Ini angin segar bagi dunia usaha perikanan Indonesia serta peluang diversifikasi produk ekspor, apalagi menjelang Tahun Baru Imlek 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat sebanyak 40 Unit Pengolahan Ikan (UPI) tambahan memperoleh nomor persetujuan ekspor (approval number) produk perikanan ke China dari Administrasi Umum Kepabeanan China (GACC).

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan KKP Ishartini dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu, menjelaskan bahwa Indonesia telah memiliki perjanjian bilateral kesetaraan sistem jaminan mutu produk perikanan atau mutual recognition arrangement (MRA).

Perjanjian ini menjadi dasar negosiasi sehingga otoritas China menyetujui usulan nomor persetujuan baru bagi UPI.

“Ini menjadi angin segar bagi dunia usaha perikanan Indonesia serta peluang diversifikasi produk ekspor, apalagi menjelang Tahun Baru Imlek 2026,” ujar Ishartini.

Ia menjelaskan untuk mendapatkan nomor persetujuan, Badan Mutu KKP bersama GACC melaksanakan serangkaian proses teknis maupun administratif sesuai ruang lingkup MRA.

Proses tersebut meliputi registrasi resiprokal, pemeriksaan pra-perbatasan bersama, konsultasi tindakan korektif bersama, serta pengajuan dokumen melalui sistem GACC dengan Badan Mutu KKP bertindak sebagai otoritas kompeten.

Ishartini menambahkan saat ini terdapat 1.080 jenis komoditas perikanan yang diekspor dari Indonesia ke China.

Sepanjang 2025, volume ekspor mencapai 491.528 ton dengan nilai 1,04 miliar dolar AS atau sekitar Rp17,46 triliun.

Sepuluh komoditas utama di antaranya cumi beku, rumput laut, ikan pita beku, ikan jaket kulit beku, dan ikan croaker beku.

Ishartini mengimbau seluruh pelaku usaha dan pemangku kepentingan yang telah mendapatkan akses ekspor agar senantiasa menjaga komitmen serta konsistensi dalam menerapkan standar sanitasi, higiene, dan prinsip keamanan pangan.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajukan tambahan anggaran sekitar Rp1,7 triliun untuk memulihkan sektor kelautan dan perikanan di wilayah Sumatra yang terdampak bencana akhir 2025.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut tambahan anggaran tersebut diajukan seiring luasnya dampak bencana terhadap nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, hingga infrastruktur perikanan di tiga provinsi.

"Yang pasti tentu soal anggaran, kami baru menyampaikan kira-kira keperluannya untuk me-recovery dari tiga wilayah itu adalah Rp1,7 triliun. Lalu Rp1,7 triliun yang diperlukan, (butuh anggaran) tambahan," ujar Trenggono dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (14/1).

Bencana hidrometeorologi berupa banjir bandang, luapan sungai, dan tanah longsor tersebut terjadi di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Berdasarkan hasil identifikasi lapangan dan koordinasi dengan pemerintah daerah, dampak kerusakan sektor kelautan dan perikanan tersebar di 39 kabupaten/kota di tiga provinsi tersebut.

Trenggono menyampaikan bencana tersebut berdampak langsung terhadap penghidupan masyarakat perikanan. Data KKP mencatat jumlah nelayan terdampak mencapai 8.368 orang, pembudidaya ikan sebanyak 27.879 orang, serta pengolah ikan sebanyak 1.431 unit usaha.

Selain itu, terdapat 3.612 kapal nelayan yang terdampak akibat rusak, hilang, maupun kehilangan alat tangkap.

"Yang cukup luas di sini adalah tambak ikan, tambak dan kolam ikan itu sekitar 30.723 hektare," ujar Trenggono.

Luasan tambak dan kolam terdampak tersebut tersebar di berbagai sentra budidaya, dengan tingkat kerusakan bervariasi mulai dari rusak ringan hingga rusak berat.

Selain tambak, KKP juga mencatat unit pengolahan ikan (UPI) yang mengalami kerusakan mencapai 396 unit, baik pada bangunan produksi, ruang penyimpanan, hingga fasilitas penanganan bahan baku.

Menurut Trenggono, sektor tambak menjadi salah satu fokus utama pemulihan karena karakter kerusakannya yang tidak bisa ditangani secara cepat tanpa proses pemulihan menyeluruh.

"Kalau kapal, mohon izin, itu kan kami tinggal pesan lalu kemudian kami bisa bantukan. Kalau tambak itu mesti di-recovery," ujarnya.

Dalam fase pemulihan pascabencana, KKP membagi rencana program ke dalam dua intervensi utama. Intervensi pertama adalah rehabilitasi infrastruktur perikanan, meliputi dermaga, gedung prasarana pendukung perikanan tangkap, tambak budidaya, serta bangunan unit pengolahan ikan yang rusak.

Intervensi kedua berupa bantuan sarana usaha perikanan, termasuk pengadaan kapal, mesin, alat tangkap, benih, pakan, hingga chest freezer agar nelayan dan pembudidaya dapat kembali berproduksi.

"Berdasarkan perhitungan teknis, total estimasi kebutuhan anggaran untuk pemulihan sektor kelautan dan perikanan di Sumatra adalah sebesar Rp1,71 triliun," ujar Trenggono.

Ia menambahkan program pemulihan tersebut dilaksanakan sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) siap mengecek unit pengolahan ikan atau UPI yang kemungkinan terdampak bencana di wilayah Sumatra.

"Nanti kita akan cek berapa unit pengolahan yang terdampak di sana, dan kemarin juga sudah kita data unit-unit pengolahan ikan yang ada di sana," ujar Plt Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Machmud dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, unit pengolahan ikan yang kemungkinan terdampak unit pengolahan yang berskala mikro serta kecil dan KKP sendiri telah memiliki datanya terkait unit-unit pengolahan ikan mana saja yang terdampak bencana di Sumatra tersebut.

"Kita akan lakukan bagaimana pemulihannya. Kita sudah ada tim, satuan tugas (satgas) dari KKP di situ ada satgas kaitan dengan penanggulangan bencana awal, kemudian operasional distribusi dan ada pemulihan, jadi satgas pemulihan ini adalah semua eselon I KKP harus melakukan pemulihan terutama untuk para pemangku kepentingan (stakeholder) yang ada di sana," katanya.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Pung Nugroho Saksono mengatakan bahwa kementeriannya mengirimkan total 108 ton bantuan bagi korban bencana di wilayah Sumatera.

Ia mengatakan bahwa jumlah tersebut merupakan akumulasi dari pengiriman bertahap yang dilakukan pihaknya melalui jalur laut dan udara ke berbagai lokasi bencana.

Selain menyalurkan bantuan pangan, ia juga mengatakan bahwa kementeriannya juga membuka penggalangan donasi pakaian layak pakai yang saat ini menjadi kebutuhan mendesak bagi para pengungsi.

Satgas KKP juga masih terus membuka bantuan dari berbagai pihak, termasuk swasta, yang akan memberikan bantuan kepada korban bencana melalui KKP, lanjutnya.

KKP telah menggerakkan tiga kapal pengawas ke Lhokseumawe, Langsa, dan Sibolga, serta satu pesawat patroli pengawasan untuk menjangkau daerah dengan akses yang sulit, seperti Aceh Tenggara.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meragukan laporan terkait udang Indonesia terpapar Cesium-137 (Cs-137), mengingat Indonesia tidak memiliki fasilitas nuklir maupun senjata nuklir.

Hal itu disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam acara Pelepasan Ekspor Udang Indonesia Bersertifikat Bebas Cesium-137 ke AS di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Menurut Trenggono, temuan Cs-137 terhadap produk udang dalam negeri mencerminkan persaingan ketat dalam perdagangan internasional, sehingga pemerintah harus tetap berhati-hati dalam menjaga kualitas dan keamanan produk perikanan.

“Kita [Indonesia] tidak punya pembangun nuklir. Kita tidak punya senjata nuklir. Tapi kok bisa ada cesium [di udang]? Nah ini juga salah satu. Itulah persaingan di dalam perdagangan. Jadi saya kira kita tetap harus berhati-hati,” kata Trenggono.

Namun ke depan, KKP berharap sudah tidak ada lagi keluhan dari pembudidaya terkait Cs-137.

Di samping itu, KKP juga memastikan kelancaran distribusi produk udang ke depan. Trenggono menuturkan Unit Pengolahan Ikan (UPI) di bawah KKP telah berkomitmen untuk segera membeli seluruh produk udang yang dihasilkan pembudidaya. Dengan begitu, distribusi dan penyerapan hasil budidaya dapat berjalan lancar.

Selain udang, KKP memastikan kualitas seluruh komoditas perikanan tetap terjaga. “Kami meyakini tidak hanya komoditi kita di sektor seafood, tapi juga banyak komoditi yang lain yang tentu juga harus kita jaga dengan baik,” tuturnya.

Untuk diketahui, udang Indonesia kembali diterima masuk ke Amerika Serikat (AS) usai U.S. Food and Drug Administration (FDA) secara resmi menetapkan Badan Mutu KKP sebagai Certifying Entity (CE) untuk sertifikasi bebas Cs-137 pada produk udang.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Produsen Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) Saut Hutagalung mengatakan sertifikasi bebas Cs-137 merupakan persyaratan yang ditetapkan AS bagi produk udang yang diekspor ke negaranya.

“Karena kita berdagang dengan Amerika atau negara manapun, tentu kita harus memenuhi persyaratannya. Dalam hal ini Amerika Serikat mensyaratkan sertifikat bebas cesium, dan kita penuhi,” ujar Saut.

Saut menjelaskan, langkah awal ini dilakukan untuk memastikan kelancaran operasional tambak dan distribusi produk udang.

Dia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terkait sertifikasi tersebut, mengingat Indonesia tidak memiliki reaktor nuklir maupun bahan nuklir sehingga kewajiban sertifikasi dianggap membebani dari sisi biaya, waktu, dan tenaga.

Kami melaksanakan kegiatan quality assurance dengan mengacu pada aturan internasional mulai dari hulu ke hilir, serta menjalin perjanjian kerja sama bilateral harmonisasi sistem sebagai bagian dari diplomasi perikanan KKP,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menambah sebanyak 35 unit pengolahan ikan (UPI) yang mendapat izin ekspor produk perikanan ke Vietnam, sebagai hasil dari perjanjian bilateral kesetaraan sistem mutu antara kedua negara.

Kepala Badan Mutu KKP Ishartini mengatakan, penambahan tersebut merupakan bukti keberhasilan pelaksanaan program quality assurance dari hulu ke hilir yang mengacu pada standar internasional.

“Kami melaksanakan kegiatan quality assurance dengan mengacu pada aturan internasional mulai dari hulu ke hilir, serta menjalin perjanjian kerja sama bilateral harmonisasi sistem sebagai bagian dari diplomasi perikanan KKP,” katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan bahwa otoritas kompeten Vietnam telah menyetujui 35 UPI tambahan yang diajukan oleh Badan Mutu KKP untuk dapat melakukan ekspor ke negara tersebut.

Dengan penambahan tersebut, total UPI Indonesia yang teregistrasi untuk ekspor ke Vietnam mencapai 646 unit.

Ishartini menyebutkan saat ini ekspor produk perikanan Indonesia ke Vietnam mencakup 672 jenis produk, dengan 10 komoditas utama berdasarkan volume ekspor antara lain cumi beku, tuna sirip kuning beku, sotong beku, dan rumput laut kering gracilaria.

Berdasarkan data KKP, sepanjang 2024, volume ekspor perikanan Indonesia ke Vietnam tercatat lebih dari 100 ribu ton, sementara Vietnam mengekspor sekitar 6.934 ton produk perikanan ke Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya menegaskan bahwa KKP merupakan otoritas kompeten yang berwenang melakukan pengawasan resmi di sepanjang rantai produksi perikanan serta menerbitkan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) untuk memenuhi persyaratan ekspor.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut ekspor udang Indonesia ke Amerika Serikat (AS) kembali meningkat setelah sempat terdampak kasus temuan unsur radioaktif Cesium-137 pertengahan tahun ini.

Hingga kuartal III-2025, nilai ekspor udang ke AS tercatat tumbuh 16,3 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Direktur Pemberdayaan Usaha Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Catur Sarwanto mengatakan AS masih menjadi pasar utama bagi udang Indonesia dengan nilai ekspor mencapai US$1,49 miliar atau setara Rp24,9 miliar (asumsi kurs Rp16.717 per dolar AS) sepanjang Januari-September 2025.

"Di ekspor di Amerika itu tumbuh 16,3 persen," ujar Catur dalam konferensi pers di KKP, Jakarta Pusat, Kamis (6/11).

Menurutnya, meski sempat terjadi gangguan ekspor akibat isu radioaktif, permintaan udang Indonesia di pasar Amerika tetap tinggi.

"Kita dari sisi ekspor udang itu masih mengalami peningkatan. Ini peningkatan tidak hanya di Amerika Serikat sebetulnya, ada di lima negara top kita yang punya tujuan utama juga terjadi peningkatan. Artinya tentu ini dampak kalau berdasarkan data memang belum signifikan, bahkan naik ya," kata Catur.

Ia menambahkan pemulihan ekspor terjadi setelah Badan Mutu KKP secara resmi ditunjuk oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA), sebagai lembaga sertifikasi bebas Cesium-137 (certifying entity).

Penunjukan tersebut memungkinkan Indonesia kembali mengekspor udang dengan sistem sertifikasi baru yang menjamin seluruh produk bebas kontaminasi. Penetapan itu menjadikan Indonesia negara pertama di dunia yang mendapat mandat sertifikasi radiasi untuk sektor perikanan.

Adapun kasus temuan Cesium-137 sebelumnya bersifat lokal dan spesifik lokasi, terjadi di fasilitas pengolahan PT BMS di Cikande, Serang, bukan dari tambak atau sistem budidaya udang. Nilai deteksi yang dicatat FDA pun jauh di bawah ambang batas keamanan internasional sebesar 1.200 Bq/kg.

Sejak skema sertifikasi bebas Cesium-137 mulai beroperasi penuh pada akhir Oktober, KKP telah melepas tujuh kontainer pertama ekspor udang ke AS dengan volume 106 ton senilai sekitar US$1,2 juta atau setara Rp20 miliar.

Kepala Badan Mutu KKP Ishartini mengatakan proses sertifikasi kini berjalan lancar di unit pengolahan ikan (UPI) dan akan terus diperluas dalam waktu dekat.

"Proses pra-scanning di UPI sudah lebih dari 100 kontainer. Di bulan November ini kami targetkan lebih dari 200 kontainer bisa dikirim ke Amerika Serikat dengan sertifikat bebas Cesium-137," ujarnya.

Menurut Ishartini, tingginya minat pasar AS terhadap udang Indonesia juga terlihat dari percepatan permintaan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

"Kami ingin masyarakat Amerika bisa menikmati udang Indonesia saat Christmas dan New Year, mereka sudah menunggu-nunggu," katanya.

Catur menambahkan langkah diplomasi dengan FDA dan National Fisheries Institute (NFI) turut mempercepat pemulihan kepercayaan pasar.

"Pesan kunci kita bahwa produk udang Indonesia aman dan kebutuhan konsumsi, kontaminasi tidak berasal dari budidaya dan tentu hanya terlokalisir di satu titik," ujarnya.

Secara nasional, nilai ekspor produk perikanan Indonesia sepanjang Januari-September 2025 mencapai US$4,52 miliar atau setara Rp75,57 triliun, naik 6,7 persen dibanding tahun sebelumnya. Komoditas udang menjadi penyumbang terbesar dengan nilai ekspor US$1,99 miliar atau Rp33,27 triliun, tumbuh 17,4 persen secara tahunan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono mengakui ekspor udang Indonesia ke Amerika Serikat sempat terhenti, akibat isu paparan zat radioaktif yang ditemukan pada udang beku yang dikirim oleh PT Bahari Makmur Sejati (BMS Foods).

"Ya itu dampaknya karena kemarin ditemukan ada paparan radioaktif di (PT BMS) daerah Cikande sebetulnya. Karena di dekat (PT BMS) situ kan ada pabrik peleburan baja dan itu ditemukan slab yang berasal dari impor, itu ada kandungan cesium," kata Trenggono saat ditemui usai acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Akibat temuan tersebut, negara importir udang RI seperti Amerika Serikat, meminta jaminan keamanan tambahan terhadap produk perikanan dari Indonesia. Trenggono mengatakan, pemerintah kini telah bergerak cepat untuk memastikan semua produk seafood bebas dari kontaminasi radioaktif.

"Sudah, kita ditunjuk, jadi Kementerian Kelautan dan Perikanan ditunjuk sebagai otoritas yang bisa memberikan sertifikasi produk-produk udang atau produk seafood dari dua wilayah, tapi kita akan lakukan di seluruh wilayah tentu, untuk meyakinkan kepada buyer di Amerika bahwa kita bebas dari bahan radioaktif," jelasnya.

Trenggono menegaskan, sebelumnya Indonesia belum memiliki mekanisme sertifikasi radioaktif untuk produk perikanan.

"Selama ini sertifikasinya belum, untuk radioaktif belum ini baru sekarang ini ya," ucap dia.

Untuk memenuhi syarat tambahan dari pihak Amerika Serikat, KKP kini mewajibkan seluruh Unit Pengolahan Ikan (UPI) memiliki peralatan yang sesuai dengan standar Food and Drug Administration (FDA).

"Kita minta kepada UPI, karena kita sudah komunikasi dengan FDA peralatan apa yang comply (mematuhi) yang mereka bisa percaya itu akan kita gunakan, dan itu kemudian kita minta kepada seluruh UPI untuk dia juga memiliki itu," ungkapnya.

Selain itu, Trenggono menuturkan pemerintah juga tengah menyiapkan pembangunan laboratorium khusus untuk pengujian radioaktif pada tahun depan.

"Kita juga akan membangun di tahun depan ini laboratorium untuk memastikan seluruh produk-produk yang diproduksi oleh Indonesia, keluar maupun ke dalam, itu aman dari radioaktif," ujarnya.

Ia mengakui proses pemulihan ekspor sempat membuat stok udang menumpuk di dalam negeri karena pengiriman ke Amerika dihentikan sementara.

"Aduh, ya kemarin berhenti lah. Sampai kemudian yang ke depan ini, sekarang numpuk. Kita harus yakinkan dulu seluruh yang ada ini, karena apapun namanya kan udang kita cukup bagus di Amerika," tutur Trenggono.

Namun, pemerintah optimistis ekspor udang ke Amerika bisa segera dilanjutkan setelah peralatan sertifikasi terpenuhi.

"Sebenarnya kalau peralatan kita ini ada lengkap, karena ini kan baru beberapa hari ya, itu lengkap, semestinya cepat. Apalagi itu dimiliki oleh si UPI sendiri. Jadi UPI kan bisa," ujarnya.

Ketika ditanya soal kemungkinan pengiriman kembali pada November, Trenggono menjawab singkat, "Sudah mudah-mudahan. Iya, doain aja," pungkasnya.