REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memastikan rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada layanan jalan tol masih sebatas tahap perencanaan dan belum menjadi kebijakan resmi.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengatakan hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur pemungutan PPN atas jasa jalan tol. “Perlu kami sampaikan bahwa terkait isu pemungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol, hal tersebut saat ini masih berada pada tahap perencanaan kebijakan dan belum menjadi ketentuan yang berlaku,” ujarnya kepada Republika, Selasa (21/4/2026).

Ia menegaskan, belum ada perubahan perlakuan perpajakan yang diterapkan kepada masyarakat terkait layanan jalan tol. Menurut Bimo, arah kebijakan perluasan basis pajak memang tengah disiapkan pemerintah dalam rangka menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan berkelanjutan. Hal ini tertuang dalam perencanaan strategis DJP ke depan.

“Direktorat Jenderal Pajak menyusun perencanaan strategis yang memuat arah kebijakan perluasan basis pajak dalam rangka menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan berkelanjutan,” katanya.

Meski demikian, ia memastikan setiap kebijakan baru akan melalui proses yang panjang dan berhati-hati. Pemerintah akan melakukan kajian mendalam serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga sebelum menetapkan aturan.

“Apabila kebijakan ini akan diformalkan, tentu akan melalui proses yang komprehensif, termasuk mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat, dunia usaha, dan sektor transportasi secara luas,” jelas Bimo.

Purwakarta (ANTARA) - Jasamarga melakukan berbagai kegiatan pemeliharaan ruas jalan Tol Cipularang dan Padaleunyi selama sepekan ke depan sebagai upaya peningkatan kualitas layanan di jalan tol tersebut.

Marketing & Communication Department Head Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division Panji Satriya dalam keterangannya di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Selasa, menyampaikan pekerjaan pemeliharaan jalan dilaksanakan mulai Minggu (5/4) hingga Sabtu (11/4).

Dalam melakukan pengerjaan pemeliharaan jalan ini, Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division melalui Representative Office 3 bekerja sama dengan PT Jasamarga Tollroad Maintenance (JMTM).

Menurut dia, pemeliharaan jalan ini bertujuan memastikan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan tetap terjaga. Selain itu juga sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan jalan tol, sekaligus memenuhi standar pelayanan minimal.

Untuk jenis pekerjaan pemeliharaan yang dilakukan di ruas jalan Tol Cipularang dan Padaleunyi ialah pekerjaan rekonstruksi perkerasan dan scrapping filling overlay.

Di ruas Tol Cipularang, pekerjaan rekonstruksi perkerasan dilaksanakan di lajur 1, KM 77+948 sampai KM 83+618 (arah Bandung). Kemudian di jalur tol arah Jakarta, pekerjaan pemeliharaan jalan dilaksanakan di lajur 1, KM 108+965 sampai 80+342 serta di lajur 1, area Gerbang Tol Kalihurip Utama.

Untuk pekerjaan scrapping filling overlay di ruas Tol Cipularang, di jalur arah Bandung dilaksanakan di lajur 2 KM 67+061 sampai KM 102+443, dan di arah Jakarta pekerjaan dilaksanakan di lajur 2, KM 117+505 sampai KM 107+595.

Sementara pekerjaan scrapping filling overlay di ruas Tol Padaleunyi arah Cileunyi dilaksanakan di lajur 2 KM 140+115 sampai KM 140+215. Kemudian di arah Padalarang dilaksanakan di lajur bahu luar, lajur 2-3, KM 152+300 sampai KM 143+571.

Selanjutnya pekerjaan rekonstruksi perkerasan di Tol Padaleunyi dilaksanakan di lajur 1 KM 126+762 sampai KM 126+842 (arah Padalarang). Sedangkan di arah Cileunyi, pekerjaan dilaksanakan di lajur 1, KM 122+610 sampai KM 122+690, lajur bahu luar, off ramp Padalarang serta di lajur 1, off ramp Padalarang.

Pihak Jasamarga menyampaikan permohonan maaf kepada pengguna jalan atas ketidaknyamanan yang timbul akibat pekerjaan tersebut.

Hal tersebut disampaikan karena lajur yang menjadi objek pekerjaan untuk sementara tidak dapat dilintasi selama pekerjaan berlangsung. Namun, lajur lainnya dapat digunakan sebagai lajur lalu lintas.

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Kami memastikan seluruh lini pelayanan tetap berjalan prima, mulai dari transaksi di gerbang tol, pengaturan lalu lintas hingga layanan pengguna jalan

Bekasi (ANTARA) - PT. Jasamarga Transjawa Tol (JTT) menjanjikan layanan tetap prima dan siaga di seluruh Ruas Tol Trans Jawa selama periode libur Paskah melalui optimalisasi pelayanan operasional guna menjaga kelancaran, keamanan dan kenyamanan perjalanan pengguna jalan.

Vice President Corporate Secretary & Legal PT. JTT Ria Marlinda Paallo mengatakan perusahaan secara konsisten menjaga kualitas layanan di seluruh ruas melalui kesiapan operasional yang terintegrasi.

"Kami memastikan seluruh lini pelayanan tetap berjalan prima, mulai dari transaksi di gerbang tol, pengaturan lalu lintas hingga layanan pengguna jalan. Hal ini merupakan bagian dari komitmen kami menghadirkan perjalanan yang aman, nyaman dan andal," katanya di Bekasi, Kamis.

Ia menjelaskan perusahaan mengoptimalkan pelayanan di empat ruas tol utama yaitu Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Palimanan-Kanci, Semarang Seksi A,B,C maupun Jalan Tol Surabaya-Gempol.

Pihaknya pada titik-titik transaksi mengoperasikan gardu tol secara maksimal serta menyiagakan Mobile Reader untuk mengantisipasi potensi peningkatan volume kendaraan, khususnya pada jam-jam favorit perjalanan.

Pihaknya juga memastikan kesiapan armada layanan lalu lintas seperti 29 unit derek, 7 unit ambulans, 6 unit rescue, 17 unit Patroli Jalan Raya (PJR) serta 19 unit 'Mobile Customer Service' (MCS) yang disiagakan 24 jam penuh.

Pemantauan kondisi lalu lintas dilakukan secara real time melalui kamera pengawas yang terintegrasi dengan pusat pengendalian informasi serta didukung oleh 'Dynamic Message Sign' (DMS) untuk memberikan informasi terkini kepada pengguna jalan.

Selanjutnya pada aspek pelayanan Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) dengan memastikan ketersediaan fasilitas umum seperti toilet, air bersih, area parkir serta kebersihan dan keamanan lingkungan guna mendukung kenyamanan pengguna jalan selama perjalanan.

PT. JTT juga terus berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dalam mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas, termasuk penerapan rekayasa lalu lintas apabila diperlukan sesuai dengan diskresi Kepolisian.

Ria mengimbau seluruh pengguna jalan untuk merencanakan perjalanan dengan baik, memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima serta memastikan kecukupan saldo uang elektronik sebelum memasuki jalan tol.

"Pengguna jalan diharapkan mematuhi rambu dan arahan petugas di lapangan demi keselamatan bersama," ucap dia.

Pengguna jalan juga dapat mengakses informasi lalu lintas terkini di ruas tol Jasa Marga Group dengan menghubungi nomor pusat panggilan Jasa Marga 24 jam di 133 atau melalui aplikasi TRAVOY yang tersedia di iOS dan Android.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDA ACEH — Pemudik diimbau menyimpan berbagai nomor layanan penting sebelum berangkat agar dapat segera memperoleh bantuan ketika menghadapi kendala di perjalanan selama Mudik Lebaran 2026.

Nomor-nomor layanan ini mencakup informasi arus mudik, layanan jalan tol, hingga bantuan darurat seperti ambulans, polisi, dan tim penyelamat. Menyimpan nomor penting tersebut dinilai dapat membantu pemudik tetap tenang dan cepat mendapatkan bantuan saat situasi darurat di perjalanan.

Mudik Lebaran merupakan momen yang dinantikan untuk berkumpul bersama keluarga. Di tengah tingginya mobilitas dan potensi kendala di perjalanan, penting untuk memastikan nomor darurat dan layanan penting telah tersimpan sebelum berangkat.

Simak daftar nomor layanan penting Mudik Lebaran 2026 yang perlu disimpan oleh para pemudik:

1. Layanan Informasi Perjalanan Mudik

Layanan ini dapat digunakan untuk memperoleh informasi terkait arus mudik, kondisi jalur, hingga kepadatan lalu lintas.

- Jalur Mudik (24 jam) : 158 – layanan informasi arus mudik.

- Jalur Mudik WhatsApp 24 jam : 0822-8885-8884 – informasi arus dan kondisi jalur.

- Informasi Jalan Tol : 0813-8006-8000 – informasi kondisi dan kepadatan ruas tol.

- Jasa Marga (24 jam) : 14080 – laporan kejadian di jalan tol.

- ASDP Indonesia Ferry : 191 – informasi penyeberangan dan antrean pelabuhan.

Selain itu, pemudik juga dapat memantau kondisi jalan tol melalui aplikasi digital seperti Travoy milik Jasa Marga yang menyediakan informasi CCTV tol, lalu lintas, tarif, hingga rest area.

Aplikasi lainnya adalah Tol Kita dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang menyediakan informasi mengenai ruas tol dan kondisi jalan tol secara real time.

2. Call Center Jalan Tol Trans-Jawa

Bagi pemudik yang melintas di jaringan tol Trans-Jawa, beberapa nomor layanan berikut dapat dihubungi jika terjadi kendala di perjalanan:

- Jabodetabek, Purwakarta – Bandung – Cileunyi : 14080

- Jakarta – Tangerang : 021-55753904

- Tol Tangerang – Merak : 021-55753904

- Palimanan – Kanci : 023-1484268

- Pejagan – Pemalang : 0283-4511000

- Semarang : 024-7607777

- Semarang – Bawen : 024-76911505

- Solo – Ngawi : 0271-6882222

- Gempol – Pasuruan : 0343-6431177

Nomor-nomor tersebut dapat membantu pemudik memperoleh informasi lalu lintas, melaporkan kejadian di jalan tol, atau meminta bantuan jika terjadi gangguan perjalanan.

3. Call Center Jalan Tol Trans-Sumatra

Pemudik yang melintas di ruas Tol Trans-Sumatra juga dapat menghubungi call center sesuai ruas tol yang dilalui.

- Pekanbaru – Dumai : 0821-7008-8880

- Indrapura – Kisaran : 0821-6387-0001

- Binjai – Langsa : 0823-6784-6784

- Sigli – Banda Aceh : 0821-6434-6434

- Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung : 0813-2900-0020

- Palembang – Indralaya : 0858-6003-6003 / 0812-7127-9999

- Indralaya – Prabumulih : 0811-2222-6363

- Bengkulu – Taba Penanjung : 0853-2910-0900

- Betung – Tempino – Jambi : 0821-8888-7710

- Pekanbaru – Bangkinang : 0812-6800-6400

Call center tersebut berfungsi untuk memberikan informasi kondisi jalan tol serta membantu penanganan kejadian di lapangan.

4. Nomor Layanan Darurat Nasional

Selain layanan perjalanan, pemudik juga perlu menyimpan nomor layanan darurat berikut untuk menghadapi situasi yang membutuhkan pertolongan cepat.

- Nomor Darurat Terintegrasi : 112 – layanan darurat lintas instansi.

- Kepolisian : 110 – laporan kriminal dan kecelakaan.

- Ambulans / Public Safety Center (PSC) : 119 – layanan kegawatdaruratan kesehatan.

- Ambulans Jakarta : 021-65303118 – layanan ambulans wilayah Jakarta.

- Pemadam Kebakaran : 113 – layanan kebakaran dan penyelamatan.

- BNPB : 117 – laporan dan informasi kebencanaan.

- Tim SAR Nasional : 115 – layanan pencarian dan evakuasi.

- BPJS Kesehatan : 165 – informasi layanan peserta.

- Palang Merah Indonesia (PMI) : 021-7992325 – bantuan kemanusiaan.

- Perusahaan Listrik Negara (PLN) : 123 – layanan gangguan listrik.

Pemudik disarankan untuk menyimpan nomor-nomor layanan tersebut di ponsel sebelum berangkat, serta membagikannya kepada anggota keluarga agar perjalanan Mudik Lebaran 2026 dapat berlangsung lebih aman, nyaman, dan terkendali.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Waskita Toll Road (WTR) bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) di lingkungan WTR Group memperkuat kesiapan infrastruktur dan layanan operasional di sejumlah ruas tol menjelang arus mudik Idul Fitri 1447 Hijriah. Persiapan dilakukan untuk menjaga kelancaran dan keselamatan perjalanan selama periode mudik dan arus balik.

Sekretaris Perusahaan Waskita Toll Road Buyung Ichman Lukman mengatakan ruas tol yang dikelola WTR Group antara lain Tol Pemalang–Batang, Tol Krian–Gresik, Tol Kayuagung–Palembang, Tol Bekasi–Cawang–Kampung Melayu, serta Tol Pasuruan–Probolinggo. “Sejumlah langkah dilakukan untuk memastikan jalan tol tetap aman dan nyaman dilalui masyarakat selama periode arus mudik dan arus balik,” kata Buyung dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Buyung menjelaskan upaya tersebut meliputi peningkatan kualitas perkerasan jalan, perbaikan marka dan rambu lalu lintas, serta pemeliharaan infrastruktur pendukung. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan selama periode Lebaran.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, WTR Group melakukan inspeksi dan pemeliharaan rutin pada ruas tol yang dikelola. “Kegiatan ini mencakup termasuk perbaikan titik kerusakan jalan melalui pekerjaan Scrapping, Filling, Overlay (SFO), perbaikan expansion joint, pengecekan serta optimalisasi sistem drainase, hingga penambahan rambu pengarah pada titik perpindahan lajur,” ujar Buyung.

Selain peningkatan infrastruktur, WTR Group juga mengoptimalkan layanan operasional guna mengantisipasi potensi lonjakan volume kendaraan selama masa mudik. Optimalisasi dilakukan melalui peningkatan kapasitas gardu tol serta memastikan kesiapan sistem transaksi non-tunai untuk meminimalisir antrean di gerbang tol.

Dari sisi operasional, BUJT di bawah WTR Group menyiagakan personel layanan jalan tol selama 24 jam, meliputi petugas lalu lintas, derek, rescue, hingga tim patroli dan pengamanan. Koordinasi dengan Kepolisian, Dinas Perhubungan, serta instansi terkait lainnya juga diperkuat untuk memastikan pengaturan lalu lintas berjalan lancar.

“WTR Group juga memastikan kesiapan fasilitas di rest area, termasuk kebersihan, ketersediaan air bersih, area parkir, serta fasilitas pendukung seperti SPBU, SPKLU, dan posko Lebaran,” kata Buyung.

Buyung menambahkan WTR Group juga mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga kelancaran mobilitas masyarakat selama periode mudik dan arus balik. Dukungan tersebut antara lain melalui penerapan diskon tarif pada sejumlah ruas tol yang dikelola.

Buyung berharap penerapan diskon tarif tol dapat membantu masyarakat yang melakukan perjalanan jarak jauh selama periode Lebaran. “Perseroan berkomitmen memastikan kesiapan ruas-ruas tol yang dikelola agar dapat melayani mobilitas masyarakat secara optimal selama periode mudik Lebaran,” kata Buyung.

Bekasi (ANTARA) - PT. Jasamarga Transjawa Tol (JTT) terus memperkuat komitmen menghadirkan pelayanan optimal dengan menjaga kualitas infrastruktur jalan tol melalui pelaksanaan pemeliharaan jalan secara berkelanjutan di seluruh ruas Trans Jawa demi keamanan serta kelancaran pengendara.

VP Corporate Secretary & Legal PT. JTT Ria Marlinda Paallo menyatakan pemeliharaan jalan tol dilaksanakan secara rutin serta terencana sebagai wujud komitmen perusahaan dalam menjaga kualitas layanan.

"Kegiatan pemeliharaan mencakup penanganan lubang jalan, perbaikan perkerasan serta pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan," katanya di Bekasi, Kamis.

Ia memastikan infrastruktur jalan tol tetap dalam kondisi optimal melalui pelaksanaan kegiatan pemeliharaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pengguna jalan dapat berkendara dengan aman dan nyaman.

Selain konsisten dan berkelanjutan, setiap pelaksanaan pemeliharaan jalan tol dilakukan secara terukur dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta ketentuan 'Service Level Agreement' (SLA) dalam kontrak manajemen.

Inspeksi kondisi jalan pun dilakukan setiap hari melalui mekanisme self assessment oleh petugas di lapangan sehingga potensi gangguan kondisi jalan dapat teridentifikasi sejak dini dan segera ditindaklanjuti sesuai indikator pelayanan yang berlaku.

Ria menjelaskan khusus untuk seluruh jenis gangguan berupa jalan berlubang, penanganan dilakukan secara prioritas dengan batas waktu maksimal 2×24 jam sejak temuan di lapangan atau diterimanya atensi masyarakat, sesuai ketentuan SPM Jalan Tol.

Sementara untuk jenis gangguan kondisi jalan lainnya, penanganan dilakukan berdasarkan indikator teknis serta waktu toleransi pemenuhan masing-masing sesuai standar yang berlaku.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, perusahaan memastikan setiap atensi masyarakat maupun temuan di lapangan terkait gangguan kondisi jalan, ditindaklanjuti secara cepat dan terukur.

"Salah satu contohnya, pada 4 Januari 2026 telah dilaksanakan pekerjaan perbaikan lubang di Km 15+070 arah Jakarta lajur 1 Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek melalui metode patching tipe 1 atau permanen. Saat ini, kondisi jalan tersebut telah kembali dapat dilalui dengan aman oleh pengguna jalan," katanya.

Pihaknya juga terus mengoptimalkan kesiapsiagaan tim lapangan sebagai respons terhadap kondisi cuaca yang kurang mendukung, khususnya curah hujan yang tinggi.

Pada salah satu ruas favorit di Jawa Tengah yakni Ruas Jalan Tol Batang-Semarang, telah dilaksanakan sejumlah kegiatan pemeliharaan jalan berupa penanganan perkerasan dan perbaikan kondisi jalan pada rentang Km 354 hingga Km 358 guna menjaga kualitas infrastruktur tetap terjaga dalam dinamika kondisi cuaca.

Dengan mempertimbangkan potensi curah hujan yang masih tinggi, perusahaan terus melakukan pemantauan lanjutan terhadap hasil perbaikan yang telah dilakukan serta menyiapkan langkah-langkah antisipatif agar kualitas layanan jalan tol tetap terjaga secara berkelanjutan.

"Melalui penerapan inspeksi rutin, kepatuhan terhadap regulasi serta penanganan prioritas terhadap lubang jalan, kami menegaskan bahwa pemeliharaan jalan tol merupakan wujud komitmen berkelanjutan untuk menjaga infrastruktur tetap optimal sekaligus menghadirkan perjalanan yang aman dan nyaman bagi masyarakat di seluruh ruas Trans Jawa," demikian Ria Marlinda Paallo.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jadi sejatinya secara ekstrim percepatan kerusakan jalan tol lebih dipicu oleh kualitas konstruksi jalan tol itu sendiri, dan truk ODOL hanya memperparah saja

Jakarta (ANTARA) - Selama 10 tahun terakhir, terjadi percepatan yang signifikan pada pembangunan jalan tol di Indonesia, terutama setelah pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 100/2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera.

Hasilnya, saat ini jumlah eksisting jalan tol yang beroperasi sebanyak 77 ruas, dengan panjang secara nasional mencapai 3.115,98 km dan sedang dalam pembangunan/konstruksi sepanjang 514,92 km.

Jalan tol sepanjang itu “ditukangi” oleh 55 operator jalan tol (Badan Usaha Jalan Tol/BUJT), dan lebih dari 48 persen dimiliki oleh PT Jasa Marga (BUMN). Dengan konfigurasi seperti itu, menjadikan jalan tol di Indonesia merupakan jalan tol terpanjang di wilayah ASEAN.

Dalam ranah isu kepentingan publik, minimal terdapat dua isu krusial terkait operasional jalan tol di Indonesia, yakni isu tarif tol dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)). Kedua isu ini ibarat dua sisi mata uang, tak bisa dipisahkan. Musababnya, selain laju inflasi, eksekusi penyesuaian tarif tol per dua tahun adalah berbasis pada kepatuhan BUJT dalam memenuhi SPM.

Namun, di sisi lain, terdapat fenomena public distrust terhadap pemenuhan SPM jalan tol oleh BUJT, dan keraguan publik terkait konsistensi regulator (Kementerian PU) dalam melakukan pengawasan terhadap SPM jalan tol.

Merujuk pada Peraturan Menteri (Permen) PU No 16/PRT/M/2014 tentang SPM Jalan Tol terdapat delapan substansi SPM, yaitu kondisi jalan tol, kecepatan tempuh rata-rata, aksesibilitas, mobilitas, keselamatan, unit pertolongan/penyelamatan dan bantuan pelayanan, lingkungan dan tempat istirahat dan pelayanan (TIP).

Dari delapan substansi SPM itu, yang secara empirik dirasakan pengguna jalan tol adalah komponen kondisi jalan tol, yang terdiri atas tiga indikator, yakni: kekesatan, ketidakrataan, dan jalan berlubang.

Ketidakrataan berkaitan erat dengan tingkat kenyamanan dalam berkendara, ada pun tolak ukur yang digunakan untuk aspek ini adalah standar Internasional Roughness Index (IRI). Ada pun pemantauan terhadap kondisi tidak ada lubang dilakukan secara visual. Kondisi yang dipersyaratkan adalah 100 persen tidak ada lubang.

Asumsi publik terhadap fenomena ketidakpatuhan terhadap pemenuhan SPM oleh BUJT ada benarnya. Sebab ada sinyalemen bahwa BUJT dalam mewujudkan SPM semangatnya tinggi saat jelang penyesuaian tarif saja. Demikian juga regular yang tampak lebih intens melakukan pengawasan saat menjelang penyesuaian tarif.

Pada musim cuaca ekstrem, banyak ditemukan jalan berlubang di berbagai ruas tol di seluruh Indonesia. Seharusnya, cuaca ekstrem tidak bisa menjadi alasan pembenar jika cara dan teknik paching (menutup lubangnya) dilakukan dengan cara yang benar dan berkualitas.

Untuk merespons sinyalemen itu, Kementerian PU tengah mengakselerasi pengawasan pemenuhan SPM jalan tol melalui beberapa strategi, baik dari sisi teknis, kebijakan, atau bahkan regulasi.

Sebagai contoh, Menteri PU via Ditjen Bina Marga membentuk Satgas pengawasan SPM, dan melibatkan kepala balai daerah, untuk melakukan monitoring SPM. Kepala balai mulanya hanya melakukan pengawasan pada jalan nasional saja, dan sekarang ada beban tambahan berupa pengawasan SPM jalan tol.

Kemudian Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sebagai badan nonstruktural di bawah Menteri PU, membuat instrumen SPM electronik (e-spm), yang harus diisi oleh BUJT secara real time.

Dari sisi operasional regulasi, Kementerian PU sedang melakukan penguatan regulasi, yakni dengan melakukan amandemen Permen No 16 Tahun 2014 tentang SPM Jalan Tol. Bahkan upgrade regulasi itu juga sudah menusuk ke level UU tentang Jalan dan PP tentang Jalan Tol.

Mengacu pada kedua regulasi tersebut, semula penyesuaian tarif tol hanya menyebutkan pertimbangan aspek laju inflasi saja, tetapi merujuk UU Jalan No 2/2022 dan PP No 23/2024, aspek pemenuhan SPM menjadi pertimbangan mutlak penyesuaian tarif tol.

Seiring dengan upayaamandemen Permen No 16/2014 tentang SPM Jalan Tol tersebut, pemeriksaan IRI atau ketidakrataan jalan, yang semula hanya satu tahun sekali, menjadi empat kali dalam setahun. Tentu ini lompatan besar, sebab artinya per tiga bulan pemeriksaan IRI jalan tol akan dilakukan oleh Kementerian PU dan BUJT.

Bagi operator, kendati peningkatan pengawasan IRI berdampak terhadap biaya operation and maintenance (O&M), namun hal ini merupakan tanggung jawab BUJT untuk memenuhi SPM dengan standar IRI sebagai salah satu prasyarat utama. Sehingga seharusnya BUJT tidak perlu mereview struktur tarif tol, yang endingnya permintaan kompensasi kepada regulator.

Peningkatan frekuensi pengawasan IRI sudah benar, BUJT harus menjamin IRI di jalan tol memenuhi standar setiap saat. Apalagi jika merujuk pada jalan nasional, monitoring IRI-nya dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun, masak jalan tol, yang merupakan jalan berbayar, pemeriksaan IRI-nya hanya sekali dalam setahun?

Sejatinya BUJT legowo dengan peningkatan pemeriksaan IRI hingga empat kali dalam setahun. Namun dalam hal ini BUJT berharap agar pemerintah mengimbangi dengan kebijakan lain, yakni larangan total truk ODOL (truk kelebihan muatan dan over dimensi).

Harapan tersebut bisa dimengerti, sebab keberadaan truk ODOL berkontribusi terhadap kerusakan jalan dan memicu peningkatan biaya preservasi jalan, plus menggerus aspek keselamatan pengguna jalan tol.

Kementerian PU mengestimasi keberadaan truk ODOL menimbulkan kerugian lebih dari Rp43 triliun per tahun. Namun di sisi lain BUJT juga harus mengevaluasi terkait biaya konstruksi dan investasinya (Capital Expenditure/CAPEX), agar lebih ditingkatkan. Sebab manakala biaya CAPEX-nya meningkat, maka biaya operasi dan pemeliharaan (Operation Expenditure/OPEX) jalan tol relatif akan turun.

Harus diakui, selama ini banyak BUJT dalam melakukan konstruksi jalan tol seperti “kejar setoran” dan endingnya biaya investasi (CAPEX) tertekan, sehingga kualitas konstruksi jalan tolnya menjadi kurang andal.

Jadi sejatinya secara ekstrim percepatan kerusakan jalan tol lebih dipicu oleh kualitas konstruksi jalan tol itu sendiri, dan truk ODOL hanya memperparah saja. Merujuk pada iklan minuman, maka, apa pun alasan dan argumennya, adalah tanggungjawab BUJT untuk mewujudkan SPM jalan tol yang andal. Bukan SPM yang tambal sulam.

*) Tulus Abadi adalah Pegiat Perlindungan Konsumen, Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Unsur Masyarakat-Kementerian Pekerjaan Umum.

Copyright © ANTARA 2026