BLITAR - Pembenahan tata kelola pemasyarakatan di Jawa Timur mulai menunjukkan arah yang lebih progresif melalui respons cepat dan terukur dari jajaran otoritas. Di antaranya berupa pengungkapan kasus dugaan pungutan liar (pungli) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Blitar melalui kanal aduan.

Plh Kakanwil Ditjenpas Jawa Timur, M Ulin Nuha menegaskan komitmen institusinya dalam memberantas praktik pungutan liar serta berbagai bentuk pelanggaran di lingkungan lapas dan rutan.

Komitmen tersebut tidak berhenti pada pernyataan normatif, melainkan diwujudkan melalui langkah konkret berupa penindakan terhadap oknum yang diduga terlibat.

"Tidak ada toleransi terhadap pelanggaran, termasuk penerapan sanksi pidana bagi aparatur yang terbukti bersalah," ujarnya kepada wartawan, Kamis (30/4/2026).

"Dalam kerangka reformasi kelembagaan, penguatan pengawasan dan evaluasi berkala menjadi instrumen utama," imbuhnya.

Selain itu, kebijakan pembukaan kanal pengaduan bagi warga binaan dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan transparansi sekaligus mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini. Kanal aduan menjadi bagian penting dalam memastikan sistem berjalan terbuka dan akuntabel.

"Dengan adanya kanal aduan yang kami buka itu menjadi salah satu momentum awal pengujian komitmen kami," tegasnya.

Kepala Lapas Kelas IIB Blitar, Iswandi mengungkapkan bahwa laporan dugaan pungli diterima pada hari pertama dirinya menjabat, yang kemudian ditindaklanjuti melalui mekanisme administrasi dan pelaporan ke tingkat wilayah.

Langkah cepat dilakukan dengan menarik sejumlah petugas yang diduga terlibat untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di kantor wilayah.

Proses ini juga mencakup pejabat struktural guna memastikan penanganan berlangsung objektif, menyeluruh, dan berbasis prinsip akuntabilitas.

Di tingkat pusat, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) melalui fungsi kepatuhan internal turut melakukan pendalaman.

Direktur Kepatuhan Internal, Lilik Sujandi, menegaskan bahwa proses pemeriksaan masih berjalan dengan fokus pada pengumpulan dan verifikasi bukti secara komprehensif.

Dengan langkah berjenjang tersebut, reformasi pemasyarakatan diarahkan tidak hanya pada penindakan kasus, tetapi juga pada penguatan sistem transparansi dan akuntabilitas secara berkelanjutan guna mencegah praktik serupa di masa mendatang.

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerjunkan tim kuasa hukum guna melakukan pendampingan terhadap para tersangka kasus tindak pidana korupsi pungutan liar perizinan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim.

Seperti diketahui, mantan Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Aris Mukiyono (AM), Kepala Bidang Pertambangan Dinas ESDM Jawa Timur Oni Setiawan (OS), dan H yang menjabat sebagai Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono membeberkan latar belakang pihaknya melakukan pendampingan hukum bagi para tersangka tersebut adalah dalam rangka untuk menjamin keadilan dan objektivitas terhadap segenap rangkaian proses hukum yang berjalan.

"Kami sudah tugaskan para pengacara untuk mendampingi mereka kemudian keluarganya. InsyaAllah, mereka sudah berjalan sesuai prosedur,” tutur Adhy di Surabaya, dikutip Senin (27/4/2026).

Ia menyatakan bahwa kebijakan tersebut ditempuh pihaknya bukan dalam rangka mengintervensi proses hukum yang saat ini tengah berjalan. Namun, tutur Adhy, semata-mata bertujuan memastikan aparatur yang terseret agar tetap mendapatkan haknya.

"Supaya ada keadilan dan objektif, seperti itu ya karena tanggung jawabnya bagaimanapun teman-teman yang ada di ESDM harus mendapatkan hak perlindungan [hukum]," tegasnya.

Lebih lanjut, Adhy menyatakan bahwa Pemprov Jatim juga mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam perkara yang tengah berjalan. Selain itu, juga menjaga komunikasi dengan para tersangka melalui para pendamping hukum yang telah ditunjuk.

"Semua itu pasti dalam kondisi agak sulit ya, down, dan sebagainya. Kami juga [menurunkan kuasa hukum] supaya hubungan komunikasi dengan mereka bisa terjalin dan kebutuhannya, barangkali perlu data yang dibutuhkan apa. Kita enggak bisa mengintervensi secara langsung karena memang aturannya silahkan pengacaranya," paparnya.

Adhy juga memastikan bahwa sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jatim menjalankan evaluasi secara menyeluruh sistem pelayanan dan standar operasional prosedur (SOP) pengurusan perizinan. Selain itu, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) akan memperkuat pembinaaan serta pengawasan terhadap integritas dari seluruh ASN.

“Hari ini Plt. Kepala Dinas ESDM sudah bekerja, bersama DPMPTSP mengevaluasi semua SOP. Mana yang kurang akan kita perbaiki,” ungkapnya.

Mengenai 19 pegawai Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur yang sempat menjalani pemeriksaan sebagai saksi dan mengembalikan aliran dana hasil pungli, Adhy menegaskan hal tersebut menjadi catatan bagi Pemprov Jatim dalam setiap bentuk pelayanan publik yang diberikan kepada seluruh masyarakat.

"Tentu itu menjadi catatan kami. Bahwa dalam proses pelayanan kemarin secara integritas terganggu, dan kita lakukan pembinaan. Itu dari punglinya hasilnya dikembalikan," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Pusaran kasus tindak pidana korupsi pemerasan berkaitan dengan penerbitan perizinan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur kembali bergulir.

Terkini, sebanyak 19 staf atau pegawai dinas tersebut yang bekerja di bagian pertambangan telah mengembalikan dana hasil pungutan liar (pungli) penerbitan perizinan kepada aparat penegak hukum (APH) dengan total keseluruhan senilai Rp707 juta.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Wagiyo Santoso menjelaskan aliran dana yang diduga berasal dari tindakan pemerasan terkait penerbitan perizinan tersebut dibagi-bagikan kepada masing-masing pegawai Bidang Pertambangan Dinas ESDM Provinsi Jatim, baik yang berstatus kontrak atau honorer maupun aparatur sipil negara (ASN).

"Ada aliran uang [hasil] pungli perizinan yang secara rutin dibagikan kepada seluruh staf di bidang pertambangan atas petunjuk tersangka AM. Jadi, ada ketua kelompok perizinan. Total sekitar 19 orang ya," ungkap Wagiyo, Kamis (23/4/2026).

Ia juga mengungkapkan bahwa aliran dana hasil tindak pidana tersebut didistribusikan atas perintah tersangka Aris Mukiyono (AM) selaku kepala dinas dan Kabid Pertambangan, tersangka Oni Setiawan (OS).

Fakta tersebut diungkapkan usai penyidik Aspidsus Kejati Jatim menemukan catatan atau disposisi mengenai arahan pembagian uang hasil kejahatan tersebut yang dituliskan oleh AM kepada OS.

"Kita menemukan ya catatan pembagian keuangan dan tulisan disposisi pimpinan yang merupakan perintah yang tidak sah, yang didapat di ruang kepala dinas ESDM dan Kabid Pertambangan. Nah, itu yang kita temukan pada saat penggeledahan pada tanggal 20 April 2026," bebernya.

Selain disposisi pimpinan yang dianggap tidak bersifat sah tersebut, penyidik Aspidsus Kejati Jatim juga berhasil menemukan berbagai dokumen pengajuan perizinan oleh masyarakat yang secara sengaja ditahan oleh instansi terkait meskipun seluruh persyaratan yang diminta telah dipenuhi para pemohon.

"Kami juga menemukan beberapa dokumen berkas permohonan yang terindikasi sengaja dipisahkan atau disimpan atau ditahan, dan kemarin kita sudah jelaskan ke teman-teman bagaimana modus dari pemerasan maupun pungli ini bahwa syaratnya sudah lengkap, tapi izinnya tidak keluar. Sengaja ditahan," ujarnya.

Wagiyo membeberkan bahwa dana hasil tindak pidana korupsi tersebut secara rutin dibagi-bagikan oleh pejabat tinggi dinas terkait kepada segenap pegawai di bidang pertambangan setiap penghujung bulan dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Ia menjelaskan jumlah yang diterima masing-masing pegawai bervariasi sesuai dengan jabatan dan beban kerja masing-masing.

"Pembagian uang tersebut dilakukan secara rutin setiap bulan. Jadi, hasil pungli ini dibagikan secara rutin setiap bulan, di akhir bulan dalam kurun waktu kurang lebih dua tahun, dengan jumlah bervariasi antara Rp750 ribu sampai dengan Rp2,5 juta. Tergantung status, maksudnya pegawai, honor, jabatan ya, dan beban pekerjaannya yang dilakukan," paparnya.

Selanjutnya, sejumlah pegawai Bidang Pertambangan Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur yang memiliki itikad baik berusaha mengembalikan dana hasil distribusi yang berasal dari praktik pungutan liar tersebut kepada Korps Adhyaksa.

Nominal keseluruhan dana yang dikembalikan sampai hari ini telah mencapai Rp707 juta. Para pegawai yang telah menerima aliran dana tersebut juga masih berstatus sebagai saksi atas perkara tersebut walaupun sudah dikembalikan dan disita oleh APH.

"Dengan itikad baik, tanpa paksaan tentu kita himbau seluruh staf pada bidang pertambangan tersebut beramai-ramai secara bertahap mengembalikan uang hasil pungli hari ini secara bertahap mereka nanti ke kantor kita mengembalikan [aliran dana hasil pungli]. Kemudian telah kita lakukan penyitaan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Wagiyo juga menyatakan kepada seluruh pihak untuk tidak sesekali mencoba untuk memengaruhi para saksi dan tersangka maupun berusaha untuk menghilangkan barang bukti.

Ia menegaskan APH tidak segan-segan untuk menjerat sosok-sosok yang nekat merintangi proses penyidikan dengan Pasal 21 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 mengenai perintangan penyidikan (obstruction of justice).

"Jadi saya tekankan, menghimbau semua pihak untuk tidak coba-coba memengaruhi semua pihak sehingga penyidikan ini menjadi terhambat. Perbuatan merintangi, sengaja menyuruh tersangka atau saksi berbohong, ini diancam dengan pidana merintangi proses penyidikan," jelasnya.

Kejati Jatim juga mengimbau kepada segenap masyarakat yang merupakan pemohon perizinan pertambangan dan air tanah di Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur yang merasa terhambat dalam proses pengajuan hingga diperas serta bersedia untuk menjadi saksi dalam pengungkapan perkara tersebut dapat menghubungi saluran siaga (hotline) 081-277-874-343.

Bisnis.com, SURABAYA – Jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur melakukan penggeledahan terhadap kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jatim, yang terletak di Jalan Tidar, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Kamis (16/4/2026).

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jawa Timur Adnan Sulistiyono menjelaskan giat tersebut dilakukan penyidik bidang Pidana Khusus (Pidsus) dalam upaya pengusutan dugaan kasus pungutan liar (pungli) dalam layanan publik berupa penerbitan dokumen perizinan.

"Benar, terkait dugaan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pungutan liar atau pungli dalam penerbitan perizinan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur," beber Adnan, Kamis (16/4/2026).

Adnan membeberkan proses penggeledahan oleh tim penyidik tersebut dilakukan dalam upaya lanjutan dalam mengungkap dugaan kasus pungutan liar yang terjadi di instansi pemerintah provinsi bidang energi dan sumber daya mineral tersebut.

Menurutnya, tim penyidik Pidsus Kejati Jawa Timur tengah berusaha untuk mengumpulkan berbagai alat bukti yang berkaitan atau relevan dengan dugaan kasus tindak korupsi di lingkungan salah satu OPD Pemprov Jawa Timur itu.

Berbagai surat maupun dokumen administrasi perizinan hingga perangkat elektronik menjadi target penelusuran tim penyidik Pidsus Kejati Jawa Timur dalam membongkar serta memperkuat konstruksi terhadap perkara itu.

"Hari ini, penyidik melakukan penggeledahan di kantor Dinas ESDM provinsi Jawa Timur untuk mencari dan menemukan alat bukti yang, mendukung. Baik berupa dokumen atau surat maupun barang bukti elektronik (BBE)," tegasnya.

Mengenai pihak-pihak yang diperiksa oleh penyidik, Adnan masih enggan untuk merinci sosok-sosok yang terseret dalam pusaran kasus tersebut. Hingga pukul 19.15 WIB, proses penggeledahan masih berlangsung di lokasi, di mana telah dilakukan penyidik Korps Adhyaksa sejak pukul 12.00 WIB.

dilaporkan saja sehingga itu bisa sebagai bahan evaluasi dan juga investigasi kita

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi meminta masyarakat pengguna transportasi untuk tidak ragu melaporkan dugaan pungutan liar dengan mengunggah bukti melalui media sosial agar dapat segera ditindaklanjuti.

Permintaan tersebut disampaikan menyusul adanya dugaan praktik pungli dalam layanan mudik gratis melalui moda transportasi laut pada periode angkutan Lebaran 2026/Idul Fitri 1447 Hijriah, khususnya yang dilaporkan terjadi di wilayah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

"Kemenhub (Kementerian Perhubungan) punya media sosial, dilaporkan saja sehingga itu bisa sebagai bahan evaluasi dan juga investigasi kita. Jadi jangan segan-segan, ada bukti pungli, videoin kasih ke kita. Gitu aja," kata Menhub dalam bincang bersama awak media di Jakarta, Kamis malam.

Meski begitu, Dudy mengaku belum menerima laporan resmi terkait dugaan pungli tersebut, sehingga meminta masyarakat untuk menyampaikan informasi secara rinci termasuk waktu kejadian, lokasi, serta pihak yang diduga terlibat.

"Laporannya mana? Ada laporannya nggak? Yang pungli siapa?," ucap Menhub sembari melontarkan pertanyaan balik kepada awak media yang sedang mengkonfirmasi perkembangan dugaan kasus pungli mudik gratis moda transportasi laut di Kota Kendari.

Ia menegaskan laporan yang disertai bukti akan sangat membantu Kementerian Perhubungan dalam melakukan investigasi serta mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

Menurut dia, masyarakat tidak perlu takut atau ragu untuk melaporkan, karena keterlibatan publik sangat penting dalam menjaga transparansi serta kualitas layanan transportasi yang diselenggarakan pemerintah.

Dudy juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan berbagai kanal media sosial yang dimiliki Kementerian Perhubungan sebagai sarana pelaporan cepat, sehingga informasi dapat segera diproses oleh pihak terkait.

"Kalau seperti itu tolong disampaikan ke kita kapan kejadiannya, kapalnya apa, segala macam. Penumpangnya jangan diam aja. Nggak apa-apa di-upload aja ke medsos segala macam, jadi kita bisa tindak lanjuti gitu," tutur Menhub.

Ia menambahkan dokumentasi berupa video atau foto sangat dibutuhkan untuk memperkuat laporan, sehingga proses verifikasi dapat dilakukan secara lebih akurat dan cepat oleh tim yang bertugas.

Selain itu, Kementerian Perhubungan akan menjadikan setiap laporan masyarakat sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan kualitas layanan serta mencegah terulangnya praktik pungli di masa mendatang.

"Harapan kami kalau ada terjadi tindak pungli dan sebagainya, ini kan media sosial bisa menjadi tempat untuk melaporkan," kata Menhub.

Sebelumnya, marak pemberitaan di wilayah Kota Kendari yang menyebutkan adanya dugaan pungli terhadap calon penumpang program mudik gratis dari Kementerian Perhubungan yang terjadi di Pelabuhan Nusantara, Kelurahan Kandai, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Sejumlah calon penumpang mengaku dimintai uang sebesar Rp12 ribu meski telah terdaftar sebagai penerima tiket gratis.

Diketahui, Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menyiapkan sekitar 6 ribuan tiket kapal gratis untuk warga yang hendak mudik ke kampung halaman dengan rute Kendari-Raha-Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Kuota ribuan tiket gratis tersebut diberikan kepada masyarakat dengan rute perjalanan mudik Kendari-Raha, Raha-Kendari, Kendari-Baubau dan Baubau-Kendari.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

BATAM - Di tengah sorotan isu dugaan pungutan liar (pungli), Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam tetap menghadirkan inovasi pelayanan publik melalui program ImmiCare. Sebuah layanan jemput bola yang ditujukan bagi masyarakat, khususnya pasien yang tengah menjalani perawatan di rumah sakit.

Program ImmiCare memungkinkan petugas imigrasi mendatangi langsung lokasi pemohon untuk melakukan perekaman data biometrik serta verifikasi dokumen. Layanan ini menjadi solusi bagi pasien yang tidak memungkinkan datang ke kantor imigrasi, terutama bagi mereka yang membutuhkan dokumen perjalanan secara mendesak untuk keperluan medis ke luar negeri.

Dalam pelaksanaannya, permohonan layanan diajukan melalui rumah sakit yang telah bekerja sama dengan pihak imigrasi. Rumah sakit akan menerbitkan surat permohonan resmi yang kemudian ditindaklanjuti oleh petugas yang siaga selama 24 jam.

Setelah seluruh persyaratan dipenuhi, petugas akan menjadwalkan kunjungan ke rumah sakit untuk melakukan proses perekaman biometrik serta wawancara langsung dengan pemohon.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kantor Imigrasi Batam, Martson H. Sihaloho, menegaskan bahwa kehadiran layanan ImmiCare merupakan bentuk komitmen institusi dalam menghadirkan pelayanan yang inklusif dan responsif.

Lihat video: Hendarsam Marantoko Dilantik Sebagai Dirjen Imigrasi



“Melalui ImmiCare, kami ingin memastikan setiap warga negara tetap mendapatkan hak pelayanan keimigrasian, termasuk mereka yang sedang sakit dan tidak dapat datang ke kantor. Ini adalah pelayanan jemput bola yang humanis dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).

Martson menambahkan, layanan ini juga menjadi langkah konkret dalam mempercepat penerbitan dokumen perjalanan bagi pasien yang membutuhkan penanganan medis lanjutan di luar negeri.

Sejauh ini, ImmiCare mendapat respons positif dari rumah sakit maupun masyarakat. Program ini dinilai sangat membantu karena proses pengurusan paspor dapat dilakukan tanpa memindahkan pasien, sehingga risiko terhadap kondisi kesehatan dapat diminimalkan.

Ke depan, Imigrasi Batam berkomitmen untuk terus mengembangkan layanan ImmiCare sebagai bagian dari upaya menghadirkan pelayanan publik yang adaptif, responsif, dan humanis. Di sisi lain, pengawasan internal juga akan diperkuat guna menjaga integritas layanan di tengah sorotan isu yang berkembang.

Bisnis.com, BANDUNG - 2 video dugaan pungutan liar (pungli) yang terjadi di Jawa Barat viral di media sosial. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan pemerintah akan segera menindaklanjuti dan menertibkan praktik yang merugikan masyarakat tersebut.

Kasus pertama terjadi saat pembayaran pajak kendaraan di Kabupaten Bandung Barat. Dalam video yang diunggah akun TikTok Deni Priaone, seorang warga mengaku diminta tambahan biaya sebesar Rp700.000 agar proses pembayaran pajak mobilnya bisa dilakukan.

Dalam rekaman itu disebutkan bahwa biaya tambahan tersebut digunakan untuk proses "nembak" KTP pemilik asli kendaraan karena data kepemilikan mobil tidak atas nama pembayar pajak.

Petugas disebut menjelaskan bahwa biaya muncul akibat adanya penyesuaian administrasi kepemilikan kendaraan.

Menanggapi hal itu, Dedi memastikan laporan dari masyarakat akan segera ditindaklanjuti. Ia juga mengapresiasi warga yang berani melaporkan dugaan praktik pungli tersebut.

"Saya ucapkan terima kasih atas pengaduannya dan segera kami tindak lanjuti dengan langkah penanganan yang cepat dan tepat," ucap Dedi Mulyadi, Sabtu (4/4/2026).

Dia menegaskan bahwa pembayaran pajak kendaraan tidak boleh dipersulit dan tidak boleh ada biaya tambahan di luar ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, pemerintah seharusnya mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak, bukan justru menambah beban melalui pungutan yang tidak resmi. "Tidak boleh ada biaya tambahan yang memperberat," tegasnya.

Kasus dugaan pungli kedua terjadi di Jembatan Cirahong, Kabupaten Tasikmalaya. Sebuah video memperlihatkan seorang pria meminta uang kepada pengendara motor sebelum melintas di jembatan tersebut.

Dedi menegaskan praktik pungutan terhadap pengendara tidak memiliki dasar hukum dan akan ditindak jika terus dilakukan.

"Apabila masih terus dilakukan pungutan maka kami akan melakukan tindakan bahwa saudara sudah melakukan pungutan liar terhadap masyarakat," ujarnya.

Ia menambahkan, jika praktik tersebut tetap berlangsung, pemerintah akan membawa kasus itu ke ranah hukum. "Saya ucapkan terima kasih dan pasti ujungnya adalah pidana," kata Dedi.

Dedi juga menjelaskan bahwa Jembatan Cirahong merupakan aset milik PT Kereta Api Indonesia yang sebelumnya telah diperbaiki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan anggaran lebih dari Rp1 miliar.

Perbaikan tersebut membuat lantai jembatan kini layak dilintasi masyarakat. Pemprov Jabar bahkan berencana melanjutkan penataan dengan pengecatan dan pemasangan lampu agar jembatan lebih nyaman dan estetis.

Karena itu, dia menegaskan tidak ada alasan bagi siapa pun untuk memungut uang dari masyarakat yang melintas di lokasi tersebut.

"Untuk itu tidak ada alasan bagi siapapun untuk memungut uang saat warga menggunakan jembatan tersebut," pungkasnya.

JAKARTA - Jasa Marga menelusuri dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum petugas mobil derek terhadap seorang pemudik Lebaran 2026 di ruas Tol Semarang-Solo. Kini sedang dilakukan koordinasi internal untuk mengetahui kronologi pasti kejadian tersebut.

"Kami saat ini sedang melakukan koordinasi dengan tim untuk kronologi," kata Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Ria berjanji akan menyampaikan informasi lebih lanjut setelah penelusuran yang dilakukan secara internal telah selesai. "Informasi lengkap sedang kami kumpulkan," tuturnya.

Kejadian pungli derek tol tersebut dialami oleh seorang pemudik berinisial RH asal Bogor. Ia mengaku menjadi korban dugaan pungli oleh oknum petugas derek Jasa Marga saat melintas di ruas Tol Semarang-Solo pada 22 Maret 2026.

Peristiwa tersebut terjadi ketika kendaraan yang ditumpangi RH, pemudik yang juga merupakan wartawan, bersama istri dan empat anaknya mengalami kendala teknis sekitar 1 kilometer (km) sebelum Pintu Tol Salatiga.

Tak lama setelah kejadian, petugas derek datang untuk memberikan bantuan. Namun, menurut pengakuan korban, permintaan biaya disampaikan setelah kendaraan keluar dari tol. Oknum meminta uang diluar ketentuan.

“Saya diminta membayar Rp350 ribu. Saat saya tanya, katanya tarifnya sama saja, jauh atau dekat,” ujar korban.

Korban mengaku sempat meminta agar kendaraannya diderek ke bengkel terdekat yang berjarak sekitar 5 km. Namun, permintaan tersebut tidak diakomodasi.

Justru kendaraannya diarahkan ke bengkel yang diklaim rekanan. Korban kemudian diarahkan ke sebuah bengkel di kawasan Bawen yang disebut sebagai rekanan resmi. Padahal, menurutnya, terdapat bengkel lain yang jaraknya lebih dekat dari pintu keluar tol.

Setelah tiba di lokasi, kendaraan sempat ditangani. Namun, korban mengaku muncul sejumlah kerusakan tambahan selama proses tersebut. Hingga akhirnya, kendaraan dipindahkan ke bengkel di Bogor menggunakan layanan towing.

Akibat kejadian ini, korban mengaku harus menanggung berbagai biaya tambahan, termasuk akomodasi, transportasi pengganti, serta biaya pengangkutan kendaraan.

Pengaduan dan Dugaan Kebocoran Data

Korban menyatakan telah melaporkan kejadian ini melalui saluran pengaduan resmi. Namun, dia mengaku menerima panggilan dari pihak yang diduga terkait dengan laporan tersebut tidak lama setelah aduan dikirimkan.

“Beberapa menit setelah melapor, saya justru dihubungi oleh orang yang diduga oknum tersebut,” katanya.

Dia menilai hal tersebut sebagai indikasi adanya dugaan kebocoran data dalam sistem pengaduan.

Sebagai informasi, layanan derek di jalan tol umumnya tidak dikenakan biaya untuk evakuasi dari dalam tol hingga pintu keluar terdekat. Adapun setelah kendaraan berada di luar tol, layanan derek menuju lokasi tujuan atau bengkel dikenakan tarif sesuai ketentuan, yakni biaya awal sekitar Rp100.000 dan tambahan sekitar Rp8.000 per km.

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan dirinya tidak pernah melarang perusahaan memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada karyawan.

Pernyataan itu disampaikan untuk merespons tudingan di media sosial yang menyebut dirinya melarang pemberian THR.

Menurutnya, pemerintah provinsi justru mewajibkan perusahaan membayarkan THR kepada para pekerja tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

“Sampai saat ini Gubernur Jawa Barat tidak melarang perusahaan memberikan THR bagi karyawannya. Bahkan mewajibkan perusahaan-perusahaan untuk membayarkan THR pada karyawannya tepat waktu,” katanya dikutip Minggu (15/3/2026).

Menurutnya yang dilarang adalah praktik meminta THR kepada perusahaan atau lembaga yang tidak memiliki kewajiban memberikannya.

Dedi menilai menjelang Lebaran sering muncul permintaan THR dari berbagai pihak yang tidak berkaitan dengan hubungan kerja atau kewajiban institusi.

“Yang dilarang oleh Gubernur adalah memberikan THR pada berbagai kalangan yang tidak ada relevansinya dengan kewajiban perusahaan. Sehingga pada waktu menjelang Lebaran ini banyak sekali orang yang tiba-tiba datang ke perusahaan minta THR, tiba-tiba datang ke kantor pemda minta THR, datang ke rumah sakit minta THR,” ujarnya.

Menurutnya permintaan seperti itu tidak memiliki dasar kewajiban bagi perusahaan maupun instansi pemerintah untuk memenuhinya.

“Ini kan tidak ada relevansi dengan kewajiban perusahaan, kantor-kantor instansi pemerintah dan swasta untuk memberikan THR. Karena kalau diberikan itu namanya pungli,” katanya.

Karena itu, ia pun melarang seluruh aparat pemerintahan di Jawa Barat meminta THR kepada lembaga swasta maupun perusahaan. Larangan tersebut berlaku bagi aparatur pemerintah provinsi hingga tingkat paling bawah.

“Termasuk Gubernur melarang seluruh aparat dan jajarannya, baik aparat pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah kecamatan, pemerintah RT, RW, kelurahan untuk meminta THR ke berbagai lembaga swasta termasuk ke pabrik-pabrik, kami larang,” ucapnya.

Dedi menambahkan, masyarakat yang benar-benar tidak mampu tetap dapat memperoleh bantuan melalui mekanisme resmi.

“Andai kata ada masyarakat tidak mampu, masyarakat miskin, maka mereka berhak untuk diberi bantuan hak dari mustahik zakat, dari badan amil zakat,” ujar Dedi.

Penyaluran bantuan tersebut dapat dilakukan melalui lembaga zakat di berbagai tingkatan, mulai dari RT hingga pemerintah provinsi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mewanti-wanti bahwa destinasi wisata harus bebas dari praktik pungutan liar (pungli) menjelang libur panjang hari raya Nyepi dan lebaran Idulfitri 2026.

Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa menyampaikan bahwa langkah ini penting untuk menjaga kenyamanan wisatawan sekaligus melindungi citra pariwisata Indonesia.

“Tidak boleh ada juga kenaikan tarif yang berlebihan. Hal ini harus dipastikan agar masyarakat dan wisatawan benar-benar merasa aman dan nyaman saat berkunjung,” kata Ni Luh dalam keterangan tertulis, dikutip pada Sabtu (14/3/2026).

Lebih lanjut, dia memaparkan praktik pungli masih kerap terjadi di sejumlah destinasi wisata, terutama saat lonjakan kunjungan pada musim liburan.

Puspa memerinci bentuk praktik tersebut umumnya berupa kenaikan harga yang melebihi tarif yang telah ditetapkan, baik untuk tiket masuk, harga makanan dan minuman, maupun biaya parkir.

Oleh karena itu, dia meminta keterlibatan aktif seluruh pihak untuk bersama-sama melakukan pengawasan serta memastikan keamanan wisatawan sehingga tercipta pengalaman berwisata yang berkualitas. Lebih lagi, pemerintah telah memproyeksikan potensi pergerakan wisatawan pada momentum libur lebaran tahun ini mencapai sekitar 144 juta orang.

“Kami mengajak pengelola destinasi serta para pelaku industri dan asosiasi pariwisata untuk bersama-sama mengawal dan mempersiapkan diri agar libur Lebaran kali ini berjalan aman, nyaman, dan menyenangkan,” kata Puspa.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan bahwa jumlah pemudik lebaran Idulfitri tahun ini diperkirakan mencapai 143,9 juta orang.

Namun dalam praktiknya, jumlah pergerakan masyarakat biasanya lebih tinggi sekitar 10% dari hasil survei. Hal ini seiring langkah pemerintah mengatur kombinasi libur nasional, cuti bersama, serta kebijakan flexible working arrangement (FWA) guna memperpanjang periode perjalanan mudik.

“Dari tahun ke tahun, kenyataannya dalam praktik [jumlah pemudik] lebih tinggi dari survei. Jadi sekitar 10% lebih tinggi. Artinya sekitar 155-an juta manusia bergerak, ya,” kata Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu (11/3/2026).

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perhubungan Suntana menegaskan pemerintah akan menelusuri dugaan pungutan liar dalam program mudik gratis dengan moda kapal laut di Pelabuhan Nusantara Kendari, Sulawesi Tenggara, guna memastikan layanan berjalan sesuai aturan.

"Nanti kita telusuri," kata Wamenhub saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Dugaan praktik pungutan liar program mudik gratis dengan kapal laut di Pelabuhan Nusantara Kendari itu terjadi pada rute pelayaran Kendari-Muna-Baubau.

Menyikapi hal itu, Wamenhub menegaskan apabila ditemukan penyimpangan dalam sistem pelaksanaan program tersebut, pemerintah tidak akan ragu mengambil langkah tegas dan menindak pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

Ia menyatakan pemerintah menyediakan program mudik gratis melalui berbagai moda transportasi, mulai dari udara, laut, hingga kereta api, guna membantu masyarakat melakukan perjalanan Lebaran dengan aman.

Menurutnya, seluruh layanan mudik gratis yang disediakan pemerintah harus benar-benar tanpa biaya karena merupakan bentuk pelayanan publik yang dibiayai negara untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama periode mudik Lebaran 1447 Hijriah.

"Mudik gratis beberapa sektor ya kan? Ada sektor udara, sektor laut, sektor kereta api, pemerintah itu mengucurkan itu. Bila ada penyimpangan akan kita laksanakan penindakan dan kita luruskan secepatnya," tegasnya.

Selain penindakan, pemerintah juga akan segera meluruskan berbagai potensi pelanggaran agar program mudik gratis tetap berjalan sesuai tujuan awal, yaitu memberikan kemudahan akses transportasi bagi masyarakat.

"Sudah pasti ditindak tegas. Kalau yang memberikan pelayanan publik namun ada yang tidak benar kita harus tindak tegas," tuturnya.

Suntana menambahkan program mudik gratis telah menjangkau berbagai wilayah Indonesia, termasuk sejumlah daerah di Sulawesi, sebagai bagian dari upaya pemerintah memperluas akses layanan transportasi bagi masyarakat selama periode Lebaran.

"Kemarin, ada anggota Komisi V DPR juga sudah menyampaikan bahwa mudik gratis sudah nyampe ke wilayah Sulawesi-Sulawesi," ucap Wamenhub.

Wamenhub menegaskan pula seluruh program mudik gratis pemerintah tidak dipungut biaya apapun, sehingga oknum yang melakukan pungli akan ditindak tegas demi memastikan pelayanan aman, nyaman, dan transparan bagi masyarakat.

Diketahui, Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menyiapkan sekitar 6 ribuan tiket kapal gratis untuk warga yang hendak mudik ke kampung halaman dengan rute Kendari-Raha-Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Kuota ribuan tiket gratis tersebut diberikan kepada masyarakat dengan rute perjalanan mudik Kendari-Raha, Raha-Kendari, Kendari-Baubau, dan Baubau-Kendari.

Sebelumnya, marak pemberitaan di wilayah Kota Kendari yang menyebutkan adanya dugaan pungli terhadap calon penumpang program mudik gratis dari Kementerian Perhubungan yang terjadi di Pelabuhan Nusantara, Kelurahan Kandai, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Sejumlah calon penumpang mengaku dimintai uang sebesar Rp12 ribu meski telah terdaftar sebagai penerima tiket gratis.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Video yang memperlihatkan aksi pungutan liar (Pungli) di kawasan Kota Tua , Jakarta Barat viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat seorang pria membuka barrier jalan setelah diberikan uang oleh pengendara agar bisa melintas.

Aksi tersebut diduga dilakukan juru parkir (jukir) liar. Pengendara sengaja melintasi jalur tersebut agar tidak memutar untuk mencapai tujuannya.

Menanggapi video tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan menindak tegas praktik pungli di Kota Tua. Bahkan, dia bakal membebastugaskan pegawai Pemprov Jakarta bila terlibat dalam pungli.

"Siapa pun yang melakukan pungli dan kemudian terbukti, saya akan bebas tugaskan di tempat itu, nggak kompromi lagi dengan hal-hal seperti ini," tegas Pramono di Jakarta Timur, Minggu (8/2/2026).

Di bawah kepemimpinannya, dia memiliki komitmen membangun Jakarta terbebas dari praktik pungli. Maka itu, dia memastikan akan menindak tegas setiap pelanggaran yang melenceng dari komitmennya. "Karena Jakarta harus dibangun dengan komitmen," katanya.