Bisnis.com, JAKARTA — Lemahnya jaminan keamanan pangan berisiko menimbulkan kerugian ekonomi hingga Rp30 triliun per tahun di Indonesia, seiring dengan dampak berantai terhadap kesehatan, produktivitas, hingga aktivitas usaha.

Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan Nani Hendiarti mengatakan bahwa kerugian akibat persoalan keamanan pangan mencapai US$110 miliar per tahun atau sekitar Rp1.760 triliun secara global.

Kerugian tersebut mencakup biaya kesehatan, hilangnya produktivitas, serta dampak ekonomi lain yang banyak terjadi di negara berpendapatan menengah ke bawah. Sementara di Indonesia, dampaknya tidak kalah signifikan.

“Kalau kita lihat Indonesia secara makro, ini juga cukup besar, 20 sampai 30 triliun per tahun,” ujarnya dalam Food Summit di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Kerugian tersebut tecermin dari berbagai aspek, mulai dari penurunan produktivitas tenaga kerja hingga terganggunya aktivitas ekonomi.

Kasus pangan yang tidak aman juga berdampak langsung pada pelaku usaha, termasuk penutupan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penolakan ekspor, hingga penurunan sektor pariwisata.

Selain itu, gangguan pada program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menimbulkan risiko kerugian akibat terhentinya manfaat yang seharusnya diterima masyarakat.

Dari sisi kesehatan, dampaknya lebih luas. Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan bahwa penyakit akibat pangan dapat mencapai 1,6 juta kasus per hari secara global, dengan lebih dari 200 jenis penyakit yang ditimbulkan.

Di Indonesia, kerugian dari sisi kesehatan diperkirakan mencapai Rp30 triliun per tahun, dengan kelompok rentan seperti anak di bawah lima tahun menjadi yang paling terdampak.

Nani mengatakan pemerintah merespons kondisi ini dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2026 tentang keamanan pangan sebagai turunan dari Undang-Undang Pangan.

Regulasi tersebut mengatur pembagian kewenangan lintas kementerian dan lembaga, mulai dari BPOM untuk pangan olahan, pemerintah daerah untuk industri rumah tangga, Kementerian Kesehatan untuk pangan siap saji, hingga Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Badan Pangan Nasional untuk pangan segar.

Nani menegaskan koordinasi menjadi kunci utama dalam implementasi kebijakan tersebut.

“Dampaknya bukan hanya ke kesehatan, tapi ke ekonomi juga,” ujarnya.

Keamanan pangan juga menjadi aspek krusial dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis yang melibatkan sedikitnya 18 kementerian dan lembaga.

Pemerintah menekankan peningkatan kualitas tata kelola, termasuk jaminan keamanan dan mutu gizi pangan, agar manfaat program dapat optimal dan tidak menimbulkan risiko baru.

Tanpa penguatan sistem keamanan pangan, potensi kerugian ekonomi dinilai akan terus berulang dan membebani perekonomian nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengungkap sederet risiko yang diperkirakan meningkat selama periode El Niño ekstrem atau dijuluki ‘El Niño Godzilla’ dan berpotensi berdampak bagi industri asuransi umum.

Ketua Umum AAUI Budi Herawan menyebut risiko itu meliputi kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, gangguan pasokan air, penurunan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan, serta gangguan bisnis akibat terhambatnya operasional maupun distribusi.

Dalam kondisi tertentu, lanjutnya, kualitas udara yang memburuk juga dapat mengganggu mobilitas dan aktivitas ekonomi di wilayah terdampak.

“Dari perspektif asuransi umum, risiko-risiko tersebut dapat berimbas langsung maupun tidak langsung terhadap portofolio pertanggungan, terutama pada objek dan sektor yang memiliki paparan tinggi,” ungkapnya kepada Bisnis, Senin (30/3/2026).

Oleh sebab itu, dirinya mendorong agar industri asuransi umum perlu mencermati secara serius dampak dari El Niño ekstrem tersebut, meskipun sebenarnya tetap terukur.

Namun demikian pula, Budi mengingatkan hal yang perlu dipahami ihwal dampak dari El Niño tidak selalu sama dengan dampak finansial terhadap industri asuransi.

Hal tersebut terjadi karena protection gap di Indonesia yang masih relatif tinggi, sehingga tidak seluruh kerugian ekonomi telah terlindungi oleh asuransi.

“Dengan demikian, kejadian dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang besar, tetapi dampak klaim terhadap industri asuransi umum belum tentu sebesar itu apabila tingkat penetrasi asuransinya masih terbatas,” jelasnya.

Lebih jauh, dia menilai produk yang diperkirakan paling terdampak antara lain asuransi properti, khususnya yang memiliki paparan tinggi terhadap risiko kebakaran, kemudian engineeringinsurance, marine cargo, serta business interruption apabila terjadi gangguan operasional maupun distribusi.

“Selain itu, sektor-sektor yang sangat bergantung pada kondisi cuaca seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, energi, dan distribusi air juga perlu menjadi perhatian karena berpotensi meningkatkan eksposur risiko pada beberapa lini asuransi umum,” bebernya.

Diberitakan sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memproyeksikan pada periode April hingga Juli 2026 Indonesia akan didominasi kemarau kering di sebagian besar wilayah Jawa hingga Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, wilayah seperti Sulawesi, Halmahera, dan Maluku diperkirakan masih akan menerima curah hujan relatif tinggi.

Peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Erma Yulihastin menekankan pentingnya langkah mitigasi yang komprehensif. Pemerintah perlu mengantisipasi risiko kekeringan yang dapat mengganggu ketahanan pangan nasional, sekaligus menyiapkan strategi penanganan bencana hidrometeorologi di wilayah dengan curah hujan tinggi.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengungkap sederet risiko yang diperkirakan meningkat selama periode El Niño ekstrem atau dijuluki ‘El Niño Godzilla’ dan berpotensi berdampak bagi industri asuransi umum.

Ketua Umum AAUI Budi Herawan menyebut risiko itu meliputi kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, gangguan pasokan air, penurunan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan, serta gangguan bisnis akibat terhambatnya operasional maupun distribusi.

Dalam kondisi tertentu, lanjutnya, kualitas udara yang memburuk juga dapat mengganggu mobilitas dan aktivitas ekonomi di wilayah terdampak.

“Dari perspektif asuransi umum, risiko-risiko tersebut dapat berimbas langsung maupun tidak langsung terhadap portofolio pertanggungan, terutama pada objek dan sektor yang memiliki paparan tinggi,” ungkapnya kepada Bisnis, Senin (30/3/2026).

Oleh sebab itu, dirinya mendorong agar industri asuransi umum perlu mencermati secara serius dampak dari El Niño ekstrem tersebut, meskipun sebenarnya tetap terukur.

Namun demikian pula, Budi mengingatkan hal yang perlu dipahami ihwal dampak dari El Niño tidak selalu sama dengan dampak finansial terhadap industri asuransi.

Hal tersebut terjadi karena protection gap di Indonesia yang masih relatif tinggi, sehingga tidak seluruh kerugian ekonomi telah terlindungi oleh asuransi.

“Dengan demikian, kejadian dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang besar, tetapi dampak klaim terhadap industri asuransi umum belum tentu sebesar itu apabila tingkat penetrasi asuransinya masih terbatas,” jelasnya.

Lebih jauh, dia menilai produk yang diperkirakan paling terdampak antara lain asuransi properti, khususnya yang memiliki paparan tinggi terhadap risiko kebakaran, kemudian engineeringinsurance, marine cargo, serta business interruption apabila terjadi gangguan operasional maupun distribusi.

“Selain itu, sektor-sektor yang sangat bergantung pada kondisi cuaca seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, energi, dan distribusi air juga perlu menjadi perhatian karena berpotensi meningkatkan eksposur risiko pada beberapa lini asuransi umum,” bebernya.

Diberitakan sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memproyeksikan pada periode April hingga Juli 2026 Indonesia akan didominasi kemarau kering di sebagian besar wilayah Jawa hingga Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, wilayah seperti Sulawesi, Halmahera, dan Maluku diperkirakan masih akan menerima curah hujan relatif tinggi.

Peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Erma Yulihastin menekankan pentingnya langkah mitigasi yang komprehensif. Pemerintah perlu mengantisipasi risiko kekeringan yang dapat mengganggu ketahanan pangan nasional, sekaligus menyiapkan strategi penanganan bencana hidrometeorologi di wilayah dengan curah hujan tinggi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kualitas udara global memburuk pada 2025, seiring dengan makin banyaknya kota-kota di dunia yang mencatat tingkat polusi di bawah standar kesehatan internasional.

Mengutip laporan IQAir Group yang diwartakan Bloomberg, kebakaran hutan besar serta polusi dari sektor bahan bakar fosil dan pertanian menjadi segelintir faktor utama yang memicu penurunan kualitas ini.

Data rata-rata tahunan konsentrasi partikel halus berbahaya atau PM2.5 dari hampir 9.500 kota menunjukkan bahwa hanya 14% yang memenuhi standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Angka itu menurun dibandingkan tahun sebelumnya, ketika 17% dari hampir 9.000 kota yang disurvei memenuhi ambang tersebut.

Chief Executive Officer Global IQAir, Frank Hammes, mengatakan kualitas udara akan sangat menentukan kapasitas produktif generasi mendatang.

“Produktivitas satu generasi masa depan secara keseluruhan akan sangat terkait dengan kualitas udara,” kata Frank Hammes, dikutip Kamis (26/3/2026).

Hammes mengemukakan bahwa polusi udara memiliki sejumlah dampak signifikan terhadap kesehatan, seperti penurunan IQ dan penurunan kemampuan untuk melakukan kerja fisik.

“Kita tahu bahwa pada akhirnya polusi udara akan membebani sistem kesehatan karena masyarakat membutuhkan perawatan medis dan keluar dari angkatan kerja,” imbuhnya.

Laporan itu menyebut kebakaran hutan menjadi salah satu faktor utama penurunan kualitas udara pada tahun lalu, terutama akibat lonjakan emisi dari kebakaran besar di Eropa dan Kanada.

Polusi udara luar ruang sebelumnya diperkirakan menyebabkan sekitar 5,7 juta kematian pada 2020. Selain itu, kerugian ekonomi tahunan akibat polusi udara diperkirakan mencapai US$4,5 triliun hingga US$6,1 triliun, atau setara hingga 6,5% dari produk domestik bruto (PDB) global, menurut laporan Bank Dunia tahun lalu.

Di tengah memburuknya kualitas udara, sejumlah negara seperti China mulai menerapkan standar kualitas udara yang lebih ketat. Sebaliknya, kebijakan pengendalian polusi di Amerika Serikat justru mulai dilonggarkan. Kontradiksi di AS tak terlepas dari dorongan Environmental Protection Agency (EPA) yang ingin memangkas aturan yang dinilai meningkatkan biaya dan membatasi pilihan konsumen.

Menurut laporan IQAir, 25 kota paling tercemar di dunia seluruhnya berada di India, Pakistan, dan China. Buruknya kualitas udara di kawasan tersebut dipicu oleh emisi industri, asap kendaraan, badai debu, hingga pembakaran sisa tanaman pertanian.

Kondisi polusi parah di India utara pada November dan Desember tahun lalu bahkan dinilai berpotensi menjadi ancaman ekonomi yang lebih serius dibandingkan dengan tarif perdagangan. Penilaian itu sebelumnya disampaikan mantan pejabat Dana Moneter Internasional (IMF) Gita Gopinath dalam World Economic Forum di Davos pada Januari 2026.

Secara rata-rata tahunan, Pakistan dan Bangladesh mencatat konsentrasi PM2.5 tertinggi. Sebaliknya, Polinesia Prancis dan Puerto Rico menjadi wilayah dengan tingkat PM2.5 terendah, serta termasuk di antara 13 negara atau teritori yang berada di bawah batas rekomendasi WHO.

IQAir, perusahaan berbasis di Swiss, merupakan penyedia data kualitas udara sekaligus pemasok sistem pemantauan dan pemurnian udara.

Adapun PM2.5 dinilai lebih berbahaya bagi kesehatan dibandingkan dengan partikel yang lebih besar karena dapat masuk lebih dalam ke paru-paru dan memicu peradangan. Kondisi itu meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, gangguan pernapasan, hingga kanker. Pada anak-anak, paparan polusi udara juga dapat menyebabkan kerusakan permanen pada sistem pernapasan.

Sumber utama PM2.5 yang berasal dari aktivitas manusia meliputi mesin pembakaran, emisi industri, pembangkit listrik, sektor pertanian, serta pembakaran kayu atau batu bara di rumah tangga.

Di Amerika Serikat, pusat data untuk kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) juga mulai dipandang sebagai sumber baru polusi PM2.5. Kontribusinya dapat terjadi secara tidak langsung melalui peningkatan emisi pembangkit listrik, maupun secara langsung akibat penggunaan generator diesel sebagai sumber listrik cadangan.

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Perang antara Amerika Serikat dan Israel menghadapi Iran membawa kerugian ekonomi bagi Israel. Biaya yang harus ditanggung ekonomi Israel akibat perang dengan Iran diperkirakan mencapai 9,4 miliar shekel Israel (3 miliar dolar AS atau sekitar Rp 46,5 triliun) per pekan jika pembatasan aktivitas ekonomi di seluruh negeri tetap diberlakukan.

Peringatan ini disampaikan Kementerian Keuangan Israel, pada Rabu (4/3/2026). Dalam surat yang dikirim kepada Kepala Komando Pertahanan Dalam Negeri Israel, Mayor Jenderal Shai Klapper, Direktur Jenderal Kementerian Keuangan Ilan Rom meminta pelonggaran pembatasan untuk memungkinkan pembukaan kembali bisnis dan tempat kerja secara bertahap mulai Kamis (5/3/2026).

“Tidak ada perselisihan mengenai perlunya mempertahankan kebijakan pertahanan yang disesuaikan dengan situasi keamanan. Namun, pada saat yang sama, penutupan ekonomi secara luas menimbulkan dampak ekonomi yang besar,” kata Rom.

“Kita membutuhkan solusi yang dapat menjawab kebutuhan keamanan Pertahanan Dalam Negeri sekaligus kebutuhan ekonomi, setelah dua setengah tahun perekonomian (Israel) harus membayar harga mahal akibat peningkatan kebutuhan keamanan dan dampak perang dengan Hamas,” ujarnya.

Komando Pertahanan Dalam Negeri IDF menolak berkomentar ketika dihubungi The Times of Israel.

Setelah Israel dan Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap Iran pada Sabtu (28/2/2026), yang memicu serangan balasan rudal dari Republik Islam Iran, Komando Pertahanan Dalam Negeri IDF mengeluarkan pedoman nasional yang melarang semua pertemuan, kegiatan pendidikan, dan aktivitas tempat kerja, kecuali untuk bisnis penting.

Pedoman tersebut membatasi perjalanan ke tempat kerja dan memaksa karyawan bekerja dari rumah, sementara sekolah tetap ditutup.

Kini Rom meminta Klapper mengubah pembatasan Komando Pertahanan Dalam Negeri dari hanya mengizinkan aktivitas penting menjadi aktivitas terbatas, yang dikenal sebagai tingkat siaga oranye, menggantikan tingkat merah yang berlaku saat ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Tepat pada tanggal hari ini, empat tahun yang lalu, Rusia memulai invasi skala penuh ke Ukraina. Selama itu, penderitaan kemanusiaan dan kerugian material terus membengkak.

Kantor Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) mengonfirmasi terdapat 55.550 korban sipil, yang mana 15.378 di antaranya berujung pada kematian per bulan ini. Bahkan, angka riil diyakini jauh lebih tinggi lantaran akses ke banyak area garis depan dan wilayah pendudukan berulang kali ditolak.

Eskalasi korban jiwa justru menunjukkan tren peningkatan belakangan ini. Tahun lalu, tercatat 2.514 orang tewas, menjadikannya angka kematian tahunan terbesar sejauh ini.

Anak-anak turut menjadi kelompok paling terdampak; lebih dari 3.200 anak telah tewas atau terluka sejak Februari 2022. Tragisnya, jumlah korban anak pada tahun 2025 mengalami lonjakan sebesar 10% dibandingkan tahun sebelumnya, menandai tahun ketiga berturut-turut di mana PBB mencatat peningkatan jumlah korban anak.

Konflik ini juga memicu krisis demografi yang signifikan. Sekitar 3,7 juta warga Ukraina saat ini masih berstatus sebagai pengungsi internal. Meskipun lebih dari 4,4 juta orang telah kembali ke rumah mereka—termasuk lebih dari satu juta orang dari luar negeri—masih ada ratusan ribu pengungsi yang tidak dapat kembali ke daerah asalnya akibat operasi militer yang sedang berlangsung.

"Perang yang menghancurkan ini adalah noda pada kesadaran kolektif kita, dan tetap menjadi ancaman bagi perdamaian serta keamanan regional maupun internasional," ujar Sekretaris Jenderal PBB António Guterre memperingati empat tahun konflik tersebut, dikutip dari situs resmi PBB, Selasa (24/2/2026).

Kerusakan Infrastruktur

Dilansir dari situs resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), total kerusakan infrastruktur sejauh ini telah melampaui angka US$195 miliar atau setara sekitar Rp3.279,51 triliun (kurs JISDOR 23 Februari 2026 sebesar Rp16.818 per dolar AS). Dampak terhadap stabilitas ekonomi makro Ukraina sangat masif dan membutuhkan intervensi jangka panjang.

PBB mengestimasi bahwa biaya rekonstruksi dan pemulihan Ukraina diproyeksikan akan mencapai hampir US$588 miliar atau sekitar Rp9.888,98 triliun) untuk periode 10 tahun ke depan. Angka fantastis ini setara dengan hampir tiga kali lipat dari estimasi Produk Domestik Bruto (PDB) Ukraina pada 2025.

Pembengkakan biaya pemulihan ini terjadi akibat kerusakan berkelanjutan pada sektor perumahan, energi, dan infrastruktur kritis lainnya yang terus menjadi sasaran tembak pasukan Rusia.

Krisis Energi & Ancaman Musim Dingin

PBB melaporkan bahwa kondisi ekonomi di lapangan semakin diperparah oleh cuaca musim dingin yang sangat keras, yang mana suhu udara anjlok hingga di bawah minus 20 derajat Celcius. Serangan beruntun Rusia terhadap infrastruktur energi telah menyebabkan ratusan ribu warga Ukraina harus bertahan hidup tanpa akses pemanas ruangan dan pasokan listrik.

Di area garis depan, masyarakat melaporkan kekurangan pasokan generator dan material perbaikan yang kronis. Kepala Operasi Lapangan UNICEF di Ukraina Kenan Madi mengungkapkan bahwa suhu di dalam apartemen warga bahkan bisa turun drastis hingga menyentuh dua atau tiga derajat Celcius tanpa adanya pemanas.

"Ini menimbulkan risiko serius bagi kesehatan mereka," ujarnya.

Pemadaman listrik berkepanjangan ini bertransformasi menjadi ancaman bagi kelompok paling rentan, termasuk kelompok lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, dan penderita penyakit kronis.

Di luar krisis fisik, konsekuensi psikososial dari krisis energi ini tidak kalah parah; kegelapan, isolasi, dan ketidakpastian yang konstan menguras tenaga bahkan bagi mereka yang paling tangguh.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Alexander Sabar mengatakan potensi kerugian akibat aktivitas perjudian daring atau judi online mencapai Rp1.100 triliun apabila pemerintah tidak melakukan intervensi. Alexander mengemukakan angka tersebut berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Sebagaimana disampaikan oleh PPATK, tanpa intervensi yang memadai, potensi kerugian akibat judi online diperkirakan bisa mencapai Rp1.100 triliun di akhir 2025," kata Alexander saat diskusi di Jakarta Selatan, Kamis (29/1/2026).

Dia menegaskan, perjudian daring merupakan ancaman serius bagi ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia.

"Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan mencerminkan dampak nyata terhadap kesejahteraan keluarga dan masa depan generasi bangsa," ujarnya.

Kendati demikian, aktivitas perjudian daring dapat ditekan berkat kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Dia memaparkan, berdasarkan laporan PPATK, terjadi penurunan signifikan aktivitas perjudian daring pada akhir 2025.

Tercatat jumlah transaksi perjudian daring turun hingga 57 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara nilai deposit dalam aktivitas perjudian daring juga mengalami penurunan sampai 45 persen.

"Capaian ini menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat itu sendiri, akan mampu menghasilkan dampak nyata dalam menekan praktik judi online," tutur Alexander.

Meski angka perjudian daring berhasil turun, Alexander mengingatkan capaian tersebut tidak boleh membuat semua pihak lengah.

Menurutnya, perjudian daring tetap menjadi ancaman nyata dan penanggulangannya memerlukan komitmen yang berkelanjutan, adaptif, dan kolaboratif.

"Permasalahan judi online ini masih menjadi tantangan yang nyata, ada di depan kita," tegasnya.

Senada dengan Alexander, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital Kemkomdigi Dea Rachman menilai perjudian daring atau judi online merupakan ancaman digital paling berbahaya bagi kesejahteraan keluarga.

Menurutnya, perjudian daring tidak hanya memberikan dampak kepada pemainnya, tetapi juga turut merugikan istri dan anaknya.

"Bukan hanya si pelaku judi online-nya aja tetapi nanti dampaknya bisa berakibat ke keluarganya sendiri. Ibunya bisa kalang kabut, bisa stres karena uangnya hilang entah kemana, kondisi perekonomian bisa carut-marut dan anaknya bisa jadi tidak sekolah," kata Dea.

Bisnis.com, PALEMBANG— Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Selatan (Sumsel) mengungkap praktik pengoplosan gasLPG subsidi 3 kilogram ke tabung non-subsidi 12 kilogram yang beroperasi di sebuah gudang di kawasan Kalidoni, Kota Palembang.

Pengungkapan yang dilakukan Subdirektorat I Tindak Pidana Industri dan Perdagangan (Tipid Indagsi) Ditreskrimsus Polda Sumsel pada Senin (19/1/2026) berujung pada penyitaan 561 tabung gas, yang terdiri dari 426 tabung LPG 3 kilogram dan 135 tabung LPG non-subsidi 12 kilogram.

Direktur Reskrimsus Polda Sumsel Kombes Pol Doni Satrya Sembiring menegaskan bahwa praktik tersebut menciptakan kerugian berlapis, baik secara sosial maupun ekonomi.

"Praktik ini tentu sangat merugikan, terutama kepada masyarakat. Karena gas LPG 3 kilogram ini seharusnya digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan" kata Doni Satrya Sembiring dalam konferensi pers, Rabu (21/1/2026).

Dia menerangkan, pengoplosan dilakukan dengan cara memindahkan isi empat tabung LPG 3 kilogram ke satu tabung LPG 12 kilogram.

Selanjutnya, hasil oplosan tersebut akan dipasarkan ke warung dan pengecer di Palembang serta wilayah sekitarnya.

Dalam perkara ini, 4 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan peran berbeda, yakni D (36) selaku pemodal, YA (36) pemilik lahan gudang, EA (40) sebagai pengoplos, dan L yang berperan sebagai sopir angkut.

Doni menyebutkan, dari hasil penyidikan yang dilakukan, aktivitas ilegal tersebut telah berlangsung sejak Oktober 2025 atau 5 bulan sebelum terungkap.

"Para pelaku diperkirakan meraup keuntungan sekitar Rp30 ribu per tabung, dengan total akumulasi mencapai lebih dari Rp200 juta," kata dia.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga Rp60 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) menyebut pasokan beras nasional diperkirakan masih aman, meski banjir yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat berpotensi menyebabkan gagal panen padi hingga 11,43%.

Ketua Umum Ikappi Abdullah Mansuri mengatakan wilayah terdampak banjir bukan penghasil beras utama secara nasional, sehingga stok pangan di dalam negeri relatif cukup.

Dia menuturkan, Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara biasanya menghasilkan padi untuk konsumsi lokal, sehingga gangguan panen di tiga provinsi tersebut tidak berdampak besar pada pasokan nasional.

“Untuk kondisi tiga provinsi tersebut itu sebenarnya tidak berpengaruh secara nasional, karena memang wilayah terkena banjir tidak sepenuhnya menjadi wilayah penghasil beras,” kata Abdullah kepada Bisnis, Selasa (6/1/2026).

Abdullah menambahkan, fluktuasi harga pangan di Jabodetabek tidak berkaitan dengan banjir di Sumatra, melainkan lantaran dinamika produksi dan distribusi lokal.

Namun, Ikappi menyatakan pemerintah perlu memperhitungkan cadangan beras menjelang puasa dan Lebaran 2026, sehingga penghitungan cadangan dan distribusi pangan harus matang untuk mengantisipasi kenaikan harga.

“Pangan kita akan membutuhkan cukup besar di periode lebaran 2026, maka kami berharap dihitung betul agar pemerintah bisa mengantisipasi harga tidak tinggi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Abdullah menyampaikan dampak ekonomi banjir di Sumatra lebih terasa secara lokal, dengan kerugian masyarakat yang cukup besar akibat tanaman pangan rusak.

Untuk itu, Ikappi meminta agar pemerintah melakukan intervensi dan memperkuat distribusi dari daerah penghasil besar agar pasokan pangan di tiga wilayah terdampak tetap terjaga.

Potensi Gagal Panen

Sebelumnya, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini mengatakan sekitar 11,43% lahan padi di provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat berisiko gagal panen.

BPS mencatat proporsi potensi gagal panen padi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat meningkat tajam dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.

“Khususnya di tiga provinsi terdampak bencana, yaitu di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada November 2025, sebesar 11,43% lahan pertanian yang biasa ditanami padi di total tiga provinsi tersebut, berpotensi terjadi gagal panen,” ucap Pudji dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Senin (5/1/2026).

Sementara itu, proporsi lahan yang sedang ditanami padi atau standing crop di ketiga provinsi tersebut hanya 34,63% pada November 2025. Angkanya lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

“Kondisi tersebut di atas berdampak pada luas panen November 2025 dan dapat mempengaruhi potensi luas panen tiga bulan ke depan,” katanya.

Dihubungi terpisah, Pengamat Pertanian Core Indonesia Eliza Mardian menuturkan adanya potensi gagal panen pada 11,43% lahan padi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat itu setara kurang lebih 125.000 hektare.

Eliza menyampaikan, dengan asumsi realisasi gagal panen mencapai sekitar 70% dari total lahan berisiko tersebut, potensi kehilangan produksi diperkirakan mencapai sekitar 440.000 ton gabah kering panen (GKP) atau setara dengan 270.000 ton beras

Dari sisi produksi, Core memperkirakan kerugian langsung ditaksir mencapai Rp2,9 triliun dengan asumsi harga GKP Rp6.500 per kilogram. Namun demikian, dampak ekonomi tidak hanya berasal dari kehilangan produksi.

“Kalau dihitung bareng penurunan pendapatan petani dan kebutuhan stabilisasi pangan, total potensi kerugian ekonomi dapat mencapai sekitar Rp5,5–6,5 triliunan, besar sekali,” ujar Eliza kepada Bisnis.

Core menyatakan bencana banjir tidak hanya merusak lahan dan peralatan pertanian, melainkan juga berisiko memperdalam kemiskinan di kalangan petani.

Bisnis.com, JAKARTA — Center of Reform on Economics (Core) Indonesia memperkirakan total dampak ekonomi dari risiko gagal panen padi akibat banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dapat menembus Rp6,5 triliun.

Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan 11,43% lahan padi pada ketiga wilayah tersebut berpotensi mengalami gagal panen akibat banjir.

Pengamat Pertanian Core Indonesia Eliza Mardian mengatakan, sekitar 11,43% lahan padi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat itu setara kurang lebih 125.000 hektare saat ini berada dalam risiko gagal panen akibat banjir.

Dengan asumsi realisasi gagal panen mencapai sekitar 70% dari total lahan berisiko tersebut, potensi kehilangan produksi diperkirakan mencapai sekitar 440.000 ton gabah kering panen (GKP) atau setara dengan 270.000 ton beras

Dari sisi produksi, Core memperkirakan kerugian langsung ditaksir mencapai Rp2,9 triliun dengan asumsi harga GKP Rp6.500 per kilogram. Namun demikian, dampak ekonomi tidak hanya berasal dari kehilangan produksi.

“Kalau dihitung bareng penurunan pendapatan petani dan kebutuhan stabilisasi pangan, total potensi kerugian ekonomi dapat mencapai sekitar Rp5,5 triliun – Rp6,5 triliunan besar sekali,” kata Eliza kepadaBisnis, Selasa (6/1/2025).

Eliza menuturkan, bencana banjir tidak hanya merusak lahan dan peralatan pertanian, melainkan juga berisiko memperdalam kemiskinan di kalangan petani.

Dia menyampaikan mayoritas penduduk miskin di wilayah terdampak bergantung pada sektor pertanian, sehingga kerugian akibat banjir bisa menjadipoverty trapyang sulit dipulihkan.

Core menilai banjir berpotensi menjebak petani dalampoverty trap, di mana kerusakan lahan dan alat pertanian menurunkan produksi dan pendapatan. Akibatnya, petani sulit mendapatkan modal untuk menanam kembali, sehingga kemiskinan terus berulang dan sulit diputus.

Dalam jangka pendek, Eliza menilai perlunya langkah cepat pemerintah melalui perbaikan jaringan irigasi dan drainase, percepatan pompanisasi di wilayah terdampak banjir, serta penyediaan benih dan sarana produksi seperti pupuk dan alat mesin pertanian untuk mendukung tanam ulang.

Di sisi lain, stabilisasi pasokan pangan juga menjadi kunci untuk menahan gejolak harga. Menurutnya, harga beras di wilayah terdampak berpotensi naik jika cadangan beras pemerintah di gudang Bulog tidak tersedia atau tidak disalurkan tepat waktu.

“Jadi kekurangan [beras] karena gagal panen harus dikompensasi sama cadangan pangan Bulog agar tidak membuat harga naik,” ujarnya.

Core menilai perbaikan tata kelola lingkungan agar risiko bencana tidak terus berulang. Menurutnya, dlam jangka menengah hingga panjang, pemulihan daerah aliran sungai serta pengetatan pengelolaan hutan dinilai menjadi langkah paling krusial.

Di samping itu, Eliza juga menyoroti pentingnya asuransi pertanian ketika risiko gagal panen bersifat struktural. Namun, sambung dia, asuransi tidak dapat berdiri sendiri tanpa pembenahan lingkungan.

“Asuransi juga nggak jamin kalo kerusakan hutan terus terjadi, asuransi hanya akan menjadi mekanisme kompensasi yang mahal secara fiskal. Karena itu, asuransi harus berjalan paralel dengan pembenahan tata kelola hutan dan mitigasi bencana berbasis ekosistem,” tuturnya.

Berdasarkan laporanCore InsightbertajukKonsekuensi Ekonomi di Balik Duka Sumatra, Core mengestimasi pertumbuhan ekonomi daerah terdampak akan mengalami koreksi signifikan.

Aceh diproyeksikan menanggung beban terberat dengan pemangkasan pertumbuhan hingga -0,44%, diikuti Sumatra Barat (-0,36%) dan Sumatra Utara (-0,15%).

Tekanan juga diperkirakan terjadi pada investasi dan serapan tenaga kerja, terutama di sektor konstruksi dan transportasi. Sementara itu, biaya pemulihan infrastruktur fisik diperkirakan mencapai Rp77,4 triliun, jauh lebih besar dibandingkan biaya pencegahan yang hanya sekitar Rp2,6 triliun per tahun untuk reforestasi dan peremajaan perkebunan.

Untuk itu, Core mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan status bencana nasional guna mempercepat penanganan dan pemulihan ekonomi di wilayah terdampak.

Gagal Panen hingga Lonjakan Inflasi

Sebelumnya,Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan sekitar 11,43% lahan padi diprovinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Baratberisiko gagal panen.

BPS mencatat proporsi potensi gagal panen padi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat meningkat tajam dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.

“Khususnya di tiga provinsi terdampak bencana, yaitu di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada November 2025, sebesar 11,43% lahan pertanian yang biasa ditanami padi di total tiga provinsi tersebut, berpotensi terjadi gagal panen,” kata Pudji dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Senin (5/1/2026).

Sementara itu, proporsi lahan yang sedang ditanami padi ataustanding cropdi ketiga provinsi tersebut hanya 34,63% pada November 2025. Angkanya lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

“Kondisi tersebut di atas berdampak pada luas panen November 2025 dan dapat memengaruhi potensi luas panen tiga bulan ke depan,” ujarnya.

Di sisi lain, lonjakan inflasi di sejumlah wilayah Sumatra pada Desember 2025, terutama di provinsi yang terdampak bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrem pada akhir November 2025.

Data BPS menunjukkan, inflasi di wilayah terdampak bencana, yakni Aceh sebesar 3,6% secara bulanan (month-to-month/mtm), Sumatra Utara 1,66% mtm, dan Sumatra Barat 1,48% mtm.

Padahal, pada November 2025, ketiga provinsi tersebut masih mencatat deflasi masing-masing sebesar -0,67% mtm di Aceh, -0,42% mtm di Sumatra Utara, dan -0,24% mtm di Sumatra Barat.

Pudji menyampaikan bencana hidrometeorologi tersebut dipicu oleh aktivitas siklon tropis yang meningkatkan curah hujan ekstrem di wilayah Sumatra.

“Cuaca ekstrem di Sumatra pada akhir November 2025 dipicu oleh Bibit Siklon Tropis 95B yang berkembang menjadi Siklon Tropis Senyar, serta pengaruh Siklon Tropis Koto,” ujarnya.

Dia menuturkan, kombinasi kedua sistem tersebut menyebabkan hujan sangat lebat di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sehingga memicu bencana hidrometeorologi yang berdampak langsung terhadap pergerakan harga di daerah tersebut.

Adapun, ketiga provinsi itu mengalami inflasi pada Desember 2025 setelah sebelumnya mencatat deflasi pada November 2025 dan masuk dalam kelompok provinsi dengan inflasi tertinggi secara nasional.

“Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat ini mengalami inflasi di Desember setelah sebelumnya deflasi di November 2025,” ujarnya.

Pudji menyampaikan lonjakan inflasi di ketiga wilayah tersebut disebabkan oleh kenaikan harga komoditas akibat dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir November 2025.

Dari sisi pengeluaran, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar di ketiga wilayah tersebut.

Secara terperinci, inflasi di Aceh terutama didorong oleh kenaikan harga beras dengan andil 0,80% mtm.Sementara itu, inflasi di Sumatra Utara dipicu kenaikan harga cabai rawit dengan andil 0,41% mtm dan di Sumatra Barat oleh bawang merah dengan andil 0,22% mtm.

Bisnis.com, JAKARTA — Sepanjang 2025, dunia mencatat lonjakan kerugian ekonomi akibat bencana iklim ekstrem. Total kerugian dari sepuluh bencana iklim terbesar secara global diperkirakan melampaui US$120 miliar atau setara lebih dari Rp1.800 triliun. Angka ini menempatkan 2025 sebagai salah satu tahun dengan biaya iklim tertinggi.

Berdasarkan laporan terbaru dari Christian Aid bertajuk Counting the Cost 2025: A year of climate breakdown, kebakaran yang melanda California, Amerika Serikat pada awal 2025 menempati peringkat pertama sebagai bencana dengan kerugian terbesar, yakni dengan nilai US$60 miliar dan menyebabkan kematian 400 orang.

Banjir dan longsor yang terjadi di berbagai negara di Asia Tenggara dan Selatan akibat siklon tropis pada November 2025 berada di peringkat kedua berdasarkan laporan tersebut. Bencana tersebut menyebabkan kerugian ekonomi senilai US$25 miliar serta menyebabkan kematian 1.750 orang di Thailand, Indonesia, Sri Lanka, Vietnam, dan Malaysia.

Sementara itu, banjir musiman di China dengan kerugian sebesar US$11,7 miliar dan menewaskan 30 orang berada di peringkat ketiga.

Laporan tersebut menekankan bahwa bencana-bencana ini bukan kejadian alami. Di California, perubahan iklim meningkatkan kemungkinan kondisi cuaca kebakaran ekstrem setidaknya 35%.

Analisis serupa juga menjelaskan fenomena siklon tropis di Asia Tenggara. Ilmuwan mencatat bahwa perubahan iklim meningkatkan intensitas badai tersebut sehingga curah hujan melonjak tinggi dan menyebabkan banjir mematikan. Perubahan iklim juga meningkatkan kemungkinan terjadinya topan dengan intensitas tinggi seperti Topan Ragasa sebesar 49%.

“Bencana iklim ini merupakan peringatan tentang apa yang akan terjadi jika kita tidak mempercepat transisi dari bahan bakar fosil. Bencana ini juga menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk adaptasi, khususnya di negara-negara Selatan, di mana sumber daya terbatas dan masyarakat sangat rentan terhadap guncangan iklim,” kata Patrick Watt, CEO Christian Aid.

Selain kerugian, wilayah-wilayah yang terdampak bencana juga mesti menanggung biaya rekonstruksi. Jumlahnya pun cukup signifikan bagi negara-negara berkembang. Contohnya, untuk membenahi kerusakan akibat banjir parah di Sumatra, kebutuhan biaya diestimasi melebihi US$3 miliar, sementara di Sri Lanka mencapai US$6–7 miliar

“Tahun ini mengungkapkan kenyataan brutal perubahan iklim. Ketika negara-negara kaya menghitung kerugian finansial akibat bencana, jutaan orang di seluruh Afrika, Asia, dan Karibia menghitung nyawa, rumah, dan masa depan yang hilang,” kata Mohamed Adow, Direktur Power Shift Africa, lembaga think-tank energi dan iklim yang berbasis di Nairobi, Kenya.

Sementara itu, Joanna Haigh, Profesor Emeritus Fisika Atmosfer dari Imperial College London mengemukakan bahwa harga yang harus dibayar untuk krisis iklim makin tinggi, padahal solusinya telah diketahui. Dia mencatat bahwa meskipun biayanya mencapai miliaran, beban terberat justru dipikul oleh komunitas dan kelompok dengan sumber daya paling terbatas.

“Ini bukanlah bencana alam, melainkan hal yang dipicu dari ekspansi bahan bakar fosil dan penundaan keputusan politik,” katanya.

Berikut daftar lengkap bencana dengan biaya tertinggi sepanjang 2025:

1. Kebakaran di Los Angeles, Amerika Serikat pada Januari, dengan kerugian finansial US$60 miliar dan lebih dari 400 kematian.
2. Badai Siklon di Asia Tenggara dan Asia Selatan pada November, dengan kerugian finansial US$25 miliar dan lebih dari 1.750 kematian.
3. Banjir musiman China pada Juni–Agustus, dengan kerugian US$11,7 miliar dan lebih dari 30 kematian.
4. Angin Topan Melissa di Jamaika, Kuba, dan Bahama pada pertengahan hingga akhir 2025, dengan kerugian US$8 miliar dan angka kematian yang belum selesai ditabulasi.
5. Banjir di India dan Pakistan pada Juni–September, dengan kerugian US$5,6 miliar dan lebih dari 1.860 kematian.
6. Topan di Filipina pada tengah tahun sampai November, dengan kerugian US$5 miliar dan ratusan kematian.
7. Kekeringan di Brasil pada Januari–Juni, dengan kerugian US$4,75 miliar.
8. Siklon Tropis Alfred di Australia pada Februari, dengan kerugian US$1,2 miliar dan 1 kematian.
9. Siklon Garance di Réunion, Afrika Timur, pada Februari dengan kerugian US$1,5 miliar dan 5 kematian.
10. Banjir Texas, Amerika Serikat pada Juli, dengan kerugian US$1 miliar dan lebih dari 135 kematian.

Christian Aid juga mencatat bahwa banyak bencana dengan dampak iklim paling merusak tidak tercermin dalam daftar di atas. Sejumlah bencana, khususnya di negara berpendapatan rendah, tidak memiliki estimasi kerugian yang komprehensif karena minimnya perlindungan asuransi dan keterbatasan data.

Kondisi tersebut terutama terjadi pada bencana berdurasi panjang seperti kekeringan dan gelombang panas. Dalam banyak kasus, penilaian ekonomi hanya mencakup sebagian dampak, misalnya kehilangan pendapatan panen, atau sekadar merujuk pada kebutuhan bantuan darurat.

Di luar sepuluh besar, musim kebakaran hebat yang melanda Semenanjung Iberia pada musim panas 2025 menjadi salah satu dengan dampak signifikan. Gelombang panas ekstrem dengan suhu melampaui 40 derajat Celsius memicu kebakaran luas di Spanyol dan Portugal. Sekitar 383.000 hektare lahan terbakar di Spanyol dan 260.000 hektare di Portugal, dengan estimasi kerugian ekonomi awal mencapai US$810 juta.

Sementara itu, kekeringan berkepanjangan selama lima tahun terus mencengkeram Asia Barat, termasuk Iran, Suriah, dan Irak. Bencana ini telah memicu krisis air, gagal panen, dan kebakaran hutan. Di Iran, krisis air bahkan memunculkan peringatan potensi evakuasi ibu kota Teheran jika kondisi berlanjut.

Di Asia Timur, Jepang mengalami anomali cuaca ekstrem berupa badai salju besar di awal tahun, disusul musim panas terpanas sepanjang sejarah pencatatan. Pada Agustus 2025, suhu tertinggi nasional tercatat mencapai 41,8 derajat Celsius.

Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon masih menimbang rencana penghentian sementara izin pembangunan perumahan baru sebagai respons atas meningkatnya banjir dan tekanan ekologis.

Namun, wacana ini bukan sekadar isu lingkungan, melainkan turut menyentuh jantung ekonomi daerah, mulai dari sektor properti, investasi, hingga kebutuhan hunian masyarakat.

Bupati Cirebon Imron Rosyadi menyebutkan, pembangunan perumahan selama ini menjadi salah satu penggerak aktivitas ekonomi lokal.

Rantai usaha yang terlibat tidak hanya pengembang, tetapi juga sektor konstruksi, tenaga kerja, hingga perdagangan bahan bangunan. Karena itu, kebijakan setop izin perumahan tidak bisa diambil secara tergesa-gesa.

Menurut Imron, Pemkab Cirebon tengah mengkaji ulang regulasi perizinan agar pertumbuhan ekonomi tidak berbenturan dengan daya dukung lingkungan.

"Alih fungsi lahan yang masif dinilai telah menggerus daerah resapan air dan meningkatkan risiko banjir, yang pada akhirnya justru memicu kerugian ekonomi lebih besar," tutur Imron, Sabtu (27/12/2025).

Banjir yang berulang di sejumlah wilayah Cirebon menjadi contoh nyata dampak ekonomi dari tata ruang yang tidak terkendali.

Genangan air setinggi hingga satu meter di Kecamatan Sumber pada Selasa sore (23/12/2025), melumpuhkan aktivitas perdagangan, jasa, dan transportasi. Sejumlah pertokoan terpaksa tutup, distribusi barang tersendat, dan kerugian dialami pelaku usaha ritel.

Di Talun, meski ketinggian air lebih rendah, banjir tetap mengganggu mobilitas tenaga kerja. Kendaraan mogok dan kemacetan panjang hingga empat kilometer membuat jam produktif terbuang. Situasi ini mencerminkan biaya ekonomi tersembunyi akibat bencana hidrometeorologi yang kian sering terjadi.

Imron menilai, jika pembangunan perumahan terus dibiarkan tanpa kontrol ketat, beban fiskal daerah justru berpotensi meningkat.

Anggaran penanganan banjir, perbaikan infrastruktur rusak, serta pemulihan ekonomi pascabencana dinilai jauh lebih mahal dibanding upaya pencegahan melalui penataan ruang.

Meski demikian, kebutuhan hunian di Cirebon tetap tinggi seiring pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Sektor perumahan masih menjadi magnet investasi, terutama di kawasan penyangga perkotaan.

Inilah dilema ekonomi yang kini dihadapi pemerintah daerah: menjaga iklim investasi tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan.

"Sebagai jalan tengah, Pemkab Cirebon mempertimbangkan skema pengendalian izin, bukan penghentian total. Pembangunan diarahkan ke kawasan yang dinilai aman secara ekologis, dengan kewajiban studi lingkungan yang lebih ketat. Pendekatan ini diharapkan tetap memberi ruang bagi investasi, sekaligus mengurangi risiko kerugian jangka panjang," ujar Imron.

Langkah konsultasi publik, kata Imron, direncanakan untuk menjaring masukan dari pengembang, akademisi, dan masyarakat.

Dari sisi ekonomi, forum ini menjadi penting agar kebijakan yang lahir tidak memicu gejolak pasar properti atau menurunkan minat investasi secara drastis.

"Kebijakan tata ruang yang berpihak pada lingkungan justru bisa memperkuat fondasi ekonomi daerah dalam jangka panjang. Wilayah yang aman dari bencana cenderung lebih stabil, menarik bagi investor, dan minim gangguan aktivitas usaha," kata Imron.