Bisnis.com, JAKARTA — Kepastian hukum dinilai menjadi faktor kunci dalam mendorong realisasi investasi hilirisasi di sektor kelapa sawit pada tahun ini.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono menerangkan, struktur industri sawit nasional saat ini sudah relatif matang di sisi hilir, dengan sekitar 90% ekspor berbentuk produk olahan.

Kondisi ini membuat investasi baru lebih banyak mengarah pada peningkatan efisiensi operasional, pengurangan emisi, hingga optimalisasi aset yang sudah ada. Namun, tanpa jaminan kepastian regulasi, pelaku usaha cenderung menahan ekspansi, meskipun peluang investasi di sektor ini masih terbuka lebar.

“Yang perlu dilakukan [pemerintah untuk mendorong investasi] ya kepastian hukum dan kepastian berusaha. Namanya pelaku usaha itu kan pasti butuh itu, sehingga bisnisnya bisa berkelanjutan,” kata Eddy kepada Bisnis dikutip Selasa (28/4/2026).

Eddy menjelaskan, karakter investasi di sektor sawit bersifat jangka panjang dan padat modal. Sebagai contoh, pembangunan fasilitas penangkapan metana (methane capture) untuk mengolah limbah menjadi energi membutuhkan dana hingga sekitar Rp40 miliar per unit.

Nilai investasi yang besar tersebut membuat pelaku usaha sangat bergantung pada kepastian regulasi. Begitu pula program peremajaan kebun (replanting) yang menjadi salah satu tumpuan peningkatan produktivitas, juga membutuhkan jaminan hukum atas lahan yang dikelola.

Eddy menyebut, saat ini, juga terdapat ketidakpastian terkait perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU). Sejumlah pelaku usaha masih menunggu kejelasan atas pengajuan perpanjangan yang telah diproses.

“Belum ada approval kita minta supaya ada kepastian, kalau enggak kan mereka juga ragu untuk investasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menilai kepastian hukum tidak hanya mencakup aspek perizinan lahan, tetapi juga kebijakan yang memengaruhi arus kas perusahaan. Rencana penahanan devisa hasil ekspor 50%, misalnya, dinilai berpotensi menambah tekanan likuiditas perusahaan. “Artinya cash flow juga akan terganggu,” ujarnya.

Pemerintah sebelumnya menargetkan lonjakan investasi dalam lima tahun ke depan. Jika dalam satu dekade terakhir periode 2014–2024 realisasi investasi tercatat sekitar Rp9.100 triliun, maka pada periode 2025–2029 targetnya meningkat menjadi lebih dari Rp13.000 triliun sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional yang disusun oleh Bappenas.

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani menyebut target tersebut memang meningkat signifikan dibandingkan capaian sebelumnya, namun dinilai masih realistis untuk dicapai.

Dia menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan dilakukannya reformasi regulasi agar tidak menghambat investasi, sejalan dengan upaya meningkatkan daya saing Indonesia dibanding negara-negara Asean serta standar global seperti Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta kabupaten/kota untuk mengkaji ulang investasi atau usaha perkebunan di bidang pohon sawit karena dinilai bisa membahayakan lingkungan.

Kepala Dinas Perkebunan Jawa Barat Gandjar Yudniarsa mengatakan urusan perkebunan sawit kembali menjadi atensi pihaknya setelah warga di Cirebon melaporkan adanya pembukaan lahan untuk kebun sawit.

“Pak Gubernur sudah notice ada penanaman sawit di Cirebon,” katanya, Senin (28/12/2025).

Menurutnya sejak Februari 2025, pihaknya mendapatkan informasi jika ada perusahaan yang ingin menanam sawit di sejumlah kabupaten. Reaksi paling keras waktu itu datang dari Pemkab Kuningan yang mengeluarkan kebijakan menghentikan penanaman sawit.

“Di bulan Maret Disbun Jabar membuat imbauan ke kabupaten kota untuk mengkaji mendalam soal penanaman sawit,” kata Gandjar.

Dalam imbauan tersebut provinsi meminta agar dilakukan pengkajian mendalam terkait kesesuaian dan dampak lingkungan penanaman sawit. “Karena untuk usaha perkebunan harus ada persetujuan lingkungan dan izin yang harus ditempuh,” tuturnya.

Menurut Gandjar komoditas sawit selain tidak tepat ditanam di Jabar, sawit bukan komoditas unggulan. Sementara yang termasuk unggulan ada delapan yakni kopi, teh, tembakau, cengkeh, kakao, tebu, kelapa, karet.

“Sawit itu tidak termasuk komoditas unggulan di Jabar. Pertimbangannya tentu kesesuaian kondisi alam di Jabar termasuk jumlah populasi yang sudah tertanam,” katanya.

Berbeda dengan teh yang alamnya mendukung, juga tujuh komoditas lain yang akhirnya ditetapkan jadi unggulan.

“Teh kan di Jabar alamnya mendukung dan dari dulu teh, kopi, karet yang delapan itu sudah ada makanya jadi unggulan,” paparnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengadukan keresahan pelaku usaha kepada Komisi IV DPR RI terkait kekacauan legalitas lahan sawit, terutama setelah pemerintah mempercepat program penertiban dan pengambilalihan kawasan hutan melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

Dewan Pakar Hukum GAPKI, Sadino mengaku pihaknya kini kebingungan soal status lahan perkebunan sawit mereka. Kebingungan itu muncul setelah pemerintah mengambil alih sejumlah area kebun yang dikategorikan sebagai kawasan hutan melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

Sebagai informasi, pemerintah belum lama ini telah menyerahkan kembali kawasan hutan kepada negara dalam skala besar. Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Pertahanan, Jumat (12/9/2025), penyerahan kawasan hutan tahap IV kepada PT Agrinas Palma Nusantara mencapai 674 ribu hektar.

Total lahan yang sudah dialihkan ke Agrinas kini sekitar 1,5 juta hektar, termasuk lebih dari 1.600 hektar kebun sawit. Nilai aset yang masuk kategori penertiban tersebut diperkirakan mencapai Rp150 triliun. Langkah ini merupakan bagian dari proses masif penertiban aset negara.

Di tengah proses besar-besaran tersebut, para pelaku usaha sawit mempertanyakan legalitas lahan yang mereka miliki, meskipun telah mengantongi Hak Guna Usaha (HGU) dan izin lainnya. Sadino pun menyebut masalah ini sebagai kekhawatiran nomor satu pihaknya kini.

"Sebenarnya legalitas. Artinya kalau kita sudah punya legalitas, contohnya adalah perusahaan publik. Kok legalitasnya dipertanyakan?" kata Sadino saat ditemui usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi IV DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (17/11/2025).

Ia menjelaskan, investor menilai legalitas sebagai fondasi utama bisnis. "Orang asing kan tahunya, 'oh ini adalah dia punya legalitas', 'oh ini berarti saya sebagai investor'. Apalagi kalau perusahaan publik, investornya kan dari mana-mana saja bisa, tidak harus datang ke Indonesia," sambungnya.

Karena itu, ketika negara menganggap legalitas tak sah tanpa proses hukum, dampaknya bisa merusak kepercayaan investor.

"Eh tau-tau sekarang tidak diakui, lah kan kacau. Ternyata sekarang diambil alih, 'loh gimana'," kata Sadino.

Ia mengibaratkan situasinya seperti membeli rumah. "Kalau Anda mau beli rumah nih, apa buktinya? sertifikat, SHM rumah. Ternyata SHM-mu katanya tidak sah. Padahal yang menyatakan tidak sah itu, dia tidak ada keputusan pengadilan, dia tidak ada proses hukum," ujarnya.

Sadino menilai kondisi ini bisa membuat investor menuduh pemegang izin melakukan penipuan. "Yang punya legalitas bisa juga dituduh oleh investor, 'kamu nipu saya'," tegasnya.

Ia juga menepis anggapan pemegang HGU otomatis salah jika tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

"Kalau IPPKH kan pinjam pakai, izin pelepasan. Itu juga salah juga cara memahaminya. Tidak semua itu ada pelepasan. Kalau memang ruangnya itu dasarnya ya nggak ada pelepasan," jelasnya.

Foto: Petani Sawit. (Dok. POPSI) Petani Sawit. (Dok. POPSI)

Gapki Minta Pengambilalihan Tidak Merusak Produktivitas

Selain persoalan legalitas, Gapki juga berharap agar pengambilalihan lahan tidak mengorbankan produktivitas kebun. Sadino menilai negara, melalui Agrinas, harus mengelola perkebunan secara jangka panjang, bukan hanya mengejar hasil jangka pendek.

"Saya sih berharap yang diambil alih itu... ya supaya produktivitasnya jangan berkurang," ujarnya.

Ia mengingatkan, dampak negatif dari pengelolaan yang buruk baru akan terlihat beberapa tahun ke depan.

"Kalau itu nggak dijaga, saya khawatir penurunan produksi itu akan malah menjadi tambah tidak bagus kebun-kebun itu. Dan akan dirasakan 2026. Sekarang belum, 2026 pasti," tegasnya.

Sadino menekankan bahwa sawit tidak seperti tambang. Menurutnya, jika kebun sawit tidak dipanen selama satu bulan saja, siklus produksi bisa langsung terganggu.

"Kalau tambang diambil alih, nggak ada masalah. Sedangkan kalau di sawit, tidak dipanen saja satu bulan, itu sudah pasti akan terjadi siklus yang kurang," terang dia.

Meski telah menyampaikan keluhannya kepada DPR, Sadino mengungkapkan, hasil rapat hari ini masih belum menghasilkan solusi konkret dari para legislator.

"Belum ada solusinya. Artinya dia baru menghimpun dulu. Baru nanti dia (DPR) akan nanti disampaikan kepada, misalnya sekarang ada pemerintah dan Satgas," ujarnya.

Ia juga menegaskan, ini merupakan kali pertama Gapki secara resmi datang ke DPR pasca-terbitnya regulasi baru terkait pengambilalihan kawasan.

"Ya kita baru kali ini... Cuman kan sekarang setelah ada perpres, terus PP 45 Tahun 2025 ini baru sekarang," tutup Sadino.

Bisnis.com, BALI — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyatakan Indonesia harus mendorong ekspor kelapa sawit ke pasar Eropa melalui Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa (IEU-CEPA).

Ketua Umum Gapki Eddy Martono menilai Indonesia memiliki jalan untuk mendongkrak pertumbuhan ekspor CPO melalui IEU-CEPA.

Seperti diketahui, Uni Eropa akan menghapus 98,61% pos tarif yang mencakup 100% nilai impor dari Indonesia. Sementara itu, Indonesia menghapus 97,75% pos tarif yang mencakup 98,14% nilai impor dari Uni Eropa.

“[IEU—CEPA] sebuah terobosan besar, jalur langsung menuju salah satu pasar terbesar di dunia. Inilah cara kita mendorong pertumbuhan,” kata Eddy dalam acara bertajuk21st Indonesian Palm Oil Conference and 2026 Price Outlook(IPOC) di BICC, The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Indonesia.

Berdasarkan data Gapki, produksi CPO telah mencapai 43 juta ton hingga September 2025. Angkanya meningkat 11% dibandingkan tahun lalu.

Dari sisi ekspor, ungkap Eddy, termasuk CPO unggulan bernilai tinggi beserta turunannya, oleokimia dan biodiesel mencapai lebih dari 25 juta ton, atau naik 13,4% dari tahun lalu.

Selain itu, Eddy juga menyebut CPO telah menghasilkan devisa hingga mencapai US$27,3 miliar, atau 40% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, konsumsi domestik di dalam negeri juga mencapai 18,5 juta ton dibandingkan tahun lalu yang mencapai 17,6 juta ton.

Kendati demikian, Eddy menyebut perjanjian IEU—CEPA juga menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia, termasuk adanya Peraturan Deforestasi Uni Eropa (European Union Deforestation Regulation/EUDR). Kebijakan ini menuntut produk yang masuk ke Uni Eropa bebas dari aktivitas deforestasi.

“EUDR bukan sekadar buku peraturan, dia adalah tantangan terhadap sistem kita sendiri,” imbuhnya.

Menurutnya, pemerintah harus memperkuat standar mutu pengelolaan bisnis kelapa sawit berkelanjutan alias sertifikasiIndonesia Sustainable Palm Oil(ISPO). Menurutnya, sertifikasi ini merupakan bentuk kedaulatan negara.

“Kita harus menjadi advokat tanpa lelah, diplomat bagi petani kecil, dan pembela bagi sistem nasional kita. Kita akan memastikan dunia memahami bahwa keberlanjutan bukan sekadar slogan bagi kita, tetapi komitmen nyata,” imbuhnya.

Namun, Eddy menyampaikan strategi perdagangan dan tata kelola yang paling cemerlang pun akan runtuh jika pondasinya rapuh. Apalagi, dia mengungkap saat ini produksi kelapa sawit domestik mengalami stagnasi.

Untuk itu, Gapki menyebut Indonesia membutuhkan gerakan nasional untuk peremajaan tanaman, terutama sawit. Serta, membutuhkan kebijakan untuk meningkatkan investasi dan inovasi.

“Kebun yang menua dan produktivitas petani kecil yang tertinggal adalah ancaman langsung terhadap pertumbuhan kita,” ujarnya.

Senada, Ketua Panitia IPOC ke-21 Mona Surya menyebut industri sawit nasional tengah menghadapi kompleksitas, mulai dari volatilitas harga, stagnasi di wilayah-wilayah penghasil utama, maupun hambatan perdagangan yang signifikan seperti EUDR.

“Dalam lanskap ini, peraturan nasional dan kebijakan global bukan hanya kebisingan latar belakang, mereka adalah kekuatan aktif yang membentuk operasi kami,” ujar Mona.

Jika menengok dataBadan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor CPO dan turunannya naik 32,40% dari US$13,70 miliar pada Januari—September 2024 menjadi US$18,14 miliar pada periode yang sama 2025.

Sepanjang sembilan bulan pertama 2025, volume ekspor CPO dan turunannya mencapai 17,58 juta ton. Volumenya naik 11,62% dari 15,75 juta ton pada Januari—September 2024.

Untuk diketahui, IPOC 2025 merupakan forum strategis tahunan yang menjadi barometer arah kebijakan dan prospek industri kelapa sawit nasional maupun global. Tahun ini, IPOC mengusung tema “Navigating Complexity, Driving Growth: Governance, Biofuel Policy, and Global Trade”.

Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten perkebunan kelapa sawit milik Haji Isam PT Jhonlin Agro Raya Tbk. (JARR) berhasil mencatat kenaikan laba bersih sebesar 44,51% pada kuartal III-2025.

Merujuk pada laporan keuangan terbaru dikutip dari keterbukaan informasi BEI, laba tahun berjalan emiten ini per September 2025 tercatat sebesar Rp224 miliar. Sementara di periode yang sama tahun 2024, perseroan membukukan laba sebesar Rp155,34 miliar.

Kenaikan laba tersebut sejalan dengan peningkatan penjualan yang mencapai Rp3,08 triliun hingga September 2025. Naik 17,15% dari periode sama tahun lalu sebesar Rp2,63 triliun.

Penjualan JARR disokong oleh penjualan fatty acid methyl ester (FAME) sebesar Rp2,56 triliun, palm fatty acid distilate (PFAD) sebesar Rp23,36 miliar, crude glycerine sebesar Rp165,99 miliar, minyak goreng Rp64,15 miliar, kernel Rp43,9 miliar, fatty metter Rp20,9 miliar dan tandan buah segar sebesar Rp2,18 miliar.

Meski demikian, laba JARR tertekan beban pokok penjualan sebesar Rp2,64 triliun. Angka ini melonjak dari tahun lalu sebesar Rp2,33 triliun.

Dari sisi permodalan, aset JARR tercatat sebesar Rp3,99 triliun. Aset perseroan diketahui berkurang dari periode 31 Desember 2025 yang tercatat sebesar Rp4,1 triliun.

Di sisi lain, jumlah liabilitas dan ekuitas perseroan masing-masing tercatat sebesar Rp2,1 triliun dan Rp1,87 triliun.

Kalau data tidak akurat tapi tetap dijadikan dasar kebijakan, itu bisa termasuk maladministrasi. Apalagi jika ketidakakuratan itu disengaja untuk mengejar target luasan atau PNBP, maka termasuk penyalahgunaan wewenang

Jakarta (ANTARA) - Pakar Hukum Kehutanan Universitas Al-Azhar Indonesia Sadino menekankan penting bagi pemerintah untuk melakukan audit independen untuk menjamin data sawit demi menjaga investasi nasional.

“Ini menyangkut kredibilitas data negara dan kepastian hukum investasi,” kata Sadino dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Hal ini, lanjut dia, berkaitan dengan upaya pemerintah menertibkan penguasaan lahan sawit melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam.

Namun, Sadino mengingatkan perlunya kehati-hatian dan ketepatan data agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun dampak negatif bagi investasi nasional.

Ia menyoroti data dari Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama PT Agrinas Palma Nusantara pada 23 September 2025 yang menunjukkan ketidaksesuaian antara klaim Satgas PKH dan kondisi lapangan.

Dari total 833.413 hektare lahan yang diserahkan kepada Agrinas dalam Tahap I–III, hanya 61 persen yang tertanami sawit, sementara 39 persen sisanya merupakan lahan kosong.

Sadino juga mengingatkan agar data yang digunakan Satgas PKH tidak dijadikan dasar langsung untuk penetapan denda.

Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2021 dan PP No. 45 Tahun 2025 sebagai turunan dari UU Cipta Kerja, perhitungan denda administratif seharusnya didasarkan pada luas kebun terbangun dan status kawasan hutan.

Sadino menambahkan, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mewajibkan setiap keputusan pemerintah didasarkan pada data yang akurat.

“Kalau data tidak akurat tapi tetap dijadikan dasar kebijakan, itu bisa termasuk maladministrasi. Apalagi jika ketidakakuratan itu disengaja untuk mengejar target luasan atau PNBP, maka termasuk penyalahgunaan wewenang,” jelasnya.

Untuk mencegah kesalahan kebijakan, Sadino mendorong penerapan verifikasi berlapis (multi-layered verification).

Pertama, dilakukan verifikasi spasial menggunakan citra satelit resolusi tinggi untuk membedakan tutupan sawit, lahan terbuka, dan semak belukar.

Kedua, dilakukan pengecekan tumpang tindih dengan database perizinan seperti izin lokasi, HGU dan IUP, serta izin pelepasan kawasan yang telah diberikan oleh pemerintah. Ketiga, dilakukan verifikasi faktual (ground check) di lapangan.

“Tim verifikator wajib turun langsung untuk mengukur dan mencatat luasan yang benar-benar terbangun secara by name, by address, by coordinate. Tanpa ground check, data yang dihasilkan hanyalah asumsi,” ujarnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025