Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka melemah mendekati level psikologis terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan (4/6/2026). Pelemahan rupiah yang berkelanjutan diperkirakan mendorong Bank Indonesia untuk melakukan langkah intervensi.

Berdasarkan data analisis Doo Financial Futures, rupiah dibuka melemah sebesar 0,11% ke level Rp17.998.

Pelemahan mata uang Garuda terhadap dolar AS sejalan dengan depresiasi mayoritas mata uang Asia lainnya. Hal ini ditunjukkan dari Yen Jepang terhadap dolar AS melemah 0,11%, diikuti dolar Singapura terhadap dolar AS yang melemah 0,03%, won Korea melemah 0,35%, dolar Hong Kong ikut melemah 0,03%.

Selanjutnya peso Filipina terhadap dolar AS turut terdepresiasi 0,22%. Kondisi pelemahan terhadap dolar AS juga terjadi terhadap yuan China mengalami pelemahan 0,06%, dan baht Thailand melemah 0,10%.

Sebaliknya sejumlah mata uang Asia yang mampu terapresiasi adalah dolar Taiwan terhadap dolar AS menguat 0,15%, rupee India menguat 0,46%, dan Ringgit Malaysia naik 0,45%.

Analis Doo Financial Futures Lukman Leong memperkirakan dengan pelemahan rupiah yang berlanjut, BI akan meningkatkan intensitas intervensi di pasar valuta asing guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Langkah intervensi dinilai semakin diperlukan apabila rupiah bergerak terlalu cepat menuju atau bahkan melampaui level Rp18.000 per dolar AS.

Meski demikian, arah rupiah dalam jangka pendek masih akan sangat ditentukan oleh perkembangan geopolitik global, pergerakan dolar AS, serta respons kebijakan yang ditempuh otoritas moneter Indonesia.

Lukman mencermati penguatan dolar AS didorong oleh meningkatnya permintaan aset safe haven di tengah memanasnya konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya yang melibatkan Iran.

Selain faktor geopolitik, dolar AS juga mendapat dukungan dari sejumlah data ekonomi terbaru yang menunjukkan ketahanan ekonomi Amerika masih cukup solid.

Data ketenagakerjaan sektor swasta versi ADP tercatat lebih baik dari perkiraan pasar. Di saat yang sama, indeks aktivitas sektor jasa atau ISM Services juga menunjukkan ekspansi yang lebih kuat dibanding ekspektasi.

Kombinasi kedua data tersebut memperkuat pandangan bahwa ekonomi AS masih cukup tangguh sehingga ruang bagi bank sentral AS untuk mempertahankan suku bunga tinggi tetap terbuka.

Dari dalam negeri, sentimen pasar dinilai belum sepenuhnya membaik. Berbagai tantangan ekonomi domestik masih membayangi pergerakan rupiah sehingga mata uang Garuda berpotensi kembali menguji area psikologis baru.

"Rupiah diperkirakan bergerak dalam rentang Rp17.900 hingga Rp18.050 per dolar AS dalam perdagangan hari ini, Rabu [3/6/2026].

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan fluktuasi harga pangan setelah hari dul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi tetap terkendali, sementara berbagai intervensi pasar terus diperkuat guna menjaga stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga masyarakat.

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bapanas Maino Dwi Hartono mengatakan situasi pangan nasional saat ini relatif terkendali meski dunia menghadapi ketidakpastian akibat gejolak geopolitik yang berpotensi mempengaruhi rantai pasok dan perdagangan internasional.

"Kalau kita bicara kondisi harga pangan, kita harus bersyukur dengan situasi global dunia hari ini yang tidak menentu, tapi kondisi neraca pangan kita secara nasional masih cukup kuat," kata Maino dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Dia menyampaikan berbagai intervensi pemerintah yang dipercepat menjelang dan sesudah hari raya Idul Adha memberikan dampak positif terhadap pengendalian harga di tingkat konsumen.

Selain itu, kondisi inflasi nasional yang tercatat menurun pada April 2026 menunjukkan harga pangan secara umum masih terkendali. Capaian tersebut menjadi indikator upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan berjalan efektif.

"Memang yang menjadi catatan kita bersama itu distribusi, karena sentra-sentra produksi belum merata di semua wilayah dan periode (panen) waktunya tentunya juga berbeda-beda antarwilayah," jelas Maino.

Dalam pantauan Bapanas, per 29 Mei atau 2 hari usai Idul Adha, rata-rata harga beberapa pangan pokok strategis masih dalam rentang harga eceran tertinggi (HET) dan harga acuan penjualan (HAP) tingkat konsumen. Misalnya beras medium secara nasional di harga Rp13.456 per kilogram (kg) yang telah turun tipis 0,19 persen dari seminggu sebelumnya.

Sementara bawang merah Rp47.185 per kg dari HAP tertinggi Rp41.500 per kg. Cabai merah keriting Rp60.638 per kg dari HAP maksimal di Rp55.000 per kg.

Namun daging ayam ras di Rp38.385 per kg dan telur ayam ras Rp 29.469 per kg. Keduanya masih di bawah level HAP.

Ia menegaskan pemerintah tidak hanya mengawasi harga pangan di tingkat konsumen, tetapi juga menjaga keseimbangan kepentingan produsen agar harga tetap menguntungkan petani dan pelaku usaha pangan dalam negeri.

"Semua harus kita lindungi, karena produsen kita juga harus mendapatkan harga yang wajar agar mereka tetap semangat berproduksi. Produksi juga penting karena selama ini kita bicara gejolak harga seolah-olah di tingkat konsumen saja," jelas Maino.

Intervensi dari pemerintah menyasar keduanya. Salah satunya komoditas beras, di tingkat produsen dilakukan melalui penyerapan panen dengan harga yang baik Rp6.500 per kg. Kemudian penyaluran beras SPHP untuk di tingkat konsumen.

Pada program SPHP beras, total realisasi sejak Januari sampai Mei 2026 telah mencapai 507 ribu ton. Terdiri 221 ribu ton di Januari dan Februari yang merupakan perpanjangan SPHP beras tahun 2025. Sementara 286 ribu ton merupakan realisasi Maret sampai Mei yang merupakan SPHP beras tahun 2026.

"Kemudian penyaluran jagung SPHP yang penting juga untuk para peternak karena hari ini situasinya harga pakan, komponen pakan sedang tinggi," tambah Maino.

Program intervensi pangan lainnya berupa bantuan pangan beras dan minyak goreng. Sampai akhir Mei, pemerintah melalui Perum Bulog telah menyalurkan kepada 15,4 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari target 33,2 juta KPM.

Intervensi lainnya yakni gerakan pangan murah (GPM). Yang mana hingga akhir Mei telah terlaksana 5.037 kali di 417 kabupaten/kota. Capaian itu jauh melebihi realisasi GPM Januari-Mei 2025 yang dicatat Bapanas di angka 3.482 kali.

Sebelumnya, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan ketahanan pangan Indonesia semakin kuat. Menurutnya porsi impor pangan pokok strategis saat ini hanya berkisar 4 hingga 5 persen.

Amran menyebut sekitar 96 persen kebutuhan pangan nasional dipenuhi dari produksi dalam negeri. Kondisi tersebut menunjukkan kemampuan sektor pertanian nasional dalam menjaga pasokan pangan masyarakat secara berkelanjutan.

Karena itu, pemerintah berkomitmen terus menekan ketergantungan impor melalui percepatan produksi domestik.

Sejak tahun 2025, Indonesia menyetop impor beras umum dan jagung pakan. Komitmen tersebut dipastikan terus dilanjutkan pada tahun 2026 yang diupayakan dapat dilakukan bagi komoditas gula konsumsi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Ini teman-teman (peternak) sudah berteriak. Ini yang akan kami dorong juga mengembalikan (kewajaran). Ini di bawah HAP tapi harus naikkan lagi, tentu akan berdampak pada Indeks Perkembangan Harga (IPH),

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan pemerintah terus melakukan intervensi harga dari hulu hingga hilir guna mencegah deflasi lebih dalam pada komoditas daging ayam ras dan telur ayam ras di tingkat peternak nasional.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan, langkah intervensi dilakukan untuk menjaga keseimbangan harga agar tetap wajar bagi peternak maupun konsumen di tengah penurunan harga saat ini.

"Supaya tak terjadi deflasi yang terdalam pada komoditas daging ayam ras dan telur ayam ras, pemerintah terus bergerak melaksanakan intervensi mulai dari hulu sampai hilir," kata Ketut di Jakarta, Selasa.

Menurut Bapanas, harga ayam ras hidup dan telur ayam ras di tingkat peternak telah berada sekitar 8 persen di bawah harga acuan pembelian (HAP) yang ditetapkan pemerintah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan para peternak karena dapat menekan keuntungan usaha mereka.

Pemerintah pun berupaya mengembalikan harga ke level yang lebih wajar melalui berbagai langkah stabilisasi agar produksi peternakan nasional tetap terjaga dan peternak tidak mengalami kerugian berkepanjangan.

Selain menjaga keseimbangan harga, intervensi tersebut juga dilakukan untuk menjaga stabilitas pangan nasional serta menghindari tekanan deflasi yang lebih dalam pada kelompok komoditas pangan strategis.

"Ini teman-teman (peternak) sudah berteriak. Ini yang akan kami dorong juga mengembalikan (kewajaran). Ini di bawah HAP tapi harus naikkan lagi, tentu akan berdampak pada Indeks Perkembangan Harga (IPH)," jelas Ketut.

Dalam pantauan harga di tingkat produsen sampai 17 Mei, lanjut Ketut, rata-rata harga secara nasional untuk ayam pedaging hidup berada di Rp22.783 per kilogram (kg) atau 8,87 persen di bawah HAP yang ditetapkan di Rp25.000 per kg. Sementara telur ayam ras berada di Rp24.356 per kg atau 8,09 persen di bawah HAP Rp26.500 per kg.

Ia menegaskan, prinsip keseimbangan dan kewajaran harga dalam rantai pasok pangan diutamakan pemerintah untuk menjaga produksi dalam negeri terus terjaga. Sementara level harga di konsumen juga tidak boleh melampaui HAP yang sudah ditetapkan.

Ia mengaku pihaknya segera bersinergi dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam rangka menstabilkan kembali harga telur ayam ras di tingkat produsen.

Selain itu, Bapanas juga bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk bisa menyerap langsung komoditas tersebut ke peternak.

"Jangan sampai harga sudah terlanjur di bawah, (malah terjadi) demo dan lain sebagainya," ucap Ketut.

Lebih lanjut, Ketut menyatakan, Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman telah menandatangani pendistribusian program stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) jagung pakan untuk membantu peternak menjaga biaya produksi tetap terkendali.

Program itu merupakan upaya pemerintah menjaga stabilisasi karena harga jagung di tingkat peternak saat ini berada di kisaran Rp6.700 per kilogram, sementara jagung SPHP disalurkan dengan harga sekitar Rp5.000 per kilogram sehingga peternak masih dapat memperoleh keuntungan yang wajar.

"Dengan bantuan SPHP jagung ini, mereka bisa menikmati keuntungan yang masih wajar," tambah Ketut.

Bapanas menetapkan harga jagung pakan program SPHP sebesar Rp5.000 per kg dengan pengambilan di gudang Bulog dan harga maksimal di Rp5.500 per kg di tingkat peternak.

Penyaluran SPHP jagung pakan dilakukan melalui koperasi atau asosiasi kepada anggota yang telah terdaftar dalam SK Menteri Pertanian. Hingga 17 Mei, Perum Bulog telah menyalurkan SPHP jagung pakan hingga 5,97 ribu ton dari target salur 213,2 ribu ton.

Stok cadangan jagung pemerintah (CJP) per 18 Mei berada di angka 234 ribu ton. Secara beriringan, Bapanas memastikan Bulog terus melakukan penyerapan jagung produksi dalam negeri yang capaiannya telah menyentuh 194,2 ribu ton sejak awal tahun 2026 sampai 18 Mei.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan, implementasi program intervensi pangan sudah berjalan cukup baik saat memimpin Rapat Pengendalian Inflasi di Jakarta, Senin (18/5).

"Pada posisi daging ayam ras relatif terkendali. 232 daerah mengalami penurunan. Ini cukup baik artinya intervensi cukup baik dari Bulog maupun dari Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian bagus," kata Tito.

Dalam data perubahan Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu kedua Mei, daging ayam ras mencatatkan penurunan IPH pada 232 kabupaten/kota. Sementara telur ayam ras lebih banyak lagi dengan penurunan IPH pada 246 kabupaten/kota. Kedua produk ternak unggas tersebut memang mencatatkan deflasi pada April lalu.

"Kita masih bersyukur bahwa inflasi year on year masih di angka 2,42 persen di bulan April. Namun bulan Mei ini kita harus mengamati betul perkembangan dari dampak terutama kenaikan harga minyak dan juga kurs mata uang," tambah Tito.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Media internasional ramai menyoroti lemahnya rupiah terhadap dolar AS.

Laporan Bisnis sebelumnya menyebut jika nilai tukar rupiah cenderung melemah pada 2026 di tengah aksi jual investor asing di pasar obligasi dan pasar saham Tanah Air.

Pada perdagangan kemarin, Kamis (7/5), nilai tukar rupiah ditutup menguat 0,30% ke level Rp17.320 per dolar AS.

Sepanjang hari, rupiah diperdagangkan di level Rp17.372—Rp17.292. Adapun, rupiah sempat menyentuh level terendah sepanjang masa setelah menembus Rp17.000 pada 2026.

Disorot Media Asing

Pelemahan rupiah terhadap dolar AS ini menjadi sorotan media asing.

Channel News Asia misalnya, mereka menulis bahwa rupiah merosot ke level terendah baru pada hari Selasa, jatuh ke 17.445 per dolar, karena pasar bereaksi terhadap meningkatnya ketegangan yang terkait dengan perang di Iran.

Laporan itu menyebut jika penurunan tersebut mendorong Bank Indonesia untuk memperbarui komitmennya untuk mempertahankan mata uang dengan melakukan intervensi secara konsisten dan terukur, dan pada hari Kamis mata uang tersebut diperdagangkan 0,3 persen lebih kuat.

Kemudian adapula Kuwait Times. Namun dalam laporannya, media ini lebih menyoroti respons dari pemerintah RI.

"Pemerintah Indonesia pada Kamis menegaskan bahwa perekonomian dalam keadaan sehat meskipun ada tekanan dari perang Iran dan depresiasi mata uang ke level terendah sepanjang masa terhadap dolar. Rupiah telah jatuh di bawah 17.400 terhadap dolar AS, mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah untuk mempertahankan mata uang, termasuk memperketat aturan pembelian dolar," tulis mereka.

"Gubernur Bank Sentral Perry Warjiyo mengatakan kepada wartawan di Jakarta bahwa nilai tukar rupiah "telah dipertahankan pada tingkat yang sebanding dengan negara-negara lain," lanjut media tersebut.

Sementara Nikkei Asia menyoroti tentang Indonesia yang menyiapkan dana stabilisasi obligasi di tengah depresiasi rupiah.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan pemerintah terus memperkuat intervensi untuk menjaga stabilitas harga pangan dari tingkat produsen hingga konsumen, guna melindungi petani, menjaga pasokan, serta memastikan keterjangkauan bagi masyarakat, termasuk mengendalikan inflasi.

"Alhamdulillah, saya sampaikan terima kasih. Harga relatif stabil dan semua pangan relatif stabil. Ini ditunjukkan oleh data BPS (Badan Pusat Statistik). Saya harus dukung ini," kata Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam keterangan di Jakarta, Senin (4/5).

Dia mengapresiasi kondisi pangan usai Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi. Upaya menjaga stabilitas harga pangan itu akan terus dimaksimalkan termasuk dalam menghadapi Hari Raya Idul Adha di tahun ini.

"Mimpi kita adalah seluruh pulau Indonesia, itu swasembada pangan, protein, energi, dan etanol. Ini mimpi kita ke depan. Pertahanan negara yang baik, kalau kita berdaulat pangan di setiap pulau. Kenapa? Inflasi otomatis tidak terjadi," ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Amran, deflasi yang terjadi di April 2026 akan diantisipasi pemerintah dengan memastikan harga di tingkat produsen tidak jatuh terlalu jauh. Di sisi lain, harga di tingkat konsumen terus dijaga kewajarannya bagi masyarakat.

Bapanas mencatat rata-rata harga ayam pedaging hidup telah berada di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) tingkat produsen yang ditetapkan Rp25.000 per kilogram (kg). Per 3 Mei, rata-rata harga berada di Rp23.401 per kg. Harga itu telah menurun dibandingkan awal April yang berada di Rp23.696 per kg.

Harga telur ayam ras di produsen pun juga terpantau terus turun dalam sebulan terakhir. HAP produsen telur ayam ditetapkan di Rp26.500 per kg. Sementara per 3 Mei rata-rata harga berada di Rp24.890 per kg, sedangkan pada awal April masih di Rp25.642 per kg.

Guna membantu menekan biaya produksi peternak, Bapanas bersama Perum Bulog telah memulai penyaluran program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan. Hal itu juga demi mengatasi fluktuasi harga jagung yang telah melebihi 16,81 persen dari Harga Acuan Penjualan (HAP) tingkat peternak/konsumen yang ditetapkan di Rp5.800 per kg.

Target program SPHP jagung pakan menyasar ke lebih dari 5 ribu peternak yang terdiri dari skala mikro, kecil, dan menengah dengan total populasi 53 juta ekor unggas pada 26 provinsi. Adapun untuk tahapan ini diestimasikan akan disalurkan sebanyak 213,1 ribu ton.

Lebih lanjut, untuk mengatasi deflasi cabai, Bapanas mendorong Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) untuk menyalurkan stok cabai dari daerah surplus ke daerah yang mengalami fluktuasi harga cabai.

Indonesia Timur masih mencatatkan harga cabai yang tinggi, sehingga FDP stok cabai dari daerah produsen seperti Sulawesi Selatan atau Sulawesi Utara dimungkinkan guna mengatasinya.

Tren penurunan inflasi pada April 2026, termasuk pada komponen harga bergejolak (volatile food) atau inflasi pangan, menunjukkan mulai meredanya tekanan harga pangan pasca HBKN Ramadhan dan Idul Fitri 2026.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sejumlah komoditas pangan strategis sebagai penyumbang utama deflasi April, di antaranya daging ayam ras, telur ayam ras, cabai rawit, dan cabai merah.

"Tingkat inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau umumnya lebih rendah pada periode yang bertepatan dengan momen pasca-Lebaran. Seiring juga adanya normalisasi permintaan pasca HBKN," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono di Jakarta, Senin (4/5).

Dalam paparannya disebutkan daging ayam ras mengalami inflasi secara bulanan dari 3,30 persen di Maret menjadi deflasi 6,20 persen di April. Inflasi telur ayam ras dari 2,34 persen di Maret, turun menjadi deflasi 4,29 persen di April. Cabai rawit dan cabai merah pun alami deflasi masing-masing 14,98 persen dan 2,59 persen.

Sebagai implikasinya, tingkat inflasi pangan, baik secara tahunan maupun bulanan, juga mengalami penurunan. Inflasi pangan secara tahunan menurun dari 4,24 persen di Maret dan menjadi 3,37 persen di April.

Angka itu masih terjaga di kisaran target pemerintah pada 3 hingga 5 persen. Sementara itu, komoditas yang dominan memberikan andil inflasi antara lain daging ayam ras, beras, dan telur ayam ras.

Sementara, inflasi pangan secara bulanan terjadi deflasi 0,88 persen. Adanya deflasi di setiap April ini merupakan tren berulang sejak tahun 2024. Pada April 2024 terjadi deflasi 0,31 persen. Begitu pula pada April 2025 yang tercatat deflasi 0,04 persen. Deflasi pangan di April 2026 menjadi yang cukup terdalam.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Achmad Azran dan Alfiansyah Bustami yang akrab disapa Komeng mendukung Badan Pangan Nasional (Bapanas) melakukan intervensi harga pangan guna menjaga stabilitas serta keterjangkauan bagi masyarakat di berbagai daerah.

Azran berharap pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto melalui Bapanas mampu memberikan yang terbaik bagi masyarakat, khususnya di sektor pangan.

"Tentunya dengan sinergi ini, kita saling bersama-sama untuk menjalankan program Bapak Presiden kita Pak Prabowo yang tentunya ingin memberikan yang terbaik buat masyarakat," kata Azran sebagaimana keterangan di Jakarta, Kamis.

Senator dari Komite I DPD RI menekankan hal itu saat kunjungan ke Kantor Bapanas bersama Senator Alfiansyah Bustami dari Komite II DPD RI, guna memperkuat sinergi terkait pengawasan program-program pangan yang relevan.

"Hari ini mudah-mudahan dalam silaturahmi ini ada yang bisa disinergikan dalam hajat untuk memenuhi (kebutuhan pangan) masyarakat," ujar Azran.

Sementara itu, Alfiansyah Bustami alias Komeng menegaskan urusan pangan tidak boleh menghadapi persoalan, sehingga masyarakat Indonesia harus mendapatkan akses pangan yang baik, aman, dan terjangkau.

"Pangan urusan perut. Jangan main-main dengan (urusan) perut," tegas Senator Komeng.

Sementara itu, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menyambut baik sinergi bersama DPD RI dalam memperkuat intervensi pangan masyarakat.

Menurutnya sinergi itu dapat memperkuat implementasi berbagai program intervensi pangan dengan lebih tepat sasaran salah satunya penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng yang menyasar 33,2 juta keluarga penerima manfaat.

"Kita punya dua program, yang pertama bantuan pangan. Nah ini kan kita berikan kepada 33,2 juta keluarga. Jika berkenan mendampingi, nanti itu sangat bagus. Kami akan sinkronkan dengan Bulog," kata Ketut.

Bapanas mencatat realisasi bantuan pangan beras dan minyak goreng per 29 April telah menyasar hingga 8,3 juta keluarga penerima manfaat. Sebanyak 166,2 juta kilogram (kg) beras dan 33,2 juta liter minyak goreng telah terdistribusikan secara masif ke 38 provinsi.

Lembaga itu juga telah memberikan kebijakan perpanjangan batas waktu penyaluran bantuan pangan hingga 31 Mei yang dilakukan Perum Bulog.

"Ini berasal dari permohonan perpanjangan waktu yang diajukan oleh Perum Bulog pada akhir Maret 2026 lalu. Semula program bantuan pangan ini merupakan periode Februari dan Maret," bebernya.

Lebih lanjut Ketut mengatakan Bapanas juga telah meminta Bulog agar dapat mengatasi kendala kemasan.

Apabila pada saat penyaluran belum tersedia kemasan yang sesuai kriteria program bantuan pangan, Bulog dapat menggunakan kemasan lain yang tersedia dengan menambahkan identitas program bantuan pangan yang disematkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Selain bantuan pangan, Ketut juga mengajak DPD RI untuk bersama-sama memasifkan program Gerakan Pangan Murah (GPM). Dengan GPM yang lebih masif di berbagai tempat dapat memberikan akses pangan dengan harga terjangkau ke masyarakat di berbagai daerah.

"Gerakan Pangan Murah ini menjadi langkah pemerintah untuk mendekatkan ke masyarakat terhadap pangan dengan harga wajar, harganya di bawah pasar. Lokasinya bisa disiapkan di kelurahan, kecamatan atau lainnya, nanti kami turunkan tim," jelasnya.

Bapanas mengusulkan pula pendampingan pada penyaluran program SPHP jagung pakan yang baru akan dimulai. Target program menyasar ke lebih dari 5 ribu peternak yang terdiri dari skala mikro, kecil, dan menengah dengan total populasi 53 juta ekor unggas pada 26 provinsi. Adapun untuk tahapan itu diestimasikan akan disalurkan sebanyak 213,1 ribu ton.

Penyaluran SPHP jagung pakan dilakukan melalui koperasi atau asosiasi kepada anggota yang telah terdaftar sesuai Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3540/KPTS/HK.150/F/03/2026 tanggal 31 Maret 2026. Pemerintah berharap dengan pelaksanaan SPHP jagung pakan dapat mengatasi fluktuasi harga jagung di tingkat peternak.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyatakan tingkat kemiskinan ekstrem turun dari 1,26% pada Maret 2024 menjadi 0,78% pada September 2025.

Dia mengatakan sekitar 0,48% penduduk miskin ekstrem telah naik kelas. Pria dengan sapaan Cak Imin itu menyampaikan bahwa penduduk miskin ekstrem di Indonesia menjadi berjumlah 2,2 juta orang dari sebelumnya 3,56 juta orang.

"Penentuan bantuan-bantuan sosial yang sudah kita jalankan telah menjangkau 8,56 juta keluarga miskin atau sekitar 93,6% dari total sasaran. Sangat tinggi. Lebih dari separuhnya, 56,7% menerima lebih dari satu program intervensi sekaligus. Jadi banyak sekali program-program intervensi yang telah dilakukan," katanya saat Rapat Tingkat Menteri terkait Evaluasi Capaian Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Plaza BP Jamsostek, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/4/2026).

Dia melanjutkan, APBN tersalurkan sekitar Rp503,2 triliun yang didukung APBD sebanyak Rp129 triliun. Anggaran ini direalisasikan khusus untuk program pengentasan kemiskinan.

Selain itu, dia menyebut capaian lainnya di tahun 2025 adalah sebanyak 2 juta orang terlibat program padat karya; 2 juta debitur baru UMKM telah mengakses permodalan; 111.000 pekerja migran telah difasilitasi; dan 28.000 keluarga mendapatkan pendampingan mendapatkan reforma agraria.

"Dari sisi infrastruktur dan layanan dasar, 99,4% kecamatan telah memiliki pusat kesehatan masyarakat. 82,3% desa memiliki layanan pendidikan dasar. 89% kecamatan memiliki layanan pendidikan menengah. 10.171 unit rumah telah direnovasi dan dibangun melalui BSPS di 219 kota kabupaten. 514 pengurus dan 9.404 pendamping koperasi desa/kelurahan merah putih telah mendapatkan pelatihan," ujarnya.

Cak Imin juga menyampaikan capaian program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau 60,2 juta penerima manfaat. Kemudian 166 sekolah rakyat telah beroperasi dengan 14.963 siswa dari keluarga miskin.

Dari sisi kolaborasi dunia usaha, katanya, kontribusi TJSL dari 95 BUMN sebesar 811,67 miliar menjangkau 381 kabupaten kota, termasuk 44 wilayah prioritas.

"Dari sisi tata kelola, pada semester II hanya terdapat 1 dari 45 kementerian lembaga yang belum melaporkan kegiatan Inpres 8 Tahun 2025 penanggulangan kemiskinan," ucapnya.

Sebagai informasi, rapat dihadiri oleh sejumlah kementerian/badan/lembaga, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, hingga TNI-Polri.

Bandung (ANTARA) - Bank Indonesia meningkatkan intensitas intervensi di pasar keuangan guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, menyusul gejolak ekonomi eksternal yang semakin tereskalasi akibat ketegangan geopolitik global.

Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM) BI Juli Budi Winantya dalam pertemuan media di Bandung, Jumat, mengatakan BI memperkuat intervensi, baik melalui pasar spot, domestic non-deliverable forward (DNDF), termasuk transaksi di pasar offshore.

Selain itu, BI juga mengoptimalkan bauran kebijakan moneter, termasuk penguatan instrumen pasar uang guna menjaga stabilitas nilai tukar sekaligus mendukung ketahanan eksternal ekonomi.

"Intensitas BI dalam intervensi semakin kuat, didukung tidak hanya di spot, tapi di forward, baik dalam negeri maupun luar negeri DNDF dan kebijakan terkait transaksi valas akan kita lakukan sebagai bentuk komitmen BI menjaga stabilitas," kata dia.

Bank Sentral memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 berada di rentang 4,9-5,7 persen dan menetapkan sasaran inflasi 2,5 persen dengan deviasi 1 persen.

Saat ini, kata Juli, tekanan eksternal belum mereda. Tekanan itu berasal dari konflik geopolitik di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga energi dan komoditas akibat disrupsi produksi dan distribusi di kawasan ladang migas sekaligus jalur pelayaran global itu.

Disrupsi itu membuat harga pangan dan komoditas global meningkat yang mengerek tekanan inflasi. Karena itu, BI merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 3 persen dari 3,1 persen, sedangkan inflasi menjadi 4,2 persen dari 4,1 persen.

Karena proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang lebih rendah, sedangkan inflasi meningkat, BI melihat ruang pelonggaran kebijakan moneter global kian terbatas.

Arah kebijakan bank sentral dunia, termasuk The Federal Reserve juga diperkirakan menahan suku bunga lebih lama akibat ketegangan geopolitik global.

Kondisi tersebut mendorong kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat (US Treasury) dan memperkuat dolar AS, sehingga meningkatkan tekanan terhadap arus modal di negara berkembang, termasuk Indonesia.

“Daya tarik aset keuangan AS meningkat, sehingga terjadi pergeseran aliran modal global,” katanya.

Juli melihat neraca perdagangan Indonesia masih mencatat surplus, terutama ditopang oleh kinerja ekspor nonmigas. Adapun cadangan devisa pada Maret 2026, tercatat tinggi sebesar 148,2 miliar dolar AS, yang cukup untuk mendukung stabilitas eksternal.

BI berjanji akan terus mencermati perkembangan global dan memperkuat respons kebijakan guna menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan nasional.

Nilai tukar rupiah pada perdagangan hari ini atau Jumat (24/4) ditutup pada level Rp17.229 per dolar AS, menguat 57 poin atau 0,33 persen dari penutupan sebelumnya di level Rp17.286 per dolar AS. Pada Kamis (23/4), nilai tukar rupiah melemah menembus level Rp17.304 per dolar AS.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) habis-habisan menggunakan bauran kebijakan moneternya untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang dianggap di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Otoritas moneter melakukan sederet intervensi hingga memanfaatkan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) guna memastikan kembali masuknya aliran modal asing.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa pihaknya memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah seiring dengan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Intensitas intervensi bank sentral ditingkatkan di pasar non-delivery forward (NDF), spot maupun domestic NDF atau DNDF.

Di sisi lain, BI turut menaikkan suku bunga instrumen moneter, yakni SRBI, guna menarik aliran masuk investasi portofolio asing. Di tengah berbagai upaya itu, Perry tetap menegaskan bahwa nilai tukar rupiah saat ini di bawah nilai fundamentalnya, alias undervalued.

"Kami tegaskan bahwa nilai tukar rupiah sekarang ini telah undervalued dibandingkan dengan fundamental," jelasnya pada konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur BI April 2026, Rabu (22/4/2026).

Kendati demikian, Perry memprakirakan nilai tukar rupiah ke depannya akan stabil dan cenderung menguat, didukung oleh fundamental ekonomi. Apalagi, pihaknya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini masih tumbuh di kisaran 4,9% sampai dengan 5,7% di tengah perlambatan ekonomi global.

Perry menyebut sinyal perbaikan kurs rupiah sudah mulai terlihat. Menurutnya, berkat upaya stabilisasi BI, nilai tukar relatif stabil di Rp17.140 per dolar AS meskipun depresiasinya sudah sebesar 0,87% per April 2021 dibandingkan dengan akhir Maret 2026.

Mengenai upaya stabilisasi, upaya intervensi di pasar bukan satu-satunya upaya yang dilakukan oleh otoritas moneter. Sejak April 2026, BI telah memperketat persyaratan transaksi valuta asing (valas) melalui, di antaranya, penyesuaian ambang batas (threshold) tunai beli valas terhadap rupiah.

Selain itu, BI turut meningkatkan threshold jual DNDF atau forward serta beli dan jual swap.

Di sisi lain, guna menarik kembali aliran modal asing, BI juga menaikkan suku bunga SRBI sebagai instrumen moneter promarket. Dengan itu, posisi instrumen moneter per 21 April 2026 tercatat mencapai Rp885,41 triliun.

Porsi kepemilikan investor asing di SRBI mencapai Rp165,98 triliun atau 18,75% dari total outstanding. Perry menyebut langkah ini mendukung upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya, posisi instrumen SRBI memang naik dari posisi per 13 Maret 2026 yaitu Rp831,55 triliun.

Dengan kenaikan posisi SRBI, aliran modal asing masuk kembali ke pasar keuangan Indonesia. Perry mencatat data hingga 20 April 2026 menunjukkan bahwa net inflow modal portofolio asing kembali masuk US$1,9 miliar. Masuknya investor asing ke SRBI turut memicu kembalinya kepemilikan nonresiden ke pasar SBN pemerintah juga.

"Aliran modal kembali mencatat net inflow US$1,9 miliar terutama ditopang oleh aliran masuk modal asing ke SRBI dan SBN didorong oleh peningkatan imbal hasil di kedua instrumen tersebut," jelasnya.

Kendati demikian, BI menyatakan tetap memastikan kecukupan likuiditas di pasar keuangan. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan pembelian SBN pemerintah yang jumlahnya mencapai Rp111,54 triliun per 21 April 2026.

"Termasuk pembelian di pasar sekunder sebesar Rp56,53 triliun. Pembelian SBN di pasar sekunder dilakukan sesuai mekanisme pasar yang terukur dan transparan," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) habis-habisan menggunakan bauran kebijakan moneternya untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang dianggap di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Otoritas moneter melakukan sederet intervensi hingga memanfaatkan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) guna memastikan kembali masuknya aliran modal asing.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa pihaknya memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah seiring dengan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Intensitas intervensi bank sentral ditingkatkan di pasar non-delivery forward (NDF), spot maupun domestic NDF atau DNDF.

Di sisi lain, BI turut menaikkan suku bunga instrumen moneter, yakni SRBI, guna menarik aliran masuk investasi portofolio asing. Di tengah berbagai upaya itu, Perry tetap menegaskan bahwa nilai tukar rupiah saat ini di bawah nilai fundamentalnya, alias undervalued.

"Kami tegaskan bahwa nilai tukar rupiah sekarang ini telah undervalued dibandingkan dengan fundamental," jelasnya pada konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur BI April 2026, Rabu (22/4/2026).

Kendati demikian, Perry memprakirakan nilai tukar rupiah ke depannya akan stabil dan cenderung menguat, didukung oleh fundamental ekonomi. Apalagi, pihaknya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini masih tumbuh di kisaran 4,9% sampai dengan 5,7% di tengah perlambatan ekonomi global.

Perry menyebut sinyal perbaikan kurs rupiah sudah mulai terlihat. Menurutnya, berkat upaya stabilisasi BI, nilai tukar relatif stabil di Rp17.140 per dolar AS meskipun depresiasinya sudah sebesar 0,87% per April 2021 dibandingkan dengan akhir Maret 2026.

Mengenai upaya stabilisasi, upaya intervensi di pasar bukan satu-satunya upaya yang dilakukan oleh otoritas moneter. Sejak April 2026, BI telah memperketat persyaratan transaksi valuta asing (valas) melalui, di antaranya, penyesuaian ambang batas (threshold) tunai beli valas terhadap rupiah.

Selain itu, BI turut meningkatkan threshold jual DNDF atau forward serta beli dan jual swap.

Di sisi lain, guna menarik kembali aliran modal asing, BI juga menaikkan suku bunga SRBI sebagai instrumen moneter promarket. Dengan itu, posisi instrumen moneter per 21 April 2026 tercatat mencapai Rp885,41 triliun.

Porsi kepemilikan investor asing di SRBI mencapai Rp165,98 triliun atau 18,75% dari total outstanding. Perry menyebut langkah ini mendukung upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya, posisi instrumen SRBI memang naik dari posisi per 13 Maret 2026 yaitu Rp831,55 triliun.

Dengan kenaikan posisi SRBI, aliran modal asing masuk kembali ke pasar keuangan Indonesia. Perry mencatat data hingga 20 April 2026 menunjukkan bahwa net inflow modal portofolio asing kembali masuk US$1,9 miliar. Masuknya investor asing ke SRBI turut memicu kembalinya kepemilikan nonresiden ke pasar SBN pemerintah juga.

"Aliran modal kembali mencatat net inflow US$1,9 miliar terutama ditopang oleh aliran masuk modal asing ke SRBI dan SBN didorong oleh peningkatan imbal hasil di kedua instrumen tersebut," jelasnya.

Kendati demikian, BI menyatakan tetap memastikan kecukupan likuiditas di pasar keuangan. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan pembelian SBN pemerintah yang jumlahnya mencapai Rp111,54 triliun per 21 April 2026.

"Termasuk pembelian di pasar sekunder sebesar Rp56,53 triliun. Pembelian SBN di pasar sekunder dilakukan sesuai mekanisme pasar yang terukur dan transparan," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — DPR RI meminta pemerintah melakukan intervensi khusus dalam penyelesaian hak-hak eks pekerja PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), terutama terkait tunggakan pesangon yang belum dibayarkan sejak perseroan mengalami krisis keuangan pada 2014 hingga dinyatakan pailit pada 2022.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris saat membacakan kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Badan Pengaturan (BP) BUMN di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/4/2025).

“Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Ketenagakerjaan RI agar berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk melakukan intervensi khusus penyelesaian hak-hak pekerja eks PT Merpati Nusantara Airlines,” kata Charles.

Lebih lanjut, dia menyebut bahwa seluruh anggota Komisi IX telah bersepakat untuk bersurat kepada pimpinan DPR RI untuk meminta diadakan rapat gabungan lintas komisi, atau pembentukan panitia khusus (pansus) guna mengawal penyelesaian kasus ini.

Tak hanya terkait hak-hak eks pekerja maskapai Merpati, kesimpulan tersebut juga memuat bahwa langkah ini diusulkan untuk penyelesaian permasalahan sejenis.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri menyampaikan bahwa setelah Merpati Airlines dinyatakan pailit pada 2022, tim kurator telah membayarkan seluruh upah eks pekerja senilai Rp3,8 miliar.

Namun, pesangon yang diterima pekerja baru mencapai 20% dari total pesangon yang seharusnya, sementara 80% sisanya dikonversi menjadi Surat Pengakuan Utang atau SPU.

Indah menyebut Kemnaker telah melakukan audiensi dengan tim advokasi paguyuban pilot eks-Merpati Nusantara Airlines hingga tim kurator. Target penyelesaian pengurusan aset dan utang perseroan ditargetkan selama 5 tahun sejak dinyatakan pailit. Dia mengatakan kurator telah menyatakan komitmen penyelesaian pada 2027.

Pihaknya pun memberikan sejumlah saran terkait penyelesaian kasus ini. Pertama, tim kurator dinilai perlu mengedepankan transparansi dan meningkatkan komunikasi dengan para eks pekerja Merpati melalui tim advokasi dalam hal memberikan informasi terkait aset dan rencana pemenuhan hak kepada para pekerja.

Yang kedua, Kemnaker menyarankan perlunya kebijakan khusus melalui pembahasan antarlembaga yaitu antara BP BUMN, Kementerian Keuangan, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia, hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna mencari solusi terbaik yang dapat dieksekusi, khususnya mengenai bantuan APBN atau pembiayaan lain yang sah.

“Tentu dalam hal ini Kemnaker fokusnya adalah pada pembayaran hak-hak pesangon para eks-pekerja dari MNA [Merpati Nusantara Airlines],” ujar Indah.

Saat ini terjadi ketidakseimbangan yang serius. Harga pakan tetap tinggi, tetapi harga telur di tingkat peternak justru turun di kisaran Rp21.000 hingga Rp22.000 per kilogram..,

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI Muhammad Sarmuji mendorong adanya intervensi penyerapan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna menjaga harga telur tetap stabil sekaligus melindungi peternak rakyat.

Sarmuji menyoroti kondisi yang tengah dialami peternak ayam petelur rakyat, yang mana di tengah tingginya harga pakan, harga telur di tingkat peternak di sentra produksi salah satunya di daerah di Blitar, Jawa Timur, justru mengalami penurunan signifikan pada 7 April 2026.

“Saat ini terjadi ketidakseimbangan yang serius. Harga pakan tetap tinggi, tetapi harga telur di tingkat peternak justru turun di kisaran Rp21.000 hingga Rp22.000 per kilogram. Kondisi ini jelas merugikan peternak dan tidak bisa dibiarkan berlarut-larut,” kata Sarmuji dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Menurutnya, situasi itu membutuhkan langkah cepat sebagai solusi jangka pendek untuk menjaga keberlangsungan usaha peternak rakyat. Tanpa intervensi, tekanan itu berpotensi memperlemah sektor peternakan nasional yang selama ini menjadi penopang penting ketahanan pangan.

Sebagai langkah konkret, Sarmuji mendorong pemerintah untuk meningkatkan frekuensi penggunaan telur dalam menu program MBG selama sedikitnya satu hingga dua bulan ke depan.

Upaya itu diharapkan dapat menambah permintaan telur di pasar sehingga harga di tingkat peternak bisa kembali lebih rasional.

“Program MBG bisa menjadi instrumen efektif untuk menyerap produksi telur peternak. Dengan peningkatan frekuensi menu telur, kita bisa membantu menyeimbangkan harga sekaligus memastikan program gizi berjalan optimal,” katanya.

Sarmuji juga mengungkapkan, pihaknya menerima banyak keluhan dari peternak, khususnya dari sentra produksi seperti Blitar, dan daerah lainnya.

Jumlah peternak ayam petelur yang besar membuat persoalan ini berdampak luas terhadap ekonomi rakyat.

“Keluhan dari peternak terus berdatangan. Ini menunjukkan masalahnya nyata dan dirasakan langsung oleh pelaku usaha di lapangan. Pemerintah perlu segera hadir dengan kebijakan yang responsif dan tepat sasaran,” ujar legislator dari Jawa Timur itu.

Sarmuji menegaskan, pihaknya akan terus mendorong agar pemerintah mengambil langkah konkret guna menjaga keseimbangan harga dan melindungi keberlangsungan peternak ayam petelur rakyat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026