Kalangan pengusaha merespons wacana penghentian restitusi pajak dengan meminta pemerintah mengkaji kebijakan tersebut secara hati-hati. Pasalnya, wacana ini dinilai berdampak langsung terhadap likuiditas dunia usaha dan iklim investasi.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai wacana penghentian restitusi pajak perlu dipertimbangkan secara matang agar tidak mengganggu operasional perusahaan.

Ketua Komite Perpajakan Apindo Siddhi Widyaprathama menyatakan kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi arus kas perusahaan yang selama ini bergantung pada mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

"Wacana mengenai rencana penghentian restitusi pajak perlu dikaji ulang secara cermat dan hati-hati sebelum dirumuskan menjadi sebuah kebijakan, karena akan berdampak luas terhadap kinerja dunia usaha nasional," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (9/4).

Ia menjelaskan restitusi pajak merupakan bagian dari mekanisme fiskal yang sudah diatur dan memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran operasional perusahaan. Dana tersebut, kata dia, digunakan untuk mendukung aktivitas produksi hingga pemenuhan kewajiban terhadap tenaga kerja.

"Kelancaran proses restitusi pajak ini memungkinkan dunia usaha tetap memenuhi kewajiban operasionalnya, mulai dari rantai produksi hingga pemenuhan hak-hak tenaga kerja," katanya.

[Gambas:Youtube]

Siddhi menilai konsistensi kebijakan perpajakan juga menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor. Kepastian hukum dinilai menjadi dasar utama bagi pelaku usaha dalam merencanakan investasi jangka panjang di tengah ketidakpastian global.

"Dengan menjaga keseimbangan antara fungsi fiskal dan likuiditas di sektor riil, kita memastikan mesin ekonomi tetap berjalan optimal untuk mencapai pertumbuhan yang diharapkan," ujarnya lebih lanjut.

Senada, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia juga menyampaikan penolakan terhadap wacana penahanan atau penghentian restitusi pajak.

Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Perindustrian Kadin Saleh Husin menyebut dunia usaha saat ini membutuhkan kepastian kebijakan di tengah tekanan ekonomi global.

"Para pelaku usaha mendukung program pemerintah, termasuk penciptaan lapangan kerja. Ini bisa berjalan jika ada ketenangan dan kepastian berusaha," ujarnya.

Menurutnya, kondisi global yang dipengaruhi konflik geopolitik dan perang tarif membuat dunia usaha menghadapi tekanan berat, terutama dalam menjaga keberlangsungan usaha dan tenaga kerja.

Dalam situasi tersebut, kebijakan yang menambah ketidakpastian dinilai dapat memperburuk iklim usaha.

"Dunia usaha harusnya diberikan ketenangan dan kepastian berusaha, bukan justru dihadapkan pada kebijakan yang berpotensi mempersulit iklim usaha," kata Saleh.

Ia menegaskan restitusi pajak merupakan hak wajib pajak atas kelebihan pembayaran yang telah disetorkan kepada negara. Penundaan atau penghentian kebijakan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan keraguan investor terhadap kepastian hukum di Indonesia.

"Jangan sampai muncul kebijakan yang justru menciptakan ketidakpastian dan berdampak pada minat investasi," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi XI DPR RI membuka peluang bagi pemerintah untuk merombak sistem restitusi pajak melalui revisi undang-undang perpajakan.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai penataan ulang dapat dilakukan, termasuk dengan skema pemberian restitusi yang lebih selektif kepada sektor atau pelaku usaha tertentu.

Usulan tersebut disampaikan dalam rapat bersama Kementerian Keuangan dengan tujuan memperkuat strategi penerimaan negara di tengah tekanan fiskal. Komisi XI juga mendukung langkah pemerintah jika dilakukan melalui instrumen undang-undang.

Sebagai gambaran, nilai restitusi pajak pada 2025 mencapai Rp361,15 triliun atau tumbuh 35,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sektor dengan kontribusi terbesar antara lain perdagangan besar, industri kelapa sawit (CPO), dan pertambangan batu bara, yang terdorong oleh percepatan proses restitusi serta dinamika harga komoditas.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin menilai penurunan Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Maret 2026 terutama dipicu oleh pelemahan permintaan. Ia melihat penurunan pesanan, terutama dari pasar ekspor, menjadi faktor utama yang menahan laju industri manufaktur nasional.

Menurut dia, kondisi demikian membuat ekspansi manufaktur melambat cukup tajam. Data S&P Global menunjukkan PMI manufaktur Indonesia turun ke level 50,1 pada Maret 2026, dari 53,8 pada bulan sebelumnya, atau mendekati ambang stagnasi di level 50.

“Penurunan PMI Manufaktur Indonesia pada Maret 2026 terutama dipicu oleh pelemahan permintaan, khususnya penurunan pesanan ekspor baru, di tengah meningkatnya ketidakpastian global,” kata Saleh dalam pesan tertulis kepada awak media, dikutip Rabu (1/4/2026).

Ia menjelaskan, tekanan terhadap sektor manufaktur tidak hanya datang dari sisi permintaan. Industri juga menghadapi tekanan biaya produksi yang meningkat, terutama akibat kenaikan harga energi yang membebani kegiatan usaha.

Di saat bersamaan, gangguan rantai pasok ikut mempersempit ruang gerak industri. Situasi ini, kata Saleh, membuat dunia usaha menghadapi tekanan ganda, yakni pelemahan order dan kenaikan biaya operasional.

“Kombinasi demand shock dan cost pressure ini membuat laju ekspansi industri melambat signifikan, mendekati batas stagnasi (level 50),” ujarnya.

Kadin melihat kondisi PMI ke depan masih berpeluang bertahan di zona ekspansi. Namun, ruang ekspansi itu akan sangat tipis dan tetap dibayangi tekanan eksternal yang belum sepenuhnya mereda.

Saleh mengatakan, arah PMI manufaktur dalam beberapa bulan mendatang akan sangat dipengaruhi perkembangan ekonomi global. Permintaan dunia, terutama dari pasar ekspor utama Indonesia, akan menjadi salah satu penentu penting bagi keberlanjutan aktivitas industri dalam negeri.

“Ke depan, kami cenderung melihat PMI masih berpotensi bertahan di zona ekspansi tipis, namun sangat rentan terhadap tekanan eksternal,” tuturnya.

Saleh menambahkan, pelemahan pesanan ekspor baru perlu dicermati serius karena dapat berdampak langsung pada sektor manufaktur padat karya. Industri yang bergantung pada pasar luar negeri akan menghadapi tekanan lebih besar ketika order terus melambat.

Dampak yang paling mungkin muncul ialah penurunan utilisasi kapasitas produksi, menyempitnya margin usaha, hingga potensi penyesuaian tenaga kerja. Kondisi ini menjadi perhatian karena sektor padat karya memiliki keterkaitan langsung dengan serapan tenaga kerja nasional.

“Pelemahan pesanan ekspor tentu akan berdampak langsung pada sektor padat karya melalui penurunan utilisasi kapasitas, tekanan margin, dan potensi penyesuaian tenaga kerja,” jelas Saleh.

Ia menilai, upaya menjaga daya saing industri menjadi sangat penting agar tekanan terhadap manufaktur tidak berlanjut lebih dalam. Dunia usaha membutuhkan dukungan iklim usaha yang tetap kompetitif di tengah tantangan global yang masih tinggi.

Karena itu, Saleh menekankan pemulihan permintaan global, stabilitas harga energi, dan efektivitas kebijakan pemerintah akan sangat menentukan arah PMI manufaktur ke depan. Ketiga faktor tersebut menjadi kunci agar industri nasional tetap bertahan di jalur ekspansi.

JAKARTA - Libur panjang Idulfitri membuat banyak warga Jakarta mudik ke kampung halaman. Hal itu membuat jalanan di Kota Jakarta terasa sepi.

Selama bulan puasa Ramadan, Wakil Ketua Umum (Waketum) Kadin Perindustrian Saleh Husin total istirahat bersepeda karena padatnya kegiatan.

Pagi hari ini, Selasa (24/3/2026) menjelang berahirnya libur panjang, Saleh Husin, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama kelompok sepeda Kopi Durian sehabis Salat Subuh bersepeda mengintari Kota Jakarta sejauh 60 kilometer dengan kecepatan rata-rata 35 Km/jam

"Kali ini memang sudah disepakati kecepatannya sedang-sedang saja. Buat saya bersepeda pagi ini sekaligus untuk membakar lemak-lemak setelah Lebaran kemarin, di mana kita lebih banyak makan makanan khas Idulfitri seperti opor, rendang dan lain lain yang memang banyak santannya," ujarnya.

Saleh mengatakan, dengan bersepeda membuat badan kita terasa lebih fit dan bugar serta pikiran jadi lebih rileks. Apalagi sehari sebelumnya ia juga melakukan interval walking sejauh 6 kilometer.

Lihat video: Pramono Batasi Operasional Lapangan Padel, Maksimal Jam 8 Malam

"Maka dari itu saya mengajak bapak ibu semua untuk selalu berolahraga agar badan sehat dan pikiran fresh sehingga muncul pikiran-pikiran positif yang bermanfaat buat pekerjaan di kantor," kata Saleh.

"Sehabis bersepeda kami bertiga belas ada Pak Toto, Pak Adri , Pak Rivo dan kawan kawan istirahat ngeteh dan ngopi sejenak untuk melepas letih sambil ngobrol. Tentu dengan konsumsi makanan yang terjaga agar sehatnya dapat silaturahminya juga dapat," tambah Saleh.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana mengimpor 105 ribu unit kendaraan niaga dari India.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Saleh Husin mengatakan impor ratusan ribu pikap dalam bentuk utuh (completely built up/CBU) berpotensi melemahkan industri otomotif dalam negeri dan tidak menggerakkan perekonomian nasional.

"Setelah menerima pandangan dari pelaku industri otomotif dan asosiasi, kami mengimbau Presiden agar membatalkan rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga," ujar Saleh dalam keterangan tertulis, Minggu (22/2).

BUMN Agrinas Pangan Nusantara sebelumnya dikabarkan akan mengimpor 105 ribu kendaraan niaga dari India tahun ini. Agrinas merupakan pelaksana utama pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) yang ditunjuk pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025.

Agrinas berencana mengimpor ratusan ribu unit kendaraan dari India guna mendukung operasional Kopdes Merah Putih.

Impor tersebut terdiri dari 35.000 unit mobil pikap 4x4 produksi Mahindra & Mahindra Ltd. (M&M), 35.000 unit pikap 4x4 dari Tata Motors, serta 35.000 unit truk roda enam dari produsen yang sama. Hingga saat ini, sebanyak 200 unit pikap Mahindra telah tiba di Indonesia.

Menurut Saleh, keputusan mengimpor mobil dari India tidak sejalan dengan visi dan program hilirisasi dan industrialisasi yang dijunjung pemerintahan Prabowo. Pasalnya, industri otomotif nasional sendiri sanggup menyediakan mobil yang dibutuhkan Kopdes Merah Putih.

"Mengimpor mobil CBU sama saja dengan membunuh industri otomotif yang sedang tumbuh," kata Saleh.

Ketua Umum Gaikindo Putu Juli Ardika telah menegaskan industri otomotif nasional sebetulnya memiliki kapasitas untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Gaikindo bersama industri komponen yang tergabung dalam Gabungan Industri Alat-Alat Mobil dan Motor (GIAMM) mampu memproduksi kendaraan sesuai kriteria yang dibutuhkan, meski diperlukan waktu untuk menyesuaikan jumlah dan spesifikasi.

Lebih lanjut, menurut Saleh, kebijakan impor kendaraan bermotor yang berada di bawah kewenangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) perlu diselaraskan dengan mandat industrialisasi yang diemban Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Kemenperin memiliki mandat memperkuat industri otomotif nasional sebagai sektor prioritas dalam peta jalan Making Indonesia 4.0. Pemerintah selama ini mendorong peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), memberikan insentif bagi produksi kendaraan rendah emisi, serta membangun ekosistem industri komponen dalam negeri.

Kemendag sementara itu membebaskan impor kendaraan bermotor. Dalam Permendag, mobil tidak masuk kategori barang larangan dan pembatasan (lartas).

Karena itu, impor mobil tidak memerlukan Persetujuan Impor (PI) maupun rekomendasi teknis tambahan. Importir cukup memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Angka Pengenal Importir (API), serta memenuhi ketentuan kepabeanan dan standar teknis.

Artinya, dari sisi administrasi perdagangan, impor mobil dalam jumlah besar tetap diperbolehkan. Secara hukum, impor kendaraan operasional memang sah dan tidak melanggar ketentuan.

"Namun secara kebijakan industri, pemerintah tetap harus berhati-hati agar pembangunan koperasi desa tidak justru melemahkan utilisasi pabrik otomotif dalam negeri," ujar Saleh.

Saleh meminta agar kebijakan perdagangan ini tidak berdiri sendiri. Ia meminta pemerintah menguatkan kapasitas produksi nasional, alih-alih memperbesar ketergantungan impor.

Menurutnya, impor tetap bisa dilakukan untuk spesifikasi yang belum tersedia, tetapi desain kebijakan harus memastikan industri nasional ikut bergerak.

Pemerintah juga dapat menggunakan instrumen fiskal dan pengadaan untuk mendorong partisipasi pabrikan dalam negeri tanpa harus melanggar prinsip perdagangan terbuka. Dengan cara itu, kata Saleh, program Kopdes Merah Putih bukan hanya memperkuat logistik desa, tetapi sekaligus menjadi stimulus bagi industri otomotif nasional.

"Sinkronisasi antara Kemendag dan Kemenperin menjadi ujian awal konsistensi pemerintah dalam menjalankan visi industrialisasi," tutur Saleh.

IDXChannel - Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian Saleh Husin menyatakan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan berpotensi memengaruhi pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas. Hal itu terutama melalui jalur biaya produksi, iklim investasi, dan dinamika penyerapan tenaga kerja.

"Sebagai kontributor utama PDB industri dan ekspor manufaktur, sektor ini sangat sensitif terhadap perubahan kebijakan pengupahan," ujarnya dalam pernyataan resmi, Jumat (19/12/2025).

Dia menuturkan, peningkatan upah minimum, baik melalui perluasan rentang indeks penyesuaian maupun pengenalan upah minimum sektoral, cenderung menaikkan biaya tenaga kerja secara struktural.

Dalam jangka pendek hingga menengah, kenaikan biaya ini berisiko menekan laju pertumbuhan output industri nonmigas, khususnya pada subsektor padat karya. Sebab, perusahaan akan lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi kapasitas dan perekrutan tenaga kerja baru.

"Strategi penyesuaian yang ditempuh pelaku usaha umumnya berfokus pada efisiensi, otomasi terbatas, atau rasionalisasi tenaga kerja, yang dapat membatasi kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," ujar dia.

Sementara dari sisi investasi, kata Saleh, ketidakpastian akibat perubahan kebijakan pengupahan yang relatif sering berpotensi menahan realisasi investasi baru di industri pengolahan nonmigas.

Menurutnya, investor cenderung menunda atau mengalihkan investasi ke sektor atau wilayah dengan struktur biaya yang lebih stabil, sehingga laju pembentukan modal tetap (PMTB) di sektor manufaktur dapat melambat.

"Kondisi ini pada akhirnya dapat menurunkan potensi pertumbuhan jangka menengah industri nonmigas, terutama jika tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan efisiensi teknologi," kata dia.

Sebagai informasi, salah satu poin krusial dalam PP Pengupahan adalah penetapan formula penghitungan upah yang baru serta perluasan rentang angka indeks tertentu atau "Alfa".

"Setelah memperhatikan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, khususnya dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh, akhirnya Bapak Presiden memutuskan formula kenaikan upah sebesar Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang Alfa 0,5-0,9," ujar Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli dalam keterangan resmi, Rabu (17/12/2025).

Nilai Alfa merupakan variabel yang merepresentasikan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dalam PP terbaru ini, rentang Alfa ditetapkan sebesar 0,5 hingga 0,9. Angka ini naik signifikan dibandingkan aturan sebelumnya yang hanya mematok nilai Alfa pada kisaran 0,1 hingga 0,3.

Perubahan formula ini menandai pergeseran metode penetapan upah dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagai informasi, pada 2025, pemerintah menetapkan kenaikan UMP secara serentak sebesar 6,5 persen di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk 2026, penghitungan akan kembali merujuk pada variabel ekonomi masing-masing daerah dengan formula yang telah diperbarui.

(Dhera Arizona)

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian, Saleh Husin, menilai penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan berpotensi mempengaruhi laju pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas.

"Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 berpotensi mempengaruhi pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas terutama melalui jalur biaya produksi, iklim investasi, dan dinamika penyerapan tenaga kerja. Sebagai kontributor utama PDB industri dan ekspor manufaktur, sektor ini sangat sensitif terhadap perubahan kebijakan pengupahan," ucap Saleh dalam keterangan resmi, Kamis (18/12).

Saleh mengatakan perluasan rentang indeks penyesuaian dan pengenalan upah minimum sektoral cenderung menaikkan biaya tenaga kerja, sehingga pelaku industri akan lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi kapasitas dan rekrutmen pekerja baru.

Mantan Menteri Perindustrian itu menyebut langkah penyesuaian yang ditempuh pelaku usaha dapat berupa efisiensi, otomasi terbatas, hingga rasionalisasi tenaga kerja.

"Strategi penyesuaian yang ditempuh pelaku usaha umumnya berfokus pada efisiensi, otomasi terbatas, atau rasionalisasi tenaga kerja, yang dapat membatasi kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Saleh.

Dari sisi investasi, dikatakan Saleh, ketidakpastian akibat perubahan kebijakan pengupahan yang relatif sering, berpotensi menahan realisasi investasi baru di industri pengolahan nonmigas.

Investor cenderung menunda atau mengalihkan investasi ke sektor atau wilayah dengan struktur biaya yang lebih stabil, sehingga laju pembentukan modal tetap (PMTB) di sektor manufaktur dapat melambat.

"Kondisi ini pada akhirnya dapat menurunkan potensi pertumbuhan jangka menengah industri nonmigas, terutama jika tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan efisiensi teknologi," kata Saleh.

Di sisi lain, kebijakan ini berpotensi mendorong pertumbuhan dari sisi permintaan melalui peningkatan daya beli pekerja industri. Namun, efek positif terhadap permintaan domestik cenderung bersifat bertahap dan tidak langsung, sementara dampak kenaikan biaya produksi bersifat lebih cepat dan langsung dirasakan oleh pelaku industri.

Akibatnya, dalam jangka pendek, efek bersih terhadap pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas berpotensi moderat hingga cenderung menahan laju pertumbuhan, terutama pada subsektor yang berorientasi ekspor dan menghadapi persaingan global ketat.

"Secara keseluruhan, PP 49 Tahun 2025 berpotensi menimbulkan trade-off antara perlindungan pendapatan pekerja dan percepatan pertumbuhan industri pengolahan nonmigas. Tanpa kebijakan pendukung yang kuat, seperti peningkatan produktivitas tenaga kerja, insentif investasi industri, dan penguatan rantai pasok domestik, pertumbuhan sektor industri nonmigas ke depan berisiko bergerak lebih lambat dibandingkan potensinya," ujar Saleh.

Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin Indonesia Saleh Husin mengungkapkan peredaran rokok ilegal di Indonesia berpotensi menggerus penerimaan negara hingga Rp15 triliun per tahun, mengacu pada data yang dikutip dari kajian Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi ironi di tengah besarnya kontribusi industri hasil tembakau (IHT) terhadap perekonomian nasional.

"Perlu diingat bahwa industri hasil tembakau ini mempekerjakan tenaga kerja yang sangat besar, sekitar 6 juta orang baik langsung maupun tidak langsung," ujar Saleh dalam forum diskusi publik di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (21/10).

Ia menjelaskan IHT masih menjadi sektor strategis karena memberikan sumbangsih besar bagi penerimaan negara.

Pada 2023, penerimaan cukai hasil tembakau mencapai Rp213 triliun, dan meningkat menjadi sekitar Rp216 triliun pada 2024.

Selain itu, kinerja ekspor juga menunjukkan peningkatan signifikan. Nilai ekspor produk hasil tembakau naik dari sekitar US$600 juta pada 2020 menjadi US$1,8 miliar pada 2024, atau meningkat hampir 94 persen.

Produksi rokok nasional sendiri mencapai sekitar 515 miliar batang per tahun, dengan 55 persen untuk pasar domestik dan 45 persen untuk ekspor.

Namun, di sisi lain, peredaran rokok ilegal masih menjadi tantangan besar. Berdasarkan data Kementerian Keuangan 2025, jumlah penindakan kasus rokok ilegal menurun 11,3 persen dari 15.201 kasus menjadi 13.484 kasus pada periode September 2024-September 2025.

Meski begitu, jumlah batang rokok ilegal yang disita justru meningkat 37 persen, dari 596 juta batang menjadi 816 juta batang.

Sebagian besar produk ilegal tersebut merupakan Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang mendominasi 72,9 persen dari total peredaran, disusul Sigaret Putih Mesin (SPM) sebesar 21,3 persen, dan jenis lain sebesar 5,8 persen.

"Dari total produksi rokok nasional sekitar 515 miliar batang per tahun, jumlah rokok ilegal itu memang kecil. Tapi tetap berpotensi besar menggerus penerimaan negara," kata Saleh.

Ia juga menyinggung masih besarnya aktivitas ekonomi bawah tanah (underground economy) di Indonesia yang mencapai 23,8 persen dari produk domestik bruto (PDB) nasional, dan menilai potensi penerimaan pajak dari sektor tersebut seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah.

"Jangan sampai yang sudah taat justru diburu. Fokuslah pada sektor yang benar-benar berpotensi menambah penerimaan negara, salah satunya dengan memperkuat pengawasan rokok ilegal," ucapnya.

Saleh kemudian mendorong agar pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal diperkuat.

"Yang paling utama adalah bagaimana meningkatkan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal dan memperkuat penegakan hukum agar penerimaan keuangan negara bisa meningkat," tuturnya.