Bisnis.com, BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan payung hukum sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi dampak fenomena El Nino dan musim kemarau panjang yang diperkirakan berlangsung hingga Oktober 2026.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan regulasi tersebut akan menjadi dasar dalam memperkuat kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi ancaman kekeringan, krisis air bersih, penurunan produksi pangan, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menurut Herman, El Nino merupakan fenomena pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang dapat menyebabkan penurunan curah hujan dan peningkatan suhu udara di berbagai wilayah, termasuk Jawa Barat.

Kondisi tersebut berpotensi memicu kekeringan berkepanjangan apabila tidak diantisipasi sejak dini.

Sebagai langkah konkret, Pemprov Jabar akan segera menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) tentang Siaga Kekeringan serta Kepgub Posko Siaga Kekeringan. Kebijakan tersebut diharapkan menjadi landasan koordinasi dan percepatan penanganan dampak kemarau di berbagai daerah.

"Pemprov Jabar akan segera menerbitkan Keputusan Gubernur Siaga Kekeringan dan Kepgub Posko Siaga Kekeringan," kata Herman, Sabtu (6/6/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah daerah telah melakukan berbagai persiapan, mulai dari pemetaan wilayah rawan kekeringan, penyediaan logistik air bersih, hingga penguatan koordinasi dengan BMKG, BPBD kabupaten/kota, PDAM, serta instansi terkait lainnya.

Selain itu, rapat koordinasi kesiapsiagaan kekeringan bersama BPBD kabupaten/kota juga telah digelar pada 8 Mei 2026. Melalui koordinasi tersebut, pemerintah daerah didorong menyiapkan personel, sarana pendukung, serta langkah mitigasi untuk menghadapi potensi kekurangan air bersih dan meningkatnya risiko karhutla.

Pemprov Jabar juga memperkuat sistem pemantauan dan peringatan dini, disertai edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penggunaan air secara hemat dan bijak selama musim kemarau.

Herman menuturkan, status darurat kekeringan dapat ditetapkan apabila dampak yang terjadi meluas dan mengganggu kehidupan masyarakat berdasarkan hasil kajian teknis serta rekomendasi BPBD.

Sejumlah strategi mitigasi turut disiapkan, antara lain konservasi sumber daya air, optimalisasi embung dan waduk, serta penguatan distribusi bantuan air bersih ke wilayah terdampak.

Belajar dari pengalaman El Nino tahun 2023, dampak kekeringan di Jawa Barat saat itu menjangkau 258 kecamatan dan 727 desa/kelurahan, dengan jumlah warga terdampak mencapai lebih dari 1,09 juta jiwa atau sekitar 320 ribu kepala keluarga.

Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Ciamis menjadi daerah dengan jumlah desa terdampak terbanyak.

Seluruh provinsi di Indonesia telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2026. Besaran itu menjadi acuan upah terendah bagi pekerja.

Penetapan UMP 2026 di 38 provinsi itu tertuang dalam surat keputusan gubernur masing-masing daerah. 

Dari keseluruhan, UMP 2026 tertinggi adalah DKI Jakarta sebesar Rp5,72 juta per bulan. Adapun nominal upah terendah adalah Jawa Barat Rp2,31 juta.

Jika melihat persentase kenaikan UMP 2026, Sulawesi Tengah menjadi provinsi dengan kenaikan tertinggi yakni sebesar 9,08 persen. Sementara, kenaikan terendah adalah Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar 2,72 persen.

Berikut daftar UMP 2026 di 37 provinsi beserta besaran kenaikannya:

1. Aceh: Rp3,93 juta (Naik 6,7 persen)2. Sumatra Utara: Rp3,22 juta (Naik 7,9 persen)3. Sumatra Selatan: Rp3,94 juta (Naik 7,1 persen)4. Sumatra Barat: Rp3,18 juta (Naik 6,3 persen)5. Riau: Rp3,78 juta (Naik 7,74 persen)6. Kepulauan Riau: Rp3,87 (Naik 7,06 persen)7. Jambi: Rp3,47 juta (Naik 7,33 persen)8. Lampung: Rp3,04 juta (Naik 5,35 persen)9. Bangka Belitung: Rp4,03 juta (Naik 4,05 persen)10. Bengkulu: Rp2,82 juta (Naik 5,89 persen)11. Banten: Rp3,1 juta (Naik 6,74 persen)12. Jawa Barat: Rp2,31 juta (Naik 5,77 persen)13. DKI Jakarta: Rp5,72 juta (Naik 6,17 persen)14. Jawa Tengah: Rp2,32 juta (Naik 7,28 persen)15. DI Yogyakarta: Rp2,41 juta (Naik 6,78 persen)16. Jawa Timur: Rp2,44 juta (Naik 6,1 persen)17. Bali: Rp3,2 juta (Naik 7,04 persen)18. Nusa Tenggara Timur: Rp2,45 juta (Naik 5,45 persen)19. Nusa Tenggara Barat: Rp2,67 juta (Naik 2,72 persen)

20.Kalimantan Tengah: Rp3,68 juta (Naik 6,12 persen)21.Kalimantan Barat: Rp3,05 juta (Naik 6,12 persen)22.Kalimantan Timur: Rp3,76 juta (Naik 5,1 persen)23.Kalimantan Selatan: Rp3,72 juta (Naik 6,54 persen)24.Kalimantan Utara: Rp3,77 juta (Naik 5,45 persen)25.Gorontalo: Rp3,4 juta (Naik 5,7 persen)26. Sulawesi Tengah: Rp3,17 juta (Naik 9,08 persen)27. Sulawesi Utara: Rp4 juta (Naik 6,01 persen)28. Sulawesi Tenggara: Rp3,3 juta (Naik 7,58 persen)29. Sulawesi Selatan: Rp3,92 juta (Naik 7,21 persen)30. Sulawesi Barat: Rp3,31 juta (Naik 4,78 persen)31. Maluku: Rp3,33 juta (Naik 6,1 persen)32. Maluku Utara: Rp3,51 juta (Naik 3 persen)33. Papua Barat: Rp3,84 juta (Naik 6,25 persen)34. Papua Barat Daya: Rp3,76 juta (Naik 4,2 persen)35. Papua: Rp4,43 juta (Naik 3,51 persen)36. Papua Selatan: Rp4,51 juta (Naik 5,2 persen)37. Papua Tengah: Rp4,28 juta (-)38. Papua Pegunungan: 4,51 juta (Naik 5,20 persen)

Sejumlah daerah masih tercatat memiliki Upah Minimum Provinsi (UMP) rendah di Indonesia pada 2026 nanti.

Menariknya, sebagian besar provinsi dengan UMP paling rendah justru berada di Pulau Jawa, yang selama ini dikenal sebagai pusat kegiatan ekonomi dan industri nasional.

Pemerintah melalui kebijakan pengupahan terbaru menetapkan formula kenaikan upah berbasis inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun, perbedaan struktur ekonomi, kemampuan dunia usaha, dan kondisi ketenagakerjaan daerah membuat besaran UMP di tiap provinsi tetap timpang.

Di beberapa wilayah, UMP 2026 masih berada di kisaran Rp2,3 juta hingga Rp2,4 juta per bulan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan 2026 yang menjadi dasar penetapan UMP di seluruh daerah.

"Setelah memperhatikan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, khususnya dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh, akhirnya Bapak Presiden memutuskan formula kenaikan upah sebesar inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa) dengan rentang alfa 0,5-0,9," ujar Yassierli.

Lantas, provinsi mana saja dengan UMP terendah 2026?

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan UMP 2026 sebesar Rp2.317.601 per bulan, menjadikannya yang terendah secara nasional. Angka ini naik Rp126.363 atau sekitar 5,77 persen dari UMP 2025 yang sebesar Rp2.191.238.

UMP Jawa Tengah 2026 ditetapkan sebesar Rp2.327.386,07 per bulan, naik Rp158.037,07 atau 7,28 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Meski mengalami kenaikan relatif tinggi, besaran UMP provinsi ini masih berada di kelompok terbawah secara nasional.

DIY menetapkan UMP 2026 sebesar Rp2.417.495 per bulan. Angka ini naik Rp153.414,05 atau 6,78 persen dari tahun sebelumnya. Penetapan dilakukan berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi DIY.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan UMP 2026 sebesar Rp2.446.880,68 per bulan, naik Rp140.895 dari UMP 2025 yang sebesar Rp2.305.985. Kendati naik, UMP Jatim masih masuk jajaran terendah nasional.

UMP NTT 2026 ditetapkan sebesar Rp2.455.898, naik sekitar Rp126 ribu atau 5,45 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penetapan tersebut dituangkan dalam keputusan gubernur yang berlaku mulai 1 Januari 2026.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp 5.729.876. Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Jakarta Nomor 1142 Tahun 2025 tentang UMP Tahun 2026.

Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, penetapan UMP 2026 menggunakan unsur alfa 0,75. Dengan perhitungan tersebut, UMP Jakarta 2026 mengalami kenaikan sebesar 6,17 persen atau Rp 333.115 dibandingkan UMP Jakarta 2025 yang sebesar Rp 5.396.761.

“Setelah rapat beberapa kali di Dewan Pengupahan antara buruh, pengusaha, dan Pemerintah Provinsi Jakarta, telah disepakati kenaikan UMP Jakarta 2026 menjadi Rp 5.729.876,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Pramono mengatakan, Kepgub tentang UMP Jakarta 2026 telah ditandatangani pada Selasa (23/12/2025). Dengan diterbitkannya Kepgub tersebut, ketentuan UMP Jakarta 2026 mulai berlaku pada 1 Januari 2026.

“Mulai berlaku 1 Januari 2026,” kata dia.

Dalam salinan Kepgub yang diperoleh Republika, disebutkan UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5.729.876. Upah minimum tersebut berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

Kepgub tersebut juga mengatur kewajiban pengusaha untuk menyusun dan menerapkan struktur serta skala upah sebagai pedoman pemberian upah bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih. Selain itu, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari UMP yang telah ditetapkan.

Pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi juga dilarang mengurangi atau menurunkan upah tersebut. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Kepgub juga memuat kebijakan peningkatan kesejahteraan berupa bantuan layanan transportasi, penyediaan pangan murah, serta bantuan biaya personal pendidikan. Kebijakan tersebut berlaku bagi pekerja ber-KTP Jakarta dengan gaji maksimal 1,15 kali UMP.

Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2026 naik Rp333.115 menjadi Rp5.729.876 per bulan. Namun, angka tersebut masih di bawah standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Jakarta yang dirilis Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Tercatat, UMP DKI Jakarta 2026 masih terpaut sekitar Rp168.635 dari standar KHL Jakarta yang mencapai Rp5.898.511 per bulan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan penetapan UMP 2026 dilakukan menggunakan indeks tertentu atau alfa sebesar 0,75. Besaran tersebut dipilih setelah melalui pembahasan di Dewan Pengupahan DKI Jakarta.

"Dalam rapat Dewan Pengupahan, untuk pembahasan hal yang berkaitan dengan UMP diputuskan penetapan UMP 2026 ini berdasarkan alfa 0,75," ucap Pramono dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/12).

Padahal, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 memberikan ruang bagi gubernur untuk menetapkan alfa pada rentang 0,5 hingga 0,9.

Pramono mengakui ada tarik-menarik kepentingan dalam pembahasan UMP 2026. Ia menyebut pihak pengusaha sejak awal mengusulkan penggunaan alfa yang lebih rendah.

"Saya akan sampaikan secara apa adanya dan transparan. Untuk pengusaha, awalnya mereka tentunya bertahan dengan 0,5, naik menjadi 0,55, dan mereka bertahan di angka itu. Sedangkan buruh, pekerja, mereka menginginkan tentunya di atas 0,9 dan itu dalam pembahasan yang berkali-kali," jelas Pramono.

Perbedaan pandangan tersebut membuat pengumuman UMP 2026 sempat tertunda hingga mendekati batas waktu penetapan. Pramono menyebut beberapa hari sebelum diumumkan, kesepakatan di Dewan Pengupahan belum sepenuhnya bulat.

Kendati demikian, ia menegaskan keputusan akhir penetapan UMP 2026 telah disepakati para pihak terkait dan dituangkan dalam keputusan gubernur.

"Bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, UMP bukan sekadar kenaikan, tetapi tentunya kami juga melihat keseluruhan, baik itu dari sisi pekerja, kemudian pengusaha," ujarnya.

Untuk menjaga daya beli buruh agar kenaikan UMP tetap berada di atas inflasi daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan sejumlah subsidi.

"Untuk menjamin kenaikan UMP di DKI Jakarta di atas inflasi daerah, maka Pemerintah DKI Jakarta telah memutuskan untuk memberikan subsidi beberapa hal," ujar Pramono.

Empat subsidi tersebut meliputi fasilitas transportasi publik bagi buruh, bantuan pangan, layanan pemeriksaan kesehatan gratis, serta akses air minum melalui PAM Jaya. Selain itu, Pemprov DKI juga menyiapkan sejumlah layanan perlindungan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga menyiapkan dukungan bagi dunia usaha.

"Sedangkan untuk dukungan bagi para pengusaha atau pelaku dunia usaha, kami akan memberikan kemudahan untuk perizinan, perbaikan pelayanan, relaksasi dan insentif perpajakan, dan akses pelatihan dan pemodalan bagi UMKM," tegas Pramono.

Kemnaker merilis standar KHL terbaru yang menjadi acuan dalam penetapan upah minimum. Standar tersebut disusun menggunakan metode berbasis standar Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dengan mempertimbangkan komponen utama kebutuhan rumah tangga.

Berdasarkan data tersebut, DKI Jakarta menempati peringkat pertama sebagai provinsi dengan KHL tertinggi di Indonesia sebesar Rp5.898.511 per bulan.

Di bawah DKI Jakarta, KHL tertinggi berikutnya ditempati Kalimantan Timur sebesar Rp5.735.353 dan Kepulauan Riau Rp5.717.082. Posisi selanjutnya diisi kluster Papua, Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, masing-masing Rp5.314.281.

Bisnis.com, MEDAN — Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution menetapkan status tanggap darurat bencana banjir, tanah longsor, dan gempa bumi di wilayah Sumatra Utara.

Dalam Surat Keputusan Gubernur Sumut Nomor 188.44/836/KPTS/2025 yang ditetapkan pada Kamis (27/11/2025) disebutkan beberapa pertimbangan dalam penetapan status tanggap darurat bencana Sumut. Antara lain karena dampak bencana yang meluas sehingga perlu ditetapkan sebagai bencana daerah.

"Bahwa bencana banjir, tanah longsor, dan gempa bumi yang terjadi di beberapa Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi Sumut telah mengakibatkan kerusakan maupun kerugian di bidang infrastruktur dan ekonomi, maka dipandang perlu untuk ditetapkan sebagai bencana daerah," demikian tertulis dalam surat keputusan yang ditandatangani Bobby.

Bobby juga menyebut bahwa penetapan status tanggap darurat bencana ini untuk mencegah kerugian sosial dan ekonomi akibat bencana yang terjadi, sehingga perlu diambil langkah-langkah segera guna penyiapan, penanganan darurat bencana, dan perbaikan kembali terhadap dampak kerusakan dan kerugian akibat bencana yang dilakukan secara cepat, tepat, terarah, dan terkoordinasi.

Dengan penetapan status tanggap darurat bencana banjir, longsor, dan gempa bumi ini, Gubernur Sumut menugaskan instansi/ perangkat daerah terkait untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam menangani situasi dan keadaan darurat penanganan bencana tersebut dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD) Sumatra Utara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025," ujarnya.

Adapun Status tanggap darurat bencana ini berlaku selama 14 hari ke depan sejak ditetapkan pada Kamis (27/11/2025) hingga 10 Desember 2025. Status itu disebut dapat diperpanjang bila diperlukan.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Gowa Makassar Tourism Development tbk (GMTD) menyebut telah memiliki izin peruntukkan lahan yang disengketakan oleh PT Hadji Kalla. Adapun, kedua kubu masih bersitegang dan mengklaim sebagai pemilik sah lahan tersebut.

Sekretaris Perusahaan GMTD Tubagus Syamsul Hidayat menyampaikan pihaknya tidak memahami "izin prinsip" yang ramai diberitakan terkait dengan sengketa lahan dengan Grup Kalla.

"Kami tidak memahami 'izin prinsip' dan rujukan pemberitaan yang dimaksud, oleh karenanya dapat kami sampaikan bahwa dugaan mengenai penyimpangan izin prinsip tanah tersebut tidak benar, tidak berdasar, dan menyesatkan," tulis Tubagus dalam keterbukaan informasi, dikutip Senin (24/11/2025).

Dia menegaskan perseroan memiliki izin peruntukkan lahan a.l. berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor: 1188/XI/1991 tanggal 5 November 1991 mengenai peruntukkan tanah seluas +1000 Ha yang terdiri atas + 300 Ha di Kecamatan Palangga Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa dan +700 Ha di Kecamatan Tamalate dan Mariso Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang a.n. PT Gowa Makassar Tourism Development Corporation.

Selanjutnya, Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor: 138/II/1995 tanggal 5 Februari 1995 yang menyempurnakan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan No. 1188/XI/1991 tanggal 5 November 1991.

Yang mana kedua surat tersebut mendasari izin untuk pembangunan kawasan pariwisata, perkantoran, perdagangan, perumahan berikut fasilitasnya, termasuk izin reklamasi, fasilitas olah raga air, darat dan pantai, pembangunan perhotelan, lapangan golf, country club, heliport, pusat-pusat kesenian, jalur-jalur transportasi ferry, marina, apartemen dan kondominium serta pusat-pusat komersial lainnya.

Sebelumnya, Presiden Direktur PT GMTD, Ali Said menekankan bahwa pihaknya dipastikan memiliki dasar hukum lengkap dan berlapis. Mulai dari sertifikat resmi BPN (SHM 25/1970 yang diperbarui menjadi SHM 3307/1997, dan menjadi SHGB 20454/1997) hingga pembukuan audited PT GMTD sebagai perusahaan terbuka.

Selain itu, Ali juga menjelaskan pihaknya mengantongi empat putusan inkracht (2002–2007) yang memenangkan PT GMTD, eksekusi PN Makassar 3 November 2025, serta mengantongi dokumen PKKPR per tanggal 15 Oktober 2025.

"Semua itu [dokumen yang disebutkan di atas] tidak pernah dibantah, karena memang tidak dapat dibantah," jelas Ali dalam keterangan resmi, Rabu (19/11/2025).

Sejalan dengan hal itu, PT GMTD mengimbau agar upaya mengaburkan fakta hukum dan mengalihkan isu dihentikan demi kepentingan publik dan ketertiban kawasan.

Jusuf Kalla Bantah GMTD

Sementara itu, Jusuf Kalla melalui juru bicaranya, Husain Abdullah menanggapi tudingan PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk.(GMTD) yang menyebut kepemilikan Lahan 16 hektare (Ha) PT Hadji Kalla tidak memiliki dasar hukum.

Husain menjelaskan, justru dasar hukum kepemilikan lahan PT GMTD yang sebenarnya diklaim tidak selaras. Pasalnya, prinsip sesuai SK Gubernur No118/XI/1991 yang menjadi pegangan Lippo Group-GMTD adalah untuk keperluan wisata bukan untuk real estate ataupun jual beli tanah seperti di Tanjung Bunga, Makassar.

"Pelaksanaan SK tersebut juga tidak boleh asal main rampas tanah milik rakyat, karena itu sama saja mempraktekkan Serakahnomics yang dilarang oleh Presiden Prabowo," kata Husain dalam keterangan resmi, Selasa (18/11/2025).

Lebih lanjut, Husain menjelaskan bahwa SK penugasan pembangunan usaha pariwisata melalui izin prinsip tahun 1991 tersebut juga telah dicabut dengan SK Gubernur No. 17/VI/1998 tanggal 24 Juni 1998.

Seiring dengan hal itu, tambah Husain, perubahan tujuannya tidak dapat dibenarkan karena mengubah secara prinsip dasar peruntukkan yang sebelumnya diharapkan lebih menguntungkan publik melalui manfaat berganda (multiplier effect) dari pembangunan usaha pariwisata.

Sebelumnya, Chief Legal & Sustainability Officer Kalla Subhan Djaya Mappaturung mengatakan bahwa lahan tersebut telah direncanakan untuk pembangunan proyek properti terintegrasi. Namun, sejak adanya aktivitas pematangan lahan dan pemagaran yang dimulai pada 27 September 2025, pihaknya mengaku mengalami banyak gangguan fisik yang diduga dilakukan oleh pihak GMTD.

Belakangan baru diketahui GMTD ternyata telah mengajukan permohonan eksekusi atas lahan tersebut pada objek tanah seluas 16,3 hektare. Anehnya, ditambahkan Subhan, permohonan eksekusi tersebut berdasarkan perkara yang melibatkan GMTD melawan Manyombalang Dg Solong, bukan Kalla Group.

"Kami membeli tanah ini dari orang tua Karaeng Ici', ahli waris dari Pallawaruka, bukan dari Manyombalang. Sertifikat kami tidak pernah digugat tapi tiba-tiba tanah itu mau dieksekusi," ungkap Subhan.

Sementara itu, Andi Idris Mangenrurung A. Idjo (Karaeng Ici'), yang mengaku sebagai ahli waris pemilik lahan awal mengatakan bahwa Manyombalang bukan merupakan keluarganya. Tidak ada hubungannya dengan lahan tersebut dan tidak pernah menguasainya sampai sekarang.

"Jadi saya menganggap bahwa putusan ini ada kaitannya dengan mafia tanah karena akan dieksekusi tanpa sepengetahuan pemilik tanah. Makanya saya juga akan lanjutkan ke proses hukum," tegasnya.

Respons Menteri ATR

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa sengketa tanah seluas 16,4 hektare di kawasan Tanjung Bunga, Makassar, merupakan kasus lama yang akarnya telah berlangsung puluhan tahun sebelum masa kepemimpinannya di ATR/BPN.

Seperti diketahui, sengketa tersebut melibatkan sejumlah pihak seperti PT Hadji Kalla, PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) yang terafiliasi dengan Lippo Group, serta Mulyono dan Manyombalang Dg. Solong.

“Kasus ini merupakan produk tahun 1990an. Justru kini terungkap karena kami sedang berbenah dan menata ulang sistem pertanahan agar lebih transparan dan tertib,” ujar Menteri Nusron di Jakarta, Minggu (09/11/2025).

Berdasarkan penelusuran Kementerian ATR/BPN, bidang tanah yang kini menjadi objek sengketa ternyata memiliki dua dasar hak yang berbeda. Pertama, terdapat sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Hadji Kalla yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar pada 8 Juli 1996 dan berlaku hingga 24 September 2036. Kedua, di atas lahan yang sama juga terdapat Hak Pengelolaan (HPL) atas nama PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) Tbk, yang berasal dari kebijakan Pemerintah Daerah Gowa dan Makassar sejak tahun 1990-an.

Selain kedua dasar hak tersebut, sengketa ini juga berkaitan dengan gugatan dari Mulyono serta putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 228/Pdt.G/2000/PN Makassar dalam perkara antara GMTD melawan Manyombalang Dg. Solong, di mana GMTD dinyatakan sebagai pihak yang menang.

Menteri Nusron menjelaskan, bahwa secara hukum, putusan tersebut hanya mengikat para pihak yang berperkara dan ahli warisnya, sehingga tidak otomatis berlaku terhadap pihak lain di lokasi yang sama. Namun, ia menegaskan bahwa fakta hukum juga menunjukkan PT Hadji Kalla memiliki hak atas dasar penerbitan yang berbeda.

“Fakta hukum menunjukkan bahwa di lahan itu terdapat beberapa dasar hak dan subjek hukum berbeda. Karena itu, penyelesaiannya harus berdasarkan data dan proses administrasi yang cermat, bukan dengan mengeneralisasi satu putusan,” jelas Nusron Wahid.

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indra Parawansa menerbitkan Keputusan Gubernur baru soal besaran Upah Minimum di Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Timur. Keputusan Gubernur dengan Nomor 100.3.3.1/771/013/2025 tantang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2025 diterbitkan Senin (20/10/2025).

Aturan ini menggantikan Keputusan Gubernur dengan Nomor 100.3.3.1/775/KPTS/013/2025 yang resmi sudah tidak berlaku lagi. Adapun keputusan ini keluar dengan memperhatikan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 11/G/2025/PTUN.SBY juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 65/B/2025/PT.TUN/SBY.

Keputusan Gubernur dengan Nomor 100.3.3.1/771/013/2025 muncul setelah penggugat, dalam hal ini Serikat Pekerja Kahutindo (SP Kahutindo) mengajukan gugatan ke PTUN Surabaya pada 31 Januari 2025. Dalam perkembangannya, PTUN Surabaya mengabulkan gugatan tersebut dan meminta Gubernur Jawa Timur mencabut Kepgub Nomor 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024, tertanggal 18 Desember 2024. Dalam gugatan tersebut, upah minimum 7 kabupaten dan kota direvisi dan mengalami kenaikan.

Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Jawa Timur Hasan Mangalle mengungkapkan perubahan upah minimum kota/kabupaten Jawa Timur 2025 yang baru hanya diberlakukan untuk sisa bulan tahun 2025 atau tidak berlaku surut. Sesuai Kepgub baru, kebijakan ini mulai berlaku November 2025.

"Lalu, Gubernur menanyakan ke Apindo apakah sepakat, dan Apindo menyatakan sepakat. Artinya tidak akan ada gugatan jika Gubernur menerbitkan SK baru tentang upah minimum kota/ kabupaten. Baik gugatatan dari pengusaha maupun penggugat," jelas Hasan kepada CNBC Indonesia, Selasa (21/10/2025).

"Makanya Ibu Gubernur kemudian menerbitkan SK-nya. Upah yang baru itu hanya berlaku untuk bulan November dan Desember 2025. Dan, karena masih baru, sosialisasi baru akan kami lakukan besok (hari ini), Rabu (22/10/2025), mulai pukul 2 siang, secara online," tambahnya.

Dari SK baru tersebut, kata Hasan, hanya 7 kota/ kabupaten yang mengalami perubahan upah minimum tahun 2025. Sedangkan, daerah lainnya tetap.

Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Subchan Gatot sudah mengetahui hal tersebut.

"Ini putusan PTUN Surabaya yang membatalkan Kep Gub Jatim," ungkap Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Subchan Gatot kepada CNBC Indonesia.

Berikut ini rincian perubahan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2025:

1. UMK Surabaya 2025 Rp 4.961.753 menjadi Rp 5.032.635
2. UMK Gresik 2025 Rp 4.874.133 menjadi Rp 4.943.763
3. UMK Sidoarjo 2025 Rp 4.870.511 menjadi Rp 4.940.090
4. UMK Pasuruan 2025 Rp 4.866.890 menjadi Rp 4.936.417
5. UMK Mojokerto 2025 Rp 4.856.026 menjadi Rp 4.925.398
6. UMK Malang 2025 (Kabupaten) Rp 3.553.530 menjadi Rp 3.587.213
7. UMK Kota Malang 2025 Rp 3.507.693 menjadi Rp 3.524.238
8. UMK Batu 2025 Rp 3.360.466 tetap
9. UMK Pasuruan 2025 Rp 3.358.557 tetap
10. UMK Jombang 2025 Rp 3.137.004 tetap
11. UMK Tuban 2025 Rp 3.050.400 tetap
12. UMK Mojokerto 2025 Rp 3.031.000 tetap
13. UMK Lamongan 2025 Rp 3.012.164 tetap
14. UMK Probolinggo 2025 Rp 2.989.407 tetap
15. UMK Probolinggo 2025 Rp 2.876.657 tetap
16. UMK Jember 2025 Rp 2.838.642 tetap
17. UMK Banyuwangi 2025 Rp 2.810.139 tetap
18. UMK Kediri 2025 Rp 2.572.361 tetap
19. UMK Bojonegoro 2025 Rp 2.525.132 tetap
20. UMK Kediri 2025 Rp 2.492.811 tetap
21. UMK Blitar 2025 Rp 2.481.450 tetap
22. UMK Tulungagung 2025 Rp 2.470.800 tetap
23. UMK Lumajang 2025 Rp 2.429.764 tetap
24. UMK Madiun 2025 Rp 2.422.105 tetap
25. UMK Blitar 2025 Rp 2.413.974 tetap
26. UMK Magetan 2025 Rp 2.406.719 tetap
27. UMK Sumenep 2025 Rp 2.406.551 tetap
28. UMK Nganjuk 2025 Rp 2.405.255 tetap
29. UMK Ponorogo 2025 Rp 2.402.959 tetap
30. UMK Madiun 2025 Rp 2.400.321 tetap
31. UMK Ngawi 2025 Rp 2.397.928 tetap
32. UMK Bangkalan 2025 Rp 2.397.550 tetap
33. UMK Trenggalek 2025 Rp 2.378.784 tetap
34. UMK Pamekasan 2025 Rp 2.376.614 tetap
35. UMK Pacitan 2025 Rp 2.364.287 tetap
36. UMK Bondowoso 2025 Rp 2.347.359 tetap
37. UMK Sampang 2025 Rp 2.335.661 tetap
38. UMK Situbondo 2025 Rp 2.335.209 tetap

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indra Parawansa menerbitkan Keputusan Gubernur baru soal besaran Upah Minimum di Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Timur. Keputusan Gubernur dengan Nomor 100.3.3.1/771/013/2025 tantang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2025 diterbitkan, Senin (20/10/2025).

Aturan ini menggantikan Keputusan Gubernur dengan Nomor 100.3.3.1/775/KPTS/013/2025 yang resmi sudah tidak berlaku lagi. Adapun keputusan ini keluar dengan memperhatikan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 11/G/2025/PTUN.SBY juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 65/B/2025/PT.TUN/SBY.

Dikutip dalam aturan tersebut, upah minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 1 tahun. Pengusaha yang memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota dilarang mengurangi atau menurunkan upah dan membayar upah lebih rendah dari ketetapan upah minimum Kabupaten/Kota.

Adapun keputusan ini mulai berlaku pada 1 November 2025.

Berikut ini rincian perubahan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2025:

1. UMK Surabaya 2025 Rp 4.961.753 menjadi Rp 5.032.635
2. UMK Gresik 2025 Rp 4.874.133 menjadi Rp 4.943.763
3. UMK Sidoarjo 2025 Rp 4.870.511 menjadi Rp 4.940.090
4. UMK Pasuruan 2025 Rp 4.866.890 menjadi Rp 4.936.417
5. UMK Mojokerto 2025 Rp 4.856.026 menjadi Rp 4.925.398
6. UMK Malang 2025 (Kabupaten) Rp 3.553.530 menjadi Rp 3.587.213
7. UMK Kota Malang 2025 Rp 3.507.693 menjadi Rp 3.524.238
8. UMK Batu 2025 Rp 3.360.466 tetap
9. UMK Pasuruan 2025 Rp 3.358.557 tetap
10. UMK Jombang 2025 Rp 3.137.004 tetap
11. UMK Tuban 2025 Rp 3.050.400 tetap
12. UMK Mojokerto 2025 Rp 3.031.000 tetap
13. UMK Lamongan 2025 Rp 3.012.164 tetap
14. UMK Probolinggo 2025 Rp 2.989.407 tetap
15. UMK Probolinggo 2025 Rp 2.876.657 tetap
16. UMK Jember 2025 Rp 2.838.642 tetap
17. UMK Banyuwangi 2025 Rp 2.810.139 tetap
18. UMK Kediri 2025 Rp 2.572.361 tetap
19. UMK Bojonegoro 2025 Rp 2.525.132 tetap
20. UMK Kediri 2025 Rp 2.492.811 tetap
21. UMK Blitar 2025 Rp 2.481.450 tetap
22. UMK Tulungagung 2025 Rp 2.470.800 tetap
23. UMK Lumajang 2025 Rp 2.429.764 tetap
24. UMK Madiun 2025 Rp 2.422.105 tetap
25. UMK Blitar 2025 Rp 2.413.974 tetap
26. UMK Magetan 2025 Rp 2.406.719 tetap
27. UMK Sumenep 2025 Rp 2.406.551 tetap
28. UMK Nganjuk 2025 Rp 2.405.255 tetap
29. UMK Ponorogo 2025 Rp 2.402.959 tetap
30. UMK Madiun 2025 Rp 2.400.321 tetap
31. UMK Ngawi 2025 Rp 2.397.928 tetap
32. UMK Bangkalan 2025 Rp 2.397.550 tetap
33. UMK Trenggalek 2025 Rp 2.378.784 tetap
34. UMK Pamekasan 2025 Rp 2.376.614 tetap
35. UMK Pacitan 2025 Rp 2.364.287 tetap
36. UMK Bondowoso 2025 Rp 2.347.359 tetap
37. UMK Sampang 2025 Rp 2.335.661 tetap
38. UMK Situbondo 2025 Rp 2.335.209 tetap