Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri (Ekuin) era Presiden RI ke-2 Soeharto Ginandjar Kartasasmita mengungkap 'jamu kuat' untuk mengembalikan kejayaan rupiah ketika krisis moneter pada 1998.

Strategi paling utama, menurut Ginandjar, adalah memulihkan kepercayaan pasar kepada perekonomian.

Pada bukunya yang bertajuk 'Pengabdian dari Masa ke Masa', Ginandjar menuliskan depresiasi rupiah paling dalam terjadi pada Juni 1998. Kala itu, Mata Uang Garuda terjun bebas hingga menyentuh Rp15 ribu per dolar AS dalam waktu singkat.

"Krisis kan sudah terjadi berkali-kali dan setiap krisis itu berbeda-berbeda penyebabnya, tapi paling utama adalah apapun krisisnya, jawaban yang paling utama adalah mengembalikan kepercayaan. Kepercayaan pasar, kepada ekonomi kita, kepercayaan masyarakat Indonesia," ujar Ginandjar dalam peluncuran bukunya di Menara Kompas, Kamis (9/4).

Secara rinci, dalam bukunya Ginandjar menyebutkan sebelum krisis moneter, nilai tukar rupiah stabil di sekitar Rp2.300-Rp2.400 per dolar AS. Namun, memasuki Januari 1998, rupiah melemah ke Rp5.00 per dolar AS dan semakin tertekan parah ke Rp7.000 hingga Rp8.500 per dolar AS pada Februari dan Maret.

Lalu, pada April 1998, rupiah sempat menguat dari Rp8.500 ke Rp8.000 per dolar AS. Hingga akhirnya pada Juni tahun itu, rupiah terjun bebas ke Rp15 ribu per dolar AS.

Ginandjar menyebutkan tim ekonomi di bawah kepemimpinannya berusaha memulihkan rupiah. Pasalnya, kondisi itu melumpuhkan perekonomian dalam negeri.

Langkah yang ditempuh mengembalikan kepercayaan pasar yang tak bisa dilakukan pemerintah sendiri. Sinergi dengan Bank Indonesia dinilai menjadi sangat penting.

"Pada waktu itu, alhamdulillah ya kerja sama di antara menteri-menteri ekonomi bisa kita jaga dengan baik. Yang utama kan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, itu dua yang paling utama. Jadi kepercayaan kepada rupiah harus kembali gitu," katanya.

Berkat koordinasi dan sinergi lintas sektor hingga lembaga global, ayah dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita ini berhasil memperkuat rupiah di bawah Rp10 ribu dolar per AS.

"Jadi rakyat tidak lagi membuang rupiah, membeli dolar tapi kembali dia membeli rupiah untuk investasi, untuk impor dan sebagainya. Kan kuncinya itu. Jadi BI tidak lagi mencetak rupiah," imbuhnya.

Tak hanya itu, penguatan rupiah kala itu bisa terjadi berkat dukungan lembaga internasional seperti International Monetary Fund (IMF), World Bank WB), dan Asian Development Bank (ADB).

Bantuan lembaga asing ini dinilai sangat perlu karena pemerintah kala itu sudah tidak memiliki anggaran alias batas defisit mencapai tingkat maksimal. Tentu saja, ia memastikan bantuan betul-betul digunakan untuk membalikkan keadaan dari krisis.

"Yang paling penting adalah memastikan bahwa bantuan itu digunakan dengan baik dan tidak dikorupsi. Kalau kepercayaan itu terjaga, mereka akan terus mendukung," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Mudik atau bepergian menggunakan aplikasi peta digital atau Google Maps kadang membuat pengendara tersesat karena GPS tidak membaca posisi dengan tepat.
Kondisi ini membuat perjalanan jadi lebih lama dan membingungkan, terutama saat melewati daerah yang jarang dilalui atau baru pertama kali dikunjungi.

Untuk memastikan perjalanan lebih aman dan tidak tersesat, Anda bisa mengikuti beberapa pengaturan penting di Google Maps.

Berikut pengaturan Google Maps agar pengendara tidak tersesat:
1. Mengaktifkan GPS Akurasi Tinggi
Berikut langkah awal yang bisa Anda lakukan untuk memastikan GPS ponsel bekerja dengan akurasi tinggi:
- Buka menu “Pengaturan” di ponsel
- Pilih menu “Lokasi”.
- Aktifkan layanan lokasi.
- Pilih mode “Akurasi Tinggi”
- Pastikan koneksi internet aktif
2. Kalibrasi Sensor Kompas
Untuk navigasi lebih presisi, berikut cara kalibrasi sensor kompas di Google Maps:
- Buka aplikasi Google Maps di ponsel
- Tekan ikon titik biru yang menunjukkan lokasi Anda
- Pilih opsi “Kalibrasi”
- Gerakkan ponsel membentuk angka delapan
- Tunggu hingga proses selesai
3. Menonaktifkan Lokasi Palsu
Berikut langkah penting agar Google Maps membaca lokasi Anda secara akurat tanpa gangguan fitur lokasi palsu:
- Buka menu “Pengaturan” di ponsel
- Pilih “Opsi Pengembang”
- Cari menu “Mock Location” atau lokasi palsu
- Nonaktifkan fitur tersebut
- Tutup pengaturan setelah selesai
4. Menyesuaikan Rute Sesuai Kendaraan
Untuk memastikan rute sesuai kendaraan, berikut pengaturan rute yang bisa diterapkan di Google Maps:
- Buka Google Maps dan masukkan tujuan.
- Tekan “Rute” tanpa langsung menekan “Mulai”.
- Perhatikan ikon kendaraan di bawah kolom tujuan.
- Pilih jenis kendaraan yang digunakan.
- Pastikan estimasi waktu dan rute sudah sesuai.
- Tekan “Mulai” untuk memulai perjalanan.

Selain itu, saat arus mudik, jalan utama biasanya padat dan macet. Banyak pengendara pun memilih jalan alternatif atau jalan sempit untuk menghindari kemacetan, namun hal ini bisa membuat tersesat jika navigasi tidak diatur dengan baik.

Berikut langkah ini penting sebelum mengatur jalan sempit agar perjalanan tetap nyaman dan tidak tersesat:
1. Gunakan Fitur Preferensi Rute
Untuk menghindari jalan kecil atau perumahan sempit, berikut cara mengatur preferensi rute di Google Maps:
- Buka Google Maps dan masukkan tujuan
- Tekan “Rute” atau “Directions”
- Pilih “Options” atau “Route Options”
- Aktifkan fitur “Hindari jalan kecil” atau “Avoid smaller roads”
- Tekan “Mulai” untuk memulai perjalanan
2. Pilih Mode Kendaraan Sesuai
Berikut langkah untuk memastikan rute yang ditampilkan sesuai dengan jenis kendaraan Anda:
- Buka Google Maps dan masukkan tujuan
- Tekan “Rute” untuk melihat pilihan jalur
- Pilih ikon kendaraan sesuai jenis transportasi yang digunakan
- Tekan “Mulai” untuk memulai navigasi
3. Sesuaikan Rute Dengan Kendaraan
Agar tidak tersesat di jalan sempit, berikut cara memastikan rute sudah sesuai kendaraan:
- Setelah menekan “Rute”, periksa ikon kendaraan di bawah kolom tujuan
- Pilih jenis kendaraan yang digunakan
- Pastikan estimasi waktu dan rute sudah sesuai
- Tekan “Mulai” untuk memulai perjalanan

Source:
https://wuling.id/en/blog/lifestyle/how-to-avoid-small-roads-on-google-maps-no-more-getting-lost

Philip Morris International (PMI) menegaskan komitmen jangka panjangnya untuk terus memperkuat posisi PT HM Sampoerna Tbk. (Sampoerna). Perusahaan melihat perseroan sebagai pilar penting dalam strategi global untuk mendorong inovasi, pengembangan SDM serta kinerja bisnis PMI.

President East, South East Asia, Pacific, and Global Travel Retail PMI, Vassilis Gkatzelis, menyebut Sampoerna memperkuat rantai pasok regional. Investasi berkelanjutan perseroan dinilai secara konsisten menciptakan lapangan kerja serta mendukung hilirisasi produk tembakau.

Saat ini, Sampoerna berfungsi sebagai pusat ekspor PMI untuk lebih dari 30 negara di kawasan Asia Pasifik. Hal ini mencakup ekspor produk rokok konvensional maupun produk tembakau bebas asap.

"PMI memandang Sampoerna sebagai pilar penting dalam transformasi perusahaan dan bagian dari komitmen jangka panjang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Upaya ini memadukan skala bisnis, inovasi, dan kontribusi sosial untuk mewujudkan kemajuan usaha yang berkelanjutan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (25/2).

Sejak 2008, PMI telah mengucurkan investasi sebesar US$6,4 miliar di Indonesia. Nilai tersebut mencakup pembangunan fasilitas produksi produk tembakau bebas asap di Karawang senilai Rp5,3 triliun.

Pabrik di Karawang merupakan fasilitas ketujuh di dunia dan yang pertama dibangun di wilayah Asia Tenggara. Lokasi ini juga dilengkapi dengan laboratorium pengujian dan analisis berstandar global yang canggih.

"Fasilitas ini merupakan satu-satunya laboratorium canggih PMI di seluruh Asia dan didukung oleh sekitar 200 tenaga ahli Indonesia yang berkualifikasi tinggi," kata pria yang sempat menjabat sebagai Presiden Direktur Sampoerna pada 2022-2024.

Vassilis menambahkan, Sampoerna yang kini berusia 113 tahun mengelola sembilan fasilitas produksi langsung dan 43 Mitra Produksi Sigaret. Perusahaan menyerap lebih dari 90.000 tenaga kerja serta bermitra dengan belasan ribu petani tembakau dan cengkih.

Untuk produk bebas asap, Sampoerna telah menjalin kemitraan dengan lebih dari 600 UMKM di 20 kota dengan dukungan jaringan SRC. Langkah ini berhasil menciptakan lebih dari 1.300 lapangan kerja baru di sektor tersebut.

Riset Litbang Kompas tahun 2025 menunjukkan dampak ekonomi tahunan Sampoerna mencapai Rp204,1 triliun. Angka ini setara dengan sekitar 1% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Setiap Rp1.000 yang dihasilkan dari aktivitas bisnis perusahaan mampu menggerakkan nilai ekonomi hingga Rp1.700. Hal ini mencerminkan rasio multiplier yang kuat dalam ekosistem bisnis mereka.

Sampoerna juga fokus mendukung kemandirian ekonomi rakyat melalui pengembangan sektor UMKM. Inisiatif ini dijalankan lewat Sampoerna Retail Community (SRC) dan Sampoerna Entrepreneurship Training Center (SETC) di bawah payung Program Keberlanjutan Sampoerna untuk Indonesia.

Jaringan SRC saat ini telah menaungi lebih dari 250.000 toko kelontong di seluruh penjuru Indonesia. Sementara itu, SETC telah memberikan pelatihan kepada lebih dari 97.000 peserta sejak awal berdiri.

Dalam pengembangan talenta, Vassilis menilai Sampoerna berhasil mencetak tenaga profesional yang kini mendukung operasional PMI di 39 negara. Mereka tersebar di berbagai bidang seperti teknologi informasi, keuangan, dan rantai pasokan.

"Sampoerna menyediakan tenaga profesional berkualitas di bidang teknologi informasi, keuangan, sumber daya manusia, dan rantai pasokan. Hal ini memposisikan Indonesia sebagai pusat kapabilitas regional sekaligus mengangkat talenta lokal di panggung global," tuturnya.

Sekitar 70 karyawan Sampoerna saat ini bertugas di luar negeri dalam berbagai posisi kepemimpinan strategis. Perkembangan ini membuktikan komitmen perusahaan dalam menyiapkan pemimpin masa depan yang kompetitif.

Vassilis mengapresiasi dukungan Pemerintah Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keberlanjutan industri. Penindakan tegas terhadap rokok ilegal dinilai sangat penting untuk menjamin persaingan usaha yang adil.

"Semua inisiatif Sampoerna berlandaskan pada Filosofi Tiga Tangan yang memastikan manfaat bagi konsumen dewasa; karyawan, mitra usaha, dan pemegang saham; serta masyarakat luas demi menciptakan kemajuan yang inklusif dan berkelanjutan," pungkas dia.

Jakarta (ANTARA) - Marketplace investasi Cermati Invest (PT Artha Investa Teknologi), bagian dari Cermati Fintech Group (PT Dwi Cermat Indonesia), berkolaborasi dengan Corporate IT & IS Kompas Gramedia menyelenggarakan edukasi keuangan untuk mendukung kemandirian finansial masyarakat.

Direktur Cermati Invest Darwin Soesanto menekankan bahwa edukasi keuangan adalah langkah awal yang sangat penting untuk membantu masyarakat mencapai kemandirian finansial.

“Kami ingin mendorong masyarakat untuk beralih dari sekadar menyimpan uang menjadi pengelola aset yang cerdas,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.

Ia menuturkan, edukasi keuangan tersebut menyoroti strategi piramida perencanaan keuangan, mulai dari fondasi arus kas (cash flow) hingga distribusi kekayaan.

Para peserta diberikan pemahaman bahwa investasi bukan sekadar mengejar keuntungan, melainkan tentang menyusun lapisan keamanan yang dimulai dari dana darurat serta pengelolaan utang yang sehat.

Peserta juga didorong untuk melakukan diversifikasi untuk menjaga nilai aset tetap produktif dan menerapkan manajemen risiko melalui berbagai produk keuangan, mulai dari tabungan, deposito, surat berharga, saham, reksa dana, serta emas digital.

Edukasi tersebut diharapkan dapat menjadi bekal bagi masyarakat agar mampu memiliki kendali penuh atas keuangan pribadi mereka di masa mendatang.

Cermati Fintech Group pun berkomitmen untuk terus menghadirkan inisiatif serupa di masa mendatang sebagai bagian dari upaya perseroan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia.

“Kami berharap sesi diskusi interaktif ini dapat membantu para peserta menjadi lebih percaya diri dalam memilih produk keuangan yang sesuai dengan profil risiko dan target kebutuhan mereka,” kata Darwin Soesanto.

GM Customer Facing Platform Corporate IT & IS Kompas Gramedia Vebri Anggara menyatakan, kolaborasi dengan Cermati Invest sejalan dengan visi perusahaan, yakni “Enlightening People” (memberikan pemahaman kepada masyarakat).

“Pemahaman mengenai perencanaan keuangan yang sehat sangat penting saat ini, dan kami senang dapat berkesempatan memfasilitasi diskusi yang mendalam bagi para rekan-rekan di kantor kami,” ucap Vebri Anggara.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Industri hasil tembakau dinilai melibatkan ribuan pelaku dari hulu hingga hilir, menciptakan ekosistem ekonomi yang luas dan saling terhubung.

PT HM Sampoerna Tbk menyatakan salah satu peran perseroan adalah menghubungkan ribuan mitra dalam rantai pasok, termasuk petani tembakau dan cengkeh, tenaga kerja manufaktur, mitra distribusi, serta jaringan ritel tradisional.

"Saat ini, kegiatan operasional Sampoerna menyerap lebih dari 90.000 tenaga kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui jaringan sembilan fasilitas produksi di Pulau Jawa dan 43 Mitra Produksi Sigaret (MPS) yang dimiliki dan dioperasikan oleh koperasi dan pengusaha daerah," demikian Sampoerna dalam keterangannya.

Berdasarkan studi Litbang Kompas pada 2025, aktivitas ekonomi Sampoerna tidak saja memberikan dampak langsung bagi karyawan, petani, dan mitra usahanya, melainkan juga menghasilkan dampak berganda senilai Rp204,1 triliun per tahun, setara dengan sekitar 1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Sampoerna menyatakan, mengutip studi tersebut, efek itu tecermin dalam rasio multiplier sebesar 1,7 kali lipat, di mana setiap Rp1.000 yang dihasilkan dari aktivitas bisnis Sampoerna mampu menggerakan nilai ekonomi hingga Rp1.700.

Di sektor hulu, Sampoerna menuturkan pihaknya bersama mitra pemasok melakukan program kemitraan dengan lebih dari 19.500 petani tembakau dan cengkih melalui pendampingan teknis.

"Bahkan, sebagian besar petani mitra tersebut juga menanam komoditas pangan dan turut mendukung swasembada pangan," demikian perusahaan.

Di sektor produksi, Sampoerna mengoperasikan sembilan fasilitas produksi dan bermitra dengan 43 Mitra Produksi Sigaret (MPS) yang dimiliki oleh koperasi dan pengusaha daerah yang tersebar di 31 kota/kabupaten di Pulau Jawa.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan iuran keanggotaan Indonesia sebagai anggota Dewan Perdamaian (Board of Peace) akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Purbaya menyebut nilai iuran sekitar Rp16 triliun masih berada dalam ruang fiskal yang dapat dikelola pemerintah.

"Masih ada space yang bisa dipakai ke depannya. Kalau cuma Rp16 triliun aja enggak terlalu masalah. Sebagian yang ada anggaran cadangan untuk kegiatan tertentu bisa dimasukin ke sana," ujar Purbaya di Shangri-La Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (3/2).

Purbaya menjelaskan pendanaan iuran tersebut bersumber dari anggaran negara dan mekanismenya akan disalurkan melalui Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Ia menegaskan penggunaan anggaran tetap akan dijalankan dengan prinsip kehati-hatian agar tidak mengganggu stabilitas fiskal.

"Ya dari anggaran lah. Nanti insyaallah (ambil anggaran) dari Kemenhan, pasti selalu lewat Kemenhan," katanya.

Terkait potensi penyesuaian anggaran, Sang Bendahara Negara menyebut pemerintah akan melakukan evaluasi apabila alokasi yang tersedia belum mencukupi. Namun, ia menegaskan pemerintah tetap menjaga pengelolaan APBN secara prudent.

"Nanti kita lihat. Kalau enggak cukup ya kita reorientasi. Yang penting adalah kita akan menjaga anggarannya tetap prudent," ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menghadiri pengumuman pembentukan Board of Peace yang digagas Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam pertemuan di Davos, Swiss, Kamis (22/1) waktu setempat.

Kehadiran Prabowo sekaligus menegaskan Indonesia resmi bergabung dalam Dewan Perdamaian tersebut.

Menteri Luar Negeri Sugiono sebelumnya menjelaskan pembayaran iuran senilai US$1 miliar atau sekitar Rp16,7 triliun bukan kewajiban bagi seluruh anggota.

Negara yang tidak membayar tetap dapat menjadi anggota dengan masa keanggotaan tiga tahun, sementara pembayaran iuran menjadikan negara bersangkutan sebagai anggota permanen.

Sugiono juga menegaskan posisi Indonesia tetap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara.

"Arah kompas Indonesia tetap two-state solution," ujarnya.

Board of Peace memiliki keanggotaan terbatas dengan masa jabatan tiga tahun. Dana iuran yang dibayarkan anggota permanen disebut akan digunakan untuk pembiayaan rekonstruksi Gaza.

Namun, inisiatif tersebut menuai kritik karena dinilai berpotensi membuka ruang politisasi serta kekhawatiran akan melemahkan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menjaga perdamaian global.

Interflour Indonesia melalui produknya Terigu Kompas meraih penghargaan Top Halal Award 2025 di kategori ‘Wheat Flour atau Tepung Terigu’. Top Halal Award merupakan bentuk penghargaan kepada perusahaan dengan citra halal terbaik, yang dinilai berdasarkan hasil survei Top Halal Index oleh IHATEC Marketing Research.

Terigu Kompas merupakan tepung terigu serbaguna premium, dengan kadar protein sedang yang cocok untuk membuat aneka makanan. Mulai dari aneka roti manis, aneka jajanan pasar, donat, brownies, bolu, martabak manis, dan lainnya.

Marketing Manager Interflour Indonesia, Dewi Ayu Putri, menyatakan bahwa penghargaan ini menjadi bukti konsistensi perusahaan dalam menjaga kehalalan produk dan kepuasan konsumen sehingga mendapat apresiasi dari masyarakat.

“Terigu Kompas terpilih karena menjadi ’Top of Mind’ yang terpilih dalam kategori ’Tepung Terigu’ dari para responden. Kami akan terus menghadirkan yang terbaik bagi seluruh konsumen di Indonesia,” ujar dia.

Ia menambahkan bahwa pencapaian ini mempertegas komitmen terhadap kehalalan produk bukan hanya menjadi kewajiban, tetapi juga nilai keunggulan kompetitif, yang membangun kepercayaan jangka panjang dengan konsumen.

“Dengan terpilihnya terigu Kompas di Top Halal Award semakin memperkuat komitmen Interflour dalam menghadirkan produk berkualitas, yang tidak hanya memenuhi standard keamanan dan mutu, tetapi juga menjunjung prinsip kehalalan produk mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga produk jadi,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur IHATEC Marketing Research, Evrin Lutfika, mengatakan bahwa Top Halal Index tidak menilai brand yang terpilih, melainkan murni dari hasil survey yang telah dilakukan.

“Banyaknya responden yang menyebutkan terigu Kompas saat dilakukan sesi wawancara, membuat terigu Kompas memiliki indeks yang tinggi, sehingga masuk ke dalam kategori pemenang Top Halal Award 2025,” ucap dia.

Di tengah dinamika industri hasil tembakau yang penuh tantangan, PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) terus membuktikan ketangguhannya melalui strategi portofolio multi-kategori yang komprehensif. Perusahaan afiliasi Philip Morris International ini menunjukkan bagaimana inovasi dan keberagaman produk menjadi kunci mempertahankan kepemimpinan pasar.

Hingga kuartal III 2025, Sampoerna mencatatkan pangsa pasar sebesar 30,9% dengan volume penjualan mencapai 59,4 miliar batang. Presiden Direktur HM Sampoerna, Ivan Cahyadi, menilai capaian ini menjadi bukti nyata bahwa strategi lintas segmen yang dijalankan perusahaan mampu menjawab kebutuhan preferensi konsumen dewasa yang terus berkembang.

"Transformasi yang kami jalankan berfokus pada penerapan strategi portofolio lintas segmen yang mengedepankan inovasi untuk menjawab preferensi konsumen dewasa," ujarnya dalam Paparan Publik HMSP yang digelar di Jakarta, Rabu (3/12).

Ia menegaskan bahwa dalam setiap langkah yang diambil, Sampoerna tetap menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah membentuk perjalanan perusahaan selama 112 tahun.

Kekuatan portofolio Sampoerna terlihat jelas dari dominasinya di berbagai segmen. Brand-brand unggulan seperti A Mild, Magnum, dan Marlboro mengukuhkan posisi perusahaan sebagai pemimpin di segmen Sigaret Kretek Mesin (SKM).

Sementara itu, Dji Sam Soe dan Sampoerna Kretek menempatkan perusahaan pada posisi terdepan di segmen Sigaret Kretek Tangan (SKT).

Direktur HM Sampoerna, Sharmen Karthigasu, menambahkan di tengah tekanan industri pangsa pasar Sampoerna di segmen SKT justru mengalami peningkatan.

Ia menyebutkan, volume SKT mereka tumbuh 4% dengan pangsa pasar naik 1 poin persentase menjadi 14%. Lebih dari itu, pangsa pasar mereka dalam segmen SKT itu sendiri juga meningkat 1,1 poin persentase menjadi 41%.

"SKT adalah segmen di mana volume dan market share kami masih tumbuh. Secara historis, paruh kedua tahun memang menunjukkan hasil yang lebih baik, dan tren ini kembali terlihat tahun ini," papar dia.

Inovasi tidak berhenti pada produk konvensional. Sebagai bagian dari transformasi industri, Sampoerna juga agresif mengembangkan kategori produk bebas asap.

Portofolio produk inovatif seperti IQOS, VEEV, ZYN, dan BONDS by IQOS terus diperluas jangkauannya. Peluncuran produk tembakau yang dipanaskan dengan batang tembakau BLENDS dan varian baru TEREA Riviera Pearl menjadi bukti komitmen perusahaan terhadap inovasi berkelanjutan.

BONDS, brand yang diluncurkan sekitar April 2025, kini telah menjadi nomor satu di kategori modern break di dunia digital modern. Ekspansi distribusi BONDS ke berbagai kota besar di Indonesia menandai keseriusan Sampoerna dalam menghadirkan pilihan yang lebih baik bagi konsumen dewasa.

Dari sisi kinerja keuangan, Sampoerna membukukan penjualan bersih sebesar Rp83,7 triliun untuk periode sembilan bulan yang berakhir September 2025, turun 5,3% dari Rp88,5 triliun pada periode sama tahun sebelumnya.

Laba bersih tercatat Rp4,5 triliun, menurun 13,7% dibandingkan 2024. Namun, penurunan laba bersih di kuartal III melambat menjadi 14% dari sebelumnya 22% di kuartal II, menunjukkan tren perbaikan yang konsisten.

Perbaikan kinerja ini tak lepas dari strategi harga yang terukur. Perusahaan mengambil langkah strategis dalam penetapan harga sambil menjaga volume bisnis, guna memaksimalkan kombinasi volume dan harga serta meningkatkan profitabilitas.

Pendekatan ini, dikombinasikan dengan peningkatan produktivitas, terbukti efektif dalam menghadapi kondisi pasar yang menantang.

Kebijakan pemerintah turut memberi ruang bagi perusahaan untuk menjaga stabilitas pertumbuhan. Ivan menyampaikan apresiasinya terhadap kebijakan tidak menaikkan tarif cukai pada 2025.

"Dukungan pemerintah merupakan kunci menjaga keberlangsungan industri legal. Penegakan hukum terhadap rokok ilegal juga sangat membantu industri untuk tetap bertahan, menjaga penerimaan negara, dan mendukung perekonomian nasional," katanya.

Di sisi lain, kontribusi Sampoerna ke perekonomian nasional tetap signifikan. Perusahaan menyerap lebih dari 90.000 tenaga kerja, bermitra dengan 19.500 petani tembakau dan cengkih, serta bekerja sama dengan 43 Mitra Produksi Sigaret di berbagai daerah.

Studi Litbang Kompas 2025 menunjukkan aktivitas ekonomi Sampoerna menciptakan dampak berganda sebesar Rp204,1 triliun per tahun, setara 1% dari PDB nasional, dengan multiplier effect 1,7 kali.

Program pemberdayaan UMKM juga menjadi bagian dari strategi pertumbuhan jangka panjang. Sampoerna Retail Community (SRC) kini membina lebih dari 250.000 toko kelontong, dengan tingkat digitalisasi mencapai 90% melalui ekosistem AYO by SRC.

Riset KG Media mencatat total omzet SRC mencapai Rp263 triliun, setara 11,36% dari PDB retail nasional. Sementara itu, Sampoerna Entrepreneurship Training Center (SETC) telah melatih lebih dari 97.000 peserta, dengan 1.600 UMKM memperoleh pendampingan lanjutan dan 200 di antaranya berhasil menembus pasar ekspor.

Ivan menegaskan bahwa strategi pertumbuhan perusahaan bukan hanya tentang ekspansi bisnis, tetapi juga tentang nilai jangka panjang bagi bangsa.

"Transformasi yang kami jalankan berfokus pada inovasi dan portofolio lintas segmen. Pertumbuhan bisnis harus berjalan seiring dengan kontribusi nyata untuk masyarakat dan kemandirian ekonomi rakyat," pungkas dia.

Dengan fondasi kuat, portofolio multi-kategori inovatif, serta komitmen terhadap keberlanjutan, Sampoerna optimistis strategi komprehensif yang dijalankan akan terus mendorong pertumbuhan seiring dengan perbaikan kondisi ekonomi nasional.

Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang akan diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada periode Mei hingga Juli 2026 memiliki makna strategis yang mendalam.

Kegiatan ini bukan sekadar agenda pendataan rutin, melainkan sebuah upaya nasional untuk memperbarui potret menyeluruh perekonomian Indonesia.

Sebagai kegiatan yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun, SE2026 menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi yang berbasis data akurat dan komprehensif.

Hasilnya akan menjadi pijakan utama dalam mendukung perumusan arah pembangunan menuju tercapaianya Visi Indonesia Emas 2045, yakni Indonesia yang maju, berdaya saing, dan berkeadilan.

SE2026 merupakan sumber data yang komprehensif dalam menggambarkan seluruh aktivitas ekonomi selain pertanian, instansi pemerintah, dan aktivitas yang dilakukan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, mencakup berbagai skala usaha mulai dari usaha mikro dan kecil hingga usaha menengah dan besar (korporasi).

Melalui kegiatan ini, akan diperoleh informasi yang mendalam mengenai struktur ekonomi, karakteristik usaha, serta perkembangan ekonomi digital, ekonomi kreatif, dan ekonomi lingkungan.

Hasil SE2026 akan menyajikan gambaran aktual mengenai kondisi perekonomian nasional secara menyeluruh hingga tingkat wilayah administrasi terkecil. Informasi tersebut memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi unggulan yang berpotensi menjadi penggerak utama pertumbuhan, serta memetakan potensi ekonomi daerah secara lengkap dan terperinci.

Dengan demikian, SE2026 menjadi instrumen penting dalam mendukung perencanaan pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis data akurat.

Visi Indonesia Emas 2045 memiliki empat pilar utama, di antaranya adalah Pembangunan Manusia dan Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, Pemerataan Pembangunan, serta Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan. Data SE2026 secara langsung akan mendukung perumusan kebijakan pada pilar-pilar tersebut, terutama di tiga pilar awal.

Data rinci mengenai struktur ketenagakerjaan di berbagai sektor ekonomi akan menjadi dasar untuk program peningkatan kualitas SDM dan penyelarasan kurikulum pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan industri. Misalnya, identifikasi terhadap minimnya tenaga kerja terampil di sektor manufaktur berteknologi tinggi menjadi dasar dalam kebijakan anggaran untuk pelatihan yang spesifik.

Lalu, melalui pemetaan tren digitalisasi dan adopsi teknologi di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang merupakan tulang punggung ekonomi nasional, pemerintah dapat merancang program yang tepat sasaran untuk mendorong UMKM naik kelas dan terintegrasi dalam rantai pasok global. Data ini penting agar kebijakan stimulus fiskal dan insentif investasi benar-benar mendorong ekonomi hijau dan ekonomi digital yang berkelanjutan.

Salah satu agenda kunci menuju Indonesia Emas 2045 adalah hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri. Data SE2026 menyediakan basis informasi yang kuat untuk investasi sebagai dasar penyusunan kebijakan investasi yang lebih spesifik untuk mengisi celah yang selama ini belum tersentuh, sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi terhadap guncangan eksternal.

Selain itu, pemerataan pembangunan menjadi prasyarat mutlak tercapainya Indonesia Emas 2045. SE2026 akan menyoroti potensi ekonomi daerah yang belum tergarap optimal.

Data yang akurat ini memungkinkan pemerintah pusat dan daerah merumuskan kebijakan pengembangan wilayah berbasis potensi lokal, misalnya pariwisata, agrobisnis, atau industri kreatif, sehingga mengurangi konsentrasi ekonomi hanya di Pulau Jawa dan menciptakan pusat pertumbuhan baru di luar Jawa.

Mengingat pentingnya peranan data SE2026 bagi perekonomian bangsa, Kepala BPS RI, dalam berbagai kesempatan, selalu menekankan pentingnya partisipasi aktif dari seluruh pelaku usaha.

Data yang lengkap dan akurat dari SE2026 bukan hanya sekadar angka statistik, melainkan kompas yang akan memandu Indonesia melewati tantangan demografi dan ekonomi global untuk mencapai puncak kejayaan pada tahun 2045.

Oleh karena itu, kesuksesan sensus ini adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya BPS sebagai penyelenggara statistik, demi masa depan ekonomi bangsa.

Dalam SE2026, seluruh pelaku usaha di Indonesia akan dicatat tanpa terkecuali. Oleh karena itu, mari bersama mencatat ekonomi Indonesia dengan menjawab kuesioner SE2026 dengan benar dan jujur demi menghasilkan data SE2026 yang berkualitas.

KOMPAS.com - Litbang Kompas melakukan studi mendalam mengenai kontribusi Industri Hasil Tembakau (IHT) dari hulu ke hilir terhadap perekonomian nasional, termasuk peran penting yang dijalankan oleh salah satu pelaku utama di sektor ini, yaitu PT HM Sampoerna Tbk (HMSP).

Studi tersebut mengungkapkan bahwa IHT memiliki posisi strategis dalam lanskap ekonomi Indonesia. Tidak hanya sebagai bagian dari sektor industri pengolahan, tetapi juga sebagai penggerak aktivitas ekonomi lintas sektor.

Temuan ini memperkuat pemahaman bahwa IHT merupakan salah satu sektor yang secara konsisten memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan riset Litbang Kompas, IHT menyumbang sekitar 4,2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pengolahan. Angka ini menempatkan IHT di jajaran 10 sektor utama yang menjadi tulang punggung industri pengolahan di Indonesia.

Selain kontribusi terhadap PDB, IHT juga menunjukkan daya ungkit tinggi terhadap ketenagakerjaan.

Dalam klasifikasi sektor padat karya, IHT termasuk dalam tiga sektor penyumbang PDB industri pengolahan terbesar, dengan kapasitas menyerap jutaan pekerja.

Berdasarkan catatan Litbang Kompas, industri tersebut menciptakan sekitar 2,6 juta lapangan kerja. Jika memperhitungkan rantai nilai dan sektor terkait, jumlah tenaga kerja yang terlibat mencapai sekitar 6 juta orang, baik formal maupun informal.

Angka tersebut tidak hanya menunjukkan kapasitas daya serap tenaga kerja, tetapi juga memperkuat posisi IHT sebagai sistem ekonomi yang inklusif dan terintegrasi.

Peran korporasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional

Salah satu aktor utama dalam ekosistem IHT adalah HMSP, yang memainkan peran sentral dalam rantai pasok industri, mulai dari pembelian bahan baku di sektor pertanian hingga distribusi produk ke sektor retail dan logistik.

Dengan skala operasi yang besar dan pangsa pasar mencapai 27,4 persen, HMSP berperan sebagai penghubung utama yang memastikan proses hilirisasi berjalan efisien dan berkelanjutan.

Riset Litbang Kompas mencatat bahwa aktivitas ekonomi HMSP menghasilkan dampak berganda senilai Rp 204,1 triliun per tahun, setara dengan sekitar 1 persen dari PDB nasional. Efek ini tecermin dalam rasio multiplier sebesar 1,7 kali lipat, di mana setiap Rp 1.000 yang dihasilkan dari aktivitas bisnis HMSP mampu menggerakkan nilai ekonomi hingga Rp 1.700.

Adapun nilai tambah yang dihasilkan HMSP bahkan setara dengan sekitar 50 persen dari total PDB sektor IHT, menjadikannya sebagai kontributor tunggal terbesar dalam industri ini.

Diolah Litbang Kompas/KRNHM Sampoerna

Dampak berganda: dari hulu ke hilir

Kontribusi HMSP tidak berhenti di sektor inti IHT, melainkan menjalar ke berbagai sektor lain dalam rantai pasok ekonomi nasional, di antaranya sebagai berikut.

Sektor pertanian, misalnya, nilai tambah yang dihasilkan mencapai Rp 27,8 triliun melalui pembelian bahan baku utama, seperti tembakau dan cengkih.

Sementara, sektor ritel modern turut berkontribusi sekitar Rp 6,9 triliun melalui distribusi produk di berbagai jaringan ritel nasional.

Adapun sektor logistik, aktivitas produk HMSP menghasilkan nilai ekonomi sekitar Rp 2,4 triliun.

Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa HMSP tidak hanya berperan sebagai pelaku industri, tetapi juga penggerak ekonomi lintas sektor yang memperkuat perputaran ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Dampak ekonomi yang dihasilkan HMSP menjangkau jutaan individu yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam ekosistem IHT.

Kontribusinya mencerminkan komitmen perusahaan terhadap penciptaan nilai ekonomi yang signifikan, setara dengan kontribusi satu provinsi terhadap PDB nasional, dan menegaskan posisi HMSP sebagai salah satu penggerak utama dalam perekonomian Indonesia.

Pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan

Dampak ekonomi yang luas dari HMSP tidak hanya tecermin dalam angka, tetapi juga dalam komitmen nyata perusahaan terhadap pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui Payung Program Keberlanjutan “Sampoerna untuk Indonesia”, HMSP menjalankan berbagai inisiatif yang menyentuh kehidupan masyarakat di berbagai sektor.

Salah satu bentuk kontribusi tersebut Program Kemitraan Pertanian, yang mendukung petani tembakau dan cengkih melalui penyediaan prasarana produksi, pendampingan teknis, serta jaminan penyerapan hasil panen.

Pada 2024, melalui mitra pemasok, HMSP telah bermitra dengan lebih dari 19.500 petani tembakau dan cengkih di berbagai wilayah Indonesia.

Di sektor pemberdayaan ekonomi lokal, HMSP mengem­bangkan Sampoerna Retail Community (SRC), jaringan toko kelontong binaan yang kini mencakup lebih dari 250.000 toko di seluruh Indonesia.

Program tersebut memperkuat daya saing toko retail tradisional melalui digitalisasi dan peningkatan kapasitas usaha.

Berdasarkan Riset Kompas Gramedia (KG) Media, setelah bergabung dengan program SRC, toko-toko kelontong mengalami kenaikan omzet rata-rata hingga 42 persen.

Secara keseluruhan, kontribusi ekonomi dari toko SRC mencapai Rp 236 triliun per tahun, setara dengan 11,36 persen dari PDB sektor retail nasional tahun 2022.

Sejak 2007, HMSP juga menghadirkan Sampoerna Entrepreneurship Training Center (SETC), pusat pelatihan kewirausahaan yang telah melatih lebih dari 97 ribu peserta.

Melalui SETC, lebih dari 200 UMKM binaan telah berhasil menembus pasar ekspor, dan lebih dari 80 persen telah terdigitalisasi.

Inisiatif-inisiatif tersebut menunjuk­kan bahwa strategi bisnis HMSP tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan internal, tetapi juga pada penciptaan nilai ekonomi yang berkelanjutan dan tersebar luas.

Dengan pendekatan yang menyeluruh, HMSP berperan aktif dalam mendukung ekonomi kerakyatan dan memperkuat ketahan­an ekonomi nasional melalui pengem­bangan ekosistem usaha yang inklusif.

Kajian berbasis data, menangkap dampak nyata

Untuk memberikan gam­baran menyeluruh mengenai kontribusi IHT dan HMSP terhadap perekonomian nasional, Litbang Kompas menggunakan pendekatan mixed methods yang menggabungkan analisis kuantitatif dan kualitatif.

Kajian tersebut mengolah data sekunder dari HMSP, BPS, dan kementerian terkait menggunakan statistik deskriptif dan model input-output untuk mengukur efek berganda ekonomi.

Di sisi lain, analisis kualitatif dilakukan melalui content analysis terhadap dokumen strategis dan publikasi media untuk mengidentifikasi tema utama dan makna substantif.

Rentang waktu kajian mencakup 2015–2024, menangkap dinamika regulasi dan transformasi industri hasil tembakau selama satu dekade terakhir.

Pendekatan tersebut memperkuat pemahaman tentang peran HMSP dalam ekosistem IHT dan kontri­businya terhadap pembangunan eko­nomi nasional secara berkelanjutan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sentimen warganet terhadap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengalami perubahan drastis selama sebulan pertama masa jabatannya.

Data hasil riset Litbang Kompas melalui Kompas Monitoring yang mengamati aktivitas warganet di lima platform media sosial utama, yakni TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, dan X, mencatat dinamika sentimen yang menarik untuk dicermati.

Pada hari-hari awal pelantikan, 8 hingga 10 September 2025, sentimen negatif mendominasi dengan porsi mencapai 55 persen, bahkan memuncak hingga 74 persen pada 10 September 2025. Sentimen positif pada periode ini hanya sebesar 8 persen.

KOMPAS.com/ISNA RIFKA SRI RAHAYU Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal pengawasan OJK terhadap saham gorengan.

Sentimen negatif yang tinggi ini terkait dengan kontroversi penggunaan frasa “rakyat kecil” saat jumpa pers pelantikan dan unggahan di media sosial oleh anak Menkeu Purbaya.

Ini memicu reaksi keras dari warganet dan sorotan dari Komisi XI DPR.

Namun, perubahan tren mulai terlihat setelah 11 September 2025. Purbaya yang sebelumnya mendapat sorotan tajam karena gaya komunikasi pribadinya, mulai mengalihkan fokus warganet ke kebijakan fiskal yang lebih esensial.

Rapat dengan Komisi XI DPR dan pernyataan tentang demo besar pada Agustus 2025 sebagai akibat dari kebijakan fiskal dan moneter yang kurang tepat mendapat perhatian.

Sentimen negatif menurun drastis ke angka 32 persen.

Momentum positif terus berlanjut saat pemerintah memperluas pembebasan PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pekerja bergaji bruto di bawah Rp 10 juta, khususnya sektor industri tekstil, kulit, alas kaki, hotel, restoran, dan kafe.

KOMPAS.com/ISNA RIFKA SRI RAHAYU Dalam dua hari, layanan ?Lapor Pak Purbaya? menerima lebih dari 15 ribu pesan. Sebagian besar aduan menyoroti perilaku pegawai Bea Cukai di lapangan.

Kebijakan ini secara langsung berdampak pada kesejahteraan pekerja bergaji rendah hingga menengah dan mendorong kenaikan sentimen positif di kisaran 47 sampai 58 persen pada pertengahan September persen.

Gaya kerja Purbaya yang awalnya dianggap “koboi” dan spontan ternyata berisi tindakan nyata yang diapresiasi publik.

Contohnya, pada 19 September 2025, Purbaya melakukan uji layanan dengan menelepon Kring Pajak, untuk menguji kualitas pelayanan dan kesiapan petugas.

Langkah ini mendapat perhatian positif, dengan puncak sentimen positif mencapai 76 persen sehari setelahnya.

Langkah tegas lainnya termasuk pengumuman akan mengejar sekitar 200 penunggak pajak dengan potensi penerimaan negara Rp 50 triliun hingga Rp 60 triliun dan pengungkapan dana pemerintah daerah yang mengendap sebesar Rp 233 triliun pada akhir September 2025.

Pernyataan ini membuahkan sentimen positif tertinggi sepanjang periode pemantauan, yaitu 85 persen pada 25 September 2025.

Warganet menilai langkah tersebut sebagai tanda disiplin anggaran dan upaya menutup kebocoran keuangan negara.

Meski demikian, sentimen negatif kembali muncul saat Purbaya mengumumkan rencana pemotongan transfer ke daerah (TKD) untuk 2026.

Protes kepala daerah dan kekhawatiran warganet terkait dampak kebijakan ini pada layanan publik membuat sentimen negatif naik kembali pada awal Oktober 2025.

Namun, tindakan tegas Purbaya dengan memecat 26 pegawai pajak yang melanggar disiplin menjadi penyeimbang, meredam gelombang protes dan menambah kepercayaan publik terhadap integritas institusi Kementerian Keuangan.

Selama bulan pertama masa jabatannya, data Litbang Kompas memperlihatkan bahwa sentimen publik sangat responsif terhadap setiap kebijakan dan gaya komunikasi Menkeu Purbaya.

KOMPAS.com/DEBRINATA RIZKY Menkeu Purbaya menegaskan, dividen jumbo yang diterima Danantara dari BUMN cukup untuk menutup utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tanpa perlu dana APBN.

Kebijakan yang menyasar penerima manfaat tepat sasaran dan langkah memperbaiki layanan perpajakan berhasil membangun citra positif.

Sebaliknya, ketidakpastian dan inkonsistensi narasi memicu sentimen negatif.

Pantauan terhadap warganet dilakukan Litbang Kompas menggunakan sistem Kompas Monitoring, yang menyaring dan menganalisis konten serta komentar yang menyebutkan nama “Purbaya Yudhi Sadewa” di lima platform media sosial.

Periode pemantauan berlangsung sejak pelantikan Purbaya pada 8 September hingga 13 Oktober 2025.

Dalam kurun waktu ini, Litbang Kompas berhasil mengumpulkan dan menganalisis sebanyak 25.511 data yang terdiri dari unggahan dan komentar warganet.

Melalui analisis sentimen, data tersebut dikategorikan ke dalam tiga kelompok, yaitu positif, netral, dan negatif, untuk menggambarkan persepsi publik secara kuantitatif.

JAKARTA, KOMPAS.com – Dalam dunia fiskal yang sering kali dianggap teknokratis dan jauh dari keseharian masyarakat, langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menunjukkan bahwa disiplin anggaran dan reformasi perpajakan bisa menjadi narasi publik yang kuat.

Dalam pemantauan Litbang Kompas terhadap sentimen warganet, dua tema besar menonjol sebagai pengungkit sentimen positif, yaitu disiplin fiskal dan pembenahan institusi.

Survei ini dilakukan melalui Kompas Monitoring terhadap lima platform media sosial, yaitu TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, dan X sejak Purbaya dilantik pada 8 September hingga 13 Oktober 2025.

KOMPAS.com/ISNA RIFKA SRI RAHAYU Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal pengawasan OJK terhadap saham gorengan.

Dalam periode ini, dikumpulkan 25.511 data berupa konten dan komentar publik dengan kata kunci “Purbaya Yudhi Sadewa.”

Hasilnya, sentimen positif terhadap Purbaya melonjak dari 23 persen menjadi 47 persen dalam sebulan. Kenaikan ini tak lepas dari dua arah kebijakan utama yang dibaca publik sebagai langkah berani dan konkret.

Disiplin fiskal: pengungkit sentimen positif tertinggi

Langkah Purbaya yang paling banyak menuai sentimen positif terjadi pada 25 September 2025.

Saat itu, ia mengumumkan dua hal penting sekaligus, yakni rencana mengerem utang baru tahun 2026 dan sorotan terhadap dana pemerintah daerah yang mengendap sebesar Rp 233 triliun.

Pernyataannya memicu respons luas di media sosial, dan sentimen positif langsung melesat hingga 85 persen, tertinggi sepanjang periode pemantauan.

Warganet menilai bahwa kebijakan tersebut mencerminkan upaya menjaga disiplin fiskal dan efisiensi anggaran. Ketegasan menunda utang baru disambut sebagai langkah berani di tengah tekanan pembangunan dan kebutuhan pembiayaan.

KOMPAS.com/DEBRINATA RIZKY Menkeu Purbaya menegaskan, dividen jumbo yang diterima Danantara dari BUMN cukup untuk menutup utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tanpa perlu dana APBN.

Pernyataan lanjutan soal pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) juga memperkuat persepsi ini.

Purbaya menyampaikan bahwa APBN tidak akan menanggung cicilan proyek tersebut. Sebaliknya, beban tahunan akan ditangani melalui dividen BUMN yang dikelola oleh holding Danantara.

Langkah ini mendapat dukungan karena dianggap memisahkan uang rakyat dari beban proyek bermasalah.

Reformasi pajak dan integritas aparatur

Langkah-langkah Purbaya dalam reformasi pajak juga menjadi sorotan yang berdampak positif. Pada 19 September 2025, ia secara mendadak menghubungi layanan Kring Pajak 1500200 untuk menguji kualitas pelayanan.

Aksi ini dinilai sebagai sinyal bahwa pembenahan dimulai dari hulu sistem.

Respon warganet atas tindakan tersebut sangat positif. Sentimen positif langsung naik ke 76 persen pada 20 September 2025.

Aksi simbolik yang sederhana tapi menyentuh sistem layanan ini memperlihatkan keberpihakan terhadap publik sebagai pengguna layanan fiskal.

Langkah lanjutan berupa pemecatan 26 pegawai pajak karena pelanggaran berat pada 7 Oktober 2025 juga dinilai memperkuat integritas institusi.

Meskipun hari itu dibayangi sentimen negatif akibat protes pemotongan transfer ke daerah (TKD) oleh 17 gubernur, gelombang negatif tidak meluas karena aksi pemecatan dinilai menunjukkan keseriusan membereskan internal birokrasi.

Respons cepat terhadap kritik dan protes

Meski beberapa kebijakan, seperti pemotongan TKD atau penjabaran subsidi LPG 3 kilogram, menuai reaksi beragam, respons Purbaya yang tetap konsisten dalam menyampaikan data dan mengambil tindakan konkret turut meredam sentimen negatif.

ANTARA FOTO/RIVAN AWAL LINGGA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Sentimen negatif memang sempat meningkat pada 7 Oktober saat para kepala daerah melayangkan keberatan atas rencana pemangkasan anggaran daerah.

Namun, reaksi cepat melalui kebijakan korektif dan penjelasan publik membantu menjaga keseimbangan sentimen publik.

Gaya blak-blakan yang memperjelas narasi kebijakan

Purbaya juga kerap menyampaikan narasi fiskal dengan gaya komunikatif yang lugas dan apa adanya.

Pernyataannya dalam rapat dengan Komisi XI DPR maupun di forum publik seperti Investor Daily Summit tidak menghindari isu-isu sensitif seperti utang, subsidi, hingga perbandingan era pemerintahan.

Meskipun gaya ini memantik perdebatan dan tidak selalu diterima dengan sepenuhnya positif, gaya komunikasi ini memperkuat narasi bahwa otoritas fiskal sedang berbenah—bukan sekadar mempertahankan status quo.

Survei sentimen ini dilakukan oleh Litbang Kompas dengan Kompas Monitoring terhadap lima platform media sosial utama, yaitu TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, dan X.

Pemantauan dilakukan pada periode 8 September hingga 13 Oktober 2025 menggunakan kata kunci “Purbaya Yudhi Sadewa.”

Total data yang dianalisis mencapai 25.511 konten dan komentar publik.