Bisnis.com, JAKARTA — Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penguatan Logistik Nasional yang memuat kebijakan zero over dimension over loading (ODOL) belum juga terbit hingga menjelang akhir Mei 2026.

Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Rustam Effendi mengatakan, atas arahan Sekretariat Negara, aturan terkait zero ODOL digabung ke dalam Perpres Penguatan Logistik Nasional dalam bentuk blueprint.

“Jadi blueprint ini nanti merupakan lampiran dari perpres penguatan logistik yang sekarang sudah ada di meja presiden. Tetapi untuk rencana aksinya sudah dikerjakan,” ujarnya dalam Musyawarah Nasional Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia di Hotel Borobudur, Rabu (20/5/2026).

Meski demikian, Rustam tidak memerinci alasan molornya penerbitan beleid tersebut yang sebelumnya ditargetkan terbit pada akhir 2025.

Dia memastikan rencana aksi nasional (RAN) untuk implementasi zero ODOL tetap berjalan dengan target penerapan pada 1 Januari 2027.

Dalam satu bulan terakhir menjelang uji coba pada 1 Juni 2026, pemerintah bersama Korps Lalu Lintas Polri, Kemenko IPK, dan Kementerian Perhubungan melakukan roadshow sosialisasi zero ODOL di sejumlah wilayah.

Salah satu poin dalam RAN tersebut ialah harmonisasi regulasi melalui revisi Undang-Undang No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) guna memperkuat penegakan kebijakan zero ODOL.

Menurut Rustam, revisi UU tersebut telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Namun, Rancangan Undang-Undang Sistem Transportasi Nasional (Sistranas) yang disiapkan sebagai payung regulasi sektor transportasi belum menjadi prioritas tahun ini.

“RUU Sistranas sudah masuk prolegnas 2025–2029 tetapi belum jadi prioritas 2026 ini. Kami akan coba usahakan jika tidak memungkinkan tahun ini mungkin 2027,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menilai keterlambatan penerbitan Perpres berpotensi mengganggu kesiapan implementasi di lapangan.

Menurutnya, makin lama beleid diterbitkan, makin sempit waktu sosialisasi dan penyesuaian bagi pelaku usaha sebelum kebijakan berlaku penuh pada awal 2027.

“Waktu untuk sosialisasi berkurang, setidaknya harus 12 bulan, kalau terbit Juni saja, artinya waktu tinggal 6 bulan [menuju 1 Januari 2027],” tuturnya kepada Bisnis.

Sebelumnya, Plt. Asisten Deputi Pengembangan Logistik Kemenko Perekonomian Ekko Harjanto mengatakan rancangan Perpres Penguatan Logistik Nasional telah melalui tahap harmonisasi antar kementerian/lembaga.

“Sudah paraf antar-K/L yang terkait, kemudian sudah dikembalikan ke Sekretariat Negara. Kemungkinan tinggal menunggu tanda tangan Bapak Presiden,” ujarnya dalam Bisnis Indonesia Forum (BIF) x Fuso di JIEXPO Kemayoran, Sabtu (11/4/2026).

Perpres tersebut awalnya ditargetkan terbit pada November 2025, tetapi hingga kini masih menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan meluncurkan peta jalan dekarbonisasi sektor transportasi pada Mei 2026.

“Kami punya timeline, bulan Mei nanti diharapkan kita sudah bisa punya produk final terkait dengan peta jalan dekarbonisasi transportasi,” ujar AHY ketika membuka acara “Town Hall Meeting: Akselerasi Dekarbonisasi Transportasi” yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Senin.

Peta jalan tersebut akan memuat langkah-langkah strategis pemerintah dalam melakukan dekarbonisasi di sektor transportasi untuk jangka menengah maupun jangka panjang.

Terdapat sejumlah upaya yang disorot oleh AHY, seperti percepatan penyusunan dan penetapan regulasi jaringan kereta api Trans-Sumatera, Trans-Kalimantan, dan Trans-Sulawesi.

Penyusunan perpres implementasi avtur ramah lingkungan atau sustainable aviation fuel juga menjadi salah satu komitmen Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Selain itu, AHY juga menyoroti pemanfaatan karbon offset (tebus karbon) pada subsektor transportasi dalam mencapai target dekarbonisasi.

“Mudah-mudahan, apa yang kami rampungkan hingga nanti bulan Mei ini bisa juga menjadi bahan yang baik untuk dibawa pada COP 31 di Turki, November 2026,” kata AHY.

Peta jalan tersebut juga diyakini oleh AHY akan menjadi kontribusi lintas kementerian, lembaga, dan BUMN, untuk melakukan dekarbonisasi.

Terdapat empat proyek percontohan yang menjadi komitmen dari Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yakni proyek dekarbonisasi angkutan darat yang mencakup BRT (Bus Rapid Transit), kendaraan listrik (EV), dan penggunaan bahan bakar nabati.

Proyek kedua adalah pembangunan jaringan Trans-Sumatera, Trans-Kalimantan, Trans-Sulawesi untuk subsektor kereta. Kemudian, terdapat proyek untuk subsektor udara yang mencakup penggunaan avtur ramah lingkungan, dan proyek keempat adalah subsektor laut yang mencakup pelabuhan hijau.

“Kami sendiri di Kemenko Infrastruktur berupaya untuk mengelola, mengawal penetapan peta jalan roadmap ini untuk jangka tengah maupun jangka panjang,” kata AHY.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Tim akan memimpin penyaluran bantuan kemanusiaan dan pembangunan infrastruktur darurat, seperti jembatan perintis, sarana MCK

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) mengirimkan dua tim dari Jakarta untuk memimpin pendistribusian 250 ton bantuan kemanusiaan yang diangkut KRI Semarang 594, sekaligus menyiapkan infrastruktur darurat bagi masyarakat di daerah terdampak bencana Sumatera.

Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Herzaky Mahendra Putra, menyampaikan bahwa keberangkatan tim Kemenko IPK ini merupakan kelanjutan dari pelepasan bantuan kemanusiaan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Tim akan memimpin penyaluran bantuan kemanusiaan dan pembangunan infrastruktur darurat, seperti jembatan perintis kemanusiaan, sarana MCK, serta penyediaan air bersih,” ujar Herzaky dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Tim pertama berangkat pada Kamis (25/12), dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Kemenko IPK Nazib Faizal; Staf Khusus Menko IPK Bidang Percepatan Pembangunan Irjen Pol Arif Rachman; serta Liaison Officer Kementerian Transmigrasi Brigjen TNI Rio Neswan.

Tim kedua berangkat pada Jumat (26/12), dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko IPK Muhammad Rachmat Kaimuddin, Staf Khusus Menko IPK Bidang Hukum dan Regulasi Sigit Raditya, dan Tenaga Ahli Menko IPK Bidang Manajemen Pimpinan Yudhi Prasetyo Purnomo.

Herzaky mengatakan keberangkatan tim dari Kemenko IPK ini merupakan bagian dari langkah cepat pemerintah untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat segera terpenuhi, sekaligus mempercepat pemulihan akses dan layanan publik di wilayah terdampak.

Langkah ini merupakan tindak lanjut pasca kunjungan langsung Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan AHY ke sejumlah daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, termasuk salah satu titik terparah bencana, yakni Jembatan Lubuk Sidup di Aceh Tamiang yang mengalami putus dan roboh.

Menko IPK AHY telah melepas bantuan kemanusiaan sekitar 250 ton hasil swadaya bersama para mitra dengan menggunakan KRI Semarang 594 yang diberangkatkan dari Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) Tanjung Priok Jakarta pada Senin (22/12)

Bantuan logistik yang dilepas setara 42 truk muatan tersebut mencakup bahan makanan siap saji/instan dan darurat; pakaian serta perlengkapan perorangan; hingga peralatan memasak.

Selain itu, turut disertakan perlengkapan penunjang kehidupan seperti tenda berkapasitas 4 dan 8 orang, genset, MCK portabel, perahu karet, serta infrastruktur darurat berupa material jembatan perintis, material rumah contoh modular, infrastruktur komunikasi berbasis Starlink, kendaraan 4x4, dan perlengkapan pendukung lainnya, termasuk air bersih, sarana penjernihan air dan obat-obatan.

Seluruh bantuan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan, terutama bagi kelompok rentan di lokasi pengungsian.

Tim Kemenko IPK yang diberangkatkan, kata Herzaky, akan memimpin langsung pendistribusian bantuan serta pembangunan pilot project infrastruktur darurat di lapangan.

Salah satunya adalah jembatan perintis kemanusiaan yang menghubungkan Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Timur dengan bentang sekitar 250 meter.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID,Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) mengungkapkan tata ruang menjadi kunci untuk mengantisipasi bencana ke depan. Saat ini pemerintah berfokus pada upaya penyelamatan korban.

“Hal yang tidak kalah pentingnya dari kementerian di bawah koordinasi kami adalah tata ruang. Tata ruang jadi penting juga, mari kita jaga mana ruang yang cocok untuk dijadikan, misalnya, tempat tinggal. Tetapi jika di ruang tersebut terdapat sesar gempa atau mudah longsor, mungkin bisa diingatkan juga,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko IPK, Muhammad Rachmat Kaimuddin, dalam konferensi pers di Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Menurut dia, soal tata ruang tersebut bukan wewenang pemerintah pusat semata karena hal itu juga menjadi tanggung jawab bersama dengan pemerintah daerah.

“Dan ini tentunya tidak semua adalah wewenang pusat semata. Itu juga bareng-bareng dengan pemerintah daerah yang tentunya lebih mengetahui situasi daerahnya,” katanya.

Saat ini, kata Rachmat, pemerintah berfokus pada upaya penyelamatan korban bencana di Sumatera dan ketika tahap penyelamatan sudah selesai, lalu masuk ke tahap pascabencana, yakni pembangunan infrastruktur yang mengalami kerusakan.

“Tentunya untuk bencana, pertama saat ini kita fokus dulu penyelamatan. Nanti setelah selesai di tanggap bencana, kemudian adalah pembangunan infrastruktur pascabencana dikarenakan terdapat infrastruktur yang mengalami kerusakan, jadi perlu kita lakukan,” ujarnya.

Sebagai informasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, akan melakukan evaluasi tata ruang pascabencana banjir bandang dan tanah longsor yang menimpa wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Nusron menyampaikan bahwa langkah ini bertujuan memastikan pemanfaatan ruang selaras dengan karakter lingkungan serta meminimalkan risiko bencana di masa mendatang.

“Kalau sudah tahap tanggap darurat selesai, kami pasti akan melakukan evaluasi tata ruang. Mana yang tidak sesuai dengan pola ruangnya, kita ubah supaya sesuai,” ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) mengungkapkan tata ruang menjadi kunci untuk mengantisipasi bencana ke depannya.

" Hal yang tidak kalah pentingnya dari kementerian di bawah koordinasi kami itu adalah tata ruang. Tata ruang jadi penting juga, mari kita jaga dimana ruang yang cocok untuk dijadikan misalnya tempat tinggal, tetapi di ruang tersebut misalnya terdapat sesar gempa atau mudah longsor, mungkin bisa diingatkan juga," ujar Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko IPK Muhammad Rachmat Kaimuddin dalam konferensi pers di Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Kamis.

Menurut dia, soal tata ruang tersebut tentunya bukan wewenang pemerintah pusat semata karena hal tersebut juga wewenang bersama dengan pemerintah daerah.

"Dan ini tentunya tidak semua adalah wewenang pusat semata, itu juga bareng-bareng dengan pemerintah daerah yang tentunya lebih mengetahui situasi daerahnya," katanya.

Saat ini, kata Rachmat, pemerintah berfokus pada upaya penyelamatan korban bencana di Sumatera dan ketika tahap penyelamatan sudah selesai lalu masuk ke tahap pasca bencana di mana pembangunan infrastruktur-infrastruktur yang mengalami kerusakan.

"Tentunya untuk bencana, pertama saat ini kita fokus dulu penyelamatan. Nanti setelah selesai di tanggap bencana tentunya kemudian adalah pembangunan infrastruktur pasca bencana dikarenakan terdapat infrastruktur-infrastruktur yang mengalami kerusakan, jadi perlu kita lakukan," ujarnya.

Sebagai informasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid akan melakukan evaluasi tata ruang pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menimpa wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Nusron menyampaikan bahwa langkah ini bertujuan memastikan pemanfaatan ruang selaras dengan karakter lingkungan serta meminimalkan risiko bencana di masa mendatang.

“Kalau sudah tahap tanggap darurat selesai, kami pasti akan melakukan evaluasi tata ruang. Mana yang tidak sesuai dengan pola ruangnya, kita ubah supaya sesuai,” ujarnya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) melalui Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas mengungkapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Penyelenggaraan Perkeretaapian Kecepatan Tinggi bertujuan untuk kemandirian perkeretaapian nasional.

"Kemenko IPK berkomitmen menyusun regulasi yang cermat, transparan, dan akuntabel, dengan mempertimbangkan kepentingan publik serta keberlanjutan fiskal negara,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Odo R.M. Manuhutu dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Odo menyampaikan bahwa penyusunan RPP Penyelenggaraan Kereta Api Kecepatan Tinggi bertujuan untuk pengembangan dan kemandirian perkeretaapian nasional dengan menitikberatkan pada sumberdaya manusia.

Kemudian menitikberatkan juga pada penelitian dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta industrialisasi di bidang perkeretaapian yang mandiri dan berteknologi tinggi.

Odo memastikan proses dilakukan tanpa tergesa-gesa agar menghasilkan regulasi yang kuat dan komprehensif.

Kemenko IPK memimpin Rapat Koordinasi Panitia Antar Kementerian dan Antar Non Kementerian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Penyelenggaraan Perkeretaapian Kecepatan Tinggi secara berkala dan konsisten.

Pembahasan RPP Penyelenggaraan Kereta Api Kecepatan Tinggi dilakukan melalui penyisiran menyeluruh dari Pasal 1 hingga pasal terakhir.

Sejumlah substansi telah mencapai kesepakatan, antara lain terkait ketentuan umum, penyelenggaraan sarana, perizinan berusaha, standar keselamatan, pengembangan SDM dan iptek, pengembangan industri serta integrasi antarmoda dan kawasan pembangunan berorientasi transit atau transit oriented development (TOD).

Selain itu, telah disepakati dukungan pemerintah, mekanisme pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, serta ketentuan peralihan.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar pembangunan infrastruktur kereta api tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, tetapi juga diperluas ke wilayah-wilayah lain di Indonesia.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Ketika kita membakar fosil, kita menghasilkan gas rumah kaca yang memperparah krisis iklim

Kota Padang (ANTARA) - Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) RI Muhammad Rachmat Kaimuddin mengatakan perekonomian Indonesia saat ini masih bergantung pada bahan bakar fosil.

"Faktanya, perekonomian kita masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil. Ketika kita membakar fosil, kita menghasilkan gas rumah kaca yang memperparah krisis iklim," katanya pada kegiatan International Interdisciplinary Conference on Green Development in Tropical Regions 2025 di Padang, Senin.

International Interdisciplinary Conference on Green Development in Tropical Regions 2025 mengusung tema 'Global and Regional Challenges of Green Development in Tropical Regions to Achieve SDGs' yang relevan dengan komitmen pemerintah dan perguruan tinggi dalam mendukung pengembangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Ia menegaskan pembakaran terhadap fosil tersebut menjadi salah satu bukti bahwa krisis iklim memiliki hubungan timbal balik dengan aktivitas manusia.

Secara umum, kata dia, terdapat empat material utama yang berkontribusi besar terhadap emisi karbon yakni semen, baja, plastik dan amonia.

Sementara untuk menuju transisi pembangunan yang lebih hijau dan berkelanjutan, menurut dia, kunci utama yang dibutuhkan ialah penerapan teknologi baru dan mencari solusi yang inovatif.

Sementara itu, Kepala Sekretariat Nasional SDGs Indonesia Pungkas Bahjuri Ali mengatakan transisi menuju ekonomi hijau bukanlah perkara yang mudah. Sebab, Indonesia memerlukan energi untuk memperkuat sektor industri yang tengah menurun.

"Karena itu, dibutuhkan riset yang kuat agar kebutuhan energi dapat diimbangi dengan penyediaan energi ramah lingkungan," katanya.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan sinergi antarkementerian menjadi kunci memperkuat fondasi pembangunan nasional di tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai, koordinasi lintas sektor terus diperkuat agar hasil pembangunan dapat dirasakan merata di seluruh wilayah Indonesia.

“Banyak hal yang sudah dilakukan dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kami ingin terus memperbaiki dan membenahi apa yang sudah dijalankan selama ini,” ujar AHY saat konferensi pers capaian satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo di kantor Kemenko IPK, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

AHY menjelaskan, Kemenko IPK merupakan kementerian baru dengan mandat besar untuk mengoordinasikan pembangunan lintas sektor. Pada tahap awal, pihaknya fokus memetakan struktur, fungsi, serta kewenangan agar arah kerja menjadi lebih efektif. “Satu tahun pertama tentu banyak hal yang harus kita pahami terlebih dahulu. Ini kementerian koordinator yang baru, sebelumnya belum pernah ada Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK),” kata AHY.

Ia menambahkan, Kemenko IPK membawahi lima kementerian teknis yang menjadi pilar pembangunan infrastruktur dan kewilayahan. Sinergi antarinstansi, kata dia, menjadi kunci mempercepat penyelesaian persoalan di lapangan. “Kita mulai dari mengetahui organisasi ini, kemudian job desknya seperti apa saja dan mana wilayah otoritas kewenangan tanggung jawab dan mana yang di luar dari Kemenko IPK,” ujarnya.

Menurut AHY, pemerintah telah menghadirkan sejumlahquick winsdalam satu tahun terakhir. Namun, banyak kebijakan yang masih membutuhkan waktu dan dukungan lintas sektor.

“Ada quick wins yang sudah dihadirkan tapi juga kami harus mengakui banyak hal yang butuh proses, butuh waktu, butuh dukungan dari berbagai pihak,” kata dia.

AHY menekankan semangat pemerataan pembangunan agar infrastruktur tidak hanya terpusat di kota besar. “Selalu disampaikan infrastruktur harus berdampak langsung, infrastruktur harus menjangkau semua, semua berarti seluruh wilayah Indonesia,” tegasnya.

Ia menilai infrastruktur menjadi bagian penting dari visiAsta Citapemerintahan Prabowo, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata. “Kita harus mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, bahkan menuju delapan persen,” ucap AHY.

Namun, ia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu disertai pemerataan agar tidak menimbulkan kesenjangan antarwilayah. Karena itu, pemerintah juga memprioritaskan ketahanan pangan, energi, dan air bersih sebagai fondasi utama pembangunan.

AHY menambahkan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi bagian penting dari strategi pembangunan jangka panjang. “Pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, ini yang menjadi fokus yang harus didukung oleh Kemenko IPK karena semua membutuhkan dukungan infrastruktur,” katanya.

Ia juga mengakui masih ada tantangan ego sektoral dalam koordinasi lintas kementerian, namun kemajuan telah terlihat dalam integrasi kebijakan dan program. “Seringkali bergerak dalam silo, seringkali terbentur dengan ego sektoral. Tapi saya bersyukur, walaupun tidak selalu mulus, tetapi lima kementerian yang ada dalam koordinasi kami telah menjalankan fungsinya dengan baik,” ujar AHY.

AHY menegaskan kehadiran Kemenko IPK untuk menyatukan arah pembangunan nasional. “Kemenko IPK hadir untuk menyelaraskan segala upaya dari semua kementerian dan lembaga yang terkait dengan infrastruktur,” kata AHY.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meresmikan Infrastructure Project Facilitation Office (IPFO) sebagai langkah konkret memperkuat koordinasi investasi di sektor infrastruktur nasional. Menurut AHY, kantor ini dihadirkan sebagai jembatan antara pemerintah dan para investor, baik dalam maupun luar negeri, yang ingin mengetahui dan berpartisipasi dalam proyek-proyek strategis.

“Ini sebuah kantor, sebuah fasilitas yang kami hadirkan untuk menjadi jembatan antara pemerintah, terutama dalam aspek pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah, dengan para investor,” ujar AHY saat meresmikan IPFO di kantor Kemenko IPK, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

AHY menjelaskan, pembentukan IPFO merupakan tindak lanjut dari penyelenggaraan International Conference on Infrastructure pada Juni lalu yang mendapat restu langsung dari Presiden Prabowo Subianto. AHY menilai, berbagai hambatan di lapangan kerap muncul bukan karena minimnya minat investasi, melainkan akibat kurangnya kejelasan dan koordinasi.

“Bukan karena kurang tertarik masuk dan berinvestasi ke Indonesia, tapi kadang tantangannya mereka bingung harus mulai dari mana, ke mana. Kita tidak boleh membiarkan kebingungan berlama-lama. Yang dibutuhkan adalah kejelasan, kepastian, dan juga penjelasan tentang apa yang akan mereka dapatkan, value-nya seberapa besar,” ucap AHY.

Melalui IPFO, AHY berharap muncul ekosistem investasi yang lebih transparan, efisien, dan berkelanjutan di sektor infrastruktur. AHY menekankan pentingnya membangun kemitraan jangka panjang yang tidak hanya berorientasi pada modal, tetapi juga nilai tambah bagi masyarakat dan pembangunan nasional.

“Kita berharap ada kerja sama, ada kemitraan yang juga langgeng karena kita tidak hanya menghadirkan investasi, tapi kita ingin membangun kerja sama yang langgeng ke depan. Jadi, tadi itu semangatnya,” kata AHY.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan bahwa pemerintah bakal memberikan potongan harga tiket pesawat hingga 14 persen selama masa libur panjang, termasuk Natal dan tahun baru (Nataru).

Menko AHY, yang membawahi kementerian di bidang infrastruktur, pertanahan, dan perhubungan, menyebut langkah ini adalah upaya pemerintah agar masyarakat dapat membeli tiket penerbangan domestik dengan harga lebih murah.

“Kami berupaya untuk terus konsisten agar harga tiket pesawat bisa turun saat libur panjang, seperti Nataru dan Lebaran,” ujar AHY di Jakarta, Selasa.

Adapun penurunan harga tiket pesawat kelas ekonomi domestik pada Natal-Tahun Baru 2025, kata AHY, kurang lebih akan sama dengan yang diberikan saat periode libur Lebaran 2025, yakni 13-14 persen.

Ia menjelaskan bahwa penurunan harga tiket pesawat kelas ekonomi domestik dilakukan melalui berbagai skema efisiensi biaya yang dikawal langsung oleh pemerintah.

Upaya tersebut meliputi pengurangan biaya avtur, pemangkasan jasa dan biaya kebandarudaraan, serta penyesuaian fuel surcharge atau biaya tambahan akibat harga bahan bakar, sehingga harga tiket dapat lebih terjangkau bagi masyarakat.

Selain itu, Kementerian Keuangan turut memberikan dukungan dengan menanggung sebagian pajak pertambahan nilai (PPN) untuk pembelian tiket pesawat sebesar kurang lebih 6 persen.

Dengan kombinasi kebijakan ini, pemerintah menargetkan penurunan harga tiket hingga 13–14 persen selama periode libur panjang seperti Natal dan tahun baru, serta Lebaran.

“Mudah-mudahan bisa kita turunkan 13 hingga 14 persen untuk Nataru dan juga untuk Lebaran (2026) nanti,” katanya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa pemberantasan pungutan liar (pungli) menjadi syarat mutlak dalam upaya pemerintah menghapus kendaraan yang melebihi dimensi dan muatan (ODOL) pada 2027.

“Kalau (ODOL) alasannya agar logistik lebih murah karena banyak pungli, berarti masalah utamanya punglinya dulu yang harus dibereskan,” ujar AHY di kantornya di Jakarta, Selasa.

Menurut AHY, praktik pungli di sektor logistik telah menciptakan distorsi biaya yang mendorong pelaku usaha menggunakan kendaraan ODOL sebagai jalan pintas.

Padahal, kendaraan yang melebihi batas dimensi dan muatan tidak hanya membahayakan keselamatan pengemudi, tetapi juga merusak infrastruktur jalan dan mengancam pengguna lalu lintas lainnya.

AHY menyebut setiap tahun negara harus mengeluarkan sekitar Rp41 triliun untuk memperbaiki jalan rusak akibat kendaraan ODOL.

Untuk memperkuat penegakan hukum, AHY mengatakan telah mengundang berbagai pihak, termasuk Kepolisian RI dan Korps Lalu Lintas (Korlantas).

Namun, ia menekankan bahwa kementerian lain seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Ketenagakerjaan juga harus terlibat aktif.

AHY menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan perlu dilibatkan dalam penanganan ODOL karena isu ini berkaitan langsung dengan para pekerja, terutama pengemudi truk.

Ia menuturkan pengemudi sering kali menjadi korban kecelakaan lalu lintas yang fatal, namun kerap dianggap lalai, padahal mereka hanya menjalankan tugas mengemudikan truk yang sudah melebihi kapasitas muatan dan dimensi.

Menurutnya, tanggung jawab tidak bisa hanya dibebankan kepada pengemudi, melainkan juga harus ditujukan kepada pemilik barang dan pemilik kendaraan yang seharusnya ikut bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.

Ia juga menyatakan telah melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menghitung dampak ekonomi dari kebijakan "Zero ODOL".

Temuan awal menunjukkan bahwa konversi kendaraan ke standar yang sesuai tidak menyebabkan lonjakan inflasi, bahkan berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peremajaan armada dan industri kendaraan.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pentingnya reaktivasi jalur rel kereta api sebagai bagian dari strategi pemerataan pembangunan dan penguatan logistik nasional.

Menurutnya, sektor perkeretaapian bukan hanya soal kereta cepat, tetapi juga menyangkut konektivitas masyarakat lintas provinsi dan efisiensi logistik nasional.

"Kita seringkali terlalu fokus pada kereta cepat, padahal sektor perkeretaapian ini luas sekali. Kita harus meyakinkan bahwa kereta api tetap menjadi primadona transportasi masyarakat, bukan hanya di Jabodetabek, tapi juga lintas kabupaten dan provinsi," ujarnya di kantornya, Jakarta, Selasa.

Menurut AHY, jika pembangunan hanya berfokus pada kereta cepat, maka itu berisiko mengabaikan aspek pemerataan pembangunan yang seharusnya menjadi bagian penting dari kebijakan infrastruktur nasional.

Sementara itu, reaktivasi rel kereta api, menurutnya, akan berdampak langsung pada pemerataan pembangunan wilayah.

Ia mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya terpusat di satu kawasan, melainkan harus menjangkau daerah-daerah yang selama ini belum terhubung secara optimal.

Selain untuk penumpang, AHY juga menyoroti potensi besar kereta api dalam mendukung transportasi logistik.

Menurutnya, moda kereta dapat mempercepat distribusi barang dan mengurangi beban biaya di darat.

"Kita tidak hanya ingin membeli sesuatu dari luar, tapi kita juga ingin menghidupkan industri perkeretaapian nasional, domestik, kalau ada demand pasti ada supply dan ini akan menggerakkan kembali ekonomi," ucap dia.

Menko juga mendorong agar pengembangan jalur kereta api dibarengi dengan pengembangan kawasan berorientasi transit atau transit-oriented development (TOD).

Ia menekankan pentingnya memanfaatkan nilai tambah lahan di sekitar transit hub untuk mendukung pembiayaan dan pertumbuhan ekonomi lokal.

"Jangan sampai pemerintah hanya membangun relnya, tapi tidak mendapatkan manfaat yang lebih luas. Kawasan-kawasan transit harus saling menguntungkan," ujarnya.

AHY mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam pengembangan sektor perkeretaapian, dengan menekankan bahwa keberadaan jalur kereta akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah yang dilalui.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025