#30 tag 24jam
Kemenpora Lakukan Deregulasi, 191 Aturan Dipangkas Jadi 4 Regulasi Utama
Kemenpora memangkas 191 aturan menjadi 4 regulasi utama untuk meningkatkan efektivitas program olahraga, sesuai arahan Presiden Prabowo. [213] url asal
#kemenpora-deregulasi #reformasi-birokrasi #sektor-kepemudaan #sektor-olahraga #erick-thohir #prabowo-subianto #penyederhanaan-regulasi #efektivitas-program-olahraga #pembinaan-atlet #industri-olahraga
(Bisnis.Com - Terbaru) 20/04/26 18:40
v/197015/
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah terus mendorong reformasi birokrasi melalui deregulasi di sektor kepemudaan dan olahraga. Hal ini dibahas dalam pertemuan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir di Kantor Sekretariat Kabinet, Senin (20/4/2026).
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menekankan pertemuan tersebut membahas capaian program jangka panjang Kemenpora, termasuk evaluasi pasca SEA Games 2026 dan Asean Para Games 2026, serta keberhasilan penyederhanaan regulasi di sektor olahraga.
Teddy menegaskan bahwa deregulasi merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka reformasi birokrasi.
“Sesuai arahan Presiden Prabowo, deregulasi merupakan langkah strategis dalam reformasi birokrasi untuk menghapus tumpang tindih aturan dan menyederhanakan regulasi," ujarnya melalui akun instagram @sekretariat.kabinet pada Senin (20/4/2026).
Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa pemerintah menilai langkah ini penting untuk meningkatkan efektivitas program olahraga nasional.
“Bapak Presiden mendukung penuh upaya ini dan berharap hasilnya langsung meningkatkan efektivitas program, mempercepat pembinaan atlet, serta memperkuat industri olahraga nasional," tuturnya.
Dalam laporan yang dibahas bersama Erick Thohir, deregulasi di Kemenpora berhasil menyederhanakan 191 Peraturan Menteri menjadi hanya 4 regulasi utama.
Melalui metode omnibus, jumlah ketentuan juga dipangkas sekitar 60 persen, dari 1.500 pasal menjadi 600 pasal.
"Pemerintah menilai penyederhanaan ini akan berdampak pada efisiensi layanan publik di sektor olahraga sekaligus membuka ruang pertumbuhan industri olahraga nasional," pungkas Teddy.
Kemenparekraf Godok Regulasi Pajak Royalti Penulis, Bakal Lebih Sederhana
Kemenparekraf sedang menyederhanakan regulasi pajak royalti penulis untuk memperkuat ekosistem literasi dan mengurangi beban administrasi. [307] url asal
#penulis-royalti #pajak-penulis #regulasi-pajak #kemenparekraf #ekosistem-literasi #kebijakan-perpajakan #sektor-kreatif #penyederhanaan-regulasi #royalti-penulis #norma-penghitungan #industri-literasi
(Bisnis.Com - Terbaru) 01/12/25 15:10
v/56630/
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) mulai mematangkan rekonstruksi kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) atas royalti penulis.
Upaya ini digulirkan untuk memperkuat ekosistem literasi nasional sekaligus menjawab keluhan para penulis dan pelaku industri buku terkait kompleksitas aturan perpajakan yang berlaku selama ini.
Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekraf Agustini Rahayu mengatakan bahwa perbaikan kebijakan perpajakan bagi penulis merupakan bagian penting dari penguatan sektor kreatif, khususnya literasi.
Menurutnya, penyederhanaan regulasi perpajakan ini diperlukan agar penulis dapat fokus berkarya tanpa terganggu proses administratif yang rumit.
“Penulis adalah fondasi utama perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya. Kebijakan yang menaungi mereka harus adil dan memudahkan, bukan membatasi,” ujar Agustini dalam keterangannya, dikutip Bisnis.com, Senin (1/12/2025).
Direktur Penerbitan dan Fotografi Kemenparekraf Iman Santoso menambahkan bahwa proses penyusunan kebijakan kini memasuki fase krusial.
Tahun ini, kementerian menargetkan penyusunan naskah akademik dapat rampung sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) pada tahun berikutnya.
“Kami berharap kebijakan yang nantinya ditetapkan dapat memberikan manfaat nyata dan meningkatkan kesejahteraan seluruh pelaku di subsektor ini,” tuturnya.
Saat ini, penghitungan PPh atas royalti penulis menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN).
NPPN merupakan metode untuk menentukan besaran penghasilan bersih bagi wajib pajak pribadi yang menjalankan usaha atau profesi mandiri.
Skema tersebut kerap dipertanyakan karena dinilai tidak sepenuhnya sesuai karakter profesi penulis, sekaligus menambah beban administrasi bagi kreator yang bekerja secara mandiri.
Guru Besar Kebijakan Pajak Universitas Indonesia, Haula Rosdiana, menyampaikan bahwa industri literasi selayaknya mendapatkan perlakuan perpajakan yang lebih sederhana, murah, efisien, dan tidak membebani penulis dengan beban administrasi yang berat.
“Jika kita berbicara mengenai industri literasi, seharusnya prinsipnya adalah No Tax on Knowledge,” tegasnya.
Dari sisi pelaku industri, penulis Asma Nadia mengaku lega akhirnya penyederhanaan regulasi perpajakan mulai diseriusi pemerintah, setelah 7 tahun isu ini bergulir. Pasalnya, mempertahankan profesi sebagai penulis cukup menantang.
“Karena itu, kami benar-benar berterima kasih atas kesungguhan pemerintah dalam mengupayakan perubahan,” imbuhnya.
TotalEnergies dan Siemens Minta Uni Eropa Hapus Aturan Keberlanjutan Korporasi
TotalEnergies dan Siemens meminta Uni Eropa menghapus aturan keberlanjutan korporasi untuk meningkatkan daya saing global perusahaan Eropa. [347] url asal
#totalenergies #siemens #uni-eropa #aturan-keberlanjutan #regulasi-korporasi #daya-saing-eropa #pasar-global #penyederhanaan-regulasi #beban-birokrasi #izin-emisi-gratis #reformasi-aturan-persaingan
(Bisnis.Com - Terbaru) 13/10/25 15:06
v/1649/
Bisnis.com, JAKARTA — TotalEnergies dan Siemens meminta Uni Eropa untuk menghapus salah satu regulasi utama kawasan tersebut yang mengatur praktik keberlanjutan korporasi.
Hal ini terungkap dalam surat yang ditulis oleh CEO TotalEnergies Patrick Pouyanne dan CEO Siemens AG Roland Busch mewakili 46 perusahaan Eropa dan ditujukan kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Kanselir Jerman Friedrich Merz. Dalam surat yang dilihat Reuters itu, TotalEnergies dan Siemens menyinggung soal peningkatan daya saing perusahaan Eropa di pasar global.
“Penghapusan aturan tersebut akan menjadi sinyal simbolis dan jelas bagi perusahaan Eropa dan internasional bahwa pemerintah dan Komisi Eropa serius menyikapi peningkatan daya saing di kawasan,” demikian isi surat tertanggal 6 Oktober 2025 tersebut.
Siemens mengemukakan peningkatan kemampuan Eropa untuk bersaing secara global membutuhkan penyederhanaan regulasi di semua sektor.
Menurut surat tersebut, pencabutan aturan keberlanjutan korporasi merupakan contoh konkret di mana “langkah berarti dapat diambil untuk mengurangi beban birokrasi.”
Juru bicara TotalEnergies menjelaskan pada Kamis (9/10/2025) bahwa surat itu mencerminkan lima prioritas utama dari 46 perusahaan tersebut dalam upaya meningkatkan daya saing ekonomi Eropa.
Selain menyerukan penghapusan aturan keberlanjutan, surat tersebut juga meminta Uni Eropa untuk menunda rencana penghapusan izin emisi gratis bagi industri pada tahun depan, serta mereformasi aturan persaingan usaha agar penggabungan perusahaan (merger) dapat dievaluasi dalam konteks persaingan global, bukan hanya di dalam kawasan Eropa.
Aturan yang menjadi sasaran kritik ini adalah Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), yang disahkan tahun lalu. Regulasi tersebut mewajibkan perusahaan untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia dan masalah lingkungan dalam rantai pasoknya. Terdapat ancaman denda sebesar 5% dari pendapatan global perusahaan jika aspek ini tidak dipenuhi.
Aturan ini telah menjadi salah satu elemen paling kontroversial dalam agenda hijau Uni Eropa. Brussels kini tengah merundingkan revisi untuk menyederhanakan ketentuan bagi perusahaan Eropa, setelah mendapat penolakan kuat dari Jerman dan Prancis, serta dari Amerika Serikat, Qatar, dan sejumlah korporasi besar termasuk Exxon Mobil.
Seruan Siemens dan TotalEnergies untuk mencabut aturan tersebut bahkan lebih jauh daripada usulan kompromi yang tengah dibahas oleh para legislator dan negara anggota Uni Eropa yang hanya berfokus pada pelonggaran dan pengecualian bagi lebih banyak perusahaan dari kewajiban hukum tersebut.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)