Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Kota Padang, Sumatra Barat, menyatakan iklim investasi di daerah itu menunjukkan tren positif sejak awal tahun 2026.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang, Fauzan Ibnovi mencatat investasi yang masuk ke Kota Padang sepanjang kuartal I/2026 telah menembus angka lebih dari Rp643 miliar.

"Kinerja investasi ini membuka jalan yang baik, di awal tahun menunjukkan tren positif. Kami berharap kondisi ini bisa terus berlanjut pada kuartal selanjutnya," kata dia, Jumat (29/5/2026).

Dia menjelaskan angka investasi ini didominasi kuat oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang menyumbang sebesar Rp524 miliar. Sementara itu, sisanya didorong oleh Penanaman Modal Asing (PMA) dengan kontribusi sekitar Rp119 miliar.

Fauzan menyebutkan bahwa meski investasi di Padang didominasi oleh investasi di dalam negeri, melihat kontribusi investasi dari luar negeri tersebut, dapat dikatakan Padang cukup bagus dalam menarik investasi asing.

"Jika dibedah berdasarkan sektornya, investasi di Kota Padang dikuasai sektor tersier (penyediaan layanan) yang mencakup hingga 96,24% dari total modal yang masuk," jelasnya.

Selanjutnya, sektor sekunder juga memiliki kontribusi yang besar yakni 4,66%, diikuti sektor primer sebesar 0,11%. Dari peran sejumlah sektor itulah, peran investasi turut mendorong perekonomian di Padang.

Terkait adanya iklim investasi yang positif ini, Bank Indonesia melihat dengan adanya pertumbuhan ekonomi Sumbar pada kuartal I/2026 yang mencapai angka 5,02% dan kondisi ini memperlihatkan mesin ekonomi Ranah Minang pada beberapa sektor berjalan baik.

Kepala Perwakilan BI Sumbar, M. Abdul Majid mengatakan sesuai data yang dirilis oleh BPS (Badan Pusat Statistik) itu, pertumbuhan ekonomi Sumbar didorong adanya kinerja lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 17,77%.

“Akomodasi dan makan minum yang bisa tumbuh dua digit ini harus dilihat oleh pemerintah daerah. Artinya, kalau ada stimulus/insentif/positive shock, maka sektor ini bisa berlari ke depannya,” kata dia.

Majid melihat lapangan usaha akomodasi dan makan minum ini dapat memberikan efek pada rantai pasok ke pertanian, serta investasi yang tentunya memperbaiki kualitas infrastruktur dan meningkatkan kapasitas produksi.

Namun, tantangannya adalah mesin (akomodasi dan makan minum) harus dapat mempertahankan kinerja sepanjang 2026. Begitu pun untuk sektor pertanian harus dijaga dari pengaruh El Nino, di samping mempertahankan produktivitas melalui injeksi pupuk, bibit unggul, penerapan teknologi dan pencegahan hama.

“Jadi akomodasi makan dan minum ini harus dijaga dengan menjaga iklim pariwisata yang kondusif. Iven-iven besar harus digelar masif oleh pemerintah daerah, seperti Tour de Singkarak, peringatan 100 tahun Jam Gadang,” ucapnya.

Kemudian Majid menyatakan bahwa sektor investasi juga harus dibuka lebar, seperti optimalisasi area Pelabuhan Teluk Bayur, menjaga ritme pembangunan Sintinjau Lauik dan infrastruktur lainnya, serta harmonisasi/sinergi kebijakan Pemprov Sumbar dan 19 kabupaten dan kota dalam mengembangkan iklim investasi dan usaha.

“Yang terpenting adalah bagaimana kita semua menjaga mesin-mesin sektoral ini tetap jalan dengan baik/tinggi,” tegasnya.

Menurutnya yang menjadi catatan BI, penyerapan tenaga kerja di Sumbar membaik, namun tantangannya adalah tenaga kerja formal masih di bawah 40% dari total tenaga kerja yakni 60%an lebih masih informal.

Oleh karena itu, seiring bermunculannya UKM makan minum ini, maka benar-benar harus dijaga melalui peningkatan daya beli, terutama gen milenial, kampanye berkonsumsi, perbanyak event agar wisatawan masuk ke Sumbar.

Bisnis.com, SEMARANG – Central Java Investment & Business Forum (CJIBF) 2026 kembali digelar pada Senin (11/5/2026) hingga Selasa (12/5/2026) esok. Agenda tahunan ini menjadi ruang bagi pemerintah daerah maupun pelaku usaha di Jawa Tengah untuk memamerkan sejumlah potensi investasi yang dimilikinya kepada calon penanam modal, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Sakina Rosellasari, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah, menyebut ada 21 Investment Project Ready to Offer (IPRO) yang dipamerkan dalam gelaran CJIBF tahun ini. Adapun total investasi yang ditawarkan mencapai angka Rp30 triliun.

Proyek-proyek berstatus IPRO ini dipastikan telah memiliki kejelasan status lahan, kajian kelayakan dasar, hingga potensi imbal hasil yang menjanjikan, sehingga relatif feasible. Berbagai sektor ditawarkan, mulai dari manufaktur, infrastruktur, hingga proyek-proyek berkelanjutan yang menjadi magnet baru bagi lanskap investasi global saat ini.

"Agenda CJIBF yang dilaksanakan 11-12 Mei 2026 ini memiliki banyak rangkaian, mulai Business Forum berupa talkshow yang menghadirkan Gubernur Jawa Tengah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan dari pemerintah pusat, juga kepeminatan Letter of Intent (LOI) yang dilanjutkan dengan One-on-One Meeting antara calon investor dengan pemilik proyek investasi dan kawasan industri," jelas Sakina.

Agenda promosi investasi seperti CJIBF menjadi strategi konkret di tengah gejolak geopolitik yang terjadi belakangan. Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman memberikan perhatian serius pada kondisi tersebut. Perang tidak hanya berdampak pada harga minyak, tetapi ikut mengganggu distribusi barang, serta memberikan tekanan besar bagi perekonomian banyak negara. Dalam situasi tarik-menarik kepentingan global inilah, Indonesia harus pandai mencari celah.

Alih-alih berpangku tangan, Aida mendorong pemangku kepentingan untuk bersama-sama ikut mendorong permintaan domestik sebagai upaya untuk menjaga ketahanan ekonomi Indonesia. Konsumsi masyarakat harus terus dijaga agar tetap kuat. Dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa, pasar domestik adalah benteng pertahanan yang solid. Ketika keran ekspor terhambat oleh lesunya daya beli negara-negara mitra dagang yang tengah dilanda krisis, mesin ekonomi di dalam negeri harus dipastikan terus menderu.

"Investasi ini punya backward linkage dan forward linkage. Artinya kalau sisi industri bisa jalan, faktor-faktor input di belakangnya juga meningkat. Kalau dia menghasilkan sesuatu, produksi itu akan menjadi input bagi forward linkage ke depan," jelas Aida.

Aida menyebut, untuk mencapai target Indonesia Emas di tahun 2045, pertumbuhan ekonomi harus terus dipacu melalui strategi kolaboratif. Di Indonesia sendiri, target pertumbuhan ekonomi 8% masih coba direalisasikan oleh pemerintah pusat. Namun demikian, beberapa daerah seperti Jawa Tengah per hari ini sudah mampu menembus pertumbuhan ekonomi hingga lebih dari 5%. Bahkan, pada Kuartal I/2026, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tercatat menyentuh angka 5,89%.

“Artinya, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan pangsa yang cukup besar terhadap pertumbuhan domestik kita, atau lebih dari 8% maka Jateng memiliki peran yang strategis,” tegas Aida.

Peran strategis Jawa Tengah juga dikonfirmasi oleh Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu. Berdasarkan data realisasi investasi tahun 2025, Jawa Tengah menempati peringkat keenam dalam realisasi investasi tahunan. Per Kuartal I/2026, Jawa Tengah telah mengantongi investasi sebesar Rp23 triliun. Arus investasi tersebut menyerap tenaga kerja baru sebanyak 95.000 jiwa.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi melihat bahwa ketersediaan lahan yang masih luas, dipadukan dengan potensi kabupaten/kota yang belum sepenuhnya tereksplorasi, menjadikan Jawa Tengah sebagai kanvas kosong yang menjanjikan bagi para pelaku industri. Terutama dengan adanya dorongan untuk memperbanyak kawasan industri baru dan integrasi sistem perizinan yang dipangkas menjadi hitungan hari saja.

"Kita tahu Jawa Tengah adalah salah satu provinsi yang punya populasi besar dan di sini tumbuh sangat masif industri manufaktur. Sebenarnya selain investasi besar-besaran yang coba kita datangkan, harapannya selain itu adalah kontribusi terhadap perekonomian daerah, penyerapan tenaga kerja, dan juga bisa menciptakan ekosistem bagi pelaku usaha termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jawa Tengah untuk semakin tumbuh," imbuhnya.

POTENSI INVESTASI

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyebut strategi kolaboratif merupakan ujung tombak dari upaya promosi investasi di wilayah tersebut. Bersama kepala daerah tingkat kabupaten dan kota, Luthfi terus mempromosikan potensi investasi yang ada ke pelaku usaha di dalam dan luar negeri. Dalam pandangannya, para bupati dan wali kota saat ini tidak boleh lagi hanya duduk manis di belakang meja sebagai birokrat, melainkan ikut bertransformasi menjadi manajer pemasaran bagi daerahnya masing-masing.

Pengembangan ekonomi baru ini bukan hanya isapan jempol. Saat ini, Jawa Tengah berani tampil beda dengan memberikan insentif pajak khusus bagi penanam modal di sektor ekonomi terbarukan dan ekonomi hijau. Mulai dari potensi energi bayu (angin), tenaga air, hingga gas, semuanya dieksplorasi sebagai respons atas tuntutan pengetatan energi global saat ini.

Berkat upaya tersebut, sepanjang tahun 2025, Jawa Tengah berhasil mengantongi realisasi investasi sebesar Rp110 triliun. Serapan tenaga kerja yang dihasilkan juga mencapai angka 480.000 yang tersebar di berbagai sektor industri.

Untuk menjaga tren positif ini, pemerintah daerah berkolaborasi erat dengan kementerian teknis untuk memberangus penyakit birokrasi klasik seperti lambatnya izin lokasi, amdal, maupun persetujuan bangunan gedung. Berbagai layanan perizinan mulai didelegasikan langsung ke pengelola kawasan industri, menerapkan prinsip persetujuan fiktif positif dan post-audit, sehingga bisnis dapat langsung berjalan tanpa harus menunggu bertahun-tahun.

Mohammad Noor Nugroho, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Jawa Tengah, menegaskan komitmennya untuk terus mendukung upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mendorong investasi di wilayah tersebut. BI juga ikut memberikan pendampingan dalam bentuk asesmen ekonomi terkait potensi serta multiplier effect dari proyek investasi yang coba dikembangkan di Jawa Tengah.

"Kami tidak berhenti di sini. Dalam perkembangannya, nanti kami akan coba bawa IPRO yang ada di Jawa Tengah untuk juga dipromosikan ke luar negeri. Kami ada beberapa kantor perwakilan yang siap untuk mempromosikan ini," lanjutnya.

BONTANG - Kota Bontang kian memantapkan langkahnya sebagai motor penggerak ekonomi utama di Kalimantan Timur (Kaltim) demimenapaki tahun 2026. Kota Taman ini diproyeksikan menjadi episentrum penanaman modal dengan target yang cukup ambisius.

Kepala DPMPTSP Bontang Muhammad Aspian Nur mengatakan, berdasarkan hasil Rapat Konsolidasi dan Sinkronisasi Data Realisasi Investasi se-Kaltim yang digelar 2 April 2026, pihaknya dipatok untuk menyumbang angka investasi sebesar Rp3,42 triliun.

“Target ini mengalami kenaikan signifikan sebesar 11,24 persen dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang berada di angka Rp3,08 triliun,” ujarnya, Senin (11/5/2026).

Meski target yang diberikan Pemprov Kaltim lebih tinggi dari rencana awal pemerintah daerah, optimisme justru terpancar dari realisasi di lapangan. Tercatat, pada Triwulan I (Januari-Maret) 2026, Kota Bontang sudah tancap gas dengan mencatatkan realisasi investasi sebesar Rp796,78 miliar.

Komposisi modal pada awal tahun ini masih dipimpin para pemodal dalam negeri, namun minat investor asing tetap terjaga dengan baik. PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) tercatat menyumbang Rp707,31 miliar atau sekitar 88,77 persen. Disusul PMA (Penanaman Modal Asing) yang mencatatkan angka Rp89,46 miliar atau sebesar 11,23 persen.

Investasi di Bontang terbagi dalam tiga zona strategis yang memiliki karakteristik unik di masing-masing wilayah:

1. Bontang Utara (Jantung Industri): Masih menjadi penyumbang terbesar melalui sektor industri kimia dasar dan farmasi. Nama-nama besar seperti Kaltim Methanol terus memperkuat produksinya di sini

2. Bontang Selatan (Kawasan Urban): Fokus pada pembangunan perumahan, kawasan industri, dan perkantoran seiring meningkatnya populasi dan aktivitas ekonomi

3. Bontang Barat (Hub Perdagangan): Sektor jasa dan kuliner (restoran) mendominasi diperkuat dengan hadirnya pemain besar seperti Fast Food Indonesia yang menunjukkan kuatnya daya beli warga

Dampak nyata dari derasnya arus investasi ini adalah terciptanya lapangan kerja. Tercatat pada Triwulan I 2026 saja, aktivitas investasi telah berhasil menyerap 939 Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Terlebih lagi, dengan dukungan infrastruktur mapan seperti Pupuk Kaltim dan Badak LNG. Kemudian, kemudahan perizinan melalui sistem OSS RBA, Bontang kini bersaing ketat dengan wilayah kaya lainnya seperti Balikpapan dan Kutai Timur dalam jajaran pemilik target investasi tertinggi di Bumi Etam.

"Tentunya optimistis dapat mencapai target Rp3,4 triliun pada 2026. Dengan dukungan infrastruktur yang ada dan kemudahan perizinan yang terus kami perbaiki, kami yakin para investor akan semakin tertarik untuk menanamkan modalnya di Bontang," ucapnya.

Aspian juga turut mengundang para pelaku usaha untuk melirik potensi kota ini lebih dalam. "Kami mengundang investor untuk melihat Bontang bukan hanya sebagai kota industri, tapi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi hijau dan berkelanjutan di masa depan," katanya.

Bisnis.com, BANDUNG - Realisasi investasi di Jawa Barat pada triwulan I 2026 membawa dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat mencatat total tenaga kerja yang terserap dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai lebih dari 114 ribu orang.

Kepala DPMPTSP Jawa Barat Dedi Taufik mengatakan peningkatan serapan tenaga kerja ini menunjukkan investasi yang masuk tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja.

"Dari sisi PMA, penyerapan tenaga kerja mencapai 50.108 orang atau meningkat 11.022 orang dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Sementara dari PMDN, tenaga kerja yang terserap mencapai 64.730 orang atau naik 12.734 orang," ucap Dedi Taufik, Senin (4/5/2026).

Dedi menjelaskan, sektor industri pengolahan masih menjadi motor utama dalam penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat. Dalam investasi PMA, sektor ini menyerap 34.556 tenaga kerja atau sekitar 68,96% dari total tenaga kerja PMA.

"Sektor industri pengolahan masih mendominasi karena sifatnya padat karya dan menjadi tulang punggung industri di Jawa Barat," katanya.

Secara wilayah, Kabupaten Bekasi menjadi daerah dengan serapan tenaga kerja PMA terbesar dengan 13.179 orang atau 26,30%.

Kawasan industri yang terintegrasi serta infrastruktur yang memadai menjadi faktor utama tingginya serapan tenaga kerja di wilayah tersebut.

Sementara itu untuk PMDN, penyerapan tenaga kerja terbesar berada di Kabupaten Bogor dengan 9.630 orang atau 14,88%.

Dedi menilai pertumbuhan kawasan industri baru dan sektor penunjang menjadi pendorong tingginya penyerapan tenaga kerja di wilayah tersebut.

Menurutnya, meski realisasi investasi PMDN secara nilai mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, namun dari sisi tenaga kerja justru menunjukkan tren positif.

"Ini menandakan investasi yang masuk semakin berkualitas karena mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak, meskipun nilai investasinya tidak sebesar sebelumnya," ungkapnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus mendorong investasi yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja, terutama di sektor-sektor produktif.

"Kami fokus pada investasi yang tidak hanya besar secara nilai, tetapi juga berdampak luas bagi masyarakat, khususnya dalam membuka peluang kerja," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melaporkan bahwa realisasi investasi kumulatif dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) hingga kuartal I/2026 mencapai angka Rp353 triliun. Kawasan ini juga dikatakan berhasil menyerap hingga lebih dari 200 ribu tenaga kerja.

Angka realisasi investasi kumulatif tersebut didapat dari 365 Badan Usaha (BU) dan Pelaku Usaha (PU) yang berada di kawasan-kawasan ekonomi yang mempunyai fungsi khusus itu. Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kek pun menyebut bahwa angka Rp353 triliun itu merupakan sebuah tren yang positif.

Laporan itu, seperti dikutip pada Selasa (28/4/2026), juga mencatat bahwa terdapat tambahan investasi sebesar Rp17,5 triliun pada kuartal I/2026, yang merupakan sekitar 25% dari target 2026. Hingga saat ini, KEK telah menyerap 273.301 tenaga kerja, dengan adanya penambahan tenaga kerja sebanyak 24.229 orang pada kuartal I/2026, yaitu 47% dari target tahun 2026.

Dari 25 KEK yang ada hingga saat ini, sebanyak 10 KEK telah mencapai lebih dari 25% target investasi. Sementara itu, 11 KEK telah menuntaskan 25% target penyerapan tenaga kerja yang ada.

Kemudian, berdasarkan kajian Prospera, yaitu Kemitraan Australia Indonesia untuk Pembangunan Ekonomi, tercatat bahwa wilayah dengan KEK mampu menarik Penanaman Modal Asing (PMA) hingga 173% lebih tinggi dibanding dengan wilayah yang tanpa KEK. Peningkatan penyerapan tenaga kerja juga terjadi di wilayah dengan KEK, yatiu sekitar 4% lebih banyak dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional KEK, Airlangga Hartarto, pun mengatakan bahwa selain berfokus pada pada peningkatan investasi, pengembangan KEK juga didorong untuk memperkuat kualitas dan dampaknya terhadap perekonomian.

“Kawasan Ekonomi Khusus diharapkan dapat menjadi katalis pertumbuhan sekaligus akselerator dalam mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%,” ujar Airlangga Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KEK Triwulan I Tahun 2026 pada Senin (27/4/2026), seperti dikutip dari siaran pers.

Agar dampak tersebut dapat direalisasikan, Airlangga menegaskan pentingnya dukungan dan koordinasi antar berbagai kementerian dan lembaga negara dalam percepatan pengembangan KEK. Selain itu, dia menyebut bahwa KEK juga membutuhkan adanya percepatan pembangunan infrastruktur wilayah dan penyederhanaan dan percepatan perizinan berusaha.

Tidak ketinggalan, dia pun menyampaikan pentingnya peningkatan infrastruktur digital untuk menjawab kebutuhan pembangunan pusat dara. Hal itu, katanya, diperlukan seiring pesatnya perkembangan teknologi, seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan komputasi kuantum.

Dia dan pihaknya menyebutkan bahwa terdapat dua kawasan strategis yang berpotensi untuk menjadi titik sentral dari pengembangan pusat data di Indonesia, yaitu KEK yang berada di Batam dan KEK Bitung.

Airlangga berharap bahwa hasil rapat kerja tersebut dapat menyelesaikan tantangan-tantangan yang dihadapi KEK Indonesia.

“Saya berharap hasil Rapat Kerja Nasional KEK yang akan berlangsung dalam dua hari kedepan ini dapat menuntaskan upayadebottlenecking[penghilangan kemacetan proses] berbagai isu yang saat ini dihadapi, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan usaha di KEK dapat berjalan lebih optimal,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Rizal Edwin Manansang menyatakan bahwa pengembangan KEK pun perlu didukung oleh kesiapan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri. Menurutnya, diperlukan upaya penguatan taut-suai (link and match) antara kebutuhan KEK dengan kurikulum dan kapasitas pelatihan.

“Juga [diperlukan] langkah proaktif dari Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK dan para PU dalam bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan guna memastikan pemenuhan kebutuhan pekerja secara cepat dan tepat,” tutur Edwin.

Rakernas KEK diharapkan dapat membantu menyelesaikan berbagai tantangan pengembangan KEK, termasuk aspek perizinan, infrastruktur, dan dukungan kebijakan. (Laurensius Katon Kandela)

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat capaian investasi hingga kuartal I 2026 sudah terealisasi Rp498,8 triliun atau 24,4 persen dari target Rp2.041,3 triliun sepanjang tahun ini.

Secara tahunan, capaian investasi ini tumbuh 7,2 persen (yoy) dan secara bulanan meningkat tipis 0,04 persen (qtq) dari sebelumnya Rp496,9 triliun.

"Target investasi pada triwulan (kuartal) pertama 2026, Alhamdulilah tercapai Rp498,8 triliun," ujar Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan P Roeslani dalam konferensi pers, Kamis (23/4).

Adapun investasi kuartal I ini didominasi oleh Penanaman Modal Asing (PMA), yakni sebesar Rp250 triliun atau 50,1 persen dari total investasi. Capaian ini tumbuh 8,5 persen dibandingkan kuartal I 2025.

Sementara, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDM) tercatat hanya 49,9 persen atau Rp248,8 triliun atau tumbuh 6 persen secara tahunan (yoy).

Lima wilayah dengan realisasi investasi terbesar adalah Jakarta sebesar Rp78,7 triliun (15,8 persen), disusul oleh Jawa Barat sebesar Rp76,8 triliun (15,4 persen) dan Banten sebesar Rp34,4 triliun (6,9 persen).

Kemudian, investasi terbesar selanjutnya berada di Jawa Timur sebesar Rp32,6 triliun (6,5 persen) dan Sulawesi Tengah sebesar Rp32,1 persen (6,4 persen).

Realisasi investasi sepanjang kuartal I ini juga berhasil menyerap 706.569 tenaga kerja dalam negeri. Capaian ini tumbuh 18,9 persen dibandingkan kuartal I 2025.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi mencapai Rp498,8 triliun pada I/2026. Angka ini setara dengan 24,4% dari target tahun 2026 yang dipatok sebesar Rp2.041,3 triliun.

Kendati secara nominal meningkat, laju pertumbuhan investasi secara tahunan (year on year/YoY) mengalami perlambatan. Pertumbuhan pada tiga bulan pertama tahun ini tercatat sebesar 7,2% YoY, melambat secara signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 15,9% YoY dengan capaian Rp465,2 triliun.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyampaikan bahwa ia bersyukur atas capaian realisasi investasi tersebut, terutama mengingat dinamika global yang penuh ketidakpastian seperti saat ini.

"Di tengah tantangan dunia, baik dari segi geopolitik, geoekonomi, Kementerian Investasi dan Hilirisasi bersama dunia usaha menyampaikan bahwa target investasi pada triwulan pertama 2026 telah tercapai dan melebihi sedikit," katanya dalam konferensi pers di Kantor BKPM, Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Lebih lanjut, data BKPM menunjukkan penyerapan tenaga kerja Indonesia mencapai 706.569 orang pada kuartal I/2026. Angka ini melonjak 18,9% YoY, meningkat cukup tajam dibandingkan dengan serapan pada kuartal I/2025 yang berada di level 594.104 orang.

Adapun, penanaman modal asing (PMA) tercatat sebesar Rp250,0 triliun atau 50,1% dari total investasi, tumbuh 8,5% YoY. Sisanya, penanaman modal dalam negeri (PMDN) menyumbang Rp248,8 triliun atau setara 49,9% dari total investasi, dengan pertumbuhan 6,0% YoY.

Lima besar negara asal PMA terbesar yaitu Singapura (US$4,6 miliar), Hong Kong (US$2,7 miliar), dan China (US$2,2 miliar), Amerika Serikat (US$1,3 miliar), dan Jepang (US$1 miliar).

Secara sektoral, total investasi bidang hilirisasi pada kuartal I/2026 tercatat sebesar Rp147,5 triliun, tumbuh 8,2% YoY dan menyumbang 29,6% dari total investasi.

Secara khusus, pertumbuhan investasi sektor ekstraktif fosil justru mengalami lonjakan tajam. Realisasi investasi hilirisasi minyak dan gas bumi meroket menjadi Rp17,7 triliun, melambung jauh dari raihan Rp6,55 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani melaporkan realisasi investasi yang masuk ke Indonesia mencapai Rp498,79 triliun pada kuartal I-2026.

Angka tersebut melampaui target pemerintah dan menunjukkan pertumbuhan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Realisasi investasi di 2026 ini, tadi di kuartal pertama saya melaporkan bahwa alhamdulillah tercapai pencapaian Rp498,79 triliun atau 100,36 persen dari target Rp497 triliun, dan itu adalah peningkatan 7,22 persen year on year-nya," ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/4).

Secara keseluruhan, investasi yang masuk sepanjang tiga bulan pertama tahun ini mampu menyerap lebih dari 700 ribu tenaga kerja.

"Dan itu juga pencapaian terhadap tenaga kerja Indonesia-nya mencapai 706.569 orang atau 18,93 persen untuk year on year-nya," katanya.

Rosan menjelaskan komposisi investasi antara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) relatif seimbang. Porsi PMDN tercatat sekitar 49,89 persen, sementara PMA mencapai Rp249,94 triliun.

[Gambas:Youtube]

Dari sisi wilayah, realisasi investasi juga cukup merata antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Ia menyebut investasi di luar Jawa sedikit lebih tinggi dibandingkan di dalam Jawa.

"Komposisinya luar Jawa kurang lebih 50,37 persen dan Jawa itu 49,63 persen atau Rp247,53 triliun," ujarnya.

Adapun lima daerah dengan kontribusi investasi terbesar berasal dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

Dari sisi negara asal investasi, Rosan menyebut lima besar investor asing berasal dari Singapura, Hong Kong, China, Amerika Serikat (AS), dan Jepang.

"Lima besarnya itu adalah Singapura kurang lebih US$4,6 miliar, Hong Kong US$2,7 miliar, China US$2,2 miliar, Amerika Serikat US$1,7 miliar, Jepang US$1 miliar," katanya.

Ia menambahkan investasi asing tersebut mencakup sekitar 29 persen dari total realisasi investasi yang masuk ke Indonesia.

Sementara itu, sektor industri logam dasar dan barang logam menjadi penyumbang investasi terbesar pada kuartal I-2026. Sektor ini mencakup kegiatan seperti pembangunan smelter dan industri pengolahan logam lainnya.

Selain itu, sektor jasa lainnya mencatat investasi sebesar Rp60,2 triliun, diikuti sektor pertambangan Rp51,9 triliun. Sektor perumahan dan kawasan industri menyerap Rp47,9 triliun, sementara transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi mencapai Rp45,4 triliun.

Rosan menyebut laporan tersebut merupakan gambaran awal yang telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah akan menyampaikan rincian lebih lengkap kepada publik dalam laporan resmi berikutnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Sebanyak 735 karyawan PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) mendesak Newcrest Mining Limited, perusahaan pertambangan emas dan tembaga terkemuka asal Australia yang kini dimiliki oleh Newmont Corporation—perusahaan pertambangan emas terbesar di dunia—agar segera memenuhi tanggung jawabnya terkait perkara Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) di Tanah Air.

PT Nusa Halmahera Minerals adalah perusahaan patungan antara PT Indotan Halmahera Bangkit (75%) dan PT Aneka Tambang Tbk. (25%). Perusahaan ini mengelola tambang emas Gosowong yang beroperasi di wilayah Tabobo, Kecamatan Kao, Halmahera Utara.

NHM sebelumnya dimiliki oleh Newcrest Mining Limited. Pada 2020, NHM resmi diakuisisi oleh Indotan Group. Adapun pada November 2023, Newmont Corporation resmi mengakuisisi Newcrest.

“Sengketa ini muncul karena Newcrest Mining Ltd tidak menunjukkan kesediaan untuk menyesuaikan kebijakannya dengan kewajiban yang telah disepakati bersama. Dengan begitu merugikan karyawan yang haknya belum dibayar hingga saat ini,” ujar Kuasa Hukum Serikat Pekerja PT NHM, Iksan Maujud dalam keterangan tertulis, Jumat (17/4/2026).

Kasus ini bermula ketika 735 karyawan PT NHM menggugat Newcrest Mining Ltd karena hak pesangon mereka tidak dipenuhi pasca-akuisisi, meskipun telah diatur dalam Pasal 67 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT NHM Tahun 2018–2020. Berdasarkan PKB, nilai pesangon yang harus dibayarkan diperkirakan mencapai US$35 juta atau setara dengan Rp600 miliar.

Mahkamah Agung telah menguatkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial PN Ternate yang menyatakan perusahaan wajib membayar hak para pekerja. Setidaknya ada 15 perkara yang sudah dikuatkan di tingkat Mahkamah Agung.

Sebelumnya, Ketua Serikat PUK SPKEP SPSI PT NHM, Rusli Abdullah Gailea mengatakan bahwa para pekerja telah berupaya berdialog dengan pihak Newcrest. Serikat telah berupaya menghubungi perwakilan Newcrest Mining Ltd – Newmont Corporation, Nat Adams, yang saat ini menjabat sebagai Global Government Relations Director.

“Kami tidak pernah diterima oleh yang bersangkutan, padahal kami memiliki bukti-bukti Perjanjian Makassar (Makassar Agreement) di mana beliau hadir dalam pertemuan tersebut dan menyaksikan penandatanganan bersama pihak pemerintah,” ujar Rusli yang telah bekerja di NHM selama 20 tahun sebagai Mill Operator.

Selain itu, Ketua Serikat F-GSBM PT NHM, Rudi Pareta, juga mempertanyakan proses akuisisi Newcrest Mining Ltd oleh Newmont Corporation, khususnya terkait dugaan tidak dilakukannya peninjauan menyeluruh atas rekam jejak operasional Newcrest sebelum transaksi berlangsung.

Bahkan, ruang komunikasi yang dibuka perusahaan untuk berdialog dengan pekerja pasca-akuisisi sangat minim. Padahal, perusahaan telah melakukan eksploitasi emas dan perak dengan total produksi sekitar 8 juta ons - yang setara dengan US$38 miliar atau sama dengan Rp 646 triliun - sepanjang 1997–2020.

“Begitu besarnya keuntungan Newcrest tetapi kewajibannya kepada masyarakat lingkar tambang tidak dihormati dan rakyat tetap menderita dan miskin,” katanya.

Tidak hanya itu, Ia menjelaskan bahwa selama periode 1997 hingga 2020, seluruh pemegang saham, termasuk PT Aneka Tambang Tbk. (ANTAM), telah menerima total dividen sebesar Rp35 triliun. Namun, menurutnya, dengan porsi saham hanya 25%, ANTAM tidak dapat berbuat banyak karena kerap mengalami konflik dengan Newcrest sebagai pemegang saham mayoritas 75%.

Selain itu, muncul dugaan upaya penyuapan oleh pihak kuasa hukum Newcrest terhadap staf di Pengadilan Negeri Ternate. Dugaan tersebut telah digagalkan dan dilaporkan ke Polda Maluku Utara. Serikat pun mempertanyakan konsistensi penerapan prinsip Anti-Bribery and Corruption (ABC) dalam praktik perusahaan.

Rekam jejak lingkungan Newmont di Indonesia juga tak lepas dari sorotan. Sebelum mengakuisisi Newcrest, perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu mengelola tambang Batu Hijau di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, selama 16 tahun hingga 2016.

Selama periode tersebut, Newmont dituding mencemari Teluk Senunu dengan membuang sekitar 40 juta ton limbah tambang (tailing) setiap tahunnya ke laut. Total limbah yang dibuang diperkirakan mencapai 720 juta ton.

Hormati Keputusan MA

Terpisah, Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, mengatakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) bersifat final dan mengikat. Oleh karena itu, eksekusi terhadap putusan tersebut, termasuk kewajiban pembayaran pesangon dalam perkara PHI, harus segera dilaksanakan.

Trubus mengatakan, ketika putusan sudah konsisten menang dari tingkat pertama hingga MA, hal itu bisa dikatakan murni—artinya tidak ada intervensi kepentingan dalam prosesnya. Dengan kata lain, putusan MA yang inkrah dan konsisten harus dihormati.

"Pertama, investor asing harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia. Itu prinsipnya," ujar Trubus.

Trubus menjelaskan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, perubahan kepemilikan perusahaan tidak serta-merta menghapus kewajiban terhadap pekerja. Meskipun dalam praktiknya investor asing kerap mendapat perlakuan khusus, ketika putusan pengadilan telah inkrah, tidak ada alasan untuk menunda eksekusi.

"Kedua, meskipun ada hukum internasional, ketika terjadi sengketa atau konflik di Indonesia, perusahaan multinasional tetap wajib mematuhi hukum dalam negeri tempat mereka beroperasi," tegasnya.

Pelaku usaha asal Amerika Serikat yang tergabung dalam American Chamber Of Commerce (AmCham) Indonesia ingin terus berkolaborasi dengan pemerintah RI dengan kegiatan bisnis mereka.

Namun, mereka mengungkapkan ada tantangan yang harus diselesaikan. Tantangan utama terkait kepastian regulasi dan kebijakan.

Managing Director AmCham Indonesia Donna Priadi mengatakan, dunia usaha membutuhkan kepastian agar dapat menjalankan kegiatan bisnis secara berkelanjutan.

"Sebenarnya sih pelaku bisnis ini, kami sebagai pelaku bisnis atau pelaku usaha yang kami harapkan adalah kepastian, berusaha. Jadi dari segi aturan, dari segi policy, kebijakan itu lebih pasti gitu ya, tidak berubah-ubah," ujarnya dalam acara a Labor Day Forum di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Selasa (7/4).

Hal inilah yang menurut Donna menjadi fokus acara diskusi yang digelar hari ini. Di mana, sebagai asosiasi, pihaknya ingin lebih mendekatkan pelaku bisnis terutama member AmCham dengan pemerintah.

"Karena perusahaan-perusahaan yang tergabung di dalam AmCham Indonesia ini juga banyak yang padat karya. Banyak yang sudah mempunyai fasilitas-fasilitas, pabrik-pabrik dan sebagainya yang mempekerjakan cukup banyak pekerjaan Indonesia. Jadi harapannya ke depannya kita akan terus bersinergi dan berkolaborasi dengan Kemnaker," jelasnya.

Menurut Donna, kemudahan akses komunikasi dengan pemerintah diharapkan dapat membantu menyelesaikan berbagai hambatan yang dihadapi dunia usaha.

"Jadi bisa ditanyakan langsung ke Kemenaker mengenai kendala-kendalanya gitu. Tapi pada tujuannya sih pada utamanya adalah kepastian untuk berinvestasi. Karena perusahaan-perusahaan ini kan inginnya berada di Indonesia for a long time ya," kata Donna.

Apalagi, Donna menilai Penanaman Modal Asing (FDI) menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong perekonomian dalam negeri. Saat ini, dari sekitar 200 anggota AmCham total investasi yang sudah masuk ke dalam negeri mencapai US$67 miliar dalam 10 tahun terakhir.

Terbaru, ada juga beberapa perusahaan asal Amerika yang disebutkan membangun pabrik baru di Indonesia dan beberapa juga menjalin kerjasama baru.

"Jadi sebenarnya sih Indonesia cukup dianggap sebagai market yang baik. Tapi kalau memang aturan-aturannya cukup pasti gitu ya, dan pemerintah juga cukup mendorong pertumbuhan industri, tentu saja kita berusaha untuk bisa berekspansi di Indonesia," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan perombakan struktur organisasi dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 18/2026, salah satunya dengan bentuk kantor pelayanan pajak (KPP) khusus untuk perusahaan bursa hingga minyak dan gas (Migas) bumi.

PMK 18/2026 itu resmi resmi mencabut dan menggantikan aturan lama, yaitu PMK No. 210/PMK.01/2017. Aturan anyar itu ditandatangani Purbaya pada 17 Maret 2026 dan diundangkan pada 1 April 2026.

"Untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja," jelas poin pertimbangan PMK 18/2026 itu, dikutip Kamis (2/4/2026).

Beleid ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Adapun berdasarkan penelusuran Bisnis, terdapat sejumlah perubahan yang menyentuh struktur KPP hingga mekanisme kerja pejabat fungsional.

Penambahan KPP Khusus

Dalam aturan lama alias Pasal 53 PMK 210/2017 misalnya, klasifikasi KPP hanya dipatok pada tiga level: KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama.

Berdasarkan beleid baru, Purbaya memperluas klasifikasi tersebut menjadi empat jenis. Dalam Pasal 55 ayat (1) PMK 18/2026, KPP Khusus kini secara eksplisit dipisahkan dari kelompok lainnya.

KPP Khusus ini mencakup KPP Penanaman Modal Asing (PMA), KPP Badan dan Orang Asing, KPP Minyak dan Gas Bumi, serta KPP Perusahaan Masuk Bursa.

KPP Pratama Jadi 2 Kelompok

Sebelumnya, susunan seksi di seluruh KPP Pratama dipukul rata seperti yang diatur Pasal 60 PMK 210/2017. Kini, Pasal 64 PMK 18/2026 menetapkan bahwa KPP Pratama kini dikelompokkan ke dalam dua klaster: Kelompok I dan Kelompok II.

Perbedaannya terletak pada fungsi pengawasan. KPP Pratama Kelompok I memiliki enam Seksi Pengawasan (Seksi Pengawasan I s.d. VI) sebagaimana diatur dalam Pasal 65. Sementara itu, KPP Pratama Kelompok II hanya dibekali lima Seksi Pengawasan (Seksi Pengawasan I s.d. V) seperti ditetapkan Pasal 67.

Penghapusan, Perubahan, & Peleburan Seksi

Susunan struktur di dalam KPP juga mengalami 'diubah'. Perubahan nomenklatur dan peleburan seksi ini diatur pada rentang Pasal 58, 61, 65, dan 67 PMK 18/2026.

Pertama, Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) yang sebelumnya diatur dalam aturan lama, kini berubah menjadi Seksi Penjaminan Kualitas Data.

Kedua, fungsi penegakan hukum disatukan. Seksi Pemeriksaan dan Seksi Penagihan yang sebelumnya berdiri sendiri-sendiri, kini dilebur dan ditambah fungsi penilaian, menjadi Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.

Ketiga, KPP Pratama kini tidak lagi memiliki Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Fungsi ekstensifikasi dan intensifikasi wajib pajak ditarik menjadi kewenangan Seksi Pengawasan, sedangkan fungsi penyuluhan dipindahkan ke dalam Seksi Pelayanan.

Keempat, nomenklatur Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) I s.d. IV dihilangkan. Namanya disederhanakan menjadi Seksi Pengawasan, dengan jumlah yang lebih masif mencapai lima hingga enam seksi, dengan fungsi konsultasi yang sebelumnya melekat di Waskon I kini sepenuhnya menjadi domain Seksi Pelayanan.

Palembang (ANTARA) - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan (DPMPTSP Sumsel) mencatat realisasi investasi di wilayah itu sepanjang tahun 2025 mencapai Rp62,67 triliun.

Kepala DPMPTSP Sumsel Lusapta Yudha Kurnia di Palembang, Selasa, mengatakan sepanjang tahun 2025, realisasi investasi di Sumsel mencapai Rp62,67 triliun, dengan rincian penanaman modal asing (PMA) senilai Rp15,47 triliun, penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp47,19 triliun, serta penyerapan tenaga kerja sebanyak 61.529 orang.

Terdapat lima negara penyumbang terbesar terhadap realisasi investasi di Sumsel, yaitu Singapura Rp10,27 triliun, China Rp1,88 triliun, Jepang Rp1,18 triliun, Malaysia Rp700 miliar, dan Inggris Rp509 miliar.

Sebaran lokasi investasi PMA berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Muara Enim, Palembang, Banyuasin, dan Musi Rawas. Adapun investasi PMDN tersebar di Kota Palembang, Musi Banyuasin, Muara Enim, Lahat, dan Ogan Ilir.

Capaian tersebut telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 sebesar Rp42,5 triliun atau mencapai 147,46 persen. Namun demikian, realisasi investasi tersebut masih berada di bawah target nasional tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp78,85 triliun atau sekitar 79,48 persen dari target tersebut.

Secara tahunan, realisasi investasi di Sumsel juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2024 realisasi investasi tercatat sebesar Rp70,92 triliun, sedangkan pada 2025 sebesar Rp62,67 triliun atau turun sekitar Rp8 triliun.

Penurunan tersebut dipengaruhi oleh melandainya optimalisasi investasi PMA, terutama karena proyek besar seperti PT OKI Pulp & Paper telah mencatatkan nilai investasi yang signifikan pada tahun sebelumnya.

“Meskipun belum mencapai target nasional sebesar Rp78,85 triliun, capaian ini tetap menunjukkan performa yang melampaui rencana daerah,” katanya.

Pihaknya akan terus melakukan evaluasi terhadap berbagai sektor industri di kabupaten dan kota melalui peningkatan pembinaan kepada pelaku usaha, fasilitasi investasi, serta penyesuaian regulasi.

Saat ini pemerintah juga tengah menghadapi masa transisi regulasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 menuju Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 yang menitikberatkan pada pengaturan tata ruang di masing-masing wilayah.

Maka dari itu, DPMPTSP Sumsel melakukan sosialisasi serta pembinaan pengendalian agar kendala yang dihadapi investor dapat segera teridentifikasi dan mendapatkan solusi secara responsif.

Selain itu, pihaknya juga menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan seperti Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Kamar Dagang dan Industri (Kadin), serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Selain melakukan workshop di kabupaten dan kota melalui layanan jemput bola, kami juga akan melakukan sosialisasi keliling atau roadshow terkait pembinaan PP Nomor 28 Tahun 2025 sebagai langkah proaktif dalam pengawasan dan pembinaan bagi para pelaku usaha,” kata Lusapta.

Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026