Bisnis.com, JAKARTA - Mengacu pada temuan laporan Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) yang merujuk data Kementerian PPN/Bappenas, ekonomi digital Indonesia diproyeksikan tumbuh hingga 20,7% dari PDB, atau sekitar Rp22.513 triliun (USD1,4 miliar), pada 2045.

Angka-angka ini menunjukkan betapa pentingnya pendekatan tata kelola yang adaptif dan berorientasi ke depan agar inovasi bisa terus tumbuh, sekaligus menjamin kepercayaan, keamanan, dan integrasi digital di kawasan.

Menanggapi hal ini, Citra Nasruddin, Programme Director Tech for Good Institute, mengatakan seiring teknologi yang terus berkembang pesat di Asia Tenggara, pendekatan tata kelolanya pun harus ikut berbenah.

Menurutnya tata kelola yang tak kalah penting adalah memahami bagaimana institusi mengambil keputusan, mengoordinasikan implementasi, dan merespons tantangan-tantangan baru yang terus bermunculan.

Sementara itu, Dr. Aladdin D. Rillo, Managing Director for Policy Design and Operations, ERIA, mengatakan, transformasi digital ASEAN kini memasuki babak baru. Pertanyaannya bukan lagi apakah regulasi diperlukan, tetapi bagaimana memastikan aturan dan kelembagaan yang ada benar-benar sesuai dengan kondisi pasar yang diatur.

Di saat yang sama, integrasi ekonomi digital di kawasan juga perlu mempertimbangkan perbedaan kesiapan digital di masing-masing negara ASEAN.

“Tata kelola teknologi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital, dibutuhkan kolaborasi lintas disiplin, kerja sama antara sektor publik dan swasta, serta sinergi antarnegara. Pendekatan seperti ini penting agar kebijakan dan regulasi yang dihasilkan benar-benar relevan dengan kebutuhan kawasan,” ujar Keith Detros, Programme Manager Tech for Good Institute dalam FGD "Tata Kelola Teknologi di Asia Tenggara: Memahami Arah Regulasi Teknologi Baru di Indonesia."

Dr. Randeep Kaur, Digital and AI Policy Economist dari ERIA, membahas hubungan antara perkembangan AI dan tata kelola data yang semakin kompleks. Ia menjelaskan bahwa regulasi perlindungan data yang ada saat ini masih kesulitan mengimbangi laju perkembangan teknologi AI.

Dia menyoroti isu-isu yang kian menjadi perhatian seperti persetujuan penggunaan data, privasi, dan pengelolaan data serta pentingnya regulasi yang lebih adaptif agar inovasi, kepercayaan publik, dan keamanan dapat berjalan seimbang.

Jakarta, CNBC Indonesia - Perusahaan teknologi siap mendukung adopsi teknologi AI oleh pemerintah dan universitas, bahkan dengan menyediakan infrastruktur. Namun, pelaku industri berharap agar pemerintah memiliki kebijakan yang membuat investasi perluasan infrastruktur AI ke seluruh RI lebih efisien.

Pengembangan terkait skema pemanfaatan infrastruktur kecerdasan buatan (AI) oleh pemerintah dan swasta mencuat dalam diskusi saat Coffee Morning Tech & Telco Edition CNBC Indonesia, di Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Dalam diskusi tersebut perwakilan Dewan Ekonomi Nasional mengungkapkan bahwa beberapa kementerian dan pemerintah daerah mulai mempertimbangkan penggunaan AI. Bahkan, beberapa institusi mengusulkan anggaran infrastruktur AI termasuk pembelian chip.

Permasalahannya, infrastruktur AI membutuhkan anggaran yang besar. Oleh karena itu, DEN mempertimbangkan skema infrastruktur AI tidak harus dibangun sepenuhnya oleh pemerintah. Pemerintah dan kementerian bisa bisa memanfaatkan infrastruktur yang sudah lebih dulu dimiliki pihak swasta atau institusi yang telah siap.

Deputy EGM Digital Product Telkom, Fauzan Feisal menyampaikan paparan dalam CNBC Indonesia Coffee Morning Tech & Telco Edition di Queens Head, Jakarta, Selasa (11/11/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Pemerintah kemudian dapat menggunakan fasilitas tersebut dengan timbal balik memberikan insentif kepada pihak terkait, dalam hal ini perusahaan teknologi seperti Telkom dan Indosat.

Deputy EGM Digital Product Telkom, Fauzan Feisal, menilai persoalan ini seperti "ayam dan telur". Ia mengatakan biaya bisa ditekan jika permintaan besar, tetapi permintaan baru tumbuh jika biaya sudah murah.

"Ini ya mungkin butuh support, kolaborasi, atau bahkan dari pemerintah membantu mengagregasi demand seberapa besar sebenarnya. Sehingga kalaupun dari kami men-support itu, seberapa possible untuk costnya bisa di-share dengan seluruhnya," ujar Fauzan. "Itu satu point yang critical banget, sangat-sangat dibutuhkan, karena sulit sekali kami di dalam pun membangun bisnis plan yang kuat," terangnya.

General Manager Technology Roadmap and Resource Strategy Telkomsel, Hermana Yuniadi menyampaikan paparan dalam CNBC Indonesia Coffee Morning Tech & Telco Edition di Queens Head, Jakarta, Selasa (11/11/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Telkom sendiri menyatakan ada satu hal penting dari pemerintah yang juga dibutuhkan yakni proteksi. Apalagi bagi perusahaan plat merah seperti Telkom.

"Biasa kalau di bisnis, tapi gratiskan dulu, baru nanti untung belakangnya. Tapi agak masalah ketika di tengah masih rugi, Anda merugikan negara, apalagi BUMN. Itu sesuatu yang kami terjebak dalam ketakutan." ujarnya "Pada dasarnya, lately, bagaimana kami mengambil kebutuhan model bisnis. Inovasi model bisnis ini, sesuatu yang dibutuhkan market adalah inovasi model bisnis saat ini, tidak hanya inovasi produk dan teknologi, itu model bisnis."

Biaya regulasi tinggi

General Manager Technology Roadmap & Resource Strategy Telkomsel, Herman Yuniadi, menilai ide insentif sangat relevan, terutama karena biaya regulasi dan frekuensi masih tinggi.

Ia menjelaskan bahwa konsep insentif sebenarnya bukan hal baru, terutama terkait pemanfaatan spektrum frekuensi atau beban biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi.

Namun tantangan terbesar bukan pada konsepnya, melainkan pada mekanisme penghitungan insentif. Saat ini, baik pemerintah maupun operator belum memiliki model yang disepakati bersama untuk mengkuantifikasi nilai manfaat yang dihasilkan dari investasi tersebut.

Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Muhammad Buldansyah menyampaikan paparan dalam CNBC Indonesia Coffee Morning Tech & Telco Edition di Queens Head, Jakarta, Selasa (11/11/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Sementara itu, Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Muhammad Buldansyah, setiap dukungan yang diberikan pemerintah akan dikonversikan menjadi layanan dan fasilitas yang bisa langsung dimanfaatkan masyarakat dan institusi.

"Ini sebetulnya pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Buat kami setiap rupiah yang diberikan insentif dari pemerintah akan kita kembalikan," ujar pria yang akrab disapa Danny itu.

"Jadi kalau setuju, saya akan menyetujui sekarang juga, bapak saya kasih gratis, yang pertama insentif diberikan kepada saya. It's very clear," imbuhnya.

IOH sendiri saat ini sudah punya sejumlah fasilitas untuk mempercepat adopsi AI, antara lain API, sandbox layanan AI, serta program token gratis untuk penggunaan model AI internal.

"Sekarang ini token itu banyak dipakai oleh universitas, sama incubator company. Nah jadi nggak menutup kemungkinan, kalau dari DEN gitu ya," tegasnya.

Ia menambahkan, meski infrastruktur yang disediakan Indosat bukan kelas GPU A100, A200, ataupun seri terbaru GB, perusahaan telah mengoperasikan model Large Language 40 (LL40) yang dinilai memadai untuk kebutuhan inferensi dan pengembangan aplikasi AI modern.

"Jadi, very clear bahwa kami akan punya solusi buat yang ditanyakan tadi," pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) makin berkembang dan berpengaruh besar terhadap berbagai kegiatan masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi) pun menyatakan akan menyusun peta jalan AI sebagai panduan integrasi strategis bagi Indonesia untuk menuju era digitalisasi berbasis AI.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah mengatakan, pihaknya mengutip riset dari Stanford yang menyebut bahwa 80% masyarakat Indonesia optimistis terhadap keberadaan AI. Meski memiliki popularitas tinggi, sayangnya penggunaan AI di Indonesia saat ini lebih banyak ditujukan untuk hiburan ketimbang aktivitas produktif.

Jika ditelusuri lebih lanjut, gelombang AI di dunia sangat luar biasa. Berdasarkan riset, diperkirakan AI bakal menciptakan nilai ekonomi bagi Indonesia mencapai US$ 366 miliar pada 2030 mendatang. Tingginya potensi ekonomi tersebut membuat setiap negara berlomba-lomba mengembangkan sekaligus memaksimalkan AI.

"Setiap negara berlomba dengan menggunakan AI. Jadi mau tidak mau Indonesia juga harus melakukan adaptasi. Tidak hanya sekedar adopsi, tapi lebih kepada strategic integration menuju era baru," ujar dia dalam acara Coffee Morning Tech & Telco Edition, Selasa (11/11/2025).

Lantas, pemerintah melalui Komdigi sudah mulai menyusun Peta Jalan AI 2025 sebagai salah satu panduan untuk menerapkan strategi integrasi dari era kehidupan sebelumnya menjadi era baru digitalisasi berbasis AI. Melalui peta jalan ini, pemerintah juga mencoba menyusun etika dan prinsip penggunaan AI.

Tak hanya itu, pemerintah juga sedang menyiapkan dua Peraturan Presiden (Perpres) terkait pemanfaatan AI di Tanah Air. Dalam hal ini, Perpres tersebut ditujukan agar keberadaan AI dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang menyeluruh bagi Indonesia.

"Nah makanya dalam, balik lagi ke perpres, dua perpres yang kita sedang rancang adalah untuk mengarahkan AI ini lebih beneficial untuk Indonesia," kata Edwin.

Edwin pun sepakat bahwa perkembangan AI tidak bisa dicegah, sehingga masyarakat perlu memanfaatkannya. Namun, pemerintah juga tetap mesti berperan melalui pembuatan kebijakan dalam memaksimalkan penggunaan AI di berbagai sektor, serta memitigasi dampak negatif dari penggunaan platform teknologi tersebut.

"Tapi memang saya sepakat bahwa kita nggak bisa cegah AI, tapi kita bisa manfaatkannya, dan bisa menjaganya, dan bisa memitigasi akses negatifnya. Nah ini yang harus kita alihkan. Saya kira demikian, semoga ini bisa membawa manfaat buat kita semua," pungkas dia.

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) telah meluncurkan layanan pembayaran digital berbasis QRIS Tap. Namun hingga kini hanya pengguna Android saja yang baru bisa mengaksesnya.

Terkait hal ini, pihak BI mengungkapkan berencana bekerja sama dengan Apple. Deputi Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Himawan Kusprianto, mengatakan pihaknya baru akan mencoba berbicara dengan raksasa teknologi asal Amerika Serikat (AS) itu.

"Apple kita belum bicara sama sekali sebenarnya, jadi kita baru mau mencoba juga, sama seperti [kerja sama dengan] Arab Saudi, baru mau mencoba," ujar Himawan dalam acara Pelatihan Wartawan Bank Indonesia di Bukittinggi, Jumat (24/10/2025).

BI akan mencoba mendekati Apple apakah memungkinkan membuka akses fitur Near Field Communicatuon (NFC). Perangkat Apple sendiri memang telah dilengkapi dengan fitur tersebut dan bisa mendukung penggunaan QRIS Tap.

Namun sejauh ini, kebijakan global Apple belum membuka sepenuhnya akses NFC untuk aplikasi lokal di Indonesia.

"Kalau kita pakai OVO, handphonenya Apple sebenarnya juga bisa. Artinya, sebenarnya ada NFC-nya. Tapi memang kebijakan internasionalnya Apple belum membuka untuk yang di Indonesia," jelasnya.

Dengan keberhasilan implementasi QRIS Tap pada ekosistem Android, dia mengatakan bisa jadi insentif untuk Apple dan melakukan hal serupa.

Selain itu, dia juga mencatat banyak masyarakat Indonesia yang juga pengguna Apple. Jadi QRIS Tap versi iOS dipastikan sangat berguna dan juga penting untuk inklusivitas sistem pembayaran.

"Kalau QRIS TAP sukses, sebagaimana halnya QRIS juga semakin masif, mungkin bisa juga menjadi insentif buat Apple untuk buka. Kalau tidak, bisa-bisa nanti semua pindah ke Android," kata Himawan.

Jakarta, CNBC Indonesia - OpenAI membuka layanan ChatGPT untuk bisa diakses gratis. Sayang kebijakan ini baru tersedia untuk pengguna di India saja.

Layanan ChatGPT Go digratiskan selama satu tahun mulai 4 November 2025 mendatang. Alasannya untuk meningkatkan adopsi di negara tersebut, dikutip dari Reuters, Rabu (29/10/2025).

Sebelumnya ChatGPT Go dibanderol senilai 399 rupee (Rp 75 ribu) per bulan. Ini berlaku sejak pertama kali diluncurkan bulan Agustus.

Tidak diketahui bagaimana nasib pelanggan sebelumnya ChatGPT Go setelah ada kebijakan baru ini.

Sebagai informasi, ChatGPT Go merupakan layanan dengan paket berlangganan yang lebih murah. Pengguna masih bisa mendapatkan akses ke sejumlah fitur populer milik chatbot tersebut.

Tidak semua negara memiliki layanan ini. Mengutip laman resmi OpenAI, Indonesia salah satu yang bisa mengakses ChatGPT Go, begitu juga negara lain seperti Brunei Darussalam, Brasil, Kamboja, Malaysia, Afrika Selatan, Sudan, hingga Thailand.

Layanan gratis sebenarnya bukan hal yang aneh. Sebab sejumlah perusahaan juga telah melakukan kebijakan serupa untuk produk AI.

Misalnya Perplexity telah menawarkan akses gratis untuk pengguna India. Kebijakan ini hasil kerja sama dengan operator seluler Bharti Airtel.

Sama seperti ChatGPT, layanan gratis untuk paket premium pada paket premium berlaku selama setahun.

Begitu juga dengan Gemini AI Pro. Google menggratiskan akses produknya untuk pelajar pada periode yang sama.

Sementara itu, Reuters mencatat langkah OpenAI dilakukan saat India memiliki usulan aturan baru terkait pengaturan AI. Perusahaan dan media sosial harus punya label yang jelas soal konten AI, sebagai cara mengatasi penyebaran deepfake dan misinformasi.