Jakarta (ANTARA) - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai gangguan pasokan bahan baku plastik global yang memicu lonjakan harga harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkuat penggunaan kemasan daur ulang di dalam negeri.

"Kita gunakan kondisi ini sebagai momentum untuk menjadi titik balik lebih menggunakan produk dengan kemasan daur ulang," kata Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti dihubungi di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, lonjakan harga yang dipicu konflik di kawasan Timur Tengah tersebut memberikan tekanan signifikan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya sektor kuliner yang sangat bergantung pada kemasan plastik.

Ia menjelaskan, kenaikan harga bahan baku berdampak langsung pada membengkaknya biaya produksi. Menurut dia, sejumlah pelaku usaha melaporkan harga plastik meningkat hingga dua kali lipat, sehingga memaksa mereka mengeluarkan modal lebih besar untuk mempertahankan operasional.

Lebih lanjut, Esther mengingatkan bahwa kondisi ini berpotensi mendorong inflasi, mengingat mayoritas pelaku usaha cenderung menaikkan harga jual dibandingkan menekan margin keuntungan secara drastis.

Namun demikian, kenaikan harga tersebut justru berisiko menurunkan volume penjualan dan pada akhirnya menggerus omzet pelaku usaha. Jika konflik global berlangsung berkepanjangan, ia memperkirakan tekanan inflasi akan semakin besar.

Oleh karena itu, Esther menekankan pentingnya menjadikan situasi ini sebagai titik balik untuk mengurangi ketergantungan pada plastik konvensional.

Ia menilai, tren global saat ini menunjukkan penggunaan plastik semakin mahal, sementara kemasan berbasis daur ulang justru lebih kompetitif dari sisi harga, sekaligus lebih ramah lingkungan dan sehat.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya intervensi kebijakan melalui instrumen ekonomi, seperti penerapan Pigovian Tax dalam bentuk cukai plastik untuk mendorong perubahan perilaku konsumen agar beralih ke alternatif yang lebih berkelanjutan.

Dengan demikian, menurut Esther, tekanan akibat gangguan pasokan global tidak hanya dilihat sebagai risiko, tetapi juga peluang untuk mempercepat transformasi industri kemasan menuju sistem yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan industri hulu-hilir plastik dalam negeri memberi jaminan ketersediaan stok untuk kebutuhan domestik, di tengah gangguan rantai pasok bahan baku.

Disampaikan dia, dari pertemuan antara pihaknya dengan industri hulu hingga hilir plastik yang digelar di Jakarta, Kamis (16/4), terungkap optimisme industri terhadap ketersediaan stok plastik di dalam negeri.

“Kami mendapatkan jaminan dari industri bahwa stok plastik seharusnya tidak ada masalah. Saya garisbawahi kata seharusnya, karena pemerintah tetap terus memantau perkembangan situasi global secara cermat yang berdampak terhadap produksi dan stok subsektor ini,” ujar Agus dalam keterangan yang dikonfirmasi.

Sebelumnya Menperin juga menegaskan pemerintah terus mengupayakan diversifikasi bahan baku hingga mendorong pemanfaatan daur ulang guna menjaga ketersediaan plastik nasional di tengah tekanan geopolitik global.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan industri hulu-hilir plastik dalam negeri memberi jaminan ketersediaan stok untuk kebutuhan domestik, di tengah gangguan rantai pasok bahan baku.

Disampaikan dia, dari pertemuan antara pihaknya dengan industri hulu hingga hilir plastik yang digelar di Jakarta, Kamis, terungkap optimisme industri terhadap ketersediaan stok plastik di dalam negeri.

“Kami mendapatkan jaminan dari industri bahwa stok plastik seharusnya tidak ada masalah. Saya garisbawahi kata seharusnya, karena pemerintah tetap terus memantau perkembangan situasi global secara cermat yang berdampak terhadap produksi dan stok subsektor ini,” ujar Agus dalam keterangan yang dikonfirmasi.

Lebih lanjut, pihaknya terus memantau perkembangan dinamika geopolitik global, termasuk situasi di kawasan Selat Hormuz, yang berpotensi memengaruhi rantai pasok bahan baku petrokimia dan subsektor industri plastik nasional.

Selain itu, industri yang hadir juga menyatakan komitmennya untuk menjaga kesinambungan suplai plastik, khususnya bagi pelaku industri kecil, agar produk-produk mereka tetap kompetitif di pasar.

Kemenperin juga memahami bahwa gejolak geopolitik di Selat Hormuz telah menyebabkan distorsi pada struktur harga produk plastik di dalam negeri.

Penyesuaian harga dimungkinkan terjadi akibat kenaikan biaya logistik dan freight pelabuhan, pengenaan surcharge premium, serta terganggunya waktu pengiriman bahan baku dari luar negeri.

“Waktu pengiriman yang sebelumnya rata-rata sekitar 15 hari, saat ini dapat meningkat hingga 50 hari. Kondisi ini tentu berdampak pada peningkatan beban biaya produksi” ungkap Menperin.

Lebih lanjut, Menperin menegaskan bahwa situasi global saat ini menjadi pelajaran penting (lesson learned) untuk semakin memperkuat kemandirian industri petrokimia nasional, terutama dari sisi penyediaan bahan baku dalam negeri.

“Peristiwa ini semakin menegaskan pentingnya membangun industri petrokimia nasional yang kuat dan mandiri, agar ketergantungan terhadap bahan baku impor dapat terus dikurangi,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut juga terungkap bahwa investor berharap agar subsektor industri petrokimia semakin menarik bagi penanaman modal baru. Salah satu faktor penting yang dinilai perlu diperkuat adalah perlindungan pasar domestik dari gempuran produk impor.

Pemerintah, lanjut Menperin, akan terus mengupayakan pemenuhan kebutuhan bahan baku nasional dengan tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan sektor energi, termasuk bahan bakar kendaraan bermotor, dan kebutuhan bahan baku industri petrokimia.

Dalam pertemuan juga terungkap potensi pengembangan bahan baku substitusi nafta dari sumber alternatif domestik, antara lain crude palm oil (CPO).

Meski dari sisi harga masih relatif tinggi, opsi tersebut dinilai layak untuk terus dieksplorasi sebagai bagian dari strategi diversifikasi bahan baku dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor.

“Kita harus melihat seluruh potensi sumber daya nasional yang bisa menjadi alternatif bahan baku industri petrokimia, termasuk CPO, meskipun tantangan keekonomiannya masih perlu dihitung secara matang,” tutur Menperin.

Menperin menyampaikan bahwa dalam kondisi geopolitik saat ini, persaingan memperoleh bahan baku petrokimia antarnegara diperkirakan akan semakin ketat.

Karena itu, pelaku industri mengusulkan agar Indonesia dapat mengakses bahan baku yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga meningkatkan daya saing perusahaan dan daya saing produknya.

“Kemenperin akan terus hadir bersama pelaku industri dalam menjaga ketahanan sektor manufaktur nasional menghadapi dinamika global,” pungkasnya.

Adapun pada pertemuan tersebut, asosiasi dan pelaku industri yang hadir, antara lain Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (INAPLAS), PT Chandra Asri Petrochemical, PT Lotte Chemical Indonesia, PT Asahimas Chemical, PT Polytama Propindo, PT Polyplex Films Indonesia.

Lalu, PT Kofuku Plastic Indonesia, Indorama Group, PT Trinseo Materials Indonesia, PT Lotte Chemical Titan Nusantara, Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI), PT Astina Indah Abadi, dan PT Bumi Lestari Unggul, PT Selamat Anugrah Indonesia, PT Pelita Mekar Semesta.

Selanjutnya, Indonesian Plastics Recyclers (IPR), Gabungan Industri Aneka Tenun Plastik Indonesia (GIATPI), Asosiasi Ekspor Impor Plastik Indonesia (AEIXIPINDO), Asosiasi Industri Kemasan Fleksibel Indonesia (Rotokemas), PT Supernova Flexible Packaging, Asosiasi Plastik Akal Sehat Indonesia (PASTI).

Kemudian Asosiasi Biaxially Oriented Films Indonesia (ABOFI), PT Indopoly, serta Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (APHINDO).

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) mengupayakan diversifikasi sumber bahan baku plastik, seperti nafta guna menjaga keberlanjutan produksi di tengah tekanan global.

Sekretaris Jenderal Inaplas Fajar Budiono dalam keterangannya yang sudah dikonfirmasi di Jakarta, Senin mengungkapkan pelaku usaha terus mencermati arah pasar, terutama terkait pasokan bahan baku utama.

Menurut dia, struktur bahan baku sektor ini yang masih bergantung pada impor memperbesar kerentanan terhadap gejolak eksternal.

"Untuk nafta kebutuhan 3 juta ton per tahun dan 100 persen impor. Untuk bahan baku plastik seperti PE (Polyethylene), PP (Polypropylene), PET (Polyethylene Terephthalate), PS (Polystyrene), dan PVC (Polyvinyl Chloride) dan lainnya sekitar 8 juta ton, dengan 50 persen masih impor," katanya.

Menurutnya, gangguan distribusi sedikit saja dapat langsung memengaruhi rantai produksi. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, pelaku industri mulai membuka opsi penggunaan bahan baku alternatif.

"Nol persen bea masuk LPG sebagai bahan baku alternatif, pasokan gas," kata Fajar.

Langkah diversifikasi ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas pasokan di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Selain itu, ketersediaan energi bahkan disebutnya lebih mendesak dibandingkan relaksasi kebijakan fiskal.

Di sisi lain, situasi global yang tidak menentu juga mendorong banyak negara memperketat pengamanan pasokan. Menurut dia, lonjakan permintaan di sejumlah kawasan menjadi sinyal meningkatnya kekhawatiran terhadap ketersediaan bahan baku di pasar internasional.

Menurut dia, pelaku industri bersama pemerintah saat ini sudah membuka komunikasi dengan berbagai negara alternatif sebagai sumber pasokan baru, meski konsekuensi logistik menjadi tantangan tersendiri.

"Sudah mulai komunikasi dengan Asia Tengah, Afrika, dan Amerika. Yang jelas lead time lebih lama, paling cepat sekitar 50 hari. Semua negara sedang berusaha untuk mengamankan feedstock," jelas Fajar.

Sementara itu, Strategic Research Manager di Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai bahwa durasi konflik menjadi faktor penentu utama dalam membaca arah dampaknya.

“Kalau kita melihat konflik Timur Tengah ini dalam kerangka skenario, kuncinya sebenarnya ada pada durasi. Selama konflik masih berkaitan dengan tujuan strategis seperti tekanan politik atau perubahan rezim, maka kecil kemungkinan selesai dalam waktu cepat. Artinya, yang kita hadapi bukan lagi sekadar gejolak jangka pendek, tapi tekanan yang bisa berubah menjadi lebih struktural,” ujarnya.

Meski demikian, dalam fase awal ini pemerintah dinilai masih memiliki ruang untuk merespons melalui kebijakan yang fleksibel, baik dari sisi fiskal maupun stabilitas nilai tukar. Namun, tantangan akan berubah signifikan jika konflik berlangsung lebih lama, misalnya hingga enam bulan atau lebih.

Dalam menghadapi situasi tersebut, Yusuf menekankan pentingnya respons kebijakan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga adaptif terhadap skenario jangka panjang.

“Dalam jangka pendek, yang paling mendesak adalah insentif fiskal yang targeted, seperti subsidi energi untuk industri kecil dan menengah yang paling rentan, insentif pajak bagi perusahaan yang berinvestasi dalam efisiensi energi, serta akses pembiayaan yang lebih longgar agar arus kas tetap terjaga,” jelas Yusuf.

Terkait opsi kebijakan impor energi, ia melihat adanya ruang untuk langkah darurat, namun tetap perlu kehati-hatian agar tidak berdampak pada sektor hulu domestik.

Dalam jangka panjang, tantangan yang lebih besar justru menurutnya terletak pada struktur pemenuhan bahan baku yang masih bergantung pada impor, khususnya di sektor kimia.

Oleh karena itu, strategi hilirisasi dan integrasi industri dinilai menjadi kunci untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

“Pengembangan petrokimia berbasis gas domestik, hilirisasi sawit ke oleokimia, serta pemanfaatan mineral untuk industri kimia lanjutan menjadi kunci. Di saat yang sama, pembangunan kawasan industri yang terintegrasi juga penting agar tercipta efisiensi dan daya saing yang lebih kuat dibanding produk impor,” pungkasnya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Menurunnya daya beli masyarakat menjadi kegelisahan dunia usaha hingga kini. Menjelang akhir 2025, daya beli belum juga pulih. Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono menyebut hal itu bukan hanya terjadi di pasar tradisional, namun juga di pasar modern yang kerap diasosiasikan dengan kalangan menengah ke atas.

"Daya beli sekarang itu lagi lemah-lemahnya. Kan kita dibagi dua, ada pasar modern sama tradisional. Pasar modern itu dari awal tahun sudah mulai turun-turun-turun terus. Yang menahan ini kan pasar tradisional, lebih banyak ke UMKM dan pasar becek. Nah, ini sudah mulai kena berimbas juga. Jadi omzet beberapa industri barang jadi plastik yang masuk ke dalam pasar ini sudah mulai agak turun-turun. Jadi, ini yang perlu kita pulihkan dulu," katanya kepada CNBC Indonesia, Senin (17/11/2025).

Karenanya perlu cara untuk memperbaiki daya beli masyarakat tersebut agar kembali pulih. Pasalnya industri pun kian lesu ketika permintaan turun terus-menerus.

"Yang menjadi PR utama, bagaimana kita mempertahankan daya belinya dulu. Nah, dengan adanya beberapa kebijakan-kebijakan Kementerian Keuangan untuk mengatur impor barang jadi, kemudian melindungi industri dalam negeri sehingga utilisasi-nya bisa naik. Mudah-mudahan ini nanti bisa menaikan daya belinya," sebut Fajar.

Ketua Umum HKI, Akhmad Ma'ruf Maulana juga mengakui tekanan konsumsi dan perlambatan permintaan cukup terasa di sektor industri. Selain itu kenaikan PPN menjadi 11% menjadi salah satu penyebab pelemahan ekonomi belakangan ini, selain itu ada Ia mengusulkan penurunan tarif PPN secara bertahap mulai tahun 2026 hingga 2028, yaitu 10% pada 2026, 9% pada 2027, dan 8% pada 2028.

"Kami melihat penjualan turun dan ekspansi tertunda di banyak sektor. Bukan karena satu faktor saja, tetapi PPN yang tinggi ikut memberi tekanan pada pasar. Penurunan tarif secara bertahap akan membantu memulihkan keyakinan konsumen dan menggerakkan kembali produksi," sebut Ma'ruf.

Dampak penurunan PPN tidak dapat dihitung secara statis hanya dari sisi penerimaan negara. Setiap penurunan 1% tarif PPN memang diproyeksikan mengurangi pendapatan sekitar Rp70 triliun, namun perhitungan tersebut tidak memasukkan efek peningkatan transaksi. Dengan target besar pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Rarget tersebut hanya bisa dicapai bila konsumsi rumah tangga kuat dan industri bergerak agresif.

"Ketika tarif turun, konsumsi naik, dan volume transaksi meningkat. Dalam banyak skenario, total penerimaan PPN justru bisa membaik karena basis pajaknya menjadi lebih besar. Tidak ada pertumbuhan 8% tanpa konsumsi yang pulih dan tidak ada industri yang tumbuh tanpa pasar yang hidup. Penurunan PPN adalah langkah nyata untuk mempercepat keduanya," kata Ma'ruf.