Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia untuk segera melakukan konsolidasi fiskal moneter demi mengatasi fenomena melemahnya kurs rupiah yang kini sudah tembus Rp18 ribu per dolar AS.

Menurut ia, Bank Indonesia memahami dari tahun ke tahun untuk melakukan operasi moneter ketika terjadi fluktuasi terhadap rupiah.

"Kita minta Menteri Keuangan untuk terus solid dengan Bank Indonesia menjalankan fungsi fiskal dan moneter ini," kata Cucun di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

Cucun mengatakan bahwa pergerakan nilai tukar mata uang itu harus benar-benar disikapi dengan baik.

Ia mengatakan bahwa saat ini DPR RI telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) disahkan menjadi undang-undang.

Melalui UU P2SK itu, pemerintah bisa melakukan berbagai skema dan kreasi untuk menahan laju pelemahan nilai tukar rupiah itu.

"Itu penting ya, sekarang yang harus dilakukan segera. Mau siapa yang inisiatif, mau Menteri Keuangan atau BI melakukan konsolidasi," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyakini bahwa kementerian-kementerian terkait terus berupaya untuk mencegah tren turunnya nilai rupiah agar tidak semakin dalam.

Saan menyampaikan bahwa pemerintah juga sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar AS itu di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS.

Untuk mewujudkan hal itu, ia meminta agar upaya-upaya dilakukan sesegera mungkin.

"Ini harus memang benar-benar ditangani secara serius oleh seluruh otoritas yang memang bertanggung jawab terkait penanganan itu," kata Saan.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa menilai Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 mampu mendorong penguatan rupiah.

Laporan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026, Rabu (20/5/2026) itu, dipandang sebagai semangat patriotisme sebagaimana mengacu Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Dari kerangka ekonomi makro yang tadi disampaikan itu menggambarkan terkait dengan optimisme apa...tahun yang akan datang. Ekonomi kita di 2027 yang akan datang," katanya kepada awak media di Kompleks Parlemen.

Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam membangun perekonomian nasional agar menjadi lebih baik lagi pada tahun mendatang.

Saan mengatakan indikator-indikator yang disampaikan Presiden dalam pemaparan KEM dan pokok-pokok kebijakan fiskal menunjukkan optimisme bahwa nilai tukar rupiah akan menguat ke depan.

Dia menilai fluktuasi rupiah maupun pergerakan saham yang terjadi saat ini merupakan hal yang wajar. Meski demikian, dia meyakini pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk menahan pelemahan rupiah terhadap dolar AS maupun penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Menurutnya, kondisi tersebut ke depan akan dapat tertahan dan mulai pulih kembali.

"Dari yang disampaikan oleh Presiden dengan indikator-indikator yang tadi disampaikan itu juga menandakan optimisme bahwa Rupiah kita akan menguat," ucapnya.

Cetak Biru APBN 2027

Postur APBN

Pendapatan negara: 11,82–12,40 (%PDB)

Belanja negara: 13,62–14,80 (%PDB)

Defisit: 1,80–2,40 (%PDB)

Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2027

Pertumbuhan ekonomi: 5,8–6,5%

Inflasi: 1,5–3,5%

Suku bunga SBN 10 tahun: 6,5–7,3%

Nilai tukar: Rp16.800–17.500/USD

Harga minyak mentah Indonesia (ICP): USD 70–95/barel

Lifting minyak mentah (RBPH): 602-615

Lifting gas bumi (RBSMPH): 934-977

Sasaran Pembangunan 2027

⁠⁠Kemiskinan turun ke 6,0–6,5%

⁠⁠⁠Pengangguran terbuka: 4,30–4,87%

Rasio Gini: 0,362–0,367

Indeks modal manusia: 0,575

⁠⁠Indeks kesejahteraan petani: 0,8038

Proporsi penciptaan lapangan kerja formal 40,81%

JAKARTA - Partai Nasdem belum memutuskan dukungan figur untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Nasdem berencana akan membahas secara internal dukungan pilpres mendatang.

“Nasdem akan bicarakan di internal ya,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Saan Mustopa saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

Saan mengungkapkan, pihaknya kini tengah fokus mendukung Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Terlebih, kata dia, Nasdem merupakan koalisi pemerintah.

"Nasdem tentu punya kepentingan bertanggung jawab agar periode Pak Prabowo ini bisa berjalan dengan sukses, berhasil dan semua agenda-agenda prioritas, kebijakan-kebijakan prioritas Pak Prabowo itu bisa terealisasi dengan baik," ujar Saan.

Wakil Ketua DPR ini menegaskan, Nasdem dalam posisi mendukung sepenuhnya pemerintahan Prabowo sampai akhir periodenya. “Nanti soal lainnya nanti kita ikuti dan sebagainya. Tapi Nasdem fokus dalam bertanggung jawab untuk menyukseskan Pak Prabowo," pungkas Saan.

DPR RI resmi menyetujui Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) pada Sidang Paripurna, Selasa (27/1). Ia menggantikan Juda Agung yang resmi mengundurkan diri.

Penetapan Thomas dilakukan setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bersama dua calon lainnya dengan Komisi XI DPR RI pada Jumat (23/1) dan Senin (26/1).

"Sekarang perkenankan kami menanyakan ke dewan sidang terhormat, laporan Komisi XI terhadap hasil uji kelayakan calon deputi gubernur BI apakah dapat disetujui?," tanya Wakil Ketua DPR Saan Mustopa.

"Setuju," jawab seluruh anggota DPR RI yang hadir dalam ruang rapat.

Presiden Prabowo Subianto mengusulkan tiga nama calon Deputi Gubernur BI kepada DPR RI melalui Surat Presiden (Surpres).

Ketiga nama itu adalah Asisten Gubernur BI Solikin M Juhro, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Dicky Kartikoyono, dan terakhir Wamenkeu Thomas Djiwandono.

Karier Thomas berawal sebagai wartawan pada 1993. Ia kemudian beralih profesi menjadi analis di Whetlock NatWest Securities, Hong Kong.

Pada 2006, keponakan Prabowo itu bergabung dengan Arsari Group milik Hashim Djojohadikusumo dan menjabat sebagai Deputy CEO di perusahaan agribisnis tersebut.

Di bidang politik, Thomas sempat aktif di Partai Gerindra. Ia pernah maju sebagai calon anggota legislatif di Kalimantan Barat dan sempat menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Gerindra.

Thomas dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan pada 18 Juli 2024 di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan tetap melanjutkan tugasnya di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah mempercepat penyelesaian status lahan transmigrasi yang selama puluhan tahun membuat ribuan keluarga hidup dalam ketidakpastian.

Kementerian Transmigrasi memastikan sebanyak 17.655 bidang tanah milik 8.052 kepala keluarga transmigran yang selama ini tercatat berada di kawasan hutan akan segera dituntaskan status hukumnya agar dapat diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM).

Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan, persoalan lahan transmigran bukan sekadar urusan administrasi, melainkan menyangkut masa depan ekonomi dan rasa aman keluarga.

"Ada keluarga yang sudah tinggal 20 sampai 30 tahun, tapi tanahnya belum bisa dipastikan hukumnya. Ini yang sedang kita akhiri," kata Iftitah usai Rapat Kerja dengan Pansus Reforma Agraria DPR RI, Selasa (21/1).

Ketidakpastian status lahan selama bertahun-tahun membuat ribuan transmigran kesulitan mengakses pembiayaan perbankan, mengembangkan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan. Padahal, kata Iftitah, kepemilikan SHM menjadi kunci bagi transmigran untuk memperkuat ekonomi keluarga dan meningkatkan taraf hidup.

"Kami tidak ingin transmigran terus hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian. Sertipikat adalah bukti kehadiran negara dalam melindungi hak warga," ujarnya.

Untuk mempercepat penyelesaian, pemerintah membagi penanganan ke dalam beberapa skema. Sebanyak 26 lokasi akan dilepaskan dari kawasan hutan, sementara 39 lokasi lainnya diselesaikan melalui skema perhutanan sosial dengan jangka waktu hingga 35 tahun dan dapat diperpanjang.

Adapun lokasi yang status lahannya sudah bersih akan segera diterbitkan Sertipikat Hak Milik. Iftitah menegaskan, negara tidak boleh membebani rakyat atas persoalan yang bukan mereka ciptakan.

"Mereka ditempatkan oleh negara. Jadi negara yang harus membereskan. Kita dorong agar proses ini dibebaskan dari berbagai pungutan seperti PSDH, DR, dan PNBP lainnya," tegasnya.

Koordinator Pansus Reforma Agraria DPR RI, Saan Mustopa, menilai persoalan kawasan hutan yang tumpang tindih dengan permukiman dan transmigrasi merupakan salah satu sumber ketimpangan struktural di pedesaan dan harus diselesaikan secara menyeluruh.

Ia mendorong seluruh mitra Pansus untuk bersama-sama memetakan objek reforma agraria, mempercepat penerapan kebijakan satu peta (one map policy).

"Kami juga mendorong mitra pansus untuk mengoptimalkan kerja sama yang sudah berjalan sekaligus berkomitmen dalam rangka mensinergikan pembangunan desa yang stausnya berada di dalam kawasan hutan," tegas Saan.

Sementara Wakil Koordinator Pansus, Titiek Soeharto menekankan, kawasan transmigrasi yang telah puluhan tahun dihuni tidak boleh terus berada dalam status abu-abu dan harus segera diberikan kepastian hukum.

Lebih lanjut Iftitah menambahkan, pemerintah optimistis, percepatan sertifikasi lahan ini tidak hanya mengakhiri masalah lama, tetapi juga akan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi baru di kawasan transmigrasi.

"Ini bukan sekadar membereskan peta, tapi mengakhiri ketidakpastian hidup ribuan keluarga dan membuka jalan bagi mereka untuk tumbuh lebih sejahtera," tutup Iftitah.

ACEH - Keberadaan kayu gelondongan yang terdampar dan terbawa banjir di sejumlah Sumatera dan kini masih menumpuk di beberapa kabupaten di Provinsi Aceh dinilai menghambat upaya pemulihan pascabencana. Hal tersebut dianggap karena status hukum dari kayu-kayu tersebut belum ada kejelasaan.

Wakil Ketua DPR Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Saan Mustopa mengungkapkan sejumlah bupati di Aceh menyampaikan ketakutannya untuk memanfaatkan atau membersihkan kayu tersebut. Mereka takut akan berdampak pada persoalan hukum.

“Karena ada kekhawatiran kalau kayu itu ditangani, dibersihkan, dan sebagainya, takut nanti ada masalah,” ujar Saan dikutip Minggu (4/1/2026).

Saan menyebut, hingga saat ini pemerintah daerah masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat mengenai status hukum kayu gelondongan tersebut. Bahkan, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang disebut belum menerima instruksi resmi apakah kayu-kayu yang terbawa banjir itu dapat digunakan atau justru harus diamankan sebagai barang temuan.

"Pada prinsipnya para kepala daerah, khususnya para bupati, meminta dari pemerintah pusat terkait status kayu gelondongan tersebut supaya mereka bisa menangani dengan cepat," tutur dia.

Menurut Saan, kondisi ini membuat penanganan pascabencana tidak berjalan optimal. Padahal, apabila kayu-kayu di sungai bisa dibersihkan maka akan sangat penting juga untuk mencegah potensi bencana lanjutan serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.

"Mereka meminta dari pemerintah dan DPR untuk memastikan bahwa ketika mereka menyelesaikan persoalan kayu tersebut tidak ada masalah. Jadi nanti DPR, pas di Jakarta, akan koordinasi dengan aparat penegak hukum," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta agar rute Kereta Rel Listrik (KRL) atau commuter line ke Stasiun Cikarang agar diperpanjang sampai ke Stasiun Karawang bahkan hingga Stasiun Cikampek.

Menurut dia, perpanjangan rute itu diperlukan mengingat wilayah Karawang, Jawa Barat, merupakan kawasan industri nasional dengan mobilitas pekerja yang sangat tinggi. Banyak masyarakat Karawang bekerja di Bekasi dan Jakarta, begitu pula sebaliknya.

"Kalau KRL masuk (Karawang), mobilitas masyarakat akan jauh lebih efisien. Kalau nanti ada KRL, penumpang bisa di atas 5.000 per hari, bahkan bisa lebih, karena arus pekerja sangat tinggi," kata Saan dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan bahwa saat ini layanan KRL masih hanya menghubungkan dari daerah Jakarta sampai Stasiun Cikarang dan belum menjangkau Karawang maupun Cikampek.

Kondisi bukan karena rendahnya kebutuhan masyarakat, melainkan akibat belum dilakukannya elektrifikasi jalur Cikarang–Cikampek–Karawang.

"Kita ingin lanjutkan sampai Karawang dan Cikampek, karena kebutuhannya nyata," kata dia.

Menurut dia, jalur dari Cikarang ke Cikampek memiliki jarak sekitar 40 kilometer dan saat ini sudah masuk dalam perencanaan elektrifikasi.

DPR RI, kata dia, ingin memastikan agar rencana tersebut tidak hanya berhenti pada desain, tetapi benar-benar diwujudkan.

"Desainnya sudah ada, rencananya sudah ada. Sekarang tinggal bagaimana kita melakukan percepatan," katanya.

Dia pun menegaskan bahwa DPR RI berkomitmen untuk mengawal rencana perpanjang rute KRL tersebut, agar segera terealisasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Ini bukan sekadar proyek transportasi, tapi kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan," katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Pabrik ban merek Michelin Indonesia dilanda pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Ratusan karyawan perusahaan yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat itu menjadi korban.

Kabar PHK dikonfirmasi oleh Corporate Communication Manager Michelin Indonesia Monika Rensina.

"Kami mengambil langkah proaktif untuk menyesuaikan kapasitas produksi dan tenaga kerja agar tetap selaras dengan tujuan strategis perusahaan serta menjawab dinamika permintaan pasar yang terus berkembang," kata Monika, Kamis (30/10), dilansir detikOto.

Berikut fakta-fakta PHK massal pabrik ban PT Michelin Indonesia.

Kabar PHK yang dilakukan PT Multistrada Arah Saranan Tbk selalu produsen ban Michelin telah sampai di telinga Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan buruh di pabrik ban Michelin sejatinya anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Namun, ia mengklaim mendengar langsung kabar PHK tersebut dari perwakilan serikat.

Pria yang juga Presiden Partai Buruh itu mengungkapkan alasan PHK adalah turunnya permintaan ban, baik di tingkat domestik maupun global. Hal itulah yang membuat perusahaan mau tak mau memangkas tenaga kerjanya.

Said Iqbal menyebut proses PHK masih dalam tahap negosiasi pesangon dan hak-hak buruh lainnya.

"Tetapi kita berharap pemerintah ada intervensi (mencegah PHK). Tidak hanya untuk Michelin karena ini diduga beberapa pabrik elektronik dan pabrik ban juga sejenis, akibat penurunan daripada produksi motor itu akan mengalami PHK juga," desaknya ke pemerintah.

Sementara itu, Corporate Communication Manager Michelin Indonesia Monika Rensina mengatakan pihaknya perlu menyesuaikan kapasitas produksi dan jumlah karyawan.

"Kami mengambil langkah proaktif untuk menyesuaikan kapasitas produksi dan tenaga kerja agar tetap selaras dengan tujuan strategis perusahaan serta menjawab dinamika permintaan pasar yang terus berkembang," kata Monika.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memanggil manajemen Michelin menyusul kabar PHK di perusahaan. Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief mengatakan pihaknya ingin memastikan hak-hak pekerja terpenuhi.

"Kami mendorong dialog tripartit antara pemerintah, perusahaan, dan serikat pekerja agar setiap keputusan diambil secara adil, terukur, dan mengedepankan kepentingan pekerja," ujarnya dalam keterangannya, seperti dikutip Detik, Senin (3/11).

Industri ban nasional, sambungnya, memiliki peran penting dalam ekosistem otomotif, transportasi, dan manufaktur Indonesia. Karena itu, penguatan sektor ini menjadi bagian dari prioritas kebijakan industri nasional.

"Kami memahami adanya tekanan pasar global yang memengaruhi sejumlah segmen industri, termasuk industri ban. Namun, pemerintah tetap berkomitmen menjaga iklim usaha yang sehat, mendorong efisiensi dan inovasi, serta memastikan keberlanjutan investasi di Indonesia," jelas Febri.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad beserta jajaran pimpinan dan anggota DPR RI mendatangi pabrik PT Multistrada Arah Sarana Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (3/11) di tengah kabar PHK.

Dasco tiba di lokasi bersama rombongan, di antaranya Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, anggota Komisi I DPR Abraham Sridjaja, hingga anggota Komisi IV DPR Rajiv. Kunjungan itu dilakukan dalam rangka kerja Satuan Tugas (Satgas) PHK.

Mereka menggelar pertemuan sekitar 10 menit bersama pihak perusahaan yang diwakili Manajer HRD PT Multistrada Arah Sarana, Fajar.

Dari pertemuan itu, Dasco meminta perusahaan tersebut menghentikan terlebih dahulu segala proses yang berkaitan dengan PHK karena menduga ada pelanggaran dalam isu PHK tersebut.

"Kami mendapatkan laporan dari teman-teman serikat pekerja di PT Multistrada tentang adanya rencana PHK sepihak dari perusahaan. Oleh karena itu, kami datang untuk kemudian berkomunikasi, membantu komunikasi dengan pihak perusahaan," ujar Dasco.