Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi memastikan kondisi pupuk nasional tetap aman meski Selat Hormuz ditutup akibat perang antara Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran.

Ia mengungkap Selat Hormuz menjadi jalur penting perdagangan pupuk global. Sekitar 30 persen perdagangan pupuk dunia melewati jalur tersebut, termasuk untuk jenis urea dan sulfur.

"Setiap bulan itu ada 4 juta ton yang keluar dari Selat Hormuz. 1,5 juta ton adalah urea, 1,5 juta ton adalah sulfur, kemudian sisanya yang lain," katanya dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4).

Menurut Rahmad, ketahanan pupuk nasional saat ini merupakan hasil pengembangan industri pupuk sejak era Presiden ke-2 RI Soeharto. Dengan ekosistem industri pupuk yang dimiliki, Indonesia dinilai bisa menjadi penyelamat bagi ekosistem pangan dunia.

Ada lima negara pertanian yang saat ini terdampak penutupan Selat Hormuz, yakni Brasil, India, Australia, Thailand, dan Amerika Serikat. Menurut Rahmad, beberapa negara tersebut mulai mengantisipasi potensi krisis pangan.

"Kita patut berbangga karena Indonesia mulai dari zaman Bapak Presiden Soeharto, terus mengembangkan industri pupuk, sehingga hari ini meskipun dunia gojang-ganjing, tapi Pupuk Indonesia justru bisa berfungsi sebagai penyelamat pada ekosistem pangan dunia," ujar Rahmad.

[Gambas:Youtube]

Ia menambahkan, dengan dukungan pemerintah dan DPR, kondisi ekosistem pangan nasional dinilai tetap terjaga.

"Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yang dieksekusi oleh Kementerian Pertanian dan dukungan dari Komisi IV DPR RI, kita semua bisa tidur karena seluruh ekosistem pangan kita aman," ucap Rahmad.

Indonesia saat ini menempati posisi strategis sebagai eksportir urea saat pasokan dunia terganggu. Rahmad pernah menjelaskan gangguan distribusi di Selat Hormuz membuat kapasitas pasokan urea global berkurang signifikan.

"Indonesia berbeda. Kita justru negara pengekspor urea dan yang macet dari Selat Hormuz itu adalah pupuk urea. Berhenti dari kapasitas yang ada di Selat Hormuz di 10 juta ton kapasitas per tahun itu hilang dari pasar," ujar dia di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (30/3).

"Indonesia, pupuk Indonesia itu mengekspor antara 1,5 (juta ton) sampai 2 juta ton. Jadi posisi kita untuk pupuk akibat dari geopolitik ini semuanya aman," lanjutnya.

Menurut Rahmad, kondisi ini membuat banyak negara seperti India dan Australia mulai melirik Indonesia sebagai sumber pasokan alternatif.

"Artinya begini, kalau menggantikan seluruhnya kan enggak bisa, tapi setidaknya Indonesia ini eksportir. Jadi sudah pasti setelah fokusnya dalam negeri, setelah dalam negeri tercukupi, kita akan ekspor," jelasnya.

Rahmad juga memastikan pasokan pupuk dalam negeri tetap aman, termasuk untuk bahan baku yang masih diimpor seperti fosfor dan kalium.

"Aman, aman. Karena kan enggak ngelewatin Selat Hormuz," ujarnya.

Terkait kenaikan biaya logistik global, ia menilai dampaknya merata ke seluruh komoditas dan tidak secara khusus mengganggu sektor pupuk.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan tiga negara mengajukan permintaan impor pupuk urea dari Indonesia di tengah penutupan Selat Hormuz, menandakan kuatnya posisi Indonesia sebagai produsen global strategis.

"Kita akan ekspor [pupuk] urea karena kita produsen urea, beberapa negara sudah meminta. Ada tiga negara meminta," kata Mentan di Makassar, Minggu (5/4/2026).

Namun demikian, Mentan belum mengungkapkan negara-negara mana saja yang meminta impor pupuk. Pasalnya, dia menyebut proses negosiasi masih berlangsung, dengan harapan kesepakatan yang dicapai nantinya dapat memberikan nilai tambah dan keuntungan optimal bagi Indonesia.

"Ya nanti, kan ini masih nego [negosiasi], supaya harga kita agak lebih bagus," ujar Amran.

Lebih lanjut, Amran mengatakan pemerintah juga telah mengamankan pupuk sejak awal tahun melalui pembelian bahan baku sehingga ketersediaan pupuk nasional tetap terjaga hingga saat ini.

Menurut Mentan, langkah strategis tersebut merupakan bagian dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memiliki insting kuat dalam menjaga ketahanan sektor pertanian, termasuk memastikan ketersediaan sarana produksi di tengah dinamika global.

Dia juga menegaskan ketegangan politik di kawasan Timur Tengah tidak berdampak signifikan terhadap harga pangan di Indonesia, karena ketersediaan beras nasional saat ini dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Stok tersebut mencapai 4,5 juta ton, aman hingga 11 bulan ke depan.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi menyatakan ekspor pupuk urea tetap dilakukan sepanjang kebutuhan domestik terpenuhi, dengan prioritas utama menjaga ketersediaan dan stabilitas pasokan bagi sektor pertanian nasional.

"Yang penting Indonesia aman dulu baru ekspor," kata Rahmad ditemui usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Dalam kondisi saat ini Indonesia masih mampu mengekspor pupuk urea guna membantu memenuhi kebutuhan negara-negara tetangga yang mengalami keterbatasan pasokan di tengah penutupan Selat Hormuz akibat gejolak global Timur Tengah.

Rahmad menyebutkan negara tujuan ekspor pupuk urea Indonesia selama ini antara lain Australia, India, termasuk Filipina.

Dia juga menyebutkan kapasitas produksi pupuk urea secara nasional mencapai 8,8 juta ton secara operasional, meskipun kapasitas terpasang sebesar 9,4 juta ton.

Menurutnya, meskipun harga urea global meningkat tajam dari sekitar 400 dolar AS per ton menjadi 800 dolar AS per ton, Indonesia tetap aman karena sebagian besar kebutuhan dipenuhi dari produksi dalam negeri.

Terkait kuota ekspor, Pupuk Indonesia menyebutkan jumlahnya berkisar sekitar 1,5 juta ton, tetapi penyalurannya tetap fleksibel mengikuti kondisi pasokan domestik.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan pemerintah telah menyiapkan langkah antisipatif untuk menjaga pasokan bahan baku pupuk di tengah eskalasi konflik Timur Tengah.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan hingga saat ini belum ada keluhan dari PT Pupuk Indonesia (Persero) terkait gangguan pasokan bahan baku pupuk, meskipun tekanan global mulai meningkat.

“Sampai sekarang sih belum ada ini ya dari pihak BUMN belum ngobrol ke kita. Artinya dari pihak BUMN [Pupuk Indonesia] belum ada keluhan ke kami ya,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Budi menuturkan bahwa selama ini Indonesia banyak mengimpor bahan baku pupuk dari kawasan Eurasia, seperti Kazakhstan dan Uzbekistan. Untuk itu, Kemendag menilai pasokan masih relatif aman karena tidak sepenuhnya bergantung pada kawasan Timur Tengah.

“Sebenarnya kita impor [bahan baku pupuk] dari Eropa Timur kan banyak, kayak dari Kazakhstan, Uzbekistan, negara-negara Eurasia. Itu banyak, itu bisa dialihkan dari situ,” ujarnya.

Meski begitu, pemerintah tetap menyiapkan strategi mitigasi dengan melakukan diversifikasi sumber impor untuk mengantisipasi potensi gangguan pasokan. Langkah ini mencakup pencarian alternatif negara pemasok maupun substitusi komoditas yang sejenis.

“Substitusi barangnya kan bisa aja ngambil dari negara yang ada atau komoditas yang sama yang bisa diambil dari negara lain,” jelasnya.

Sebelumnya, PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan ketersediaan bahan baku pupuk masih aman hingga 7 bulan ke depan meskipun terjadi konflik di kawasan Selat Hormuz yang berpotensi mengganggu jalur perdagangan global.

Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia Yehezkiel Adiperwira menuturkan konflik yang terjadi di wilayah tersebut sejauh ini tidak memberikan dampak langsung terhadap operasional perusahaan.

“Perang di area Selat Hormuz tersebut itu secara signifikan tidak berdampak langsung kepada Pupuk Indonesia,” kata Yehezkiel dalam Pupuk Indonesia Media Iftar 2026 di Jakarta, dikutip pada Minggu (8/3/2026).

Pupuk Indonesia sendiri memproduksi dua jenis pupuk utama, yakni pupuk urea dan pupuk NPK. Untuk pupuk urea, bahan bakunya berasal dari gas bumi yang tersedia di dalam negeri sehingga relatif aman dari dampak konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah. Sementara itu, bahan baku untuk pupuk NPK seperti fosfat (P) dan kalium (K) memang masih diimpor.

Namun, pasokan tersebut tidak berasal dari negara-negara yang berada di kawasan konflik saat ini. Saat ini, pasokan fosfat (P) diperoleh dari sejumlah negara di Afrika Utara, seperti Maroko, Tunisia, dan Aljazair.

Pemerintah memastikan belum ada rencana untuk membatasi ekspor pupuk di tengah meningkatnya ketidakpastian pasokan bahan baku global akibat konflik di Timur Tengah.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan hingga saat ini pemerintah masih mengandalkan langkah antisipasi melalui diversifikasi sumber impor bahan baku tanpa perlu melakukan pembatasan ekspor pupuk.

"Oh enggak, enggak (pembatasan ekspor)," kata Budi di Kemendag, Jakarta Pusat, Jumat (27/3).

Ia menjelaskan pemerintah telah menyiapkan langkah mitigasi dengan mencari alternatif sumber bahan baku dari negara lain, terutama untuk komoditas yang selama ini bergantung pada impor.

"Jadi kita antisipasi, kita sudah antisipasi untuk bahan baku misalnya. Jadi yang terutama yang impor, kita cari alternatif pasar atau barangnya. Substitusi barangnya kan bisa aja ngambil dari negara yang ada atau komoditas yang sama yang bisa diambil dari negara lain," ujarnya.

Menurut Budi, untuk komoditas pupuk, Indonesia selama ini tidak hanya bergantung pada pasokan dari Timur Tengah, tetapi juga dari kawasan lain seperti Eurasia.

"Ya pupuk kita mau ngambil, sebenarnya kita impor dari Eropa Timur kan banyak kayak dari Kazakhstan, Uzbekistan, negara-negara Eurasia. Itu banyak, ya bisa dialihkan dari situ," kata Budi.

Ia menambahkan hingga saat ini belum ada laporan gangguan signifikan dari pelaku usaha maupun PT Pupuk Indonesia (Persero) terkait pasokan bahan baku pupuk.

"Tapi sampai sekarang sih belum ada ini dari pihak BUMN, belum ngobrol ke kita. Artinya dari pihak BUMN belum ada keluhan ke kami," ujarnya.

Budi kemudian menyebut mayoritas impor bahan baku pupuk Indonesia memang berasal dari negara-negara di kawasan Eurasia, sehingga risiko gangguan pasokan dinilai masih dapat diantisipasi.

Di tengah kondisi global, sejumlah negara diketahui mulai membatasi ekspor pupuk untuk menjaga kebutuhan domestik, seiring terganggunya distribusi akibat konflik di Timur Tengah.

Penutupan jalur strategis tersebut memicu lonjakan harga pupuk dunia dan meningkatkan kekhawatiran terhadap pasokan pangan global.

Namun di Indonesia, pemerintah memilih menjaga kelancaran perdagangan sambil mencari alternatif sumber pasokan. Pendekatan ini diharapkan dapat menjaga stabilitas pasokan pupuk tanpa harus menahan ekspor.

Budi menambahkan pemerintah akan terus memantau perkembangan situasi global, termasuk dinamika harga energi dan logistik, untuk memastikan pasokan bahan baku tetap aman.

"Mudah-mudahan sih enggak ada masalah," kata Budi.

Kita sudah antisipasi untuk bahan baku misalnya ya. Jadi terutama yang impor, kita cari alternatif pasar atau barangnya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso
memastikan pemerintah telah mengantisipasi potensi gangguan pasokan bahan baku pupuk di tengah dinamika perdagangan global.

Budi mengatakan pemerintah fokus menjaga stabilitas pasokan dalam negeri melalui diversifikasi sumber impor bahan baku.

"Kita sudah antisipasi untuk bahan baku misalnya ya. Jadi terutama yang impor, kita cari alternatif pasar atau barangnya. Substitusi barangnya kan bisa aja ngambil dari negara yang ada, atau komoditas yang sama yang bisa diambil dari negara lain," ujar Budi di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, pemerintah telah menyiapkan langkah pengalihan sumber impor apabila terjadi hambatan pasokan dari negara tertentu.

Selama ini, Indonesia banyak mengimpor sejumlah komoditas strategis, termasuk energi dan bahan baku industri, dari kawasan Timur Tengah serta negara-negara Eurasia.

Untuk sektor pupuk, Budi menjelaskan bahwa Indonesia selama ini memperoleh pasokan dari negara-negara Eropa Timur dan Asia Tengah, seperti Kazakhstan dan Uzbekistan.

Jika terjadi gangguan distribusi global, kata Budi, sumber impor tersebut dapat dialihkan ke negara lain dengan komoditas serupa.

"Sebenarnya kita impor (pupuk) dari Eropa Timur kan banyak. Ya kayak dari Kazakhstan, Uzbekistan, negara-negara Eurasia. Itu banyak, ya bisa dialihkan dari situ," jelasnya.

Ia menambahkan hingga saat ini pemerintah belum menerima laporan adanya kesulitan pasokan bahan baku pupuk dari perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor pupuk. Hal tersebut menjadi indikator bahwa kondisi pasokan masih terkendali.

Namun demikian, Budi menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan perdagangan global, terutama karena persaingan mendapatkan bahan baku pupuk di pasar internasional semakin ketat.

Budi berharap diversifikasi sumber impor mampu menjaga stabilitas ketersediaan pupuk nasional.

"Sampai sekarang sih belum ada ini ya dari pihak BUMN, belum ngobrol ke kita. Artinya dari pihak BUMN belum ada keluhan ya ke kami ya," imbuh Budi.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pupuk Indonesia (Persero) menjalankan program revitalisasi terhadap 7 pabrik dalam lima tahun ke depan guna mendorong efisiensi operasional sekaligus meningkatkan kinerja produksi.

Program revitalisasi industri ini didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025 sebagai upaya meningkatkan efisiensi energi dan optimalisasi penggunaan bahan baku. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi industri pupuk nasional yang lebih hemat energi dan berdaya saing.

Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia, Yehezkiel Adiperwira mengatakan bahwa program revitalisasi tersebut tidak hanya mencakup peremajaan fasilitas produksi lama, tetapi juga pembangunan pabrik baru untuk menggantikan unit yang sudah tidak efisien.Upaya ini ditujukan untuk mengoptimalkan kapasitas produksi sekaligus menekan konsumsi energi dan penggunaan bahan baku.

“Pupuk Indonesia berkomitmen menjalankan mandat pemerintah untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pupuk bagi petani. Di tengah dinamika geopolitik yang terjadi, kami memastikan pasokan pupuk nasional tetap aman sehingga petani dapat terus menanam, tanpa perlu khawatir terhadap ketersediaan pupuk,” kata Yehezkiel dalam keterangan resminya, Selasa (17/3/2026).

Dengan kapasitas produksi mencapai 14,8 juta ton per tahun, Pupuk Indonesia menilai efisiensi menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan industri, terutama dalam menghadapi fluktuasi harga energi global.

Revitalisasi pabrik juga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi energi secara signifikan, sekaligus memperbaiki utilisasi bahan baku dalam proses produksi.

Secara fundamental, efisiensi ini ditopang oleh ketersediaan bahan baku gas bumi dari dalam negeri yang membuat produksi pupuk urea relatif lebih stabil dan kompetitif.

“Pupuk Indonesia merupakan produsen urea terbesar di kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Dengan kapasitas produksi yang kuat tersebut, kami memiliki kemampuan untuk menjaga pasokan pupuk tetap optimal bagi petani Indonesia,” ujarnya.

Selain revitalisasi pabrik, perusahaan juga mengoptimalkan penggunaan bahan baku melalui diversifikasi sumber pasokan, khususnya untuk fosfat dan kalium yang diperoleh dari luar negeri. Strategi ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan produksi sekaligus meningkatkan efisiensi rantai pasok.

Adapun, pihaknya memperkuat ketahanan rantai pasok melalui diversifikasi sumber bahan baku strategis pupuk yang diimpor. Beberapa bahan baku pupuk memang tidak tersedia secara alami di Indonesia, seperti fosfat (P) dan kalium (K) yang menjadi komponen penting dalam produksi pupuk NPK.

Saat ini, Pupuk Indonesia memperoleh pasokan fosfat (P) dari negara-negara di kawasan Afrika Utara, seperti Maroko, Tunisia, dan Aljazair. Sementara itu, pasokan kalium (K) diperoleh dari Kanada dan Laos yang berada di luar wilayah konflik Timur Tengah, sehingga risiko gangguan pasokan dapat diminimalkan.

Bahan baku pupuk lainnya yang berpotensi terdampak langsung oleh eskalasi konflik di TimurTengah adalah sulfur (S). Sulfur (S) merupakan salah satu bahan baku yang digunakan untukmemproduksi asam sulfat, yang menjadi komponen pendukung dalam pembuatan pupuk NPK.

Saat inisebagian pasokan sulfur memang diperoleh dari negara-negara di Timur Tengah, seperti Uni Emirat Arab (UAE), Qatar, dan Kuwait.

Meski demikian, risiko gangguan pasokan relatif dapat dimitigasi karena sulfur juga dapat diperoleh dari negara lain seperti Kanada dan Kazakhstan. Selain itu, sebagian kebutuhan terhadap asam sulfat juga dapat dipenuhi dari sumber-sumber domestik.

Dengan diversifikasi sumber bahan baku tersebut, Pupuk Indonesia mampu menjaga proses produksi tetap berjalan optimal sehingga ketersediaan pupuk bagi petani tetap terjaga.

Penguatan manajemen stok bahan baku juga menjadi bagian dari upaya efisiensi operasional, terutama dalam mengantisipasi potensi lonjakan biaya logistik akibat kenaikan harga minyak dunia.

Dengan revitalisasi tujuh pabrik, efisiensi energi, dan optimalisasi bahan baku, Pupuk Indonesia optimistis dapat meningkatkan kinerja operasional sekaligus menjaga stabilitas pasokan pupuk nasional.“Fokus utama kami tetap memastikan kebutuhan pupuk dalam negeri terpenuhi dengan optimal,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengeklaim sejumlah negara berminat membeli pupuk urea Indonesia di tengah konflik Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran, dengan harga berapa pun demi menjaga ketahanan pangan mereka.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan lonjakan minat tersebut menjadi peluang bagi industri pupuk, termasuk PT Pupuk Indonesia (Persero) yang sebelumnya tengah berupaya merevitalisasi sejumlah pabrik lama.

Sudaryono menyebut, di tengah kondisi global yang tidak menentu, permintaan pupuk urea dari berbagai negara justru meningkat tajam. Menurutnya, banyak negara kini mencari pasokan dari Indonesia karena produksi urea nasional termasuk yang terbesar di dunia.

“Gara-gara perang ini itu hampir banyak negara itu menginginkan urea, jadi banyak negara itu kemudian ingin impor urea banyak dari tempat kita. Nah kita diminta untuk ekspor banyak urea ke ke negara banyak, banyak negara minta, at any cost, at any price dari urea, sehingga ini jadi opportunity,” kata Sudaryono saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Sudaryono menilai situasi tersebut justru membuka ruang bagi Indonesia untuk kembali mengoptimalkan pabrik pupuk lama yang sebelumnya direncanakan dihentikan operasinya secara bertahap.

“Yang tadinya pabrik kita yang tua, yang tadinya istilahnya kita pelan-pelan, kita suntik mati, kita mau ganti sementara ini kita bisa produksi lagi karena biaya dan harga berapa pun banyak negara meminta. Ini satu kesempatan malah di tengah krisis ini, industri pupuk kita insyaallah ada geliatnya gitu,” tuturnya.

Di sisi lain, pemerintah memastikan peningkatan ekspor tidak akan mengganggu kebutuhan pupuk dalam negeri. Dia menegaskan prioritas utama tetap pada pemenuhan kebutuhan domestik.

Adapun, sejumlah negara yang mulai menunjukkan minat terhadap pupuk urea dari Indonesia, salah satunya Australia.

Di sisi lain, Sudaryono menambahkan bahwa bahan baku untuk membuat pupuk juga terbilang aman. Hal ini lantaran pasokannya yang diperoleh bukan hanya dari Selat Hormuz.

Sebelumnya, PT Pupuk Indonesia (Persero) menyatakan ketersediaan bahan baku pupuk masih aman hingga tujuh bulan ke depan di tengah konflik di kawasan Selat Hormuz.

Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia Yehezkiel Adiperwira menuturkan konflik yang terjadi di wilayah tersebut sejauh ini tidak memberikan dampak langsung terhadap operasional perusahaan.

“Perang di area Selat Hormuz tersebut itu secara signifikan tidak berdampak langsung kepada Pupuk Indonesia,” kata Yehezkiel dalam Pupuk Indonesia Media Iftar 2026 di Jakarta, dikutip pada Minggu (8/3/2026).

Dia menjelaskan Pupuk Indonesia memproduksi dua jenis pupuk utama, yakni pupuk urea dan pupuk NPK. Untuk pupuk urea, bahan bakunya berasal dari gas bumi yang tersedia di dalam negeri sehingga relatif aman dari dampak konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Sementara itu, bahan baku untuk pupuk NPK seperti fosfat (P) dan kalium (K) memang masih diimpor. Namun, pasokan tersebut tidak berasal dari negara-negara yang berada di kawasan konflik saat ini.

Saat ini, pasokan fosfat (P) diperoleh dari sejumlah negara di Afrika Utara, seperti Maroko, Tunisia, dan Aljazair. Sementara itu, pasokan kalium (K) diperoleh dari Kanada dan Laos yang berada di luar wilayah konflik Timur Tengah, sehingga risiko gangguan pasokan dapat diminimalkan.

“Jadi secara operasional, alhamdulillah kita masih aman dan stok bahan baku kita masih tersedia sampai bahkan 6–7 bulan ke depan. Jadi kami bisa katakan masih aman,” ucapnya.

Namun, bahan baku pupuk lainnya yang berpotensi terdampak langsung oleh eskalasi konflik di Timur Tengah adalah sulfur (S) yang berasal dari Uni Emirat Arab, Qatar, dan Kuwait. Meski begitu, sumber pasokan sulfur (S) bagi Pupuk Indonesia juga tersedia dari negara lain, seperti Kanada, sehingga risiko gangguan pasokan dapat diantisipasi.

Meski begitu, Pupuk Indonesia juga mewanti-wanti potensi kenaikan biaya logistik yang dapat terjadi akibat konflik geopolitik tersebut, terutama jika berdampak terhadap harga minyak dunia.

“Karenafreightkita itu kan kaitannya juga berkorelasi positif seiring dengan potensi kenaikan biaya minyak dunia. Jadi mungkin salah satu hal yang menjadi perhatian bagi kami adalah terkait dengan biaya kenaikanfreight,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pupuk Indonesia (Persero) menyatakan, stok bahan baku cukup untuk menopang kebutuhan produksi pupuk sampai 6 bulan ke depan.

Corporate Secretary Pupuk Indonesia Yehezkiel Adiperwira, mengatakan perang Israel dan Amerika Serikat (AS) melawan Iran yang menutup Selat Hormuz tidak berdampak langsung ke perusahaan pupuk negara.

“Perang di area Selat Hormuz tersebut itu secara signifikan tidak berdampak langsung kepada Pupuk Indonesia,” kata Yehezkiel di Cikini, Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Dok. Pupuk Indonesia Ilustrasi Pupuk Indonesia

Yehezkiel menjelaskan, Pupuk Indonesia memproduksi dua jenis pupuk utama, yakni urea dan NPK.

Produksi pupuk urea dinilai sama sekali aman dari dampak perang karena berbahan baku gas bumi yang bahan bakunya sudah tercukupi dari dalam negeri.

Sementara, pupuk NPK dibuat dari Nitrogen (N), Fosfor (P), dan Kalium (K). Bahan baku P dan K masih mengandalkan impor.

Meski demikian, Indonesia tidak mengandalkan pasokan impor dari negara-negara Teluk yang terdampak perang Israel dan AS melawan Iran.

Phosphate Rock atau fosfor diimpor dari Afrika bagian utara seperti Maroko dan Aljazair.

Sementara, kebutuhan Kalium dipasok dari Belarusia, Rusia, dan Kanada.

“Jadi secara operasional alhamdulillah kita masih aman dan stok bahan baku kita masih tersedia sampai bahkan enam sampai tujuh bulan ke depan,” jelas Yehezkiel.

Meski demikian, Yehezkiel tidak menampik Pupuk Indonesia dihadapkan pada kenaikan harga minyak global.

SHUTTERSTOCK/VITALII STOCK Ilustrasi pupuk urea dari ammonium

Kenaikan bahan bakar itu berdampak pada melambungnya biaya pengangkutan atau freight.

Biaya pengangkutan itu tidak terkait impor dari luar negeri karena selama enam bulan ke depan Pupuk Indonesia belum merencanakan membeli bahan baku pupuk.

Stok bahan baku dinilai cukup untuk memenuhi produksi hingga September 2026 mendatang.

“Kita belum ada rencana pengadaan lagi,” tutur Yehezkiel.

Meski demikian, Pupuk Indonesia tidak tengah mengkaji potensi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap operasional atau distribusi dalam negeri.

Kajian tersebut masih berlangsung sehingga pihaknya belum bisa mengungkapkan kenaikan biaya distribusi.

“Tapi kami tetap berkomitmen bahwa penyaluran dan distribusi pupuk itu tetap harus bisa berjalan dengan normal gitu ya selama masa perang ini terjadi terutama di Indonesia,” ucap Yehezkiel.

Sebagai informasi, peperangan antara Iran melawan Israel dan Amerika Serikat (AS) di Timur Tengah meluas ke kawasan.

Beberapa saat setelah pemimpin spiritual Iran, Ayatollah Ali Khamenei gugur usai diserang Israel peperangan semakin membara.

Iran menggempur basis pangkalan militer sampai kantor intelijen AS di negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, Iraq, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, Qatar, dan Jordania.

Negeri Persia itu mulai menutup Selat Hormuz pada Sabtu (28/2/2026).

IDXChannel - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot mengatakan bahwa hidrogen memiliki peran strategis sebagai salah satu pendorong pergeseran dari energi fosil ke sumber energi terbarukan. Hal itu karena hidrogen merupakan pembawa energi nol karbon selain listrik.

Menurut Yuliot, pemanfaatan hidrogen di dalam negeri saat ini sudah ada di sektor industri, terutama sebagai bahan baku pupuk.

"Konsumsi hidrogen di Indonesia saat ini berkisar 1,75 juta ton per tahun, dengan pemanfaatan didominasi untuk urea (88 persen), amonia (4 persen), dan kilang minyak (2 persen)," ujarnya saat meluncurkan Global Hydrogen Ecosystem Summit (GHES) 2026, Selasa (10/2/2026).

Dia menambahkan bahwa untuk tujuan dekarbonisasi, hidrogen bisa dimanfaatkan pada sektor-sektor yang sulit dikurangi emisinya (hard-to-abate sectors), seperti transportasi jarak jauh, pelayaran, penerbangan, produksi baja, serta pemanasan pada industri dan manufaktur.

Yuliot juga menilai Indonesia mempunyai peluang besar untuk mengembangkan hidrogen dan amonia sebagai bagian integral dari agenda transisi energi nasional sekaligus mendukung dekarbonisasi sistem energi global.

"Peluang tersebut ditopang oleh modal dasar yang kuat, antara lain ketersediaan potensi energi baru dan terbarukan (EBT) yang melimpah, komitmen Indonesia terhadap mitigasi perubahan iklim global, serta posisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada pada jalur utama perdagangan internasional. Dengan keunggulan tersebut, Indonesia berpotensi menjadi hub hidrogen dan amonia di kawasan Asia Pasifik," tuturnya.

Terkait upaya pemanfaatan hidrogen, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi menjelaskan bahwa Kementerian ESDM telah menyusun National Hydrogen Roadmap yang disusun berdasarkan rencana aksi yang selaras dengan rencana dan komitmen industri.

"Dan di tahun 2026 ini KPI dari EBTKE bertambah satu lagi yaitu mengenai pencapaian hidrogen hijau yang kita harapkan makin bertambah seiring dengan rencana umum energi nasional kita. Jadi kita harapkan penambahan hidrogen hijau yang diagendakan 2026 ini harus mencapai lebih dari 199 ton per tahun," kata Eniya.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, ALJAZAIR - PT Pupuk Indonesia (Persero) berkomitmen terus mendukung keberlanjutan swasembada pangan dengan menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pupuk bagi petani. Salah satu upaya yang dilakukan dengan mengamankan pasokan bahan baku utama pupuk.

Pupuk Indonesia sepakat menjalin kerja sama dengan Somiphos, perusahaan tambang fosfat asal Aljazair. Kesepakatan ini tertuang nota kesepahaman tentang pengembangan industri fosfat yang ditandatangani langsung oleh Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi bersama Direktur Utama Somiphos, Mokhtar Lekhal di Aljazair, Selasa (20/1/2026) waktu setempat.

“Rock Phosphate merupakan bahan baku utama dari industri pupuk, dan hanya bisa didapatkan melalui tambang. Pupuk Indonesia membutuhkannya untuk memproduksi pupuk. Kerja sama dengan Somiphos ini untuk keberlanjutan suplai bahan baku tersebut, dalam rangka mengamankan kebutuhan pupuk dalam negeri, serta sebagai bentuk komitmen terhadap swasembada pangan nasional yang berkelanjutan,” demikian disampaikan Rahmad.
Melalui kerja sama ini, Pupuk Indonesia memperoleh dukungan pasokan rock phosphate hingga 1 juta ton per tahun untuk kebutuhan dalam negeri serta membuka peluang kerja sama menggandeng beberapa perusahaan di Aljazair untuk membangun proyek industri pupuk berbasis fosfat yang terintegrasi.

Perjanjian ini bertujuan untuk membangun kemitraan dalam mengembangkan peluang kerja sama di bidang fosfat, khususnya kemungkinan pasokan fosfat Aljazair kepada Pupuk Indonesia. Selain itu juga menjajaki peluang investasi bersama dalam kegiatan eksploitasi dan pengolahan fosfat di Aljazair, serta pengembangan proyek terkait produk turunan fosfat.

“Oleh karena itu, Pupuk Indonesia menyambut baik kerja sama dengan Somiphos dan Sonarem Group. Kerja sama ini dapat memastikan keberlanjutan swasembada pangan melalui pemenuhan bahan baku pupuk, dalam hal ini fosfat,” katanya.

Turut menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman ini Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Republik Indonesia, Sudaryono; Menteri Negara, Menteri Energi dan Pertambangan Aljazair, Mohamed Arkab; CEO Sonarem Grup, Reda Belhaj, dan stakeholder terkait.

Wamentan Sudaryono mengatakan, kerja sama ini sebagai bagian dari implementasi arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk memperkuat rantai pasok bahan baku pupuk dan menurunkan harga pupuk demi kesejahteraan petani Indonesia. Selain itu, ketergantungan terhadap bahan baku impor selama ini menjadi salah satu faktor yang memengaruhi struktur biaya pupuk. Oleh karena itu, kemitraan jangka panjang dinilai penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Bapak Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan yang sangat jelas bahwa negara harus hadir memastikan pupuk tersedia, terjangkau, dan tepat waktu bagi petani. Kerja sama fosfat dengan Aljazair ini adalah langkah konkret untuk memperkuat hulu industri pupuk nasional agar biaya produksi bisa ditekan dan harga pupuk bagi rakyat menjadi lebih murah,” ujar Wamentan.

“Hasil dari kerja sama ini diharapkan dapat menciptakan nilai tambah, meningkatkan efisiensi industri pupuk nasional, serta mendukung program pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan,” imbuhnya.

Menteri Negara, Menteri Energi dan Pertambangan Aljazair, Mohamed Arkab menegaskan bahwa penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan bagian dari arahan Presiden Aljazair yang bertujuan memperkuat kemitraan ekonomi dengan negara-negara sahabat. Khususnya di sektor pertambangan strategis (terutama fosfat), yang dianggap sebagai pilar utama dalam proses diversifikasi ekonomi nasional, pengembangan industri pengolahan, dan penciptaan nilai tambah.
Ia menekankan kemitraan ini penting dalam mendukung kerja sama Aljazair–Indonesia. Selain itu juga mendorong investasi produktif, serta transfer pengalaman dan teknologi demi kepentingan bersama kedua negara.

Selain dengan Somiphos, Pupuk Indonesia juga menjajaki kerja sama dengan Sonatrach, BUMN minyak dan gas Aljazair, dalam rangka menciptakan ekosistem industri pupuk di Aljazair. “Dengan ketersediaan dan harga gas yang terjangkau di Aljazair, kita dapat bekerja sama mengembangkan ekosistem industri pupuk terintegrasi di Aljazair yang produknya dapat digunakan untuk kebutuhan nasional,” tambah Rahmad Pribadi

Somiphos sendiri merupakan perusahaan tambang fosfat milik negara Aljazair yang bergerak di bidang eksplorasi, penambangan, pengolahan, dan pemasaran batuan fosfat (Rock Phosphate).
Somiphos beroperasi di wilayah Tebessa, Aljazair bagian timur, dan dikenal sebagai produsen utama fosfat dari kawasan tambang Djebel Onk yang menjadi salah satu deposit fosfat terbesar di Aljazair. Perusahaan ini didirikan pada Januari 2005 sebagai bagian dari reorganisasi industri fosfat nasional, serta berada dalam ekosistem Grup SONAREM (perusahaan tambang nasional Aljazair).

PT Pupuk Indonesia (Persero) resmi menjalin kerja sama strategis dengan perusahaan tambang fosfat asal Aljazair, Somiphos, anak usaha Grup Sonarem. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) ini berlangsung di Aljir, Aljazair, Selasa (20/1).

Langkah ini merupakan implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat rantai pasok bahan baku pupuk nasional. Pemerintah ingin memastikan negara hadir dalam menyediakan pupuk dengan harga yang lebih terjangkau bagi petani.

Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menyaksikan langsung prosesi tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah memperkuat hulu industri pupuk. Kemitraan ini diharapkan dapat menekan biaya produksi sehingga harga jual di tingkat petani menjadi lebih murah.

"Bapak Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan yang sangat jelas bahwa negara harus hadir memastikan pupuk tersedia, terjangkau, dan tepat waktu bagi petani. Kerja sama fosfat dengan Aljazair ini adalah langkah konkret untuk memperkuat hulu industri pupuk nasional agar biaya produksi bisa ditekan dan harga pupuk bagi rakyat menjadi lebih murah," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (21/1).

MoU ditandatangani oleh Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, dan Direktur Utama Somiphos, Mokhtar Lakhal, dengan disaksikan Menteri Negara sekaligus Menteri Energi dan Pertambangan Aljazair, Mohamed Arkab. Acara ini juga dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi kedua negara, termasuk Duta Besar Republik Indonesia untuk Aljazair, serta jajaran pimpinan Grup Sonarem.

Kesepakatan ini mencakup kajian pasokan fosfat serta peluang investasi bersama di bidang penambangan dan pengolahan. Fosfat sendiri adalah komponen krusial dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian Indonesia.

Sudaryono menambahkan, selama ini ketergantungan pada impor bahan baku menjadi salah satu faktor yang memengaruhi struktur biaya produksi pupuk. Melalui kemitraan strategis ini, pemerintah berupaya memperbaiki struktur biaya tersebut demi ketahanan pangan nasional.

"Dengan memperluas sumber bahan baku dan membangun kemitraan strategis yang saling menguntungkan, kita tidak hanya menjaga keberlanjutan industri pupuk nasional, tetapi juga menjalankan amanat Presiden untuk melindungi petani sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia," tegas dia.

Nota kesepahaman ini berlaku selama 18 bulan dan mencakup pelaksanaan studi kelayakan teknis serta ekonomi. Kedua pihak juga akan melakukan pertukaran data untuk pengembangan industri pengolahan fosfat pada tahap awal.

Hasil kerja sama ini diharapkan mampu menciptakan nilai tambah bagi industri pupuk di dalam negeri. Efisiensi yang dihasilkan akan mendukung program pemerintah dalam mencapai target swasembada pangan.

Sebagai informasi, kunjungan kerja ke Aljazair pada 19-21 Januari dilakukan bersama jajaran Pupuk Indonesia sebagai bagian dari upaya pengamanan pasokan bahan baku pupuk.

Sudaryono menegaskan Indonesia tidak hanya ingin membeli bahan baku, tetapi juga menguasai sumbernya di negara asal dan mengembangkan industrinya.

"Dengan begitu, kita bisa menyediakan pupuk dengan kualitas yang lebih baik, volume yang cukup, dan harga yang bisa ditekan lebih lanjut," ucapnya.

Saat ini pemerintah telah memberikan diskon harga pupuk sebesar 20 persen bagi masyarakat. Penguasaan sumber bahan baku diharapkan mampu menekan harga lebih rendah lagi di masa depan.

Di sisi lain, Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menyatakan komitmen perusahaan untuk mendukung penuh kebijakan pemerintah. Pihaknya terus menjalin kemitraan global guna memastikan ketersediaan bahan baku pupuk di Indonesia.

"Pupuk Indonesia terus mendukung Pemerintah Indonesia dengan menjajaki kerja sama bersama mitra strategis dengan negara sahabat. Langkah ini penting untuk memastikan ketersediaan bahan baku sehingga pupuk dapat diproduksi dan disalurkan dengan harga yang terjangkau bagi petani Indonesia," pungkas dia.