Bisnis.com, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution terus mendorong percepatan layanan kesehatan unggulan bagi masyarakat. Salah satunya melalui rencana menghadirkan rumah sakit bertaraf internasional di Sumut, yang tetap dapat melayani pasien BPJS Kesehatan.

Rencana tersebut dibahas dalam pertemuan Gubernur Sumut bersama sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan jajaran direksi Rumah Sakit Haji Medan, di ruang kerja Gubernur Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin (18/5/2026).

Dalam pertemuan itu, Bobby Nasution memastikan kesiapan skema pembangunan rumah sakit yang direncanakan berdiri di Kota Medan. Ia menekankan pentingnya kesiapan fasilitas kesehatan, alat kesehatan (alkes), sumber daya manusia (SDM), hingga kualitas pelayanan yang maksimal bagi masyarakat.

Bobby juga menginginkan rumah sakit tersebut menghadirkan pelayanan kesehatan dengan fasilitas yang nyaman dan modern layaknya hotel berbintang lima.

Kepala Dinas Kesehatan Sumut Faisal Hasrimy mengatakan rumah sakit bertaraf internasional tersebut akan dibangun melalui pola kolaborasi pemerintah dan swasta dengan sistem Kerja Sama Operasional (KSO).

Menurut Faisal, skema KSO dipilih karena dinilai lebih efektif dan efisien. Selain mempercepat operasional rumah sakit, pola tersebut juga dinilai mampu meminimalkan risiko pengelolaan SDM dan manajemen.

“Dengan sistem KSO, Pemprov Sumut tidak perlu membangun kapasitas operasional rumah sakit dari nol. Selain itu, mitigasi risiko SDM dan manajemen lebih baik, operasional lebih cepat, aset tetap dimiliki pemerintah, fleksibel secara administratif, dan kualitas layanan tetap terjaga,” ujar Faisal.

Faisal menjelaskan, proyek rumah sakit ini merupakan kolaborasi antara PT Dirga Surya, PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU), RS Haji Medan, RS Mitra (RS An-Nisa), dan PT Bank Sumut.

Skema operasional KSO melibatkan tiga pihak utama, yakni PT Dirga Surya, RS Haji Medan, dan RS Mitra (RS An-Nisa). PT Dirga Surya bertugas menyediakan aset, RS Mitra mengelola layanan operasional sesuai standar profesional, sedangkan RS Haji Medan memastikan mutu layanan, tata kelola, dan keberlanjutan rumah sakit.

“Rumah sakit bertaraf internasional ini untuk pasien BPJS Kesehatan. Tujuannya mewujudkan layanan kesehatan terpadu, bermutu tinggi, berkelanjutan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan daerah,” kata Faisal.

Rumah sakit tersebut direncanakan dibangun setinggi enam lantai dengan kapasitas 250 tempat tidur serta dilengkapi dengan berbagai layanan kesehatan modern dan SDM yang kompeten. Lokasinya berada di pusat Kota Medan dan berdekatan dengan dua rumah sakit bertaraf internasional lainnya yang belum melayani pasien BPJS Kesehatan.

Turut hadir pada pertemuan tersebut Kepala Biro Perekonomian Setda Provsu Poppy Marulita Hutagalung, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Erwin Hotmansah Harahap, Plh Bapperida Sumut Effendi Pohan, Direktur Utama Rumah Sakit Haji Medan Yulinda Elvi Nasution, Wakil Direktur Rumah Sakit Haji Medan Ridesman Nasution, Komisaris Utama PT Bank Sumut Firsal Ferial Mutyara, Direktur Utama PT Dirga Surya Ari Wibowo, Direktur Utama PPSU Ferry Indra.**(H21/DISKOMINFO SUMUT)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah perlu memperhatikan sejumlah aspek penting dalam rencana pembangunan fasilitas penyimpanan minyak (storage) berkapasitas 3 bulan atau 90 hari.

Adapun wacana pembangunan storage berkapasitas tiga bulan alias 90 hari ini muncul lantaran terdapat ancaman pengurangan pasokan dan kenaikan harga buntut konflik Timur Tengah. Apalagi, saat ini storage minyak Indonesia maksimal hanya 25 hingga 26 hari saja.

Ketua Kelompok Kajian Ketahanan Energi untuk Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia (K3EPB UI) Ali Ahmudi Achyak menilai, pembangunan storage minyak berkapasitas 3 bulan cukup strategis. Menurutnya, fasilitas itu dapat memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global yang berpotensi mengganggu pasokan energi.

Namun, dia mengatakan pembangunan storage minyak dalam skala besar harus dirancang secara matang, mulai dari aspek lokasi, tata kelola hingga skema pembiayaan.

Menurutnya, dari sisi lokasi, fasilitas penyimpanan minyak sebaiknya tidak dibangun hanya di satu titik, melainkan tersebar di beberapa lokasi strategis di berbagai wilayah Indonesia.

“Penyebaran ini penting untuk mengurangi risiko gangguan distribusi, meningkatkan keamanan pasokan di berbagai wilayah, serta mengantisipasi potensi bencana atau gangguan operasional di satu lokasi tertentu,” ujar Ali kepada Bisnis dikutip Minggu (15/3/2026).

Dia menilai lokasi yang dekat dengan kilang minyak, pelabuhan utama, atau pusat konsumsi energi dapat menjadi prioritas dalam pembangunan fasilitas tersebut. Dengan begitu, distribusi energi dapat berjalan lebih efisien dan risiko gangguan pasokan dapat diminimalkan.

Selain itu, Ali menilai keterlibatan pihak swasta juga perlu dipertimbangkan dalam proyek pembangunan storage minyak tersebut. Pasalnya, pembangunan fasilitas penyimpanan dengan kapasitas besar membutuhkan investasi yang tidak sedikit.

Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan swasta melalui skema kerja sama seperti public-private partnership (PPP) dapat menjadi solusi untuk mempercepat realisasi proyek sekaligus mengurangi beban fiskal negara.

"Meski demikian, pemerintah tetap perlu memastikan adanya regulasi yang jelas terkait kepemilikan, pengelolaan, serta prioritas penggunaan cadangan minyak strategis tersebut," imbuh Ali.

Di samping itu, terdapat sejumlah aspek lain yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam pembangunan storage minyak. Pertama, kejelasan regulasi dan tata kelola cadangan energi strategis, termasuk mekanisme penggunaan cadangan serta pihak yang berwenang mengambil keputusan saat terjadi krisis pasokan.

Kedua, integrasi fasilitas penyimpanan dengan infrastruktur energi yang sudah ada, seperti kilang minyak, terminal BBM, hingga jaringan distribusi agar pemanfaatannya dapat berjalan optimal.

Ketiga, aspek keamanan dan keselamatan mengingat fasilitas penyimpanan minyak merupakan objek vital nasional yang rentan terhadap risiko teknis maupun ancaman keamanan.

Keempat, pertimbangan keekonomian dan efisiensi logistik, termasuk biaya pembangunan, biaya operasional, serta jarak fasilitas penyimpanan dengan pusat permintaan energi.

Kelima, koordinasi antar lembaga, khususnya antara kementerian energi, badan usaha milik negara (BUMN) sektor energi, serta otoritas terkait lainnya agar pengelolaan cadangan energi strategis dapat berjalan secara optimal.

"Dengan perencanaan yang matang dan tata kelola yang baik, pembangunan storage minyak ini dapat menjadi fondasi penting bagi ketahanan energi Indonesia dalam jangka panjang," kata Ali.

Bisnis.com, PERCUT SEI TUAN - Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang bersama PT Musim Mas melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan alun-alun kecamatan di Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Selasa (16/12).

Pembangunan ini merupakan bagian dari program Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, yang menargetkan setiap kecamatan memiliki alun-alun atau ruang terbuka publik yang representatif dan ramah masyarakat.

Mewakili direksi, Sales Manager PT Musim Mas, Sarifudin Tarigan, menyampaikan komitmen perusahaan untuk mendukung program-program pembangunan yang dicanangkan Bupati Deli Serdang melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

“PT Musim Mas secara proaktif mengambil bagian dalam pembangunan alun-alun di Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan. Luas kawasan yang dibangun kurang lebih 5.000 meter persegi atau sekitar 40 x 120 meter, dengan anggaran sekitar Rp1,9 miliar. Masa pembangunan diperkirakan 5 hingga 6 bulan,” ujar Sarifudin.

Alun-alun kecamatan tersebut dirancang sebagai ruang terbuka hijau multifungsi yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai aktivitas, mulai dari arena bermain anak, sarana olahraga, hingga ruang bagi pelaku UMKM untuk berusaha dan berkreasi.

Ia berharap pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu dan menjadi contoh bagi perusahaan lain agar turut berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui program CSR. “Kami berharap perusahaan-perusahaan lain juga ikut ambil bagian sebagai bentuk tanggung jawab sosial dalam mendukung pembangunan Kabupaten Deli Serdang,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PT Musim Mas atas dukungan dan kepeduliannya terhadap pembangunan daerah, khususnya di Desa Saentis.

“Terima kasih kepada PT Musim Mas. Pembangunan ini menandai era baru kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat yang sudah mulai terbangun dengan baik,” katanya.

Bupati menegaskan, sebesar apa pun upaya yang dilakukan pemerintah, pembangunan tidak akan optimal tanpa dukungan semua pihak. “Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dengan kebersamaan dan sinergi seperti ini, kita optimistis Deli Serdang akan semakin maju dan masyarakatnya semakin sejahtera,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Natal adalah momentum sejarah yang sederhana, tetapi melampaui zaman menembus batas-batas geografis dan sosial. Natal mengingatkan bahwa harapan tidak menunggu keadaan ideal, melainkan datang ketika dunia berada dalam kerapuhan dan ketidakpastian.

Di sanalah waktu seolah berhenti sejenak, memberi kesempatan bagi manusia untuk melihat sesamanya bukan sebagai angka atau jarak, melainkan kehadiran yang harus dirawat.

Peristiwa bencana di Sumatra dan beberapa wilayah Indonesia kembali mengingatkan kita pada hakikat dasar dari kehidupan yaitu kerentanan. Setiap bencana terjadi, batas-batas sosial yang biasanya memisahkan perlahan mencair.

Solidaritas sosial tumbuh dengan sangat mengesankan bukan karena kewajiban formal, melainkan kesadaran akan panggilan bagi sesama. Rasa kemanusiaan menemukan bahasanya sendiri melalui donasi, relawan, dan tindakan sederhana yang memulihkan harapan.

Perayaan Natal 2025 hadir di tengah dunia yang masih diliputi ketidakpastian. Perekonomian global bergerak dalam kondisi influx: fragmentasi geoekonomi, ketegangan perdagangan, serta lemahnya kepercayaan pelaku usaha dan rumah tangga menahan laju pertumbuhan global di kisaran 2,7%—3,3%.

Situasi tampak tangguh sekaligus rapuh. Resilien secara makro, tetapi rentan secara sosial akibat tekanan geopolitik, disrupsi teknologi, dan pasar tenaga kerja yang berubah cepat.

Indonesia tidak sepenuhnya terlepas dari arus ketidakpastian global. Sepanjang 2025, pertumbuhan ekonomi tetap bertahan di kisaran 5%, BPS mencatat 5,04% (YoY) pada triwulan III/2025, mencerminkan ketahanan terhadap guncangan eksternal dan kinerja ekspor yang relatif solid.

Namun, pemulihan berlangsung tidak merata: konsumsi mulai melemah, daya beli kelas menengah tertekan, serta risiko volatilitas harga pangan dan nilai tukar masih membayangi. Investasi tumbuh, tetapi kualitas penciptaan lapangan kerja dan produktivitas, khususnya di sektor UMKM dan informal belum optimal.

Sejalan dengan proyeksi OECD dan Bank Dunia yang memperkirakan pertumbuhan moderat sekitar 5,0% pada 2025—2026. Para ekonom menekankan pentingnya kebijakan yang kredibel, kolaboratif, aturan yang konsisten dan berorientasi jangka panjang agar sinergi pemerintah swasta mampu mendorong iklim usaha yang inklusif, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat fondasi ekonomi nasional.

ETOS HARAPAN

Etos harapan dan tanggung jawab sosial tidak berhenti pada optimisme simbolik, melainkan menuntut tanggung jawab sosial yang nyata dan terukur. Harapan, dalam konteks pembangunan, adalah sikap aktif untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki makna sosial: mengurangi kemiskinan, memperluas akses pendidikan, dan memutus rantai keterbelakangan.

Di tengah ketidakpastian global yang berkepanjangan, mulai dari ketegangan geopolitik, disrupsi rantai pasok, hingga tekanan pasar tenaga kerja akibat transformasi teknologi, harapan menjadi fondasi moral untuk tidak menyerah pada logika eksklusif pasar semata.

Bagi Indonesia, etos harapan ini relevan ketika pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan. Situasi menunjukkan bahwa daya beli sebagian masyarakat masih tertekan dan kualitas lapangan kerja belum merata.

Dalam kondisi demikian, tanggung jawab sosial harus menjadi komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan. Dunia usaha memiliki peran strategis dalam menciptakan nilai tambah inklusif untuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan memperkuat ekonomi lokal.

Para pakar pembangunan menekankan bahwa ketimpangan sosial yang dibiarkan akan melemahkan fondasi pertumbuhan jangka panjang. Solidaritas sosial, karena itu, bukan beban ekonomi, melainkan investasi sosial. Ia memperkuat kepercayaan publik, menjaga kohesi sosial, dan menciptakan stabilitas yang dibutuhkan bagi dunia usaha untuk tumbuh berkelanjutan.

Etos harapan harus diterjemahkan menjadi tanggung jawab sosial agar pembangunan tidak sekadar mengejar angka pertumbuhan, tetapi membangun makna. Harapan yang dihidupi secara kolektif inilah yang memungkinkan Indonesia melangkah ke depan dengan lebih adil, tangguh, dan manusiawi.

Di tengah dinamika global yang makin kompleks dan volatil, agenda pembangunan tidak lagi dapat dijalankan secara sektoral dan sepihak. Tantangan ekonomi hari ini, mulai dari pelemahan permintaan global, fragmentasi perdagangan, hingga disrupsi teknologi, menuntut pendekatan kolaboratif yang menempatkan negara dan sektor swasta sebagai mitra sejati.

Para ekonom menegaskan bahwa pemulihan dan pertumbuhan berkelanjutan hanya dapat dicapai jika kebijakan publik mampu membangun kepercayaan, kepastian, dan ruang dialog yang konstruktif antara pemerintah dan pelaku usaha.

Komitmen kolaborasi dan kemitraan ini menjadi semakin penting ketika ruang fiskal terbatas, sementara kebutuhan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas meningkat.

UMKM dan dunia usaha pada umumnya memiliki kapasitas besar sebagai mesin pertumbuhan dan penyerap tenaga kerja, tetapi peran ini hanya dapat optimal jika didukung iklim usaha yang kondusif. Regulasi yang adaptif, kepastian hukum, akses pembiayaan yang adil serta kebijakan yang responsif terhadap realitas lapangan menjadi prasyarat agar pengusaha berani berinvestasi dan memperluas usaha di tengah ketidakpastian.

Di sinilah pentingnya kemitraan sejati antara pemerintah dan sektor swasta. Pemerintah perlu lebih terbuka menyerap aspirasi dunia usaha dan menjadikannya mitra strategis dalam pembangunan. Kolaborasi yang setara akan mempercepat lahirnya kebijakan yang responsif terhadap realitas pasar sekaligus berpihak pada kepentingan publik.

Dunia usaha bukan semata objek kebijakan, melainkan subjek pembangunan yang memiliki pengetahuan praktis tentang pasar, teknologi, dan kebutuhan tenaga kerja.

Ketika aspirasi ini diintegrasikan secara serius dalam perumusan kebijakan, maka pembangunan tidak hanya menjadi lebih efektif, tetapi lebih inklusif dan berdaya tahan. Dalam konteks itu, membangun komitmen kola-borasi adalah wujud konkret solidaritas sosial di ranah struktural.

Dengan demikian, agenda pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga memastikan harapan bersama dapat diwujudkan secara berkelanjutan.

Perayaan Natal merupakan momentum etis untuk menyelaraskan solidaritas sosial dan agenda pembangunan. Natal menandai kelahiran harapan baru. Bersamaan dengan momen-tum tahun Yubileum, kita memaknai harapan itu seba-gai ziarah kolektif, perjalan-an bersama menuju keadilan sosial yang lebih nyata.

Dalam konteks pembangunan, harapan tidak ber-henti pada simbol spiritual, melainkan diterjemahkan menjadi keberpihakan konkret kepada mereka yang terpinggirkan.

Solidaritas sosial menjadi fondasi moral yang menuntut kehadiran negara, dunia usaha, dan masyarakat sipil untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tidak berjalan sendiri, melainkan seiring dengan pengurangan kesenjangan dan peningkatan kualitas hidup.

Jakarta, CNBC Indonesia - Perusahaan teknologi siap mendukung adopsi teknologi AI oleh pemerintah dan universitas, bahkan dengan menyediakan infrastruktur. Namun, pelaku industri berharap agar pemerintah memiliki kebijakan yang membuat investasi perluasan infrastruktur AI ke seluruh RI lebih efisien.

Pengembangan terkait skema pemanfaatan infrastruktur kecerdasan buatan (AI) oleh pemerintah dan swasta mencuat dalam diskusi saat Coffee Morning Tech & Telco Edition CNBC Indonesia, di Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Dalam diskusi tersebut perwakilan Dewan Ekonomi Nasional mengungkapkan bahwa beberapa kementerian dan pemerintah daerah mulai mempertimbangkan penggunaan AI. Bahkan, beberapa institusi mengusulkan anggaran infrastruktur AI termasuk pembelian chip.

Permasalahannya, infrastruktur AI membutuhkan anggaran yang besar. Oleh karena itu, DEN mempertimbangkan skema infrastruktur AI tidak harus dibangun sepenuhnya oleh pemerintah. Pemerintah dan kementerian bisa bisa memanfaatkan infrastruktur yang sudah lebih dulu dimiliki pihak swasta atau institusi yang telah siap.

Deputy EGM Digital Product Telkom, Fauzan Feisal menyampaikan paparan dalam CNBC Indonesia Coffee Morning Tech & Telco Edition di Queens Head, Jakarta, Selasa (11/11/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Pemerintah kemudian dapat menggunakan fasilitas tersebut dengan timbal balik memberikan insentif kepada pihak terkait, dalam hal ini perusahaan teknologi seperti Telkom dan Indosat.

Deputy EGM Digital Product Telkom, Fauzan Feisal, menilai persoalan ini seperti "ayam dan telur". Ia mengatakan biaya bisa ditekan jika permintaan besar, tetapi permintaan baru tumbuh jika biaya sudah murah.

"Ini ya mungkin butuh support, kolaborasi, atau bahkan dari pemerintah membantu mengagregasi demand seberapa besar sebenarnya. Sehingga kalaupun dari kami men-support itu, seberapa possible untuk costnya bisa di-share dengan seluruhnya," ujar Fauzan. "Itu satu point yang critical banget, sangat-sangat dibutuhkan, karena sulit sekali kami di dalam pun membangun bisnis plan yang kuat," terangnya.

General Manager Technology Roadmap and Resource Strategy Telkomsel, Hermana Yuniadi menyampaikan paparan dalam CNBC Indonesia Coffee Morning Tech & Telco Edition di Queens Head, Jakarta, Selasa (11/11/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Telkom sendiri menyatakan ada satu hal penting dari pemerintah yang juga dibutuhkan yakni proteksi. Apalagi bagi perusahaan plat merah seperti Telkom.

"Biasa kalau di bisnis, tapi gratiskan dulu, baru nanti untung belakangnya. Tapi agak masalah ketika di tengah masih rugi, Anda merugikan negara, apalagi BUMN. Itu sesuatu yang kami terjebak dalam ketakutan." ujarnya "Pada dasarnya, lately, bagaimana kami mengambil kebutuhan model bisnis. Inovasi model bisnis ini, sesuatu yang dibutuhkan market adalah inovasi model bisnis saat ini, tidak hanya inovasi produk dan teknologi, itu model bisnis."

Biaya regulasi tinggi

General Manager Technology Roadmap & Resource Strategy Telkomsel, Herman Yuniadi, menilai ide insentif sangat relevan, terutama karena biaya regulasi dan frekuensi masih tinggi.

Ia menjelaskan bahwa konsep insentif sebenarnya bukan hal baru, terutama terkait pemanfaatan spektrum frekuensi atau beban biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi.

Namun tantangan terbesar bukan pada konsepnya, melainkan pada mekanisme penghitungan insentif. Saat ini, baik pemerintah maupun operator belum memiliki model yang disepakati bersama untuk mengkuantifikasi nilai manfaat yang dihasilkan dari investasi tersebut.

Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Muhammad Buldansyah menyampaikan paparan dalam CNBC Indonesia Coffee Morning Tech & Telco Edition di Queens Head, Jakarta, Selasa (11/11/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Sementara itu, Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Muhammad Buldansyah, setiap dukungan yang diberikan pemerintah akan dikonversikan menjadi layanan dan fasilitas yang bisa langsung dimanfaatkan masyarakat dan institusi.

"Ini sebetulnya pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Buat kami setiap rupiah yang diberikan insentif dari pemerintah akan kita kembalikan," ujar pria yang akrab disapa Danny itu.

"Jadi kalau setuju, saya akan menyetujui sekarang juga, bapak saya kasih gratis, yang pertama insentif diberikan kepada saya. It's very clear," imbuhnya.

IOH sendiri saat ini sudah punya sejumlah fasilitas untuk mempercepat adopsi AI, antara lain API, sandbox layanan AI, serta program token gratis untuk penggunaan model AI internal.

"Sekarang ini token itu banyak dipakai oleh universitas, sama incubator company. Nah jadi nggak menutup kemungkinan, kalau dari DEN gitu ya," tegasnya.

Ia menambahkan, meski infrastruktur yang disediakan Indosat bukan kelas GPU A100, A200, ataupun seri terbaru GB, perusahaan telah mengoperasikan model Large Language 40 (LL40) yang dinilai memadai untuk kebutuhan inferensi dan pengembangan aplikasi AI modern.

"Jadi, very clear bahwa kami akan punya solusi buat yang ditanyakan tadi," pungkasnya.

Bisnis.com, GYEONGJU — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) serta kerja sama multilateral dalam menghadapi kejahatan lintas batas merupakan kunci menuju kawasan Asia Pasifik yang tangguh, adil, dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri sesi pertama APEC Economic Leaders’ Meeting (AELM) di Hwabaek International Convention Centre (HICO), Gyeongju, Republik Korea, pada Jumat (31/10/2025)

Dalam sambutannya, Presiden Ke-8 RI itu menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif dan menyejahterakan semua pihak.

Menurutnya, kolaborasi pemerintah dan swasta harus berorientasi pada ekonomi yang berpusat pada rakyat.

"APEC harus memastikan manfaat perdagangan dan investasi menjangkau semua orang sehingga tidak ada satu pun perekonomian yang tertinggal. Kolaborasi pemerintah-swasta kita perlu berorientasi pada kerja sama dan ekonomi yang berpusat pada rakyat," ujar Prabowo.

Kepala negara juga memaparkan langkah nyata yang telah dilakukan Indonesia melalui program nasional pemberdayaan UMKM dan koperasi, serta peningkatan akses digital dan keuangan yang membantu UMKM terintegrasi ke dalam rantai nilai global.

"Di Indonesia, kami menerapkan prinsip ini melalui program nasional yang memberdayakan usaha kecil dan koperasi untuk mengoptimalkan potensi mereka, meningkatkan kesejahteraan, dan berkontribusi pada masa depan yang lebih berkelanjutan," ungkapnya.

Selain itu, Prabowo menyoroti ancaman serius dari penyelundupan, pencucian uang, perdagangan manusia, dan narkotika, yang menurutnya dapat merusak stabilitas ekonomi kawasan jika tidak ditangani bersama.

"Kita tidak dapat mengatasi bahaya-bahaya ini sendirian. Penyelundupan, penipuan, pencucian uang, perdagangan manusia, dan narkotika merupakan bahaya nyata bagi masa depan perekonomian kita," tegas Prabowo.

Orang nomor satu di Indonesia itu menambahkan bahwa Indonesia saat ini tengah berjuang melawan korupsi dan pebisnis-pebisnis serakah demi menciptakan pertumbuhan yang adil.

Dengan pengalaman-pengalaman itu, Indonesia siap berperan sebagai “bridge builder” antara ekonomi maju dan berkembang dalam menghadapi tantangan global.

"Kita memerangi korupsi, penipuan, dan pebisnis rakus yang menghambat pertumbuhan riil. Pengalaman-pengalaman ini mungkin menempatkan Indonesia sebagai penghubung ekonomi maju dan berkembang dalam menghadapi tantangan ke depan," ucapnya.

Presiden Prabowo menutup pidatonya dengan ajakan untuk memperkuat kerja sama nyata di bawah semangat multilateralisme, guna memastikan APEC memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat di kawasan.

“Mari kita bekerja sama untuk mencapai tujuan ini," pungkas Prabowo.

Jakarta, CNBC Indonesia- Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berkomitmen meningkatkan kolaborasi antara pemerintah dan swasta. Hal ini ditujukan guna meningkatkan kepercayaan investor yang ingin masuk ke KEK.

Upaya kolaborasi ini diwujudkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KEK Triwulan III-2025 yang mengundang seluruh Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK, pelaku usaha, hingga kementerian/lembaga terkait.

Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Rizal Edwin Manansang mengatakan, Rakernas KEK kali ini membahas berbagai macam permasalahan yang terjadi di KEK sekaligus mencari jalan keluar terbaik.

"Kami berharap semoga apa yang kami bahas ini bisa mendapatkan jalan keluar dengan demikian akan meningkatkan lagi kepercayaan investor terhadap pelaksanaan kegiatan di KEK," kata dia kepada CNBC Indonesia di Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Selain itu, lanjut Edwin, Dewan KEK Nasional sedang melakukan pengumpulan data ekonomi di 25 KEK seluruh Indonesia. Pengumpulan data ini bertujuan untuk mempermudah proses evaluasi atas kinerja KEK pada masa mendatang.

Proses pengumpulan data ini dilakukan melalui koordinasi dengan seluruh pelaku usaha dan badan usaha yang sudah memiliki Nomor Pelaku Usaha dan akun Indonesia National Single Window (INSW). Para pelaku usaha tersebut bisa memasukkan datanya melalui sistem aplikasi KEK yang ada di INSW.

Dalam acara yang sama, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan, secara kumulatif hingga kuartal III-2025, KEK berhasil merealisasikan investasi Rp 314 triliun dan berhasil menyerap 237.304 tenaga kerja langsung maupun tidak langsung yang berasal dari 351 pelaku usaha yang telah memiliki Nomor Identitas Pelaku Usaha.

Selain itu, KEK juga telah berhasil mencatatkan nilai ekspor sebesar Rp 90,51 triliun dan diperkirakan akan terus meningkat seiring penambahan kegiatan usaha di KEK.

Kehadiran KEK terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Dalam hal ini, hampir semua daerah yang memiliki KEK dapat mencatatkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di atas rata-rata nasional.

"Alhamdulillah hampir semua daerah yang ada lokasi KEK-nya di sana PDRB-nya di angka di atas PDB Nasional," imbuh dia.

Selain itu, nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dari KEK-KEK di Indonesia tercatat sebesar 2,5 sampai 3 atau lebih baik dibandingkan ICOR secara nasional yang masih di level 6. Hal ini menandakan investasi di KEK tergolong efektif dan efisien dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

Bisnis.com, JAKARTA—Sebagai bagian dukungan program Presiden Prabowo Subianto dalam pembangunan 3 juta rumah per tahun, Lippo Group menggelar program renovasi 1.500 rumah desa yang dimulai dari Kampung Wisata Topeng, Kota Malang, Jawa Timur.

Program renovasi rumah ini merupakan langkah awal Lippo Group dalam ikut serta menghadirkan hunian layak, sehat, dan bermartabat bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya di kawasan pedesaan dan daerah wisata budaya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, didampingi Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, Komisaris PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) Ketut Budi Wijaya, dan Presiden LippoLand Indra Yuwana, pada Jumat (17/10/2025) meninjau pelaksanaan program renovasi rumah desa yang dilakukan oleh Lippo Group di Kampung Wisata Topeng, Kota Malang.

Maruarar Sirait mengapresiasi program hasil kolaborasi pemerintah dan sektor swasta ini yang menargetkan renovasi 500 rumah tidak layak huni (RTLH) di Provinsi Jawa Timur, dengan 40 unit di antaranya di Kota Malang.

Maruarar Sirait menilai Kampung Wisata Topeng memiliki potensi ekonomi kreatif yang unik dan bisa menjadi penggerak ekonomi lokal.

“Manfaatkan potensi yang ada di sini, pelajari market-nya. Kalau memang sesuai namanya Kampung Topeng, bisa dikembangkan pengrajin topeng, ada pertunjukan, ada ciri khas yang kuat,” ucapnya dalam keterangan resmi.

Dia berharap kolaborasi antara Lippo Group dan Pemkot Malang tidak hanya memperbaiki rumah warga, tetapi juga menciptakan lapangan usaha baru.

Tahap pertama program renovasi 1.500 rumah desa yang dilakukan Lippo Group dimulai di Kampung Wisata Topeng, Kota Malang, dengan fokus pada perbaikan struktur bangunan, ventilasi, serta akses air bersih.

Khusus di Provinsi Jawa Timur, program renovasi akan menyasar 500 rumah yang tersebar di Kota Malang (40 unit), Kabupaten Malang (50 unit), Kabupaten Sidoarjo (110 unit), Kabupaten Ponorogo (100 unit), Kabupaten Pasuruan (100 unit), Kabupaten Bojonegoro (50 unit), dan Kota Surabaya (50 unit).

Program ini juga secara bertahap akan diperluas ke berbagai wilayah lain, seperti Bandung, Bekasi, Tangerang, hingga Sulawesi, dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.

Komisaris LPKR Ketut Budi Wijaya menyampaikan bahwa pelaksanaan program ini bertujuan untuk menghadirkan hunian layak, sehat, dan bermartabat, sekaligus meningkatkan kualitas hidup dan kebanggaan warga desa. Di samping itu, juga terinspirasi dari nilai-nilai yang diamanatkan oleh pendiri Lippo Group, Mochtar Riady, bahwa “Rumah adalah tempat lahirnya harapan.”

“Dalam operasional pelaksanaannya, Lippo Group berperan sebagai mitra strategis pemerintah, bersama masyarakat, untuk mempercepat pembangunan dan pengentasan kemiskinan,” tuturnya.

Program renovasi 1.500 rumah desa ini mencerminkan pembangunan berkelanjutan, di mana pertumbuhan bisnis berjalan selaras dengan tanggung jawab sosial.