Semarang (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menginstruksikan koreksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) Perubahan 2026 untuk prioritas menggenjot perbaikan dan pembangunan jalan.

"Prioritas infrastruktur jalan. Di anggaran perubahan nanti kita ubah. Pokir (Pokok-pokok pikiran) akan direvitalisasi untuk infrastruktur jalan," katanya, usai menghadiri acara Rakor Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, di Semarang, Kamis.

Bahkan, ia menekankan bahwa pokok-pokok pikiran (Pokir) usulan anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng wajib untuk infrastruktur jalan.

Menurut dia, jalan rusak menjadi persoalan prioritas yang mesti segera diselesaikan, dan tak ingin masyarakat sebagai pengguna jalan terus-terusan mengeluh soal jalan berlubang, apalagi sampai membahayakan nyawa.

Karena itu, ia menekankan bahwa akhir tahun 2026 harus sudah bisa mengurangi jalan rusak dalam persentase signifikan.

Ia mengatakan bahwa revitaslisasi pokir itu penting karena banyak usulan warga yang menyampaikan permintaan pembangunan jalan di wilayah.

Tak hanya di Kabupaten Blora, namun kabupaten dan kota lainnya di Jateng juga meminta hal yang sama.

Apalagi, kata dia, di tahun lalu hingga awal tahun 2026, Jateng mengalami musim hujan yang cukup panjang sehingga mempengaruhi penurunan kualitas jalan.

"Saat ini masuk kemarau dan kita cek lagi untuk segera perbaikan," kata mantan Kapolda Jateng itu.

Mengenai pembangunan jalan di Kabupaten Blora, ia menjelaskan saat ini prosesnya sudah berjalan, dan jika lelang sudah selesai nantinya akan segera dilakukan pembangunan fisik jalan.

Ia memastikan perbaikan Jalan Raya Randublatung-Cepu di Kabupaten Blora segera dilakukan dengan anggaran sebanyak Rp5,276 miliar, dan saat ini sudah memasuki tahapan lelang.

Sedangkan pada tahun 2025, Luthfi mengatakan Pemprov Jateng telah mengalokasikan anggaran total Rp75 miliar untuk perbaikan jalan provinsi dan kabupaten.

Selain itu, Luthfi juga menekankan pentingnya kualitas pekerjaan dalam perbaikan jalan, dan meminta agar penanganan tidak dilakukan secara asal-asalan.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MEDAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menggelontorkan anggaran sebesar Rp1,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur pada tahun 2026. Anggaran tersebut merupakan bagian dari implementasi Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi (INSTANSI) yang diusung Gubernur Sumut, Bobby Nasution.

“Anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan di tahun 2026 ini ada sebesar Rp1.372.497.925.000. Anggaran ini dibagi untuk program PHTC, dukungan program Proyek Strategis Daerah (PSD) dan lainnya,” ujar Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK) Sumut, Chandra Dalimunthe, dalam konferensi pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobby Dekranasda Kantor Gubernur Sumut, Medan, Selasa (26/5/2026).

Chandra menjelaskan, untuk mendukung Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi (INSTANSI), Pemprov Sumut mengalokasikan anggaran sebesar Rp672,22 miliar untuk pembangunan dan peningkatan jalan serta jembatan strategis melalui 52 kegiatan utama.

“Anggaran ini diperuntukkan pembangunan jalan sepanjang 86 kilometer, pemeliharaan berkala jalan sepanjang 11,91 kilometer, rehabilitasi jalan sepanjang 1 kilometer, pembangunan turap/talud/bronjong sebanyak 17 titik, pembangunan jembatan sepanjang 32 meter, penggantian lantai jembatan sepanjang 25 meter dan pembangunan saluran drainase sepanjang 250 meter,” kata Chandra.

Sementara itu, untuk dukungan Proyek Strategis Daerah (PSD), khususnya pembangunan ruas jalan baru penghubung wilayah terisolir dan kawasan strategis, dialokasikan anggaran sebesar Rp320,2 miliar. Program tersebut mencakup pembangunan jalan sepanjang 55 kilometer melalui delapan kegiatan utama.

“Hingga saat ini jalan mantap di Sumut itu 74,12 persen atau 3.006 kilometer dan jalan yang kondisinya rusak berat dan ringan ada 25,88 persen. Untuk pembangunan jalan di Sumut ini kita lakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran keuangan daerah. Untuk tahun ini dari program PHTC dan PSD ada 141 kilometer jalan yang akan kita bangun,” papar Chandra.

Untuk penanganan infrastruktur pascabencana, Pemprov Sumut juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp137 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk 24 kegiatan utama, meliputi pembangunan turap/talud/bronjong di 19 titik, pembangunan jembatan sepanjang 20 meter, penggantian lantai jembatan sepanjang 30 meter, rehabilitasi satu unit jembatan, dan pembangunan tiga unit box culvert.

Selain itu, Pemprov Sumut turut menyiapkan anggaran afirmasi untuk pembangunan di Kepulauan Nias sebesar Rp83,875 miliar. Program tersebut mencakup pembangunan jalan sepanjang 8,4 kilometer dan pembangunan jembatan sepanjang 70,6 meter.

“Kita juga mengalokasikan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit sebesar Rp16.200.000.000 untuk pembangunan jalan sepanjang 2,7 kilometer dan penambahan dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) sebesar Rp143.000.000.000 dengan target pembangunan jalan sepanjang 22 kilometer dan pembangunan turap/talud/bronjong sebanyak dua titik,” ujar Chandra.

Tak hanya fokus pada jalan dan jembatan, Dinas BMBKCK Sumut tahun ini juga melaksanakan pembangunan penyediaan infrastruktur dasar melalui sektor keciptakaryaan. Program tersebut antara lain penyusunan dokumen perencanaan penyediaan infrastruktur air minum dan air limbah di kawasan afirmasi Kepulauan Nias dengan anggaran Rp3,9 miliar.

Selain itu, Pemprov Sumut juga mengalokasikan anggaran Rp12 miliar untuk peningkatan kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Cemara dengan target peningkatan kapasitas pengelolaan sebesar 100 meter kubik

Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menargetkan pembangunan jalan Lenangguar-Lunyuk di Pulau Sumbawa sejauh 61 km selesai pada Mei 2026.

Pemerintah Provinsi NTB telah mengalokasikan anggaran Rp61 miliar untuk menuntaskan pembangunan jalan tersebut. Ruas Lenangguar–Lunyuk merupakan salah satu jalur strategis penghubung wilayah selatan Kabupaten Sumbawa yang menopang mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian antar wilayah.

Iqbal menyoroti kondisi lereng yang labil sebagai penyebab utama kerusakan badan jalan di sejumlah lokasi.

“Kalau melihat struktur jalan di sini, persoalan utamanya ada pada lereng yang labil. Longsor menimbun badan jalan dan mengganggu akses masyarakat. Karena itu titik-titik rawan harus dipetakan dan ditangani lebih dulu,” ujarnya.

Iqbal menyebut pembangunan jalan tidak lagi cukup hanya berfokus pada pengaspalan badan jalan, tetapi harus memperhitungkan aspek mitigasi bencana, sistem drainase, dan karakter geografis wilayah.

Ia menilai banyak kerusakan jalan selama ini terjadi akibat minimnya saluran air dan lemahnya antisipasi terhadap potensi longsor.

“Sekarang ini drainase wajib dalam desain jalan. Jangan hanya membangun badan jalannya saja, tetapi juga harus menghitung aliran air, kondisi lereng, dan risiko longsor di sekitarnya,” katanya.

Ia juga meminta pengawas jalan tidak hanya memantau kondisi permukaan jalan, tetapi ikut menghitung potensi kerusakan di sisi kiri dan kanan ruas jalan yang dapat membahayakan masyarakat.

“Kalau kerusakan ditangani sejak awal, biayanya tidak besar. Tapi kalau dibiarkan sampai parah, anggarannya bisa ratusan juta bahkan miliaran rupiah,” ujarnya.

Selain fokus pada aspek mitigasi, Gubernur menegaskan bahwa keberadaan ruas jalan Lenangguar–Lunyuk sangat penting bagi aktivitas ekonomi masyarakat, terutama distribusi hasil pertanian dari wilayah selatan Sumbawa.

Ia bahkan meminta percepatan penanganan pada salah satu titik badan jalan yang dinilai membahayakan kendaraan pengangkut hasil panen masyarakat.

“Ini berbahaya untuk pengendara, apalagi saat panen raya ketika truk pengangkut hasil pertanian melintas. Kalau bisa besok sudah mulai persiapannya dan minggu depan mulai dikerjakan,” kata Iqbal.

Selain percepatan penanganan, Gubernur juga menegaskan komitmennya memperkuat sistem pemeliharaan jalan provinsi melalui dukungan anggaran dan pengadaan alat pemeliharaan secara bertahap.

Menurutnya, anggaran pemerintah seharusnya lebih banyak digunakan untuk membuka konektivitas baru dan memperkuat akses ekonomi masyarakat, bukan terus-menerus habis untuk memperbaiki kerusakan yang sebenarnya dapat dicegah sejak awal.

“Lebih baik anggaran kita dipakai membuka keterhubungan wilayah dan memperlancar mobilitas masyarakat serta distribusi hasil pertanian,” katanya.

PAPUA - Wajah Kampung Tanah Rubuh, Distrik Manokwari Utara Provinsi Papua Barat, mulai berubah. Jalan akses menuju pantai yang sebelumnya sulit dilalui kini mulai dicor, sementara bangunan SD Inpres 62 Asai yang selama ini membutuhkan perbaikan juga mulai tampak lebih layak dan nyaman untuk kegiatan belajar mengajar.

Perubahan itu hadir melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-128 Kodim 1801/Manokwari yang dikerjakan bersama masyarakat setempat dengan semangat gotong royong. Di tengah proses pengerjaan, Dansatgas TMMD ke-128 Kodim 1801/Manokwari, Letkol Inf Davit Sutrisno Sirait, turun langsung melihat progres pembangunan di lapangan.

"Peninjauan langsung kegiatan pengecoran jalan akses pantai sepanjang 600 meter hingga ke kawasan pesisir untuk memastikan pekerjaan berjalan baik dan memberi manfaat nyata bagi warga Papua", katanya, Jumat (8/5/2026).

Bagi masyarakat Kampung Tanah Rubuh, jalan tersebut bukan sekadar akses biasa. Jalan itu menjadi penghubung aktivitas warga menuju kawasan pantai, termasuk untuk kegiatan ekonomi dan mobilitas sehari-hari.

“Harapannya, pembangunan ini benar-benar bisa membantu masyarakat, mempermudah aktivitas warga, dan memberikan manfaat dalam jangka panjang,” ujar Davit di sela kegiatan.

Tak hanya pembangunan jalan, perhatian juga diberikan pada dunia pendidikan melalui perehaban SD Inpres 62 Asai. Menurutnya sejumlah ruang kelas kini mulai tampak lebih rapi setelah dikerjakan personel Satgas TMMD bersama warga.

Lihat video: Dari Desa untuk Negeri, TMMD ke-128 Kodim 0420/Sarko Dimulai



"Kehadiran bangunan sekolah yang lebih baik dan layak diharapkan mampu menghadirkan suasana belajar yang lebih nyaman bagi para siswa. Di wilayah yang masih terus berkembang, fasilitas pendidikan yang layak menjadi harapan penting bagi masa depan anak-anak kampung", jelasnya.

Davit bahagia melihat suasana kebersamaan yang terlihat kuat selama pengerjaan pengecoran jalan dan sekolah yang berlangsung. "Warga dan personel TNI bekerja berdampingan, saling membantu menyelesaikan setiap tahapan pembangunan. Semangat gotong royong itulah yang menjadi kekuatan utama TMMD di Kampung Tanah Rubuh, Manokwari Utara ini,” tuturnya.

Melalui TMMD ke-128, Davit mengungkapkan TNI tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga menghadirkan harapan baru bagi masyarakat desa di Papua.

"Kebersamaan TNI dan masyarakat Papua dalam sama-sama membangun mulai dari akses jalan yang lebih baik hingga ruang belajar yang lebih layak bagi generasi muda, semoga jadi harapan baru pembangunan Papua yang lebih baik,” ucapnya.

JAKARTA - PT Hutama Karya (Persero) menerangkan jalan tol di Provinsi Riau akan bertambah setidaknya 30,57 Km pada tahun ini, melalui pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Rengat – Pekanbaru. Plt. Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Hamdani mengatakan, hingga April 2026 progres konstruksi telah mencapai 76,30% dengan progres pengadaan lahan sebesar 85,08%.

Ruas tol sepanjang 30,57 km ini terbagi atas 3 (tiga) seksi, yaitu Seksi Junction Pekanbaru – Rimbo Panjang (5,70 km), Seksi Rimbo Panjang – Siak (11,70 km), dan Seksi Siak – Bypass Pekanbaru (13,17 km).

Kemudian Pada April 2026, sejumlah pekerjaan utama dilaksanakan secara paralel di beberapa titik lokasi, meliputi pekerjaan Common Borrow Material (CBM), Separator Layer, Abutment Pile Slab, pemancangan Spun Pile, Lean Concrete (LC), hingga Rigid Pavement. Seluruh pekerjaan dijalankan dengan tetap mengedepankan aspek mutu, keselamatan kerja, dan ketepatan waktu.

Pembangunan Dermaga dan Fasilitas Ekspor Terbesar Asia Tenggara di Tuban Rampung



"Ruas ini akan menjadi simpul penting yang mengintegrasikan jaringan tol di wilayah Riau, sehingga memberikan kemudahan mobilitas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi logistik di Pulau Sumatra," ujar Hamdani dalam keterangan resmi, Rabu (6/5/2026).

Secara strategis, ruas ini akan menjadi simpul integrasi yang menghubungkan Jalan Tol Pekanbaru – Dumai dan Ruas Pekanbaru – XIII Koto Kampar. Ketika beroperasi penuh, pengguna jalan dapat menempuh perjalanan lintas ruas secara terintegrasi tanpa harus melewati ruas non-tol, sehingga waktu tempuh menjadi lebih singkat dan efisien.

2,49 Juta Kendaraan Melintas di Tol Trans Sumatera selama Libur Nataru



Hamdani menegaskan, bahwa percepatan ruas ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung pengembangan infrastruktur nasional dan penuntasan jaringan JTTS. Kehadiran ruas Junction Pekanbaru – Bypass Pekanbaru diproyeksikan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi Provinsi Riau dan kawasan sekitarnya.

Selain memangkas waktu tempuh dan menekan biaya logistik, ruas ini diharapkan membuka akses ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, mengurangi beban lalu lintas pada jalan nasional, serta meningkatkan kenyamanan dan keselamatan perjalanan masyarakat.

Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, mempercepat pembangunan Jalan Layang Bulak Kapal di Kecamatan Bekasi Timur melalui bantuan pembiayaan dari pemerintah pusat, sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi percepatan ini agar mudah-mudahan dalam enam bulan ke depan Flyover Bulak Kapal sudah selesai sehingga perjalanan kereta api lebih lancar dan aman, warga juga lebih tenang,” kata Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono di Bekasi, Selasa.

Ia menjelaskan proyek infrastruktur pengurai kemacetan ini sudah berlangsung sejak tahun 2025 dengan skema pembebasan sejumlah bidang tanah oleh pemerintah daerah setempat serta pembangunan melalui alokasi anggaran bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Pemkot Bekasi sejauh ini telah menggelontorkan anggaran senilai Rp106 miliar untuk pembebasan lahan. Sementara biaya pembangunan mencapai Rp250 miliar dialokasikan provinsi pada tahun ini sebesar Rp20 miliar atau masih terdapat kekurangan hingga Rp230 miliar.

"Sisa anggaran tersebut akan dibantu oleh pemerintah pusat. Alhamdulillah Bapak Presiden tadi datang ke RSUD melihat dan berstatement, 'Oke nanti dari bantuan Bapak Presiden untuk percepatan," katanya.

Tri menyebut perlintasan sebidang di wilayah Ampera maupun Bulak Kapal akan ditutup saat fase pembangunan nanti. "Jadi cukup satu flyover," ucap dia.

Jalan Layang Bulak Kapal dibangun membentang dengan panjang trase 768 meter serta posisi melintang di atas rel kereta api maupun perempatan Bulak Kapal dan dirancang untuk mengurai kemacetan di koridor Jalan Ir. H. Juanda Bekasi Timur, Kota Bekasi.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengemukakan masih terdapat ketimpangan investasi antara sektor jalan dan perkeretaapian.

Pada 2026, katanya, anggaran pembangunan dan perbaikan jalan mencapai sekitar Rp46 triliun, sedangkan rel kereta hanya sekitar Rp5 triliun.

“Selama ini terjadi underinvestment di sektor perkeretaapian. Ada gap yang cukup signifikan dibandingkan jalan,” ujarnya di Jakarta, Selasa (22/4/2026).

Lebih lanjut, Pemerintah juga menargetkan pembangunan dan reaktivasi jaringan rel hingga sekitar 14.000 kilometer sampai 2045 dengan kebutuhan investasi di kisaran Rp1.100 triliun hingga Rp1.200 triliun.

Menurut AHY, investasi tersebut diperlukan untuk mendukung efisiensi logistik, terutama di wilayah Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Pasalnya, sekitar 10.000 kilometer rel dari total 12.000 kilometer dibangun di Pulau Jawa. Sementara itu, panjang lintasan yang saat ini beroperasi hanya sekitar 7.000 kilometer.

Ketua Umum Partai Demokrat tersebut menilai pemerataan pembangunan infrastruktur perkeretaapian di wilayah luar Jawa sudah mendesak guna mendukung mobilitas manusia, barang, dan jasa.

"Di wilayah-wilayah yang memang potensi utamanya adalah sumber daya alam, komoditas, perlu didukung transportasi logistik. Kereta harus benar-benar bisa digunakan secara efektif dan efisien," tandasnya.

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti ketimpangan alokasi anggaran antara pembangunan jalan dan pengembangan kereta api di Indonesia. Ia menilai investasi di sektor perkeretaapian masih jauh tertinggal dibandingkan infrastruktur jalan.

Menurutnya, kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan memang berbeda dengan negara kontinental yang memiliki konektivitas darat menyeluruh. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pengembangan transportasi berbasis rel tetap menjadi kebutuhan penting.

"Kita negara kepulauan, tapi tetap saja kita perlu pengembangan kereta. Under investment ini jika dibandingkan dengan biaya atau anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan atau perbaikan jalan-jalan kita," ungkap AHY dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Pengembangan Jaringan Kereta Api Nasional di Stasiun Tanah Abang, Rabu (22/4/2026).

AHY mencontohkan, pada 2026 saja, sekitar Rp46 triliun dialokasikan untuk pembangunan dan perbaikan jalan secara nasional, sementara anggaran untuk rel kereta hanya sekitar Rp5 triliun.

Selain itu, ia menyoroti ketimpangan sebaran jaringan kereta api di Indonesia. Dari total sekitar 12 ribu kilometer jalur kereta, sekitar 10 ribu kilometer berada di Pulau Jawa. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 7 ribu kilometer yang aktif beroperasi.

"Kurang lebih 12 ribu secara total, 10 ribu kilometer itu ada di Jawa. Yang aktif, yang operasional sekitar 7 ribu kilometer, sisanya tidak aktif. Sedangkan Sumatera ada, tapi tentunya belum sangat terhubung, Kalimantan belum ada kereta, Sulawesi hanya sedikit sekali, seratusan kilometer saja," katanya.

AHY mendorong adanya peralihan bertahap menuju transportasi berbasis rel. Menurutnya, langkah ini juga sangat penting untuk mengurangi beban jalan raya yang selama ini menjadi tulang punggung transportasi darat.

"Nah dengan demikian arahan Presiden untuk mengembangkan jaringan kereta di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi ini menjadi strategis. Urgensinya sekali lagi untuk mendukung mobilitas manusia barang dan jasa. Di wilayah-wilayah yang memang potensi utamanya adalah sumber daya alam, komoditas ekstraktif, maka perlu didukung oleh transportasi logistik kereta yang benar-benar bisa digunakan secara efektif dan efisien," kata dia.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta kepala daerah di 27 kabupaten/kota memberikan porsi yang optimal dalam alokasi anggaran infrastruktur di APBD 2027 mendatang.

Dedi mengatakan kebijakan ini harus diterapkan guna menyelaraskan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membangun konektifitas dan pemerataan di seluruh daerah. “Iya, itu kebijakan kita. Karena kan provinsi dan kabupaten/kota harus selaras dalam kebijakan,” katanya, Kamis (16/4/2026).

Menurutnya APBD provinsi harus linear dengan APBD kabupaten/kota guna membangun kesamaan visi pembangunan. Dedi mengakui jika saat ini kondisi anggaran tengah memprihatinkan di tengah pemotongan transfer keuangan daerah, sehingga kerap menjadi alasan daerah untuk menahan belanja publik.

“Sudah deh, kita sama-sama prihatin. Bupati wali kota, sama saja gubernur juga tengah prihatin. Tapi jangan ngomong, anggaran kurang, sama saja,” ujarnya.

Alokasi 7,5% sendiri direncanakan akan dikejar dari target pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak kendaraan bermotor yang harus kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan jalan. “Maka ketaaan bupati wali kota menganggarkan 7,5% anggaran belanja daerahnya untuk kepentingan infrastruktur jalan adalah sebuah keharusan,” tuturnya.

Karena itu KDM—panggilan akrabnya berencana mencermati rancangan APBD 2027 dari setiap kabupaten kota agar penyelarasan ini terwujud. Menurutnya jika kemantapan jalan di sebuah daerah sudah baik, maka angka tersebut kemudian akan dialokasikan untuk pembenahan trotoar, halte, taman hingga drainase kabupaten kota.

“Nah itu terkoneksikan, kalau enggak 7,5% maka saya tidak akan menandatangani rekomendasi RAPBD,” tegasnya.

Di sisi lain, langkah ini diyakini KDM bisa mewujudkan konektifitas yang solid hingga tingkat desa, sehingga masyarakat di pedesaan tidak mengeluhkan lagi kualitas jalan desa yang buruk. Saat ini anggaran desa mengalami penurunan, sehingga provinsi dan kabupaten kota harus turut menyelesaikan masalah yang dialami masyarakat desa.

“Kita tahu anggaran desa mengalami penurunan, sehingga kita harus mencoba untuk menyelesaikan problem yang dialami oleh masyarakat desa. Jangan sampai masyarakat desa mengalami ketertinggalan layanan infrastruktur pemerintah. Mereka berhak untuk mendapat hidup dan infrastruktur yang layak seperti pusat kota,” papar KDM.

KDM memastikan rencana ini tidak akan terganggu dengan adanya penurunan TKD bahkan dana bagi hasil yang belum dibayarkan. “Apa pun yang dialami oleh provinsi tidak akan menyurutkan kami untuk terus bekerja, melayani masyarakat, dan meningkatkan anggaran layanan publik kita. Tidak akan pernah terkurangi, bahkan terus meningkat,” pungkasnya.

LEBAK - Komitmen pembangunan Kabupaten Lebak lima tahun ke depan tak hanya tertuang di atas kertas. Di bawah kepemimpinan Hasbi Jayabaya – Amir Hamzah, visi Lebak Rukun, Unggul, Hegar, Aman dan Yakin (Ruhay) dijabarkan konkret dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak 2025-2029.

Di antara 15 proyek prioritas, salah satu proyek strategis daerahnya adalah pembangunan jalan poros desa produktif yang menjadi tulang punggung transformasi wilayah. Pemerintah Kabupaten Lebak menempatkannya sebagai instrumen pemerataan infrastruktur sekaligus penguat konektivitas antar desa, antar kecamatan, hingga ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Bupati Lebak, Hasbi A Jayabaya mengatakan jalan poros desa produktif dirancang bukan sekadar memperbaiki akses, melainkan membuka peluang. Infrastruktur ini menjadi penghubung kawasan pertanian, sentra UMKM, destinasi wisata, hingga wilayah berbasis ekonomi hijau dan biru.

Ketika akses terbuka, distribusi hasil bumi menjadi lebih cepat, biaya logistik menurun, dan daya saing produk lokal meningkat. "Ayok kita bangun Kabupaten Lebak bersama-sama agar lebih maju dan lebih baik lagi," kata Hasbi, dikutip Senin (23/2/2026).

Menurut dia, kehadiran jalan yang mantap juga memperkuat ketahanan pangan daerah. Mobilitas hasil pertanian dari desa ke pasar berjalan lebih efisien, meminimalkan kerugian pascapanen sekaligus menjaga stabilitas pasokan.

LEBAK - Komitmen pembangunan Kabupaten Lebak lima tahun ke depan tak hanya tertuang di atas kertas. Di bawah kepemimpinan Hasbi Jayabaya – Amir Hamzah, visi Lebak Rukun, Unggul, Hegar, Aman dan Yakin (Ruhay) dijabarkan konkret dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak 2025-2029.

Di antara 15 proyek prioritas, salah satu proyek strategis daerahnya adalah pembangunan jalan poros desa produktif yang menjadi tulang punggung transformasi wilayah. Pemerintah Kabupaten Lebak menempatkannya sebagai instrumen pemerataan infrastruktur sekaligus penguat konektivitas antar desa, antar kecamatan, hingga ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Bupati Lebak, Hasbi A Jayabaya mengatakan jalan poros desa produktif dirancang bukan sekadar memperbaiki akses, melainkan membuka peluang. Infrastruktur ini menjadi penghubung kawasan pertanian, sentra UMKM, destinasi wisata, hingga wilayah berbasis ekonomi hijau dan biru.

Ketika akses terbuka, distribusi hasil bumi menjadi lebih cepat, biaya logistik menurun, dan daya saing produk lokal meningkat. "Ayok kita bangun Kabupaten Lebak bersama-sama agar lebih maju dan lebih baik lagi," kata Hasbi, dikutip Senin (23/2/2026).

Menurut dia, kehadiran jalan yang mantap juga memperkuat ketahanan pangan daerah. Mobilitas hasil pertanian dari desa ke pasar berjalan lebih efisien, meminimalkan kerugian pascapanen sekaligus menjaga stabilitas pasokan.

Pada saat yang sama, akses terhadap layanan pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan pun semakin mudah dijangkau masyarakat. Berdasarkan Keputusan Bupati Lebak Nomor 620/Kep.16-PUPR/2023, terdapat 588 ruas jalan poros desa dengan total panjang 1.968,02 km.

Pemerintah daerah menargetkan penanganan sepanjang 30–50 km per tahun secara bertahap dan berkelanjutan. Target tersebut menunjukkan pendekatan yang terencana dan realistis.

Setiap kilometer jalan yang dibangun bukan hanya memperpendek jarak tempuh, tetapi juga memperpendek kesenjangan antarwilayah. Dengan konektivitas yang semakin baik, desa-desa produktif di Lebak dapat tumbuh menjadi simpul ekonomi baru.

Program ini juga selaras dengan prioritas Pemerintah Provinsi Banten serta mendukung Asta Cita ke-6 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 yang menekankan pembangunan dari desa dan pemerataan ekonomi. Melalui pembangunan Jalan Poros Desa Produktif, Kabupaten Lebak menegaskan arah kebijakannya yakni membangun dari pinggiran, memperkuat fondasi, dan memastikan pertumbuhan yang inklusif.

Tulungagung, Jatim (ANTARA) - Progres pembangunan Jalan Tol Kediri–Tulungagung di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, untuk sementara terhenti menyusul berakhirnya masa penetapan lokasi (penlok) pada Desember 2025.

Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tulungagung Tutur Pamuji Purbosayekti, Jumat, mengatakan hingga kini belum ada informasi resmi terkait perpanjangan penlok dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Melihat penlok yang sudah berakhir pada Desember 2025 dan belum ada informasi perpanjangan, maka secara administratif proyek ini bisa dikatakan berhenti sementara," kata Tutur, Jumat.

Ia menjelaskan, proyek Jalan Tol Kediri–Tulungagung merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang diprakarsai PT Gudang Garam.

Ruas tol tersebut direncanakan memiliki panjang 44,17 kilometer dengan estimasi nilai investasi sekitar Rp9,92 triliun.

Menurut Tutur, penlok merupakan dasar hukum dalam proses pengadaan tanah.

Perpanjangan penlok hanya dapat dilakukan paling lambat enam bulan sebelum masa berlaku berakhir.

Di Tulungagung, sekitar 20 persen bidang tanah terdampak telah menerima ganti rugi.

Sementara bagi warga yang telah menyerahkan sertifikat namun belum menerima pembayaran, dokumen tersebut saat ini masih dipegang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

"PPK siap mengembalikan sertifikat kepada warga yang mengajukan permohonan. Untuk warga yang sudah menerima ganti rugi, status tanahnya sudah menjadi milik negara," ujarnya.

Ia menambahkan, apabila proyek kembali dilanjutkan, maka proses pengadaan tanah akan dimulai kembali dari awal, termasuk pendataan, identifikasi, pengukuran hingga penilaian ulang (appraisal) harga tanah.

BPN Tulungagung memastikan terus berkoordinasi dengan pihak terkait sembari menunggu kepastian kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat.

Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026