Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menilai tarif layanan internet seluler di Indonesia saat ini sudah tergolong sangat terjangkau.

Direktur Eksekutif ATSI Marwan O. Baasir mengungkapkan indikator keterjangkauan ini terlihat dari porsi biaya internet terhadap pendapatan rata-rata masyarakat. Secara internasional, layanan internet dianggap murah jika harganya di bawah 2% dari total pendapatan bulanan warga (GNI per kapita).

Di Indonesia, biaya paket data ponsel (mobile broadband) sudah berhasil menembus batas tersebut, alias berada di bawah 2%. Hal ini menandakan akses internet seluler sudah sangat terjangkau bagi kantong masyarakat luas. Namun, untuk internet kabel rumah (fixed broadband), bebannya masih cukup tinggi karena rata-rata memakan sekitar 6,1% dari pendapatan bulanan masyarakat.

Marwan menilai harga murah tersebut juga sangat dipengaruhi oleh daya beli di tiap wilayah. Di kota besar, masyarakat sanggup membayar layanan berkecepatan 100 Mbps, sedangkan di pedesaan, operator lebih banyak menyediakan paket hemat dengan kecepatan 5 Mbps hingga 10 Mbps.

“Itu yang terjadi di daerah, tergantung affordability atau kemampuan bayar masyarakatnya,” ujar Marwan kepada Bisnis, Rabu (22/4/2026).

Laporan Global Broadband Price League 2026 memperkuat klaim tersebut. Indonesia menduduki posisi ke-12 dari 214 negara dengan harga internet termurah di dunia. Di Asia Tenggara, Indonesia menjadi negara termurah kedua dengan rata-rata US$10,66, hanya kalah tipis dari Vietnam di angka US$10,24.

Sayangnya, predikat "murah" secara nominal ini berbanding terbalik dengan efisiensi kualitasnya. Jika dihitung berdasarkan biaya per Mbps, internet Indonesia justru terasa lebih mahal. Dengan kecepatan rata-rata hanya 31,2 Mbps, warga Indonesia membayar sekitar US$0,34 per Mbps. Angka ini terpaut jauh dari Singapura yang hanya mematok US$0,08 per Mbps karena memiliki kecepatan rata-rata mencapai 410 Mbps.

Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi melihat fenomena harga rendah ini dipicu oleh persaingan antaroperator yang sangat ketat dan dominasi pelanggan prabayar. Strategi bundling dan perang tarif sejak era 4G memang menekan harga, namun berdampak pada margin operator yang menipis.

“Harga paket terlihat murah, tapi jika dihitung per Mbps atau stabilitas latensinya, Indonesia sering tertinggal,” kata Heru. Kondisi tersebut diperburuk oleh tingginya biaya spektrum serta investasi jaringan yang rumit di wilayah kepulauan.

Menanggapi situasi pasar, Group Head Corporate Communications & Sustainability PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (XLSmart) Reza Mirza menyatakan perusahaan tetap berkomitmen pada kualitas jaringan di tengah tekanan harga. XLSmart lebih memilih pendekatan berbasis nilai (value-based) daripada sekadar perang tarif.

Hingga akhir 2025, pendapatan rata-rata per pengguna (ARPU) campuran XLSmart tercatat sebesar Rp39.500 dan berhasil merangkak naik menjadi Rp44.800 pada kuartal IV/2025. Reza menyebut investasi pada kapasitas jaringan menjadi prioritas utama guna memastikan transformasi digital nasional tidak terhambat oleh kualitas internet yang rendah.

Bisnis.com, JAKARTA — Laporan berjudul Global Broadband Price League 2026 mengungkapkan Indonesia menjadi negara dengan biaya rata-rata internet kabel termurah kedua di Asia Tenggara, mengalahkan sejumlah negara termasuk Malaysia dan Singapura. Namun, perlu diingat data tersebut hanya diukur secara nominal harga.

Riset yang dilakukan oleh situs layanan independen Broadband Genie tersebut menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam harga layanan internet secara global, termasuk di kawasan Asia Tenggara.

Di wilayah Asia Tenggara, negara dengan harga internet termurah adalah Vietnam, sedangkan yang termahal adalah Timor Leste. Harga langganan layanan internet pun bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Secara global, negara-negara di Asia Tenggara menempati peringkat antara urutan ke-11 hingga ke-201.

Indonesia sendiri berada di posisi kedua termurah di Asia Tenggara. Sementara itu dalam peringkat global, Indonesia menempati urutan ke-12 dari total 214 negara yang diteliti, dengan rata-rata biaya langganan internet sebesar US$10,66 atau sekitar Rp181.000.

Di posisi pertama, Vietnam menjadi negara dengan harga termurah, tidak jauh dari Indonesia, yaitu sebesar US$10,24 atau sekitar Rp174.000. Dalam peringkat global, Vietnam berada satu tingkat di atas Indonesia, yakni di posisi ke-11.

Selanjutnya, Myanmar menempati posisi ketiga dengan biaya langganan internet sebesar US$20,12 atau sekitar Rp342.000. Thailand berada di posisi keempat dengan harga US$22,30 atau sekitar Rp379.000.

Berikutnya, Kamboja, Singapura, dan Filipina berada di kisaran Rp500.000. Kamboja mencatat harga US$30,00 atau sekitar Rp510.000, Singapura US$30,74 atau sekitar Rp522.000, dan Filipina US$34,16 atau sekitar Rp580.000.

Malaysia justru memiliki biaya langganan yang relatif lebih mahal, yaitu US$37,98 atau sekitar Rp645.000. Angka ini tidak jauh berbeda dengan Laos yang berada di kisaran US$41,08 atau sekitar Rp698.000.

Sementara itu, Brunei dan Timor Leste sudah menyentuh angka jutaan rupiah. Brunei berada di angka US$63,25 atau sekitar Rp1 juta, sedangkan Timor Leste mencapai US$124,50 atau sekitar Rp2,1 juta.

Dikutip dari Boardband Genie Senin (20/4/2026), pakar broadband Alex Tofts, menjelaskan biaya broadband tertinggi biasanya terdapat di negara-negara terpencil. Hal ini mencakup wilayah dengan medan sulit atau negara kepulauan yang kekurangan akses ke negara tetangga untuk membantu pengembangan infrastruktur modern.

Dia juga menambahkan banyak negara di Eropa Timur, Asia Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara memiliki biaya broadband yang relatif rendah. Hal ini sering kali didukung oleh penggunaan jaringan fiber optik yang luas.

Daftar Harga Internet Rumah menurut Laporan Global Broadband Price League 2026:

- Indonesia US$10.66
- Malaysia US$37.98
- Vietnam US$10.24
- Laos US$41.08
- Thailand US$ 22.30
- Filipina US$34,16
- Kamboja US$30.00
- Timorleste US$124.50
- Myanmar US$20.12
- Singapura US$30.74
- Brunei Darussalam US$63.25

Harga per Mbps

Adapun jika diukur secara kecepatan yang didapat (cost per Mbps) Indonesia berada diposisi yang kurang menguntungkan. Singapura memiliki harga bulanan US$32,22 dengan rerata kecepatan yaitu 410 Mbps, maka estimasi harga per Mbps sekitar US$0,08. Sementara itu Thailand estimasi biaya bulanaan US$23,30 dengan rerata kecepatan 272,6 Mbps, maka biaya per Mbps yang dipikul pengguna adalah US$0,08. Adapun Indonesia dengan rerata biaya bulanan US$10,22, kecepatan internetnya hanya 31,2 Mbps. Alhasil, estimasi harga per Mbps sekitar US$0,34.

(Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) merespons arahan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) agar layanan internet dapat semakin cepat dan terjangkau.

Sekretaris Jenderal ATSI Merza Fachys menilai pernyataan tersebut masih bersifat kesimpulan umum. Menurutnya, layanan internet fixed broadband dan internet seluler perlu dibedakan karena memiliki karakteristik yang berbeda.

“Saya yakin kalau seluler harganya sudah sangat murah,” kata Merza ditemui usai acara Indonesia Digital Outlook 2026: From Policy to Practice: Shaping Indonesia’s Sustainable Digital Future di Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Dia meminta agar perbandingan harga dilakukan dengan melihat biaya per gigabyte di negara-negara tetangga, yang menurutnya masih menunjukkan tarif internet seluler di Indonesia relatif lebih murah. Namun demikian, Merza mengakui untuk layanan fixed broadband atau internet rumah, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu ditinjau lebih lanjut.

Sementara dari sisi kecepatan, dia menyebut tantangan utama terletak pada kondisi geografis Indonesia yang berbeda dengan negara lain.

“Sebut aja sebelah kita [Singapura]. Kalau Jakarta yang dinilai [dibandingkan] saya yakin tidak kalah sama Singapura. Tapi ketika kita bicara Indonesia ditarik rata-rata ya agak beda,” katanya.

ATSI menilai peningkatan kualitas jaringan perlu dilakukan melalui pendekatan yang berbeda antara wilayah perkotaan dan daerah luar kota.

Untuk wilayah rural dan pinggiran kota, Merza mengatakan pihaknya menyarankan perbaikan jaringan difokuskan pada penguatan layanan 4G, sedangkan kawasan perkotaan didorong melalui pengembangan jaringan 5G.

Menurutnya, penguatan 4G di luar kota membutuhkan dua faktor utama, yakni penambahan spektrum frekuensi serta pembangunan backbone jaringan ke daerah-daerah tersebut.

Sementara di wilayah perkotaan, kebutuhan utama berada pada ketersediaan spektrum karena infrastruktur fiber optik relatif sudah tersedia. Adapun di luar kota, penggelaran fiber optik masih menjadi tantangan tersendiri. Selain memerlukan investasi besar, proses pembangunan juga menghadapi kendala teknis, seperti jarak yang panjang dan kompleksitas pekerjaan di lapangan.

Masalah perizinan turut menjadi hambatan, terutama untuk pembangunan jaringan antarkota yang memiliki aturan berbeda-beda di tiap daerah. ATSI, lanjut Merza, telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyederhanakan proses perizinan tersebut.

Kendala serupa juga terjadi pada pembangunan jaringan antarwilayah kepulauan yang memerlukan kabel laut.

“Perizinan membangun kabel laut juga masih cukup [tidak mudah] makanya butuh waktu,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid meminta operator seluler agar menghadirkan layanan internet yang lebih cepat dan lebih murah.

Arahan tersebut disampaikan saat Komdigi meresmikan kewajiban registrasi kartu SIM menggunakan biometrik wajah atau face recognition. Selain itu, pemerintah juga membatasi penggunaan satu NIK maksimal tiga nomor per operator, mewajibkan kartu perdana diedarkan dalam kondisi tidak aktif, serta meminta operator menyediakan fasilitas pengecekan nomor dan pemblokiran apabila NIK seseorang digunakan pihak lain.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola kartu SIM sekaligus menekan potensi kejahatan digital. Setelah perbaikan tata kelola dilakukan, Komdigi meminta operator seluler meningkatkan kualitas layanan, baik dari sisi kecepatan maupun keterjangkauan harga.

“Kami minta kepada operator seluler terus melakukan lebih banyak lagi, termasuk kecepatan internet. Jadi kan bagus kalau sudah lebih aman, internetnya tolong lebih dipercepat, ini juga masukan dari publik. Dan yang terakhir, harganya juga tolong tidak mahal-mahal ya,” kata Meutya dalam peluncuran Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Registrasi Biometrik: SEMANTIK (SEnyum, aMAN dengan BimoeTrik) di Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Meutya juga mengungkapkan target peningkatan kecepatan internet nasional. Rata-rata kecepatan mobile broadband pada 2025 tercatat sebesar 63,51 Mbps. Pada 2026, Komdigi menargetkan kecepatan tersebut meningkat menjadi 80 Mbps, lebih cepat dari target awal dalam RPJMN yang sebelumnya dipatok pada 2028.

Adapun rata-rata kecepatan fixed broadband di seluruh ibu kota provinsi pada 2025 telah mencapai 51,84 Mbps dan akan didorong menjadi 64 Mbps pada 2026, lebih cepat dari target RPJMN yang seharusnya tercapai pada 2027.

“Kami insyaallah dengan tim dan dorongan masukan dari Komisi I kami akan dorong untuk tahun 2026 [meningkat],” kata Meutya dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI pada Senin (26/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA— Ekonom Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai kehadiran layanan Internet Rakyat dari PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) atau Surge dapat memberikan dinamika baru bagi persaingan bisnis internet di Indonesia.

Menurutnya, hadirnya Internet Rakyat membuka lebih banyak opsi bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan internet.

“Dengan harga yang lebih murah, saya juga melihat pasar akan semakin tidak terkonsentrasi ke satu pemain saja,” kata Huda kepada Bisnis pada Selasa (25/11/2025).

Huda menilai masuknya Surge dapat memicu persaingan harga yang berpotensi memperbaiki struktur pasar internet yang selama ini sangat terkonsentrasi, sekaligus mendorong tarif internet di Indonesia menjadi lebih terjangkau.

Dia juga menyoroti kesenjangan harga dan kualitas internet Indonesia yang selama ini tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN. “Selama ini, dibandingkan dengan negara ASEAN, internet Indonesia dibanderol dengan harga paling mahal, tapi kecepatan lelet,” katanya.

Dari sisi teknologi dan pemerataan infrastruktur, dia menilai ekspansi Surge yang menyasar wilayah Jawa hingga kawasan non-Jawa berpotensi mempercepat distribusi layanan digital.

“Saya rasa masuknya Surge dan menyasar ke Jawa dan daerah non Jawa, bisa membuat pembangunan digital semakin merata dan cepat,” katanya.

Dia menambahkan wilayah Indonesia timur yang selama ini didominasi operator pelat merah kini memiliki alternatif layanan dengan harga lebih kompetitif.

“Memang ada teknologi satelit milik starlink, tapi harganya jauh lebih mahal. Masuknya Surge ke pasar Indonesia Timur saya rasa bisa menjembatani kebutuhan internet dan kemampuan masyarakat yang terbatas,” ungkapnya.

Sebelumnya, pengamat telekomunikasi Kamilov Sagala menilai Internet Rakyat masih bersifat solusi sementara. Menurutnya, meski harga murah mampu meningkatkan minat masyarakat, hal itu tidak serta-merta menjamin kualitas dan keberlanjutan bisnis. Dia menyebut pengembalian investasi dan kesiapan teknologi menjadi tantangan signifikan bagi model layanan bersubsidi atau berbiaya rendah.

“Pengembalian investasinya berikut teknologi kedepannya menjadi tantangan tidak mudah [bisa saja penyesuain tarif atau ada subsidi dari regulatornya] sehingga bisa bertahan dengan program dan komitmennya,” kata Kamilov kepada Bisnis pada Kamis (20/11/2025).

Dia menilai tarif murah pada layanan Fixed Wireless Access (FWA) seperti Internet Rakyat merupakan strategi promosi yang seharusnya dibatasi waktu. Meski demikian, layanan ini tetap berpotensi mendukung pemerataan akses internet di area yang belum tersentuh jaringan fiber. “Untuk pemerataan akses internet dapat membantu wilayah non-fiber tetapi berapa lama bisa bertahannya [penting dukungan Komdigi],” ujarnya.

Kamilov juga memprediksi persaingan layanan FWA tidak akan terasa signifikan dalam satu hingga dua tahun ke depan, tetapi kompetisi akan menguat di sektor penyedia layanan internet (ISP). Dia menilai pengembangan investasi digital ke depan membutuhkan kolaborasi multipihak antara penyedia layanan, pemerintah daerah, Komdigi, dan kementerian/lembaga lain.

“Model investasi kedepannya penting peran komdigi dan pemda bersama danantara kolaborasi, agar kesediaan infrastruktur 5G FWA menjadi nyata,” ujarnya.

Internet Rakyat sendiri merupakan layanan internet berbasis jaringan 5G FWA dengan kecepatan 100 Mbps yang dibanderol sekitar Rp100.000 per bulan. Layanan yang dihadirkan Surge ini tersedia di beberapa wilayah, termasuk Pulau Jawa, Maluku, dan Papua.

Untuk menggunakan layanan tersebut, masyarakat perlu melakukan pra-registrasi melalui laman resmi Internet Rakyat, mengisi data pribadi seperti nama, email, nomor ponsel, dan alamat domisili, serta menandai lokasi tempat tinggal di peta.

Selain Internet Rakyat, Surge mengoperasikan Starlite, layanan internet berbasis Wi-Fi dan FWA untuk segmen rumah tangga, sekolah, komunitas, hingga pelaku usaha.

Starlite sebelumnya meluncurkan jaringan Wi-Fi 7 pertama di Indonesia dengan kecepatan hingga 2 Gbps. Layanan ini menawarkan paket 200 Mbps seharga Rp100.000 per bulan tanpa FUP, sudah termasuk sewa modem, PPN, pemasangan gratis, dan gratis bulan pertama.

Untuk kebutuhan bandwidth lebih besar, tersedia paket 500 Mbps seharga Rp250.000 per bulan, sementara layanan premium Wi-Fi 7 berkecepatan hingga 2 Gbps ditujukan bagi institusi pendidikan dan jaringan berskala besar.

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) membantah harga internet tetap di Indonesia termahal di Asia Tenggara. Pasalnya, harga yang ada saat ini cukup kompetitif sekitar Rp1.000-Rp4.000 per Mbps.

Sebelumnya, laporan We Are Social menyebut biaya langganan internet tetap (fixed broadband) di Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Harga internet di Indonesia mencapai US$0,41 per megabit per detik (Mbps) atau sekitar Rp6.500 per Mbps.

Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Filipina yang sebesar US$0,14 per Mbps, Malaysia US$0,09 per Mbps, Vietnam US$0,04 per Mbps, Singapura US$0,03 per Mbps, dan Thailand US$0,02 per Mbps.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif ATSI, Marwan O. Baasir mengatakan kisaran harga per Mbps yang ditawarkan oleh para anggota ATSI sebenarnya relatif rendah.

“Anggora ATSI kan punya IndiHome, XL Home, Hi-Fi gitu ya, itu harganya, kisarannya tuh kecil banget. Rp1.000 perak sampai Rp4.000 perak [per Mbps],” kata Marwan saat dihubungi Bisnis pada Jumat (10/10/2025).

Dia menjelaskan, perhitungan harga tersebut tergantung pada kecepatan internet (speed) dan paket harga yang dipilih pelanggan. Menurutnya semakin speed-nya makin tinggi, harga rata-rata akan semakin murah.

“Harga per Mbps-nya makin murah. Tapi kalau speed-nya makin rendah, per Mbps-nya paling tinggi tuh Rp4.000 perak. Berarti kan sekitar 24 sen dolar kan,” katanya l.

Namun, Marwan menilai, rata-rata harga nasional menjadi tinggi karena banyaknya layanan internet di wilayah pedesaan (rural area) yang dijual dengan harga murah namun berkecepatan rendah.

Masalah utama, lanjutnya, terletak pada struktur pasar dan biaya distribusi yang masih tinggi.

“Problem kita adalah karena penyedia internet yang dijual murah padahal speed-nya rendah. Itu yang menyebabkan naik harganya. Tapi kalau di anggota ATSI, kisarannya itu antara Rp1.000–Rp4.000, berdasarkan produknya beda-beda lah ya,” kata dia.

Sekadar informasi, untuk memberikan akses internet ke daerah yang sulit dijangkau serat optik, pelaku usaha mengandalkan internet satelit GEO, yang secara struktur memiliki modal besar.

Harga layanan internet Ubiqu milik PSN tercatat sebesar Rp10 juta per tahun dengan FUP 100 GB. Sementara itu Mangosky milik Telkom dibandrol seharga Rp11,9 juta per tahun untuk kecepatan up to 6 Mbps unlimited.

“Kalau dari sisi operator kayak di ATSI itu, regulatory charges harus murah. Yang kedua, kemudahan dalam menggelar fiber optic. Izin-izin di daerah-daerah disederhanakan dan cost-nya juga dipermurah. Kemudian penggelaran fiber harus lebih dimudahkan,” katanya.