#30 tag 24jam
Ada 6 Bank Bangkrut di RI, Ini Daftarnya
Sepanjang tahun ini, hingga Oktober, ada enam BPR yang izin usahanya dicabut OJK karena gagal melakukan penyehatan permodalan maupun likuiditas. [405] url asal
#bank-bangkrut #pencabutan-izin #bpr #ojk #permodalan #likuiditas #self-liquidation #sektor-keuangan #pengawasan-perbankan
(CNBC Indonesia - Market) 02/11/25 07:36
v/24236/
Jakarta, CNBC Indonesia — Sepanjang tahun ini jumlah bank bangkrut di Indonesia kembali bertambah. Terbaru, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menutup PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat yang beralamat di Jalan Raya Munjungagung Nomor 28, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah.
Pencabutan itu dilakukan atas permintaan pemegang saham (self liquidation) dengan alasan agar lebih fokus terhadap pengembangan PT Bank Perekonomian Rakyat Bumi Sediaguna yang masih dalam satu grup kepemilikan yang sama.
Penyerahan Surat Keputusan Pencabutan telah dilakukan secara tatap muka dengan Pemegang Saham Pengendali Hadiyanto Prabowo dan Direksi PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat pada tanggal 17 Oktober 2025 di Kantor OJK Tegal.
Pada pekan sebelumnya atau 8 Oktober 2025, OJK juga mencabut izin BPR Nagajayaraya Sentrasentosadi Jalan P.B. Sudirman No. 85, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.
OJK menutup BPR tersebut atas permintaan pemegang sahamnya alias self liquidation pada 8 Oktober 2025.
"Pencabutan izin usaha tersebut merupakan keputusan dan permohonan dari pemegang saham dengan mempertimbangkan belum terpenuhinya modal inti minimum sesuai ketentuan yang berlaku," tulis pengumuman OJK, dikutip Minggu (2/11/2025).
Pada bulan sebelumnya, OJK menutup BPR Syariah Gayo Perseroda karena tidak dapat menyelesaikan permasalahan finansial.
OJK telah memasukan BPRS tersebut dalam status BPR Syariah Dalam Resolusi (BDR) dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Pemegang Saham dan Pengurus BPR Syariah Gayo Perseroda untuk melakukan upaya penyehatan termasuk mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Namun demikian, Pemegang Saham dan Pengurus BPR Syariah Gayo Perseroda tidak dapat melakukan penyehatan BPR Syariah dimaksud.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, banyaknya penutupan BPR tidak menunjukan adanya guncangan terhadap sektor keuangan. Malahan itu menunjukan bahwa sistem pengawasan telah berjalan.
Dengan demikian sepanjang tahun ini, hingga Oktober, ada enam BPR yang izin usahanya dicabut OJK karena gagal melakukan penyehatan permodalan maupun likuiditas, berikut daftarnya:
- BPRS GayoPerseroda
- BPRS Gebu Prima
- BPRDwicahayaNusaperkasa
- BPR Disky Surya Jaya
- BPRArthaKramat
- Nagajayaraya Sentrasentosa.
(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]
Ada 6 Bank Bankrut di RI, Ini Daftarnya
Sepanjang tahun ini, hingga Oktober, ada enam BPR yang izin usahanya dicabut OJK karena gagal melakukan penyehatan permodalan maupun likuiditas. [405] url asal
#bank-bangkrut #pencabutan-izin #bpr #ojk #permodalan #likuiditas #self-liquidation #sektor-keuangan #pengawasan-perbankan
(CNBC Indonesia - Market) 02/11/25 07:36
v/24220/
Jakarta, CNBC Indonesia — Sepanjang tahun ini jumlah bank bangkrut di Indonesia kembali bertambah. Terbaru, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menutup PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat yang beralamat di Jalan Raya Munjungagung Nomor 28, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah.
Pencabutan itu dilakukan atas permintaan pemegang saham (self liquidation) dengan alasan agar lebih fokus terhadap pengembangan PT Bank Perekonomian Rakyat Bumi Sediaguna yang masih dalam satu grup kepemilikan yang sama.
Penyerahan Surat Keputusan Pencabutan telah dilakukan secara tatap muka dengan Pemegang Saham Pengendali Hadiyanto Prabowo dan Direksi PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat pada tanggal 17 Oktober 2025 di Kantor OJK Tegal.
Pada pekan sebelumnya atau 8 Oktober 2025, OJK juga mencabut izin BPR Nagajayaraya Sentrasentosadi Jalan P.B. Sudirman No. 85, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.
OJK menutup BPR tersebut atas permintaan pemegang sahamnya alias self liquidation pada 8 Oktober 2025.
"Pencabutan izin usaha tersebut merupakan keputusan dan permohonan dari pemegang saham dengan mempertimbangkan belum terpenuhinya modal inti minimum sesuai ketentuan yang berlaku," tulis pengumuman OJK, dikutip Minggu (2/11/2025).
Pada bulan sebelumnya, OJK menutup BPR Syariah Gayo Perseroda karena tidak dapat menyelesaikan permasalahan finansial.
OJK telah memasukan BPRS tersebut dalam status BPR Syariah Dalam Resolusi (BDR) dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Pemegang Saham dan Pengurus BPR Syariah Gayo Perseroda untuk melakukan upaya penyehatan termasuk mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Namun demikian, Pemegang Saham dan Pengurus BPR Syariah Gayo Perseroda tidak dapat melakukan penyehatan BPR Syariah dimaksud.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, banyaknya penutupan BPR tidak menunjukan adanya guncangan terhadap sektor keuangan. Malahan itu menunjukan bahwa sistem pengawasan telah berjalan.
Dengan demikian sepanjang tahun ini, hingga Oktober, ada enam BPR yang izin usahanya dicabut OJK karena gagal melakukan penyehatan permodalan maupun likuiditas, berikut daftarnya:
- BPRS GayoPerseroda
- BPRS Gebu Prima
- BPRDwicahayaNusaperkasa
- BPR Disky Surya Jaya
- BPRArthaKramat
- Nagajayaraya Sentrasentosa.
(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]
OJK Cabut Izin BPR Artha Kramat, Ini Alasannya!
PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat ditutup atas permintaan pemegang saham. OJK cabut izin usaha untuk fokus pada pengembangan BPR lain dalam grup. [328] url asal
#pencabutan-izin #bpr #bank-perekonomian-rakyat #self-liquidation #ojk #kewajiban-nasabah #hadiyanto-prabowo
(CNBC Indonesia - Market) 24/10/25 07:10
v/14100/
Jakarta, CNBC Indonesia — Jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) tutup bertambah lagi, kali ini atas permintaan pemegang saham sendiri. BPR itu adalah PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat yang beralamat di Jalan Raya Munjungagung Nomor 28, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lantas melakukan pencabutan izin usaha BPR itu melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-71/D.03/2025 tanggal 14 Oktober 2025. Pencabutan itu dilakukan atas permintaan Pemegang Saham (Self Liquidation) dengan alasan agar lebih fokus terhadap pengembangan PT Bank Perekonomian Rakyat Bumi Sediaguna yang masih dalam satu grup kepemilikan yang sama dengan PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat.
Penyerahan Surat Keputusan Pencabutan telah dilakukan secara tatap muka dengan Pemegang Saham Pengendali Hadiyanto Prabowo dan Direksi PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat pada tanggal 17 Oktober 2025 di Kantor OJK Tegal.
Pada kesempatan tersebut, Hadiyanto menyampaikan bahwa seluruh kewajiban terhadap dana pihak ketiga nasabah PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat telah diselesaikan oleh Pemegang Saham.
Selanjutnya, pemegang saham PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat tetap bertanggung jawab atas segala kewajiban dan/atau tuntutan di kemudian hari yang terkait dengan PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat yang belum diselesaikan sejak tanggal pencabutan izin usaha diterbitkan.
Adapun, BPR Artha Kramat menjadi BPR keempat yang gulung tikar tahun ini. Sebelumnya, OJK telah mencabut izin usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gayo Perseroda (BPR Syariah Gayo Perseroda), PT Bank Perekonomian Rakyat Disky Surya Jaya, PT BPR Dwicahaya Nusaperkasa, PT BPRS Gebu Prima.
(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]
OJK cabut izin BPR Artha Kramat atas permohonan pemegang saham
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pencabutan izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Artha Kramat yang beralamat di Jalan Raya Munjungagung Nomor ... [213] url asal
#ojk #otoritas-jasa-keuangan #bpr #bank-perekonomian-rakyat #ciu-bpr #self-liquidation
Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pencabutan izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Artha Kramat yang beralamat di Jalan Raya Munjungagung Nomor 28, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, berdasarkan permintaan dari pemegang saham (self liquidation).
Kepala OJK Tegal Noviyanto Utomo dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan alasan pemegang saham yakni ingin lebih fokus terhadap pengembangan PT Bank Perekonomian Rakyat Bumi Sediaguna yang masih dalam satu grup kepemilikan yang sama dengan BPR Artha Kramat.
Pencabutan izin usaha tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-71/D.03/2025 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat dengan tanggal 14 Oktober 2025.
Penyerahan Surat Keputusan Pencabutan telah dilakukan secara tatap muka dengan Pemegang Saham Pengendali Hadiyanto Prabowo dan Direksi PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat pada 17 Oktober 2025 di Kantor OJK Tegal.
Pada kesempatan tersebut, Hadiyanto mengatakan bahwa seluruh kewajiban terhadap dana pihak ketiga nasabah PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat telah diselesaikan oleh pemegang saham.
Selanjutnya, pemegang saham PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat tetap bertanggung jawab atas segala kewajiban dan/atau tuntutan di kemudian hari yang terkait dengan PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat yang belum diselesaikan sejak tanggal pencabutan izin usaha diterbitkan.
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025
OJK Cabut Izin Usaha BPR Artha Kramat Atas Permintaan Pemegang Saham
OJK mencabut izin BPR Artha Kramat atas permintaan pemegang saham untuk fokus pada pengembangan BPR Bumi Sediaguna. Semua kewajiban nasabah telah diselesaikan. [211] url asal
#ojk-cabut-izin #izin-usaha-bpr #bpr-artha-kramat #pemegang-saham #self-liquidation #keputusan-ojk #pencabutan-izin-usaha #bank-perekonomian-rakyat #bpr-bumi-sediaguna #hadiyanto-prabowo #kewajiban-nas
(Bisnis.Com - Finansial) 23/10/25 21:42
v/13914/
Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat. Pencabutan izin tersebut atas permintaan pemegang saham (self liquidation).
Pencabutan izin usaha itu tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-71/D.03/2025 tanggal 14 Oktober 2025 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat.
Adapun BPR Artha Kramat beralamat di Jalan Raya Munjungagung Nomor 28, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah.
Pencabutan izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat ini dilakukan atas permintaan pemegang saham.
Alasannya, yakni agar para pemegang saham lebih fokus terhadap pengembangan PT Bank Perekonomian Rakyat Bumi Sediaguna yang masih dalam satu grup kepemilikan yang sama dengan PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat.
Penyerahan Surat Keputusan Pencabutan telah dilakukan secara tatap muka dengan Pemegang Saham Pengendali Hadiyanto Prabowo dan Direksi PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat pada 17 Oktober 2025 di Kantor OJK Tegal.
Hadiyanto menyampaikan bahwa seluruh kewajiban terhadap dana pihak ketiga nasabah PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat telah diselesaikan oleh Pemegang Saham.
Selanjutnya, pemegang saham PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat tetap bertanggung jawab atas segala kewajiban dan/atau tuntutan di kemudian hari yang terkait dengan PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat yang belum diselesaikan sejak tanggal pencabutan izin usaha diterbitkan.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)