Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) angkat bicara ihwal menurunnya jumlah pencabutan izin usaha Bank Perekonomian Rakyat (BPR)/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sepanjang 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala Pengawas Eksekutif Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan penurunan jumlah BPR/BPRS yang ditutup sepanjang 2025 sejalan dengan upaya penguatan industri BPR/BPRS yang telah tercantum dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS (RP2B) yang telah terbit pada 2024.

“Penurunan jumlah BPR/BPRS yang ditutup di 2025 itu sejalan dengan upaya penguatan industri BPR/BPRS yang telah tercantum dalam RP2B,” ungkap Dian dalam Konferensi Pers RDKB, Jumat (9/1/2026).

Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, setidaknya terdapat 7 BPR/BPRS yang dicabut izin usahanya oleh OJK sepanjang 2025. Jumlah itu menyusut dibanding 2024 yang tercatat sebanyak 15 BPR/BPRS.

Dian menuturkan, BPR/BPRS yang dicabut izin usahanya oleh OJK selama beberapa tahun terakhir merupakan BPR/BPRS yang mengalami permasalahan dan kinerja yang buruk, baik akibat insiden fraud dan atau penerapan prinsip tata kelola dan prinsip kehatian-kehatian yang kurang memadai.

Pencabutan izin BPR/BPRS, lanjut Dian, dilakukan sebagai upaya OJK untuk menciptakan industri BPR/BPRS yang sehat, resilient, serta mencegah terjadinya permasalahan yang berlarut-larut dalam sistem keuangan nasional.

OJK sendiri telah mendorong penguatan penerapan prinsip tata kelola di BPR-BPRS melalui penerapan beberapa ketentuan terkait BPR/BPRS, yang di antaranya POJK yang terkait tentang penerapan tata kelola bagi BPR/BPRS, penerapan strategi anti-fraud bagi OJK, fungsi audit internal bagi BPR/BPRS, serta tentang penerapan fungsi kepatuhan bagi BPR/BPRS.

Sementara itu dari sisi kinerja, Dian mengungkapkan bahwa secara industri kinerja BPR/BPRS menunjukkan pertumbuhan yang stabil sepanjang 2025.

Dian mengungkapkan total aset BPR-BPRS per November 2025 tumbuh sebesar 5,38% secara tahunan (year on year/YoY), didukung oleh penyaluran kredit yang tumbuh sebesar 5,38% YoY menjadi sebesar Rp176,66 triliun.

“Kemudian penghimpunan DPK juga mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,07% YoY menjadi sebesar Rp167,7 triliun,” ujarnya.

Kinerja industri BPR-BPRS juga tetap terjaga. Dian mengatakan, rasio capital adequacy ratio untuk BPR dan BPRS masing-masing sebesar 29,32% dan 19,01%, berada di atas threshold sesuai ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, meski NPL terpantau mengalami sedikit peningkatan secara tahunan, Dian menyebut risiko kredit BPR/BPRS tetap manageable.

Bisnis.com, JAKARTA - Sepanjang 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha dan memproses merger sejumlah bank perekonomian rakyat (BPR).

Hingga pertengahan Desember 2025, OJK telah mencabut izin usaha sebanyak 7 BPR/BPRS. Terakhir, regulator resmi mencabut izin usaha PT BPR Bumi Pendawa Raharja.

Pencabutan izin usaha tersebut dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-88/D.03/2025 tanggal 15 Desember 2025 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Bumi Pendawa Raharja.

“Mencabut izin PT BPR Bumi Pendawa Raharja yang beralamat di Jalan Raya Cipanas No.37 Komplek Ruko Pendawa, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat,” tulis OJK dalam keterangannya, dikutip pada Rabu (17/12/2025).

Adapun pencabutan izin usaha akhirnya dilakukan, usai OJK memberikan waktu bagi pengurus dan pemegang saham BPR Bumi Pendawa Raharja untuk melakukan upaya penyehatan khususnya dalam mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas.

Jika menilik ke belakang, sepanjang tahun ini pencabutan izin usaha BPR/BPRS diumumkan pertama kali pada April 2025, yaitu terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gebu Prima.

Lalu pada 24 Juli 2025, otoritas mencabut izin usaha BPR Dwicahaya Nusaperkasa yang berlokasi di Kota Batu, Jawa Timur. Penutupan juga dilakukan pada Agustus 2025 terhadap BPR Disky Surya Jaya tepatnya di Deli Serdang, Sumatra Utara.

Selanjutnya pada September 2025, OJK resmi mencabut izin usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gayo Perseroda dan PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat pada 14 Oktober 2025.

Pada 8 Oktober 2025, OJK juga mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Nagajayaraya Sentrasentosa yang berlokasi di Kertosono Nganjuk, Jawa Timur atas permintaan pemegang sahamnya alias self liquidation.

Berikut Daftar Bank Bangkrut Sepanjang 2025:

• BPRS Gebu Prima
  
• BPR Dwicahaya Nusaperkasa
  
• BPR Disky Surya Jaya
  
• BPRS Gayo Perseroda
  
• BPR Artha Kramat
  
• BPR Nagajayaraya Sentrasentosa
  
• BPR Bumi Pendawa Raharja

Merger BPR/BPRS

Saat ini, OJK juga memproses penggabungan 226 BPR dan BPRS yang akan dikonsolidasikan menjadi 79 entitas BPR/S.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan langkah tersebut merupakan kelanjutan dari program konsolidasi yang telah berjalan sejak beberapa tahun terakhir guna memperkuat permodalan, tata kelola, serta ketahanan industri BPR/S.

“Hingga posisi 10 Desember 2025, OJK telah menyelesaikan persetujuan penggabungan BPR dan BPRS dari 130 entitas menjadi 45 entitas. Selanjutnya, saat ini sedang dilakukan proses penggabungan terhadap 226 BPR/BPRS menjadi 79,” ujar Dian dalam jawaban tertulis, Jumat (19/12/2025).

Menurutnya, konsolidasi menjadi instrumen penting untuk memastikan BPR maupun BPRS memiliki skala usaha yang memadai dalam menghadapi tantangan ekonomi serta mampu meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah.