Seluruh provinsi di Indonesia telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2026. Besaran itu menjadi acuan upah terendah bagi pekerja.

Penetapan UMP 2026 di 38 provinsi itu tertuang dalam surat keputusan gubernur masing-masing daerah. 

Dari keseluruhan, UMP 2026 tertinggi adalah DKI Jakarta sebesar Rp5,72 juta per bulan. Adapun nominal upah terendah adalah Jawa Barat Rp2,31 juta.

Jika melihat persentase kenaikan UMP 2026, Sulawesi Tengah menjadi provinsi dengan kenaikan tertinggi yakni sebesar 9,08 persen. Sementara, kenaikan terendah adalah Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar 2,72 persen.

Berikut daftar UMP 2026 di 37 provinsi beserta besaran kenaikannya:

1. Aceh: Rp3,93 juta (Naik 6,7 persen)2. Sumatra Utara: Rp3,22 juta (Naik 7,9 persen)3. Sumatra Selatan: Rp3,94 juta (Naik 7,1 persen)4. Sumatra Barat: Rp3,18 juta (Naik 6,3 persen)5. Riau: Rp3,78 juta (Naik 7,74 persen)6. Kepulauan Riau: Rp3,87 (Naik 7,06 persen)7. Jambi: Rp3,47 juta (Naik 7,33 persen)8. Lampung: Rp3,04 juta (Naik 5,35 persen)9. Bangka Belitung: Rp4,03 juta (Naik 4,05 persen)10. Bengkulu: Rp2,82 juta (Naik 5,89 persen)11. Banten: Rp3,1 juta (Naik 6,74 persen)12. Jawa Barat: Rp2,31 juta (Naik 5,77 persen)13. DKI Jakarta: Rp5,72 juta (Naik 6,17 persen)14. Jawa Tengah: Rp2,32 juta (Naik 7,28 persen)15. DI Yogyakarta: Rp2,41 juta (Naik 6,78 persen)16. Jawa Timur: Rp2,44 juta (Naik 6,1 persen)17. Bali: Rp3,2 juta (Naik 7,04 persen)18. Nusa Tenggara Timur: Rp2,45 juta (Naik 5,45 persen)19. Nusa Tenggara Barat: Rp2,67 juta (Naik 2,72 persen)

20.Kalimantan Tengah: Rp3,68 juta (Naik 6,12 persen)21.Kalimantan Barat: Rp3,05 juta (Naik 6,12 persen)22.Kalimantan Timur: Rp3,76 juta (Naik 5,1 persen)23.Kalimantan Selatan: Rp3,72 juta (Naik 6,54 persen)24.Kalimantan Utara: Rp3,77 juta (Naik 5,45 persen)25.Gorontalo: Rp3,4 juta (Naik 5,7 persen)26. Sulawesi Tengah: Rp3,17 juta (Naik 9,08 persen)27. Sulawesi Utara: Rp4 juta (Naik 6,01 persen)28. Sulawesi Tenggara: Rp3,3 juta (Naik 7,58 persen)29. Sulawesi Selatan: Rp3,92 juta (Naik 7,21 persen)30. Sulawesi Barat: Rp3,31 juta (Naik 4,78 persen)31. Maluku: Rp3,33 juta (Naik 6,1 persen)32. Maluku Utara: Rp3,51 juta (Naik 3 persen)33. Papua Barat: Rp3,84 juta (Naik 6,25 persen)34. Papua Barat Daya: Rp3,76 juta (Naik 4,2 persen)35. Papua: Rp4,43 juta (Naik 3,51 persen)36. Papua Selatan: Rp4,51 juta (Naik 5,2 persen)37. Papua Tengah: Rp4,28 juta (-)38. Papua Pegunungan: 4,51 juta (Naik 5,20 persen)

Bisnis.com, JAKARTA — Para Gubernur di sejumlah wilayah di Indonesia telah menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 masing-masing daerahnya pada Rabu (24/12/2025) lalu.

Sebanyak 36 dari 38 gubernur telah secara resmi mengumumkan besaran UMP 2026 di provinsi masing-masing, kecuali Aceh dan Papua Pegunungan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa Aceh akan kembali menggunakan besaran UMP 2025 yang sebesar Rp3.685.616 untuk tahun depan, mengingat pemulihan atas situasi bencana yang melanda wilayah tersebut beberapa waktu lalu.

Hal ini dikonfirmasi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker, Indah Anggoro Putri.

“Hanya Aceh yang pakai UMP 2025 [untuk tahun depan],” kata Indah saat dihubungi Bisnis, Sabtu (27/12/2025).

Sementara itu, Papua Pegunungan dikabarkan akan secara resmi mengumumkan besaran UMP 2026 pada akhir Desember 2025 atau awal Januari 2026, karena tengah menunggu SK Gubernur.

Namun demikian, berdasarkan data rekap UMP 2026 yang diterima Bisnis, UMP Papua Pegunungan 2026 disepakati sebesar Rp4.508.714. Besaran ini naik sekitar 5,2% dari UMP tahun sebelumnya yang senilai Rp4.285.850.

Adapun, Provinsi Papua Tengah memutuskan bahwa besaran UMP 2026 tidak naik dari sebelumnya, alias tetap sebesar Rp4.285.848. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Papua Tengah Frest James berujar bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan terkini.

Dengan demikian, dari 38 provinsi di Tanah Air, DKI Jakarta menjadi daerah dengan nilai UMP 2026 tertinggi sebesar Rp5.729.876. Di sisi lain, besaran UMP 2026 Jawa Barat yang senilai Rp2.317.601 menjadi yang terendah.

Berikut daftar UMP 2026 di 38 provinsi Indonesia:

1. DKI Jakarta: Rp5.729.876, naik 6,17%
2. Papua Pegunungan: Rp4.508.714, naik 5,2% (belum diumumkan)
3. Papua Selatan: Rp4.508.100, naik 5,19%
4. Papua: Rp4.436.283, naik 3,51%
5. Papua Tengah: Rp4.285.848 (tetap)
6. Kepulauan Bangka Belitung: Rp4.035.000, naik 4,09%
7. Sulawesi Utara: Rp4.002.630, naik 6,02%
8. Sumatra Selatan: Rp3.942.963, naik 7,1%
9. Sulawesi Selatan: Rp3.921.088, naik 7,21%
10. Kepulauan Riau: Rp3.879.520, naik 7,06
11. Papua Barat: Rp3.841.000, naik 6,25%
12. Riau: Rp3.780.495, naik 7,74%
13. Kalimantan Utara: Rp3.775.243, naik 5,45%
14. Papua Barat Daya: Rp3.766.000, naik 4,2%
15. Kalimantan Timur: Rp3.762.431, naik 5,12%
16. Kalimantan Selatan: Rp3.725.000, naik 6,54%
17. Kalimantan Tengah: Rp3.686.138, naik 6,12%
18. Aceh: Rp3.685.616 (tetap)
19. Maluku Utara: Rp3.510.240, naik 3%
20. Jambi: Rp3.471.497, naik 7,32%
21. Gorontalo: Rp3.405.144, naik 5,69%
22. Maluku: Rp3.334.490, naik 6,14%
23. Sulawesi Barat: Rp3.315.934, naik 6,81%
24. Sulawesi Tenggara: Rp3.306.496, naik 7,58%
25. Sumatra Utara: Rp3.228.949, naik 7,9%
26. Bali: Rp3.207.459, naik 7,04%
27. Sumatra Barat: Rp3.182.955, naik 6,3%
28. Sulawesi Tengah: Rp3.179.565, naik 9,08%
29. Banten: Rp3.100.881, naik 6,74%
30. Kalimantan Barat: Rp3.054.552, naik 6,12%
31. Lampung: Rp3.047.734, naik 5,35%
32. Bengkulu: Rp2.827.250, naik 5,89%
33. Nusa Tenggara Barat (NTB): Rp2.673.861, naik 2,73%
34. Nusa Tenggara Timur (NTT): Rp2.455.898, naik 5,45%
35. Jawa Timur: Rp2.446.881, naik 6,11%
36. DI Yogyakarta (Jogja): Rp2.417.495, naik 6,78%
37. Jawa Tengah: Rp2.327.386, naik 7,28%
38. Jawa Barat: Rp2.317.601, naik 5,77%

Jakarta: Pemerintah provinsi di seluruh Indonesia telah resmi mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026.

Kenaikan UMP ini menjadi kabar baik bagi para pekerja, seiring upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi.

Berdasarkan data yang dirilis, UMP 2026 mengalami kenaikan di seluruh 36 provinsi. Namun, besaran upah minimum antarwilayah masih menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan.

DKI Jakarta masih jadi UMP tertinggi 2026

Pada 2026, DKI Jakarta kembali menempati posisi teratas sebagai provinsi dengan UMP tertinggi di Indonesia. UMP Jakarta 2026 ditetapkan sebesar Rp5.729.876, naik dari sebelumnya Rp5.396.760.

Posisi Jakarta masih sulit tergeser, mengingat tingginya biaya hidup serta aktivitas ekonomi yang padat di wilayah ibu kota.

Daftar Lengkap UMP 36 Provinsi Tahun 2026

Berikut daftar lengkap Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 di seluruh Indonesia:

DKI Jakarta: Rp5.729.876
Papua Selatan: Rp4.508.850
Papua: Rp4.436.283
Papua Tengah: Rp4.295.848
Bangka Belitung: Rp4.035.000
Sulawesi Utara: Rp4.002.630
Sumatera Selatan: Rp3.942.963
Sulawesi Selatan: Rp3.921.088
Kepulauan Riau: Rp3.879.520
Papua Barat: Rp3.840.947
Kalimantan Utara: Rp3.770.000
Papua Barat Daya: Rp3.766.000
Kalimantan Timur: Rp3.759.313
Riau: Rp3.780.495
Kalimantan Selatan: Rp3.686.138
Kalimantan Tengah: Rp3.686.138
Maluku Utara: Rp3.552.840
Jambi: Rp3.471.497
Gorontalo: Rp3.405.144
Maluku: Rp3.334.499
Sulawesi Barat: Rp3.315.935
Sulawesi Tenggara: Rp3.306.496
Sumatera Utara: Rp3.228.701
Sumatera Barat: Rp3.214.846
Bali: Rp3.207.459
Sulawesi Tengah: Rp3.179.565
Banten: Rp3.100.881
Kalimantan Barat: Rp3.054.552
Lampung: Rp3.047.734
Bengkulu: Rp2.827.250
Nusa Tenggara Barat (NTB): Rp2.673.861
Nusa Tenggara Timur (NTT): Rp2.455.898
Jawa Timur: Rp2.446.880
DI Yogyakarta: Rp2.417.495
Jawa Barat: Rp2.317.601
Jawa Tengah: Rp2.317.386

Jawa Tengah jadi UMP terendah 2026

Di sisi lain, Jawa Tengah tercatat sebagai provinsi dengan UMP terendah pada 2026, yakni Rp2.317.386. Meski demikian, angka ini tetap mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Perbedaan UMP antarprovinsi umumnya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi daerah, tingkat inflasi, produktivitas, serta kebutuhan hidup layak di masing-masing wilayah.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak 26 gubernur telah mengumumkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 untuk daerah masing-masing hingga hari ini, Rabu (24/12/2025) malam.

Seperti diketahui, hari ini adalah batas akhir pengumuman besaran upah minimum di masing-masing provinsi. Hal ini sebagaimana disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli seiring berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Pengupahan.

“Khusus untuk tahun 2026, gubernur menetapkan besaran kenaikan upah selambat-lambatnya tanggal 24 Desember 2025,” kata Yassierli dalam keterangan tertulis pada Selasa (16/12/2025).

Selain menetapkan UMP, Yassierli menyampaikan bahwa aturan baru tersebut juga memuat kewajiban gubernur untuk menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).

PP No. 49/2025 juga mencantumkan bahwa gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Adapun, besaran kenaikan ditentukan berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu yang disepakati terlebih dahulu pada sidang Dewan Pengupahan masing-masing provinsi.

Pengumuman besaran UMP 2026 telah berlangsung di 26 provinsi hingga Rabu (24/12/2025) malam. Sebanyak 12 provinsi lainnya belum secara resmi mengumumkan kenaikan UMP atau masih dalam tahap kesepakatan Dewan Pengupahan daerah.

Berikut daftar daerah yang telah mengumumkan besaran UMP 2026:

1. Bali: naik 7,03% atau Rp210.898 menjadi Rp3.207.459
2. Banten: naik 6,74% atau Rp195.762 menjadi Rp3.100.881
3. Bengkulu: naik 5,9% atau Rp157.712 menjadi Rp2.827.751
4. DI Yogyakarta (Jogja): naik 6,78% atau Rp153.415 menjadi Rp2.417.495
5. DKI Jakarta: naik 6,17% atau Rp333.115 menjadi Rp5.729.876
6. Gorontalo: naik 5,69% atau Rp183.413 menjadi Rp3.405.144
7. Jambi: naik 7,32% atau Rp236.962 menjadi Rp3.471.497
8. Jawa Barat: naik 5,77% atau Rp126.369 menjadi Rp2.317.601
9. Jawa Tengah: naik 7,28% atau Rp158.037 menjadi Rp2.327.386
10. Jawa Timur: naik 6,11% atau Rp140.896 menjadi Rp2.446.881
11. Kalimantan Tengah: naik 6,11% atau Rp212.517 menjadi Rp3.686.138
12. Kepulauan Bangka Belitung (Babel): naik 4,08% atau Rp158.400 menjadi Rp4.035.000
13. Kepulauan Riau: naik 7,06% atau Rp255.866 menjadi Rp3.879.520
14. Lampung: naik 5,35% atau Rp154.664 menjadi Rp3.047.734
15. Maluku: naik 6,13% atau Rp192.790 menjadi Rp3.334.490
16. NTB: naik 2,72% atau Rp70.930 menjadi Rp2.673.861
17. NTT: naik 5,45% atau Rp126.929 menjadi Rp2.455.898
18. Papua: naik 3,5% atau Rp150.433 menjadu Rp4.436.283
19. Papua Barat: naik 6,25% atau Rp226.000 menjadi Rp3.841.000
20. Papua Barat Daya: naik 4,2% atau Rp152.000 menjadi Rp3.766.000
21. Riau: naik 7,74% atau Rp271.720 menjadi Rp3.780.496
22. Sulawesi Selatan: naik 7,2% atau Rp263.561 menjadi Rp3.921.088
23. Sulawesi Utara: naik 6,01% atau Rp227.205 menjadi Rp4.002.630
24. Sumatra Barat: naik 6,3% atau Rp188.762 menjadi Rp3.182.955
25. Sumatra Selatan: naik 7,1% atau Rp261.392 menjadi Rp3.942.963
26. Sumatra Utara: naik 7,8% atau Rp236.412 menjadi Rp3.228.971

Bisnis.com, JAKARTA — Seluruh gubernur wajib mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 selambat-lambatnya pada hari ini, 24 Desember 2025. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.49/2025 tentang Pengupahan.

Sejumlah gubernur sebelumnya telah mengumumkan kenaikan UMP 2026 di daerahnya masing-masing menjelang batas akhir pengumuman. Beberapa provinsi tersebut di antaranya Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, Bali, Riau, Nusa Tenggara Barat, Sumatra Barat, Gorontalo hingga Jawa Timur.

Dengan demikian, hingga saat ini baru 10 provinsi yang telah mengumumkan kenaikan UMP. Artinya, masih ada 28 provinsi lainnya yang harus menetapkan kenaikan UMP pada hari ini sesuai dengan tenggat yang ditetapkan pemerintah.

Imbauan agar para Gubernur segera menetapkan UMP 2026 juga disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli. Dia mengatakan, seluruh gubernur di Tanah Air wajib mengumumkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 paling lambat pada Rabu (24/12/2025).

“Khusus untuk tahun 2026, gubernur menetapkan besaran kenaikan upah selambat-lambatnya tanggal 24 Desember 2025,” kata Yassierli dalam keterangan tertulis pada Selasa (16/12/2025).

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa aturan baru tersebut juga memuat kewajiban gubernur untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).

PP No. 49/2025 juga mencantumkan bahwa gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Sementara itu, formula kenaikan upah tetap memperhitungkan inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa). Hanya saja, rentang alfa melebar dari 0,1—0,3 menjadi 0,5—0,9.

Berdasarkan catatan Bisnis, kenaikan upah minimum di masing-masing daerah yang telah mengumumkan UMP 2026 cenderung bervariasi, mulai dari yang terendah sekitar 2% hingga 7%-an.

Sampai dengan saat ini, kenaikan UMP 2026 tertinggi masih dicatatkan oleh Sumatra Utara (Sumut) yakni sebesar 7,9%. Kemudian, disusul oleh Riau dengan kenaikan upah minimum sebesar 7,74%.

Berikut daftar 10 Provinsi yang Telah Mengumumkan UMP 2026:

1. Sumatra Utara: dari Rp2.992.559 menjadi Rp3.228.971 (naik 7,9%)
2. Sumatra Selatan: dari Rp3.681.531 menjadi Rp3.942.963 (naik 7,10%)
3. Sumatra Barat: dari Rp2.994.193 menjadi Rp3.182.95 (naik 6,3%)
4. Kalimantan Tengah: dari Rp3.473.622 menjadi Rp3.686.138 (naik 6,12%)
5. Sulawesi Utara: dari Rp3.775.425 menjadi Rp4.002.630 (naik 6,01%)
6. Nusa Tenggara Barat: dari Rp2.602.931 menjadi Rp2.673.861 (naik 2,72%)
7. Gorontalo: dari Rp3.221.731 menjadi Rp3.405.144 (naik 5,7%)
8. Bali: dari Rp2.996.561,00 menjadi Rp3.207.459 (naik 7,04%)
9. Riau: dari Rp3.508.776 menjadi Rp3.780.496 (naik 7,74%)
10. Jawa Timur: dari Rp2.305.985 menjadi Rp2.446.880 (naik 6,1%)

Menanti UMP Jateng, Jabar & DKI Jakarta

Adapun, Jawa Tengah hingga Jawa Barat sebagai daerah yang terdapat sejumlah titik lokasi kawasan industri masih belum mengumumkan kenaikan UMP 2026 di daerahnya.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) buka suara perihal tenggat penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2026 yang jatuh pada Rabu (24/12/2025) besok. Baru 10 gubernur yang telah mengumumkan besaran upah minimum di daerah masing-masing.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam mengatakan bahwa perbedaan pendapat antara serikat buruh dan pengusaha terjadi dalam penetapan UMP di masing-masing daerah. Dia pun meminta pemerintah secara arif mengambil keputusan dari masukan yang ada.

“Kita berharap pembahasan itu memperhatikan masalah survival dan kelangsungan dunia usaha,” kata Bob kepada Bisnis melalui sambungan telepon, Selasa (23/12/2025).

Menurutnya, besaran kenaikan yang tinggi akan berdampak terhadap industri yang sensitif terhadap kenaikan upah, terutama industri padat karya.

Bob menekankan risiko peningkatan PHK dan penambahan pengangguran apabila hal ini tidak menjadi pertimbangan dalam menentukan kenaikan UMP.

Oleh karenanya, penyerapan tenaga kerja dan penyelamatan tenaga kerja dinilai patut menjadi tujuan utama dalam kebijakan pengupahan oleh pemerintah.

“Menurut saya jangan dipaksa lah, ya. Harus ada wisdom dari pemerintah untuk memperhatikan masalah pengangguran ini, terutama untuk daerah yang upahnya sudah tinggi,” ujar Bob.

Di samping itu, dia menggarisbawahi bahwa kenaikan UMP harus tetap memperhatikan aspek kesejahteraan. Oleh karenanya, apabila ketetapan oleh pemerintah dinilai tidak memenuhi harapan buruh, dia mendorong adanya ruang bipartit pembahasan upah di tingkat perusahaan.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa keputusan terkait dengan besaran UMP DKI Jakarta 2026 telah ditetapkan. Namun, dia akan mengumumkannya secara resmi pada hari ini, Rabu (24/12/2025).

Menurutnya, keputusan itu didasarkan pada rapat di Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta yang telah berlangsung berkali-kali, dan mengerucut kepada rekomendasi besaran UMP 2026 untuk ditetapkan gubernur.

“Sebenarnya sudah ada keputusan, tetapi kami akan mengumumkan besok [hari ini] sesuai dengan batas waktu yang diberikan. Yang jelas sudah putus,” kata Pramono dalam konferensi pers di Balairung Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Ketika ditanya apakah besaran UMP yang akan diumumkan nantinya sesuai dengan harapan buruh maupun pengusaha, dia meyakini bahwa keputusan tersebut akan dapat diterima seluruh pihak.

Pramono mengatakan bahwa pengambilan keputusan tersebut juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Pengupahan.

“Sehingga dengan demikian [aturan] itulah yang kita gunakan sebagai acuan dan besok kami umumkan,” ujarnya.

Dia lantas mengungkapkan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan memberikan insentif yang berkaitan dengan transportasi, pangan, dan kesehatan. Hal tersebut akan tertuang dalam beleid keputusan gubernur.

Sebelumnya, kalangan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkapkan bahwa pembahasan besaran UMP DKI Jakarta 2026 di Dewan Pengupahan Provinsi mengalami deadlock alias tak membuahkan hasil.

Ketua Perda KSPI DKI Jakarta Winarso mengatakan bahwa sidang Dewan Pengupahan Provinsi berlangsung hingga Senin (22/12/2025) malam dan mengerucut pada tiga usulan rentang alfa UMP 2026 dari buruh, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

“Deadlock-nya itu ada tiga angka rekomendasi. Apindo memberikan rekomendasi alfa 0,55. Pemerintah memberikan rekomendasi di angka 0,75. Buruh memberikan rekomendasi tetap 100% sesuai KHL [kebutuhan hidup layak],” kata Winarso di sela-sela unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Apabila dirupiahkan, bahwa besaran KHL tersebut mencapai sekitar Rp5.898.511. Angka ini di atas UMP Jakarta pada 2025 yang sebesar Rp5.396.761.

Sementara itu, usulan dari Apindo akan menghasilkan kenaikan UMP Jakarta tahun depan menjadi Rp5,6 juta, sedangkan usulan Pemprov DKI akan setara dengan kisaran Rp5,7 juta.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan mengumumkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 dalam waktu dekat. Kalangan buruh memperkirakan kenaikan upah minimum tahun depan hanya berkisar 4%.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan bahwa besaran tersebut diperoleh dari ketentuan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan baru.

Berdasarkan informasi terakhir yang dia terima, Said menyebut indeks tertentu atau alfa dalam formula UMP 2026 hanya berada pada kisaran 0,3 hingga 0,8. Dengan demikian, kenaikan UMP 2026 hanya akan berkisar 4% hingga 6%.

“KSPI menolak peraturan pemerintah tentang pengupahan yang terbaru dan menolak nilai kenaikan upah minimum 2026 yang berasal dari peraturan pemerintah yang dimaksud,” kata Said dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (16/12/2025).

Menurutnya, ketentuan dalam draf aturan baru tersebut berpotensi mengembalikan upah murah dan merugikan buruh. Selain itu, pembahasan RPP Pengupahan dinilai mengabaikan partisipasi bermakna dari unsur buruh dan mengesampingkan ketentuan kebutuhan hidup layak.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memberi sinyal bahwa kenaikan UMP 2026 akan segera diumumkan, mengingat RPP Pengupahan yang telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto dan tinggal menunggu penandatanganan.

Hal tersebut disampaikan Yassierli usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Dia melanjutkan, apabila Presiden telah menandatangani rancangan beleid tersebut, maka dirinya akan mengumumkan besaran kenaikan UMP.

“Tadi sudah di meja beliau. Kalau bisa hari ini ditandatangani, kalau enggak besok ditandatangani. Sesudah itu nanti saya umumkan, insyaallah,” kata Yassierli kepada wartawan, kemarin.

Tahun lalu, pemerintah menetapkan kenaikan UMP 2025 satu angka sebesar 6,5%. Rerata upah minimum nasional 2025 dari 38 provinsi tercatat sebesar Rp3.315.761, dengan DKI Jakarta mencatatkan UMP tertinggi sebesar Rp5.396.761, sedangkan yang terendah ialah Jawa Tengah sebesar Rp2.169.349.

Berikut daftar UMP 2026 di 38 provinsi jika hanya naik 4%:

1. Aceh: dari Rp3.685.616 menjadi Rp3.833.041
2. Sumatra Utara: dari Rp2.992.559 menjadi Rp3.112.261
3. Sumatra Barat: dari Rp2.994.193 menjadi Rp3.113.961
4. Riau: dari Rp3.508.776 menjadi Rp3.649.127
5. Jambi: dari Rp3.234.535 menjadi Rp3.363.916
6. Sumatra Selatan: dari Rp3.681.571 menjadi Rp3.828.834
7. Bengkulu: dari Rp2.670.039 menjadi Rp2.776.841
8. Lampung: dari Rp2.893.070 menjadi Rp3.008.793
9. Bangka Belitung: dari Rp3.876.600 menjadi Rp4.031.664
10. Kepulauan Riau: dari Rp3.623.654 menjadi Rp3.768.600
11. DKI Jakarta: dari Rp5.396.761 menjadi Rp5.612.631
12. Jawa Barat: dari Rp2.191.232 menjadi Rp2.278.881
13. Jawa Tengah: dari Rp2.169.349 menjadi Rp2.256.123
14. DI Yogyakarta: dari Rp2.264.080 menjadi Rp2.354.643
15. Jawa Timur: dari Rp2.305.985 menjadi Rp2.398.224
16. Banten: dari Rp2.905.119 menjadi Rp3.021.324
17. Bali: dari Rp2.996.561 menjadi Rp3.116.423
18. Nusa Tenggara Barat (NTB): dari Rp2.602.931 menjadi Rp2.707.048
19. Nusa Tenggara Timur (NTT): dari Rp2.328.969 menjadi Rp2.422.128
20. Kalimantan Barat: dari Rp2.878.286 menjadi Rp2.993.417
21. Kalimantan Tengah: dari Rp3.473.621 menjadi Rp3.612.566
22. Kalimantan Selatan: dari Rp3.496.195 menjadi Rp3.636.043
23. Kalimantan Timur: dari Rp3.579.313 menjadi Rp3.722.486
24. Kalimantan Utara: dari Rp3.580.160 menjadi Rp3.723.366
25. Sulawesi Utara: dari Rp3.775.425 menjadi Rp3.926.442
26. Sulawesi Tengah: dari Rp2.915.000 menjadi Rp3.031.600
27. Sulawesi Selatan: dari Rp3.657.527 menjadi Rp3.803.828
28. Sulawesi Tenggara: dari Rp3.073.551 menjadi Rp3.196.493
29. Gorontalo: dari Rp3.221.731 menjadi Rp3.350.600
30. Sulawesi Barat: dari Rp3.104.430 menjadi Rp3.228.607
31. Maluku: dari Rp3.141.700 menjadi Rp3.267.368
32. Maluku Utara: dari Rp3.408.000 menjadi Rp3.544.320
33. Papua Barat: dari Rp3.615.000 menjadi Rp3.759.600
34. Papua Barat Daya: dari Rp3.614.000 menjadi Rp3.758.560
35. Papua: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.457.284
36. Papua Selatan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.457.284
37. Papua Tengah: dari Rp4.285.848 menjadi Rp4.457.282
38. Papua Pegunungan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.457.284

Bisnis.com, JAKARTA — Aturan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2026 belum terbit menjelang akhir tahun. Kondisi ini membuat kalangan buruh dan dunia usaha resah menantikan formula dan besaran penetapan upah minimum 2026.

Kalangan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengharapkan kenaikan upah minimum tahun depan tidak kurang dari tahun lalu yaitu 6,5%.

Kendati demikian, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN Andi Gani Nena Wea mengaku mendapatkan informasi bahwa kenaikan UMP 2026 lebih rendah dari kenaikan UMP 2025 yang sebesar 6,5%.

“Bocoran 2 hari yang lalu dari sumber yang sangat terpercaya dan saya sudah berhitung. Memang secara kalkulasi, upahnya menurun,” kata Andi di Jakarta pada Kamis (4/12/2025).

Pekan lalu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan bahwa pihaknya telah merampungkan survei kebutuhan hidup layak (KHL) minimal di setiap provinsi.

Namun, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberikan sinyal bahwa Presiden Prabowo Subianto akan terlibat langsung dalam penentuan kebijakan upah minimum (UMP) 2026.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN di Jakarta pada Kamis (4/12/2025).

Dasco menyebut upah minimum menjadi salah satu perhatian utama Prabowo. “Presiden bilang, soal upah serahkan kepada saya. Nanti saya rundingkan seperti tahun lalu,” kata Dasco menirukan ucapan Prabowo, sebagaimana dikutip dari siaran pers KSPSI, Jumat (5/12/2025).

Lebih lanjut, Ketua Harian Partai Gerindra tersebut berujar bahwa Prabowo memiliki rekam jejak keberpihakan terhadap kalangan buruh. Dia mengungkit perihal diskresi presiden dalam kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5% secara nasional. Besaran tersebut diumumkan langsung oleh Prabowo.

“Kita sama-sama ingat, dulu Menaker [Menteri Ketenagakerjaan] mintanya sekian, tapi Presiden bilang sekian aja. Itu contoh bagaimana beliau memediasi,” ujar Dasco.

Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti isu UMP yang terus berulang setiap tahunnya dan menghasilkan aturan-aturan yang berbeda pula.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menyampaikan bahwa pihaknya akan menaati aturan pemerintah terkait UMP 2026, yang belum disosialisasikan memasuki pekan kedua Desember 2025.

Namun, dia mengharapkan agar pemerintah dapat merumuskan regulasi yang berlaku dalam jangka panjang, terutama mengenai penentuan besaran upah maupun variasi upah antardaerah.

“Hal yang kami inginkan agar regulasi itu nanti bisa lebih sustain sehingga kami dapat merencanakan bisnis dengan lebih baik lagi,” ungkapnya dalam Konferensi Pers Apindo Economic Outlook 2026, dikutip Selasa (9/12/2025).

Berikut daftar UMP 2026 tertinggi jika naik 3%:

1. DKI Jakarta: dari Rp5.396.761 menjadi Rp5.558.664
2. Papua: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.426
3. Sulawesi Selatan: dari Rp3.657.527 menjadi Rp3.767.253
4. Kepulauan Riau: dari Rp3.623.654 menjadi Rp3.732.364
5. Bangka Belitung: dari Rp3.876.600 menjadi Rp3.732.363
6. Kalimantan Utara: dari Rp3.580.160 menjadi Rp3.687.565
7. Kalimantan Timur: dari Rp3.579.314 menjadi Rp3.686.693
8. Kalimantan Selatan: dari Rp3.496.194 menjadi Rp3.601.080
9. Kalimantan Barat: dari Rp3.473.621 menjadi Rp3.577.830
10. Sulawesi Tenggaran: dari Rp2.073.551 menjadi Rp3.165.758

Berikut daftar UMK 2026 tertinggi jika naik 3%:

1. Kota Bekasi: dari Rp5.690.752 menjadi Rp5.861.475
2. Kabupaten Karawang: dari Rp5.599.593 menjadi Rp5.767.581
3. Kabupaten Bekasi: dari Rp5.558.515 menjadi Rp5.725.271
4. DKI Jakarta: dari Rp5.397.761 menjadi Rp5.558.664
5. Kota Depok: dari Rp5.195.721 menjadi Rp5.351.593
6. Kota Cilegon: dari Rp5.128.084 menjadi Rp5.281.927
7. Kota Bogor: dari Rp5.126.897 menjadi Rp5.280.704
8. Kota Tangerang: dari Rp5.069.708 menjadi Rp5.221.799
9. Kota Surabaya: dari Rp5.032.635 menjadi Rp5.183.618
10. Kabupaten Mimika: dari Rp5.005.678 menjadi Rp5.155.848

Bisnis.com, JAKARTA — Bocoran proyeksi daftar UMP 2026 di 38 provinsi telah beredar seiring dengan informasi yang dihimpun dari pihak pemerintah hingga serikat buruh. Di sisi lain, masih banyak yang berharap pemerintah kembali memberikan bantuan subsidi upah (BSU) senilai Rp600.000.

Pemerintah dipastikan belum memutuskan besaran upah minimum provinsi (UMP) maupun tingkat kabupaten/kota (UMK) 2026 hingga saat ini.

Kendati demikian, beberapa pihak telah menyampaikan progres terbaru pembahasan kenaikan UMP 2026. Salah satunya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut UMP 2026 telah mencapai tahap finalisasi.

“Jadi pembahasan sudah hampir final, dan dalam minggu ini kami akan merapatkan secara khusus untuk segera difinalkan,” kata Pramono di Jakarta Utara, Senin (9/12/2025).

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menuturkan telah menyelesaikan survei kebutuhan hidup layak (KHL) minimal di setiap provinsi. Survei ini merupakan dasar dari perhitungan UMP dari masing-masing daerah, menyesuaikan kondisi ekonomi setempat.

“Bisa jadi ada yang lebih tinggi dari tahun lalu, tetapi bisa juga ada yang lebih rendah,” kata Yassierli, Selasa (2/12/2025).

Di sisi lain, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea mengklaim bahwa kenaikan UMP 2026 justru tidak signifikan. Adapun, kenaikan UMP 2025 mencapai 6,5%.

“Bocoran 2 hari yang lalu dari sumber yang sangat terpercaya dan saya sudah berhitung. Memang secara kalkulasi, upahnya menurun,” kata Andi, Kamis (4/12/2025).

Dia menyebut pemerintah perlu lebih terbuka untuk berdialog terkait dengan penggunaan formula dalam menghitung UMP 2026 agar tidak memicu polemik.

Adapun, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal juga mengatakan bahwa kenaikan UMP 2026 hanya sekitar 4,3%, sesuai dengan rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang pengupahan yang belum diumumkan untuk publik.

"Dengan rata-rata upah minimum nasional sekitar Rp3.090.000, kenaikan 4,3% hanya menambah kurang lebih Rp120.000 per bulan, atau kurang dari US$12,” kata Said, Rabu (3/12/2025).

Proyeksi Daftar UMP 2026 di 38 Provinsi:

Berikut proyeksi UMP 2026 di tiap provinsi apabila kenaikan ditetapkan sebesar 4,3%. Perlu diketahui, daftar UMP 2026 hingga kini belum bisa dipastikan karena pemerintah belum menetapkan secara resmi.

1. Aceh: Rp3.844.096
2. Sumatera Utara: Rp3.121.240
3. Sumatera Barat: Rp3.122.944
4. Riau: Rp3.659.653
5. Kepulauan Riau: Rp3.779.493
6. Jambi: Rp3.373.619
7. Sumatera Selatan: Rp3.839.879
8. Bengkulu: Rp2.784.851
9. Lampung: Rp3.017.471
10. Bangka Belitung: Rp4.043.294
11. DKI Jakarta: Rp5.629.356
12. Jawa Barat: Rp2.285.455
13. Jawa Tengah: Rp2.262.630
14. DI Yogyakarta: Rp2.361.435
15. Jawa Timur: Rp2.405.142
16. Banten: Rp3.030.040
17. Bali: Rp3.125.413
18. Nusa Tenggara Barat: Rp2.714.957
19. Nusa Tenggara Timur: Rp2.429.116
20. Kalimantan Barat: Rp3.002.062
21. Kalimantan Tengah: Rp3.622.996
22. Kalimantan Selatan: Rp3.646.540
23. Kalimantan Timur: Rp3.733.275
24. Kalimantan Utara: Rp3.734.158
25. Sulawesi Utara: Rp3.937.768
26. Gorontalo: Rp3.360.266
27. Sulawesi Tengah: Rp3.039.910
28. Sulawesi Selatan: Rp3.814.812
29. Sulawesi Tenggara: Rp3.205.745
30. Sulawesi Barat: Rp3.237.941
31. Maluku: Rp3.276.803
32. Maluku Utara: Rp3.554.544
33. Papua: Rp4.470.139
34. Papua Tengah: Rp4.470.139
35. Papua Pegunungan: Rp4.470.139
36. Papua Selatan: Rp4.470.139
37. Papua Barat: Rp3.769.513
38. Papua Barat Daya: Rp3.769.513

Adapun, pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta masih banyak yang mengharapkan bantuan subsidi upah (BSU) Rp600.000. Kendati demikian, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa saat ini tidak ada rencana pemerintah untuk kembali menyalurkan BSU.

Kemnaker diketahui telah menyalurkan BSU kepada 15,25 juta orang sepanjang Juni dan Juli 2025. Pekerja harus menunggu pengumuman dan informasi resmi dari pemerintah, terkait dengan pencairan BSU kembali.

Pekerja diimbau rutin memantau informasi terkini melalui laman resmi Kemnaker, aplikasi JMO, hingga kanal BPJS Ketenagakerjaan.

Syarat Mendapatkan BSU Rp600.000

Melansir situs resmi Kemnaker, syarat umum penerima BSU yakni:

• Warga Negara Indonesia (WNI) dengan NIK valid
• Aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
• Memiliki gaji/upah di bawah batas tertentu yang ditentukan pemerintah
• Tidak menerima bantuan sosial lain seperti Kartu Prakerja pada periode yang sama
• Menerima gaji/upah paling banyak Rp3.500.000 per bulan
• Diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU dilakukan
• Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara, atau prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Cara Cek Penerima BSU Rp600.000

1. Melalui Situs Kemnaker

• Masuk ke situs resmi bsu.kemnaker.go.id.
• Masukkan data diri berupa NIK KTP, nama lengkap, nama ibu kandung, nomor HP, serta alamat email.
• Lengkapi kode keamanan yang muncul.
• Klik tombol Cek Status untuk melihat hasil verifikasi.
• Jika lolos, sistem akan menampilkan notifikasi, dan penerima dapat mencairkan dana melalui bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI, BTN), Bank Syariah Indonesia, atau PT Pos Indonesia.

2. Melalui Aplikasi JMO

• Unduh aplikasi JMO
• Daftar akun
• Setelah berhasil masuk, pada beranda aplikasi JMO, pilih menu “Bantuan Subsidi Upah (BSU)”
• Aplikasi akan menampilkan apakah pengguna termasuk penerima BSU atau tidak, lengkap dengan status penyaluran dan informasi rekening tujuan
• Jika tidak terdaftar sebagai penerima, akan muncul keterangan bahwa pengguna tidak memenuhi syarat penerima BSU. Anda bisa menghubungi pihak HR tempat Anda bekerja untuk menanyakan hal ini.

Jakarta: Pengumuman Upah Minimum Regional/Provinsi (UMR/UMP) tahun 2026 tengah dinanti para pekerja di Indonesia.

Setidaknya ada tiga usulan besaran kenaikan UMP yang disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal yakni sebesar 6,6 persen, 7,77 persen, dan 10,5 persen.

Usulan-usulan itu disampaikan sebagai bentuk kompromi agar daya beli dan konsumsi masyarakat dapat terus terjaga. Selain itu, besaran kenaikan 6,5 persen juga merujuk keputusan Presiden Prabowo Subianto tahun lalu.

“Angka kompromi pertama adalah 6,5 persen. Ikuti keputusan Presiden Prabowo (Subianto) tahun lalu, (karena) angka makro ekonominya, inflasi, dan pertumbuhan, kira-kira tidak terlalu jauh bedanya,” kata Said dalam konferensi pers dikutip kembali pada Kamis, 4 Desember 2025.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan survei kebutuhan hidup layak (KHL) minimal di setiap provinsi, yang akan menjadi basis perhitungan Upah Minimum Regional/Provinsi (UMR/UMP) dari masing-masing daerah.

Yassierli mengatakan dengan basis KHL di masing-masing daerah akan membuat kenaikan upah minimum di masing-masing daerah juga berbeda, bahkan di satu provinsi pun bisa terjadi perbedaan antardaerah.

“Bisa jadi ada yang lebih tinggi dari tahun lalu tetapi bisa juga ada yang lebih rendah,” kata Yassierli.

Ia melanjutkan rumusan penyesuaian upah itu akan diumumkan dalam waktu dekat.

“Tunggu saja,” ujarnya singkat.

Kisaran besaran UMP 2026

Jika merujuk usulan KSPI terendah, melansir laman Fahum UMSU berikut adalah besaran UMP 2026 setiap provinsi:

Aceh: Rp3.925.180
Sumatera Selatan: Rp3.920.872
Kepulauan Riau: Rp3.859.190
Sumatera Utara: Rp3.187.118
Jambi: Rp3.444.778
Sumatera Barat: Rp3.188.815
Riau: Rp3.736.845
Bengkulu: Rp2.843.592
Lampung: Rp3.081.119
DKI Jakarta: Rp5.747.550
Banten: Rp3.093.952
Jawa Barat: Rp2.333.662
Jawa Tengah: Rp2.310.356
Jawa Timur: Rp2.455.873
DI Yogyakarta: Rp2.411.245
Bali: Rp3.191.336
NTB: Rp2.772.121
NTT: Rp2.480.352
Bangka Belitung: Rp4.128.600
Kalimantan Utara: Rp3.812.870
Kalimantan Timur: Rp3.811.968
Kalimantan Selatan: Rp3.723.447
Kalimantan Barat: Rp3.065.475
Kalimantan Tengah: Rp3.699.406
Gorontalo: Rp3.431.143
Sulawesi Utara: Rp4.020.828
Sulawesi Tengah: Rp3.104.031
Sulawesi Barat: Rp3.306.218
Sulawesi Selatan: Rp3.895.267
Sulawesi Tenggara: Rp3.273.332
Maluku Utara: Rp3.629.520
Maluku: Rp3.345.909
Papua: Rp4.564.428
Papua Tengah: Rp4.564.428
Papua Pegunungan: Rp4.564.428
Papua Selatan: Rp4.564.428
Papua Barat: Rp3.849.975
Papua Barat Daya: Rp3.849.975

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA - Kenaikan upah minimum kota/kabupaten (UMK) sebentar lagi akan diumumkan oleh pemerintah.

Pengumuman kenaikan UMK ini paling lambat diberikan pada akhir November 2025, di mana buruh menuntut adanya kenaikan sebesar 10,5% pada 2026.

Namun perlu diketahui bahwa istilah UMR saat ini sudah tidak digunakan lagi. Istilah yang berlaku sekarang adalah UMP (Upah Minimum Provinsi) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota).

Besaran UMK di setiap daerah dapat berbeda-beda, tergantung pada faktor-faktor seperti biaya hidup, kondisi ekonomi, dan lainnya.

Di Jawa Tengah sendiri, UMK tertinggi dipegang oleh Kota Semarang dengan angka Rp3.454.827. Kemudian apabila pada 2026 naik 10,5% maka UMK Kota Semarang akan menjadi Rp3.817.583.

UMK terendah di Provinsi Jateng dipegang oleh Kabupaten Banjarnegara dengan angka Rp2.170.475. Bila naik 10,5%, maka Banjarnegara akan memiliki UMK sebesar Rp2.398.374.

Berikut daftar lengkap UMK di Jawa Tengah apabila naik 10,5%.

Daftar UMK Jawa Tengah 2026 Bila Naik 10,5%

• UMK Kota Semarang 2025 Rp3.454.827 menjadi Rp3.817.583 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Demak 2025 Rp2.940.716 menjadi Rp3.249.491 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Kendal 2025 Rp2.783.455 menjadi Rp3.075.717 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Semarang 2025 Rp2.750.136 menjadi Rp3.038.900 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Kudus 2025 Rp2.680.485 menjadi Rp2.961.935 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Cilacap 2025 Rp2.640.248 menjadi Rp2.917.474 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Jepara 2025 Rp2.610.224 menjadi Rp2.884.297 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kota Pekalongan 2025 Rp2.545.138 menjadi Rp2.812.377 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Batang 2025 Rp2.534.383 menjadi Rp2.800.493 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kota Salatiga 2025 Rp2.533.583 menjadi Rp2.792.008 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Pekalongan 2025 Rp2.486.653 menjadi Rp2,747,751 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Magelang 2025 Rp2.467.488 menjadi Rp2.726.574 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Karanganyar 2025 Rp2.437.110 menjadi Rp2.693.006 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kota Surakarta atau Kota Solo 2025 Rp2.416.560 menjadi Rp2.670.298 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Boyolali 2025 Rp2.396.598 menjadi Rp2.648.240 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Klaten 2025 Rp2.389.820 menjadi Rp2,640.751 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kota Tegal 2025 Rp2.376.683 menjadi Rp2.626.234 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Sukoharjo 2025 Rp2.359.488 menjadi Rp2.607.234 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Banyumas 2025 Rp2.338.410 menjadi Rp2.583.943 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Purbalingga 2025 Rp2.338.283 menjadi Rp2.583.802 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Tegal 2025 Rp2.333.586 menjadi Rp2.578.612 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Pati 2025 Rp2.332.350 menjadi Rp2.577.246 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Wonosobo 2025 Rp2.299.521 menjadi Rp2.540.970 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Pemalang 2025 Rp2.296.140 menjadi Rp2.537.234 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kota Magelang 2025 Rp2.281.230 menjadi Rp2.520.759 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Purworejo 2025 Rp2.265.937 menjadi Rp2.503.860 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Kebumen 2025 Rp2.259.873 menjadi Rp2.497.159 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Grobogan 2025 Rp2.254.090 menjadi Rp2.490.769 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Temanggung 2025 Rp2.246.850 menjadi Rp2.482.769 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Brebes Rp2.239.801 menjadi Rp2.474.980 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Blora 2025 Rp2.238.430 menjadi Rp2.473.465 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Rembang 2025 Rp2.236.168 Rp2.470.965 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Sragen 2025 Rp2.182.200 menjadi Rp2.411.331 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Wonogiri 2025 Rp2.180.587 menjadi Rp2.409.548 (simulasi naik 10,5%)
• UMK Kabupaten Banjarnegara 2025 Rp2.170.475 menjadi Rp2.398.374 (simulasi naik 10,5%).

Bisnis.com, JAKARTA - Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 masih terus digodok oleh pemerintah.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengatakan pemerintah tengah membahas formula baru UMP bersama pimpinan konfederasi, federasi, dan serikat pekerja/serikat buruh tingkat perusahaan di Jakarta pada Jumat (31/10/2025).

Menurutnya, rancangan kebijakan pengupahan untuk UMP 2026 akan lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi nasional dan daerah agar mampu menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha.

“Formula baru ini penting untuk menjaga keseimbangan antara daya beli pekerja, keberlangsungan usaha, dan pemerataan ekonomi,” kata dia dalam keterangannya, dikutip dari Antaranews, Rabu (5/11).

Anggota Depenas dari kalangan pengusaha, Sarman Simanjorang menyampaikan bahwa penetapan UMP harus mengacu dengan regulasi yang mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

“Artinya, kenaikan UMP harus mempertimbangkan aspek kemampuan dunia usaha. Kesejahteraan buruh tetap menjadi komitmen pengusaha, tetapi kenaikan itu disesuaikan dengan kondisi ekonomi saat ini,” ujar Sarman saat dihubungi Bisnis, Rabu (27/8/2025) lalu.

Pada dasarnya, waktu pengumuman UMP sudah tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan. Di mana penetapan UMP diumumkan melalui keputusan gubernur yang dilakukan paling lambat pada 21 November tahun berjalan.

Tuntut Kenaikan 10,5%

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, pihaknya bersama Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) mengusulkan angka tersebut berdasarkan formula dari keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/2023 yang mencakup inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

“Kami menyatakan bahwa kenaikan UMP yang diusulkan tetap 8,5%—10,5%, argumentasinya Keputusan MK Nomor 168/2023 yang menyatakan bahwa kenaikan upah minimum harus mempertimbangkan kebutuhan hidup rakyat dengan formula inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu,” kata Said dalam konferensi pers, Senin (13/10).

Dia memerinci, berdasarkan kalkulasi periode Oktober 2024-September 2025, angka inflasi mencapai di kisaran 3%—3,26%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi diasumsikan tumbuh 5,2% pada periode yang sama.

Sementara itu, indeks tertentu yang dipakai yakni 1,0% atau naik dari tahun lalu 0,9%. Kenaikan indeks seiring dengan klaim pemerintah bahwa angka kemiskinan dan pengangguran turun.

“Tambahkan, 5,2% [asumsi pertumbuhan ekonomi] ditambah 3,26% [inflasi] maka ketemu 8,46% dibulatkan 8,5% itu jelas. Itu perintah MK, keputusan MK setara UU Cipta Kerja,” tegasnya.

Besaran UMP 2026 Apabila Naik 10,5%

Prediksi besaran UMP 2026 di 38 provinsi apabila naik 10,5%:

• Aceh: Rp3.685.616 menjadi Rp4.072.605
• Sumatra Utara: Rp2.992.559 menjadi Rp3.306.777
• Sumatra Barat: Rp2.994.193 menjadi Rp3.308.583
• Riau: Rp3.508.776 menjadi Rp3.877.197
• Jambi: Rp3.234.535 menjadi Rp3.574.161
• Sumatra Selatan: Rp3.681.571 menjadi Rp4.068.135
• Bengkulu: Rp2.670.039 menjadi Rp2.950.393
• Lampung: Rp2.893.070 menjadi Rp3.196.842
• Bangka Belitung: Rp3.876.600 menjadi Rp4.283.643
• Kepulauan Riau: Rp3.623.654 menjadi Rp4.004.137
• Jakarta: Rp5.396.761 menjadi Rp5.963.420
• Jawa Barat: Rp2.191.232 menjadi Rp2.421.311
• Jawa Tengah: Rp2.169.349 menjadi Rp2.397.130
• DI Yogyakarta: Rp2.264.080 menjadi Rp2.501.808
• Jawa Timur: Rp2.305.985 menjadi Rp2.548.113
• Banten: Rp2.905.119 menjadi Rp3.210.156
• Bali: Rp2.996.561 menjadi Rp3.311.199
• Nusa Tenggara Barat (NTB): Rp2.602.931 menjadi Rp2.876.238
• Nusa Tenggara Timur (NTT): Rp2.328.969 menjadi Rp2.573.510
• Kalimantan Barat: Rp2.878.286 menjadi Rp3.180.506
• Kalimantan Tengah: Rp3.473.621 menjadi Rp3.838.351
• Kalimantan Selatan: Rp3.496.195 menjadi Rp3.863.295
• Kalimantan Timur: Rp3.579.313 menjadi Rp3.955.140
• Kalimantan Utara: Rp3.580.160 menjadi Rp3.956.076
• Sulawesi Utara: Rp3.775.425 menjadi Rp4.171.844
• Sulawesi Tengah: Rp2.915.000 menjadi Rp3.221.075
• Sulawesi Selatan: Rp3.657.527 menjadi Rp4.041.567
• Sulawesi Tenggara: Rp3.073.551 menjadi Rp3.396.273
• Gorontalo: Rp3.221.731 menjadi Rp3.560.012
• Sulawesi Barat: Rp3.104.430 menjadi Rp3.430.395
• Maluku: Rp3.141.700 menjadi Rp3.471.578
• Maluku Utara: Rp3.408.000 menjadi Rp3.765.840
• Papua Barat: Rp3.615.000 menjadi Rp3.394.575
• Papua Barat Daya: Rp3.614.000 menjadi Rp3.993.470
• Papua: Rp4.285.850 menjadi Rp4.735.864
• Papua Selatan: Rp4.285.850 menjadi Rp4.735.864
• Papua Tengah: Rp4.285.848 menjadi Rp4.735.862
• Papua Pegunungan: Rp4.285.850 menjadi Rp4.735.864.

Jakarta, CNBC Indonesia - Para buruh masih menuntut menaikkan upah minimum 2026 sebesar 8,5-10,5%. Bahkan, jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, maka para buruh bakal turun ke jalan mengeglar aksi serempak di seluruh Indonesia, pada tanggal 30 Oktober 2025 nanti.

Hal ini dikonfirmasi oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Kata dia, aksi ini dipusatkan di Istana Negara dan/atau Gedung DPR RI, menyesuaikan kondisi di lapangan.

Menurutnya, ada dua tuntutan utama yang akan diusung dalam aksi tersebut adalah menuntut hapus outsourcing dan tolak upah murah (HOSTUM). Serta, menuntut menaikkan upah minimum 2026 sebesar 8,5-10,5%. Juga, menuntut sahkan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan versi buruh yang terlepas dari Omnibus Law UU Cipta Kerja (UU Ciptaker).

"Ribuan buruh dari daerah-daerah industri utama seperti Jakarta (DKI Jakarta), Bogor dan Bekasi (Jawa Barat), Tangerang (Banten), Karawang dan Purwakarta (Jawa Barat) akan bergabung di ibu kota. Aksi serupa juga akan berlangsung secara serentak di 38 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten/kota di seluruh Indonesia," katanya dalam keterangannya, dikutip Senin (27/10/2025).

"Di Bandung, Jawa Barat, sekitar dua ribu buruh diperkirakan akan turun ke jalan; di Semarang, Jawa Tengah, sebanyak seribu lima ratus buruh, di Surabaya, Jawa Timur, lima ribu buruh; di Batam, Kepulauan Riau, seribu buruh; dan di Medan, Sumatra Utara, juga sekitar seribu buruh," tambahnya.

Tak hanya itu, sambungnya, aksi buruh juga akan digelar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan; Makassar, Sulawesi Selatan; Ambon, Maluku; Ternate, Maluku Utara; Morowali, Sulawesi Tengah; Mimika, Papua Tengah; dan Jayapura, Papua. Selain itu, aksi buruh juga akan digelar di Palembang, Sumatera Selatan; Pekanbaru, Riau; Bandar Lampung, Lampung; Muko-Muko, Bengkulu; Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta; Samarinda, Kalimantan Timur; Gorontalo, Provinsi Gorontalo; serta Mataram, Nusa Tenggara Barat.

"Aksi di daerah akan terus berlangsung dari 23 Oktober sampai 30 Desember 2025. Buruh di 38 provinsi akan bergerak bergelombang, tertib, dan konstitusional," ucapnya.

Said Iqbal menambahkan, setelah aksi nasional serentak pada tanggal 30 Oktober 2025 nanti, KSPI dan Partai Buruh berencana menggelar aksi pusat pada 10 November 2025 di wilayah Jabodetabek.

"Aksi ini akan melibatkan ribuan buruh dari kawasan industri besar di Jakarta dan sekitarnya, termasuk Bekasi, Karawang, Tangerang, Purwakarta, dan daerah industri lainnya di luar Pulau Jawa seperti Makassar, Surabaya, dan Medan," katanya.

Di sisi lain, Saiq Iqbal juga mengumumkan rencana mogok nasional apabila pemerintah tidak merespons tuntutan buruh.

"Sekitar lima juta buruh dari lima ribu pabrik di 38 provinsi dan 300 kabupaten/kota akan menghentikan produksi selama satu hingga tiga hari berturut-turut," katanya.

"Mogok nasional akan dilakukan secara damai, tertib, dan konstitusional. Tidak ada kekerasan, tidak ada tindakan anarkis. Semua buruh akan bertindak disiplin dan bertanggung jawab," ucap Said Iqbal.

Dasar hukum yang digunakan dalam gerakan ini, sambungnya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Hitungan UMP 2026 Jika Kenaikannya Mencapai 10,5%

Said Iqbal mengungkapkan ada sejumlah hal yang mendasari nilai tuntutan kenaikan upah minimal sebesar 8,5-10,5%. Adapun terkait kenaikan maksimal upah minimum sebesar 10,5%, menurutnya setiap daerah mengalami pertumbuhan ekonomi yang berbeda.

Ada daerah yang justru perekonomian tumbuh di atas nasional, sehingga kenaikan upah minimum bisa lebih tinggi.

"Kenapa sampai 10,5%? Karena pertumbuhan ekonomi yang tadi saya jelaskan itu pertumbuhan ekonomi nasional. Sedangkan di setiap provinsi, pertumbuhan ekonominya ada yang lebih tinggi dari nasional. Contoh, Maluku Utara, itu bisa 30%, 6 kali lipatnya, 5 sampai 6 kali lipat," ujarnya.

Foto: Buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Pembahasan UMP 2026 memang tinggal sedikit lagi, di mana Dewan Pengupahan Nasional (DPN) diberi tenggat waktu hingga November 2025. Di tahun ini, UMP mengalami kenaikan sebesar 6,5%, di mana Presiden Prabowo Subianto menyatakan kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kesejahteraan pekerja sekaligus mempertimbangkan stabilitas ekonomi.

Jika perhitungan kenaikan UMP 2026 didasarkan pada angka 10,5%, maka Provinsi DKI Jakarta menjadi yang terbesar di mana angkanya hampir mendekati Rp 6 juta, yakni sebesar Rp 5,96 juta. Berikutnya ada Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan yang mencapai Rp 4,73 juta.

Sedangkan yang terendah berada di Jawa Tengah dan Jawa Barat yang mencapai Rp 2,4 juta.

Berikut daftar UMP 2026 dari yang terbesar jika berdasarkan kenaikan 10,5%.

1. DKI Jakarta Rp5.963.420
2. Papua Rp4.735.862
3. Papua Tengah Rp4.735.862
4. Papua Pegunungan Rp4.735.862
5. Papua Selatan Rp4.735.862
6. Bangka Belitung Rp4.283.643
7. Sulawesi Utara Rp4.171.845
8. Aceh Rp4.072.605
9. Sumatera Selatan Rp4.068.135
10. Sulawesi Selatan Rp4.041.567
11. Kepulauan Riau Rp4.004.137
12. Papua Barat Rp3.994.575
13. Papua Barat Daya Rp3.994.575
14. Kalimantan Utara Rp3.956.077
15. Kalimantan Timur Rp3.955.141
16. Riau Rp3.877.196
17. Kalimantan Selatan Rp3.863.294
18. Kalimantan Tengah Rp3.838.351
19. Maluku Utara Rp3.765.840
20. Jambi Rp3.574.159
21. Gorontalo Rp3.560.013
22. Maluku Rp3.471.577
23. Sulawesi Barat Rp3.430.395
24. Sulawesi Tenggara Rp3.396.274
25. Bali Rp3.311.199
26. Sumatera Barat Rp3.308.583
27. Sumatera Utara Rp3.306.822
28. Sulawesi Tengah Rp3.220.614
29. Banten Rp3.210.156
30. Lampung Rp3.196.841
31. Kalimantan Barat Rp3.180.506
32. Bengkulu Rp2.950.393
33. Nusa Tenggara Barat Rp2.876.239
34. Nusa Tenggara Timur Rp2.573.511
35. Jawa Timur Rp2.548.112
36. DI Yogyakarta Rp2.501.808
37. Jawa Barat Rp2.421.311
38. Jawa Tengah Rp2.397.130

(chd/wur)
[Gambas:Video CNBC]