Bisnis.com, JAKARTA — Tren penutupan Bank Perekonomian Rakyat (BPR/BPRS) kembali berlanjut. Hingga awal April 2026, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedikitnya telah mencabut tujuh izin usaha BPR, menambah daftar panjang BPR yang telah ditutup.

Kepala Pengawas Eksekutif Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan, langkah tersebut ditempuh dalam rangka penegakan ketentuan dan perlindungan konsumen di bidang perbankan.

“Selama 2026 hingga saat ini OJK telah mencabut 6 izin usaha BPR,” kata Dian dalam konferensi pers daring RDKB OJK Maret 2026, Senin (6/4/2026).

Secara detail, OJK pada Januari 2026 mencabut izin usaha dua BPR yakni BPR Suliki Gunung Mas dan BPR Prima Master Bank. Lalu pada Februari 2026, otoritas kembali menutup dua bank yaitu BPR Bank Cirebon dan BPR Kamadana.

Pencabutan izin usaha kembali berlanjut pada Maret 2026. Kali ini, OJK menutup BPR Koperindo Jaya dan BPR Pembangunan Nagari. Terbaru, tepatnya pada 7 April 2026, otoritas mencabut izin usaha BPR Sungai Rumbai, sehingga total yang dicabut izinnya mencapai tujuh BPR.

Apabila ditelisik lebih dalam, penyebab tutupnya ketujuh BPR tersebut didominasi oleh rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) berada di bawah 12%.

Merujuk Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat, BPR wajib menyediakan modal minimum yang dihitung menggunakan rasio KPMM paling rendah sebesar 12% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Dian mengungkapkan, penerapan tata kelola yang kurang memadai merupakan faktor yang menyebabkan kinerja BPR/BPRS menjadi tidak optimal sehingga dapat memengaruhi turunnya KPMM.

“Namun demikian, OJK senantiasa terus mendorong industri BPR/BPRS untuk terus berupaya memperkuat tata kelola dan manajemen risiko melalui penerapan 3 lines of defense secara konsisten dan berkelanjutan,” jelas Dian kepada Bisnis, Kamis (9/4/2026).

Ketua Umum DPP Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Tedy Alamsyah mengatakan bahwa ada beberapa variabel yang turut menggerus permodalan BPR. Selain aturan pemenuhan dari regulator, kondisi bisnis serta manajemen masing-masing entitas dapat berkontribusi dalam penurunan modal inti.

“Terkait pemenuhan modal inti ada beberapa variabel selain aturan dari pemenuhan dari regulator,” kata Tedy kepada Bisnis, Rabu (8/4/2026).

Kendati begitu, Tedy menyebut bahwa industri BPR/BPRS secara umum masih tetap tumbuh, baik secara aset, funding, dan lending sesuai fungsi intermediasinya.

Dia meyakini, hingga saat ini dan ke depannya, industri BPR/BPRS tetap dengan khittah awal pendirian serta diatur dalam Undang-undang No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“Kebutuhan masyarakat UMKM juga akan tetap seiring sejalan,” tegasnya.

Sinyal Tekanan Struktural

Senior Vice President LPPI Trioksa Siahaan menyebut, tutupnya tujuh BPR hingga bulan keempat 2026 menjadi sinyal tekanan struktural di BPR. Menurutnya, kondisi ini lebih mengarah pada sulitnya pemilik BPR untuk mengerek permodalan BPR guna memenuhi kriteria minimum. Selain itu, dia memandang bahwa investor baru masih belum berani masuk ke BPR.

Dia juga melihat bahwa tren penutupan BPR masih akan terjadi ke depan, dengan permodalan menjadi isu utama tumbangnya sejumlah bank tersebut.

“Tren penutupan BPR bila melihat trennya sepertinya masih akan terjadi, dan isu utama adalah terkait permodalan BPR,” ungkap Trioksa kepada Bisnis, Rabu (8/4/2026).

Kendati begitu, dia menilai bahwa penutupan BPR belum berdampak signifikan terhadap sektor mikro, mengingat portofolio yang terdampak masih relatif kecil.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, sebagai bagian dari tindakan pengawasan yang dilakukan otoritas untuk terus memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat.

Pencabutan izin tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana.

“Mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali,” tulis OJK dalam keterangannya, Kamis (19/2/2026).

Sebelum memutuskan untuk mencabut izin, OJK sebelumnya telah mengidentifikasi adanya permasalahan serius yang berkaitan dengan integritas dan tata kelola BPR Kamadana.

Permasalahan tersebut mencakup fraud, tindakan yang mengabaikan penerapan prinsip kehati-hatian, asas-asas pemberian kredit yang sehat, serta penyimpangan terhadap ketentuan perbankan.

“Hal-hal tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi keuangan dan keberlangsungan usaha PT BPR Kamadana,” ungkap OJK.

Sejak permasalahan tersebut terdeteksi, OJK telah melaksanakan seluruh kewenangan pengawasan secara optimal. Di antaranya, melalui peningkatan intensitas pengawasan, menetapkan sanksi administratif, serta pembinaan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.

Kemudian, evaluasi menyeluruh atas kinerja manajemen, serta pengawasan terhadap pelaksanaan rencana tindak penyehatan agar BPR dapat kembali beroperasi secara normal dan sehat. Namun hingga batas waktu yang ditetapkan, kondisi BPR belum menunjukkan perbaikan yang memadai.

Dengan kondisi tersebut di atas, pada 18 Desember 2024 status pengawasan BPR Kamadana ditetapkan menjadi BPR Dalam Penyehatan (BDP) karena memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12 persen serta Tingkat Kesehatan (TKS) dengan predikat Tidak Sehat.

Menindaklanjuti penetapan status BDP, BPR Kamadana telah menyusun rencana penyehatan. Kendati begitu dalam pelaksanaannya BPR Kamadana tidak sepenuhnya mampu merealisasikannya.

“Dengan demikian selama masa BDP, upaya BPR Kamadana belum dapat memberikan hasil yang signifikan dalam mengatasi permasalahan permodalan,” ungkap OJK.

Ditetapkan Status Pengawasan

Lalu pada 16 Desember 2025 OJK menetapkan status pengawasan PT BPR Kamadana menjadi BPR Dalam Resolusi (BDR). Penetapan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.28/2023 tanggal 29 Desember 2023 mengenai Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Selama BDR, OJK mengungkap bahwa Pengurus dan Pemegang Saham PT BPR Kamadana tidak berhasil melakukan penyehatan terhadap BPR.

OJK juga telah menindaklanjuti temuan pelanggaran dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melalui pemberian sanksi dan tindakan pengawasan terhadap pejabat eksekutif yang terbukti melakukan pelanggaran.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjamin Simpanan dan Resolusi Bank Lembaga Penjamin Simpanan Nomor S-R.4/ADK3/2026 tanggal 5 Februari 2026 Perihal Cara Penanganan Bank Dalam Resolusi PT BPR Kamadana, LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap PT BPR Kamadana.

Atas hal tersebut, LPS meminta OJK untuk mencabut izin usaha PT BPR Kamadana. Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut dan memperhatikan ketentuan Pasal 19 POJK No. 28/2023, OJK melakukan pencabutan izin usaha (CIU) PT BPR Kamadana.

Dengan pencabutan izin usaha tersebut, OJK menyebut bahwa LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 24/2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

OJK menegaskan bahwa seluruh kebijakan dan langkah pengawasan yang ditempuh senantiasa berlandaskan nilai-nilai integritas, profesionalisme, independensi, dan akuntabilitas.

“OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR Kamadana agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” pungkas OJK.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, sebagai bagian dari tindakan pengawasan yang dilakukan otoritas untuk terus memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat.

Pencabutan izin tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana.

“Mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali,” tulis OJK dalam keterangannya, Kamis (19/2/2026).

Sebelum memutuskan untuk mencabut izin, OJK sebelumnya telah mengidentifikasi adanya permasalahan serius yang berkaitan dengan integritas dan tata kelola BPR Kamadana.

Permasalahan tersebut mencakup fraud dan tindakan yang mengabaikan penerapan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat, serta penyimpangan terhadap ketentuan perbankan.

“Hal-hal tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi keuangan dan keberlangsungan usaha PT BPR Kamadana,” ungkap OJK.

Sejak permasalahan tersebut terdeteksi, OJK telah melaksanakan seluruh kewenangan pengawasan secara optimal. Di antaranya, melalui peningkatan intensitas pengawasan, menetapkan sanksi administratif, serta pembinaan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.

Kemudian, evaluasi menyeluruh atas kinerja manajemen, serta pengawasan terhadap pelaksanaan rencana tindak penyehatan agar BPR dapat kembali beroperasi secara normal dan sehat. Namun hingga batas waktu yang ditetapkan, kondisi BPR belum menunjukkan perbaikan yang memadai.

Dengan kondisi tersebut di atas, pada 18 Desember 2024 status pengawasan BPR Kamadana ditetapkan menjadi BPR Dalam Penyehatan (BDP) karena memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12 persen serta Tingkat Kesehatan (TKS) dengan predikat Tidak Sehat.

Menindaklanjuti penetapan status BDP, BPR Kamadana telah menyusun rencana penyehatan. Kendati begitu dalam pelaksanaannya BPR Kamadana tidak sepenuhnya mampu merealisasikannya.

“Dengan demikian selama masa BDP, upaya BPR Kamadana belum dapat memberikan hasil yang signifikan dalam mengatasi permasalahan permodalan,” ungkap OJK.

Ditetapkan Status Pengawasan

Lalu pada 16 Desember 2025 OJK menetapkan status pengawasan PT BPR Kamadana menjadi BPR Dalam Resolusi (BDR). Penetapan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.28/2023 tanggal 29 Desember 2023 mengenai Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Selama BDR, OJK mengungkap bahwa Pengurus dan Pemegang Saham PT BPR Kamadana tidak berhasil melakukan penyehatan terhadap BPR.

OJK juga telah menindaklanjuti temuan pelanggaran dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melalui pemberian sanksi dan tindakan pengawasan terhadap pejabat eksekutif yang terbukti melakukan pelanggaran.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjamin Simpanan dan Resolusi Bank Lembaga Penjamin Simpanan Nomor S-R.4/ADK3/2026 tanggal 5 Februari 2026 Perihal Cara Penanganan Bank Dalam Resolusi PT BPR Kamadana, LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap PT BPR Kamadana.

Atas hal tersebut, LPS meminta OJK untuk mencabut izin usaha PT BPR Kamadana. Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut dan memperhatikan ketentuan Pasal 19 POJK No. 28/2023, OJK melakukan pencabutan izin usaha (CIU) PT BPR Kamadana.

Dengan pencabutan izin usaha tersebut, OJK menyebut bahwa LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 24/2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

OJK menegaskan bahwa seluruh kebijakan dan langkah pengawasan yang ditempuh senantiasa berlandaskan nilai-nilai integritas, profesionalisme, independensi, dan akuntabilitas.

“OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR Kamadana agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” pungkas OJK.

Bisnis.com, JAKARTA – Jumlah pencabutan izin usaha Bank Perekonomian Rakyat (BPR/BPRS) sepanjang 2025 menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) menilai penguatan tata kelola dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor utama yang menopang ketahanan industri BPR.

Ketua Umum Perbarindo Tedy Alamsyah mengatakan Perbarindo sebagai mitra strategis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong langkah-langkah perbaikan internal di seluruh level industri.

Perbaikan tersebut mencakup penguatan tata kelola perusahaan serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia, mulai dari jajaran komisaris dan direksi hingga pejabat eksekutif, supervisor, dan staf operasional.

“Sebagai asosiasi mitra OJK, kami terus melakukan tindakan perbaikan dalam hal penguatan tata kelola dan kompetensi SDM di semua level,” kata Tedy, dikutip Rabu (28/1/2026).

Tedy menuturkan, upaya pembenahan ini tidak bersifat jangka pendek, melainkan dilakukan secara berkelanjutan dengan pendekatan sistemik. Menurutnya, langkah ini bertujuan membangun fondasi industri yang lebih kuat, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta menjaga keberlanjutan pertumbuhan BPR ke depan.

Selain pembenahan internal, Tedy menilai bahwa ketahanan industri BPR masih relatif terjaga. Hingga saat ini, dia menyebut BPR/BPRS tetap resilien lantaran fokus melayani segmen ultra mikro, mikro, dan usaha kecil, yang masih membutuhkan akses pembiayaan.

“Sampai dengan saat ini, bukti empiris bahwa industri perbankan yang masih resilience dan fokus melayani ultra, micro, small, enterprise adalah industri BPR/BPRS,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Pengawas Eksekutif Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan penurunan jumlah BPR/BPRS yang ditutup sepanjang 2025 sejalan dengan upaya penguatan industri BPR/BPRS yang telah tercantum dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS (RP2B) yang telah terbit pada 2024.

“Penurunan jumlah BPR/BPRS yang ditutup di 2025 itu sejalan dengan upaya penguatan industri BPR/BPRS yang telah tercantum dalam RP2B,” ungkap Dian dalam Konferensi Pers RDKB, Jumat (9/1/2026).

Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, setidaknya terdapat 7 BPR/BPRS yang dicabut izin usahanya oleh OJK sepanjang 2025. Jumlah itu menyusut dibanding 2024 yang tercatat sebanyak 15 BPR/BPRS.

Dian menjelaskan, pencabutan izin yang dilakukan oleh OJK selama beberapa tahun terakhir merupakan BPR/BPRS yang mengalami permasalahan dan kinerja yang buruk, baik akibat insiden fraud dan atau penerapan prinsip tata kelola dan prinsip kehatian-kehatian yang kurang memadai.

Pencabutan izin dilakukan sebagai upaya OJK untuk menciptakan industri BPR/BPRS yang sehat, resilient, serta mencegah terjadinya permasalahan yang berlarut-larut dalam sistem keuangan nasional.

OJK sendiri telah mendorong penguatan penerapan prinsip tata kelola di BPR-BPRS melalui penerapan beberapa ketentuan terkait BPR/BPRS, yang di antaranya POJK yang terkait tentang penerapan tata kelola bagi BPR/BPRS, penerapan strategi anti-fraud bagi OJK, fungsi audit internal bagi BPR/BPRS, serta tentang penerapan fungsi kepatuhan bagi BPR/BPRS.

Adapun OJK telah merampungkan perizinan Kelompok Usaha Bank (KUB) untuk 10 BPD yang tergabung dalam empat grup KUB. Keempat grup KUB itu yakni Grup KUB Bank Jatim selaku bank induk, dengan bank anggota KUB yaitu Bank NTB Syariah, Bank Banten, Bank Lampung, Bank Sultra, dan Bank NTT.

Kemudian, grup KUB Bank BJB selaku bank induk, dengan bank anggota KUB yaitu Bank Bengkulu dan Bank Jambi. Selanjutnya, grup Bank Mega selaku bank induk, dengan bank anggota KUB yaitu Bank Sulteng dan Bank Sulutgo. Terakhir, grup KUB Bank Jakarta selaku bank induk, dengan bank anggota KUB yaitu Bank Maluku Malut.

Sementara itu sampai dengan 10 Desember 2025, OJK telah menyelesaikan persetujuan penggabungan BPR/BPRS dalam rangka konsolidasi dari 130 BPR/BPRS menjadi 45 BPR/BPRS.

“Saat ini OJK sedang melakukan proses penggabungan untuk 226 BPR/BPRS menjadi 79 BPR/BPRS,” ungkap Dian dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) angkat bicara ihwal menurunnya jumlah pencabutan izin usaha Bank Perekonomian Rakyat (BPR)/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sepanjang 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala Pengawas Eksekutif Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan penurunan jumlah BPR/BPRS yang ditutup sepanjang 2025 sejalan dengan upaya penguatan industri BPR/BPRS yang telah tercantum dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS (RP2B) yang telah terbit pada 2024.

“Penurunan jumlah BPR/BPRS yang ditutup di 2025 itu sejalan dengan upaya penguatan industri BPR/BPRS yang telah tercantum dalam RP2B,” ungkap Dian dalam Konferensi Pers RDKB, Jumat (9/1/2026).

Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, setidaknya terdapat 7 BPR/BPRS yang dicabut izin usahanya oleh OJK sepanjang 2025. Jumlah itu menyusut dibanding 2024 yang tercatat sebanyak 15 BPR/BPRS.

Dian menuturkan, BPR/BPRS yang dicabut izin usahanya oleh OJK selama beberapa tahun terakhir merupakan BPR/BPRS yang mengalami permasalahan dan kinerja yang buruk, baik akibat insiden fraud dan atau penerapan prinsip tata kelola dan prinsip kehatian-kehatian yang kurang memadai.

Pencabutan izin BPR/BPRS, lanjut Dian, dilakukan sebagai upaya OJK untuk menciptakan industri BPR/BPRS yang sehat, resilient, serta mencegah terjadinya permasalahan yang berlarut-larut dalam sistem keuangan nasional.

OJK sendiri telah mendorong penguatan penerapan prinsip tata kelola di BPR-BPRS melalui penerapan beberapa ketentuan terkait BPR/BPRS, yang di antaranya POJK yang terkait tentang penerapan tata kelola bagi BPR/BPRS, penerapan strategi anti-fraud bagi OJK, fungsi audit internal bagi BPR/BPRS, serta tentang penerapan fungsi kepatuhan bagi BPR/BPRS.

Sementara itu dari sisi kinerja, Dian mengungkapkan bahwa secara industri kinerja BPR/BPRS menunjukkan pertumbuhan yang stabil sepanjang 2025.

Dian mengungkapkan total aset BPR-BPRS per November 2025 tumbuh sebesar 5,38% secara tahunan (year on year/YoY), didukung oleh penyaluran kredit yang tumbuh sebesar 5,38% YoY menjadi sebesar Rp176,66 triliun.

“Kemudian penghimpunan DPK juga mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,07% YoY menjadi sebesar Rp167,7 triliun,” ujarnya.

Kinerja industri BPR-BPRS juga tetap terjaga. Dian mengatakan, rasio capital adequacy ratio untuk BPR dan BPRS masing-masing sebesar 29,32% dan 19,01%, berada di atas threshold sesuai ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, meski NPL terpantau mengalami sedikit peningkatan secara tahunan, Dian menyebut risiko kredit BPR/BPRS tetap manageable.

Bisnis.com, JAKARTA - Sepanjang 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha dan memproses merger sejumlah bank perekonomian rakyat (BPR).

Hingga pertengahan Desember 2025, OJK telah mencabut izin usaha sebanyak 7 BPR/BPRS. Terakhir, regulator resmi mencabut izin usaha PT BPR Bumi Pendawa Raharja.

Pencabutan izin usaha tersebut dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-88/D.03/2025 tanggal 15 Desember 2025 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Bumi Pendawa Raharja.

“Mencabut izin PT BPR Bumi Pendawa Raharja yang beralamat di Jalan Raya Cipanas No.37 Komplek Ruko Pendawa, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat,” tulis OJK dalam keterangannya, dikutip pada Rabu (17/12/2025).

Adapun pencabutan izin usaha akhirnya dilakukan, usai OJK memberikan waktu bagi pengurus dan pemegang saham BPR Bumi Pendawa Raharja untuk melakukan upaya penyehatan khususnya dalam mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas.

Jika menilik ke belakang, sepanjang tahun ini pencabutan izin usaha BPR/BPRS diumumkan pertama kali pada April 2025, yaitu terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gebu Prima.

Lalu pada 24 Juli 2025, otoritas mencabut izin usaha BPR Dwicahaya Nusaperkasa yang berlokasi di Kota Batu, Jawa Timur. Penutupan juga dilakukan pada Agustus 2025 terhadap BPR Disky Surya Jaya tepatnya di Deli Serdang, Sumatra Utara.

Selanjutnya pada September 2025, OJK resmi mencabut izin usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gayo Perseroda dan PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat pada 14 Oktober 2025.

Pada 8 Oktober 2025, OJK juga mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Nagajayaraya Sentrasentosa yang berlokasi di Kertosono Nganjuk, Jawa Timur atas permintaan pemegang sahamnya alias self liquidation.

Berikut Daftar Bank Bangkrut Sepanjang 2025:

• BPRS Gebu Prima
  
• BPR Dwicahaya Nusaperkasa
  
• BPR Disky Surya Jaya
  
• BPRS Gayo Perseroda
  
• BPR Artha Kramat
  
• BPR Nagajayaraya Sentrasentosa
  
• BPR Bumi Pendawa Raharja

Merger BPR/BPRS

Saat ini, OJK juga memproses penggabungan 226 BPR dan BPRS yang akan dikonsolidasikan menjadi 79 entitas BPR/S.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan langkah tersebut merupakan kelanjutan dari program konsolidasi yang telah berjalan sejak beberapa tahun terakhir guna memperkuat permodalan, tata kelola, serta ketahanan industri BPR/S.

“Hingga posisi 10 Desember 2025, OJK telah menyelesaikan persetujuan penggabungan BPR dan BPRS dari 130 entitas menjadi 45 entitas. Selanjutnya, saat ini sedang dilakukan proses penggabungan terhadap 226 BPR/BPRS menjadi 79,” ujar Dian dalam jawaban tertulis, Jumat (19/12/2025).

Menurutnya, konsolidasi menjadi instrumen penting untuk memastikan BPR maupun BPRS memiliki skala usaha yang memadai dalam menghadapi tantangan ekonomi serta mampu meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melanjutkan agenda konsolidasi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) sebagai bagian dari penguatan struktur industri perbankan.

Saat ini, OJK sedang memproses penggabungan 226 BPR dan BPRS yang akan dikonsolidasikan menjadi 79 entitas BPR/S.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan langkah tersebut merupakan kelanjutan dari program konsolidasi yang telah berjalan sejak beberapa tahun terakhir guna memperkuat permodalan, tata kelola, serta ketahanan industri BPR/S.

“Hingga posisi 10 Desember 2025, OJK telah menyelesaikan persetujuan penggabungan BPR dan BPRS dari 130 entitas menjadi 45 entitas. Selanjutnya, saat ini sedang dilakukan proses penggabungan terhadap 226 BPR/BPRS menjadi 79,” ujar Dian dalam jawaban tertulis, Jumat (19/12/2025).

Menurutnya, konsolidasi menjadi instrumen penting untuk memastikan BPR maupun BPRS memiliki skala usaha yang memadai dalam menghadapi tantangan ekonomi serta mampu meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah.

Sebagaimana diketahui, OJK telah menutup 7 BPR sepanjang 2025. Terakhir OJK resmi mencabut izin usaha PT BPR Bumi Pendawa Raharja.

“Mencabut izin PT BPR Bumi Pendawa Raharja yang beralamat di Jalan Raya Cipanas No.37 Komplek Ruko Pendawa, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat,” tulis OJK dalam keterangannya, dikutip pada Rabu (17/12/2025).

Adapun pencabutan izin usaha akhirnya dilakukan, usai OJK memberikan waktu bagi pengurus dan pemegang saham BPR Bumi Pendawa Raharja untuk melakukan upaya penyehatan khususnya dalam mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas.

Berikut Daftar Bank Bangkrut Sepanjang 2025:

- BPRS Gebu Prima

- BPR Dwicahaya Nusaperkasa

- BPR Disky Surya Jaya

- BPRS Gayo Perseroda

- BPR Artha Kramat

- BPR Nagajayaraya Sentrasentosa

- BPR Bumi Pendawa Raharja

Bisnis.com, SEMARANG - Persyaratan modal inti sebesar Rp6 miliar untuk Bank Perekonomian Rakyat (BPR) masih menjadi masalah di Jawa Tengah. Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Tengah mencatat masih ada puluhan BPR yang belum memenuhi ketentuan permodalan itu.
"Dari segi permodalan secara umum BPR itu memenuhi. Kita ada modal inti minimum, memang ada beberapa BPR yang belum memenuhi itu. Mungkin sekitar 30-an," ungkap Hidayat Prabowo, Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah, dikutip Kamis (11/12/2025).
Hidayat menjelaskan bahwa dengan jumlah BPR terbesar se-Indonesia, OJK memerlukan kerja ekstra untuk bisa menangani 320-an BPR di wilayah Jawa Tengah-DI Yogyakarta. Selain masalah penyertaan modal inti, kualitas penyaluran kredit juga menjadi pekerjaan rumah yang perlu perhatian khusus.
"BPR memang jadi PR kita bersama, ini membutuhkan perhatian khusus karena nilai NPL yang tinggi. Kita [Jawa Tengah] lebih di atas nasional. Nasional itu 12%, kita lebih di atas itu," tutur Hidayat dalam konferensi pers yang digelar di Magelang.
Fungsi pengawasan akan dilakukan OJK terhadap pemegang saham serta pengurus BPR tersebut. Hidayat menjelaskan bahwa kondisi penyehatan bakal diberikan untuk BPR yang memiliki catatan pada tiga kriteria. Pertama, terkait kecukupan permodalan, terkait cash ratio, dan terakhir terkait tingkat kesehatan bank.
"Batasnya [pemenuhan modal inti] adalah tahun ini, tetapi ada beberapa kebijakan yang diambil. Kalau sudah dalam proses di OJK, itu sudah bisa diterima," jelas Hidayat.
Di Jawa Tengah sendiri, OJK telah mencabut izin usaha PT BPR Artha Kramat yang berpusat di Kabupaten Tegal pada Oktober 2025 lalu. Pencabutan izin tersebut dilakukan atas permintaan pemegang saham. Sebelumnya, 4 BPR di berbagai lokasi di Indonesia juga telah dicabut izinnya oleh OJK sepanjang tahun 2025 ini.

Pencabutan izin tersebut menambah panjang daftar kebangkrutan BPR/BPRS yang menurut catatan Bisnis mencapai 25 bank sepanjang 2024-2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan persetujuan pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Nagajayaraya Sentrasentosa di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

Langkah tersebut dilakukan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-68/D.03/2025 tanggal 8 Oktober 2025 tentang Pencabutan Izin Usaha.

Kepala OJK Kediri Ismirani Saputri mengatakan, pencabutan izin usaha BPR tersebut merupakan keputusan dan permohonan dari pemegang saham dengan mempertimbangkan belum terpenuhinya modal inti minimum sesuai ketentuan yang berlaku.

SHUTTERSTOCK/CREATIVE LAB Ilustrasi bank.

Ia menambahkan, dua tahapan tersebut adalah persetujuan persiapan pencabutan izin usaha dan keputusan pencabutan izin usaha.

Adapun, penyerahan Surat Keputusan Pencabutan Izin Usaha telah dilakukan secara tatap muka dengan Pemegang Saham Pengendali Fransisca Ornella Sari dan Direksi PT Bank Perekonomian Rakyat Nagajayaraya Sentrasentosa pada tanggal 15 Oktober 2025 di Kantor OJK Kediri.

Pada kesempatan tersebut, Fransisca menyampaikan, seluruh kewajiban terhadap dana pihak ketiga nasabah BPR Nagajayaraya Sentrasentosa telah diselesaikan oleh pemegang saham.

Sehubungan dengan keputusan pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham dimaksud, OJK telah meminta BPR Nagajayaraya Sentrasentosa untuk menindaklanjuti antara lain melakukan pembubaran badan hukum sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

SHUTTERSTOCK/ANTON_AV Ilustrasi bank.

Selain itu, pemegang saham juga harus mengumumkan berakhirnya atau bubarnya badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Dengan efektifnya pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham oleh OJK, pemegang saham PT Bank Perekonomian Rakyat Nagajayaraya Sentrasentosa tetap bertanggung jawab atas segala kewajiban BPR yang belum diselesaikan sejak tanggal pencabutan izin usaha diterbitkan," imbuh dia.

Ismirani menjabarkan, seluruh kredit BPR Nagajayaraya Sentrasentosa akan dialihkan kepada pemegang saham termasuk kewajiban yang harus dilaksanakan sehubungan dengan pelunasan kredit oleh debitor di kemudian hari.

Sebagai informasi, BPR Nagajayaraya Sentrasentosa berkedudukan di Jalan PB Sudirman Nomor 85, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

IDXChannel- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pencabutan izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat yang beralamat di Jalan Raya Munjungagung Nomor 28, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah.

Pencabutan tersebut melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-71/D.03/2025 tanggal 14 Oktober 2025 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat.

Kepala OJK Tegal Noviyanto Utomo mengatakan, pencabutan izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat ini dilakukan atas permintaan Pemegang Saham (Self Liquidation), dengan alasan agar lebih fokus terhadap pengembangan PT Bank Perekonomian Rakyat Bumi Sediaguna yang masih dalam satu grup kepemilikan yang sama dengan PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat.

"Penyerahan Surat Keputusan Pencabutan telah dilakukan secara tatap muka dengan Pemegang Saham Pengendali Hadiyanto Prabowo dan Direksi PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat pada tanggal 17 Oktober 2025 di Kantor OJK Tegal," tuturnya dalam keterangan pers Kamis (23/10/2025).

Pada kesempatan tersebut, Hadiyanto menyampaikan bahwa seluruh kewajiban terhadap dana pihak ketiga nasabah PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat telah diselesaikan oleh Pemegang Saham.

Selanjutnya, pemegang saham PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat tetap bertanggung jawab atas segala kewajiban dan/atau tuntutan di kemudian hari yang terkait dengan PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat yang belum diselesaikan sejak tanggal pencabutan izin usaha diterbitkan.

(kunthi fahmar sandy)

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat. Pencabutan izin tersebut atas permintaan pemegang saham (self liquidation).

Pencabutan izin usaha itu tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-71/D.03/2025 tanggal 14 Oktober 2025 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat.

Adapun BPR Artha Kramat beralamat di Jalan Raya Munjungagung Nomor 28, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah.

Pencabutan izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat ini dilakukan atas permintaan pemegang saham.

Alasannya, yakni agar para pemegang saham lebih fokus terhadap pengembangan PT Bank Perekonomian Rakyat Bumi Sediaguna yang masih dalam satu grup kepemilikan yang sama dengan PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat.

Penyerahan Surat Keputusan Pencabutan telah dilakukan secara tatap muka dengan Pemegang Saham Pengendali Hadiyanto Prabowo dan Direksi PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat pada 17 Oktober 2025 di Kantor OJK Tegal.

Hadiyanto menyampaikan bahwa seluruh kewajiban terhadap dana pihak ketiga nasabah PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat telah diselesaikan oleh Pemegang Saham.

Selanjutnya, pemegang saham PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat tetap bertanggung jawab atas segala kewajiban dan/atau tuntutan di kemudian hari yang terkait dengan PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat yang belum diselesaikan sejak tanggal pencabutan izin usaha diterbitkan.