Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv mengapresiasi stok cadangan beras pemerintah (CBP) Indonesia yang menembus 5 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah sekaligus membuktikan Indonesia bisa swasembada pangan lebih cepat.

Rajiv dalam keterangan di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membuktikan bersungguh-sungguh melaksanakan tugasnya.

"Presiden Prabowo kasih target empat tahun tahun swasembada beras, tetapi Menteri Amran hanya membutuhkan waktu 1,5 tahun untuk mewujudkannya. Ini luar biasa," ujarnya.

Lebih lanjut Rajiv mencatat produksi beras per bulan mencapai 5,7 juta ton sehingga kondisi pangan Indonesia bisa dikatakan aman hingga sembilan bulan ke depan.

"Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian dan ancaman gangguan pangan, kita justru aman karena memiliki cadangan pangan yang berlimpah hingga 324 hari ke depan. Bahkan setiap bulan produksi beras kita mencapai 5,7 juta ton," ungkap Rajiv.

Ia melihat selama ini Kementan sangat progresif dengan sejumlah program strategisnya, seperti swasembada jagung dan gula, peningkatan produksi kopi serta kakao.

Selain itu, kata dia, program prioritas seperti ekstensifikasi sawah, optimalisasi lahan, penyediaan benih unggul, alat dan mesin pertanian (alsintan), subsidi pupuk hingga hilirisasi perkebunan/peternakan sudah dirasakan hasilnya saat ini.

Kendati demikian, Rajiv mengingatkan agar Mentan tidak lengah, karena di 2026 ini ancaman El Nino Godzilla bisa merusak seluruh target kementeriannya apabila tidak dihadapi dengan serius.

"Semua prestasi pastinya akan diuji dengan kondisi yang selalu berubah. Tahun ini Kementan harus siap dan tidak lengah menghadapi El Nino Godzilla berupa kemarau panjang juga lebih kering yang mengancam produksi pertanian kita," ucap Rajiv.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR RI Eko Wahyudi mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan harga pangan dan dampak kekeringan menyusul musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih panjang dari tahun-tahun sebelumnya.

Dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat, Eko mengatakan pemerintah perlu mengoptimalkan pemetaan dan mitigasi lintas sektor pada daerah dan wilayah terdampak kekeringan.

"Dengan dukungan alat dan infrastruktur, mulai dari program optimalisasi pengairan irigasi, rehabilitasi irigasi, embung, pemanfaatan air dangkal, air sumur dalam dan dangkal, pompanisasi dan irigasi perpipaan, serta mengatur pola tanam dengan varietas tahan kekeringan," katanya.

Ia juga berharap pemerintah intens memantau harga pangan agar lonjakan harga bisa diintervensi melalui kebijakan dan program. Misalnya, telur sempat mengalami penurunan harga, sementara harga pakan terus naik.

Ia mengatakan salah satu cara yang bisa dilakukan adalah menyerap produksi telur untuk program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Untuk menyiasati kerugian peternak ayam petelur akibat harga pakan yang tinggi dan harga jual rendah, Badan Gizi Nasional dapat memerintah satuan pelayanan pemenuhan gizi sebagai unit pelaksana program MBG untuk menyerap produksi telur guna menstabilkan harga dan menguntungkan peternak setempat," ucapnya.

Di sisi lain, legislator bidang pertanian itu mengapresiasi pemerintah yang dinilai berhasil menjaga stok pangan nasional, khususnya beras.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (7/4), menjelaskan stok beras nasional mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat hingga 11 bulan ke depan.

"Ini merupakan capaian yang sangat luar biasa dan bersejarah. Padahal, kita tahu, dunia sedang tidak baik-baik saja. Di tengah konflik Timur Tengah yang semakin tak terarah, harga pangan dunia naik 2,4 persen dan eskalasi harga bisa sangat cepat berubah," ucapnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kementerian Pertanian bersama Komisi IV DPR RI memperkuat sinergi dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah dinamika global, krisis energi, serta dampak perubahan iklim. Upaya ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan pangan tetap aman, stabil, dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan Indonesia berhasil menunjukkan kinerja positif sektor pangan melalui pencapaian swasembada dalam waktu relatif singkat. Hal ini merupakan hasil arahan Presiden, dukungan Komisi IV DPR RI, serta kerja keras petani di seluruh Indonesia.

“Melalui arahan Bapak Presiden, dukungan Komisi IV, dan kerja keras seluruh petani, Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan dalam satu tahun. Produksi beras meningkat 4,07 juta ton sesuai data BPS atau 13,29%,” ujar Menteri Pertanian pada Rapat Kerja Komisi IV DPR RI, Selasa (7/4/2026).

Ia menambahkan, Cadangan Beras Nasional (CBN) per 7 April 2026 pagi tercatat mencapai 4,6 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Dengan capaian tersebut, kondisi stok beras nasional dipastikan aman untuk memenuhi kebutuhan 10–11 bulan ke depan, meskipun terdapat potensi gangguan rantai pasok global akibat konflik di Timur Tengah, serta prediksi El Nino dalam enam bulan ke depan.

Selain beras, ketersediaan pangan strategis lainnya seperti bawang merah, bawang putih, cabai, daging sapi/kerbau/ayam, telur ayam, serta gula pasir juga dalam kondisi cukup.

Instruksi Langkah Strategis kepada Seluruh Gubernur

Dalam menghadapi dampak perubahan iklim, khususnya potensi kekeringan pada musim kemarau tahun ini, Kementerian Pertanian telah menginstruksikan langkah-langkah strategis kepada seluruh gubernur sejak 9 Maret 2026.

Langkah tersebut meliputi pemetaan wilayah rawan kekeringan berbasis early warning system, optimalisasi pengelolaan air melalui rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan embung, serta pemanfaatan pompanisasi dan perpipaan.

Selain itu, percepatan tanam, penggunaan varietas tahan kekeringan, pengaturan pola tanam, serta penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan juga menjadi fokus utama.

Di sisi produksi, Kementerian Pertanian terus mendorong program prioritas untuk mendukung swasembada pangan berkelanjutan, antara lain melalui cetak sawah dan optimasi lahan, pengelolaan air dan irigasi, konservasi dan rehabilitasi lahan, pembangunan jalan usaha tani, penyediaan benih unggul, alat dan mesin pertanian (alsintan), pupuk subsidi, serta penguatan penyuluhan dan regenerasi petani.

Untuk mendukung implementasi tersebut, pemerintah telah menyiagakan alsintan secara masif. Pada periode 2024–2025, sebanyak 171 ribu unit alsintan telah disalurkan, dengan target tambahan 37 ribu unit pada tahun 2026. Sementara itu, distribusi infrastruktur air mencapai 94 ribu unit pada periode yang sama, dengan target tambahan 21 ribu unit pada tahun 2026.

Untuk mengantisipasi kenaikan harga pangan sebagai implikasi dari kenaikan harga BBM akibat krisis energi global, Presiden Prabowo telah menginstruksikan optimalisasi penggunaan bahan bakar nabati (biofuel) yang bersumber dari kelapa sawit, tebu, ubi kayu, dan jagung.

“Kementerian Pertanian telah menyusun rencana implementasi B-50. Insyaallah, tahun ini Indonesia tidak akan impor solar sebanyak 5,3 juta ton. Ke depan, pemerintah juga akan mengimplementasikan pembangunan pabrik etanol dengan bahan baku dari ubi kayu, tebu, dan jagung,” kata Amran.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi memastikan kondisi pupuk nasional tetap aman meski Selat Hormuz ditutup akibat perang antara Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran.

Ia mengungkap Selat Hormuz menjadi jalur penting perdagangan pupuk global. Sekitar 30 persen perdagangan pupuk dunia melewati jalur tersebut, termasuk untuk jenis urea dan sulfur.

"Setiap bulan itu ada 4 juta ton yang keluar dari Selat Hormuz. 1,5 juta ton adalah urea, 1,5 juta ton adalah sulfur, kemudian sisanya yang lain," katanya dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4).

Menurut Rahmad, ketahanan pupuk nasional saat ini merupakan hasil pengembangan industri pupuk sejak era Presiden ke-2 RI Soeharto. Dengan ekosistem industri pupuk yang dimiliki, Indonesia dinilai bisa menjadi penyelamat bagi ekosistem pangan dunia.

Ada lima negara pertanian yang saat ini terdampak penutupan Selat Hormuz, yakni Brasil, India, Australia, Thailand, dan Amerika Serikat. Menurut Rahmad, beberapa negara tersebut mulai mengantisipasi potensi krisis pangan.

"Kita patut berbangga karena Indonesia mulai dari zaman Bapak Presiden Soeharto, terus mengembangkan industri pupuk, sehingga hari ini meskipun dunia gojang-ganjing, tapi Pupuk Indonesia justru bisa berfungsi sebagai penyelamat pada ekosistem pangan dunia," ujar Rahmad.

[Gambas:Youtube]

Ia menambahkan, dengan dukungan pemerintah dan DPR, kondisi ekosistem pangan nasional dinilai tetap terjaga.

"Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yang dieksekusi oleh Kementerian Pertanian dan dukungan dari Komisi IV DPR RI, kita semua bisa tidur karena seluruh ekosistem pangan kita aman," ucap Rahmad.

Indonesia saat ini menempati posisi strategis sebagai eksportir urea saat pasokan dunia terganggu. Rahmad pernah menjelaskan gangguan distribusi di Selat Hormuz membuat kapasitas pasokan urea global berkurang signifikan.

"Indonesia berbeda. Kita justru negara pengekspor urea dan yang macet dari Selat Hormuz itu adalah pupuk urea. Berhenti dari kapasitas yang ada di Selat Hormuz di 10 juta ton kapasitas per tahun itu hilang dari pasar," ujar dia di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (30/3).

"Indonesia, pupuk Indonesia itu mengekspor antara 1,5 (juta ton) sampai 2 juta ton. Jadi posisi kita untuk pupuk akibat dari geopolitik ini semuanya aman," lanjutnya.

Menurut Rahmad, kondisi ini membuat banyak negara seperti India dan Australia mulai melirik Indonesia sebagai sumber pasokan alternatif.

"Artinya begini, kalau menggantikan seluruhnya kan enggak bisa, tapi setidaknya Indonesia ini eksportir. Jadi sudah pasti setelah fokusnya dalam negeri, setelah dalam negeri tercukupi, kita akan ekspor," jelasnya.

Rahmad juga memastikan pasokan pupuk dalam negeri tetap aman, termasuk untuk bahan baku yang masih diimpor seperti fosfor dan kalium.

"Aman, aman. Karena kan enggak ngelewatin Selat Hormuz," ujarnya.

Terkait kenaikan biaya logistik global, ia menilai dampaknya merata ke seluruh komoditas dan tidak secara khusus mengganggu sektor pupuk.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajukan tambahan anggaran sekitar Rp1,7 triliun untuk memulihkan sektor kelautan dan perikanan di wilayah Sumatra yang terdampak bencana akhir 2025.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut tambahan anggaran tersebut diajukan seiring luasnya dampak bencana terhadap nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, hingga infrastruktur perikanan di tiga provinsi.

"Yang pasti tentu soal anggaran, kami baru menyampaikan kira-kira keperluannya untuk me-recovery dari tiga wilayah itu adalah Rp1,7 triliun. Lalu Rp1,7 triliun yang diperlukan, (butuh anggaran) tambahan," ujar Trenggono dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (14/1).

Bencana hidrometeorologi berupa banjir bandang, luapan sungai, dan tanah longsor tersebut terjadi di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Berdasarkan hasil identifikasi lapangan dan koordinasi dengan pemerintah daerah, dampak kerusakan sektor kelautan dan perikanan tersebar di 39 kabupaten/kota di tiga provinsi tersebut.

Trenggono menyampaikan bencana tersebut berdampak langsung terhadap penghidupan masyarakat perikanan. Data KKP mencatat jumlah nelayan terdampak mencapai 8.368 orang, pembudidaya ikan sebanyak 27.879 orang, serta pengolah ikan sebanyak 1.431 unit usaha.

Selain itu, terdapat 3.612 kapal nelayan yang terdampak akibat rusak, hilang, maupun kehilangan alat tangkap.

"Yang cukup luas di sini adalah tambak ikan, tambak dan kolam ikan itu sekitar 30.723 hektare," ujar Trenggono.

Luasan tambak dan kolam terdampak tersebut tersebar di berbagai sentra budidaya, dengan tingkat kerusakan bervariasi mulai dari rusak ringan hingga rusak berat.

Selain tambak, KKP juga mencatat unit pengolahan ikan (UPI) yang mengalami kerusakan mencapai 396 unit, baik pada bangunan produksi, ruang penyimpanan, hingga fasilitas penanganan bahan baku.

Menurut Trenggono, sektor tambak menjadi salah satu fokus utama pemulihan karena karakter kerusakannya yang tidak bisa ditangani secara cepat tanpa proses pemulihan menyeluruh.

"Kalau kapal, mohon izin, itu kan kami tinggal pesan lalu kemudian kami bisa bantukan. Kalau tambak itu mesti di-recovery," ujarnya.

Dalam fase pemulihan pascabencana, KKP membagi rencana program ke dalam dua intervensi utama. Intervensi pertama adalah rehabilitasi infrastruktur perikanan, meliputi dermaga, gedung prasarana pendukung perikanan tangkap, tambak budidaya, serta bangunan unit pengolahan ikan yang rusak.

Intervensi kedua berupa bantuan sarana usaha perikanan, termasuk pengadaan kapal, mesin, alat tangkap, benih, pakan, hingga chest freezer agar nelayan dan pembudidaya dapat kembali berproduksi.

"Berdasarkan perhitungan teknis, total estimasi kebutuhan anggaran untuk pemulihan sektor kelautan dan perikanan di Sumatra adalah sebesar Rp1,71 triliun," ujar Trenggono.

Ia menambahkan program pemulihan tersebut dilaksanakan sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Perum Bulog menerima penghargaan dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas kontribusinya dalam mendukung pencapaian swasembada pangan tahun 2025. Penghargaan diserahkan dalam acara Panen Raya Nasional dan Pengumuman Swasembada Pangan Nasional 2025 di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Acara ini dihadiri sekitar 5.000 petani dan penyuluh secara langsung, serta lebih dari 2 juta petani melalui platform daring dari seluruh Indonesia. Sejumlah pejabat negara turut hadir, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Pertanian, Menteri Pertahanan, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Turut hadir juga Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sekretaris Kabinet, Wakil Menteri Pertanian, Wakil Panglima TNI, Jaksa Agung, Ketua Komisi IV DPR RI, dan para kepala daerah, termasuk Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Timur, dan Gubernur Sumatera Utara.

Pada sambutannya, Prabowo menegaskan bahwa capaian swasembada pangan merupakan hasil kerja keras kolektif seluruh elemen bangsa.

"Swasembada pangan ini bukan hanya tentang kecukupan produksi, tetapi tentang kedaulatan bangsa. Keberhasilan ini adalah buah dari kerja keras petani, dukungan pemerintah, serta peran lembaga pangan nasional dalam menjaga stabilitas dan ketahanan pangan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (7/1).

Di sisi lain, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyampaikan bahwa Panen Raya Nasional menjadi momentum penting yang menegaskan ketangguhan sektor pertanian nasional.

"Kami akan terus memperkuat sinergi lintas sektor untuk memastikan keberlanjutan swasembada pangan dan peningkatan kesejahteraan petani," kata dia.

Penghargaan kepada Bulog diberikan sebagai apresiasi atas perannya dalam memperkuat cadangan pangan pemerintah dan menjaga stabilitas pasokan serta harga pangan. Bulog juga berperan memastikan kelancaran distribusi pangan nasional hingga ke seluruh wilayah Indonesia.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyatakan bahwa penghargaan ini menjadi dorongan kuat untuk terus meningkatkan kinerja.

"Penghargaan ini merupakan amanah sekaligus motivasi bagi Bulog untuk terus hadir menjaga ketahanan pangan nasional melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, petani dan gapoktan, mitra pengadaan, BUMN Pangan, TNI, POLRI, serta dukungan masyarakat," imbuhnya.

Melalui momentum ini, Bulog meneguhkan komitmennya untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan nasional secara berkelanjutan.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menghentikan pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang ditemukan bermasalah.

Masalah itu mulai dari kualitas yang tak sesuai standar hingga Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang rendah.

Ia memastikan seluruh alsintan rusak di lapangan akan diganti sekaligus diperiksa ulang oleh jajaran internal Kementerian Pertanian.

"Jadi ada masalah memang di alsintan. Kami sudah tegur berapa kali. Bahkan yang rusak itu ada masih, kami suruh stop, dan langsung ganti semua yang rusak. Sudah, aku minta ganti. Dan kami suruh periksa dia," ujar Amran dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (24/11).

Amran menjelaskan sejumlah unit memiliki harga tinggi namun tidak memenuhi standar TKDN minimum 40 persen. Ia menilai kondisi tersebut dapat memicu ketidakseimbangan pasar dan membuat produk asing lebih dulu masuk ke skema pengadaan pemerintah.

"Masalahnya, harganya ini Rp250 (juta). Ini yang aku mengertikan yang dimaksud, Yamar, Kubota, itu kan bagus. Tetapi harganya bagus. Nah, TKDN-nya juga itu tidak memenuhi standar kita, 40 persen. Nah, ini membuat, kalau ini diambil, duluan dia masuk," ucapnya.

Ia menegaskan seluruh proses pengadaan diawasi ketat dan para pejabat terkait harus bertanggung jawab secara profesional.

"Dirjen kan ada berapa, agak banyak, jadi jangan menterinya yang diganggu, cukup dirjen yang pergi kalau ada apa-apa. Jadi kami gitu, tanda tangan, KPA (kuasa pengguna anggaran)-nya tanggung jawab. Kalau ada apa-apa, saya bebaskan, tetapi profesional," ujar Amran.

Ia memastikan instruksi penghentian sudah berjalan di lapangan.

"Tetapi kami langsung minta kemarin, hentikan dan seluruh yang rusak diganti. Seluruh Indonesia," tegasnya.

Kebijakan penghentian dan evaluasi ulang alsintan tersebut muncul setelah Kementan sebelumnya mengungkap 31 kasus pungutan liar (pungli) dan penyalahgunaan bantuan alsintan yang seharusnya diberikan gratis kepada petani.

Modus yang ditemukan beragam, seperti meminta fee, menarik biaya administrasi, hingga mewajibkan pembayaran sebelum alsintan diterima.

Seluruh kasus telah dilimpahkan ke penegak hukum daerah untuk diproses tanpa kompromi. Pemerintah juga membuka kanal pengaduan agar petani dapat melaporkan penyimpangan di lapangan.

Pengawasan distribusi bantuan semakin diperketat karena pemerintah tengah menyalurkan alsintan bernilai triliunan rupiah dan menurunkan harga pupuk subsidi sebesar 20 persen.

Dengan penindakan dan evaluasi ketat ini, Kementan memastikan setiap unit bantuan benar-benar sampai ke petani tanpa pungutan dan tanpa celah bagi oknum.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memperkirakan produksi beras nasional hingga akhir 2025 mencapai 34,77 juta ton. Angka itu melampaui target yang sebelumnya ditetapkan sebesar 32 juta ton.

"Data KSA BPS (Kerangka Sampel Area Badan Pusat Statistik) menyebut produksi beras Januari-Desember 2025 mencapai 34,77 juta ton meningkat 13,54 persen dari target yang diberikan 32 juta ton. Jadi, ada kenaikan 2,7 juta ton dari target yang diberikan," ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (24/11).

Amran juga menyampaikan capaian tersebut membawa stok beras nasional berada pada level 4,2 juta ton. Menurutnya, angka tersebut tidak hanya lebih tinggi dari target pemerintah, tetapi juga melampaui proyeksi lembaga internasional.

"Peningkatan produksi beras ini lebih tinggi dibandingkan proyeksi juga dari Departemen Pertanian Amerika Serikat (United State Department of Agriculture) yang menyebut produksi beras Indonesia musim tanam 2024-2025 akan mencapai 34,6 juta ton. Juga FAO memprediksi produksi beras kita tembus 35,6 juta ton pada tahun 2025," terang Amran.

Di sisi lain, produksi jagung pipilan kering kadar air 14 persen sepanjang Januari-Desember 2025 diperkirakan mencapai 16,55 juta ton, meningkat 9,34 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Amran menegaskan dengan capaian tersebut, Indonesia tidak melakukan impor jagung untuk pakan tahun ini.

"Indonesia tahun ini untuk pakan tidak impor, jagung untuk pakan," ujarnya.

Kinerja produksi komoditas hortikultura dan perkebunan juga mencatat kenaikan signifikan.

Realisasi produksi aneka cabai mencapai 92 persen, bawang merah 89,45 persen, sementara kelapa, sawit, karet, dan kakao masing-masing berada di atas 85 persen.

Untuk kopi dan tebu, realisasi produksinya bahkan tercatat 104,15 persen dan 104,86 persen.

Sektor peternakan pun menunjukkan tren serupa. Produksi sapi mencapai 92,74 persen, daging kambing dan domba 88,74 persen, sementara daging ayam dan telur masing-masing berada di level 87 persen dan 86,49 persen.

Amran menjelaskan rencana kerja Kementan 2026 akan difokuskan pada peningkatan produksi padi, jagung, serta komoditas strategis lainnya.

Program juga mencakup pencetakan sawah baru, optimalisasi lahan, rehabilitasi irigasi, penyediaan benih unggul, alsintan, pupuk bersubsidi, hingga regenerasi petani dan hilirisasi komoditas seperti tebu, kakao, kelapa, kopi, dan lada.

Untuk 2026, Kementan menargetkan produksi beberapa komoditas utama, yakni beras 34,77 juta ton, jagung, yang diralat menjadi 18 juta ton, aneka cabai 3,08 juta ton, bawang merah 2 juta ton, tebu 39,5 juta ton, kopi 786 ribu ton, kakao 633 ribu ton, kelapa 2,89 juta ton, daging sapi dan kerbau 514 ribu ton, daging ayam 4,34 juta ton, serta telur 7,75 juta ton.

Informasi target ini juga tercantum dalam paparan Amran tentang sasaran produksi komoditas strategis 2026, termasuk padi 60,34 juta ton gabah kering giling (GKG) yang setara dengan 34,77 juta ton beras.

Komisi IV DPR RI memberi apresiasi besar kepada Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman atas lonjakan kinerja sektor pangan dalam waktu singkat, seperti yang disampaikan dalam Rapat Kerja pada Senin (24/11).

Seluruh fraksi menilai capaian Kementerian Pertanian (Kementan) termasuk peningkatan produksi dan stabilitas stok, serta kenaikan kesejahteraan petani, perbaikan tata kelola, hingga respons cepat terhadap persoalan lapangan.

Endang Setyawati Thohari dari Fraksi Gerindra mengaku bahwa perubahan di sektor pertanian sangat terasa. Ia mendorong konsolidasi kelembagaan penyuluh, serta keberlanjutan pengembangan komoditas strategis seperti sorgum.

"Selama 30 tahun saya di Kementan, baru kali ini merasakan gebrakan yang nyata. Ke depan kami berharap ada grand strategy agar capaian ini berkelanjutan dan tidak berubah setiap pergantian pimpinan," kata Endang.

Dari Fraksi PDI Perjuangan, Rokhmin Dahuri menilai capaian swasembada beras dengan produksi 34,77 juta ton sebagai tonggak penting. Ia berharap, swasembada dapat diperluas ke jagung, kedelai, dan tebu serta diperkuat dengan varietas yang tahan perubahan iklim.

"Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya. NTP naik dari 111 menjadi 124,3 dan realisasi anggaran diproyeksikan 93,8 persen di tahun 2025, ini kinerja yang patut diapresiasi," kata Rokhmin.

Pujian serupa datang dari Fraksi Golkar lewat Firman Subagyo yang menilai kinerja Kementan sebagai prestasi luar biasa. Ia juga menyinggung tantangan seperti anomali cuaca, alih fungsi lahan, serta pentingnya menarik minat generasi muda untuk bertani.

"Kami mengapresiasi serapan anggaran yang sudah mencapai 72 persen. Ini harus diteruskan dan diarahkan pada sektor produktif untuk mendukung swasembada pangan," katanya.

Dari Gerindra, Darori Wonodipuro menyoroti data BPS yang menunjukkan kenaikan produksi nasional.

"Kami membaca data BPS, produksi naik 13,5 persen. Ini capaian yang luar biasa," katanya.

Sementara, anggota Fraksi NasDem, Muhammad Habiburokhman, menilai capaian tahun ini sebagai warisan penting. Ia pun mendorong agar komoditas lain dapat segera menyusul di jalur swasembada. Adapun Hindun Anisah dari PKB mengapresiasi kenaikan NTP dan predikat WTP, sambil mengingatkan tentang konsistensi realisasi anggaran agar kinerja tetap stabil.

Apresiasi juga datang dari PAN, Demokrat, dan fraksi lainnya. Mereka menyoroti keberhasilan menjaga produksi, memperkuat stok, serta mendorong stabilitas harga komoditas rakyat seperti kopi. Sejumlah anggota DPR juga menilai perlunya roadmap yang lebih kuat untuk bawang putih, kedelai, dan cabai agar Indonesia memiliki fondasi kemandirian lebih baik di masa depan.

Menutup rapat, Mentan Amran menyatakan bahwa capaian ini adalah hasil arahan Presiden dan sinergi lintas sektor.

"Keberpihakan kepada petani tidak berhenti pada capaian tahun ini. Program akan diperkuat secara berkelanjutan, sinkron, dan berbasis kebutuhan lapangan," tutup Amran.

KOMPAS.com – Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat perkembangan positif pada tahun pertama pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto. Di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, produksi beras nasional menunjukkan peningkatan.

Anggota Komisi IV DPR RI Riyono Caping menyampaikan apresiasinya terhadap capaian tersebut. Ia menilai, kinerja sektor pertanian tidak hanya mendukung pemenuhan kebutuhan beras nasional, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi aktivitas ekonomi masyarakat.

“Kinerja sektor pertanian di bawah Pak Amran tidak hanya berhasil memenuhi kebutuhan beras nasional, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat, baik di desa maupun kota,” ujar Riyono dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Jumat (14/11/2025).

Riyono mengatakan, peningkatan produktivitas pertanian menjadi penopang stabilitas ekonomi nasional, terutama di daerah sentra produksi.

“Pertumbuhan ekonomi dari desa akan lebih kuat karena merata dan langsung dirasakan oleh masyarakat. Jadi pertanian ini bukan hanya soal pangan, tetapi juga soal kesejahteraan. Ketika produksi meningkat, maka ekonomi rakyat ikut bergerak,” ujar Riyono.

Ia menegaskan, Komisi IV berkomitmen mendukung program pertanian pemerintah agar peningkatan produksi dapat terus berjalan. Upaya tersebut sekaligus memperkuat kemandirian pangan dan posisi Indonesia sebagai negara agraris yang tangguh.

“Peningkatan produksi dari waktu ke waktu mutlak harus dilakukan karena beras adalah kebutuhan pokok masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional pada periode Januari–Desember mencapai 31,3 juta ton pada 2019, 2020, dan 2021. Produksi meningkat menjadi 31,5 juta ton pada 2022, lalu tercatat 31,1 juta ton pada 2023, dan 30,6 juta ton pada 2024.

Sementara untuk 2025, proyeksi produksi beras diperkirakan mencapai 34,7 juta ton.

Riyono optimistis capaian tersebut dapat menjadi dasar untuk mempercepat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

“Harus optimis untuk masa depan bangsa yang lebih baik dan berkelanjutan,” katanya.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, menilai kebijakan pangan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan hasil positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya petani. Berbagai langkah strategis yang diambil dinilai berhasil memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

"Langkah-langkah yang diambil pemerintah sangat baik dan menunjukkan arah yang tepat. Sekarang, masyarakat, terutama petani, mulai merasakan hasilnya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (14/11).

Dia menjelaskan, sejumlah kebijakan strategis, mulai dari penambahan kuota pupuk, stabilisasi harga gabah, hingga penguatan cadangan beras pemerintah, telah memberikan hasil yang signifikan. Menurutnya, kebijakan yang tepat sasaran ini menjadi dasar penting bagi peningkatan produktivitas nasional.

Salah satu indikatornya terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS). Per September 2025, Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 124,36, menandakan peningkatan pendapatan petani yang relatif lebih tinggi dibandingkan biaya produksi.

"Ini capaian luar biasa, bukti bahwa kebijakan pemerintah benar-benar berpihak pada petani," kata Yohan.

BPS juga mencatat proyeksi produksi pangan nasional 2025 menunjukkan peningkatan, dengan produksi padi mencapai 34,77 juta ton. Dirinya menilai capaian ini memperkuat kemampuan Indonesia dalam menjaga ketersediaan pangan di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.

Ia juga menyoroti rencana pembangunan 100 gudang baru Bulog sebagai salah satu kebijakan yang memiliki dampak besar. Selama ini Bulog dinilai kekurangan fasilitas penyimpanan saat panen raya.

"Dengan tambahan gudang ini, penyerapan gabah, beras, dan jagung dapat dilakukan jauh lebih maksimal sehingga tidak ada hasil panen petani yang terbuang," imbuh dia.

Yohan menambahkan bahwa penguatan infrastruktur pangan seperti gudang, fasilitas pengeringan, dan penyimpanan jangka panjang akan berperan penting dalam menjaga stabilitas pasokan.

Menurutnya, langkah ini sejalan dengan upaya Kementerian Pertanian (Kementan) di bawah Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan menekan ketergantungan pada impor.

Berdasarkan perkembangan di lapangan, Yohan optimistis terhadap arah kebijakan pangan nasional. Ia menilai fondasi yang dibangun pemerintah menjadi titik awal bagi sistem pangan yang lebih mandiri dan modern.

"Dengan arah kebijakan yang semakin presisi dan berpihak pada petani, saya yakin Indonesia akan semakin kuat sebagai negara dengan ketahanan pangan yang tangguh dan berdaya saing," pungkasnya.

Pemerintah Indonesia akan menggunakan pinjaman luar negeri senilai Rp5,8 triliun dari Pemerintah Spanyol untuk memperkuat pengawasan laut nasional.

Dana ini akan membiayai pembangunan kapal pengawas dan sistem pengawasan maritim terpadu yang menjadi bagian dari proyek Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS).

Pinjaman tersebut telah disetujui Komisi IV DPR RI dengan alokasi Rp2 triliun pada tahun anggaran (TA) 2025 sebagai tahap awal implementasi. Proyek ini ditargetkan mulai berjalan pada awal 2025 dan rampung pada akhir 2028.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan pinjaman dari Spanyol bersifat lunak dan digunakan untuk mendanai pembangunan 10 kapal pengawas baru, sekaligus pengadaan sistem pengawasan laut digital.

"Kita mendapatkan pinjaman dari Pemerintah Spanyol, pinjaman lunak untuk pembangunan kapal, di mana totalnya ada sekitar 10 unit kapal, empat kapal dibangun di Spanyol, lalu kemudian enam kapal dibangun di dalam negeri. Periodenya atau jangka waktunya kira-kira sekitar tiga tahun," kata Trenggono dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (5/11).

Trenggono menjelaskan karena pembiayaan berasal dari pinjaman luar negeri, maka seluruh proses pengadaan dilakukan melalui bidding internasional yang bersifat terbuka dan transparan.

Ia menambahkan mekanisme pembayaran proyek dilakukan bertahap, dimulai dengan pembayaran uang muka alias down payment sebesar Rp2 triliun pada 2025.

"Pengadaannya secara internasional, ini ada bidding internasional karena pembiayaannya dari Spanyol maka bidding-nya juga internasional sangat transparan. Terus kemudian sistem pembayarannya itu bertahap," jelasnya.

"Jadi setelah ini nanti disetujui, ada sebagian sebagai uang muka yang harus dibayarkan, totalnya kira-kira sekitar Rp2 triliun, lalu kemudian mereka mulai mengerjakan baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di Spanyol," tambahnya.

Sisa nilai proyek akan dicairkan secara bertahap sesuai kemajuan pembangunan kapal dan sistem pengawasan. Trenggono menegaskan Kementerian Keuangan menjadi pihak yang mengeksekusi penarikan pinjaman, sedangkan KKP berperan sebagai pelaksana proyek.

Selain pembangunan kapal, ruang lingkup proyek MFISS mencakup pembangunan sistem surveilans terpadu, Maritime Integrated System, Secure Data Infrastructure, Regional Monitoring Center, Intelligent Room, serta pengadaan drone dan sistem komando terintegrasi antara pusat dan daerah.

"Total investasi proyek ini mencapai Rp5,828 triliun dengan sumber pendanaan dari pinjaman Pemerintah Spanyol. Dari jumlah tersebut, alokasi tahun anggaran 2025 sebesar Rp2 triliun kami ajukan untuk mendapat persetujuan Komisi IV DPR RI," kata Trenggono.

Trenggono menyebut sistem baru ini akan memungkinkan koordinasi data real time antara kapal pengawas, radar, satelit, dan sistem intelijen maritim sehingga pengawasan terhadap illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing bisa dilakukan lebih cepat dan berbasis bukti digital.

Ia juga menargetkan seluruh kapal pengawas dan kapal penangkap ikan nantinya terkoneksi langsung dengan pusat pengawasan nasional (war room) agar kondisi laut bisa dipantau secara langsung oleh pemerintah pusat.

"War room-nya sudah jadi, tapi kemudian masih ada yang terputus karena ada yang terkoneksi dan ada yang tidak. Mudah-mudahan di akhir 2028 itu pimpinan bisa memantau situasi laut kita lewat tablet atau ponsel saja," ujarnya.

Trenggono memastikan proyek akan dijalankan dengan prinsip good governance bekerja sama dengan Kemenkeu dan Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk memastikan penggunaan pinjaman dilakukan secara hati-hati dan efisien.

"Kami memastikan bahwa pelaksanaan proyek ini akan dijalankan secara transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Kami bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk memastikan bahwa mekanisme penarikan pinjaman dilakukan secara hati-hati dan efisien sesuai loan agreement yang telah ditandatangani," katanya.

Komisi IV DPR RI pun menyatakan setuju atas tambahan anggaran tersebut.

"Komisi IV DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan TA 2025 sebesar Rp2 triliun yang bersumber dari pinjaman luar negeri pemerintah Spanyol guna mendukung pelaksanaan proyek MFISS untuk memperkuat pemberantasan IUU fishing dan mencegah kebocoran PNBP," ujar Titiek saat memimpin rapat yang disepakati seluruh anggota dan perwakilan KKP.