeriksaan berakhir pada pukul 16.30 WIB. Usai pemeriksaan, ia mengungkapkan penyidik mengajukan sebanyak 37 pertanyaan.

"Ada ya 37 pertanyaan. Yang didalami terutama pernyataan saya yang beredar di media itu, media sosial yang viral itu. Itu dikonfirmasi saja apakah itu pernyataan saya benar tidak seperti itu, terus kemudian maksudnya apa, dan seterusnya. Ya jadi itu saja," kata Saiful.

Saiful menuturkan, penyidik meminta penjelasan pernyataannya yang menanyakan tentang kemungkinan mengonsolidasikan kekuatan untuk menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto.

"Cuma pertanyaan saya, bisa nggak kita mengonsolidasikan diri kita untuk menjatuhkan Prabowo? Itu kan pertanyaan saya. Nah, itu saya diminta penjelasan. Saya bilang saya bertanya seperti itu, itu bentuknya pertanyaan karena mengonsolidasikan diri menjadi kekuatan besar itu tidak mudah," ujarnya.

Ia menegaskan pernyataan tersebut merupakan pertanyaan terbuka kepada publik dalam konteks diskusi politik, bukan sebuah ajakan untuk menggulingkan pemerintah seperti yang dituduhkan pelapor.

"Itu pertanyaan terbuka terhadap publik. Publik yang namanya melihat tidak ada alternatif lain untuk menghentikan Prabowo kecuali dengan aksi-aksi. Pertanyaannya, bisa tidak aksi-aksi itu dilakukan efektif dan seterusnya? Yang jawab siapa? Ya tanyalah sama semua publik ini, pertanyaan itu jawabannya publik," kata Saiful.

Dalam pemeriksaan tersebut, Saiful didampingi tim kuasa hukum dari Tim Pembela Demokrasi, termasuk Direktur LBH Jakarta, Fadhil Alfathan. Fadhil mengungkap terdapat empat laporan polisi yang dilayangkan terhadap sejumlah akademisi, aktivis, dan pengamat yang hadir dalam forum halal bihalal di Komunitas Utan Kayu pada 31 Maret 2026.

Menurut dia, keterangan yang disampaikan Saiful kepada penyidik menunjukkan tidak adanya unsur penghasutan sebagaimana dilaporkan.

"Profesor Saiful Mujani tidak sama sekali mengajak, tidak sama sekali mendorong, tidak sama sekali apalagi memaksa orang untuk melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum atau menggulingkan kekuasaan. Yang ada adalah analisa politik berdasarkan riwayat keilmuan beliau dan juga pertanyaan reflektif berdasarkan diskusi yang ada di situ," ujar Fadhil.

Sementara itu, perwakilan YLBHI, Arif Maulana, menilai pernyataan Saiful merupakan bentuk pendapat dan ekspresi seorang akademisi yang dilindungi konstitusi. Ia berharap kepolisian tidak melanjutkan proses hukum tersebut karena menilai unsur pidana penghasutan tidak terpenuhi.

"Pernyataan beliau dalam forum tersebut itu adalah bagian dari pendapat, bagian dari ekspresi beliau sebagai seorang ahli politik menyampaikan pandangannya terkait dengan situasi politik hari ini, pemerintahan hari ini, dan itu sah. Itu dilindungi oleh Konstitusi dan itu bagian dari demokrasi," kata Arif.

JAKARTA - Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya di Jakarta, Kamis (4/6/2026). Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta itu datang sebagai saksi terlapor dalam kasus dugaan penghasutan melawan penguasa yang berkaitan dengan pernyataannya mengenai Presiden Prabowo Subianto.

Kuasa hukum Saiful Mujani, Todung Mulya LubisTodung mengatakan kehadiran kliennya merupakan bentuk penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Menurutnya, Saiful datang untuk memberikan keterangan kepada penyidik terkait laporan yang menjeratnya.

Kasus tersebut berawal dari pernyataan Saiful dalam sebuah diskusi bertajuk “Sebelum Pengamat Ditertibkan”. Dalam forum itu, ia menyampaikan pandangannya bahwa menjatuhkan Prabowo dari kursi pemerintahan dapat menjadi cara untuk menyelamatkan Indonesia. Pernyataan tersebut kemudian menuai polemik dan berujung pada laporan ke Kepolisian.

“Jadi kami kesini untuk memenuhi panggilan pihak kepolisian. Saudara Saiful diminta untuk memberikan klarifikasi untuk peristiwa halal bihalal yang terjadi beberapa waktu yang lalu,” kata kuasa hukumnya, Todung Mulia Lubis kepada wartawan, Kamis (4/6/2026).

Dinilai Absurd

Todung menilai, pasal penghasutan yang ditujukan ke Saiful Mujani tersebut itu tidak jelas.

“Dia dituduh, dipersangkakan melanggar Pasal 246 KUHPidana. Ini pasal mengenai penghasutan, saya ngga tahu yang dihasut siapa, yang merasa terhasut siapa dan apa yang sudah dilakukan oleh pihak yang terhasut ini. Ini buat saya absurd, pasal yang absurd yang dipakai oleh pihak kepolisian,” ujar dia.

Dia menuturkan, pendapat, kritikan yang disampaikan oleh Saiful Mujani itu dilindungi oleh UUD 1945 dan UU Hak Asasi. Ia pun mengatakan, Saiful Mujani yang merupakan akademisi tidak boleh dikriminalisasi.

“Jadi tidak ada yang dilanggar sama sekali. Kalau kita bicara mengenai hak untuk menyatakan pendapat, sekeras apapun, dan itu juga berada dalam rumah demokrasi, kalau kita ingin mengakui kita hidup dalam rumah demokrasi yang membolehkan kontestasi pendapat, yang membolehkan perbedaan pendapat dan tidak boleh sekritis apapun pendapat itu dikriminalisasi,” ungkapnya.

Meski begitu, pihaknya menghormati panggilan polisi tersebut. Ia berharap, perkara yang dihadapi Saiful dapat dihentikan.

“Saya berharap tentunya, case semacam ini tidak terjadi, abis pemeriksaan ini, the case closed ya, karna tidak ada alasan hukum apapun untuk menindaklanjuti laporan ini,” ujat Todung.

JAKARTA - Kantor Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (14/4/2026) didemo massa yang mengatasnamakan ojek online (ojol). Demo tersebut buntut dari pernyataan pendiri SMRC Saiful Mujani yang menyinggung upaya untuk menggulingkan Presiden Prabowo Subianto.

Melalui cuitannya di media sosial X (sebelumnya Twitter) pada hari ini, Saiful Mujani mengungkapkan bahwa kantor SRMC akan kembali digeruduk massa. “Orang yang menamakan diri perhimpunan ojol dan hari ini sekelompok mahasiswa katanya akan menggeruduk kantor saya,” kata Saiful Mujani di akun @saiful_mujani, Rabu (15/4/2026).

Saiful Mujani pun sudah mengizinkan SindoNews mengutip cuitannya tersebut. “Arena konflik meluas dari rakay vs istana menjadi rakyat vs rakyat juga. ongkos sebuah sikap,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, massa yang mengatasnamakan ojek online (Ojol) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (14/4/2026). Aksi ini dilakukan buntut pernyataan kontroversial pendiri SMRC, Saiful Mujani.

Dari pantauan SindoNews, massa aksi tiba di kantor SMRC sekira pukul 12.00 WIB, dengan membawa satu mobil komando. Massa yang datang tampak mengenakan jaket Ojol dan ada juga yang menggunakan kaos bertuliskan 'Kongres Perhimpunan Ojek Online'.

Setibanya di depan kantor SMRC, massa menyerukan agar Saiful Mujani segera ditangkap dan diadili. "Tangkap dan adili Saiful Mujani,” teriak massa aksi.

Adapun pernyataan kontroversial Saiful Mujani ini mengenai seruan penggulingan pemerintah. Massa aksi pun menilai pernyataan tersebut keliru dan mereka menyatakan akan mendukung sepenuhnya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

JAKARTA - Massa yang mengatasnamakan ojek online (Ojol) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (14/4/2026). Aksi ini dilakukan buntut pernyataan kontroversial pendiri SMRC, Saiful Mujani.

Dari pantauan SindoNews, massa aksi tiba di kantor SMRC sekira pukul 12.00 WIB, dengan membawa satu mobil komando. Massa yang datang tampak mengenakan jaket Ojol dan ada juga yang menggunakan kaos bertuliskan 'Kongres Perhimpunan Ojek Online'.

Setibanya di depan kantor SMRC, massa menyerukan agar Saiful Mujani segera ditangkap dan diadili.

"Tangkap dan adili Saiful Mujani,” teriak massa aksi.

Adapun pernyataan kontroversial Saiful Mujani ini mengenai seruan penggulingan pemerintah. Massa aksi pun menilai pernyataan tersebut keliru dan mereka menyatakan akan mendukung sepenuhnya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Masaa aksi menilai Prabowo sebagai presiden yang peduli terhadap rakyat kecil, termasuk para pengemudi Ojol.

"Bapak presiden Prabowo Subianto adalah presiden terbaik kami, beliau peduli dengan rakyat yang berprofesi sebagai Ojol seperti kami," ucap orator dari atas mobil komando.

Peserta aksi juga mengingat kembali soal Bonus Hari Raya (BHR) bagi pengemudi Ojol yang selama ini mereka perjuangkan. Aspirasi terkait BHR, menurut mereka baru terealisasi pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

"Bukti nyata bapak presiden kami , dua tahun kami berjuang untuk minta bhr, Presiden sebelumnya bapak presiden apakah ada yang peduli dengan kami," kata orator.

JAKARTA - Sejumlah petugas kepolisian berjaga di Kantor Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (14/4/2026). Rencananya lokasi tersebut akan didatangi massa aksi.

Dari pantauan pukul 11.00 WIB, polisi yang dikerahkan ke lokasi berjumlah puluhan orang. Para petugas berjaga sambil bersantai lantaran massa aksi belum datang.

Pintu gerbang kantor SMRC masih terbuka dan aktivitas keluar masuk orang masih berlangsung seperti biasa. Sementara itu, pintu-pintu bangunan kantor yang merupakan rumah terlihat tertutup rapat.

Belakangan ini, Pendiri SMRC Saiful Mujani disorot karena pernyataan kontroversial mengenai seruan penggulingan pemerintah. Beberapa pihak bahkan telah melaporkan tindakan Saiful Mujani ke aparat penegak hukum.

Salah satu laporan datang dari Presidium Relawan 08 dan dilayangkan ke Bareskrim Polri. Dalam dokumen laporan, pihak pelapor tercatat atas nama H Kurniawan dengan korban yang disebutkan adalah masyarakat Indonesia.

“Kita melaporkan Saiful Mujani dan Islah Bahrawi merupakan hak kami lantaran mereka telah melakukan ajakan makar. Kita tidak benci Saiful Mujani tapi dialah yang melakukan pelanggaran hukum,” ujar Kurniawan yang juga Ketua Presidium Relawan 08, Jumat (10/4/2026).

Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo ini juga menegaskan pihaknya tidak melakukan kriminalisasi terhadap Saiful Mujani atas langkah hukum yang ditempuhnya. Langkah hukum ini diambil sebagai bentuk respons atas pernyataan yang dinilai berpotensi menimbulkan keresahan publik sekaligus mengganggu stabilitas nasional.

JAKARTA - Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saiful Mujani dan Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi kembali dilaporkan ke polisi buntut dari pernyataan kontroversial mengenai seruan penggulingan pemerintah. Kali ini, laporan tersebut datang dari Presidium Relawan 08 dan dilayangkan ke Bareskrim Polri.

Laporan tersebut diajukan oleh H. Kurniawan selaku pelapor pada 10 April 2026, dengan nomor laporan polisi LP/B/146/IV/2026/SPKT/BARESKRIM POLRI. Laporan ini terkait dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 dan/atau Pasal 246 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam dokumen laporan, pihak pelapor tercatat atas nama H. Kurniawan, dengan korban yang disebutkan adalah masyarakat Indonesia. “Kita melaporkan Saiful Mujani dan Islah Bahrawi merupakan hak kami lantaran mereka telah melakukan ajakan makar. kita tidak benci Saiful Mujani tapi dialah yang melakukan pelanggaran hukum,” Kata Kurniawan yang juga Ketua Presidium Relawan 08 ini, Jumat (10/4/2026).

Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo itu juga menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan kriminalisasi terhadap Saiful Mujani atas langkah hukum yang ditempuhnya. Langkah hukum ini diambil sebagai bentuk respons atas pernyataan yang dinilai berpotensi menimbulkan keresahan publik serta mengganggu stabilitas nasional.

“Jangan ada anggapan dan pasti ini isunya akan diarahkan ke sana, mengkriminalisasi, ini tidak ada itu. Tapi dialah yang berbuat kriminal,” tegasnya.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Mahasiswa Nusantara (DPP AMAN) melaporkan Saiful Mujani ke Polda Metro Jaya pada hari ini terkait dugaan tindakan yang diduga mengarah kepada penghasutan di depan umum. Dewan Pembina dari DPP AMAN Muhammad Fadli menjelaskan, langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen DPP AMAN dalam menjaga stabilitas negara, keutuhan bangsa, serta menegakkan supremasi hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“DPP AMAN menilai bahwa setiap indikasi yang berpotensi mengganggu kedaulatan negara harus ditindaklanjuti secara serius melalui jalur hukum yang berlaku,” kata Fadli di depan Polda Metro Jaya, Jumat (10/4/2026).

Selain itu, Direktur Eksekutif Merah Pusaka Strategik Indonesia (MPSI), Noor Azhari melaporkan Saiful Mujani atas dugaan ajakan menjatuhkan Presiden di luar mekanisme konstitusional. Tindakan tersebut dianggap berpotensi merusak keamanan dan kedamaian stabilitas nasional.

Laporan tersebut diajukan kepada penyidik Dittipsiber Siber Bareskrim Polri. Noor Azhari menilai statemen propaganda Saiful Mujani memiliki banyak konsekuensi baik hukum, sosial, dan politis.

JAKARTA - Pernyataan Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saiful Mujani yang menyinggung upaya untuk menggulingkan Presiden Prabowo Subianto berbuntut panjang. Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta itu dilaporkan sejumlah pihak ke polisi.

Giliran Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Mahasiswa Nusantara (DPP AMAN) melaporkan Saiful Mujani ke Polda Metro Jaya pada hari ini terkait dugaan tindakan yang diduga mengarah kepada penghasutan di depan umum. Dewan Pembina dari DPP AMAN Muhammad Fadli menjelaskan, langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen DPP AMAN dalam menjaga stabilitas negara, keutuhan bangsa, serta menegakkan supremasi hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“DPP AMAN menilai bahwa setiap indikasi yang berpotensi mengganggu kedaulatan negara harus ditindaklanjuti secara serius melalui jalur hukum yang berlaku,” kata Fadli di depan Polda Metro Jaya, Jumat (10/4/2026).



Pengurus DPP AMAN menyampaikan bahwa laporan ini akan disertai dengan sejumlah bukti awal dan kajian yang telah dihimpun oleh tim internal organisasi. Kemudian AMAN menyimpulkan pernyataan Saiful Mujani patut diduga melanggar Pasal 246 Huruf A dan Huruf B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Tentang Penghasutan untuk Melawan Penguasa Umum.

Pihaknya juga menegaskan bahwa pelaporan ini bukan bentuk kepentingan politik praktis, melainkan murni sebagai upaya menjaga muruah demokrasi dan konstitusi.

“DPP AMAN hadir sebagai elemen masyarakat sipil yang memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal bangsa ini dari segala bentuk ancaman, termasuk dugaan tindakan Penghasutan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah yang kemudian dapat merusak tatanan negara,” ujar perwakilan DPP AMAN.

DPP AMAN mengajak semua elemen masyarakat untuk tetap tenang dan mempercayakan sepenuhnya proses ini kepada aparat penegak hukum. DPP AMAN juga menegaskan akan terus mengawal proses hukum agar berjalan secara transparan, profesional, dan berkeadilan.

DPP AMAN menegaskan komitmennya untuk selalu berada di garis terdepan dalam menjaga keutuhan bangsa dari berbagai ancaman yang dapat merusak persatuan dan kesatuan Indonesia. Apalagi di tengah geopolitik dunia yang tidak menentu setelah peperangan antara Iran, Amerika Serikat dan Israel, Indonesia termasuk bisa menjaga stabilitas politik dan keamanannya.

“Kita tidak mau masyarakat panik dan kemudian terjadi chaos dan sebagainya, semua pihak harus menjaga persatuan dan kesatuan,” pungkasnya.

JAKARTA - Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani menanggapi santai adanya sejumlah masyarakat yang ingin melaporkannya ke polisi buntut pernyataannya yang menyinggung upaya untuk menggulingkan Presiden Prabowo Subianto. Dia justru mempersilakan.

"Monggo itu sah," kata Saiful saat dihubungi melalui pesan singkat, Kamis (9/4/2026).

Kendati demikian, Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta ini menilai, idealnya opini dibalas dengan opini, bukan melibatkan instrumen negara seperti kepolisian.

"Yang ideal, opini dan sikap dibalas dengan opini dan sikap juga. Enggak usah bawa-bawa negara," tegas Saiful.

Meski begitu, ia tak masalah dengan rencana pelaporan tersebut. Hanya saja, Saiful menilai pelaporan itu tidaklah ideal.

"Tetapi boleh aja sih. Cuma tidak ideal," pungkasnya.

Sebelumnya, sejumlah simpul relawan Presiden Prabowo Subianto berencana melaporkan pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saiful Mujani dan Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI) Islah Bahrawi ke polisi. Keduanya akan dilaporkan buntut pernyataan "jatuhkan Prabowo" di sebuah acara.

Ketua Presidium Kebangsaan 08 dan Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo, H Kurniawan menjelaskan, pihaknya akan melayangkan laporan lantaran Saiful dan Islah berupaya mengajak, menghasut dan menyebarkan kebencian kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Karena mereka inilah mengajak banyak orang untuk turun ke jalan menggulingkan pemerintahan sah. Ya, jadi untuk sementara itu baru dua orang yang akan kita laporkan yaitu Saudara Saiful Mujani dan Islah Bahrawi, ya," ujar Kurniawan di Jakarta Pusat, Rabu (8/4/2026).

Baginya, sikap Saiful dan Islah merupakan tindakan yang tak elok dan tak patut terjadi di negara demokrasi. Dia menegaskan, Indonesia tak mengenal istilah kudeta atau makar.

"Saya yakin memang dari tokoh-tokoh ini ya orangnya itu-itu saja, yang tidak bisa move on, tidak bisa menerima kekalahan dari Pilpres 2024, ya," kata Kurniawan.

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menilai pernyataan pendiri SMRC Saiful Mujani yang menyinggung upaya untuk menggulingkan Presiden Prabowo Subianto tidak usah dikhawatirkan. Menurutnya, pernyataan itu tak akan berdampak signifikan dan mempengaruhi iklim politik nasional.

"Pernyataan Saiful Mujani tidak usah dikhawatirkan terlalu dalam, sebab itu hanya seperti buih di lautan, bukan gelombang," ucap Yoga dalam keterangannya yang dikutip, Kamis (9/4/2026).

Menurutnya, sikap dan pikiran oposisional seperti Mujani akan selalu ada dan berkembang pada setiap rezim pemerintahan. "Dalam teori demokrasi hal itu akan menyebabkan terjadinya check and balances yang dinamis," katanya.

Terlepas dari itu, ia meyakini, mayoritas masyarakat Indonesia mengapresiasi dan merasa puas atas kinerja Presiden Prabowo. Hal itu diyakini dari sejumlah hasil survei. Untuk itu, ia menyatakan, PAN akan terus berjuang bersama Presiden Prabowo dalam menuntaskan janji-janji kemerdekaan.

Menurutnya, sangat wajar bila ada kekurangan atau ada yang protes terhadap kepemimpinan yang mengelola negara seluas 5,2 juta Km persegi dengan jumlah penduduk 288 juta jiwa. Ia menilai, Indonesia butuh pemimpin yang kuat dan visioner dan manajemen pembangunan modern yang integratif, partisipatif, dan produktif.

"Celetukan atau pernyataan Saiful Mujani tidak akan berdampak signifikan dalam mempengaruhi iklim politik nasional. Karena sebagai seorang intelektual, Mas Saiful Mujani tidak memiliki akar basis massa yang besar dan fanatik, sebagaimana Nur Cholish Madjid atau Gus Dur," ujar Viva.

"Seorang intelektual harusnya orang yang menggunakan pengetahuan dan nalar kritis untuk memahami, mengkritik, dan memberi arah pada kehidupan masyarakat. Berpihak kepada kebenaran dan memiliki integritas dalam kehidupan nyata," pungkasnya.

Sekadar informasi, Saiful Mujani disorot karena pernyataannya yang dinilai provokatif mengenai seruan "menjatuhkan" atau menggalang kekuatan melawan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu diungkapkan Mujani dalam forum halalbihalal pengamat beberapa waktu lalu. Pernyataan tersebut dianggap oleh sebagian pihak sebagai upaya hasutan dan makar.

JAKARTA - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengecam keras pernyataan sejumlah pihak yang dianggap tidak konstruktif dan berpotensi memicu kegaduhan di tengah masyarakat. Pernyataan itu merujuk pada pandangan yang disampaikan oleh seorang pengamat politik Saiful Mujani dan Islah Bahrawi dalam forum Halalbihalal bertajuk “Sebelum Pengamat Ditertibkan” yang berlangsung di Utan Kayu, Jakarta Timur, pada 31 Maret 2026.

Dalam forum itu, muncul narasi yang menyebutkan bahwa Presiden tidak akan menyelesaikan masa jabatannya hingga 2029. Menurut Mardiono yang juga Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan ini, pernyataan tersebut tidak hanya bersifat spekulatif, tetapi juga berpotensi menciptakan instabilitas politik serta mengganggu kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang sah.

“Sebagai tokoh publik, setiap pernyataan hendaknya mempertimbangkan dampak luas terhadap masyarakat. Narasi yang menjurus pada delegitimasi pemerintahan yang sah sangat tidak tepat, terlebih jika disampaikan tanpa dasar yang jelas,” ujar Mardiono, Rabu (8/4/2026).

Mardiono menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subuanto saat ini tengah fokus menjalankan pemerintahan dan mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 33. “Tidak ada alasan untuk tidak mendukung Bapak Presiden Prabowo. Beliau memiliki cita-cita mulia untuk mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat demi kesejahteraan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Mardiono mengingatkan bahwa bangsa Indonesia masih berada dalam suasana Idulfitri, yang seharusnya dimaknai sebagai momentum memperkuat persatuan, mempererat silaturahmi, serta menghadirkan kesejukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Di bulan yang penuh berkah ini, sudah sepatutnya kita menghadirkan narasi yang menyejukkan, bukan justru memperkeruh suasana dengan pernyataan provokatif dan kontraproduktif,” ujarnya.

Mardiono menambahkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo tengah bekerja keras menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penguatan ekonomi nasional hingga dinamika global seperti krisis energi dan ketidakpastian geopolitik.

“Pemerintah berupaya maksimal memperkuat fondasi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta menjaga stabilitas nasional. Karena itu, seluruh elemen bangsa seharusnya memberikan dukungan, bukan justru menyebarkan spekulasi yang tidak berdasar,” tambahnya.

Terakhir, Mardiono mengajak seluruh tokoh masyarakat, akademisi, dan pengamat untuk lebih bijak dalam menyampaikan pandangan di ruang publik dengan mengedepankan etika, tanggung jawab, serta semangat persatuan.

“Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi, namun harus disampaikan secara konstruktif dan bertanggung jawab demi menjaga keutuhan bangsa,” pungkasnya.

JAKARTA - Perkumpulan Penyelenggara Riset Persepsi Publik Indonesia (Asosiasi Presisi) angkat bicara terkait pernyataan Saiful Mujani dari SMRC yang menimbulkan polemik. Sebab, Saiful Mujani merupakan bagian dari pengurus Asosiasi Persepi.

Ketua Umum Asosiasi Presisi Mohammad Anas RA mengatakan, sebagai organisasi yang menaungi lembaga riset persepsi publik di Indonesia, pihaknya memandang perlu untuk menyampaikan beberapa hal yakni, komitmen terhadap konstitusi dan demokrasi. Menurut Mohammad, Asosiasi Presisi menegaskan seluruh aktivitas riset dan ekspresi publik yang dilakukan oleh anggota maupun tokoh dalam ekosistem riset harus senantiasa berlandaskan pada prinsip konstitusional dan nilai demokrasi.

”Kami menolak secara tegas setiap bentuk pernyataan yang dapat dimaknai sebagai ajakan untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah Presiden Prabowo Subianto—di luar mekanisme konstitusional yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya, Selasa (7/4/2026).

Menurut dia, pimpinan lembaga riset politik memiliki posisi strategis sebagai pembentuk opini publik. Oleh karena itu, setiap pernyataan yang disampaikan harus mencerminkan kehati-hatian dalam berkomunikasi, kedewasaan dalam menyampaikan kritik, dan komitmen terhadap stabilitas sosial dan politik nasional. Karena narasi yang berpotensi multitafsir dan memicu kegaduhan publik merupakan bentuk kelalaian dalam menjaga tanggung jawab.

“Asosiasi Presisi mengingatkan kredibilitas lembaga survei dan riset sangat bergantung pada integritas, objektivitas, dan independensi. Segala bentuk pernyataan yang mengarah pada delegitimasi sistem demokrasi berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap industri riset secara keseluruhan,” katanya.

Lihat video: Mendikti Brian Ungkap Rencana Prabowo Tingkatkan Dana Riset: Naik hingga 1% dari PDB



Asosiasi Presisi, kata dia, mendukung sepenuhnya hak setiap warga negara, akademisi, maupun lembaga riset untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah sebagai bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat. Namun demikian, kritik tersebut harus disampaikan secara beradab, berbasis argumentasi, dan tidak mengandung unsur hasutan, terlebih jika disampaikan di ruang publik yang memiliki dampak luas terhadap stabilitas sosial dan kepercayaan publik.

“Kebebasan berekspresi tidak boleh disalahgunakan menjadi ruang untuk mendorong emosi publik ke arah yang berpotensi merusak tatanan demokrasi,” katanya.

Dia menegaskan, Asosiasi Presisi berkomitmen terus menjaga integritas demokrasi, etika profesi, dan kualitas diskursus publik di Indonesia.

“Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan konstitusi sebagai satu-satunya rujukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menempatkan tanggung jawab publik di atas kepentingan sesaat,” katanya.

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menanggapi pernyataan pengamat politik senior Saiful Mujani yang menyinggung upaya untuk menggulingkan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengaku belum melihat apa yang disampaikan oleh Saiful Mujani itu.

“Saya masih banyak sekali kerjaan. Saya belum lihat beliau bicara apa. Itu kira-kira,” kata Teddy kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Di sisi lain, ia menegaskan, Presiden Prabowo tengah fokus dengan hal-hal yang lebih strategis. “Apalagi Bapak Presiden, Bapak Presiden ngurusin hal besar, lagi fokus dengan hal-hal yang lebih strategis,” ujar dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah memberikan kritikan kepada pengamat politik senior Saiful Mujani yang menyinggung upaya untuk menggulingkan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ini meminta publik untuk tetap berpijak pada prinsip demokrasi konstitusional dan tidak memberi ruang bagi tindakan yang bertentangan dengan konstitusi.

“Jadi kita menyarankan agar kita bicara dalam konsep demokrasi konstitusional. Jangan kasih izin dan ruang kepada tindakan inkonstitusional. Sebab itu nanti berbahaya. Dan jenis dari tindakan inkonstitusional itu banyak,” kata Fahri usai rapat bersama Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Menurut Fahri, tindakan inkonstitusional yang dibiarkan dapat memicu kekacauan di tengah kondisi global yang tidak stabil. “Kalau semua orang boleh mengizinkan terjadinya tindakan inkonstitusional, ya negara kita lagi kayak begini, dunia lagi kacau, kita lagi memerlukan kesepahaman dan kesepakatan, harusnya kita bicara dalam wadah konstitusional,” katanya.