JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan investasi milik Hapsoro Sukmonohadi atau Happy Hapsoro, PT Sentosa Bersama Mitra, telah melepas seluruh kepemilikan sahamnya di PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk (PADI).

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) Senin (13/4/2026), kepemilikan Sentosa Bersama Mitra di PADI yang sebelumnya mencapai 650 juta lembar saham atau setara 5,75 persen pada Maret 2026, kini menjadi nihil.

Meski terjadi divestasi, jumlah saham PADI yang tercatat tetap sebesar 11,31 miliar lembar saham, tidak mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya.

Kondisi ini mengindikasikan tidak terdapat pihak tertentu yang secara langsung dilaporkan mengambil alih seluruh saham yang dilepas tersebut.

Sebaliknya, porsi kepemilikan masyarakat meningkat signifikan.

Kepemilikan publik tercatat naik dari 10,44 miliar saham atau setara 92,31 persen menjadi 11,09 miliar saham atau setara 98,06 persen.

Sejalan dengan itu, jumlah free float atau yang publik yang beredar mengalami peningkatan, dari sebelumnya sekitar 10,63 miliar saham menjadi 10,88 miliar saham.

Persentase free float pun naik dari 94,05 persen menjadi 96,26 persen.

Sementara itu, kepemilikan saham oleh individu maupun investor lain tercatat tidak mengalami perubahan berarti.

Direktur Utama PADI, Djoko Joelijanto, masih menggenggam 11 juta saham atau setara 0,097 persen.

Pada kelompok pemegang saham lainnya, Eveline Listiosputro tetap memiliki 125,33 juta saham atau 1,11 persen, sedangkan Henry Kurniawan memegang 79.200 saham atau 0,001 persen.

Keduanya tidak mengalami perubahan kepemilikan.

Adapun saham publik dalam bentuk warkat tercatat sebesar 83,25 juta saham atau setara 0,736 persen, juga tidak mengalami perubahan dibandingkan bulan sebelumnya.

PADI merupakan perusahaan efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek dan penjamin emisi efek.

Perseroan juga menyediakan layanan penasihat keuangan (financial advisory), serta pembiayaan efek seperti margin trading dan reverse repo.

Dari sisi struktur kepemilikan saham sebelumnya, komposisi pemegang saham PADI didominasi oleh investor individu.

Sebelumnya, Sentosa Bersama Mitra sebagai salah satu pemegang saham signifikan.

Beberapa pemegang saham individu dengan porsi di atas 1 persen antara lain Julianingsih Tan sebesar 3,13 persen, Firmansyah Theja sebesar 2,92 persen, dan Yenny Ekawati sebesar 2,17 persen.

Selain itu, Paulus Andrie Hermawan memegang 1,68 persen, Irene Ria Moerdani sebesar 1,15 persen, serta Eveline Listiosputro sebesar 1,11 persen.

Untuk diketahui, saat ini saham PADI tercatat menguat.

Berdasarkan data perdagangan pukul 14.35 WIB, saham PADI berada di level Rp 136 atau naik 7 poin setara 5,43 persen.

Sahamnya sempat menyentuh posisi terendah di kisaran Rp 123, sebelum berbalik menguat dan mencapai area tertinggi di Rp 151.

Disclaimer: Artikel ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi menjadi tanggung jawab investor. Pastikan melakukan riset mandiri sebelum menentukan pilihan.

PT PLN (Persero) mencatat penggunaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) melonjak hingga 4,14 kali lipat selama periode siaga Ramadan dan Idulfitri (RAFI) 1447 Hijriah (H) dibandingkan periode yang sama di 2025.

Secara rinci, frekuensi pengisian daya pada periode 12-31 Maret 2026 mencapai 303.234 transaksi, meningkat dari 73.161 transaksi dibandingkan periode lebaran tahun lalu. Sementara itu, konsumsi listrik tercatat sebesar 7,16 juta kilowatt hour (kWh), meningkat dari 1,75 juta kWh pada 2025.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan bahwa peningkatan signifikan penggunaan SPKLU mencerminkan semakin kuatnya adopsi kendaraan listrik di masyarakat, khususnya saat momentum mudik Lebaran.

"Lonjakan penggunaan SPKLU selama RAFI menjadi indikator meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kendaraan listrik. Hal ini tidak lepas dari kesiapan infrastruktur dan layanan yang kami hadirkan secara optimal selama periode mudik," ujar Darmawan dalam keterangan resmi, Kamis (2/4).

PLN bersama mitra telah menghadirkan 4.769 unit SPKLU di 3.097 titik di seluruh Indonesia, dengan rata-rata jarak antar SPKLU sekitar 22 kilometer.

Khusus di jalur mudik utama Trans Sumatra, Jawa, dan Bali, PLN menyediakan 1.681 unit SPKLU di 994 titik, meningkat sekitar 70 persen dibandingkan Idulfitri tahun sebelumnya.

Untuk mengantisipasi kebutuhan darurat, PLN juga menyiagakan 15 unit SPKLU Mobile di titik-titik strategis, terutama di area exit tol, yang didukung oleh ribuan personel siaga.

Selain penambahan infrastruktur, PLN juga meningkatkan kualitas layanan melalui modernisasi teknologi pengisian daya. Beberapa SPKLU dengan tingkat penggunaan tinggi telah ditingkatkan dari standard charging menjadi fast charging hingga ultra fast charging sehingga proses pengisian menjadi lebih cepat.

Penguatan layanan ini turut didukung oleh pengembangan ekosistem digital melalui fitur Electric Vehicle Digital Services (EVDS) pada aplikasi PLN Mobile yang memudahkan pengguna dalam mengakses layanan SPKLU secara terintegrasi.

PLN juga menghadirkan fitur Trip Planner untuk membantu pengguna merencanakan perjalanan dengan informasi lokasi SPKLU dan ketersediaan konektor, serta fitur AntreEV yang memungkinkan pemantauan antrean secara real time.

Selain itu, PLN menghadirkan kemudahan transaksi melalui sistem pembayaran elektronik EV-TAP yang tersedia di sejumlah SPKLU di jalur mudik Trans Jawa sehingga proses pengisian daya menjadi lebih cepat, praktis, dan tanpa hambatan.

"Kami akan terus memperkuat infrastruktur dan layanan kendaraan listrik agar masyarakat semakin nyaman beralih ke energi bersih," tutup Darmawan.

Bisnis.com, MEDAN - Harga tandan buah segar (TBS) sawit produksi petani mitra Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) terkoreksi tipis ke level Rp3.834,74 per kg pada periode ini, Minggu (29/3/2026).

Sebelumnya, harga TBS petani mitra plasma Provinsi Sumut ini sempat tembus Rp3.912,42 per kg selama Lebaran seiring tensi geopolitik global yang memicu lonjakan harga komoditas.

Analis Pasar Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Sumut Dewiana mengatakan koreksi tipis harga TBS pekan ini karena harga minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO) turun.

"Harga CPO acuan kami saat ini kembali ke level Rp14.999,17 per liter dari sebelumnya Rp15.516 per liter di periode lalu. Ini membuat harga TBS ikut terkoreksi sedikit," jelas Dewi, Minggu (29/3/2026).

Sebaliknya, harga kernel justru semakin naik, yang ditransaksikan Rp15.285 per kg dari sebelumnya Rp14.660 per kg. Ini membuat laju koreksi harga TBS sedikit tertahan meski harga CPO turun.

Disbunak Pemprov Sumut saat ini merilis harga TBS untuk usia 25-30 tahun. Secara keseluruhan, harga tertinggi dari TBS petani Sumut periode ini terjadi pada tanaman usia 21 tahun, yakni sebesar Rp3.842,13 per kg dari sebelumnya Rp3.918,25 per kg.

Dewi mengatakan penentuan harga pembelian TBS oleh Tim Penetapan Harga TBS Petani Mitra Pemprov Sumut mengacu pada harga yang diperoleh dari PT Perkebunan Nusantara, GAPKI, serta harga pasaran minyak sawit mentah dan kernel.

Ketentuan harga tersebut dapat berbeda di tiap-tiap daerah di Sumut.

“Harga ini hanya berlaku untuk petani mitra Pemprov Sumut. Di daerah lain di Sumut bisa saja harganya berbeda-beda,” tambahnya.

Sebagai informasi, harga pembelian tertinggi TBS petani mitra Pemprov Sumut periode ini yang ditetapkan sebesar Rp3.834,74 per kg berlaku untuk tanaman usia 10-20 tahun dengan kadar rendemen CPO mencapai 22,42%.

Adapun, faktor 'K' atau persentase bagian yang diterima oleh petani pada Maret 2026 sebesar 92,54%.

Berikut acuan harga TBS sawit petani pekebun di Sumut periode 25 sampai dengan 31 Maret 2026:

• Usia 3 tahun = Rp3.243,23,-

* Usia 4 tahun = Rp3.459,46,-

* Usia 5 tahun = Rp3.577,68,-

* Usia 6 tahun = Rp3.680,40,-

* Usia 7 tahun = Rp3.640,99,-

* Usia 8 tahun = Rp3.772,65,-

* Usia 9 tahun = Rp3.804,18,-

* Usia 10-20 tahun= Rp3.834,74,-

* Usia 21 tahun = Rp3.842,13,-

* Usia 22 tahun = Rp3.809,11,-

* Usia 23 tahun = Rp3.753,01,-

* Usia 24 tahun = Rp3.640,63,-

* Usia 25 tahun = Rp3.538,13,-

* Usia 26 tahun = Rp3.511,94,-

* Usia 27 tahun = Rp3.462,05,-

* Usia 28 tahun = Rp3.409,39,-

* Usia 29 tahun = Rp3.355,36,-

* Usia 30 tahun = Rp3.301,33,-

Bisnis.com, JAKARTA - PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk melalui merek Indomie kembali menggelar program "Mudik Bersama Indomie" sebagai wujud apresiasi bagi para mitra setianya pada Lebaran Idulfitri 2026.

Pada mudik dengan tema “Nikmatnya Mudik Bawa Hangatnya Silaturahmi”, Indomie memfasilitasi perjalanan mudik lebih dari 11.300 pengusaha Warung Makan Indomie (Warmindo) beserta keluarga.

Indomie secara total akan memberangkatkan 195 armada bus yang tersebar di berbagai titik keberangkatan mulai dari Jabotabek, Semarang, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, hingga Malang.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli melepas rombongan pemudik secara simbolis di halaman Islamic Center Bekasi, Jawa Barat. Di mana terdapat 11 bus yang akan mengantarkan 649 pemudik menuju berbagai kota tujuan di Pulau Jawa.

Khusus di wilayah Jabotabek, Indomie memberangkatkan 8.347 peserta mudik menggunakan 141 armada bus yang tersebar di 32 titik kumpul keberangkatan.

“Ini bukan sekadar tradisi tahunan, tetapi wujud penghargaan kami kepada para mitra Warmindo yang telah tumbuh bersama Indomie selama bertahun-tahun, menciptakan berbagai tren kuliner yang membuat Indomie semakin dekat dengan konsumen. Kami ingin terus bertumbuh bersama, Indomie dengan berbagai inovasinya, dan Warmindo sebagai destinasi favorit para penikmatnya”, ujar Direktur Indofood CBP Suzi Indriani, dikutip siaran pers, Rabu (18/3/2026).

Bisnis.com, MEDAN – Harga tandan buah segar (TBS) sawit produksi petani mitra Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) terus meroket jelang Idulfitri 1447 Hijriah hingga hari ini, Selasa (17/3/2026) telah menyentuh Rp3.912,42 per kilogram (kg).

Sebelumnya, harga TBS petani mitra plasma Provinsi Sumut ini ditetapkan Rp3.776,35 per kg, atau terjadi kenaikan sekitar Rp136,07 per kg dari harga periode ini.

Analis Pasar Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Sumut Dewiana mengatakan dampak perang telah nyata berdampak pada harga komoditas. Saat ini, rata-rata harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) acuan melonjak menjadi Rp15.516 per liter dari sebelumnya Rp14.901,56 per liter.

“Ada lonjakan harga CPO acuan kembali sekitar Rp600 per liter dari periode sebelumnya imbas tensi geopolitik global. Harga CPO saat ini rata-rata Rp15.516 per liter,” ujar Dewiana, Selasa (17/3/2026).

Minggu lalu, juga tercatat adanya lonjakan harga CPO acuan sekitar Rp600 per liter dari periode sebelumnya yang berdampak pada peningkatan harga TBS.

Peningkatan harga TBS juga didorong oleh kenaikan harga kernel yang saat ini ditransaksikan Rp14.660 per kg dari sebelumnya Rp14.478,36 per kg.

“Kenaikan harga CPO dan kernel acuan berdampak pada peningkatan harga TBS di tingkat petani,” tambah Dewiana.

Adapun Disbunak Pemprov Sumut saat ini merilis harga TBS untuk usia 25-30 tahun.

Secara keseluruhan, harga tertinggi dari TBS petani Sumut periode ini terjadi pada tanaman usia 21 tahun, yakni sebesar Rp3.918,25 per kg dari sebelumnya Rp3.782,58 per kg.

Dewi mengatakan penentuan harga pembelian TBS oleh Tim Penetapan Harga TBS Petani Mitra Pemprov Sumut mengacu pada harga yang diperoleh dari PT Perkebunan Nusantara, GAPKI, serta harga pasaran minyak sawit mentah dan kernel.

Ketentuan harga tersebut dapat berbeda di tiap-tiap daerah di Sumut. “Harga ini hanya berlaku untuk petani mitra Pemprov Sumut. Di daerah lain di Sumut bisa saja harganya berbeda-beda,” kata Dewi.

Sebagai informasi, harga pembelian tertinggi sebesar Rp3.912,42 per kg TBS petani mitra Pemprov Sumut berlaku untuk tanaman usia 10-20 tahun dengan kadar rendemen CPO mencapai 22,42%.

Adapun faktor 'K' atau persentase bagian yang diterima oleh petani pada Maret 2026 sebesar 92,54%.

Berikut acuan harga TBS sawit petani pekebun di Sumut periode 18 sampai dengan 24 Maret 2026:

• Usia 3 tahun = Rp3.301,38,-

* Usia 4 tahun = Rp3.520,69,-

* Usia 5 tahun = Rp3.642,02,-

* Usia 6 tahun = Rp3.748,28,-

* Usia 7 tahun = Rp3.715,29,-

* Usia 8 tahun = Rp3.846,70,-

* Usia 9 tahun = Rp3.880,91,-

* Usia 10-20 tahun= Rp3.912,42,-

* Usia 21 tahun = Rp3.918,25,-

* Usia 22 tahun = Rp3.882,92,-

* Usia 23 tahun = Rp3.827,23,-

* Usia 24 tahun = Rp3.710,77,-

* Usia 25 tahun = Rp3.603,88,-

* Usia 26 tahun = Rp3.576,04,-

* Usia 27 tahun = Rp3.524,11,-

* Usia 28 tahun = Rp3.469,11,-

* Usia 29 tahun = Rp3.413,00,-

* Usia 30 tahun = Rp3.356,68,-

Bisnis.com, PEKANBARU-- Dinas Perkebunan Provinsi Riau bersama tim telah melaksanakan rapat penetapan harga kelapa sawit mitra plasma.

Berdasarkan hasil kesepakatan Tim harga, penetapan harga TBS kelapa sawit periode 18 - 31 Maret 2026 telah menggunakan Permentan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra dan Keputusan Dirjenbun Nomor 144/Kpts./PP.320/E/12/2025.

Kepala Dinas Perkebunan Riau Supriadi mengatakan, berdasarkan tabel rendemen harga baru hasil kajian dari PPKS Medan yang disepakati oleh tim untuk kenaikan harga tertinggi berada di kelompok umur 9 tahun sebesar Rp163,30/Kg atau mencapai 4,39% dari harga periode lalu.

“Sehingga harga pembelian TBS petani untuk periode dua minggu kedepan naik menjadi Rp3.886,50/Kg dan berlaku untuk periode dua minggu kedepan, dengan harga cangkang sebesar Rp16,51/Kg," ujarnya Selasa (17/3/2026).

Kemudian pada periode ini indeks K yang dipakai adalah 92,98%, harga penjualan CPO minggu ini naik sebesar Rp667,37 dan kernel minggu ini naik sebesar Rp524,83 dari minggu lalu.

Ada beberapa PKS yang tidak melakukan penjualan, berdasarkan Permentan nomor 13 tahun 2024 pasal 16 maka harga CPO dan kernel yang digunakan adalah harga rata-rata tim, apabila terkena validasi 2 maka digunakan harga rata-rata KPBN. Harga rata-rata CPO KPBN periode ini adalah Rp15.435 dan harga kernel KPBN periode ini sebesar Rp14.660.

“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa harga TBS yang ditetapkan oleh tim untuk mitra plasma mengalami kenaikan. Kenaikan harga minggu ini lebih disebabkan karena faktor naiknya harga CPO dan kernel,” sebutnya.

Dalam penetapan harga TBS Provinsi Riau Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun selalu melakukan perbaikan tata Kelola agar penetapan harga ini sesuai dengan regulasi dan berkeadilan untuk kedua belah pihak yang bermitra.

“Membaiknya tata kelola penetapan harga ini merupakan upaya yang serius dari seluruh stakeholder yang didukung oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau. Komitmen bersama ini pada akhirnya tentu akan berimbas pada peningkatan pendapatan petani yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Kemitraan Plasma Provinsi Riau No. 9 Periode : Rabu - Selasa, 18 - 31 Maret 2026

Umur 3 Th (Rp 3,001.17 );

Umur 4 Th (Rp 3,396.89 );

Umur 5 Th (Rp 3,598.53 );

Umur 6 Th (Rp 3,754.48 );

Umur 7 Th (Rp 3,836.03 );

Umur 8 Th (Rp 3,881.29 );

Umur 9 Th (Rp 3,886.50 );

Umur 10-20 Th (Rp 3,866.33 );

Umur 21 Th (Rp 3,806.46 );

Umur 22 Th (Rp 3,749.30 );

Umur 23 Th (Rp 3,688.01 );

Umur 24 Th (Rp 3,620.94 );

Umur 25 Th (Rp 3,545.39 );

Umur 26 Th (Rp 3,499.70 );

Umur 27 Th (Rp 3,453.95 );

Umur 28 Th (Rp 3,409.55 );

Umur 29 Th (Rp 3,392.44 );

Umur 30 Th (Rp 3,378.19 );

Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Indonesia melalui PT Danantara Investment Management membuka pendaftaran baru Daftar Penyedia Terverifikasi (DPT) bagi calon mitra proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).

Pembukaan tersebut merupakan pendaftaran gelombang kedua setelah sebelumnya Danantara memproses seleksi mitra untuk wilayah Bekasi, Denpasar Raya, Bogor Raya, dan Yogyakarta.

Inisiatif ini merujuk pada Peraturan Presiden No. 109/2025 terkait pengolahan sampah perkotaan menjadi energi melalui teknologi ramah lingkungan.

Director of Investment Danantara Investment Management Fadli Rahman menjelaskan bahwa pembukaan kembali pendaftaran DPT dilakukan untuk meningkatkan pilihan teknologi serta memperluas sumber pendanaan dari berbagai negara guna memperkuat investasi di dalam negeri.

“Pembukaan pendaftaran baru ini merupakan bagian dari upaya Danantara Indonesia dalam memperluas partisipasi perusahaan nasional maupun global dalam pengembangan infrastruktur pengolahan sampah modern di Indonesia,” ujar Fadli dalam keterangan resmi, Selasa (17/3/2026).

Fadli menambahkan, proyek Waste-to-Energy (WtE) tersebut sebelumnya telah menarik minat berbagai investor internasional. Melalui DPT ini, Danantara membuka kesempatan bagi badan usaha nasional maupun internasional yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk masuk ke dalam daftar prakualifikasi.

Sementara itu, perusahaan yang berhasil masuk ke dalam DPT nantinya akan menjadi kelompok calon mitra yang berpotensi dilibatkan dalam pengembangan proyek PSEL di Indonesia pada tahap selanjutnya.

Danantara juga berupaya memastikan proyek berjalan dengan tata kelola yang baik serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Ke depan, Danantara akan terus mendorong kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat implementasi solusi sampah berkelanjutan sekaligus mendukung ketahanan energi nasional.

Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, Danantara telah memilih dua perusahaan asal China sebagai mitra operator untuk mengelola fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Bekasi dan Denpasar.

Dalam proses seleksi komprehensif yang melibatkan berbagai pemain global, Danantara menetapkan Wangneng Environment Co., Ltd. sebagai operator untuk pembangkit di Bekasi. Sementara itu, Zhejiang Weiming Environment Protection Co., Ltd. dipercaya mengelola fasilitas PSEL di Denpasar.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

PT PLN (Persero) memastikan kesiapan infrastruktur pengisian kendaraan listrik di jalur mudik Jawa hingga Bali jelang Ramadan dan Idul Fitri 2026, dengan Direktur Retail dan Niaga PLN Adi Priyanto yang mengecek langsung sejumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di sepanjang koridor Surabaya-Denpasar.

Pengecekan tersebut dilakukan bersama jajaran Direktorat Retail dan Niaga PLN melalui peninjauan di beberapa titik SPKLU, baik di rest area maupun lokasi-lokasi strategis di jalur utama perjalanan menuju Bali.

Direktur Retail dan Niaga PLN, Adi Priyanto, mengatakan kegiatan pengecekan ini merupakan langkah PLN untuk memastikan seluruh infrastruktur pengisian kendaraan listrik dalam kondisi optimal menjelang meningkatnya mobilitas masyarakat selama periode mudik Lebaran 2026.

"Kami ingin memastikan secara langsung bahwa seluruh SPKLU di koridor Surabaya hingga Bali beroperasi dengan baik dan siap melayani pengguna kendaraan listrik. Tren penggunaan kendaraan listrik terus meningkat, termasuk untuk perjalanan jarak jauh saat musim mudik Lebaran," ujar Adi.

Menurutnya, PLN terus memperkuat kesiapan infrastruktur kendaraan listrik, terutama di jalur strategis yang menjadi rute perjalanan utama masyarakat selama periode libur panjang.

Secara nasional, PLN bersama mitra telah menyediakan 4.769 unit EV charger yang tersebar di 3.078 lokasi di seluruh Indonesia untuk mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Infrastruktur tersebut terdiri dari berbagai tipe pengisian daya, mulai dari Ultra Fast Charging, Fast Charging, Medium Charging hingga Standard Charging yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna kendaraan listrik.

Lalu, PLN juga menyiapkan 1.681 unit SPKLU yang tersebar di 994 lokasi jalur mudik di wilayah Sumatra, Jawa hingga Bali. Seluruh SPKLU tersebut didukung oleh lebih dari 5 ribu petugas siaga yang berjaga selama 24 jam dalam tiga shift.

Selain memastikan kesiapan infrastruktur, PLN juga menyiagakan SPKLU mobile dan emergency charging untuk mengantisipasi kondisi darurat yang mungkin dialami pengguna kendaraan listrik di perjalanan.

"Kami juga menyiapkan SPKLU mobile dan unit emergency yang dapat bergerak cepat apabila pengguna kendaraan listrik mengalami kendala di perjalanan. Dengan dukungan ini, kami ingin memastikan perjalanan pengguna EV selama mudik tetap aman dan nyaman," kata Adi.

Ia menambahkan, saat ini PLN terus mengembangkan ekosistem kendaraan listrik terintegrasi melalui aplikasi PLN Mobile. Melalui aplikasi tersebut, pengguna kendaraan listrik dapat dengan mudah menemukan lokasi SPKLU terdekat, merencanakan perjalanan dengan fitur Trip Planner, hingga memantau antrean pengisian daya secara real time melalui fitur AntreEV.

"Kami ingin memastikan pengalaman pengguna kendaraan listrik semakin nyaman. PLN Mobile menjadi bagian penting dari ekosistem ini karena memudahkan pengguna merencanakan perjalanan dan mengakses layanan pengisian daya secara lebih efisien," ujarnya.

Guna mengoptimalkan layanan bagi pengguna kendaraan listrik, PLN pun memperkuat pengembangan SPKLU Center di berbagai titik strategis. Saat ini, jarak antarSPKLU Center di jalur Trans Jawa telah dipadatkan dari sebelumnya sekitar 300 kilometer menjadi sekitar 150 hingga 200 kilometer, dengan tujuan mempermudah perjalanan antarkota pengguna EV (Electric Vehicle).

Adi menegaskan, mempersiapkan infrastruktur kendaraan listrik menjadi bagian komitmen PLN dalam mendukung transisi energi nasional, serta memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

"Momentum mudik Lebaran menjadi salah satu ujian kesiapan infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia. PLN berkomitmen memastikan pengguna EV dapat melakukan perjalanan ke kampung halaman dengan nyaman, tanpa khawatir terkait ketersediaan fasilitas pengisian daya," tutup Adi.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Rusia Vladimir Putin secara resmi memberikan ucapan Selamat terhadap Mojtaba Khamenei atas pengangkatannya sebagai Pemimpin Tertinggi Iran.

Ucapan selamat dari Putin dikirimkan melalui telegram pada Senin (9/3/2026). Dalam pesan yang dikirim dari Kremlin itu, Putin mengatakan bahwa Iran harus bersikap berani di bawah pemimpin baru.

"Kini, ketika Iran menghadapi agresi bersenjata, pekerjaan Anda (Mojtaba Khamenei) di jabatan tinggi ini membutuhkan keberanian dan dedikasi yang besar. Saya yakin Anda akan dengan terhormat melanjutkan pekerjaan ayah Anda dan menyatukan rakyat Iran dalam menghadapi cobaan berat," kata pernyataan Kremlin dikutip dari Anadolu.

Putin pun menegaskan kembali dukungan Moskow untuk Teheran, dengan mengatakan Rusia akan tetap menjadi mitra yang dapat diandalkan bagi Iran.

"Saya ingin menegaskan dukungan Moskow tak tergoyahkan untuk Teheran dan solidaritas terhadap Iran. Rusia telah dan akan tetap menjadi mitra yang dapat diandalkan bagi Republik Islam," lanjutnya.

Ia pun berharap pemimpin baru Iran ini akan sukses dalam menyelesaikan tugas-tugas sulit.

Diketahui, Mojtaba Khamenei yang berusia 56 tahun resmi ditetapkan menjadi Pemimpin Tertinggi Iran ketiga dalam sejarah.

Presiden Iran Masoud Pezeshkian menggambarkan pengangkatannya sebagai langkah menuju penguatan persatuan nasional.

Pemimpin tertinggi sebelumnya, Ayatollah Ali Khamenei, telah memegang posisi tersebut selama 37 tahun. Serangan udara gabungan AS-Israel pada 28 Februari menghantam rumahnya di Teheran, menewaskannya. Ia berusia 86 tahun.

Dalam pernyataan pers yang dirilis Kedutaan Iran di Jakarta pada Senin (9/3/2026), disebutkan bahwa proses pemilihan berlangsung di tengah situasi keamanan yang penuh risiko.

“Ayatollah Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei, putra Pemimpin Tertinggi Republik Islam Iran, Ayatollah al-Udzma syahid Seyyed Ali Hosseini Khamenei, dengan memperoleh lebih dari 85 persen suara dari Majelis Khobregan Kepemimpinan (Dewan Pakar Kepemimpinan), telah ditetapkan sebagai Pemimpin Ketiga Republik Islam Iran,” demikian pernyataan Kedutaan Besar Iran.

Iran menyatakan pemilihan tersebut menunjukkan bahwa sistem politik negara itu tidak bergantung pada satu tokoh.

“Pemilihan ini sekali lagi membuktikan bahwa Republik Islam Iran tidak bergantung pada satu individu, melainkan merupakan sebuah sistem yang berlandaskan supremasi hukum, suara rakyat, dan nilai-nilai Ilahi,” tulis pernyataan tersebut.

Dalam regulasi tersebut diatur bahwa zakat yang dibayarkan melalui lembaga resmi seperti badan amil zakat dapat dikurangkan dari penghasilan bruto wajib pajak

Jakarta (ANTARA) - Bulan Ramadhan selalu menghadirkan suasana spiritual yang berbeda dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Selain menjadi momentum peningkatan ibadah personal, Ramadhan juga memperkuat dimensi sosial keagamaan melalui praktik berbagi, sedekah, dan terutama zakat.

Pada bulan inilah kesadaran umat untuk menunaikan kewajiban zakat meningkat secara signifikan, sekaligus membuka ruang bagi negara untuk melihat zakat bukan semata praktik ibadah individual, melainkan juga sebagai bagian dari ekosistem pembangunan sosial-ekonomi.

Dalam konteks kebijakan publik, zakat memiliki potensi besar untuk memperkuat upaya pengurangan kemiskinan dan memperluas akses kesejahteraan. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat yang sangat besar. Berbagai kajian memperkirakan nilai potensi zakat nasional dapat mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. Namun, realisasi penghimpunan zakat yang tercatat secara formal masih jauh di bawah angka tersebut.

Di sinilah pentingnya melihat zakat dalam perspektif yang lebih luas. Negara tidak perlu memosisikan zakat sebagai instrumen yang berdiri terpisah dari kebijakan fiskal. Sebaliknya, zakat dapat menjadi mitra strategis bagi negara dalam memperkuat pembangunan sosial. Hubungan sinergis antara zakat dan kebijakan fiskal bukanlah hal baru, tetapi membutuhkan desain kelembagaan dan regulasi yang lebih kuat agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal.

Momentum Ramadhan menjadi waktu yang tepat untuk memperkuat gagasan tersebut. Ketika kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat meningkat, negara dapat memperkuat integrasi kebijakan agar zakat tidak hanya berdampak pada aspek spiritual dan sosial, tetapi juga menjadi bagian dari arsitektur fiskal nasional yang lebih inklusif.

Potensi zakat

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia sangat besar. Kajian yang dilakukan oleh BAZNAS memperkirakan potensi zakat nasional mencapai lebih dari Rp300 triliun per tahun. Namun realisasi penghimpunan zakat secara formal masih berada pada kisaran puluhan triliun rupiah setiap tahunnya. Kesenjangan antara potensi dan realisasi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat ruang yang sangat luas untuk mengoptimalkan peran zakat dalam pembangunan ekonomi.

Zakat memiliki karakteristik yang unik dibandingkan instrumen fiskal lainnya. Ia bersumber dari kewajiban religius yang melekat pada umat Islam yang telah memenuhi syarat tertentu dan memiliki tujuan sosial yang jelas, yaitu membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan. Dalam ajaran Islam, zakat tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan, tetapi juga sebagai sarana menjaga keseimbangan sosial dan solidaritas ekonomi.

Jika dikelola secara profesional dan terintegrasi dengan kebijakan publik, zakat dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mendukung program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi umat, hingga penguatan usaha mikro dan kecil. Banyak lembaga pengelola zakat di Indonesia yang telah mengembangkan berbagai program produktif, seperti pembiayaan usaha mikro, pelatihan kewirausahaan, hingga program pemberdayaan berbasis komunitas.

Namun, optimalisasi zakat tidak cukup hanya mengandalkan semangat filantropi masyarakat. Dibutuhkan dukungan kebijakan yang mampu menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengelolaan zakat secara lebih luas dan terintegrasi. Salah satu langkah penting adalah dengan memperkuat hubungan antara zakat dan sistem perpajakan nasional.

Hubungan antara zakat dan pajak pada dasarnya memiliki tujuan yang serupa, yaitu menciptakan keadilan sosial melalui kontribusi ekonomi dari masyarakat. Oleh karena itu, integrasi keduanya bukanlah sesuatu yang kontradiktif, melainkan justru dapat saling melengkapi dalam mendukung pembangunan nasional.

Integrasi fiskal

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk memperkuat integrasi antara zakat dan sistem perpajakan. Salah satu langkah penting adalah melalui kebijakan yang memungkinkan zakat dan sumbangan keagamaan yang bersifat wajib untuk menjadi pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan pajak.

Kebijakan tersebut dipertegas melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114 Tahun 2025 yang memberikan dasar hukum yang lebih jelas mengenai perlakuan fiskal terhadap zakat. Dalam regulasi tersebut diatur bahwa zakat yang dibayarkan melalui lembaga resmi seperti badan amil zakat dapat dikurangkan dari penghasilan bruto wajib pajak.

Kebijakan ini memiliki makna strategis. Pertama, ia memberikan pengakuan bahwa zakat merupakan bagian dari kontribusi ekonomi masyarakat yang memiliki nilai sosial yang tinggi. Kedua, kebijakan ini mendorong masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga yang resmi dan terdaftar, sehingga pengelolaannya dapat lebih transparan dan akuntabel.

Selain itu, kebijakan tersebut juga memperkuat hubungan kepercayaan antara negara dan masyarakat. Ketika negara mengakui zakat sebagai bagian dari kontribusi fiskal yang sah, masyarakat akan melihat bahwa kewajiban keagamaan mereka tidak berdiri terpisah dari sistem ekonomi nasional.

Pendekatan seperti ini telah diterapkan di beberapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Di Malaysia misalnya, zakat bahkan dapat menjadi pengurang langsung terhadap kewajiban pajak bagi umat Islam yang telah menunaikannya melalui lembaga resmi. Model tersebut menunjukkan bahwa integrasi zakat dan pajak dapat memperkuat efektivitas kedua instrumen tersebut secara bersamaan.

Di Indonesia, kebijakan yang memungkinkan zakat menjadi pengurang penghasilan bruto merupakan langkah penting menuju integrasi yang lebih kuat. Namun demikian, optimalisasi kebijakan ini masih membutuhkan sosialisasi yang lebih luas, penguatan tata kelola lembaga zakat, serta integrasi sistem administrasi antara lembaga pengelola zakat dan otoritas perpajakan.

Dengan pendekatan tersebut, zakat tidak lagi dipandang semata sebagai praktik keagamaan yang bersifat individual, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem fiskal yang mendukung pembangunan nasional.

Kemitraan sosial

Pada akhirnya, penguatan peran zakat dalam sistem fiskal bukan hanya soal regulasi, tetapi juga tentang membangun kemitraan sosial antara negara dan masyarakat. Negara memiliki peran dalam menciptakan kebijakan yang mendukung pengelolaan zakat secara profesional, sementara masyarakat memiliki peran dalam menunaikan kewajiban zakat secara sadar dan bertanggung jawab.

Ketika kedua pihak tersebut berjalan seiring, zakat dapat menjadi instrumen yang sangat kuat untuk memperkuat pembangunan ekonomi yang inklusif. Program pemberdayaan yang dibiayai dari zakat dapat membantu masyarakat keluar dari jerat kemiskinan, menciptakan usaha produktif baru, serta memperluas kesempatan kerja.

Dalam jangka panjang, penguatan zakat juga dapat membantu memperkuat fondasi ekonomi nasional. Masyarakat yang terbantu melalui program pemberdayaan zakat berpotensi tumbuh menjadi pelaku ekonomi yang lebih mandiri, bahkan pada akhirnya menjadi wajib pajak yang berkontribusi bagi penerimaan negara.

Di sinilah letak pentingnya melihat zakat sebagai mitra fiskal negara. Zakat tidak menggantikan pajak, tetapi melengkapi peran negara dalam menciptakan kesejahteraan sosial. Ia menjadi jembatan antara solidaritas keagamaan dan kebijakan pembangunan ekonomi.

Momentum Ramadhan seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan aktivitas ibadah semata, tetapi juga sebagai kesempatan untuk memperkuat kesadaran kolektif bahwa zakat memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa. Ketika zakat dikelola secara profesional, transparan, dan terintegrasi dengan kebijakan publik, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh penerima zakat, tetapi juga oleh masyarakat luas.

Dengan dukungan regulasi seperti PMK 114 Tahun 2025 dan penguatan kelembagaan zakat nasional, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadikan zakat sebagai bagian penting dari arsitektur fiskal yang lebih inklusif. Negara memperoleh dukungan sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan, sementara masyarakat dapat menunaikan kewajiban keagamaannya dengan dampak ekonomi yang lebih luas.

Pada akhirnya, zakat bukan hanya tentang kewajiban spiritual, tetapi juga tentang membangun solidaritas sosial yang berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, Ramadhan menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat zakat sebagai mitra fiskal negara dan menjadi sinergi yang tidak hanya memperkuat nilai keagamaan, tetapi juga memperkokoh fondasi kesejahteraan bersama.

*) Dr M Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Keputusan Kongres Rakyat Nasional (NPC) China pada Maret 2026 menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,5 hingga 5 persen, bukan pengumuman angka statistik biasa bagi kawasan.

Angka tersebut mencerminkan transisi besar-besaran dari ambisi pertumbuhan kuantitas menuju kualitas berbasis inovasi teknologi tinggi atau new quality productive forces.

Pergeseran paradigma membawa implikasi serius bagi Indonesia sebagai mitra dagang utama, sekaligus penerima investasi signifikan dari Beijing.

Ketidakpastian global yang dipicu dinamika hubungan Washington-Beijing, perang Iran vs Amerika-Israel semakin memperumit posisi tawar negara-negara berkembang di Asia Tenggara.

Indonesia, kini berada di persimpangan jalan antara mempertahankan pola lama kemitraan komoditas atau melakukan lompatan besar mengikuti arah baru Beijing.

Sebagaimana dilaporkan South China Morning Post (SCMP), Beijing secara resmi mengesahkan Rencana Lima Tahun ke-15 yang menitikberatkan pada investasi manusia dan kemandirian teknologi.

Jika Indonesia gagal merespons pergeseran tersebut dengan instrumen hukum serta kebijakan lincah, kita berisiko hanya menjadi penonton dalam rantai pasok digital masa depan.

Pola lama yang mengandalkan ekspor bahan mentah, tanpa nilai tambah tinggi, telah mencapai titik jenuh dan tidak lagi relevan dengan kebutuhan pasar China yang semakin hijau dan haus inovasi.

Problem fundamental terletak pada kesiapan regulasi domestik dalam menangkap peluang transfer teknologi serta integrasi rantai pasok yang lebih dalam.

Indonesia harus segera beranjak dari peran pasar konsumsi produk China menuju posisi mitra strategis dalam pengembangan industri masa depan.

Fokus China pada ekonomi siber, kecerdasan buatan, dan energi terbarukan menuntut kedaulatan data serta teknologi yang kuat.

Oleh karena itu, kondisi di China hadir untuk memetakan bagaimana instrumen yuridis dan kebijakan ekonomi nasional harus segera dikalibrasi ulang guna memastikan kemakmuran rakyat, sesuai amanat konstitusi tetap terjaga di tengah badai transformasi global.

Percepatan transfer teknologi

Pilar pertama yang harus dibenahi adalah penguatan kerangka hukum penanaman modal yang tidak lagi berfokus pada masuknya angka investasi, tetapi pada kewajiban transfer pengetahuan secara nyata.

Mengutip laporan kerja pemerintah China, saat pembukaan Kongres Rakyat Nasional di Beijing, mereka akan lebih selektif dalam menyebarkan modal ke luar negeri, dengan prioritas pada sektor-sektor penguat kemandirian teknologi nasional.

Indonesia harus cerdik menyusun regulasi turunan yang mewajibkan setiap investasi teknologi tinggi, seperti semikonduktor atau pengembangan baterai listrik, untuk menyertakan klausul pengembangan kapasitas sumber daya manusia lokal yang mengikat secara hukum.

Langkah tersebut krusial untuk memastikan bahwa kehadiran perusahaan raksasa asal China di tanah air tidak menciptakan ketergantungan jangka panjang.

Kita membutuhkan mekanisme hukum yang memaksa adanya kolaborasi antara pusat penelitian di China dengan universitas atau lembaga riset di Indonesia.

Sebagaimana disitat dari jurnal hukum internasional tentang kedaulatan digital, kemandirian sebuah bangsa di abad ke-21 tidak lagi diukur dari kekuatan militer konvensional, melainkan dari penguasaan terhadap algoritma serta infrastruktur data.

Tanpa aturan transfer teknologi tegas, Indonesia hanya akan menjadi ladang data bagi platform ekonomi digital asing, tanpa pernah benar-benar memiliki kendali atas ekosistem sendiri.

Selain itu, reformasi pada tingkat badan usaha milik daerah (BUMD) menjadi sangat mendesak untuk diimplementasikan segera.

Kepemimpinan di level daerah harus memiliki perspektif global dalam menjalin kemitraan strategis dengan entitas bisnis China.

Pola kerja sama Business-to-Business yang transparan serta akuntabel harus menjadi standar baru guna menghindari potensi jeratan utang atau kegagalan proyek infrastruktur tidak produktif.

Sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan kepastian hukum bagi investor menjadi prasyarat mutlak agar aliran modal ke sektor produktif baru dapat mengalir lancar serta tepat sasaran menuju pembangunan berkelanjutan.

Harmonisasi standar hijau

Selanjutnya, Indonesia harus segera mengadopsi standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) yang selaras dengan kebijakan rantai pasok hijau yang menjadi obsesi baru Beijing.

Dalam rencana pembangunan jangka panjang China menuju 2035, keberlanjutan ekologi menjadi faktor penentu dalam kerja sama internasional mereka.

Jika industri hilirisasi mineral kita, terutama nikel dan mineral kritis lainnya, tidak mampu memenuhi standar emisi rendah serta praktik pertambangan bersih, maka produk nasional akan tertolak secara otomatis dari pasar global yang semakin sadar lingkungan.

Inilah saatnya bagi otoritas terkait untuk memperketat aturan AMDAL dan audit lingkungan secara konsisten, tanpa pandang bulu.

Upaya tersebut bukan semata-mata untuk menyenangkan mitra asing, melainkan perwujudan Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa pembangunan ekonomi harus berwawasan lingkungan.

Menilik data dari sistem pelabuhan perdagangan bebas di Hainan, China telah menerapkan kebijakan pajak serta perdagangan yang sangat terbuka bagi industri hijau.

Indonesia dapat mencontoh model tersebut dengan menciptakan zona ekonomi khusus yang didedikasikan untuk industri beremisi rendah.

Pemberian insentif pajak bagi perusahaan yang berhasil melakukan dekarbonisasi dalam proses produksi dapat menjadi stimulus efektif untuk menarik minat investor berkualitas yang sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang nasional.

Pada akhirnya, keberhasilan Indonesia menavigasi dinamika ekonomi China tahun 2026 bergantung pada ketegasan dalam menjaga kedaulatan hukum, sekaligus kelenturan beradaptasi dengan perubahan teknologi.

Pemerintah harus memosisikan Indonesia bukan hanya sebagai penyeimbang geopolitik di kawasan, tetapi juga sebagai hub inovasi mandiri di Asia Tenggara.

Stabilitas politik dan kepastian hukum adalah aset terbesar untuk meyakinkan dunia bahwa Indonesia siap menjadi pemimpin dalam tatanan ekonomi baru.

Jika langkah strategis dijalankan secara konsisten, maka target Indonesia Emas bukan lagi impian, melainkan realitas yang dapat diwujudkan melalui kemitraan internasional setara, bermartabat, dan saling menguntungkan bagi kedua bangsa.

*) Rioberto Sidauruk adalah pengamat industri strategis, saat ini bertugas sebagai tenaga ahli AKD DPR RI

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) menyalurkan Bonus Hari Raya (BHR) Keagamaan Tahun 2026 kepada Mitra Driver Gojek roda dua dan roda empat menjelang Lebaran 2026. Penyaluran BHR dilakukan pada periode 4-6 Maret 2026.

Hans Patuwo, CEO GOTO mengatakan pemberian BHR dilakukan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mitra ojol dalam menjaga kualitas serta keandalan layanan kepada pelanggan dalam 12 bulan terakhir, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan perusahaan.

"BHR ini bukan sekadar bentuk dukungan finansial, tetapi juga wujud semangat kekeluargaan di GoTo. Kami bersyukur para Mitra terus mempercayakan Gojek dan GoTo sebagai tempat memperoleh pendapatan dan tumbuh bersama. Dengan semangat ini, kami menyalurkan BHR sebagai bentuk apresiasi GoTo atas kontribusi mitra,” kata Hans dalam keterangan resmi, Rabu (3/3/2026).

Di BHR 2026, total alokasi anggaran yang disiapkan Perseroan meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, dari Rp50 miliar di tahun 2025 menjadi Rp110 miliar tahun ini.

Para Mitra Roda Dua akan menerima kisaran besaran BHR mulai dari Rp150.000 hingga Rp900.000, sedangkan Mitra Roda Empat akan menerima kisaran besaran BHR mulai dari Rp200.000 hingga Rp1.600.000.

Selain itu, untuk kategori dengan nominal terendah, besaran BHR meningkat sebesar 3–4 kali lipat, dari sebelumnya Rp50.000 di tahun 2025, kini menjadi Rp150.000 untuk Mitra roda dua dan Rp200.000 untuk Mitra roda empat di tahun ini.

Hans menjelaskan bahwa BHR akan disalurkan ke Mitra melalui saldo GoPay Mitra mulai tanggal 4-6 Maret 2026.

“Kami memahami bahwa perjalanan setiap mitra berbeda, ada yang dapat aktif penuh selama 12 bulan, ada pula yang sempat beristirahat karena kondisi kesehatan atau tanggung jawab keluarga. Oleh karena itu, tahun ini kami merancang penyempurnaan kategori penerima BHR berdasarkan pemahaman mendalam terhadap dinamika dan tantangan di lapangan. Dengan pendekatan ini, BHR diharapkan dapat disalurkan secara lebih adil dan transparan,” ujarnya.

Dalam penetapan penerima BHR, imbuhnya, GoTo tetap berfokus pada prinsip keberimbangan berdasarkan kategori/level Mitra Driver yang tertera di Aplikasi Gojek Driver (aplikasi mitra) agar proses penyaluran dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Berikut kriteria dan syarat dapat BHR Ojol 2026 untuk Driver Gojek:

Syarat Dapat BHR Gojek

1. Tingkat penggunaan platform Gojek sebagai sumber pendapatan utama atau tambahan (diukur melalui jam online)
2. Kualitas pelayanan (diukur melalui tingkat penerimaan dan penyelesaian order)

Kriteria Penerima BHR Gojek

1. Mitra Juara: Mitra yang menjadikan platform Gojek sebagai sumber pendapatan utama (produktivitas tinggi) dan memberikan kualitas layanan yang baik.
2. Mitra Juara akan dibagi menjadi 6 kategori berdasarkan frekuensi menjadi ‘Mitra Juara’ dalam satu tahun terakhir (antara 1 hingga 12 kali).
3. Mitra Andalan: Mitra yang menjadikan platform Gojek sebagai sumber pendapatan tambahan/sampingan (produktivitas sedang) dan memberikan kualitas layanan yang baik.
4. Mitra Andalan akan dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan frekuensi menjadi ‘Mitra Andalan’ dalam satu tahun terakhir (antara 1 hingga 12 kali).
5. Mitra Harapan: Mitra yang menjadikan platform Gojek sebagai sumber pendapatan sesekali (produktivitas rendah) atau mitra yang memiliki tingkat penerimaan dan penyelesaian order yang cukup.
6. Mitra Harapan yang pernah menjadi ‘Mitra Juara’ paling tidak 1 (satu) kali dalam 12 (dua belas bulan) terakhir, atau
7. Mitra Harapan yang pernah menjadi ‘Mitra Andalan’ paling tidak 1 (satu) kali dalam 12 (dua belas) bulan terakhir