JAKARTA - International Monetary Fund atau IMF mengungkap fakta jauh lebih mengerikan terkait utang nasional Amerika Serikat (AS) yang telah menyentuh angka fantastis USD39 triliun (sekitar Rp666.215 triliun dengan kurs Rp17.082 per USD). Angka itu menjadi kenyataan pahit bahwa utang AS bukan hanya masalah Amerika , melainkan penyakit global yang sedang menjangkit seluruh dunia.

Direktur Urusan Fiskal IMF, Rodrigo Valdes memperingatkan bahwa ekonomi dunia sedang diuji habis-habisan oleh dampak perang di Timur Tengah dan ruang fiskal yang semakin sempit. Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan utang publik global akan menyentuh 99% dari PDB dunia pada 2028.

Dalam skenario terburuk, angka ini bisa melonjak hingga 121% hanya dalam tiga tahun. Di sini Amerika Serikat menjadi pasien paling kritis. Defisit anggaran Washington diperkirakan akan bertahan di level 7,5%, dengan rasio utang diprediksi menembus 125% dari PDB tahun ini dan mencapai 142% pada 2031.

Utang Amerika Bengkak jadi Rp635.572 Triliun, IMF: Ekonomi Global dalam Bahaya



"Ini tidak bisa menunggu selamanya," tegas Valdés memberikan sinyal darurat kepada Kongres AS.

AS akan membutuhkan pengetatan fiskal sekitar 4 poin secara persentase dari PDB. “Tentu saja itu bukan hal yang kecil,” kata Valdés.

Ini akan menjadi salah satu penyesuaian fiskal terbesar pada masa damai dalam sejarah modern Amerika. Sinyal peringatan mulai muncul di pasar obligasi. Premi yang dulu dimiliki Treasury AS dibanding utang negara maju lainnya semakin menyempit.

“Ini adalah tanda bahwa pasar tidak seoptimis seperti sebelumnya. Semakin lama waktu berlalu, semakin besar tekanan yang bisa Anda hadapi di masa depan,” kata Valdés.

Pasar obligasi menunjukkan kegelisahan, para investor tidak lagi pemaaf seperti dulu terhadap surat utang AS.

Jebakan Subsidi Energi

Krisis di Timur Tengah (Selat Hormuz) memancing pemerintah di berbagai negara untuk memberikan subsidi energi besar-besaran dan pemotongan pajak demi meredam amarah rakyat akibat kenaikan harga BBM. Namun, IMF menyebut langkah ini sebagai alat ekonomi yang beracun.

"Subsidi energi berbasis luas adalah alat yang buruk. Mereka mendistorsi sinyal harga, mahal secara fiskal, dan sulit untuk dihentikan," ujar Valdés.

IMF menyarankan pemerintah untuk melindungi rakyat, bukan harga-melalui bantuan langsung tunai yang tepat sasaran bagi kelompok rentan, alih-alih memberikan subsidi BBM untuk semua orang.

AI: Cahaya di Ujung Terowongan atau Ancaman Baru?

Di tengah hitung-hitungan angka yang suram, Artificial Intelligence (AI) muncul sebagai kartu liar yang bisa menjadi penyelamat. IMF menyatakan bahwa AI dapat merombak cara pemerintah bekerja dengan meningkatkan produktivitas secara drastis.

Memperketat administrasi pajak sehingga kebocoran uang negara berkurang. Hingga memperbaiki layanan kesehatan dan pendidikan secara lebih efisien.

Namun, AI adalah pedang bermata dua. Teknologi ini berisiko memperlebar jurang ketimpangan, mengganggu pasar tenaga kerja, dan menghancurkan basis pajak penghasilan tradisional. "Pertanyaannya, apakah sistem pajak dan perlindungan sosial kita saat ini masih layak untuk masa depan?".

WASHINGTON - Pada tahun 2025, militer AS mempekerjakan sekitar 1,3 juta personel aktif dan sekitar 760.000 personel cadangan di seluruh cabangnya, menurut angka yang dirilis oleh Departemen Pertahanan (DoD). Sejak itu, angka-angka tersebut terus meningkat lebih jauh.

Setelah beberapa dekade mengalami penurunan setelah berakhirnya wajib militer, jumlah pendaftaran mulai meningkat kembali. Pentagon melaporkan 146.473 rekrutan baru pada tahun fiskal 2024 – menandai peningkatan sekitar 14 persen dibandingkan dengan tahun 2022 – dan para pejabat perekrutan mengatakan mereka berada di jalur yang tepat untuk memenuhi atau melampaui target mereka pada tahun 2025.

Menurut para pengamat, peningkatan ini tidak serta merta menandakan kepercayaan publik yang diperbarui atau lonjakan semangat patriotik. Sebaliknya, hal ini terjadi di tengah tekanan ekonomi yang berkepanjangan di berbagai sektor di negara tersebut.

Melansir Press TV, pendapatan rumah tangga rata-rata sebagian besar stagnan sepanjang tahun 2010-an dan awal 2020-an, sementara harga rumah dan biaya kuliah naik jauh lebih cepat daripada upah.

Tanda-tanda tradisional keamanan kelas menengah – rumah, gelar sarjana, pekerjaan yang stabil – semakin sulit dicapai oleh banyak keluarga.

Dalam iklim ini, angkatan bersenjata menonjol sebagai salah satu dari sedikit lembaga yang menawarkan pendapatan terjamin, perawatan kesehatan bersubsidi, dan manfaat pendidikan yang substansial.

Bagi kaum muda di komunitas yang mengalami tekanan ekonomi, pendaftaran seringkali tampak kurang sebagai panggilan daripada keputusan yang diperhitungkan. Secara resmi, dinas militer bersifat sukarela. Namun, dalam praktiknya, ketika jalur karier sipil menyempit dan mobilitas sosial ke atas menurun, garis antara kesempatan dan paksaan ekonomi dapat semakin kabur.

Dari mana asal rekrutan Amerika?

Pengamatan lebih dekat terhadap rekrutmen militer AS mengungkapkan pola yang konsisten. Para rekrutan baru sebagian besar berasal dari kota-kota kelas pekerja dan daerah pedesaan, bukan dari pinggiran kota yang makmur atau komunitas universitas elit.

Pengisian personel angkatan bersenjata paling banyak terjadi di daerah-daerah di mana peluang ekonomi terbatas.

Pada tahun 2023, sekitar 63 persen rekrutan aktif baru berasal dari daerah non-perkotaan – persentase tertinggi sejak setidaknya tahun 2010.

Banyak daerah pedesaan, yang menghadapi upah stagnan, industri yang menyusut, dan akses terbatas ke pendidikan tinggi, kini memasok sebagian besar personel. Dinas militer di daerah-daerah ini seringkali merupakan salah satu dari sedikit lembaga yang menawarkan gaji, perawatan kesehatan, dan bantuan biaya kuliah yang dapat diprediksi.

Profil demografis menggarisbawahi kesenjangan ini. Sekitar 87 persen dari rekrutan baru pada tahun 2023 berusia 18 hingga 24 tahun, dengan usia median 21 tahun. Sebagian besar masuk hanya dengan ijazah sekolah menengah atas atau yang setara (82-85 persen), sementara hanya sebagian kecil yang memiliki pengalaman kuliah.

Mereka adalah kaum muda yang baru memulai kehidupan kerja mereka, seringkali dengan daya tawar yang terbatas di pasar tenaga kerja yang gagal menyediakan alternatif yang stabil.

Meskipun Pentagon tidak mempublikasikan data rinci tentang pendapatan keluarga rekrutan, data proksi pendapatan rumah tangga yang tersedia menunjukkan bahwa banyak yang berasal dari komunitas di mana pendapatan median berada di bawah rata-rata nasional.

Ketidakseimbangan regional ini sudah berlangsung lama. Negara-negara bagian Selatan menyumbang sekitar 40 persen dari personel militer AS, lebih banyak daripada wilayah lain dan jauh di atas bagian mereka dari populasi nasional.

Sebaliknya, sebagian besar wilayah Timur Laut dan Midwest Atas tetap kurang terwakili dalam angka perekrutan. Perbedaan ini mencerminkan kesenjangan ekonomi yang lebih luas.

Sebagian wilayah Selatan dan pedesaan Amerika terus tertinggal dalam penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan upah, dan kesempatan pendidikan. Bagi banyak orang, bergabung dengan militer bukanlah pilihan karier. Ini adalah salah satu dari sedikit pilihan stabil yang tersisa.

Mengapa ketidaksetaraan ekonomi membuat dinas militer menarik?

Bagi banyak anak muda Amerika tanpa kekayaan keluarga atau gelar sarjana, bergabung dengan militer bukanlah ekspresi patriotisme, melainkan perhitungan finansial. Pasar tenaga kerja sipil menarik garis tajam berdasarkan pendidikan, dan mereka yang berada di sisi yang salah dari perbedaan itu menghadapi peluang yang semakin menyempit.

Data dari Biro Statistik Tenaga Kerja AS menyoroti kesenjangan tersebut. Pada tahun 2024, orang dewasa berusia 25 tahun ke atas dengan hanya ijazah sekolah menengah atas memperoleh upah mingguan rata-rata $930. Mereka yang memiliki gelar sarjana memperoleh $1.543 per minggu – lebih dari 65 persen lebih tinggi.

Pekerja tanpa ijazah SMA hanya memperoleh $738 per minggu dan menghadapi tingkat pengangguran yang lebih tinggi. Angka-angka ini menunjukkan dengan jelas bahwa pendidikan tidak hanya menentukan pendapatan tetapi juga stabilitas ekonomi.

Namun, pendidikan tinggi semakin sulit diakses oleh keluarga yang paling membutuhkannya. Biaya kuliah telah meningkat untuk puluhan tahun berlalu dengan laju yang jauh melebihi pertumbuhan upah. Meskipun lulusan perguruan tinggi rata-rata mendapatkan penghasilan lebih tinggi, biaya awal – yang sering kali dibiayai melalui utang – menghalangi banyak mahasiswa dari kalangan pekerja. Janji mobilitas datang dengan risiko finansial yang tidak mampu ditanggung banyak orang.

Dengan latar belakang ini, militer menawarkan kepastian. Sejak hari pertama bertugas, rekrutan menerima gaji tetap, jaminan kesehatan, tunjangan perumahan, dan jenjang karier yang terstruktur. Manfaat pendidikan tetap menjadi daya tarik yang kuat.

Berdasarkan Undang-Undang GI Pasca-9/11, anggota militer yang memenuhi syarat pada tahun 2023 dapat menerima hingga $26.094 per tahun dalam bentuk bantuan biaya kuliah. Survei Angkatan Darat dari tahun 2023 menunjukkan bahwa dukungan biaya kuliah dan bonus pendaftaran merupakan faktor utama dalam keputusan banyak rekrutan untuk bergabung.

Ketika jalur sipil menuju pekerjaan yang stabil tampak terblokir – terutama di wilayah yang mengalami kesulitan ekonomi – angkatan bersenjata menonjol sebagai salah satu dari sedikit lembaga yang menawarkan pendapatan langsung dan jalur pendidikan yang jelas.

Dalam sistem di mana kesempatan semakin dibatasi oleh kekayaan dan geografi, dinas militer berfungsi sebagai katup pengaman. Ketidaksetaraan ekonomi tidak hanya berdampingan dengan pola perekrutan; tetapi juga membantu mempertahankannya.

Bagaimana kebijakan pemerintah mempertahankan sistem ini?

Militer AS modern tidak bergantung pada sukarelawan yang datang dengan sendirinya. Militer bergantung pada kebijakan perekrutan yang berkelanjutan dan mahal yang dirancang untuk bersaing di pasar tenaga kerja di mana peluang sipil tidak merata dan seringkali tidak stabil.

Antara tahun 2022 dan 2024, Departemen Pertahanan dan masing-masing cabang layanan menghabiskan lebih dari $6 miliar untuk perekrutan dan retensi. Peningkatan ini terjadi setelah kekurangan pendaftaran berulang dan mendanai bonus penandatanganan, pembayaran retensi, kampanye iklan, dan perluasan jangkauan perekrut, sebuah sinyal jelas bahwa mempertahankan tingkat kekuatan membutuhkan intervensi keuangan yang berkelanjutan.

Insentif tunai telah menjadi inti dari model ini. Pada tahun 2023, bonus pendaftaran rata-rata sekitar $12.000 di seluruh layanan, dengan beberapa mencapai $50.000 untuk bidang yang sangat dibutuhkan seperti operasi siber, teknik, dan spesialisasi medis.

Personel tingkat pemula juga berhak atas tunjangan perumahan rata-rata sekitar $1.400 per bulan, tambahan yang substansial di daerah-daerah di mana biaya sewa menghabiskan sebagian besar pendapatan.

Manfaat pendidikan tetap menjadi landasan kebijakan perekrutan. Undang-Undang GI Bill Pasca-9/11 terus memberikan dukungan biaya kuliah hingga $26.094 per tahun untuk anggota layanan yang memenuhi syarat pada tahun 2023.

Pada saat mahasiswa sipil sering lulus dengan beban hutang, manfaat ini dipromosikan sebagai jalur bebas hutang menuju pendidikan tinggi, sebuah kontras yang disengaja dan efektif.

Kongres telah memperkuat upaya ini melalui alokasi anggaran dan penyesuaian legislatif. Dalam pendanaan pertahanan tahun fiskal 2025, para pembuat undang-undang mengalokasikan puluhan juta dolar khusus untuk bonus pendaftaran dan retensi.

Kelayakan untuk tunjangan kebutuhan dasar diperluas, dan insentif tambahan ditargetkan untuk personel berpangkat rendah. Langkah-langkah ini mencerminkan pengakuan Washington bahwa kesenjangan perekrutan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pesan saja – hal itu membutuhkan insentif ekonomi langsung yang tertanam dalam struktur gaji dan pengeluaran federal.

Strategi perekrutan juga telah berevolusi melampaui imbalan finansial. Layanan tersebut memperluas jangkauan digital, mengintensifkan iklan yang ditargetkan, dan meningkatkan investasi dalam staf dan pelatihan perekrut.

Setelah pandemi COVID-19 mengganggu saluran perekrutan tradisional, termasuk kunjungan sekolah dan acara publik, militer beralih secara signifikan ke platform online dan pemasaran berbasis data untuk mempertahankan jalur perekrutannya.

Siapa yang menanggung biaya sosial jangka panjang?

Meskipun pendaftaran dapat memberikan stabilitas ekonomi jangka pendek, hasil sosial dan ekonomi jangka panjang bagi banyak veteran militer AS tidak merata dan seringkali penuh dengan tantangan yang berkelanjutan.

Menurut Biro Statistik Tenaga Kerja AS, tingkat pengangguran keseluruhan untuk veteran pada tahun 2025 berkisar sekitar 3,8 persen, sedikit di bawah rata-rata nasional.

Namun, angka agregat ini menyembunyikan perbedaan signifikan dalam subkelompok. Para veteran muda dan veteran pasca-9/11 mengalami tingkat pengangguran di atas 5 persen, dan veteran perempuan mengalami tingkat yang lebih tinggi daripada rekan-rekan sipil mereka.

Volatilitas tersebut mencerminkan kesulitan yang dihadapi beberapa mantan anggota militer dalam transisi ke pasar kerja sipil yang tidak selalu mengakui atau menghargai pengalaman militer.

Hasil pekerjaan juga sangat bervariasi berdasarkan pekerjaan dan pangkat. Data dari proyek Hasil Pekerjaan Veteran (VEO) Biro Sensus AS menunjukkan bahwa veteran dengan pelatihan khusus, seperti intelijen operasional atau operasi sistem tak berawak, seringkali memperoleh lebih dari $50.000 pada tahun pertama setelah masa dinas mereka.

Yang lain, khususnya veteran infanteri, melihat pendapatan rata-rata mendekati USD33.000. Menyoroti bagaimana prospek ekonomi sangat bergantung pada jenis peran militer yang dijalankan.

Di luar pekerjaan, para veteran menghadapi hasil kesehatan dan kesejahteraan yang tidak setara. Data survei menunjukkan bahwa sebagian besar melaporkan kesehatan fisik yang lebih buruk dan tantangan kesehatan mental yang lebih tinggi dibandingkan dengan populasi umum.

Perkiraan yang diterbitkan pada tahun 2026 menunjukkan sekitar 20 persen veteran dinyatakan positif mengalami kondisi kesehatan mental yang parah, termasuk gangguan stres pasca-trauma (PTSD) dan depresi berat. Veteran juga 1,2 kali lebih mungkin meninggal karena bunuh diri daripada non-veteran, dengan sekitar 6.500 kasus bunuh diri veteran dilaporkan pada tahun 2022.

Tekanan ekonomi meluas ke keluarga dan komunitas veteran. Penelitian dari akhir tahun 2025 menunjukkan bahwa sekitar setengah dari sekitar 200.000 anggota layanan yang beralih ke kehidupan sipil setiap tahunnya memasuki pekerjaan yang berbeda dari peran militer mereka dalam tahun pertama, dengan banyak yang mengalami kurangnya lapangan kerja.

Ketidaksesuaian ini berkontribusi pada tekanan ekonomi pribadi dan biaya sosial yang lebih luas, termasuk penurunan produktivitas regional dan hilangnya kesempatan untuk memanfaatkan keterampilan veteran di sektor sipil.

Biaya sosial jangka panjang dari sistem ini berlapis-lapis. Meskipun beberapa veteran mendapatkan pekerjaan yang stabil dan memanfaatkan pengalaman militer untuk kesuksesan di masa depan, banyak yang menghadapi transisi yang terhambat, beban kesehatan, dan kurangnya pengakuan ekonomi.

Hasil ini menyebar ke luar, memengaruhi keluarga, ekonomi lokal, dan komunitas, seringkali di wilayah dengan sedikit jalur alternatif untuk mobilitas ekonomi.

Apa yang dimulai sebagai solusi untuk keterbatasan kesempatan dapat, bagi banyak anggota militer dan komunitas mereka, menjadi perjuangan terus-menerus untuk stabilitas dan pengakuan jauh setelah seragam dilepas.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka di zona hijau pada perdagangan awal pekan ini, Senin (9/2/2026). Sejumlah saham seperti BUMI, ANTM, hingga MDKA naik ke zona hijau pagi ini.

Berdasarkan data RTI Infokom, pada pukul 09.00 WIB, IHSG dibuka menguat pada posisi 7.970,02. IHSG sempat bergerak di rentang 7.964-7.983 sesaat setelah pembukaan.

Tercatat, 319 saham menguat, 131 saham melemah, dan 219 saham bergerak di tempat. Kapitalisasi pasar IHSG terpantau menjadi Rp14.427 triliun.

Saham PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) menjadi salah satu saham yang menguat hari ini dengan naik 3,54% ke level Rp234 per saham.

Kemudian saham PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) juga naik 2,43% ke level Rp3.800 per saham pagi ini. Demikian juga saham MDKA yang menguat 4,21% ke level Rp2.970 per saham awal pekan ini.

Saham lainnya yang juga menguat ke zona hijau adalah saham BUVA naik 4,32% ke level Rp965, saham CDIA menguat 1,46% ke level Rp1.040, dan saham BBRI menguat 0,26% ke level Rp3.790.

Sebelumnya, Equity Analyst Indo Premier Sekuritas Imam Gunadi menuturkan memasuki pekan 9–13 Februari 2026, perhatian pasar akan tertuju pada sejumlah rilis data ekonomi penting dari Amerika Serikat, China, dan Indonesia yang berpotensi memengaruhi pergerakan pasar keuangan global maupun domestik.

Dari Amerika Serikat, data inflasi menjadi sorotan utama dengan proyeksi penurunan ke level 2,5% yoy dari 2,7% yoy pada periode sebelumnya, yang dapat memperkuat ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter The Fed.

Selain itu, initial jobless claims diperkirakan berada di kisaran 235.000, sementara tingkat pengangguran diproyeksikan tetap stabil di 4,4% mencerminkan pasar tenaga kerja yang mulai melandai.

Dari China, pasar akan mencermati rilis data inflasi yang diproyeksikan turun menjadi 0,4% yoy dari 0,8% yoy, mengindikasikan tekanan permintaan domestik yang masih lemah dan ruang kebijakan yang lebih longgar bagi otoritas setempat.

Di dalam negeri, fokus investor tertuju pada rilis penjualan ritel Desember 2025 sebagai indikator daya beli masyarakat menjelang akhir tahun, serta data penjualan mobil Januari 2026 yang akan memberikan gambaran awal mengenai tren konsumsi dan permintaan domestik di awal tahun. Data-data ini akan menjadi konfirmasi lanjutan atas ketahanan konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Di luar rilis data ekonomi, pasar juga masih akan mencermati perkembangan kebijakan Moody’s, khususnya dampaknya terhadap perusahaan-perusahaan Indonesia yang mengalami penurunan outlook, mengingat potensi implikasinya terhadap persepsi risiko, biaya pendanaan, dan sentimen investor.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA -- Bank sentral Amerika Serikat Federal Reserve atau The Fed mempertahankan suku bunga acuan di kisaran 3,5% sampai dengan 3,75% dalam pengumuman hasil pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC), pada Kamis (29/1/2026).

Keputusan The Fed untuk mempertahankan suku bunga mengakhiri tren pemangkasan dalam 3 pengumuman hasil rapat sebelumnya. Selain itu, keputusan itu juga dilandasi oleh sejumlah indikator mulai dari aktivitas ekonomi, kondisi lapangan kerja dan inflasi.

Gubernur The Fed Jerome Powell mengemukakan bahwa data-data yang tersedia menunjukkan bahwa perkembangan aktivitas ekonomi masih solid meski angka inflasi agak lebih tinggi. Di sisi lain, kendati ketersediaan lapangan kerja tetap rendah, tingkat pengangguran relatif terkendali.

"Hari ini kami memutuskan untuk mempertahankan suku bunga. Kebijakan kami tidak berubah, setelah menurunkan suku bunga sebesar 75 basis poin selama tiga pertemuan sebelumnya. Kami melihat sikap kebijakan moneter saat ini sebagai hal yang tepat untuk mendorong kemajuan menuju lapangan kerja maksimal dan target inflasi 2%," ujar Powell dalam konferensi pers, Kamis (29/1/2025).

Powell menuturkan bahwa, prospek ekonomi Amerika Serikat (AS) tetap solid. Pengeluaran konsumen tetap kuat, investasi dan bisnis terus berkembang.

Namun demikian, dia mengakui bahwa aktivitas di sektor perumahan belum pulih. Powell menuturkan bahwa penutupan sementara atau shutdown Pemerintah Federal telah membebani aktivitas ekonomi pada kuartal lalu. "Tetapi efek ini seharusnya berbalik karena pembukaan kembali pemerintahan akan meningkatkan pertumbuhan pada kuartal ini."

Adapun di pasar tenaga kerja, indikator menunjukkan kondisi yang stabil. Tingkat pengangguran tercatat sebesar 4,4% pada bulan Desember atau sedikit berubah dalam beberapa bulan terakhir, walaupun penambahan lapangan kerja tetap rendah.

"Indikator lain, termasuk lowongan pekerjaan, PHK, kenaikan gaji, dan pertumbuhan upah nominal menunjukkan sedikit perubahan dalam beberapa bulan terakhir. Inflasi tetap agak tinggi terhadap target jangka panjang kami sebesar 2%."

Sinyal Kehati-hatian

Sebelumnya, The Fed diperkirakan memberi sinyal kehati-hatian di tengah meredanya tekanan inflasi, pasar tenaga kerja yang relatif stabil, serta meningkatnya tensi politik terhadap independensi kebijakan moneter.

Stabilitas pasar tenaga kerja dalam beberapa bulan terakhir telah membantu memulihkan konsensus di internal The Fed, setelah sebelumnya terbelah tajam soal urgensi pelonggaran lanjutan.

Melansir Bloomberg, Rabu (28/1/2026), sejumlah pejabat, termasuk mereka yang berada di lingkar dekat Ketua The Fed Jerome Powell, menilai level suku bunga saat ini yang berada di kisaran 3,5% hingga 3,75% setelah tiga kali pemangkasan beruntun sudah memadai untuk menopang pasar tenaga kerja tanpa mengorbankan target penurunan inflasi.

“Level suku bunga sekarang pada dasarnya sudah berada di kisaran netral,” ujar Josh Hirt, ekonom senior AS di Vanguard Group, seperti dilansir Bloomberg.

Ia merujuk pada titik ketika kebijakan moneter tidak lagi menahan maupun mendorong pertumbuhan ekonomi. Kondisi tersebut, menurutnya, membuat The Fed cenderung bersikap lebih berhati-hati dan mengurangi urgensi pemangkasan lanjutan dalam waktu dekat.

Rapat kali ini juga memberi Powell ruang untuk mengalihkan fokus dari dinamika politik dan hukum yang belakangan menyelimuti The Fed, kembali ke mandat utamanya menjaga stabilitas harga dan memaksimalkan lapangan kerja.

Namun, jeda kebijakan ini berpotensi menimbulkan konsekuensi politik. Keputusan menahan suku bunga diperkirakan akan memicu kekecewaan Presiden AS Donald Trump, yang berulang kali mendesak pemangkasan lebih agresif guna mendorong pertumbuhan.

Pernyataan resmi FOMC dijadwalkan rilis Rabu pukul 14.00 waktu AS (Kamis 2.00 WIB), disusul konferensi pers Powell 30 menit kemudian. Pelaku pasar akan mencermati setiap kalimat untuk mencari petunjuk berapa lama The Fed akan bertahan di posisi saat ini, faktor apa yang dapat mengubah arah kebijakan kembali ke pelonggaran, serta bagaimana Powell merespons tekanan dari Gedung Putih.

Dari sisi data, perkembangan ekonomi terbaru turut meredakan perdebatan di dalam FOMC. Kekhawatiran akan perlambatan tajam perekrutan tenaga kerja yang sempat memicu kecemasan kini mulai mereda. Inflasi inti konsumen tahunan hingga Desember tercatat 2,6%, lebih rendah dari perkiraan pasar, sehingga menenangkan kubu hawkish yang sebelumnya khawatir tekanan harga kembali menguat.

Tingkat pengangguran yang sempat menyentuh level tertinggi empat tahun di 4,5% pada November kini kembali menurun. Indikator pasar tenaga kerja lainnya juga belum menunjukkan tanda gelombang pemutusan hubungan kerja, meskipun laju perekrutan masih relatif lesu.

“Secara keseluruhan, situasinya belum mendesak untuk menuntut respons kebijakan moneter,” kata Yelena Shulyatyeva, ekonom senior Conference Board, yang menyebut kondisi pasar tenaga kerja berada dalam “keseimbangan yang rapuh.”

Di pasar keuangan, investor obligasi pemerintah AS senilai sekitar US$30 triliun mulai bersiap menghadapi periode penahanan suku bunga yang lebih panjang. Kontrak swap mengindikasikan pemangkasan berikutnya baru diantisipasi pada Juli, dengan peluang tambahan menjelang akhir tahun.

Sejumlah analis Wall Street bahkan menggeser proyeksi pemangkasan 2026 ke paruh akhir, sementara JPMorgan memilih menghapus skenario pemangkasan tersebut sepenuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve (The Fed) diperkirakan akan memangkas tingkat suku bunga pada pertemuan pekan ini. Capital inflow diperkirakan akan membanjiri pasar modal Indonesia.

Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus menjelaskan dengan probabilitas pemangkasan suku bunga di atas 90%, pihaknya melihat The Fed berpotensi untuk memangkas tingkat suku bunga mereka.

“Apalagi saat ini data ekonomi di Amerika juga mendukung pemangkasan tersebut. Oleh sebab itu, kami melihat hal ini akan berpotensi untuk mendorong capital inflow untuk bisa masuk,” kata Nico, Senin (8/12/2025).

Dia melanjutkan ketika The Fed memangkas tingkat suku bunga mereka, maka bisa dipastikan nilai investasi pasti akan bertambah, khususnya di aset-aset yang berisiko seperti saham.

Dia juga menuturkan sebagai negara emerging market, Indonesia akan selalu menjadi radar tempat investor untuk berinvestasi. Hal ini karena Indonesia memberikan kesempatan yang lebih besar dalam memberikan imbal hasil.

Hal ini tentu dilihat sebagai sebuah kesempatan bagi investor asing, apalagi dengan risiko yang terukur.

“Hal ini yang kami proyeksikan dan harapkan, akan mendorong capital inflow untuk masuk, apalagi data ekonomi seperti yang disampaikan juga mendukung,” ujarnya.

Nico melanjutkan pihaknya melihat pasar pasti menakar pemangkasan tingkat suku bunga The Fed akan terjadi. Hal ini tidak hanya berhenti sampai The Fed saja, tapi juga hingga potensi pemangkasan tingkat suku bunga lanjutan oleh Bank Indonesia.

Menurutnya, hal tersebut akan menjadi hadiah manis bagi IHSG dan pasar obligasi untuk bisa mengalami penguatan.

“Meskipun sebetulnya yang harus diperhatikan adalah, sikap Powell yang terkadang bisa balik badan menjadi 180 derajat. Oleh sebab itu, perhatikan pekan ini karena pekan ini sangat amat penting karena banyak data ekonomi yang akan keluar dari Amerika, khususnya inflasi dan ketenagakerjaan,” ucapnya.

Adapun dengan kemungkinan pemangkasan suku bunga ini, Pilarmas Investindo Sekuritas melihat sejumlah sektor menarik untuk dicermati, seperti sektor properti, consumer non-cyclical, otomotif, perbankan, dan komoditas.

“Seharusnya ketika tingkat suku bunga dipangkas, maka semua sektor seharusnya mengalami kenaikan karena hal tersebut sangat baik untuk IHSG dan pasar obligasi,” tuturnya.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Nilai tukar rupiah melemah 0,08 ke level 16.670 pada perdagangan pagi ini, Rabu (26/11). Meski demikian, rupiah masih berpeluang menguat hari ini seiring melemahnya sejumlah data ekonomi Amerika Serikat.

“Rupiah diperkirakan akan menguat terhadap dolar AS di kisaran Rp 16.600 per dolar AS hingga Rp 16.700 per dolar AS,” kata Analis Doo Financial Futures Lukman Leong kepada Katadata.co.id, Rabu (26/11).

Dia menjelaskan, prospek pemangkasan suku bunga oleh The Fed terus meningkat. Hal ini didukung dengan sejumlah data ekonomi AS yang dirilis semalam memperlihatkan inflasi produsen dan penjualan ritel AS yang melemah.

Berdasarkan data Bloomberg pagi ini, kurs rupiah dibuka menguat pada level Rp 16.649 per dolar AS. Level ini menguat delapan dari penutupan sebelumnya. Namun, rupiah bergerak melemah hingga pukul 09.57 WIB ke level 16.970 per dolar AS.

Di sisi lain, pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas Ibrahim Assuaibi masih mewaspadai pelemahan rupiah. “Mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah direntang Rp 16. 650 per dolar AS hingga Rp 16.700 per dolar AS,” kata Ibrahim.

Ibrahim mengungkapkan, pelaku pasar yakin Bank Sentral AS akan memangkas suku bunga acuannya pada pertemuan Desember 2025. Hal ini seiring terus mengalirnya data ekonomi AS sejak shutdown pemerintah AS.

“Hal tersebut terlihat dari komentar dovish para pejabat Federal Reserve yang meningkatkan kemungkinan penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin (bps) pada pertemuan bulan Desember 2025,” ujar Ibrahim.

Jakarta, CNBC Indonesia -Sejumlah hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat dari berbagai spektrum ideologi, baik konservatif maupun liberal, pada Rabu (5/11/2025) menyoroti keabsahan kebijakan tarif dagang agresif yang diberlakukan Presiden Donald Trump terhadap sebagian besar negara di dunia.

Dalam sidang yang berlangsung lebih dari dua setengah jam, mereka mempertanyakan apakah langkah Trump melampaui kewenangan eksekutif dan melanggar hak konstitusional Kongres dalam urusan perpajakan.

Kasus ini berpusat pada tarif timbal balik atau resiprokal yang diterapkan Trump terhadap banyak mitra dagang AS, serta tarif tambahan untuk produk dari Kanada, China, dan Meksiko yang disebut "tarif fentanil."

Dua pengadilan federal sebelumnya memutuskan bahwa presiden tidak memiliki dasar hukum menggunakanInternational Emergency Economic Powers Act(IEEPA) untuk menetapkan tarif semacam itu.

Dalam sidang, Jaksa Agung D. John Sauer - yang mewakili pemerintahan Trump - membela kebijakan tersebut dengan menyebut tarif itu sebagai "langkah regulasi" bukan pajak.

"Ini adalah tarif regulasi, bukan tarif yang dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan," kata Sauer, dilansir CNBC International. "Fakta bahwa tarif ini menghasilkan pendapatan hanyalah dampak sampingan."

Namun, pernyataan itu segera mendapat tanggapan tajam dari Hakim Sonia Sotomayor, salah satu dari tiga hakim liberal di Mahkamah Agung.

"Bapak mengatakan tarif bukan pajak, tapi itulah kenyataannya," ujarnya. "Tarif ini menghasilkan uang dari warga negara Amerika - ini jelas merupakan pendapatan."

Sotomayor juga mengingatkan bahwa tidak ada presiden sebelum Trump yang pernah menggunakan IEEPA untuk mengenakan tarif sejak undang-undang itu disahkan pada 1977.

Hakim konservatif Neil Gorsuch turut menyoroti potensi penyalahgunaan kekuasaan presiden, mengingat Trump memberlakukan tarif sepihak dengan dalih keadaan darurat terkait defisit perdagangan dan penyelundupan fentanyl.

"Bagaimana jika presiden memveto undang-undang yang ingin menarik kembali kekuasaan ini?" tanya Gorsuch.

"Secara praktis, Kongres tidak bisa mendapatkan kembali kekuasaan ini setelah memberikannya kepada presiden. Ini seperti jalan satu arah yang perlahan menggeser kekuasaan dari wakil rakyat ke eksekutif."

Beberapa hakim konservatif lain - termasuk Ketua Mahkamah John Roberts, Amy Coney Barrett, Brett Kavanaugh, dan Samuel Alito - juga menekan argumen pemerintah.

Adapun kebijakan tarif Trump dimulai dari 10% untuk banyak negara, dan bisa meningkat hingga 50% bagi India dan Brasil. MenurutCommittee for a Responsible Federal Budget, jika tarif ini tetap berlaku, AS berpotensi meraup tambahan pendapatan sekitar US$3 triliun hingga tahun 2035.

Kelompok itu melaporkan bahwa pemerintah federal telah mengumpulkan US$151 miliar dari bea masuk pada paruh kedua tahun fiskal 2025 - naik hampir 300% dibanding periode yang sama pada 2024.

Neal Katyal, pengacara pihak penggugat yang menentang kebijakan tarif, menegaskan bahwa apapun istilah yang digunakan, tarif pada hakikatnya adalah pajak.

"Para pendiri bangsa memberikan kekuasaan untuk memungut pajak hanya kepada Kongres," katanya. "Kami tidak percaya IEEPA memberi wewenang kepada presiden untuk merombak arsitektur tarif dunia sesuka hati."

Katyal juga menyoroti bahwa dalih defisit perdagangan tidak konsisten, sebab Trump memberlakukan tarif 39% pada impor dari Swiss - negara sekutu AS - padahal AS justru mencatat surplus perdagangan dengan Swiss.

"Tidak ada presiden lain yang pernah melakukan hal seperti itu," katanya.

Mahkamah Agung belum mengumumkan kapan keputusan akan dikeluarkan, tetapi pemerintahan Trump meminta proses dipercepat.

Menteri Keuangan Scott Bessent memperingatkan dalam dokumen pengadilan bahwa jika Mahkamah memutus tarif tersebut ilegal dan menunda keputusan hingga musim panas tahun depan, AS mungkin harus mengembalikan dana lebih dari US$750 miliar kepada perusahaan dan importir yang terkena tarif.

Bessent, yang hadir di persidangan, kemudian menulis di X bahwa argumen Sauer "kuat dan meyakinkan," sementara para pengacara penggugat "salah memahami tujuan ekonomi dari kebijakan tarif Trump."

Ia menuding pihak penggugat "memperlihatkan ketidaktahuan ekonomi yang memalukan" karena menganggap embargo atau kuota tidak memengaruhi pendapatan pemerintah.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]

JAKARTA - Federal Reserve ( the Fed ) atau bank sentral AS kembali melakukan pemotongan suku bunga seiring kekhawatiran terhadap inflasi dan melambatnya pasar tenaga kerja. Keputusan ini diambil di tengah shutdown pemerintah AS yang hampir mencapai satu bulan.

Menurut para ekonom, kondisi tersebut membuat pengumuman data resmi tertunda dan bank sentral 'terbang dalam kegelapan' mengenai pasar kerja.

The Fed pada hari Rabu waktu setempat mengumumkan penurunan suku bunga utamanya sebesar 0,25 poin sehingga berada dalam kisaran 3,75% hingga 4%. Pada bulan lalu, Fed juga menurunkan suku bunga untuk pertama kalinya sejak Desember lalu.

Para ekonom memperkirakan langkah ini akan memicu penurunan lebih lanjut, tetapi kekurangan data membuat jalur suku bunga ke depannya terlihat tidak jelas.

Sementara itu dua anggota dengan hak suara dalam komite Fed menentang keputusan bank sentral pada hari Rabu. Stephen Miran, yang sedang cuti dari posisinya memimpin Dewan Penasihat Ekonomi Presiden AS Donald Trump, memilih untuk pemotongan suku bunga yang lebih besar yakni sebesar 0,5 poin. Di sisi lain Jeffrey Schmid, presiden Federal Reserve Bank of Kansas City, memilih untuk mempertahankan suku bunga.

Dalam aksi pemotongan suku bunga terbaru, Fed menurunkan suku bunga utamanya ke level terendah dalam tiga tahun, meringankan biaya pinjaman di seluruh AS. Perlambatan dalam perekrutan pekerjaan mendorong Fed untuk memulai kembali siklus pemotongan suku bunga pada bulan September.

Dalam pernyataan resminya, bank sentral menegaskan kembali bahwa "pertumbuhan sektor tenaga kerja terlihat melambat tahun ini" dan bahwa tingkat pengangguran, meskipun masih rendah hingga akhir musim panas, kini "sedikit meningkat".

Dalam konferensi pers setelah pemotongan suku bunga, Ketua Fed, Jerome Powell menyebutkan== pasar tenaga kerja "kurang dinamis dan agak melambat" dibandingkan awal tahun ini, sebagian disebabkan oleh penurunan imigrasi.

Namun, Ia mengatakan kelemahan di pasar kerja tampaknya tidak meningkat dengan cepat. Tetapi shutdown pemerintah yang sedang berlangsung telah menunda rilis laporan resmi sektor ketenagakerjaan secara bulanan untuk September, membatasi wawasan bank sentral tentang bagaimana pasar tenaga kerja sejak pertemuan terakhir mereka.

Sumber alternatif termasuk data sektor swasta menunjukkan tren berkelanjutan dari perekrutan yang lamban. Ekonomi AS kehilangan 32.000 pekerjaan pada bulan September, menurut data dari perusahaan payroll ADP.

5 Nama Mengerucut Jadi Calon Pengganti Powell di The Fed, Ini Daftarnya

Departemen Tenaga Kerja merilis data inflasi untuk bulan September minggu lalu. Angkanya, sebesar 3% secara tahunan, sedikit lebih rendah dari prediksi para ekonom, memperkuat kemungkinan bahwa para pembuat kebijakan akan memilih untuk menurunkan biaya pinjaman lagi.

Kekhawatiran tentang inflasi yang dipicu tarif menjadi sorotan utama awal tahun ini ketika Trump mendorong tarif besar-besaran terhadap banyak mitra dagang terbesar negara tersebut.

Inflasi masih di atas target 2% The Fed. Namun, meskipun tarif tampaknya meningkatkan beberapa harga konsumen, angka inflasi untuk September lebih ringan dari perkiraan memungkinkan The Fed untuk fokus pada peningkatan pasar tenaga kerja dengan menurunkan suku bunga, ungkap para ekonom di Bank of America.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Amerika Serikat tengah mempercepat proses pencarian sosok baru yang akan memimpin Federal Reserve (The Fed) tahun depan, dengan lima kandidat kini masuk dalam daftar pendek untuk menduduki salah satu posisi paling berpengaruh dalam ekonomi global.

Jabatan Ketua The Fed dianggap sebagai salah satu posisi paling kuat di dunia keuangan. Satu pernyataan singkat dari pemimpin bank sentral AS bisa mengguncang pasar dan menggerakkan miliaran dolar.

Begitu besar pengaruhnya, hingga Presiden Donald Trump bahkan pernah berkelakar bahwa dirinya ingin menduduki jabatan tersebut.

Trump selama ini dikenal tidak akur dengan Ketua The Fed saat ini, Jerome Powell, yang masa jabatannya akan berakhir pada Mei mendatang. Ia berulang kali menyatakan kekecewaan terhadap kebijakan Powell, terutama karena dianggap tidak cukup agresif menurunkan suku bunga.

Beberapa kali, Trump juga menyebut kemungkinan memecat Powell atau memaksanya mundur dari jabatan.

Kini, Trump akhirnya memiliki kesempatan untuk membentuk kembali arah kebijakan bank sentral AS sesuai visinya, dan ia tampaknya tidak ingin menyia-nyiakannya.

Menurut laporan dari Gedung Putih, Trump diperkirakan akan mengumumkan nama pengganti Powell paling cepat pada Desember mendatang, waktu yang tergolong sangat awal, bahkan sebelum pejabat petahana secara resmi meninggalkan jabatannya.

Langkah ini berpotensi menciptakan situasi unik di mana selama beberapa bulan ke depan akan muncul dua narasi ekonomi Amerika Serikat, satu berasal dari Powell yang masih menjabat, dan satu lagi dari calon Ketua The Fed versi Trump, yang oleh beberapa pengamat dijuluki sebagai "Ketua Bayangan The Fed."

Menteri Keuangan Scott Bessent, yang memimpin proses seleksi, mengatakan bahwa ia telah mewawancarai sekitar selusin kandidat pada awal September, dan kini telah menyempitkan daftar menjadi lima nama. Para kandidat tersebut memiliki latar belakang beragam, mulai dari pejabat Gedung Putih, anggota The Fed, hingga tokoh senior di sektor swasta.

Berikut nama-nama yang menjadi calon kuat Ketua the Fed, dilansir CNN Internasional:

1. Michelle "Miki" Bowman, Wakil Ketua Pengawasan Dewan Gubernur The Fed
2. Kevin Hassett, Direktur Penasihat Ekonomi Gedung Putih
3. Rick Rieder, Kepala Eksekutif Keuangan BlackRock
4. Christopher Waller, Gubernur The Fed
5. Kevin Warsh, pakar ekonomi di Hoover Institute sekaligus Mantan Gubernur The Fed
   

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]

JAKARTA - Bank sentral Amerika Serikat , Federal Reserve ( The Fed ) diperkirakan bakal menahan penurunan suku bunga pada rapat kebijakan yang dijadwalkan 28-29 Oktober 2025. Salah satu yang mempengaruhi adalah kondisi sektor tenaga kerja Amerika.

"Kalau kita bicara The Fed memang mereka selalu ada dua mandat utama, satu memang price stability, yang ini adalah dari inflasi, satu lagi maksimum employment atau data tenaga kerja," ujar Vice President Infovesta, Wawan Hendrayana dalam Market Buzz IDXChannel, Selasa (28/10/2025).

Ia menjelaskan sepanjang data tenaga kerja di Amerika masih terdapat penguatan, dan pergerakan inflasi belum terpantau jauh dari target, maka penurunan suku bunga akan menjadi pertimbangan berat bagi bank sentral Amerika itu.

Pemerintah AS Shutdown, Wall Street Masih Menguat Dibayangi Pengurangan Suku Bunga The Fed

Kondisi tenaga kerja Amerika saat ini mengalami stagnasi dengan tingkat pengangguran yang naik menjadi 4,3% pada Agustus 2025 dari 4,2 persen pada Juli 2025, sementara tingkat partisipasi angkatan kerja sedikit meningkat menjadi 62,3% pada Agustus 2025, dari 62,2% di Juli 2025.

Sementara dari data inflasi Amerika serikat, pada Agustus 2025 inflasi Amerika tercatat 2,9%, naik dari bulan Juli sebesar 2,7%. Namun angka ini masih di atas target, yaitu 2%.

"Sehingga kemungkinan The Fed masih menahan suku bunga, walaupun ekspektasi investor bahwa The Fed akan turun di tahun ini paling tidak sekali lagi, itu masih sangat besar," sambungnya.

Menurut Wawan, The Fed baru akan memangkas suku bunga acuan pada tahun 2026 mendatang. Sebab ditargetkan tahun depan suku bunga acuan Amerika berada di angka 3%. Sehingga masih ada peluang penurunan 2-3 kali lagi, dari posisi saat ini 4,25%.

"Kalau tahun depan harapannya bisa turun 2 atau 3 kali lagi. Jadi memang target The Fed di kisaran 3 persenan untuk tahun depan. Ini akan menjadi sentimen yang akan dilihat oleh investor," kata Wawan.

"Kalau memang the fed menahan penurunan suku bunga bisa menjadi katalis negatif, tapi kalau The Fed betul menurunkan Suku Bunga bisa menjadi katalis positif bagi pasar," tutupnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala strategi global J.P. Morgan Asset Management, David Kelly mengungkapkan bahwa Amerika Serikat (AS) sedang menuju kebangkrutan. Dalam sebuah catatan minggu ini, ia mengatakan belum ada yang panik meski secara data yang ada pemerintah AS sedang menuju kebangkrutan secara perlahan.

Mengutip Fortune, Kelly menguraikan bahwa meskipun perekonomian menghadapi serangkaian masalah (geopolitik, perang dagang, perubahan penegakan hukum imigrasi, dan penutupan pemerintah, sebagai contoh), salah satu masalah jangka panjang utama adalah bagaimana pemerintah AS akan membayar utangnya.

Dalam upaya untuk mengurangi utang federal AS dan kontribusinya terhadap utang nasional yang lebih luas, Presiden AS Donald Trump awalnya meminta CEO Tesla Elon Musk untuk membentuk Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) dengan tujuan memangkas US$ 2 triliun dari anggaran federal.

Namun, keduanya kemudian berselisih paham terkait Undang-Undang One Big Beautiful Bill, yang diperkirakan oleh Kantor Anggaran Kongres (CBO) akan menambah utang nasional sebesar US$ 3,4 triliun selama dekade mendatang. Gedung Putih membalas dengan menyatakan bahwa rezim tarifnya akan mengimbangi pengeluaran dan penurunan pendapatan akibat pemotongan pajak. CBO memperkirakan bahwa tarif akan mengurangi total defisit sebesar US$4 triliun pada tahun 2035.

Utang nasional Amerika Serikat terus melonjak setiap detiknya. Bahkan, per 14 Oktober 2025, utang tersebut mencapai lebih dari US$37,8 triliun, dan terdapat pembayaran bunga sebesar US$1,2 triliun untuk melunasi pinjaman tersebut.

CEO JPMorgan Jamie Dimon dan Ketua The Fed Jerome Powell telah menyatakan kekhawatirannya akan hal ini.

Maksud Kelly adalah meskipun investor memperhatikan perhitungan dasar, masalah ini akan terus berlanjut dalam jangka waktu yang panjang.

"Walaupun kita bangkrut, kita bangkrut secara perlahan. Pasar obligasi global sangat menyadari perkembangan utang AS. Fakta bahwa bahkan saat ini, pemerintah AS dapat meminjam uang selama 30 tahun dengan imbal hasil hanya 4,6% menunjukkan keyakinan bahwa masih ada ruang bagi pemerintah untuk meminjam lebih banyak," tulis Kelly dalam sebuah catatan, dikutip dari Fortune, Kamis (16/10/2025).

Ekonom tersebut menulis bahwa dalam jangka pendek, para spekulan kasual mungkin memiliki alasan untuk optimis. Misalnya, ia merujuk pada pendapatan tarif yang meraup jumlah yang signifikan (US$31 miliar pada bulan Agustus, menurut Gedung Putih) dan perkiraan terbaru dari CBO dan Komite untuk Anggaran Federal yang Bertanggung Jawab bahwa defisit untuk tahun fiskal 2025 akan mencapai 6% dari PDB, turun dari 6,3% tahun lalu.

Penurunan pinjaman sebagai persentase pertumbuhan ekonomi ini merupakan faktor kunci yang diperhatikan oleh para pemberi pinjaman di Amerika. Rasio utang terhadap PDB suatu negara merupakan barometer yang jelas tentang apakah negara tersebut akan mampu membayar utangnya atau membayar suku bunga yang lebih tinggi untuk menjual obligasi.

Namun Kelly memperingatkan: "Ada baiknya kita berhenti sejenak di sini untuk mempertimbangkan angka ini. Total utang federal di tangan publik sekarang hampir US$30,3 triliun atau, kami perkirakan, 99,9% dari PDB. Dimulai dari level ini, jika PDB nominal tumbuh sekitar 4,5% ke depannya (terdiri dari pertumbuhan riil 2,0% dan inflasi 2,5%), maka defisit anggaran di atas 4,5% akan menyebabkan rasio utang terhadap PDB meningkat. Berdasarkan asumsi kami, rasio utang terhadap PDB naik dari 99,9% pada 30 September 2025, menjadi 102,2% dari PDB 12 bulan kemudian."

Ia menambahkan, utang AS kemungkinan akan meningkat lebih cepat dari ini.

Terkait tarif, misalnya, masih ada pertanyaan mengenai legalitas tindakan Trump. Jika tarif tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS, setidaknya akan memaksa pemerintah untuk kembali ke tahap perencanaan untuk mengenakan tarif pengganti di bawah otoritas lain atau dengan mengirimkan rancangan undang-undang melalui Kongres. Lebih lanjut, Kelly menyebut hal ini dapat memaksa pengembalian dana substansial atas tarif yang telah dibayarkan dalam beberapa bulan terakhir.

Perkiraan ini bergantung pada "tidak adanya resesi dan tidak perlunya pengeluaran besar lainnya untuk prioritas domestik atau internasional." Pertanyaan tentang apakah AS secara teknis sudah berada dalam resesi di beberapa negara bagian semakin meningkat. Kelly menambahkan: "Karena semua ini, defisit sebesar 6,7% dari PDB mungkin dianggap sebagai perkiraan yang terlalu rendah untuk defisit tahun ini."

Intinya bagi investor adalah mendiversifikasi portofolio mereka jika utang Amerika mulai melonjak lebih cepat daripada kondisi saat ini.

(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]

JAKARTA - Dana Moneter Internasional/International Monetary Fund ( IMF ) memperingatkan, utang pemerintah (publik) secara global bakal melewati Produk Domestik Bruto (PDB) dunia dalam lima tahun ke depan. Hal itu diungkapkan oleh Kepala IMF, Kristalina Georgieva.

Ia menyebutkan tren ini sebagai realitas yang mengejutkan bagi pembuat kebijakan di seluruh dunia. Sebagai informasi utang publik merujuk pada total utang yang dimiliki oleh pemerintah, sektor bisnis, dan rumah tangga.

Georgieva mengungkap, lonjakan pinjaman ini didorong oleh defisit fiskal, warisan saat pandemi, dan meningkatnya biaya bunga baik di negara maju maupun negara berkembang.

"Utang publik secara global diproyeksikan melebihi 100% dari PDB dunia pada tahun 2029,” kata Georgieva dalam pidato yang disiarkan di saluran resmi YouTube IMF.

Dia memperingatkan, bahwa kenaikan utang berisiko meningkatkan biaya, mendorong naiknya suku bunga, membatasi pengeluaran, dan melemahkan kemampuan pemerintah global untuk menahan guncangan. Peringatan ini muncul di tengah melonjaknya utang federal AS, dimana Washington terus mengalami defisit meskipun suku bunga tinggi.

Hingga Oktober, utang AS telah mencapai rekor USD37 triliun, atau sekitar 125% dari PDB, dengan pembayaran bunga kini menjadi salah satu pengeluaran federal terbesar, melampaui belanja sektor pertahanan.

Pemerintahan Presiden Donald Trump melakukan pembelaan bahwa utang tersebut sangat vital untuk pertumbuhan dan program domestik. Sementara itu para kritikus mengingatkan bahwa semua itu berisiko menyebabkan krisis fiskal.

IMF sebelumnya memperingatkan bahwa pengeluaran yang tidak terkendali dapat meningkatkan biaya pinjaman global dan mengguncang pasar negara berkembang.

Komentar Georgieva muncul bersamaan dengan peringatan yang lebih luas tentang ekonomi global, yang menurutnya berjalan “lebih buruk daripada yang kita butuhkan,”. Ia juga menyoroti bahwa pergeseran struktural yang mendalam dalam geopolitik, teknologi, dan demografi telah membuat ketidakpastian ekonomi menjadi “hal baru yang normal”.

"Ketahanan global belum sepenuhnya diuji. Dan ada tanda-tanda mengkhawatirkan bahwa ujian itu mungkin akan datang,” kata Georgieva.

Apa yang diungkapkan olehnya merujuk pada sinyal bahaya yang terus meningkat – termasuk lonjakan harga emas, yang mencapai rekor USD4.000 per ons pada Rabu, dan valuasi saham AS yang melambung, mengingatkan pada gelembung dotcom 25 tahun lalu.

Georgieva juga memberikan wanti-wanti tentang dampak tarif Trump, dengan mengatakan bahwa “efek penuhnya masih belum terlihat.”

Dalam Outlook Juli 2025, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global mencapai sebesar 3,0% pada 2025 dan 3,1% pada 2026, sedikit di atas perkiraan sebelumnya. IMF memperingatkan bahwa tekanan fiskal, fragmentasi perdagangan, dan harga aset yang tinggi dapat menggagalkan pemulihan kecuali pemerintah membatasi defisit dan membangun kembali cadangan. Georgieva mengatakan pembaruan baru akan dirilis minggu depan.