TEL AVIV - Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir merayakan ulang tahun (ultah) yang ke-50 dengan kue bergambar tali gantungan. Ini menjadi caranya dalam merayakan pengesahan undang-undang hukuman mati baru-baru ini yang menargetkan para tawanan Palestina.

Video online dari perayaan pesta ulang tahun itu menunjukkan politisi ultranasionalis tersenyum bahagia sambil memegang kue bergambar tali gantungan, dengan tulisan Ibrani yang berbunyi: "Selamat Menteri Ben-Gvir. Terkadang mimpi menjadi kenyataan."

Beberapa pengguna media sosial mengatakan kue itu adalah hadiah dari istrinya, Ayala.

Menurut laporan The Times of Israel, Senin (4/5/2026), pesta ulang tahun tersebut memicu kontroversi setelah Ben-Gvir mengundang anggota Staf Komando Umum Kepolisian, sebuah badan keamanan yang berada di bawah pengawasan kementeriannya. Dia dituduh menyalahgunakan kekuasaannya sebagai menteri.

Undang-undang yang sangat kontroversial ini, yang disahkan oleh mayoritas di parlemen Israel pada bulan Maret, mewajibkan hukuman mati bagi warga Palestina dan telah didukung oleh Ben-Gvir dan partainya, Otzma Yehudit.

Berdasarkan undang-undang tersebut, warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki yang dihukum oleh pengadilan militer karena melakukan serangan mematikan yang diklasifikasikan sebagai "terorisme" akan menghadapi hukuman mati sebagai hukuman standar.

Undang-undang tersebut telah dikecam oleh kelompok hak asasi manusia, sementara sebuah badan pengawas PBB mengatakan bahwa undang-undang tersebut melanggengkan diskriminasi rasial dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam desainnya, menciptakan sistem hukuman mati yang berlaku secara eksklusif untuk satu populasi di bawah pendudukan.

Mereka memperingatkan bahwa kerangka kerja seperti itu, yang menggabungkan hukuman mati dengan pengadilan militer dan jalur banding yang terbatas, menandai penyimpangan yang mengkhawatirkan dari norma-norma internasional yang lebih luas.

"Ketika hasutan untuk membunuh sandera Palestina menjadi 'kue ulang tahun', itu mengungkapkan mentalitas sebenarnya yang mengatur kebijakan pendudukan [Israel]," tulis pengguna akun @palinfoen dalam keterangan video di X.

"Ini bukan hanya ekstremisme; ini adalah kemerosotan moral yang lengkap," lanjut unggahan tersebut.

Pengguna X lainnya menulis: "Bahkan dalam merayakan kelahiran, dia menginginkan lebih banyak kematian. Sangat mengganggu."

Israel sebelumnya hanya menerapkan hukuman mati dua kali: pada tahun 1948, tak lama setelah berdirinya negara itu, terhadap seorang kapten militer yang dituduh melakukan pengkhianatan tingkat tinggi, dan kemudian pada tahun 1962, ketika penjahat perang Nazi Adolf Eichmann digantung.

GAZA - Penyelenggara Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0, yang armada atau flotilla bantuan mereka menuju Jalur Gaza, mengatakan bahwa militer Israel telah menculik 211 aktivis di perairan internasional di lepas pantai Yunani pada hari Kamis. Mereka yang diculik termasuk 10 aktivis Malaysia dan seorang anggota dewan kota Paris.

Juru bicara Global Sumud Prancis, Helene Coron, mengatakan dalam konferensi pers daring bahwa operasi militer Israel terjadi di dekat pulau Kreta di Yunani, pada jarak yang "belum pernah terjadi sebelumnya" dari pantai Gaza.

Yasmine Scola, seorang aktivis di atas kapal armada tersebut, mengatakan bahwa rekan-rekannya telah diculik oleh militer Israel.

Kementerian Luar Negeri Israel sebelumnya menyebutkan sebanyak 175 orang telah ditahan. Kementerian tersebut tidak mengonfirmasi penculikan 211 aktivis GSF.

Coron mengatakan bahwa mereka yang dicegat militer Israel termasuk anggota dewan lokal Partai Komunis Paris, Raphaelle Primet, dan 10 warga negara Prancis lainnya.

“Kami tidak memiliki informasi untuk kewarganegaraan lain, tetapi kapal-kapal tersebut beragam kewarganegaraannya, jadi ada anggota kru dari semua 48 delegasi,” katanya.

Pihak Roma, dalam sebuah pernyataan, menyerukan pembebasan segera semua warga Italia yang ditahan secara ilegal oleh militer Israel.

Pihak GSF mengatakan kapal-kapal mereka telah dikepung oleh kapal-kapal militer Israel saat berada di lepas pantai Kreta.

“Pada saat pernyataan ini diterbitkan (Kamis siang waktu Indonesia), setidaknya 22 dari 58 kapal armada telah diserbu oleh pasukan Israel yang sepenuhnya melanggar hukum internasional,” kata Armada Global Sumud dalam sebuah pernyataan.

Menurut verifikasi AFP, Jumat (1/5/2026), berdasarkan data pelacakan dari penyelenggara, kapal-kapal tersebut dicegat di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Yunani. Sekitar 30 kapal dari armada tersebut masih dalam perjalanan, sebagian besar sekarang berada di perairan teritorial Yunani di selatan Kreta.

“Kapal-kapal kami didekati oleh kapal cepat militer, yang mengidentifikasi diri sebagai Israel, yang mengarahkan laser dan senapan serbu semi-otomatis, memerintahkan para peserta untuk ke depan kapal dan berlutut,” kata organisasi tersebut. “Komunikasi kapal sedang dihalangi dan sinyal SOS dikeluarkan.”

10 Aktivis Malaysia Diculik

Sementara itu, Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim marah setelah 10 aktivis Malaysia yang tergabung dalam Global Sumud Flotilla diculik militer Israel. Menurutnya, Malaysia bekerja sama erat dengan negara-negara mitra untuk mengamankan pembebasan segera 10 warga Malaysia.

Anwar mengecam keras apa yang digambarkannya sebagai tindakan kekerasan oleh pasukan Israel terhadap misi kemanusiaan tersebut di perairan internasional, menyebutnya sebagai pelanggaran hukum maritim yang jelas dan mirip dengan pembajakan.

“Malaysia mendesak semua pihak untuk segera bertindak dan memastikan tidak ada aktivis yang dirugikan, termasuk 10 warga Malaysia yang saat ini ditahan dan tidak dapat dihubungi," katanya.

“Keselamatan mereka harus dijamin tanpa kompromi,” katanya dalam unggahan Facebook-nya.

Anwar, yang merupakan pelindung utama misi Sumud Nusantara, juga mengatakan dalam unggahan terpisah bahwa dia sedang berhubungan dengan direktur jenderal Pusat Komando Sumud Nusantara (SNCC), Sani Araby, untuk mendapatkan informasi terbaru.

Wakil Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi menyatakan keyakinannya bahwa hubungan diplomatik Malaysia yang kuat dengan negara-negara sahabat dapat membantu memfasilitasi upaya untuk mengamankan pembebasan 10 aktivis Malaysia.

“Mengingat hubungan internasional Perdana Menteri yang kuat, upaya diplomatik dapat dilakukan tidak hanya untuk memfasilitasi misi kemanusiaan mereka, tetapi juga untuk memastikan pembebasan mereka setelah misi tersebut selesai,” katanya.

JAKARTA - Lima relawan Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) resmi berangkat menuju Turki untuk bergabung dalam misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla 2026. Kelima relawan tersebut yakni, Andi Angga Prasadewa, Ronggo Wirasanu, Herman Budianto Sudarsono, Hendro Prasetyo, dan Asad Aras Muhammad.

Global Sumud Flotilla 2026sebuah konvoi laut sipil dari berbagai negara yang berupaya menembus blokade Gaza. Lebih dari 80 kapal akan terlibat dalam misi ini.

Aksi kemanusiaan ini bukan sekadar perjalanan laut, tetapi simbol perlawanan sipil global terhadap krisis kemanusiaan yang tak kunjung usai di Gaza—sebuah seruan moral yang menggema melintasi batas negara.

Dewan Pengarah GPCI Irvan Nugraha menegaskan partisipasi Indonesia bukan yang pertama. Sebelumnya, dua relawan juga sudah bergabung dalam misi kemanusiaan ini.

“Sebelumnya Bu Maimon sebagai Steering Committe di GSF yang sudah berangkat terlebih dahulu bersama Chiki Fawzi, berarti sudah hampir 2 pekan bertugas di dalam Global Sumut Flotila II mulai dari Barcelona terus juga ke Italia. Sekarang kita memberangkatkan kembali perwakilan masyarakat Indonesia jalur Laut, jadi nanti akan bergabung dengan Bu Maimon dan Chiki yang sudah berlayar sebelumnya,” ujarnya, Rabu (29/4/2026).

Dari Barcelona, perjalanan ini memang telah dimulai sejak 12 April. Armada kemudian bertemu kapal-kapal lain di Italia pada 26 April, sebelum bergerak menuju Yunani dan Turki yang merupakan titik konsolidasi akhir sebelum mendekati perairan Gaza.

Lihat video: 3 WNI ke Gaza Ikut Global Sumud Flotilla, Kedubes Tunisia Beri Pengawasan



Irvan menekankan, misi ini bukan tanpa risiko. Namun tujuan yang diusung jauh lebih besar yakni membuka koridor kemanusiaan. “Tujuan utama pelayaran ke zona merah ini adalah membuka koridor kemanusiaan agar bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Gaza agar semakin terbuka,” ucapnya.

Irvan juga menjelaskan dukungan masyarakat Indonesia turut menggerakkan misi ini. Irvan menyebut ada tiga kapal yang membawa kontingen Indonesia ini yaitu hasil patungan dari masyarakat Indonesia yang dititipkan melalui lembaga-lembaga yang tergabung dalam GPCI. “Selanjutnya, 5 Mei kita akan berangkatkan juga tim melalui jalur darat, rencana dimulai dari Libya ya,” tuturnya.

Salah seorang relawan, Andi Angga Prasadewa menyebut keberangkatannya sebagai dorongan yang tak bisa ditolak. “Dirinya merasa ketepanggolan kemanusiaan, bagian kita mendukung kebebasan palestina,” tuturnya

Namun Andi mengaku jujur tentang ketidakpastian yang menanti. “Persiapannya, mental, kita tidak tahu situasi yang akan terjadi, persiapan fisik, jalur laut jarang menggunakan kapal laut ”

Meski demikian, proses panjang telah mereka lalui. Pelatihan demi pelatihan dijalani, bukan hanya fisik, tetapi juga mental dan spiritual.

“Bismillah, inisya ALlah kami bersama tim yang ini sudah mempersiapkan cukup lama, karena proses yang kita siapkan sudah beberapa bulan yang sebelumnya, karena kita ada training-training dari puhak panitia, bagaimana menghadapi kondisi-kondisi ketika ada di laut maupun kondisi di redzone tadi. Jadi sudah ada pembekalan, spiritual dan jasmani sudah kita siapkan. Kita juga mohon doa dari keluarga dari masyarakat indonesia agar proses proses kami dimudahkan. karena tidak ada kekuatan dari doa-doa tadi,” katanya.

Sedangkan, Herman Budianto Sudarsono menyebut perjalanan ini jauh melampaui sekadar aksi solidaritas. Keberangkatan ini merupakan panggilan kemanusiaan, bagaimana melihat Gaza yang sampai sekarang masih mengalami genosida.

”Kita sebagai manusia memiliki jiwa dan pikiran tidak akan pernah rela, tidak akan pernah hidup kita merasa tenang melihat saudara-saudara kita seperti itu, apalagi dengan bantuan yang cukup sulit masuk melalui jalur darat maka harus dicari alternatif lainnya salah satunya lewat jalur laut. Mudah-mudahan lewat jalur laut ini walaupun risikonya besar mudah-mudahan bisa masuk bawa bantuan tersebut,” ucapnya.

Selain itu juga menguatkan isu bahwa dunia semakin tahu bahwa banyak yang mencintai Palestina dan multi ras dan multi agama. bahkan rombongan dari Eropa ini banyak dari non muslim jadi bagaimana bersama-sama dengan mereka tidak melihat dari sisi agama. tapi melihat dari sisi kemanusiaannya.

Asad Aras Muhammad yang kembali bergabung setelah pengalaman sebelumnya. “Kita berangkat kembali tahun ini sebagaimana tahun lalu di Tunisia. Semoga tahun ini kita berhasil menembus blokade gaza,” katanya.

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan bahwa kemerdekaan Palestina dan pembebasan Masjid Al-Aqsa sebagai kiblat pertama umat Islam sangat ditentukan oleh soliditas negeri-negara Muslim. Untuk itu, kata HNW, diperlukan revitalisasi Organisasi Kerjasama Islam (OKI) sebagai wadah persatuan.

“OKI berdiri pada tahun 1969 dilatarbelakangi oleh peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa oleh kelompok radikal zionis, sehingga sejumlah pemimpin negeri Muslim bersatu untuk menghadapi kebrutalan Israel terhadap rakyat Palestina,” kata HNW dalam acara Forum Diskusi Aktual Berbangsa dan Bernegara (FDABB) yang diselenggarakan Sekretariat MPR RI berkolaborasi dengan Institut Indonesia pada Jumat (17/4/2026).

Sampai saat ini, kata HNW, di tengah konflik Iran menghadapi serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel, rakyat Palestina masih mengalami pembantaian dan pengusiran di Jalur Gaza, Tepi Barat dan Yerusalem. “Pasukan zionis bahkan melakukan penutupan terhadap Masjid Al-Aqsa dan juga Gereja Holy Sepulchre di Yerusalem pada saat umat Islam dan Kristen merayakan hari sucinya,” ujar politikus PKS ini.



Hidayat menegaskan kehadiran OKI sangat mempengaruhi kondisi Kawasan Timur Tengah dan juga percaturan global, karena potensi anggota OKI yaitu 57 negara Muslim sangat besar dari segi ekonomi dan politik. Pada awal berdirinya OKI, sempat terjadi embargo minyak kepada AS dan negara-negara Barat yang dipelopori oleh Raja Faisal dari Arab Saudi (1973).

“Embargo itu amat mengguncang kondisi dunia,” kata HNW dalam diskusi yang menghadirkan pembicara lain: Mardani Ali Sera (mantan Ketua BKSAP DPR RI), Muhammad Takdir (Kepala BSKLN Kementerian Luar Negeri), Heru Susetyo (Guru Besar FHUI), dan M. Faisal Karim (Dosen Hubungan Internasional UIII) itu.

HNW mengungkapkan, saat ini tiga selat yang menghubungkan jalur perdagangan internasional sebenarnya dikuasai negeri Muslim, yakni Selat Hormuz (Iran dan Oman), Selat Malaka (Indonesia dan Malaysia), Selat Bab el-Mandeb (Yaman dan Arab Saudi).

“Belum lagi Terusan Suez (dikuasai Mesir) dan Laut Mediterania (perbatasan Turkiye dan negara Afrika Utara). Bila anggota OKI bersatu dan memiliki tujuan bersama yang jelas, maka dapat mengendalikan urat nadi perdagangan dunia,” simpul Hidayat yang pernah menjadi anggota Majelis Ta’sisi Rabithah Alam Islamy (World Muslim League) ini.

Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri pada Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Muhammad Takdir sependapat dengan Hidayat akan pentingnya posisi OKI. Namun, kata dia, paradoks OKI terlihat kegagalan mengonversi keunggulan komparatif (populasi, sumber daya energi, dan geopolitik strategis) menjadi bargaining power yang kohesif menghadapi hegemoni Barat.

“Sebagai organisasi antar-pemerintah terbesar kedua setelah PBB, OKI merupakan wadah utama suara anti-penjajahan, tetapi belum mampu memaksa penghentian agresi atau memberikan jaminan keamanan absolut bagi kedaulatan Palestina,” jelas Takdir.

Akar masalah OKI dapat dilacak pada:

1) Rentang variasi sistem pemerintahan yang ekstrem, dari teokrasi monarki hingga demokrasi parlementer, menyulitkan standardisasi kebijakan;

2) Konflik internal, ancaman terorisme, dan krisis transisi (pasca Arab Spring) yang menyita kapasitas diplomatik dan pembangunan negara anggota;

3) Kesenjangan ekonomi ekstrem berupa perbedaan tajam antara negara-negara kaya energi dengan negara-negara berkembang berpendapatan rendah yang mengubah prioritas nasional; dan

4) Friksi geopolitik dan sectarian seperti rivalitas kekuatan kawasan (Negara Teluk vs Iran) dan perbedaan corak keislaman yang menutupi persatuan.

“Masalah Palestina dapat berfungsi sebagai kalimatun sawa’ (titik temu) di antara berbagai kepentingan anggota OKI,” tegas Takdir.

Menurut Takdir, agenda revitalisasi OKI dimulai dengan mengisi kekosongan kepemimpinan, karena tidak ada satu negara Muslim dominan yang mampu memimpin secara moral dan diplomatik. Menurut dia, harus dilakukan perubahan orientasi kebijakan dari sikap reaktif dan terhambat masalah domestik anggota menjadi proaktif dengan agenda-setting bersama, berpusat pada pembebasan Palestina.

Kemudian menghilangkan ketergantungan eksternal: dari tingginya deviasi diplomasi akibat dominasi hegemoni Barat menuju kemandirian strategis melalui New Development Bank (revitalisasi IDB) dan kerjasama Selatan-Selatan.

Gagasan Takdir diperkuat oleh Heru Susetyo dari segi hukum internasional tentang peran sentral Masjid Al-Aqsa dan Kota Suci Yerusalem yang diakui tiga pemeluk agama besar di dunia (Yahudi, Kristen, dan Islam). Tindakan brutal rezim zionis tidak hanya merusak tatanan global, namun juga hubungan antara pemeluk agama-agama besar dunia.

Pengamat Geopolitik M. Faisal Karim mengkritik intervensi Amerika Serikat (AS) yang terlalu dalam di Kawasan Timur Tengah, sehingga menimbulkan kekacauan global dengan mendukung penuh rezim zionis tanpa reservasi.

Hidayat Nur Wahid menegaskan ulang, posisi Indonesia yang sangat strategis dalam mendorong revitalisasi OKI. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia sekaligus salah satu pendiri OKI yang diterima sangat baik di negara-negara Barat sebagai negara demokratis dan moderat.

“Indonesia dipercaya banyak pihak memiliki legitimasi kuat untuk mengambil peran kepemimpinan dan revitalisasi OKI. Apalagi kini Indonesia sudah menandatangani Piagam Pendirian OKI pada tahun 2024,” ujar HNW.

Langkah penting yang perlu dilakukan dalam rangka revitalisasi OKI adalah menghidupkan kembali Deklarasi Jakarta sebagai hasil Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa OKI yang pernah digelar di Jakarta, Indonesia, pada 2016.

Deklarasi tersebut berisi komitmen konkret negara-negara anggota dalam menyelamatkan Masjid Al-Aqsa dan mendukung Palestina merdeka, baik melalui jalur politik, ekonomi, diplomasi, maupun hukum internasional.

GAZA - Warga Palestina di Tepi Barat dan wilayah tengah Gaza menuju tempat pemungutan suara pada hari Sabtu untuk pemilihan kota dalam pemilu pertama sejak perang Gaza. Itu ditandai dengan persaingan politik yang ketat dan kekecewaan yang meluas.

Hampir 1,5 juta orang terdaftar untuk memilih di Tepi Barat yang diduduki Israel, serta 70.000 orang di wilayah Deir al-Balah di Gaza, menurut Komisi Pemilihan Pusat yang berbasis di Ramallah.

Melansir Al Arabiya, sebagian besar daftar pemilih selaras dengan partai Fatah sekuler-nasionalis Presiden Mahmud Abbas atau mencalonkan diri sebagai independen.

Tidak ada daftar calon yang berafiliasi dengan Hamas, musuh bebuyutan Fatah, yang menguasai hampir separuh Jalur Gaza.

Di sebagian besar kota, calon yang didukung Fatah akan bersaing dengan daftar calon independen yang dipimpin oleh kandidat dari faksi-faksi seperti Front Populer untuk Pembebasan Palestina (Marxis-Leninis).

Mahmud Bader, seorang pengusaha dari kota Tulkarem di Tepi Barat utara, tempat dua kamp pengungsi yang berdekatan berada di bawah kendali militer Israel selama lebih dari setahun, mengatakan bahwa ia akan tetap memilih meskipun memiliki sedikit harapan untuk perubahan yang berarti.

“Apakah kandidat independen atau partisan, itu tidak berpengaruh dan tidak akan berpengaruh atau bermanfaat bagi kota ini,” katanya kepada AFP.

“Pendudukan (Israel) adalah pihak yang memerintah Tulkarem. Itu hanya akan menjadi citra yang ditunjukkan kepada media internasional – seolah-olah kita mengadakan pemilihan, negara, atau kemerdekaan.”

Di banyak kota, termasuk Nablus dan Ramallah, pusat pemerintahan Otoritas Palestina, hanya satu daftar yang diajukan, yang berarti daftar tersebut menang secara otomatis tanpa perlu pemungutan suara.

Tempat pemungutan suara di Tepi Barat akan dibuka mulai pukul 07.00 pagi (04.00 GMT) hingga pukul 19.00 malam, sementara di Deir al-Balah, pemungutan suara akan ditutup pukul 17.00 untuk mempermudah penghitungan suara di siang hari karena kurangnya aliran listrik di Jalur Gaza yang dilanda perang, demikian disampaikan komisi pemilihan kepada AFP.

Koordinator PBB Ramiz Alakbarov memuji komisi tersebut karena telah menyelenggarakan “proses yang kredibel.”

“Pemilihan hari Sabtu ini merupakan kesempatan penting bagi warga Palestina untuk menjalankan hak-hak demokrasi mereka selama periode yang sangat menantang,” kata Alakbarov dalam sebuah pernyataan.

Gaza, yang telah berada di bawah kendali Hamas sejak tahun 2007, akan menyelenggarakan pemungutan suara pertamanya sejak pemilihan legislatif tahun 2006 yang dimenangkan oleh gerakan militan tersebut.

Otoritas Palestina pimpinan Abbas hanya mengadakan pemilihan di Deir al-Balah “sebagai eksperimen (untuk menguji) keberhasilan atau kegagalannya sendiri, karena tidak ada jajak pendapat pasca-perang,” kata Jamal al-Fadi, seorang ilmuwan politik di Universitas al-Azhar Kairo, kepada AFP.

Abbas, yang kini berusia 90 tahun dan telah berkuasa selama lebih dari 20 tahun tanpa pernah terpilih kembali, sering menjanjikan pemilihan legislatif dan presiden yang belum pernah terjadi.

Deir al-Balah dipilih karena merupakan salah satu dari sedikit tempat di Gaza di mana “penduduknya sebagian besar tetap tinggal di tempatnya dan tidak mengungsi” akibat perang lebih dari dua tahun antara Hamas dan Israel, kata Fadi.

Farah Shaath, 25 tahun, sangat gembira dapat memberikan suara untuk pertama kalinya.

“Meskipun tidak seperti pemilihan apa pun di dunia, ini merupakan konfirmasi atas keberadaan kami yang berkelanjutan di Jalur Gaza terlepas dari segalanya,” katanya kepada AFP.

Komisi pemilihan mengatakan telah merekrut petugas pemungutan suara dari organisasi masyarakat sipil dan menyewa "perusahaan keamanan swasta untuk mengamankan pusat-pusat pemungutan suara" untuk pemilu Gaza, kata juru bicara Fareed Taamallah kepada AFP.

Namun, sebuah sumber dari komisi di Gaza, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya, mengatakan bahwa "polisi Hamas bersikeras untuk mengamankan proses pemilu di Deir al-Balah."

Sumber tersebut menambahkan bahwa "ini akan dilakukan dengan menempatkan personel keamanan tanpa senjata dengan pakaian sipil di sekitar pusat-pusat pemungutan suara," yang berjumlah 12 di Deir al-Balah.

GAZA - Argentina akan menjadi negara kedelapan yang memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem setelah Presiden Javier Milei berjanji selama kunjungannya ke Israel bahwa pemindahan tersebut akan dilakukan “segera setelah kondisi memungkinkan.”

Milei tiba di Israel pada hari Minggu untuk kunjungan resmi ketiganya sejak menjabat pada Desember 2023. Ia pertama kali mengumumkan rencana untuk memindahkan kedutaan dari Tel Aviv selama kunjungan pada Februari 2024 dan menegaskan kembali keputusan tersebut pada Juni 2025 selama pidato di parlemen Israel, dengan mengatakan bahwa pemindahan tersebut akan dilakukan pada tahun 2026.

Yerusalem tetap menjadi jantung konflik Israel-Palestina dan secara luas dianggap sebagai salah satu isu paling sensitif.

Meskipun Israel mengklaim seluruh kota sebagai ibu kotanya, Palestina memandang Yerusalem Timur – yang diduduki Israel sejak 1967 – sebagai ibu kota negara Palestina di masa depan, sesuai dengan konsensus internasional dan resolusi PBB yang telah lama ada.

Israel menduduki Yerusalem Timur dalam perang Arab-Israel 1967 dan kemudian mencaploknya pada tahun 1980 dalam langkah yang tidak diakui oleh komunitas internasional. Dewan Keamanan PBB menolak aneksasi tersebut dan, dalam Resolusi 478, menyerukan negara-negara untuk menarik misi diplomatik mereka dari Yerusalem, memperkuat posisi bahwa status akhir kota tersebut harus diselesaikan melalui negosiasi daripada tindakan sepihak.

Meskipun Israel bersikeras bahwa Yerusalem adalah "ibu kota yang tidak terbagi," sebagian besar misi asing tetap berada di Tel Aviv atau pinggiran kotanya, mencerminkan keengganan untuk mengakui klaim kedaulatan Israel atas kota yang sektor timurnya dianggap sebagai wilayah pendudukan berdasarkan hukum internasional.

Meskipun demikian, beberapa negara telah memindahkan kedutaan mereka ke Yerusalem. Berikut adalah daftar kronologisnya:

8 Negara yang Memindahkan Kedutaan Besarnya ke Yerusalem, Salah Satunya Negara Mayoritas Muslim

1. Amerika Serikat

Melansir Anadolu, AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada 6 Desember 2017 selama masa jabatan pertama Donald Trump, menandai perubahan dari kebijakan AS yang telah lama berlaku mengenai status kota tersebut.

AS memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem pada 14 Mei 2018, bertepatan dengan peringatan 70 tahun berdirinya Israel.

Pembukaan tersebut terjadi di tengah protes di sepanjang perbatasan Gaza. Pada 14 Mei, pasukan Israel menewaskan sekitar 60 warga Palestina selama bentrokan.

Pada tahun 1995, AS mengadopsi Undang-Undang Kedutaan Besar Yerusalem, menetapkan batas waktu 31 Mei 1999 untuk memindahkan kedutaan ke Yerusalem. Namun, presiden-presiden berikutnya mengesampingkan persyaratan tersebut setiap enam bulan, dengan alasan kekhawatiran atas proses perdamaian Israel-Palestina dan kepentingan AS yang lebih luas.

2. Guatemala

Guatemala memindahkan kedutaannya ke Yerusalem pada 16 Mei 2018, hanya dua hari setelah AS, menjadi negara kedua yang melakukannya setelah langkah Washington.

3. Paraguay

Paraguay meresmikan kedutaannya di Yerusalem pada 21 Mei 2018, di bawah Presiden Horacio Cartes saat itu, menjadi negara ketiga yang melakukannya.

Langkah tersebut dibatalkan pada 5 September 2018, setelah Presiden yang baru dilantik, Mario Abdo Benitez, memerintahkan kedutaan dikembalikan ke Tel Aviv, dengan alasan keinginan untuk mendukung sikap netral dan berkontribusi pada upaya perdamaian Timur Tengah.

Negara tersebut mengembalikan kedutaannya di Yerusalem pada 12 Desember 2024, di bawah Presiden Santiago Pena.

4. Kosovo

Kosovo membuka kedutaannya di Yerusalem pada 14 Maret 2021, menjadi negara Eropa dan wilayah mayoritas Muslim pertama yang melakukannya.

Langkah tersebut mengikuti komitmen yang dibuat berdasarkan perjanjian normalisasi yang dimediasi AS dengan Serbia yang ditandatangani pada September 2020, di mana Kosovo berjanji untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.

Uni Eropa menyatakan penyesalan atas keputusan tersebut, dengan mengatakan bahwa hal itu menyimpang dari posisi blok tersebut mengenai Yerusalem.

5. Honduras

Honduras secara resmi meresmikan kedutaannya di Yerusalem pada 24 Juni 2021, di bawah Presiden Juan Orlando Hernandez.

Langkah ini mengikuti langkah-langkah sebelumnya untuk memperdalam hubungan dengan Israel, termasuk pembukaan kantor perdagangan di Yerusalem pada tahun 2019, yang kemudian ditingkatkan statusnya menjadi kedutaan penuh.

7. Papua Nugini

Papua Nugini membuka kedutaannya di Yerusalem pada 5 September 2023, dengan Perdana Menteri James Marape menghadiri upacara peresmian.

Marape menggambarkan langkah tersebut sebagai "pilihan yang disadari," mengatakan bahwa pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel terkait dengan identitas Kristen negara tersebut, menurut media Israel.

"Bagi kita untuk menyebut diri kita sebagai orang Kristen, menghormati Tuhan tidak akan lengkap tanpa mengakui bahwa Yerusalem adalah ibu kota universal rakyat dan bangsa Israel," katanya.

8. Fiji

Baru-baru ini, Perdana Menteri Fiji Sitiveni Rabuka pada 17 September 2025 membuka kedutaan baru negaranya di Yerusalem, dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Luar Negeri

JAKARTA - Dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina bukan sekadar sikap politik emosional, melainkan amanat konstitusi dan hukum internasional yang lahir dari Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto .

Dalam acara pembukaan Seminar Nasional 'Relevansi Gerakan Asia Afrika dalam Krisis Geopolitik Saat Ini' dalam rangka Peringatan 71 Tahun Konferensi Asia Afrika yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026), Hasto mengingatkan kembali bahwa pada 1955, para pemimpin dari 29 negara telah menandatangani komunike politik yang secara spesifik mendukung hak bangsa Arab atas Palestina.

Ia menilai, komitmen tersebut merupakan tonggak sejarah bangsa-bangsa Asia-Afrika berani bersatu menyuarakan keadilan tanpa campur tangan kekuatan Barat.

"Dalam komunike KAA, sangat jelas disebutkan bahwa adanya ketegangan di Timur Tengah akibat masalah Palestina adalah bahaya bagi perdamaian dunia. KAA menyerukan pelaksanaan resolusi PBB dan penyelesaian damai. Inilah hukum internasional yang kita ciptakan sendiri melalui Semangat Bandung," kata Hasto.

Menurutnya, tanpa pegangan sejarah yang kuat, diplomasi Indonesia akan terlihat gamang. Oleh karena itu, PDIP terus mendorong narasi pembebasan bagi bangsa-bangsa tertindas sebagai inti dari politik luar negeri bebas aktif.

"Karena itulah Indonesia dengan rekam jejak sejarah yang luar biasa tersebut harus menjadi suri teladan di dalam implementasi perjuangan keadilan, kemanusiaan sebagai narasi pembebasan umat manusia yang mengalami ketertindasan," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Indonesia menunjukkan kapasitas kuat sektor pertanian nasional dengan menembus pasar ekspor sekaligus menyalurkan bantuan kemanusiaan ke luar negeri. Ini tecermin dari ekspor perdana beras premium 2.280 ton senilai Rp 38 miliar ke Arab Saudi, serta penyaluran bantuan beras sebesar 10 ribu ton untuk Palestina.

Ekspor ke Arab Saudi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sekitar 215 ribu jamaah haji Indonesia. Ke depan, potensi pasar diperkirakan terus meningkat, mencakup jamaah umrah dan warga Indonesia (mukimin) yang jumlahnya mencapai sekitar 2 juta orang per tahun.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan, capaian ini menjadi bukti nyata kekuatan produksi dan stok beras nasional.

“Ini ekspor perdana ke Saudi. Ini momentum baik karena produksi kita meningkat. Ini yang kita ekspor. Kita juga sudah menjajaki beberapa negara seperti Saudi, Papua Nugini, Malaysia, dan Filipina,” ujar Mentan Amran dalam keterangan, Sabtu (18/4/2026).

Selain ekspor, pemerintah menunjukkan komitmen kemanusiaan melalui penyaluran bantuan beras ke Palestina. Bantuan 10 ribu ton tersebut merupakan arahan langsung Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk solidaritas terhadap masyarakat Palestina.

“Atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, beliau memberikan perintah pada kami untuk memberi bantuan pada saudara kita di Palestina 10 ribu ton beras,” ujar Mentan Amran.

Dari sisi produksi, kinerja nasional menunjukkan tren yang sangat positif. Produksi beras nasional pada 2025 tercatat meningkat 4,07 juta ton atau 13,29 persen, didukung peningkatan luas panen dan berbagai kebijakan penguatan sektor pertanian.

Cadangan Beras Pemerintah (CBP) hingga April 2026 mencapai sekitar 4,7 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah, dan terus bergerak menuju 5 juta ton. Capaian ini menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga di dalam negeri.

“Dengan swasembada pangan, kita aman. Kita tidak boleh lagi bergantung pada sumber dari luar negeri. Dalam krisis global, tidak ada negara yang akan rela melepas pangannya ke luar negeri. Ini adalah hukum sejarah, “ ujarnya.

Ketahanan pangan nasional tidak hanya ditopang oleh stok pemerintah, tetapi juga oleh ketersediaan beras di masyarakat serta potensi produksi yang masih akan berlangsung hingga akhir tahun.

Di pasar domestik dan sektor HoReCa (Hotel, Restoran, dan Katering), ketersediaan beras tercatat mencapai 12 juta ton. Selain itu, potensi standing crop diproyeksikan terus memberikan kontribusi produksi hingga akhir tahun. Kombinasi tersebut memastikan pasokan nasional tetap aman dan mencukupi kebutuhan hingga 11 bulan ke depan.

Kondisi ini turut tecermin dari meningkatnya kesejahteraan petani, dengan Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai 125,35—tertinggi dalam lebih dari tiga dekade. Sektor pertanian juga mencatat pertumbuhan sebesar 5,74 persen, tertinggi dalam 25 tahun terakhir.

Dengan produksi yang melampaui kebutuhan domestik bulanan yang berada pada kisaran 2,5–2,6 juta ton, Indonesia memiliki ruang untuk memperluas ekspor sekaligus berkontribusi dalam misi kemanusiaan internasional secara berkelanjutan.

Capaian ini menegaskan transformasi sektor pertanian Indonesia yang semakin kuat dan berdaya saing, tidak hanya dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga dalam memperkuat posisi Indonesia di pasar global dan panggung kemanusiaan dunia.

Ternyata, Al-Qur'an telah menegaskan bahwa Tanah Palestina diharamkan untuk Bani Israil. Keterangan tersebut terdapat dalam Surat Al Maidah ayat 26.Simak ulasan dan penjelasannya berikut ini.

Dalam ayat itu diceritakan kisah Bani Israil diharamkan memasuki wilayah Palestina. Penyebabnya tidak lain karena kedurhakaan dan sifat keras kepala mereka terhadap Nabi Musa.

Berikut keterangan Al-Qur'an tentang hal tersebut. Allah berfirman:



Artinya: "(Allah) berfirman, "(Jika demikian), maka (negeri) itu terlarang buat mereka selama empat puluh tahun, (selama itu) mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau (Musa) bersedih hati (memikirkan nasib) orang-orang yang fasik itu." (Surat Al-Ma'idah: 26)

Ayat ini merupakan bantahan keras atas klaim Israel yang menganggap Palestina adalah milik mereka. Dalam Tafsir Kemenag dijelaskan, wilayah Palestina yang dulu bernama negeri Kana'an tidak boleh dimasuki Bani Israil selama 40 tahun. Selama kurun waktu itu, mereka kebingungan, tidak mengetahui arah dan tujuan dan tidak memiliki tempat menetap.

Allah memerintahkan Nabi Musa agar tidak sedih atas musibah yang menimpa kaumnya yang fasik itu. Menurut pendapat kebanyakan ahli tafsir, Nabi Musa dan Nabi Harun berada di padang gurun bersama-sama kaum Bani lsrail, tetapi padang itu bagi Nabi Musa dan Nabi Harun merupakan tempat istirahat dan menambah ketinggian derajat mereka.

Sedangkan bagi kaum Yahudi yang ingkar itu merupakan siksaan yang sangat berat. Setelah selesai peristiwa di padang pasir yang tandus itu, Nabi Musa dan Nabi Harun wafat dan kembali ke rahmat Allah.

Kemurnian fitrah orang-orang Bani Israil itu telah dirusak oleh kesesatan hingga mereka sesat, pengecut, dan penakut. Hal itu telah mendarah daging pada diri mereka. Ketika Nabi Musa membawa mereka ke jalan kebenaran, Bani Israil tetap bersikap pengecut.

TEL AVIV - Presiden Korea Selatan (Korsel) Lee Jae Myung telah membagikan video di media sosial yang menunjukkan tentara Israel menyiksa seorang anak Palestina dan kemudian melemparkannya dari atap gedung. Rezim Zionis kesal, menuduh pemimpin Korsel tersebut menyebarkan disinformasi dan narasi palsu.

Dalam sebuah unggahan di X pada Jumat lalu, Lee mengatakan perlu untuk menentukan keaslian video tersebut dan menilai tindakan apa yang diambil, menekankan keseriusan terkait tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

“Pembunuhan di masa perang tidak berbeda dengan masalah yang kita persoalkan, seperti pemaksaan (perbudakan) wanita penghibur, dan pembantaian orang Yahudi,” katanya.

Isu wanita penghibur berkaitan dengan era pendudukan Jepang di Semenanjung Korea ketika kaum wanita dilecehkan oleh pasukan penjajah.

Video yang dibagikan Lee diunggah di X oleh pengguna akun "Jvnior" dengan keterangan: “REKAMAN LANGSUNG: Tentara IDF menyiksa seorang anak Palestina dan melemparkannya dari atap. Mereka menyebut diri mereka ‘tentara yang paling bermoral'.”

Lee mengatakan dalam unggahan terpisah di X bahwa insiden tersebut terjadi pada September 2024. Dia menambahkan bahwa Gedung Putih menggambarkan insiden tersebut sebagai “mengganggu", sementara Israel mengatakan penyelidikan telah dilakukan dan tindakan telah diambil sebagai tanggapan.

Lee juga mencatat bahwa insiden tersebut melibatkan mayat, bukan orang yang masih hidup. Dia menekankan bahwa hukum humaniter internasional harus ditegakkan dalam semua keadaan dan martabat manusia harus dijaga sebagai nilai utama yang tidak dapat dinegosiasikan.

Reaksi Rezim Zionis Israel

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Israel kesal dengan penyebaran video dan pernyataan Presiden Lee. Kementerian itu mengatakan bahwa insiden tersebut telah diselidiki dan ditangani.

Kementerian itu, seperti dikutip dariRoya News, Minggu (12/4/2026), menuduh pemimpin Korea Selatan menyebarkan narasi palsu dan mengatakan akun yang dirujuk oleh Lee dikenal menyebarkan disinformasi tentang Israel.

Lebih lanjut, kementerian tersebut mengatakan Lee telah menghidupkan kembali kasus yang sudah usang dan menyajikannya sebagai peristiwa terkini, yang meningkatkan ketegangan antara kedua belah pihak.

Sedangkan Kementerian Luar Negeri Korea Selatan berupaya meredam dampak negatifnya, menekankan bahwa komentar Lee dimaksudkan sebagai pernyataan yang lebih luas tentang HAM universal daripada tuduhan langsung terhadap Israel.

Para pejabat di Seoul menekankan posisi seimbang Korea Selatan secara tradisional dalam konflik Timur Tengah dan aliansinya dengan Amerika Serikat, mitra internasional utama Israel.

Meskipun mendapat penolakan diplomatik, Lee mengeluarkan pernyataan lain di media sosial yang mengkritik respons Israel.

Dia mengatakan, "mengecewakan" bahwa kekhawatiran komunitas internasional atas dugaan pelanggaran HAM tidak ditanggapi.

“Ketika saya merasakan sakit, orang lain pun merasakan sakit yang sama dalamnya,” tulis Lee, memperkuat seruannya untuk pertanggungjawaban dan penyelidikan lebih lanjut atas tuduhan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Gelombang laporan dugaan kejahatan internasional ke Kejaksaan Agung menempatkan aparat penegak hukum pada ruang abu-abu yurisdiksi, ketika tuntutan moral global berhadapan dengan keterbatasan hukum.

Setelah sebelumnya koalisi masyarakat sipil melaporkan soal kejahatan terkait genosida di Palestina. Kini, koalisi sipil itu kembali melaporkan dugaan kasus pelanggaran HAM, kali ini terkait etnis Rohingya di Myanmar pada Senin (6/4/2026).

Langkah ini mempertegas dorongan publik agar negara hadir dalam isu kemanusiaan global, tetapi sekaligus membuka pertanyaan besar soal sejauh mana Kejaksaan Agung dapat menindaklanjuti laporan tersebut.

Perwakilan pelapor yang juga mantan Jaksa Agung (JA) Marzuki Darusman menyampaikan bahwa pengaduan ini didasari oleh perubahan hukum di Indonesia terkait yurisdiksi universal.

"Yaitu bahwa pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang terjadi di negara lain bisa diadili di Indonesia. Itulah prinsipnya," ujar Marzuki di Kejagung, Senin (6/4/2026).

Bagaimana Prosesnya?

Ketua Komisi Kejaksaan RI Pujiyono Suwadi menyatakan secara normatif laporan tersebut dapat bermuara pada Pengadilan HAM di Indonesia. Prosesnya dimulai dari penyidikan oleh Kejaksaan Agung hingga kemungkinan putusan pengadilan yang menetapkan pihak tertentu sebagai pelaku kejahatan HAM.

Namun, dia mengakui realisasinya tidak sederhana. Sebab, penegakan hukum tersebut terbentur dengan kepentingan politik maupun hubungan diplomatik.

“Kalau yang di Israel, sekalipun kita mengecap nanti, misalnya putusan pengadilannya adalah dia penjahat perang, kita tidak bisa menangkap, wong tidak ada hubungan diplomatik,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Selasa (7/4/2026).

Selain itu, Indonesia belum memiliki rekam jejak dalam menangani perkara kejahatan internasional melalui Pengadilan HAM. Pujiyono menyebut hingga saat ini belum ada kasus serupa yang diputus di Tanah Air.

Lebih jauh, persoalan lain muncul pada aspek teknis penegakan hukum lantaran penyidikan untuk perkara lintas negara, khususnya kejahatan HAM belum memiliki praktik baku di dalam negeri.

“Kalau untuk kasus-kasus yang melibatkan lintas negara, kita belum ada best practice dalam negerinya,” pungkasnya.

Realistis?

Pengamat hukum sekaligus Ahli Pidana menilai laporan masyarakat sipil soal kejahatan HAM lintas negara tidak realistis diusut Kejagung.

Namun demikian, laporan masyarakat sipil itu lebih merupakan bentuk tekanan moral kepada aparat penegak hukum untuk mengusut pelanggaran HAM.

“Itu simbolik saja, supaya kejaksaan agung melek terhadap peristiwa pelanggaran HAM,” ujar Fickar kepada Bisnis, Selasa (7/4/2026).

Dia menegaskan bahwa yurisdiksi hukum pidana suatu negara pada dasarnya terbatas pada wilayah dan warga negaranya.

"Tidak bisa [menetapkan status hukum], hukum sebuah negara hanya berlaku di negara yang bersangkutan dan terhadap warga negaranya saja," tegasnya.

Senada, pengamat hukum Universitas Brawijaya Aan Eko Widiarto. Dia menilai kewenangan Kejaksaan Agung hanya mencakup pelanggaran HAM berat yang terjadi di dalam wilayah Indonesia.

“Setahu saya tidak bisa. Kejaksaan hanya untuk pelanggaran berat HAM di Indonesia,” ujarnya saat dihubungi.

Aan menambahkan, dalam sistem hukum internasional, penanganan kejahatan berat seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang menjadi domain Mahkamah Pidana Internasional.

Dengan demikian, laporan dugaan kejahatan internasional yang seluruh peristiwanya terjadi di luar negeri menghadapi hambatan mendasar untuk diproses secara hukum di dalam negeri.

Meski demikian, laporan masyarakat sipil tetap memiliki makna dalam konteks partisipasi publik. Aan pun mengapresiasi langkah tersebut karena mencerminkan solidaritas kemanusiaan dan kepedulian hak asasi manusia.

"Sebagai sebuah solidaritas kemanusiaan, bagus," pungkasnya.

Respons Kejagung

Di lain sisi, Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna menegaskan bahwa pihaknya ikut prihatin dengan kejadian kejahatan HAM yang terjadi, termasuk terkait Rohingya.

Namun demikian, Anang menekankan bahwa pihaknya harus mempelajari dan menganalisis setiap laporan dari pihak manapun, termasuk Marzuki dkk.

"Bahwa terkait laporan pengaduan ini, di standar di kami Pak, setiap laporan pengaduan akan kami terima. Nanti akan ditelaah dan dipelajari. Tentunya kalau itu masuk ke Bankum, nanti kami teruskan kepada Satker terkait dalam hal ini," ujar Anang di Kejagung, Senin (6/4/2026).

Dia menambahkan bahwa pihaknya masih akan terus melakukan evaluasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan korps Adhyaksa seiring dengan adanya KUHP dan KUHAP baru.

"Jadi, termasuk nanti masukan dari rekan-rekan semua terkait dengan pelaporan pengaduan HAM ini, bagaimana tindak lanjutnya dengan KUHP dan KUHP baru seperti apa," pungkasnya.

AMMAN - Nama Therese Halasa kembali menjadi perbincangan di kalangan pemerhati sejarah konflik Timur Tengah. Perempuan kelahiran Akka (Acre) ini bukan sekadar aktivis biasa; dia adalah sosok di balik salah satu aksi pembajakan pesawat paling dramatis dalam sejarah, yang mempertemukannya langsung di ujung senjata dengan tokoh-tokoh besar Israel.

Profil Therese Halasa

Dirangkum dari berbagai sumber, Senin (6/4/2026), berikut adalah profil dan rekam jejak Therese Halasa, sang srikandi perlawanan Palestina.

Lahir dari keluarga Kristen di Akka pada tahun 1954, Therese Halasa tumbuh di tengah gejolak pendudukan Israel. Di usia yang baru menginjak 18 tahun, dia memutuskan bergabung dengan organisasi Black September.

Puncak aksinya terjadi pada 8 Mei 1972. Halasa menjadi satu dari empat anggota unit komando yang membajak pesawat Sabena Penerbangan 571 rute Wina-Tel Aviv. Misi mereka jelas: menuntut pembebasan 315 tahanan Palestina yang mendekam di penjara Israel.

Duel Maut Melawan Benjamin Netanyahu

Drama pembajakan ini mencapai titik nadir saat pesawat mendarat di Bandara Lod (sekarang Bandara Ben Gurion). Militer Israel meluncurkan "Operasi Isotope" untuk membebaskan para sandera.

Unit elite Sayeret Matkal dikerahkan, dipimpin oleh Ehud Barak. Di antara para komando yang menyamar sebagai teknisi pesawat, terdapat sosok pemuda bernama Benjamin Netanyahu, yang sekarang menjadi Perdana Menteri Israel dengan masa jabatan terlama.

Dalam baku tembak yang sengit di dalam kabin pesawat, Netanyahu dilaporkan tertembak di bagian lengan. Hingga kini, perdebatan sejarah masih menyelimuti peristiwa tersebut; apakah dia tertembak oleh peluru Halasa atau jadi korban insiden "friendly fire" saat berusaha melumpuhkan sang aktivis perempuan tersebut.

Diplomasi dan Pengasingan

Pasca-operasi tersebut, Halasa ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara 220 tahun. Namun, sejarah berkata lain. Dia hanya menjalani hukuman selama 11 tahun sebelum akhirnya dibebaskan pada tahun 1983 melalui proses pertukaran tawanan yang melibatkan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).

Setelah bebas, dia diasingkan ke Yordania. Di sana, Halasa memilih jalan pengabdian sebagai perawat dan tetap vokal menyuarakan hak-hak penyandang disabilitas serta perjuangan kemerdekaan Palestina hingga akhir hayatnya.

Akhir Perjalanan Sang Pejuang

Therese Halasa mengembuskan napas terakhirnya di Amman, Yordania, pada 28 Maret 2020 akibat komplikasi kanker paru-paru. Kepergiannya ditangisi oleh ribuan warga Palestina yang menganggapnya sebagai simbol keberanian perempuan dalam melawan pendudukan Israel.

Bagi pendukungnya, dia adalah pahlawan nasional. Namun bagi pihak Zionis Israel, dia tetap dicatat sebagai sosok militan yang berbahaya. Terlepas dari kontroversi tersebut, nama Therese Halasa telah terukir dalam lembaran sejarah panjang konflik Arab-Israel.