Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) melaporkan bahwa posisi utang pemerintah pusat sampai dengan akhir 2025 lalu mencapai Rp9.637,9 triliun atau 40,46% terhadap PDB.

Berdasarkan dokumen Laporan Kinerja DJPPR tahun 2025, posisi utang pemerintah pusat sampai dengan tahun lalu setara dengan US$576,43 miliar dengan asumsi nilai tukar rupiah Rp16.720 per dolar Amerika Serikat (AS).

"Sebagai gambaran, total jumlah nominal utang Pemerintah Pusat pada tanggal 31 Desember 2025 mencapai Rp9.637,90 triliun. Pengelolaan utang dilakukan secara akuntabel dan produktif dengan risiko terkendali dan tetap memperhatikan kesinambungan fiskal," demikian dikutip dari laporan yang diunggah di situs resmi DJPPR, Kamis (19/3/2026).

Mayoritas utang itu dilakukan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), yakni Rp8.387,2 triliun atau 87%. Sisanya merupakan pinjaman yakni Rp1.250,67 triliun atau 13%.

Dari total penerbitan SBN, sebagian besar merupakan SBN berdenominasi rupiah, yakni Rp6.750,2 triliun atau 70%. Sementara itu, 17% lainnya berdenominasi valuta asing (valas) senilai Rp1.636,9 triliun.

Adapun untuk pinjaman, pembiayaan pemerintah itu didominasi oleh pinjaman luar negeri, yaitu Rp1.192,15 triliun. Perinciannya meliputi Rp286,85 triliun pinjaman bilateral, Rp658,4 triliun pinjaman multilateral serta Rp246,91 triliun pinjaman komersial.

Di sisi lain, terdapat pinjaman dalam negeri yang porsinya kecil, yakni Rp58,52 triliun atau hanya 0,6% dari total pembiayaan pinjaman.

DJPPR menyebut pembiayaan APBN melalui utang didukung dengan pengelolaan berbagai risiko seperti debt securities buyback, loan prepayment, debt-switch/reprofiling, debt swap, restrukturisasi pinjaman, dan hedging.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa cadangan devisa Februari 2026 berada di posisi US$151,9 miliar atau turun US$2,7 miliar dari posisi Januari 2026 yakni US$154,6 miliar.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan bahwa perkembangan terbaru posisi cadangan devisa itu dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah.

Nilainya turun di tengah pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah sebagai respons bank sentral dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi.

"Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan," terang Ramdan melalui siaran pers, Jumat (6/3/2026).

Adapun posisi cadangan devisa pada akhir Februari 2026 itu setara dengan pembiayaan 6,1 bulan impor atau 5,9 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Kemudian, kecukupannya berada di atas standar internasional yaitu sekitar 3 bulan impor.

BI meyakini ke depannya sektor eksternal tetap baik didukung oleh posisi cadangan devisa yang memadai serta aliran masuk modal asing sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang tetap menarik.

"Bank Indonesia terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ujar Ramdan.

Sebelumnya, otoritas moneter berkomitmen untuk terus mempertebal posisi cadangan devisa pada tahun ini guna menjaga ketahanan eksternal ekonomi nasional, usai posisinya cenderung stagnan sepanjang tahun lalu.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan bahwa posisi cadangan devisa yang tercatat sebesar US$156,5 miliar pada akhir Desember 2025 tidak hanya akan dipertahankan, tetapi akan terus ditingkatkan ke depannya.

Menurutnya, kecukupan cadangan devisa menjadi salah satu pilar utama dalam bauran kebijakan moneter BI yang mengusung slogan pro-stability (mempertahankan stabilitas) dan pro-growth (mendukung pertumbuhan).

"Terutama juga ketahanan eksternal melalui kecukupan cadangan devisa. US$156,5 miliar cadangan devisa kami terus akan jaga dan kami upayakan akan lebih meningkat untuk menjaga ketahanan eksternal ekonomi kita," ujarnya dalam Peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia 2025, Rabu (28/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saling sindir terkait dengan anggaran pengadaan kapal nelayan.

Adapun, Trenggono hari ini dipanggil Presiden RI Prabowo Subianto ke Istana Negara. Berdasarkan pantauan Bisnis.com, Trenggono tiba di Istana Negara pada pukul 14.25 WIB, bersama Kepala BP BUMN Dony Oskaria.

Saat ditanyai awak media, Trenggono menjawab belum tahu persis materi pembahasan terkait pemanggilannya ke Istana Negara.

"Saya belum tahu persis. Nanti ya, nanti saja," kata Trenggono di Kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis (12/2/2026).

Sementara, saat ditanyai awak media terkait dengan saling sindirnya dengan Purbaya soal anggaran pengadaan kapal nelayan, Trenggono memilih bungkam sembari senyum.

Saling sindir Trenggono dengan Purbaya bermula kala Purbaya mengkritik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait dengan pengadaan kapal nelayan. Hal itu disampaikan Purbaya di acara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pada Selasa (10/2/2026).

Dalam momen itu, Purbaya menjelaskan bahwa dirinya mengetahui dari pengusaha galangan bahwa mereka belum mendapat pesanan kapal dari KKP. Padahal, menurutnya anggaran sudah cair.

Pernyataan Purbaya itu dibalas Trenggono lewat unggahan di akun Instagram-nya. Dia menjelaskan bahwa sumber dana pengembangan kapal nelayan itu berasal dari pinjaman luar negeri, yakni dari Pemerintah Inggris.

Trenggono pun meminta Purbaya mengecek kembali kepada anak buahnya terkait pencairan anggaran pengembangan kapal.

"Yth Menteri Keuangan, supaya anda faham dan cerdas, bahwa dana utk pembangunan kapal tsb bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK, coba anda tanya dulu deh sama anak buah anda, bener gak itu uang kapal sudah di kucurkan?" tulis Trenggono di akun Instagram-nya @swtrenggono pada Selasa (10/2/2026).

Di Istana Negara kemarin, Rabu (11/2/2026), Purbaya menjawab sindiran Trenggono bahwa meskipun dana bersumber dari pinjaman luar negeri, namun tetap akan melalui Menteri Keuangan.

"Nanti kan lewat Menkeu juga," kata Purbaya pada Rabu (11/2/2026).

Dia menjelaskan bahwa anggaran pengembangan kapal memang belum dicairkan.

"Memang belum [dikucurkan]. Tapi kan gini, kalau Anda punya rencana buat kapal sekian ribu, masa nunggu sampai ada dananya dulu. Kan ada dana depannya kan. Itu aja belum keliatan gerakan di depan," ujar Purbaya.

Purbaya juga menjelaskan bahwa meskipun dirinya dengan Menteri KKP Trenggono saling sindir, tapi tetap bersahabat.

"Pak Menteri [Menteri KKP] kan sahabat saya juga, gampang," ujar Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Kelautan dan Perikanan Trenggono Sakti Wahyu Trenggono saling sentil terkait dengan anggaran pengadaan kapal nelayan.

Awalnya, Purbaya mengkritik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait dengan pengadaan kapal nelayan. Hal itu disampaikan Purbaya di acara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pada Selasa (10/2/2026).

Dalam momen itu, Purbaya menjelaskan bahwa dirinya mengetahui dari pengusaha galangan bahwa mereka belum mendapat pesanan kapal dari KKP. Padahal, menurutnya anggaran sudah cair.

Pernyataan Purbaya itu dibalas Trenggono lewat unggahan di akun Instagram-nya. Dia menjelaskan bahwa sumber dana pengembangan kapal nelayan itu berasal dari pinjaman luar negeri, yakni dari Pemerintah Inggris.

Trenggono pun meminta Purbaya mengecek kembali kepada anak buahnya terkait pencairan anggaran pengembangan kapal.

"Yth Menteri Keuangan, supaya anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK, coba anda tanya dulu deh sama anak buah anda, benar gak itu uang kapal sudah dikucurkan?" tulis Trenggono di akun Instagram-nya @swtrenggono pada Selasa (10/2/2026).

Di Istana Negara, Purbaya kemudian menjawab sindiran Trenggono bahwa meskipun dana bersumber dari pinjaman luar negeri, namun tetap akan melalui Menteri Keuangan.

"Nanti kan lewat Menkeu juga," kata Purbaya pada Rabu (11/2/2026).

Dia menjelaskan bahwa anggaran pengembangan kapal memang belum dicairkan.

"Memang belum [dikucurkan]. Tapi kan gini, kalau Anda punya rencana buat kapal sekian ribu, masa nunggu sampai ada dananya dulu. Kan ada dana depannya kan. Itu aja belum keliatan gerakan di depan," ujar Purbaya.

Purbaya juga menjelaskan bahwa meskipun dirinya dengan Menteri KKP Trenggono saling sindir, tapi tetap bersahabat.

"Pak Menteri [Menteri KKP] kan sahabat saya juga, gampang," ujar Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi langsung pernyataan balasan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono terkait pengadaan kapal di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Purbaya beralasan bahwa pernyataan yang memicu debat dengan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono itu sebatas respons ketika dirinya bertanya ke kalangan pengusaha.

"Oh saya enggak tahu, kan dia suka promosi kapal banyak. Saya cuma cek kan ke galangan, ada enggak yang di-order, ya belum. Berarti kan belum ada pesanan ke sana. Mau dibikin kapan saya enggak tahu," ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Mantan Deputi di Kemenko Maritim dan Investasi itu pun telah membaca langsung respons dari rekan sekabinetnya itu. Dia mengakui bahwa dana pemesanan kapal itu bisa jadi dari pinjaman luar negeri alias bukan dari pos anggaran APBN.

"Ya udah enggak apa-apa. Yang betul Pak Trenggono, mungkin saya datanya salah. Sebagian katanya uangnya katanya pinjaman, tetapi pinjaman juga nanti kan lewat kami [Kementerian Keuangan] juga kan, tetap aja," jelasnya.

Purbaya pun berpesan agar ke depannya anggaran yang telah dialokasikan, termasuk untuk pembuatan kapal, agar cepat digunakan.

Sebelumnya, melalui akun Instagram @swtrenggono, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono menuliskan tanggapannya terhadap pernyataan Menkeu Purbaya di acara Kadin tersebut. Dia menyebut bahwa dana untuk pembangunan kapal bersumber dari pinjaman luar negeri.

"Yth Menteri Keuangan, supaya anda faham dan cerdas, bahwa dana utk pembangunan kapal tsb bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK, coba anda tanya dulu deh sama anak buah anda, bener gak itu uang kapal sudah di kucurkan?," tulisnya melalui akun @swtrenggono.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi langsung pernyataan balasan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono terkait pengadaan kapal di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Purbaya beralasan bahwa pernyataan yang memicu debat dengan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono itu sebatas respons ketika dirinya bertanya ke kalangan pengusaha.

"Oh saya enggak tahu, kan dia suka promosi kapal banyak. Saya cuma cek kan ke galangan, ada enggak yang di-order, ya belum. Berarti kan belum ada pesanan ke sana. Mau dibikin kapan saya enggak tahu," ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Mantan Deputi di Kemenko Maritim dan Investasi itu pun telah membaca langsung respons dari rekan sekabinetnya itu. Dia mengakui bahwa dana pemesanan kapal itu bisa jadi dari pinjaman luar negeri alias bukan dari pos anggaran APBN.

"Ya udah enggak apa-apa. Yang betul Pak Trenggono, mungkin saya datanya salah. Sebagian katanya uangnya katanya pinjaman, tetapi pinjaman juga nanti kan lewat kami [Kementerian Keuangan] juga kan, tetap aja," jelasnya.

Purbaya pun berpesan agar ke depannya anggaran yang telah dialokasikan, termasuk untuk pembuatan kapal, agar cepat digunakan.

Sebelumnya, melalui akun Instagram @swtrenggono, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono menuliskan tanggapannya terhadap pernyataan Menkeu Purbaya di acara Kadin tersebut. Dia menyebut bahwa dana untuk pembangunan kapal bersumber dari pinjaman luar negeri.

"Yth Menteri Keuangan, supaya anda faham dan cerdas, bahwa dana utk pembangunan kapal tsb bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK, coba anda tanya dulu deh sama anak buah anda, bener gak itu uang kapal sudah di kucurkan?," tulisnya melalui akun @swtrenggono.

Bisnis.com, JAKARTA — Target pembiayaan utang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 membengkak dari rencana awal yang tercantum dalam Nota Keuangan RAPBN 2026.

Dokumen Nota Keuangan Rancangan APBN (RAPBN) 2026, menunjukkan bahwa pada awalnya, pemerintah hanya merancang pembiayaan utang sebesar Rp781,9 triliun.

Kendati demikian, dalam UU No. 17/2025 tentang APBN 2026, pemerintah menetapkan pembiayaan utang sebesar Rp832,2 triliun, melonjak Rp50,3 triliun dari usulan awal.

Perubahan postur ini mengindikasikan kebutuhan likuiditas yang lebih besar untuk menutup defisit anggaran yang melebar.

Awalnya, defisit dipatok Rp638,8 triliun atau setara 2,48% dari produk domestik bruto (PDB); namun akhirnya melebar menjadi Rp689,1 triliun atau 2,68% dari PDB.

Adapun, kenaikan nominal utang sebesar Rp50,3 triliun tersebut sepenuhnya bersumber dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

Pada rencana awal, target penerbitan SBN (neto) dipatok sebesar Rp749,2 triliun; dalam angka final APBN 2026, target penerbitan SBN (neto) direvisi naik menjadi Rp799,53 triliun.

Sementara itu, komponen pinjaman (neto) tidak mengalami perubahan berarti. Dalam RAPBN, pinjaman (Neto) ditargetkan sebesar Rp32,7 triliun. Angka ini hampir tidak bergerak dalam APBN final yang tercatat sebesar Rp32,67 triliun.

Rincian pinjaman luar negeri pun tetap konsisten. Penarikan pinjaman luar negeri (bruto) tetap berada di kisaran Rp144,5 triliun, yang terdiri dari pinjaman tunai sebesar Rp41,9 triliun dan pinjaman kegiatan sebesar Rp102,6 triliun.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto belum memberi penjelasan terkait pelebaran pembiayaan utang tersebut.

Pelebaran Defisit Sudah Disepakati

Kendati demikian, pelebaran defisit APBN 2026 dari Rp638,8 triliun (2,48% terhadap PDB) menjadi Rp689,1 triliun (2,68% terhadap PDB) notabene sudah disepakati dalam rapat antara Kementerian Keuangan dengan Badan Anggaran DPR pada medio September 2025.

Saat itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan tetap berhati-hati mengelola fiskal meski defisit APBN 2026 melebar. Purbaya menjelaskan pelebaran defisit itu masih di bawah ambang batas itu dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara yaitu 3%. Oleh sebab itu, dia meminta masyarakat tak perlu khawatir.

"Itu masih 2%-3%, dan [pelebaran defisit] diperlukan untuk nanti menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, jadi enggak usah takut. Kita tetap hati-hati," ujarnya usai rapat dengan Banggar DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (18/9/2025).

Adapun, defisit RAPBN 2025 semakin melebar karena ada usulan tambahan belanja negara. Kenaikan yang paling besar dalam belanja negara ini adalah pos transfer ke daerah, yang meningkat Rp43 triliun.

Selain anggaran transfer ke daerah, pos anggaran belanja pemerintah pusat juga diusulkan naik Rp13,2 triliun.

Kenaikan dua pos itu membuat belanja negara juga semakin bertambah, dari yang awalnya Rp3.786,5 triliun menjadi Rp3.842,7 triliun atau naik Rp56,2 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mencatat cadangan devisa Indonesia bertambah US$6,4 miliar atau sekitar Rp107 triliun (kurs Rp16.750 per US$) dalam waktu sebulan.

Sekadar catatan bahwa posisi cadangan devisa pada bulan melaporkan cadangan devisa mencapai US$156,5 miliar per akhir Desember 2025. Cadangan devisa tersebut naik dari bulan sebelumnya sebesar US$150,1 miliar.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso menyampaikan kenaikan tersebut dipengaruhi penerbitan global bond pemerintah, penerimaan pajak dan jasa serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah, serta penarikan pinjaman pemerintah.

"Posisi cadangan devisa pada akhir Desember 2025 setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor," jelas Denny dalam keterangannya, Kamis (8/1/2026).

BI, sambungnya, menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Bahkan, bank sentral memproyeksikan posisi cadangan devisa yang memadai dan aliran masuk modal asing akan terus berlanjut

"Sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian domestik dan imbal hasil investasi yang tetap menarik," lanjut Denny.

Dia menyatakan Bank Indonesia terus meningkatkan sinergi dengan pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sebagai informasi, perkembangan akhir Desember ini melanjutkan tren kenaikan cadangan devisa yang dimulai pada Oktober 2025. Sebelum itu, terjadi penurunan cadangan devisa tiga bulan beruntun.

Perinciannya, tren cadangan devisa enam bulan terakhir yaitu US$152,6 pada Juni 2025, US$152 miliar pada Juli 2025, US$150,7 miliar pada Agustus 2025, US$148,7 miliar pada September, US$149,9 miliar pada Oktober 2025, US$150,1 miliar pada November 2025, dan terakhir US$156,5 miliar pada Desember 2025.

Sementara itu apabila dibandingkan periode yang sama tahun lalu, pergerakan cadangan devisa cenderung stagnan. Pada akhir Desember 2024, Bank Indonesia mencatat cadangan devisa sebesar US$155,7 miliar.

Artinya, setahun terakhir atau sepanjang 2025, cadangan devisa 'hanya' naik sekitar Rp800 juta atau 0,51%.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia melaporkan bahwa cadangan devisa mencapai US$156,5 miliar per akhir Desember 2025. Cadangan devisa tersebut naik dari bulan sebelumnya sebesar US$150,1 miliar.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso menyampaikan kenaikan tersebut dipengaruhi penerbitan global bond pemerintah, penerimaan pajak dan jasa serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah, serta penarikan pinjaman pemerintah.

"Posisi cadangan devisa pada akhir Desember 2025 setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor," jelas Denny dalam keterangannya, Kamis (8/1/2026).

BI, sambungnya, menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Bahkan, bank sentral memproyeksikan posisi cadangan devisa yang memadai dan aliran masuk modal asing akan terus berlanjut

"Sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian domestik dan imbal hasil investasi yang tetap menarik," lanjut Denny.

Dia menyatakan Bank Indonesia terus meningkatkan sinergi dengan pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sebagai informasi, perkembangan akhir Desember ini melanjutkan tren kenaikan cadangan devisa yang dimulai pada Oktober 2025. Sebelum itu, terjadi penurunan cadangan devisa tiga bulan beruntun.

Perinciannya, tren cadangan devisa enam bulan terakhir yaitu US$152,6 pada Juni 2025, US$152 miliar pada Juli 2025, US$150,7 miliar pada Agustus 2025, US$148,7 miliar pada September, US$149,9 miliar pada Oktober 2025, US$150,1 miliar pada November 2025, dan terakhir US$156,5 miliar pada Desember 2025.

Sementara itu apabila dibandingkan periode yang sama tahun lalu, pergerakan cadangan devisa cenderung stagnan. Pada akhir Desember 2024, Bank Indonesia mencatat cadangan devisa sebesar US$155,7 miliar.

Artinya, setahun terakhir atau sepanjang 2025, cadangan devisa 'hanya' naik sekitar Rp800 juta atau 0,51%.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) menyampaikan pembaruan posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Oktober 2025 tercatat sebesar 423,9 miliar dolar AS. Angka tersebut menurun dibandingkan posisi ULN pada September 2025 yang sebesar 425,6 miliar dolar AS.

“Secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 0,3 persen (yoy), terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN sektor publik,” kata Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Senin (15/12/2025).

Denny menuturkan ULN Pemerintah tetap terjaga. Per Oktober 2025, ULN Pemerintah tercatat sebesar 210,5 miliar dolar AS atau secara tahunan tumbuh 4,7 persen (yoy). “Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional, seiring tetap baiknya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang positif di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global,” terangnya.

Ia menjelaskan, sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel. Pemanfaatannya pun terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas yang mendorong keberlanjutan dan penguatan perekonomian nasional.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN Pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,2 persen dari total ULN Pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (19,6 persen), jasa pendidikan (16,4 persen), konstruksi (11,7 persen), serta transportasi dan pergudangan (8,6 persen). Posisi ULN Pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total ULN Pemerintah.

Sementara itu, ULN swasta mengalami penurunan. Posisi ULN swasta tercatat sebesar 190,7 miliar dolar AS pada Oktober 2025, lebih rendah dibandingkan posisi pada September 2025 yang sebesar 192,5 miliar dolar AS. Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,9 persen (yoy).

“Penurunan posisi ULN terjadi pada kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations), yang masing-masing tercatat kontraksi sebesar 4,7 persen (yoy) dan 1,2 persen (yoy),” terangnya.

Berdasarkan sektor ekonomi, posisi ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 80,9 persen terhadap total ULN swasta.

“Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat 29,3 persen pada Oktober 2025, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 86,2 persen dari total ULN,” ungkap Denny.

Ia melanjutkan, sebagai upaya menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) menyampaikan data terbaru cadangan devisa Indonesia pada November 2025. Tercatat, posisi cadangan devisa pada akhir November 2025 sebesar 150,1 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan posisi pada akhir Oktober 2025 sebesar 149,9 miliar dolar AS.

“Kenaikan posisi cadangan devisa tersebut antara lain bersumber dari penerimaan pajak dan jasa serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah, di tengah kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai respons Bank Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat,” kata Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Jumat (5/12/2025).

Posisi cadangan devisa pada November 2025 tersebut setara dengan pembiayaan 6,2 bulan impor atau 6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

“Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,” terangnya.

Denny mengatakan ke depan BI meyakini ketahanan sektor eksternal tetap kuat, didukung oleh prospek ekspor yang tetap terjaga serta arus masuk penanaman modal asing yang diperkirakan terus berlanjut. Hal itu sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian domestik dan imbal hasil investasi yang tetap menarik.

“Bank Indonesia terus meningkatkan sinergi dengan pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia mencatat cadangan devisa mencapai US$150,1 miliar per akhir November 2025. Cadangan devisa tersebut naik dari bulan sebelumnya sebesar US$149,9 miliar.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso menyampaikan kenaikan tersebut dipengaruhi penerbitan global bond pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah.

"Posisi cadangan devisa pada akhir November 2025 setara dengan pembiayaan 6,2 bulan impor atau 6,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor," jelas Denny dalam keterangannya, Jumat (7/11/2025).

BI, sambungnya, menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Oleh sebab itu, cadangan devisa sebesar US$150,1 miliar itu diyakini memadai untuk mendukung ketahanan sektor eksternal sejalan dengan prospek ekspor yang diyakini tetap terjaga serta arus masuk penanaman modal asing yang diprakirakan terus berlanjut.

"Sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian domestik dan imbal hasil investasi yang tetap menarik," lanjut Denny.

Dia menyatakan Bank Indonesia terus meningkatkan sinergi dengan pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sebagai informasi, perkembangan akhir November 2025 ini melanjutkan tren kenaikan cadangan cadangan devisa yang dimulai pada bulan sebelumnya. Sebelumnya, terjadi penurunan cadangan devisa tiga bulan beruntun.

Perinciannya, tren cadangan devisa lima bulan terakhir yaitu US$152,6 pada Juni 2025, US$152 miliar pada Juli 2025, US$150,7 miliar pada Agustus 2025, US$148,7 miliar pada September, US$149,9 miliar pada Oktober 2025, dan terakhir US$150,1 miliar pada November 2025.

Pemerintah Kantongi US$2 Miliar dari Sukuk Global

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berhasil menghimpun dana US$2 miliar atau setara Rp33,48 triliun (asumsi kurs JISDOR 20 November 2025: Rp16.742 per dolar AS) dari penerbitan Sukuk Global tenor 5 dan 10 tahun pada bulan lalu.

Dalam pengumuman hasil lelang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menjelaskan penerbitan ini menjadi akses internasional ketujuh pemerintah sepanjang 2025.

Penerbitan terdiri dari US$1,1 miliar untuk tenor 5 tahun (SNI1230) dan US$0,9 miliar untuk tenor 10 tahun (SNI1235) dengan kupon yield (imbal hasil) masing-masing 4,50% dan 5,00%. Seluruh seri diterbitkan pada 20 November 2025 dan akan diselesaikan pada 1 Desember 2025 dengan harga 100.

DJPRR menyampaikan bahwa penerbitan kali ini kembali memanfaatkan besarnya minat investor, yang tercermin dari pesanan yang mencapai US$5,8 miliar pada puncaknya. Setelah penetapan Final Pricing Guidance (FPG), permintaan akhir bertahan di atas US$3,9 miliar, atau hampir dua kali lipat dari jumlah yang diterbitkan (oversubscribed).

“Pencapaian ini mencerminkan minat dan kepercayaan yang tinggi dari investor internasional terhadap fundamental ekonomi Indonesia, kredibilitas, dan pengelolaan APBN yang baik oleh Pemerintah,” ujar DJPPR dalam keterangan resminya, dikutip Jumat (21/11/2025).

Sukuk Global kembali menggunakan struktur akad Wakalah dan memperoleh opini syariah dari DSN-MUI, serta dari komite syariah lembaga internasional seperti Dubai Islamic Bank, J.P. Morgan, Standard Chartered Bank, dan KFH Capital. Instrumen ini diterbitkan melalui Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III (PPSI-III), yang sepenuhnya dimiliki pemerintah.

Setelmen dijadwalkan pada 1 Desember 2025, dan setiap tenor akan tercatat di Singapore Exchange (SGX) dan NASDAQ Dubai. Peringkat untuk kedua seri berada pada level Baa2 (Moody’s), BBB (S&P), dan BBB (Fitch).

Adapun nama-nama bank yang menangani transaksi ini antara lain Dubai Islamic Bank, Goldman Sachs, J.P. Morgan, KFH Capital, serta Standard Chartered Bank sebagai joint lead managers & bookrunners. Sementara BRI Danareksa Sekuritas dan Trimegah Sekuritas menjadi co-managers.