Bisnis.com, JAKARTA — Tekanan ekspor minyak sawit mentah (CPO) ke Uni Eropa akibat isu lingkungan dinilai belum akan mengguncang harga secara signifikan dalam jangka pendek, tetapi berisiko menekan nilai ekspor dan posisi Indonesia dalam jangka panjang.

Senior Equity Research Analyst Mirae Asset Sekuritas Farras Farhan menilai penurunan ekspor ke kawasan Eropa saat ini bersifat sementara dan tidak akan berdampak besar terhadap harga, mengingat permintaan domestik masih kuat.

Selain itu, struktur pasar ekspor Indonesia juga tidak bergantung pada Eropa sebagai tujuan utama.

“Risikonya kecil, karena pengimpor terbesar bukan dari Eropa dan permintaan domestik masih besar,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (22/4/2026).

Dia menambahkan pasokan juga cenderung terbatas karena banyak tanaman sawit memasuki fase peremajaan, sehingga menahan potensi kelebihan suplai.

Dengan kondisi tersebut, harga tandan buah segar (TBS) diperkirakan hanya berfluktuasi dalam jangka pendek, tetapi tetap memiliki prospek positif ke depan.

Meski demikian, tantangan struktural mulai terlihat dari sisi pasar global.

Peneliti Indef Afaqa Hudaya menilai berkurangnya impor CPO di Uni Eropa bukan sekadar fenomena sementara, melainkan bagian dari pergeseran jangka panjang akibat penerapan regulasi keberlanjutan seperti aturan antideforestasi European Union Deforestation Regulation (EUDR).

“Ini bukan fluktuasi sementara, tetapi transformasi pasar global yang menuntut standar keberlanjutan,” ujarnya.

Menurutnya, kendala utama terletak pada kesiapan rantai pasok domestik, khususnya petani kecil yang belum memenuhi standar ketelusuran dan legalitas. Kondisi ini berpotensi menggerus nilai ekspor meskipun volume tetap terjaga.

Pasalnya, Uni Eropa merupakan pasar premium yang memberikan harga lebih tinggi dibandingkan pasar alternatif. Ketika akses ke pasar tersebut menyusut, ekspor berpotensi bergeser ke pasar nonpremium seperti India dan China dengan harga lebih rendah.

“Volume bisa tetap naik, tetapi nilainya bisa stagnan atau turun karena kehilangan premium pricing,” katanya.

Di sisi lain, pengalihan pengiriman ke pasar lain juga berisiko memicu tekanan harga akibat diskon yang diminta pembeli. Dampak ini akan paling terasa di tingkat petani melalui penurunan harga TBS, seiring dengan transmisi langsung dari harga global.

Afaqa menilai risiko kehilangan posisi strategis di pasar global cukup besar jika Indonesia tidak segera menyesuaikan standar keberlanjutan, terlebih dengan posisi Uni Eropa sebagai penentu tren global. Standar yang diterapkan oleh kawasan tersebut berpotensi diikuti negara lain.

Jika tidak diantisipasi, Afaqa memandang sebagian rantai pasok, terutama petani kecil, berisiko tersisih dari pasar global.

Sebaliknya, pelaku industri mulai merespons dengan mendorong sertifikasi keberlanjutan seperti RSPO dan ISPO untuk menjaga akses pasar.

Jakarta (ANTARA) - Badan Standardisasi Nasional (BSN) melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN) mengeluarkan skema akreditasi terbaru kepada lembaga sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) untuk mendukung daya saing sawit nasional.

Plt. Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Y. Kristianto Widiwardono dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan skema akreditasi ini mencakup seluruh rantai nilai industri kelapa sawit, mulai dari sektor perkebunan, industri hilir, hingga usaha bioenergi.

“Skema ini menjadi pengembangan penting karena mengintegrasikan penerapan standar secara menyeluruh dari hulu ke hilir dalam satu kerangka akreditasi, sehingga mampu meningkatkan konsistensi, kredibilitas, dan pengakuan hasil sertifikasi di tingkat global,” kata Kristianto.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa penguatan sistem ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam memenuhi tuntutan pasar internasional, sekaligus mendorong praktik usaha yang lebih transparan, berkelanjutan, dan bertanggung jawab di seluruh rantai pasok kelapa sawit.

Ia menilai, hal ini juga sekaligus menyikapi permintaan pasar global, termasuk penerapan European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang menjadi tantangan bagi Indonesia.

EUDR mewajibkan setiap produk salah satunya kelapa sawit yang masuk ke pasar global, khususnya Uni Eropa, terbukti bebas dari deforestasi setelah tahun 2020.

Tantangan ini, lanjut Kristianto, menjadi krusial mengingat industri kelapa sawit merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional yang berkontribusi besar terhadap devisa negara sekaligus menjadi sumber penghidupan jutaan petani di berbagai daerah.

“Pemenuhan ketentuan EUDR membutuhkan sistem ketertelusuran yang kuat dan didukung data yang akurat. Akreditasi menjadi kunci untuk memastikan hasil sertifikasi dapat dipercaya, baik di dalam negeri maupun di tingkat global,” ujar dia.

Namun demikian, Kristianto menegaskan bahwa EUDR juga membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat tata kelola industri kelapa sawit yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Salah satu instrumen utama yang menjadi andalan adalah ISPO, sebagai sistem sertifikasi nasional yang memastikan kegiatan usaha sawit berjalan sesuai prinsip legalitas, keberlanjutan, dan tata kelola yang baik.

“Melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, pemerintah memperluas cakupan ISPO dari sektor hulu hingga hilir, termasuk industri pengolahan dan usaha bioenergi,” kata Kristianto.

Sistem sertifikasi ISPO juga diperkuat melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2025 yang merupakan revisi dari Peraturan Menteri Pertanian sebelumnya untuk sektor usaha perkebunan, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38 Tahun 2025 untuk sektor industri hilir, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2026 untuk sektor usaha bioenergi.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dinilai perlu memperkuat langkah diplomasi global guna meminimalkan dampak kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) terhadap kinerja ekspor nasional.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menyatakan pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa kepentingan ekspor nasional tetap terlindungi dari tekanan EUDR melalui pendekatan diplomasi yang terukur.

Kebijakan EUDR, lanjut dia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, merupakan bentuk hambatan non-tarif bagi komoditas perkebunan untuk masuk ke pasar Uni Eropa Dalam konteks pasar minyak nabati dunia, EUDR hanya diberlakukan pada minyak sawit dan minyak kedelai.

Namun demikian, tambahnya EUDR tidak berlaku untuk minyak rapeseed dan minyak bunga matahari maupun minyak nabati lain yang dihasilkan oleh Uni Eropa.

Diskriminasi tersebut dapat dinilai sebagai alat Uni Eropa untuk menguasai atau mengeksploitasi produsen minyak sawit seperti Indonesia.

"Pemerintah Indonesia perlu mengusahakan agar pemberlakuan EUDR ini memiliki dampak minimum terhadap ekspor kita," katanya.

Dia menegaskan jika tidak disikapi dengan baik, hambatan non-tarif akan memberi dampak negatif kepada kinerja ekspor nasional hingga terganggunya pendapatan ekspor yang mendukung berbagai program Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

Menurut Faisal, momentum perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) bisa dioptimalkan untuk menjembatani kepentingan eksportir Indonesia, termasuk memastikan kesiapan sektor hulu seperti perkebunan dan pertanian dalam memenuhi standar EUDR.

Ditambahkannya, salah satu tantangan utama dalam implementasi EUDR adalah aspek traceability atau ketertelusuran rantai pasok. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, diperlukan dukungan teknis dari Uni Eropa sebagai mitra dagang.

Untuk itu dia menekankan, kerja sama antara Indonesia dan Uni Eropa dalam kerangka IEU-CEPA harus bersifat saling menguntungkan kedua belah pihak.

"Kalau Uni Eropa ingin memastikan komoditas yang masuk ke kawasan itu legal dan tidak berkaitan dengan aktivitas deforestasi, mereka harus membantu negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk bisa memenuhi standar tersebut," katanya.

Faisal menyatakan kebijakan EUDR dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola sektor perkebunan, khususnya dalam penerapan prinsip keberlanjutan. Ia menekankan bahwa peningkatan produksi komoditas sebaiknya tidak lagi mengandalkan ekspansi lahan, melainkan melalui strategi intensifikasi.

Ia menegaskan bahwa diplomasi perdagangan yang kuat serta reformasi tata kelola sektor perkebunan bisa menjadi kunci agar Indonesia mampu mempertahankan daya saing ekspor di tengah peningkatan tuntutan standar keberlanjutan global.

"Kita perlu meningkatkan produktivitas komoditas perkebunan dan untuk meningkatkan produktivitas perlu ada program alternatif atau strategi alternatif yaitu dengan intensifikasi, termasuk peremajaan," katanya.

Salah satu program strategis terkait peremajaan sektor perkebunan yang dimiliki Indonesia adalah Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang dijalankan oleh BPDP. Program PSR bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat sekaligus menjaga keberlanjutan industri sawit nasional.

Pada 2026 BPDP menargetkan percepatan penyaluran PSR dengan luasan mencapai 50.000 hektare, sebagai langkah strategis untuk menjawab berbagai tantangan pengelolaan kelapa sawit nasional mulai dari aspek keberlanjutan, legalitas lahan, peningkatan produktivitas, hingga dinamika regulasi global seperti EUDR.

Pewarta: Subagyo
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Negara-negara Uni Eropa secara formal menyetujui penundaan selama satu tahun penerapan regulasi antideforestasi atau European Union Deforestation Regulation (EUDR) pada Kamis (18/12/2025), setelah sehari sebelumnya memperoleh persetujuan Parlemen Eropa.

“Langkah ini merespons kekhawatiran yang disampaikan negara anggota dan para pemangku kepentingan terkait beban administratif serta kesiapan sistem teknologi informasi yang diperlukan agar EUDR dapat berjalan efektif,” ujar Dewan Uni Eropa dalam pernyataan resminya. Persetujuan formal ini sekaligus menuntaskan tahapan hukum terakhir agar penundaan tersebut sah secara hukum.

Mengutip Reuters, EUDR merupakan regulasi pertama di dunia yang diterapkan untuk menekan deforestasi melalui pembatasan impor. Dalam aturan ini, Uni Eropa melarang impor sejumlah komoditas seperti kakao, minyak kelapa sawit, kedelai, kayu hingga daging sapi yang terindikasi memicu alih fungsi hutan. Regulasi tersebut mewajibkan eksportir asing menyerahkan pernyataan uji tuntas (due diligence) untuk membuktikan bahwa produk mereka tidak berkontribusi terhadap perusakan hutan.

Awalnya dijadwalkan berlaku mulai Desember 2024, EUDR dirancang sebagai pilar utama agenda hijau Uni Eropa. Brussel sebelumnya telah menunda implementasinya selama satu tahun, tetapi langkah tersebut belum meredakan penolakan dari kalangan industri dan mitra dagang, termasuk Brasil, Indonesia, dan Amerika Serikat. Negara-negara ini menilai kepatuhan terhadap aturan EUDR akan meningkatkan biaya dan menekan ekspor mereka ke Eropa.

Berdasarkan regulasi Uni Eropa yang telah direvisi, perusahaan besar kini diwajibkan mematuhi EUDR mulai 30 Desember 2026. Sementara itu, perusahaan kecil dengan omzet di bawah 10 juta euro yang memproduksi komoditas terdampak akan menyusul mulai 30 Juni 2027.

Uni Eropa mengusulkan penundaan kedua kalinya pada September lalu dengan alasan kekhawatiran atas kesiapan sistem teknologi informasi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan regulasi tersebut.

Di sisi lain, perusahaan-perusahaan pangan global seperti Nestlé, Ferrero, dan Olam Agri sebelumnya memperingatkan bahwa penundaan lebih lanjut berisiko memperparah kerusakan hutan di tingkat global.

Kebijakan EUDR sendiri ditujukan untuk menghentikan sekitar 10% deforestasi dunia yang dipicu oleh konsumsi Uni Eropa terhadap barang impor.

Bisnis.com, JAKARTA — Parlemen Uni Eropa pada Rabu menyetujui kesepakatan untuk menunda pemberlakuan undang-undang anti-deforestasi Uni Eropa atau European Union Deforestation Regulation (EUDR) selama satu tahun hingga Desember 2026. Keputusan ini meloloskan salah satu tahapan hukum terakhir sebelum penundaan tersebut resmi menjadi undang-undang.

Mengutip Reuters, parlemen menyetujui penundaan dengan dukungan 405 anggota dalam pemungutan suara tersebut, sementara 242 menolak dan 8 lainnya abstain.

Meski demikian, penundaan ini masih memerlukan persetujuan formal dari negara-negara anggota Uni Eropa yang diperkirakan akan mengesahkan kesepakatan tersebut tanpa perubahan dalam pekan ini.

Komisi Eropa, Parlemen Eropa, dan Dewan Uni Eropa yang mewakili negara-negara anggota mencapai kesepakatan awal mengenai amandemen EUDR dalam sebuah pertemuan di Brussel, Belgia pada Kamis (4/12/2025).

Penundaan yang disetujui para negosiator itu dua kali lebih lama daripada usulan awal Komisi Eropa. Amandemen EUDR juga menghilangkan kebutuhan masa tenggang tambahan enam bulan yang sebelumnya diminta oleh lembaga eksekutif UE tersebut.

Regulasi EUDR dirancang untuk menekan praktik deforestasi yang terkait dengan impor komoditas utama ke kawasan tersebut, mulai dari kedelai, kopi, daging sapi hingga kakao dan minyak sawit.

Namun, regulasi ini menuai penolakan luas dari berbagai negara produsen serta pelaku industri di Eropa. Gelombang penolakan pun membuat para pembuat kebijakan Uni Eropa berada di bawah tekanan untuk merevisi. Aturan EUDR sebelum revisi sendiri mulanya direncanakan berlaku pada akhir tahun ini.

“Tujuan [amandemen] adalah menyederhanakan penerapan aturan yang ada dan menunda pemberlakuannya agar para pelaku usaha, pedagang, serta otoritas memiliki waktu yang memadai untuk melakukan persiapan,” demikian pernyataan Dewan Uni Eropa.

Kesepakatan ini masih harus mendapatkan persetujuan resmi dari Parlemen Eropa dan negara-negara anggota sebelum kemudian diterbitkan dalam EU Official Journal untuk dapat berlaku sebagai hukum.

Bisnis.com, JAKARTA — Negosiator Uni Eropa akhirnya sepakat menunda penerapan regulasi antideforestasi atau European Union Deforestation Regulation (EUDR) selama satu tahun atau menjadi Desember 2026, sekaligus melonggarkan sejumlah persyaratan yang selama ini menuai kritik karena dianggap terlalu birokratis dan berpotensi menghambat arus perdagangan.

Komisi Eropa, Parlemen Eropa, dan Dewan Uni Eropa yang mewakili negara-negara anggota mencapai kesepakatan awal mengenai amandemen EUDR dalam sebuah pertemuan di Brussel, Belgia pada Kamis (4/12/2025).

Mengutip Bloomberg, penundaan yang disetujui para negosiator itu dua kali lebih lama daripada usulan awal Komisi Eropa. Amandemen EUDR juga menghilangkan kebutuhan masa tenggang tambahan enam bulan yang sebelumnya diminta oleh lembaga eksekutif UE tersebut.

Regulasi EUDR dirancang untuk menekan praktik deforestasi yang terkait dengan impor komoditas utama ke kawasan tersebut, mulai dari kedelai, kopi, daging sapi hingga kakao dan minyak sawit.

Namun, regulasi ini menuai penolakan luas dari berbagai negara produsen serta pelaku industri di Eropa. Gelombang penolakan pun membuat para pembuat kebijakan Uni Eropa berada di bawah tekanan untuk merevisi. Aturan EUDR sebelum revisi sendiri mulanya direncanakan berlaku pada akhir tahun ini.

“Tujuan [amandemen] adalah menyederhanakan penerapan aturan yang ada dan menunda pemberlakuannya agar para pelaku usaha, pedagang, serta otoritas memiliki waktu yang memadai untuk melakukan persiapan,” demikian pernyataan Dewan Uni Eropa.

Kesepakatan sementara ini masih harus mendapatkan persetujuan resmi dari Parlemen Eropa dan negara-negara anggota sebelum kemudian diterbitkan dalam EU Official Journal untuk dapat berlaku sebagai hukum.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis Uni Eropa akan menunda implementasi Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR) hingga 2027.

Sebagai informasi, EUDR bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang diimpor ke atau diekspor dari pasar UE tidak lagi berkontribusi terhadap deforestasi dan degradasi hutan secara global.

Menurutnya, penundaan EUDR akan terbuka setelah disepakatinya perjanjian perdagangan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) pada 23 September lalu.

"Dengan kerjasama Indonesia ini (I-EU CEPA), EU mengundurkan lagi undang-undang EUDR yang kemarin sudah dibawa ke Parlemen dan diusulkan mundur sampai 2027," ujar Airlangga saat Rapimnas Kadin Indonesia di Jakarta, Senin (1/12/2025).

Airlangga menyebut, apabila usulan ini diputuskan, maka akan menguntungkan bagi Indonesia dan sejumlah negara lain yang menentang pengimplementasian aturan ini.

Sebab, sejak pertama kali diuraikan pada 2019, regulasi tersebut telah menimbulkan banyak kekhawatiran dan pertentangan dari berbagai kalangan dan negara karena proses pembahasannya dinilai tidak melibatkan negara-negara penghasil dari komoditas yang diatur dalam ketetapan EUDR tersebut, yakni kayu (timber), sawit, kopi, kakao, kedelai, karet, dan cattle.

Selain itu, EUDR juga tidak memperhatikan kondisi kemampuan setempat, seperti petani kecil, peraturan negara produsen yang berdaulat, seperti ketentuan skema sertifikasi sawit yang berkelanjutan, hingga ketentuan mengenai perlindungan data pribadi.

"Ini juga kemenangan Indonesia karena Indonesia adalah like-minded country yang memimpin untuk memperbaiki undang-undang dari EUDR," ucapnya.

Sebagai informasi, EUDR awalnya dijadwalkan mulai berlaku pada akhir tahun 2024, tetapi ditunda selama satu tahun atas permintaan Komisi untuk memberi perusahaan lebih banyak waktu untuk mempersiapkan kewajiban kepatuhannya.

Pada September 2025, Komisi Eropa mempertimbangkan untuk mengusulkan penundaan satu tahun yang kedua karena kekhawatiran bahwa sistem IT yang ada saat ini tidak akan memadai untuk menangani beban data yang dibuat oleh regulasi baru tersebut.

Namun, pada Oktober, proposal resmi Komisi mempertahankan rencana untuk memberlakukan EUDR pada akhir tahun ini, tetapi memperkenalkan masa tenggang penegakan selama enam bulan, dan memberi perusahaan kecil hingga akhir 2026 untuk mulai mematuhi regulasi tersebut.

Kini, Dewan UE mengusulkan penundaan implementasi EUDR secara signifikan, dengan menetapkan batas waktu baru pada akhir 2026 untuk perusahaan besar dan pertengahan 2027 untuk perusahaan kecil.

Penentuan akhir nasib EUDR ini akan diputuskan minggu depan sebelum tanggal implementasi regulasi, yakni 30 Desember.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan kebijakan UU Antideforestasi atau The European Union on Deforestation-free Regulation (EUDR) yang dicanangkan Uni Eropa atas produk-produk perkebunan, termasuk minyak kelapa sawit (CPO), kakao, kopi dan lainnya, akan ditunda hingga 2027.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penundaan tersebut seiring dengan perjanjian perdagangan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang telah disepakati pada September 2025.

“Dengan kerja sama Indonesia ini, EU mengundurkan lagi Undang-undang EU deforestasi kemarin sudah dibawa ke parlemen dan diusulkan mundur sampai 2027,” kata Airlangga dalam agenda Rapimnas Kadin 2025, Senin (1/12/2025).

Menurut Airlangga, kondisi ini menjadi kemenangan bagi Indonesia yang merupakan bagian darilike minded countryatau negara-negara sepemikiran yang memimpin untuk memperbaiki undang-undang dari EUDR.

Adapun, perjanjian dagang EUDR saat ini dalam tahap legal drafting dengan penerjemahan ke 24 bahasa dan akan dibahas di parlemen Uni Eropa.

“Kami sudah melakukan pendekatan dari partai yang paling kiri sampai paling kanan dan mereka semua mendukung IEU-CEPA tersebut karena ini akan menjadi salah satu strategi terbesar,” jelasnya.

Pasalnya, dengan perjanjian tersebut sebanyak 90% produk Indonesia akan dikenakan tarif 0% untuk ekspor ke Eropa dan sebaliknya.

“Di IEU-CEPA ini sudah upgrade juga perjanjian digital sehingga perjanjian EU dengan Singapura itu kalah advance dengan perjanjian Indonesia ini karena klasternya sudah masuk,” terangnya.

Diberitakan Bisnis sebelumnya, parlemen Uni Eropa (UE) menyetujui usulan penundaan penerapan regulasi antideforestasi atau European Union Deforestation Regulation (EUDR) selama 1 tahun bagi perusahaan-perusahaan di kawasan tersebut.

MengutipBloomberg, persetujuan ini menjadi salah satu perubahan kebijakan signifikan yang mencerminkan upaya pelonggaran persyaratan EUDR, setelah regulasi tersebut memicu protes dari berbagai mitra dagang utama UE.

Keputusan untuk mengamendemen regulasi antideforestasi blok tersebut dicapai dalam pemungutan suara yang diikuti anggota parlemen di Strasbourg, Prancis pada Rabu (26/11/2025). Penundaan yang disetujui sejalan dengan posisi yang telah disepakati negara-negara anggota dalam pertemuan pekan lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Parlemen Uni Eropa (UE) menyetujui usulan penundaan penerapan regulasi antideforestasi atau European Union Deforestation Regulation (EUDR) selama satu tahun bagi perusahaan-perusahaan di kawasan tersebut.

Mengutip Bloomberg, persetujuan ini menjadi salah satu perubahan kebijakan signifikan yang mencerminkan upaya pelonggaran persyaratan EUDR, setelah regulasi tersebut memicu protes dari berbagai mitra dagang utama UE.

Keputusan untuk mengamandemen Regulasi Deforestasi blok tersebut dicapai dalam pemungutan suara yang diikuti anggota parlemen di Strasbourg, Prancis, pada Rabu (26/11/2025). Penundaan yang disetujui sejalan dengan posisi yang telah disepakati negara-negara anggota dalam pertemuan pekan lalu.

Penundaan ini juga dua kali lebih panjang daripada usulan awal Komisi Eropa, yakni selama enam bulan. Penundaan sekaligus menghapus kebutuhan masa tenggang tambahan selama enam bulan yang sebelumnya diajukan oleh otoritas eksekutif UE.

Regulasi EUDR pada dasarnya dirancang untuk menekan praktik deforestasi yang berkaitan dengan impor komoditas ke kawasan Uni Eropa. Beberapa produk yang disasar mencakup kedelai, kopi, kakao, daging sapi hingga minyak sawit.

Namun, regulasi ini menuai kritik, baik dari negara-negara anggota maupun mitra dagang UE karena dianggap menimbulkan beban administratif berlebihan dan ketidaksiapan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratannya.

Adapun untuk tahap selanjutnya, perwakilan negara-negara anggota dan parlemen akan melakukan perundingan guna merumuskan bentuk final dari regulasi tersebut. Jika tidak diamandemen hingga akhir tahun, regulasi dalam bentuk saat ini akan tetap berlaku pada akhir Desember 2025, sehingga mendorong kebutuhan mendesak untuk mencapai kesepakatan akhir.

Sementara itu, amandemen akan membuat implementasi EUDR ditunda hingga Desember 2026 untuk korporasi besar dan Juni 2027 untuk perusahaan skala kecil.

Sertifikasi menjadi simpul penting dalam memastikan integritas, ketelusuran, dan akuntabilitas produk kayu Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Indonesia terus memperkuat posisi produk hasil hutan di pasar global melalui sinergi kebijakan dan sertifikasi berstandar internasional.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Kehutanan(Kemenhut) Laksmi Wijayanti menyatakan penguatan sertifikasi menjadi instrumen penting dalam menjawab tantangan global.

Sektor kehutanan, lanjut dia dalam keterangannya di Jakarta, Rabu memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional, meski pertumbuhan sejumlah komoditas menunjukkan kecenderungan stagnan.

"Indonesia memiliki sistem regulasi dan praktik pengelolaan hutan yang kuat, namun tantangan reputasi tetap muncul," ujarnya dalam seminar "Bersinergi Mempromosikan Hutan Lestari dan Keberterimaan Produk Hasil Hutan Indonesia di Pasar Global" yang digelar Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC) .

Untuk itu pihaknya mendorong adanya komunikasi yang lebih utuh, berbasis data, dan konsisten untuk menunjukkan bahwa Indonesia mengelola sumber daya hutan sebagai aset terbarukan yang dapat ditelusuri.

“Sertifikasi menjadi simpul penting dalam memastikan integritas, ketelusuran, dan akuntabilitas produk kayu Indonesia,” katanya.

Dia menambahkan bahwa pemerintah terbuka mengakui sistem sertifikasi internasional yang kredibel sebagai bagian dari peningkatan daya saing.

Laksmi juga menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh tertinggal dalam kompetisi global, untuk itu diperlukan sinergi antara regulator dan pelaku industri guna mempercepat perbaikan ekosistem usaha, menyelesaikan persoalan sosial dan biaya tinggi, serta memperluas diversifikasi produk non-kayu dan jasa lingkungan.

Pada kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan naskah kerjasama (MoU) antara Ketua Umum IFCC dan Dirjen PHL serta Ketua Umum APHI dan Ketua Umum IFCC untuk mempromosikan produk sertifikasi mandatory PHPL dan skema sertifikasi voluntary IFCC/PEFC

Ketua Umum IFCC Saniah Widuri menjelaskan bahwa IFCC sebagai national governing body dari Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) terus menjaga kredibilitas sertifikasi pengelolaan hutan lestari dan rantai pasok.

Ia menjelaskan bahwa standar IFCC dibangun berdasarkan kondisi nasional Indonesia dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta menuntut kepatuhan pada regulasi termasuk Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK).

Hingga saat ini, sertifikasi IFCC telah mencakup lebih dari 5 juta hektare hutan dan 66 industri yang telah mengantongi sertifikat CoC, yang berkontribusi pada peningkatan ekspor produk pulp and paper hingga mencapai 3 miliar dolar AS.

Menurut Saniah, penerapan standar internasional menjadi semakin relevan menjelang implementasi regulasi Uni Eropa, termasuk EUDR, yang memerlukan ketelusuran asal kayu serta jaminan pemenuhan aspek sosial dan lingkungan.

IFCC akan melakukan review standar pada 2026 untuk memperkuat integritas sistem dan memastikan kesesuaiannya dengan tuntutan global.

"Sinergi dengan Ditjen PHL dan APHI (Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia) adalah langkah strategis untuk memperluas penerapan sertifikasi IFCC-PEFC dan memperkuat keberterimaan produk Indonesia,” ujarnya.

Ketua Umum APHI, Soewarso menyambut baik kolaborasi tersebut sebagai upaya kolektif memperkuat posisi industri kehutanan nasional.

Ia menjelaskan bahwa mayoritas pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) anggota APHI telah berkomitmen menerapkan prinsip pengelolaan hutan lestari dan membutuhkan dukungan sistem sertifikasi yang kredibel dan diakui internasional.

Melalui MoU dengan IFCC, tambahnya, APHI menargetkan peningkatan kapasitas anggota dalam penerapan sertifikasi, perluasan sosialisasi, serta percepatan penguatan rantai pasok bersertifikat di seluruh Indonesia.

Soewarso juga menegaskan pentingnya menghadapi EUDR dan regulasi global lainnya yang menuntut standar ketelusuran dan keberlanjutan yang lebih tinggi.

Ia menilai sertifikasi IFCC-PEFC dapat menjadi instrumen strategis untuk menjaga akses pasar dan meningkatkan daya saing produk kayu Indonesia.

“Dengan sinergi pelaku usaha, pemerintah, dan lembaga sertifikasi, kita memastikan praktik pengelolaan hutan terus berjalan sesuai prinsip keberlanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” jelasnya.

Menurut dia penandatanganan MoU merupakan komitmen nyata sektor kehutanan untuk menjawab tantangan global dan memperkuat keberterimaan produk Indonesia di pasar internasional.

Pewarta: Subagyo
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Negara-negara Uni Eropa mengusulkan penundaan implementasi UU Anti-Deforestasi atau European Union Deforestation Regulation (EUDR) hingga satu tahun ke depan, dari rencana pemberlakuan Desember 2025. Usaha mikro dan kecil bahkan mendapatkan waktu tambahan selama enam bulan hingga pertengahan 2027.

Uni Eropa bermaksud mengurangi deforestasi dari konsumsi komoditas global melalui penerapan EUDR. Tujuh komoditas yaitu sawit, kopi, kakao, kayu, karet, kedelai, dan ternak yang masuk ke wilayah ini harus legal dan bebas deforestasi dari negara asalnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Soewarso, menganggap penundaan ini sebagai waktu tambahan untuk mempersiapkan produk anggotanya agar sesuai dengan kriteria Uni Eropa.

“Para anggota akan berbenah, mempelajari, dan mencoba kriterianya seperti apa, akan kami ikuti,” kata Soewarso, saat ditemui di Jakarta, Selasa (25/11).

Sejauh ini, baru sekitar 93 dari 400 anggota APHI yang produknya sudah tersertifikasi berkelanjutan. Soewarso mengatakan APHI akan terus meningkatkan jumlah tersebut, bersamaan dengan peningkatan kapasitas anggota. Salah satunya melalui pertemuan dengan pemerintah dan penyelenggara sertifikasi.

Menurutnya, sertifikasi membantu meningkatkan kepercayaan internasional dan menjadi tameng ekspor. Kinerja ekspor APHI rata-rata mencapai US$ 12-13 juta atau sekitar Rp 200 miliar per tahun dengan penjualan terbesar dari pulp dan kertas serta kayu lapis.

Bukan Pangsa Pasar Utama, Tapi Tetap Jadi Perhatian

Meskipun pasar Cina dan India lebih besar dari Eropa, Soewarso mengatakan keberadaan EUDR tetap jadi perhatian APHI. Apalagi, pengaruhnya cukup besar ke dunia internasional.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan, Laksmi Wijayanti, mengatakan produk dan pengelolaan hutan Indonesia sudah berintegrasi tinggi, sehingga best practice-nya memenuhi semua ketentuan.

“EUDR juga banyak keputusan dari pihaknya sendiri, tapi dari Kementerian Kehutanan mau level standard tinggi apapun, kami akan selalu mencoba dorong pelaku ekonomi kita memenuhinya,” kata Laksmi.

Laksmi melanjutkan, sistem keberlanjutan dan ketertelusuran hasil hutan Indonesia sudah diakui oleh Uni Eropa. Laksmi merujuk pada Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di bawah kendali Kementerian Kehutanan. Laksmi meyakini langkah Indonesia sudah sesuai dengan harapan pasar internasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah negara anggota Uni Eropa (UE) mendorong penundaan Regulasi Anti-Deforestasi Uni Eropa atau EUDR selama satu tahun sekaligus melonggarkan ketentuan yang dinilai membebani birokrasi dan menghambat perdagangan.

Melansir Bloomberg pada Kamis (20/11/2025), perwakilan negara anggota mencapai kesepakatan awal terkait amandemen EUDR dalam pertemuan di Brussels pada Rabu (19/11/2025) waktu setempat.

Penundaan yang diusulkan tersebut dua kali lebih lama dibandingkan proposal awal Komisi Eropa, serta menghapus usulan masa transisi tambahan enam bulan yang sebelumnya diajukan lembaga eksekutif UE itu.

EUDR dirancang untuk menekan penebangan hutan yang terkait dengan impor komoditas utama ke kawasan tersebut, mulai dari kedelai, kopi, kakao, hingga minyak sawit. Namun, aturan ini menuai kritik dari dalam dan luar UE karena dianggap terlalu membebani serta belum siap diterapkan oleh banyak pelaku usaha.

Jika tidak diamendemen sebelum akhir tahun, regulasi tersebut akan mulai berlaku pada akhir Desember 2025, sehingga pembahasan final semakin mendesak.

Kesepakatan negara anggota pada Rabu (19/11/2025) akan menjadi posisi tawar mereka dalam negosiasi dengan Parlemen Eropa dan Komisi Eropa untuk menyelesaikan bentuk akhir regulasi. Parlemen UE telah menyepakati proses percepatan revisi dan dijadwalkan memberikan suara terkait posisi mereka pekan depan.

Dalam proses negosiasi, negara anggota juga akan mengusulkan tambahan masa penyangga selama enam bulan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, sesuai pernyataan Dewan UE yang mewakili negara anggota.

Harga kakao berjangka di New York merosot hingga 6,6% ke US$5.070 per ton setelah kabar tersebut, berada di level terendah sejak Februari 2024.

Dorongan untuk menunda implementasi EUDR menguat di tengah upaya negara-negara dunia menargetkan COP30 menghasilkan peta jalan pengurangan penggunaan bahan bakar fosil.

Deforestasi di kawasan seperti Amazon dan Cekungan Kongo terus mengancam kemampuan bumi menyerap emisi karbon dioksida.

Sebagai bagian dari posisi negosiasi, negara anggota juga meminta penyederhanaan lebih lanjut atas EUDR. Mereka mendesak Komisi Eropa melakukan kajian sebelum akhir April untuk menilai dampak beban regulasi dan administratif terhadap pelaku usaha terkait.