Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan minyak Saudi Aramco melaporkan lonjakan laba sebesar 26% pada kuartal I/2026. Pertumbuhan positif itu disebabkan oleh pipa timur-barat milik perusahaan memungkinkan mereka untuk mengirimkan jutaan barel minyak ke luar wilayah Teluk Persia.

Lonjakan itu membuat laba Saudi Aramco mencapai US$33,6 miliar hingga kuartal I/2026, seperti dilansir dari The Guardian, Rabu (13/6/2026). Sementara itu, pendapatan perusahaan naik hampir 7% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (year-on-year/YoY) menjadi US$115,15 miliar.

Peningkatan laba perusahaan minyak milik Arab Saudi itu terjadi walaupun saat ini perang di Asia Barat alias Timur Tengah masih terjadi. Pertumbuhan pun bahkan terjadi ketika Saudi Aramco menghadapi serangan-serangan terhadap infrastrukturnya serta penghentian ekspor melalui pelabuhan-pelabuhannya di Teluk Persia.

Melansir Euronews, pendapatan Saudi Aramco sebagian meningkat karena harga minyak mentah dan bahan bakar yang lebih tinggi. Namun, meskipun hal itu sebagian diimbangi oleh volume penjualan minyak mentah serta produk olahan dan kimia yang lebih rendah.

Presiden dan Chief Executive Officer (CEO) Saudi Aramco Amin Nasser menyebut bahwa pipa timur-barat milik perusahaannya, yang mempunyai kapasitas minyak hingga 7 juta barel per hari, menjadi salah satu kunci dari kinerja baik dari salah satu perusahaan minyak terbesar di dunia itu.

Sebagai perbandingan, Saudi Aramco memproduksi 11,1 juta barel minyak per hari pada kuartal IV/2025.

“[Pipa kami] telah membuktikan dirinya sebagai arteri pasokan yang penting, membantu mengurangi dampak dari guncangan energi global dan memberikan bantuan bagi para pelanggan yang terkena dampak kendala pelayaran di Selat Hormuz,” ucapnya.

Selat Hormuz memang telah secara efektif tertutup sejak Amerika Serikat (AS) dan Israel menyerang Iran pada akhir Februari 2026, yang memulai perang di Asia Barat itu. Selat tersebut biasanya dilalui oleh sekitar 20% dari pasokan minyak dan gas dunia.

Gangguan di Selat Hormuz telah memicu lonjakan harga energi global, dengan minyak mentah Brent, yang menjadi patokan internasional, diperdagangkan pada harga sekitar US$100 per barel. Harga itu sekitar 40% lebih tinggi daripada harga sebelum konflik.

Pipa timur-barat Saudi Aramco memungkinkan perusahaan itu untuk mengirimkan minyak dari pantai timurnya ke pelabuhan Laut Merah di Yanbu, yang berada di wilayah barat Arab Saudi, tanpa harus menuju Selat Hormuz.

Saudi Aramco juga mengatakan bahwa mereka akan mempertahankan dividen per kuartalnya sebesar $21,9 miliar. Pada akhir 2025, mereka meningkatkan pembayaran sebesar 3,5%.

Arab Saudi sangat bergantung pada dividen Aramco untuk mendanai pengeluaran domestiknya. Pemerintah negara itu secara langsung memiliki lebih dari 80% saham perusahaan tersebut, sementara investor kedaulatannya, Dana Investasi Publik (Public Investment Fund), yaitu dana investasi nasional Arab Saudi, memegang 16% sahamnya.

Saudi Aramco kini mempekerjakan lebih dari 76.000 orang di seluruh dunia dan merupakan salah satu bisnis serta produsen minyak terbesar di dunia.

Blokade Selat Hormuz Punya Dampak Jangka Panjang

Sebelumnya, Nasser pernah memperingatkan bahwa blokade Selat Hormuz yang terus berlanjut akan menjadi “bencana" bagi pasar minyak global. Dia pun menyebut bahwa butuh waktu berbulan-bulan bagi pasar untuk kembali normal, bahkan apabila jalur perairan penting itu segera dibuka kembali.

Waktu bulanan itu, menurutnya, diperlukan pasar minyak untuk menyeimbangkan dirinya kembali.

“Akan tetapi, jika perdagangan dan pelayaran tetap dibatasi lebih dari beberapa pekan dari hari ini, kami mengantisipasi gangguan pasokan akan terus berlanjut dan pasar baru akan normal pada 2027,” tulisnya dalam surel kepada Bloomberg.

Meski begitu, Nasser, dalam kesempatan berbeda, menyatakan bahwa gangguan yang bersumber dari perang di Asia Barat tidak memengaruhi keuangan atau operasi perusahaannya secara signifikan.

“Peristiwa baru-baru ini telah dengan jelas menunjukkan kontribusi vital minyak dan gas terhadap ketahanan energi dan ekonomi global, serta merupakan pengingat nyata bahwa pasokan energi yang dapat diandalkan adalah hal yang sangat kritis,” ungkapnya.

Saat ini, AS masih menunggu tanggapan dari Iran terhadap proposalnya mengenai kesepakatan sementara untuk mengakhiri perang yang sudah berjalan lebih dari 2 bulan tersebut.

Dalam beberapa hari terakhir, telah terjadi pertempuran di dan di sekitar Selat Hormuz. Serangan-serangan terjadi pasca pengumuman dan penundaan misi angkatan laut AS dari Presiden AS Donald Trump yang bertujuan untuk membuka selat itu. (Laurensius Katon Kandela)

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) membantah memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) meskipun industri petrokimia dan produk turunannya sedang tertekan.

Adapun tekanan datang akibat perang di Asia Barat (Timur Tengah) yang menjadi salah satu pemasok utama produk petrokimia di pasar global sehingga suplai terputus.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Inaplas Suhat Miyarso dalam diskusi “Krisis Energi Global dan Ancaman Dumping: Saatnya Perkuat Industri Dampak Gejolak Geopolitik Terhadap Industri Kimia Nasional” yang digelar Forum Wartawan Perindustrian (Forwin).

“Mengenai PHK ya tadi saya sampaikan bahwa sampai dengan hari ini tidak ada satu pun anggota Inaplas yang melaporkan kejadian PHK,” kata Suhat di Jakarta Selatan, Selasa (5/5/2026).

Karena tidak menerima laporan PHK dari industri-industri petrokimia dan turunannya, Inaplas tidak pernah melaporkan kepada pemerintah.

“Inaplas juga tidak pernah melaporkan kepada pemerintah terjadinya PHK di industri-industri anggota Inaplas,” lanjut Suhat.

Dalam forum yang sama, Wakil Ketua Umum Inaplas Edi Rivai mengakui industri petrokimia dan turunannya memang sedang tertekan akibat suplai bahan baku dan dugaan praktik dumping.

Meski demikian, ia memastikan sampai saat ini tidak ada peristiwa PHK.

“Kalau dari pengalaman selama ini di industri kimia dan plastik itu tidak pernah adanya kejadian yang sifatnya sampai PHK,” ujar Edi.

Tidak hanya itu, Edi juga membantah informasi kabar rencana atau potensi PHK di industri plastik dalam tiga bulan ke depan.

Informasi itu sebelumnya dihembuskan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

“Itu tidak ada di dalam apa di dalam ramalan ataupun di dalam outlook yang akan dilakukan ke depan itu tidak ada kita sampaikan PHK,” tutur Edi.

Ia menuturkan, pelaku industri petrokimia sudah bergelut selama puluhan tahun dan telah melewati masa-masa sulit dan negatif.

“Jadi di industri petrokimia dan hilirnya hampir saya sampaikan hingga saat ini tidak satu orang pun untuk di-PHK,” kata dia.

Namun demikian, Edi mengakui saat para pihak saat ini harus mencari solusi jitu untuk keluar dari tekanan geopolitik.

Menurutnya, sejumlah solusi itu antara lain menyangkut kepastian bahan baku untuk industri petrokimia dan turunannya.

Dari lima jenis komoditas yang bisa menjadi bahan baku plastik di antaranya, minyak bumi, gas alam, elpiji, batu bara, dan metanol baru dua jenis yang digunakan.

Kepastian bahan baku bagi industri petrokimia dan turunannya membutuhkan dukungan dari pemerintah.

“Itu perlunya ada dukungan kebijakan pemerintah untuk didapat kita dapatkan khususnya bahan baku, kepastian bahan baku. Karena memang dari sisi bahan baku dalam arti bahan baku yang dibutuhkan industri hulu,” jelas Edi.

Sebelumnya, Said Iqbal menyebut gejolak politik di Asia Barat membuat biaya energi naik dan pasokan produk petrokimia terganggu.

Said menyebut, karena kondisi tersebut, 9.000 pekerja di 10 perusahaan berpotensi terkena PHK.

Sebagian perusahaan itu disebut bergerak di bidang industri plastik dan industri tekstil.

“Saat ini tercatat 9.000 berpotensi, berpotensi 9.000 karyawan akan terjadi PHK,” kata Said dalam konferensi pers virtual, Jumat (17/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Malaysia merilis beberapa kebijakan baru untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di negara tersebut akibat instabilitas energi global akibat perang di Asia Barat atau Timur Tengah. Dalam rencana baru itu, Pemerintah Malaysia menggelontorkan stimulus hingga 5 miliar ringgit atau US$1,27 miliar.

Pengumuman tersebut dirilis oleh Kementerian Keuangan Malaysia pada Senin (20/4), 7 pekan setelah Amerika Serikat (AS) dan Israel menyerang Iran dan menimbulkan suatu perang yang menjalar ke wilayah sekitarnya, termasuk Selat Hormuz, salah satu jalur perairan terpenting untuk distribusi energi global.

Dalam alokasi stimulus tersebut, Pemerintah Malaysia memberikan pertanggungan finansial hingga 80% dan masa penjaminan hingga 10 tahun bagi UMKM-UMKM yang terdampak, seperti dikutip dariChannel NewsAsia (CNA)pada Rabu (22/4/2026). Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, menurut laporanThe Star,mengatakan bahwa angka pertanggungan itu naik dari 70% dan masa penjaminan selama 7 tahun.

Anwar, yang juga merupakan Menteri Keuangan Malaysia, menyebut bahwa fasilitas penjaminan pinjaman itu akan beroperasi di bawah Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan (SJPP), yaitu sebuah badan yang sepenuhnya dimiliki oleh Kementerian Keuangan. SJPP akan bertugas untuk mengelola dan mengatur skema penjaminan pemerintah tersebut.

Menurut kantor berita Bernama, fasilitas keuangan itu akan mendukung sektor-sektor yang terdampak krisis energi global, termasuk sektor konstruksi, pertanian, pangan, logistik, transportasi, dan pariwisata.

“Dalam menghadapi tekanan global yang semakin meningkat, pemerintah Madani [visi pemerintahan Anwar] sedang bertindak cepat, dipandu oleh umpan balik langsung dari para pelaku industri, untuk memastikan bahwa setiap langkah menjangkau mereka yang paling membutuhkannya,” terang Anwar dalam sebuah pernyataan pada Senin (20/4/2026).

Di samping bantuan melalui pinjaman, Kementerian Keuangan Malaysia, dalam pernyataannya, juga menyatakan bahwa masa transisi untuk penerapane-invoicingalias faktur elektronik akan diperpanjang hingga 31 Desember 2027. Hal itu berlaku untuk bisnis-bisnis dengan penjualan tahunan antara RM1 juta dan RM5 juta, seperti dikutip dariThe Edge Malaysia.

Sebagai informasi,e-invoicingawalnya diperkenalkan sebagai platform digital untuk menyederhanakan penagihan dan meningkatkan kepatuhan pajak.E-invoicingpun mewajibkan bisnis untuk membuat dan mengirimkan faktur secara elektronik untuk meningkatkan efisiensi pelaporan dan pemungutan pajak, sekaligus mengurangi kebocoran.

Pernyataan itu juga menambahkan bahwa Pemerintah federal Malaysia pun akan mempertimbangkan pembebasan sementara bea masuk dan pajak penjualan hingga 31 Desember 2026 untuk barang-barang Malaysia yang diimpor kembali. Fenomena reimpor tersebut terjadi karena barang-barang itu tidak bisa menyelesaikan proses ekspor akibat gangguan yang disebabkan oleh perang di Asia Barat.

Sang Perdana Menteri mengatakan bahwa pemerintahannya akan terus memantau situasi itu dan menilai kebutuhan untuk memfasilitasi perlakuan pajak bagi bisnis yang terdampak oleh perang tersebut.

Pemerintah, katanya, akan terus memperkuat kerja sama dengan para lembaga keuangan, pelaku industri, dan pengusaha untuk memastikan bahwa langkah-langkah dari pemerintah akan membantu menjaga operasi bisnis dan melindungi lapangan kerja.

“Ini bukan situasi sementara; kita harus bersiap untuk perubahan yang bertahap dan berkepanjangan,” ungkap Anwar.

Langkah ini memang merupakan bagian dari upaya yang sedang dilakukan Pemerintah Malaysia untuk meredakan dampak dari perang di Asia Barat, yang telah membuat Selat Hormuz diblokade oleh Iran dan AS.

Selat Hormuz merupakan tempat berlayarnya seperlima dari keseluruhan pengiriman energi dunia, seperti dilansir dariBBC News. Penutupan pelayaran di selat itu pun membuat harga energi global, termasuk minyak, melambung.

Sebelumnya, pada Senin, Perdana Menteri Anwar telah mengadakan pertemuan dengan komunitas bisnis etnis China dan India. Berdasarkan laporanMalay Mail, acara itu menyusul pertemuannya dengan pelaku UMKM Bumiputera, yaitu komunitas etnis Melayu dan penduduk asli Malaysia. (Laurensius Katon Kandela)