Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah memberikan stimulus tarif angkutan laut selama periode libur sekolah untuk mendorong pariwisata dalam negeri.

Corporate Secretary ASDP Windy Andale menjelaskan bahwa selain melakukan optimalisasi operasional, ASDP juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program stimulus tarif yang diberikan pemerintah selama periode libur sekolah.

Program tersebut berlaku di 14 pelabuhan pada 7 lintasan strategis nasional, termasuk lintasan Ketapang–Gilimanuk. Melalui program ini, pengguna jasa memperoleh diskon 100% tarif jasa kepelabuhanan yang secara rata-rata setara dengan pengurangan sekitar 21,9% dari total tarif tiket penyeberangan. Program berlaku untuk perjalanan dengan jadwal keberangkatan mulai 20 Juni hingga 5 Juli 2026.

"Kami mengimbau pengguna jasa untuk merencanakan perjalanan dengan baik, melakukan pembelian tiket lebih awal melalui Ferizy, serta memastikan telah memiliki tiket sebelum tiba di pelabuhan. Pengguna jasa juga diharapkan datang sesuai jadwal keberangkatan yang tertera pada tiket agar dapat meminimalisir kepadatan di area pelabuhan," jelas Windy dikutip dari siaran pers, Jumat (26/6/2026).

Dengan dukungan armada, pelabuhan, kesiapsiagaan personel, serta sinergi yang kuat dengan regulator dan seluruh pemangku kepentingan, ASDP berkomitmen terus melakukan pemantauan dan evaluasi operasional secara berkala guna memastikan kelancaran layanan penyeberangan dan menjaga konektivitas masyarakat selama periode libur sekolah tetap terlayani secara aman, andal, dan optimal.

Memasuki periode libur sekolah, volume kendaraan yang menyeberang mengalami peningkatan signifikan. Pada Minggu (21/6/2026), jumlah kendaraan yang dilayani mencapai 9.571 unit atau meningkat 23% dibandingkan realisasi hari sebelumnya sebanyak 7.769 unit.

Lonjakan tertinggi berasal dari kendaraan pribadi roda empat yang meningkat 30%, dari 1.681 unit menjadi 2.188 unit.

Kondisi tersebut turut dipengaruhi adanya gangguan operasional pada dua kapal Long Distance Ferry (LDF) milik PT ALP yang menyebabkan sebagian layanan kendaraan angkutan barang dialihkan ke kapal feri reguler.

Sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan, ASDP mengoptimalkan operasional seluruh fasilitas pelabuhan dan armada yang tersedia.

Operasional di Dermaga Moveable Bridge (MB) berjalan normal dengan dukungan 30 kapal. Sementara itu, layanan di Dermaga Bulusan tetap berjalan normal dengan dukungan tambahan KMP Portlink VII guna meningkatkan kapasitas layanan penyeberangan.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi memberlakukan kebijakan insentif berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah ( PPN DTP ) sebesar 100% untuk tiket pesawat udara. Fasilitas keringanan fiskal ini diberikan khusus bagi penumpang kelas ekonomi pada rute penerbangan domestik di dalam negeri.

Pemberian stimulus ini lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 43 Tahun 2026 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tiket Pesawat yang Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk Periode Libur Sekolah 2026. Melalui aturan ini, pemerintah menetapkan batasan komponen biaya apa saja yang berhak mendapatkan pemotongan pajak.

"PPN yang terutang ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan PPN yang terutang atas tarif dasar (base fare) dan fuel surcharge," tulis Pasal 2 ayat (4) beleid tersebut, dikutip Kamis (25/6/2026).

Merujuk pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) poin a, fasilitas diskon pajak ini berlaku untuk transaksi pembelian tiket sejak PMK diundangkan pada 22 Juni hingga 5 Juli 2026. Sementara itu, untuk jadwal atau periode penerbangannya sendiri dibatasi mulai tanggal 24 Juni sampai dengan 5 Juli 2026.

Untuk mengimplementasikan fasilitas tersebut, seluruh Badan Usaha Angkutan Udara atau maskapai penerbangan nasional diwajibkan untuk menerbitkan faktur pajak khusus, atau dokumen sejenis yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak, serta melaporkan surat pemberitahuan masa PPN secara berkala.

Sebagai gambaran penerapan di lapangan, kementerian memberikan contoh simulasi transaksi pada PT PSI selaku maskapai penerbangan yang melakukan penjualan jasa angkutan kepada seorang penumpang bernama Tuan J dengan total harga awal sebesar Rp1.136.756.

Struktur komponen biaya tiket Tuan J sebelum mendapatkan insentif meliputi rincian sebagai berikut:

Tarif dasar (base fare): Rp790.000

Biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge): Rp121.600

Iuran Wajib Jasa Raharja (IWJR): Rp5.000

Tarif pelayanan penumpang (passenger service charge): Rp119.880

Pajak Pertambahan Nilai (value added tax/VAT): Rp100.276

Berdasarkan data rincian tersebut, nilai PPN terutang yang muncul pada poin value added tax (VAT) sebesar Rp100.276 sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Penumpang tidak perlu membayarkan komponen pajak tersebut asalkan tanggal pembelian tiket dan jadwal terbangnya sesuai dengan koridor waktu yang ditetapkan dalam PMK.

Kebijakan penghapusan pajak tiket pesawat ini bukan merupakan langkah tunggal, melainkan bagian dari intervensi makro pemerintah dalam menggulirkan paket stimulus ekonomi sepanjang periode semester II 2026.

Secara total, pemerintah mengalokasikan dana fantastis dari kas negara mencapai sekitar Rp26,34 triliun demi menjaga daya beli dan menopang pertumbuhan domestik.

Anggaran jumbo tersebut didistribusikan ke dalam tiga pos utama, yaitu sektor transportasi umum Rp2,04 triliun, program magang dan pelatihan vokasi Rp6,26 triliun dan program jaring pengaman bantuan pangan Rp18,04 triliun.

JAKARTA - Wacana pembebasan Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) untuk tiket pesawat domestik dinilai dapat menjadi langkah strategis untuk menurunkan harga tiket sekaligus meningkatkan mobilitas masyarakat. Kebijakan tersebut juga berpotensi memberikan dampak positif bagi industri penerbangan dan perekonomian nasional secara lebih luas.

Pengamat penerbangan Alvin Lie mengatakan, sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat bergantung pada transportasi udara untuk menghubungkan berbagai wilayah. Karena itu, keterjangkauan harga tiket menjadi faktor penting dalam mendukung pergerakan masyarakat, aktivitas ekonomi, hingga pengembangan sektor pariwisata di daerah.

Alvin Lie menilai kebijakan pengenaan PPN terhadap tiket pesawat domestik selama ini perlu dievaluasi. Menurutnya, terdapat ketidaksesuaian perlakuan antara penerbangan domestik dan internasional.

"Harga tiket domestik dikenakan PPN ini anomali karena keluar negeri tidak dipungut PPN, kenapa di dalam negeri dipungut PPN?" kata Alvin Lie.

Rupiah Ambles ke Rp17.900, Siap-siap! Harga Tiket Pesawat Bakal Naik



Ia juga menyoroti adanya perbedaan perlakuan antara transportasi udara dengan moda transportasi publik lainnya yang tidak dikenakan PPN untuk layanan angkutan penumpang.

"Transportasi publik lainnya tidak dipungut PPN. Bahkan kereta yang paling mewah, bus yang paling mewah pun yang harga tiketnya mendekati harga tiket pesawat kelas ekonomi LCC itu juga tidak dipungut PPN. Jadi kenapa tiket pesawat dipungut PPN?" ujarnya.

Menurut Alvin, peninjauan kembali kebijakan perpajakan di sektor penerbangan penting dilakukan guna menciptakan ekosistem transportasi yang lebih kompetitif dan setara dengan moda transportasi publik lainnya.

Pembebasan PPN diyakini dapat membuat harga tiket pesawat menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat. Dengan biaya perjalanan yang lebih rendah, minat masyarakat untuk menggunakan transportasi udara diperkirakan akan meningkat, sehingga mendorong pertumbuhan jumlah penumpang domestik.

Peningkatan trafik penumpang tidak hanya menguntungkan maskapai penerbangan melalui naiknya tingkat keterisian kursi dan frekuensi penerbangan, tetapi juga berpotensi menggerakkan sektor-sektor pendukung seperti pariwisata, perhotelan, kuliner, logistik, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menhub Dipanggil Menghadap Prabowo di Istana, Ada Apa?



Selain itu, meningkatnya konektivitas antardaerah dapat memperlancar arus perdagangan, investasi, dan mobilitas tenaga kerja. Efek berganda tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di berbagai wilayah Indonesia.

Alvin menambahkan bahwa kebijakan fiskal dapat menjadi instrumen penting untuk mendorong efisiensi dan pertumbuhan sektor transportasi nasional.

"Yang dibutuhkan di sini adalah niat politik dari pemerintah, apakah mau mendorong agar industri transportasi Indonesia ini jadi lebih efisien, lebih terjangkau dan tentunya nanti lebih berkembang," katanya.

Dengan berbagai manfaat yang ditawarkan, penghapusan PPN tiket pesawat domestik dinilai dapat menjadi salah satu upaya untuk memperkuat konektivitas nasional, meningkatkan daya saing industri penerbangan, sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui harga tiket yang lebih murah.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan ( Menhub ) Dudy Purwagandhi ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Membahas rencana pemerintah terkait revisi Tarif Batas Atas (TBA) tiket pesawat ?

Sebelumnya, Dudy telah memberi sinyal kuat harga tiket pesawat domestik berpotensi mengalami kenaikan dalam waktu dekat. Hal ini seiring dengan rencana revisi TBA yang saat ini proses pembahasannya hampir rampung.

Rupiah Ambles ke Rp17.900, Siap-siap! Harga Tiket Pesawat Bakal Naik

Namun, Dudy tidak memberikan rincian ihwal dirinya yang dipanggil oleh Presiden Prabowo. Dia hanya menegaskan bahwa Presiden menanyakan beberapa progres terkait Kementerian Perhubungan.

"Oh ini aja, beliau (Presiden) nanyain progres beberapa terkait Kementerian Perhubungan," kata Dudy kepada awak media setibanya di Kompleks Istana Kepresidenan.

Pemerintah Naikkan Fuel Surcharge Maskapai, Tiket Pesawat Jakarta-Bali Tembus Rp2,4 Juta



Sementara soal TBA, Dudy mengaku dirinya hanya menyiapkan saja jikalau ditanya oleh Presiden Prabowo. "Itu nanti juga kalau beliau tanya disiapkan."

"Itu tergantung beliau yang mengiyakan. Maksudnya kita siapkan kalau beliau tanya," pungkasnya.

JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry memberikan diskon potongan harga tiket selama periode libur sekolah 2026 . Besaran diskon yang diberikan sekitar 20% dari harga tiket normal.

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Heru Widodo menjelaskan, pengguna jasa akan memperoleh diskon 100% tarif jasa kepelabuhanan yang secara rata-rata setara 21,9% dari total tarif tiket penyeberangan. Program berlaku untuk perjalanan dengan jadwal keberangkatan mulai 20 Juni hingga 5 Juli 2026, sementara pemesanan tiket sudah dapat dilakukan sejak 6 Juni 2026.

"ASDP menyambut baik dan mendukung penuh program stimulus pemerintah untuk meningkatkan mobilitas masyarakat serta mendorong pergerakan ekonomi nasional," ujarnya dalam keterangannya.

Trafik Ramai di Long Weekend Kenaikan Yesus Kristus, Ferry Kini Jadi Moda Utama Pilihan Masyarakat



Kebijakan tersebut mengacu pada Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Nomor PR.501/1/4/ORJD/2026 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Diskon Tarif Transportasi Penyeberangan Periode Libur Sekolah Tahun 2026.

Program stimulus diterapkan pada 14 pelabuhan yang melayani tujuh lintasan strategis nasional, yakni Merak–Bakauheni, Ketapang–Gilimanuk, Lembar–Padangbai, Kayangan–Poto Tano, Tanjung Uban–Telaga Punggur, Ajibata–Ambarita, serta Sape–Labuan Bajo.

Kebijakan ini mencakup layanan bagi penumpang pejalan kaki serta kendaraan Golongan II dan Golongan IVA guna mendukung kelancaran mobilitas masyarakat antarwilayah.Selain Ira Puspadewi, 2 Mantan Direktur ASDP juga Dapat Rehabilitasi



Khusus lintasan Merak–Bakauheni, stimulus tarif diberlakukan baik untuk layanan reguler ekonomi maupun Express. Kehadiran kebijakan ini diharapkan memberi lebih banyak pilihan perjalanan yang efisien dan terjangkau pada salah satu lintasan penyeberangan tersibuk di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mengakui pelemahan nilai tukar rupiah mulai memberikan tekanan terhadap kinerja operasional perusahaan, terutama pada sejumlah komponen biaya yang masih bergantung pada impor.

Berdasarkan data analisis Doo Financial Futures, rupiah dibuka melemah sebesar 0,11% ke level Rp17.998.

Pelemahan mata uang Garuda terhadap dolar AS sejalan dengan depresiasi mayoritas mata uang Asia lainnya. Hal ini ditunjukkan dari Yen Jepang terhadap dolar AS melemah 0,11%, diikuti dolar Singapura terhadap dolar AS yang melemah 0,03%, won Korea melemah 0,35%, dolar Hong Kong ikut melemah 0,03%.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan fluktuasi kurs menjadi salah satu faktor yang memengaruhi beban operasional perseroan. Hal itu terutama terkait kebutuhan suku cadang kereta api yang masih didatangkan dari luar negeri.

"Tentu berpengaruh. Sebab masih ada sejumlah suku cadang [spare part] yang kami beli dari luar negeri," ujar Bobby di Jakarta, dikutip Kamis (4/6/2026).

Terlebih, nilai tukar rupiah kian menunjukkan tren pelemahan hingga menembus di kisaran Rp18.000 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Kamis (4/6) pagi.

Selain komponen impor, Bobby menjelaskan sebagian kebutuhan bahan bakar untuk operasional kereta juga dibeli dengan harga komersial sehingga turut terpengaruh dinamika harga pasar.

"Selain itu, sebagian kebutuhan solar kami juga tidak menggunakan solar bersubsidi, melainkan solar dengan harga pasar," jelasnya.

Kendati demikian, KAI belum berencana melakukan penyesuaian tarif tiket di tengah tekanan akibat pelemahan rupiah tersebut. Perseroan masih mengkaji berbagai langkah efisiensi untuk menjaga kinerja operasional, di tengah fluktuasi nilai tukar.

"Belum ada. Saat ini belum ada kajian untuk menaikkan harga tiket," tegasnya.

Pernyataan tersebut memberikan sinyal bahwa masyarakat masih dapat menikmati tarif kereta api yang berlaku saat ini, meskipun perusahaan menghadapi tekanan biaya akibat pelemahan rupiah dan kenaikan sejumlah komponen operasional yang mengikuti harga pasar.

Sebagai catatan, volume angkutan penumpang KAI tercatat sebanyak 493 juta orang sepanjang 2025, atau naik 9% dibandingkan 452 juta orang pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, volume angkutan barang KAI tercatat sebanyak 70 juta ton barang pada 2025, naik 0,5% dibandingkan 69,2 juta ton pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari sisi kinerja keuangan, perseroan membukukan total pendapatan konsolidasi yang belum diaudit sebesar Rp35,7 triliun pada 2025. Angka tersebut terkoreksi tipis 1% (year-on-year/yoy) dibandingkan realisasi 2024 yang mencapai Rp35,9 triliun.

"Laba bersih perusahaan naik 2% dari Rp2,2 triliun pada tahun 2024, menjadi Rp2,3 triliun pada 2025," pungkas Bobby.

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan melakukan penyesuaian terhadap harga tiket pesawat menyikapi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) yang tembus Rp17.900 per dolar AS. Tidak hanya itu, harga tiket pesawat juga dipengaruhi oleh fluktuasi harga avtur.

Direktur Angkutan Udara Kemenhub, Agustinus Budi Hartono mengatakan, kenaikan harga tiket pesawat tersebut akan diatur dalam perubahan Tarif Batas Bawah/Tarif Batas Atas (TBB/TBA) yang saat ini tinggal menunggu persetujuan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Kenaikan harga avtur dan USD (nilai tukar) kan sudah kelihatan ya, pasti tidak jauh dari situ kenaikannya," ujarnya saat ditemui usai acara Peluncuran Buku INACA di Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Menurut dia, tarif batas atas yang berlaku saat ini sudah tidak lagi mencerminkan struktur biaya operasional industri penerbangan. Kondisi tersebut dinilai menyulitkan maskapai dalam menjaga keberlanjutan usaha sekaligus mempertahankan kualitas layanan kepada masyarakat.

"Ini memang menjadi perjalanan yang cukup panjang bagi kita semua. Sebab, dengan kondisi TBA yang berlaku saat ini, sudah tidak memungkinkan bagi rekan-rekan maskapai penerbangan untuk menjalankan operasional perusahaannya secara optimal," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Pengamat Penerbangan, Alvin Lie menilai, ketika TBA telah dinaikan maka tidak perlu lagi ada pungutan fuel surcharge. Hal tersebut penting dilakukan agar harga tiket yang terbentuk nantinya tidak naik terlalu signifikan. Sebab kedua hal ini menjadi komponen terpisah pembentuk tarif.

Selain itu, ia juga mengharapkan pengaturan TBB/TBA baru ini juga dibuat lebih fleksibel agar mampu menyikapi fluktuasi nilai tukar hingga harga avtur. Harga Avtur Domestik Turun hingga 10 Persen Mulai 1 Juni 2026, Kabar Baik buat Industri Penerbangan



"Harapan saya dengan TBA baru ini tidak perlu lagi ada fuel surcharge. Kemudian TBA baru ini juga harus fleksibel. Ketika avtur turun, TBA turun, tidak perlu menunggu 7 tahun lagi," tambahnya.

Sekedar informasi tambahan, nilai tukar rupiah hari ini kembali terdepresiasi hingga menembus level Rp17.926 per dolar AS. Pelemahan mata uang Garuda tersebut dipicu oleh kembali menguatnya harga minyak dunia yang meningkatkan kekhawatiran terhadap pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta kenaikan inflasi.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan revisi tarif batas atas (TBA) tiket pesawat sedang dalam proses guna menyesuaikan kondisi operasional industri penerbangan nasional saat ini.

"Kita sudah jalan, paralel kita sudah jalan, prosesnya sudah jalan," kata Direktur Angkutan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Agustinus Budi Hartono ditemui dalam peluncuran buku Indonesia Aviation Outlook 2026 di Jakarta, Rabu.

Dalam peluncuran buku yang dilakukan Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia atau Indonesian National Air Carriers Association (INACA), Agustinus mengatakan pemerintah tengah memproses sejumlah penyesuaian regulasi yang berkaitan dengan industri penerbangan nasional.

Selain penyesuaian fuel surcharge (FS), Kemenhub juga sedang menyelesaikan proses revisi TBA yang diharapkan dapat segera dituntaskan untuk memberikan kepastian bagi pelaku usaha penerbangan.

Menurut Agustinus, revisi tersebut memerlukan perubahan terhadap satu Peraturan Menteri dan satu Keputusan Menteri yang saat ini sedang diproses di lingkungan Biro Hukum.

Ia menjelaskan seluruh tahapan penyusunan regulasi berjalan sesuai mekanisme yang berlaku agar hasil revisi nantinya dapat memberikan manfaat bagi industri penerbangan nasional.

Setelah proses di internal kementerian selesai, revisi TBA tersebut selanjutnya akan menunggu persetujuan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebelum resmi ditetapkan pemerintah.

Agustinus berharap persetujuan tersebut dapat diperoleh dalam waktu dekat sehingga proses revisi regulasi dapat segera diselesaikan dan diberlakukan.

Menurut dia, pembahasan revisi TBA telah berlangsung cukup panjang karena pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai aspek yang mempengaruhi keberlangsungan operasional maskapai penerbangan nasional.

Kemenhub menilai besaran TBA yang berlaku saat ini sudah perlu disesuaikan dengan perkembangan kondisi industri agar maskapai dapat menjalankan kegiatan operasional secara lebih berkelanjutan. Meski begitu, dia tidak merinci besaran TBA saat ini.

Dalam proses penyusunannya, Kemenhub juga telah berdiskusi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk asosiasi maskapai dan operator penerbangan berjadwal di Indonesia.

Agustinus menyebut pemerintah bersama pelaku industri telah mencapai kesepakatan mengenai formula perhitungan TBA yang akan digunakan dalam revisi kebijakan tersebut.

Ia menambahkan formula yang disepakati juga telah memperhitungkan margin keuntungan maskapai sehingga diharapkan mampu menjaga kesehatan industri sekaligus mendukung layanan penerbangan nasional.

"Tinggal menunggu waktu saja. Harapannya kalau memang bisa secepatnya disetujui, nanti kita akan informasikan lebih lanjut," kata Agustinus.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Legislator dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Edi Purwanto meminta pemerintah berhati-hati dalam menerapkan kebijakan fuel surcharge atau biaya tambahan bahan bakar penerbangan. Kebijakan ini mencuat di tengah potensi kenaikan harga tiket pesawat domestik akibat naiknya harga avtur.

Anggota Komisi V DPR ini menilai bahwa kenaikan harga avtur memang dapat berdampak pada biaya operasional maskapai. Namun, pemerintah tidak boleh membiarkan seluruh beban tersebut langsung dialihkan kepada masyarakat melalui kenaikan harga tiket.

“Kalau memang ada kenaikan biaya operasional akibat harga avtur, pemerintah harus memastikan hitungannya terbuka. Jangan sampai fuel surcharge ini justru menjadi ruang bagi kenaikan tiket yang berlebihan,” ujarnya, Senin (18/5/2026).

Dia mendorong Kementerian Perhubungan bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penetapan fuel surcharge. Menurutnya, kebijakan tersebut harus transparan, proporsional, dan mempertimbangkan daya beli masyarakat serta kondisi dunia usaha.

Ia juga meminta Kementerian Perhubungan memperketat pengawasan terhadap maskapai penerbangan. Ia menegaskan, penerapan tarif tambahan bahan bakar harus diawasi agar tidak menjadi alasan bagi maskapai untuk menaikkan tarif secara tidak wajar.

“Jangan sampai setiap kali biaya operasional naik, masyarakat selalu menjadi pihak pertama yang menanggung bebannya. Pemerintah harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan industri penerbangan dan kemampuan masyarakat,” tegasnya.

Di sisi lain, Edi Purwanto menjelaskan, transportasi udara memiliki peran penting dalam menjaga konektivitas antarwilayah. Bagi banyak daerah, terutama wilayah kepulauan, Indonesia timur, dan daerah terpencil, pesawat bukan sekadar pilihan, tetapi kebutuhan untuk mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Oleh karena itu, dia mendorong Kementerian BUMN dan PT Pertamina untuk menjaga stabilitas pasokan serta harga avtur di seluruh bandar udara. Ia meminta perhatian khusus diberikan kepada wilayah yang memiliki biaya distribusi tinggi agar tidak terjadi ketimpangan harga yang berdampak pada tiket pesawat.

“Pertamina dan BUMN terkait harus memastikan pasokan avtur aman dan harga tetap stabil di seluruh bandara. Jangan sampai daerah-daerah yang jauh dan terpencil menanggung beban lebih besar, lalu akhirnya masyarakat juga yang terkena dampaknya,” pungkasnya.

KOMPAS.com - Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Lukman F. Laisa menjelaskan adanya potensi kenaikan harga tiket pesawat domestik.

Hal itu disebabkan biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge angkutan udara domestik akibat naiknya harga bahan bakar avtur.

"Penerapan fuel surcharge tersebut dapat diberlakukan oleh maskapai penerbangan mulai tanggal 13 Mei 2026," ujarnya dikutip dari Kontan, Kamis (14/5/2026).

Penyesuaian tarif ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1041 Tahun 2026 tentang Besaran Biaya Tambahan (Surcharge) sebagai dampak adanya Fluktuasi Bahan Bakar (Fuel Surcharge) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Hitungannya, besaran fuel surcharge ditetapkan dari rata-rata harga avtur yang ditentukan oleh penyedia bahan bakar penerbangan.

Persentase surcharge tertinggi berkisar antara 10-100 persen dari tarif batas atas dan mengikuti fluktuasi harga avtur yang berlaku. Per 1 Mei 2026 harga avtur tercatat sebesar Rp 29.116 per liter.

Dengan hitungan ini maskapai penerbangan niaga berjadwal dalam negeri boleh menetapkan fuel surcharge maksimal 50 persen dari tarif batas atas sesuai dengan kelompok layanan.

Meski boleh menaikkan harga tiket, pemerintah akan terus memantau agar kebijakan dilakukan secara tertib.

"Pemerintah tetap memastikan agar implementasi kebijakan ini dilakukan secara terukur dengan tetap memperhatikan perlindungan konsumen, keterjangkauan tarif, serta keberlangsungan operasional maskapai penerbangan," jelasnya.

Maskapai juga harus menjaga kualitas pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Harga minyak dan pelemahan rupiah tekan biaya BBM

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, lonjakan harga minyak dunia secara langsung memperbesar beban subsidi energi.

Pada saat yang sama, pelemahan rupiah membuat biaya impor BBM meningkat dalam denominasi rupiah.

"Jadi dampaknya itu saling memperkuat, bukan berdiri sendiri," ujar Yusuf dikutip dari Kompas.com.

Pelemahan rupiah membuat ruang fiskal pemerintah semakin menciut. Mengakibatkan kenaikan harga tiket tak terelakkan.

Artikel ini pernah tayang di Kontan dengan judul "Harga Tiket Pesawat Bisa Semakin Mahal, Ini Pemicunya" dan Kompas.com berjudul "Rupiah Melemah, Begini Dampaknya ke Harga BBM dan Tiket Pesawat"

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia National Air Carriers Association (INACA) menilai penyesuaian fuel surcharge secara progresif menjadi bantalan sementara bagi maskapai penerbangan nasional di tengah kenaikan harga avtur.

Wakil Ketua Umum INACA Bayu Sutanto mengatakan, fuel surcharge setidaknya dapat menahan tekanan lonjakan harga avtur yang hampir dua kali lipat di tengah ketidakpastian geopolitik global saat ini.

“Untuk sementara ini bisa jadi buffer untuk biaya avtur yang hampir dua kali naiknya di tengah ketidakpastian harga minyak dunia,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (14/5/2026).

Adapun, fuel surcharge adalah biaya tambahan yang dikenakan oleh perusahaan transportasi atau logistik kepada pelanggan untuk menutupi kenaikan harga bahan bakar yang bersifat fluktuatif.

Meski demikian, lanjut Bayu, formula tarif batas atas atau TBA penerbangan masih perlu dievaluasi.

Maskapai dalam negeri pun disebut terus berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan untuk membahas revisi TBA yang dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan harga avtur dan kurs dolar Amerika Serikat terhadap rupiah.

Terpisah, Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja mengapresiasi langkah cepat pemerintah, sebagaimana di Vietnam, Thailand, dan Filipina, sehingga dampaknya terhadap perekonomian nasional dapat ditekan.

Dia menilai skema fuel surcharge yang lebih fleksibel akan memudahkan maskapai menyesuaikan harga tiket mengikuti pergerakan harga avtur. Di sisi lain, masyarakat juga dinilai dapat memperoleh harga tiket yang lebih adaptif terhadap kondisi pasar.

“Hal tersebut juga akan membuat masyarakat mendapatkan harga tiket yang lebih fleksibel sehingga industri penerbangan dapat lebih berkembang dan mendukung pertumbuhan perekonomian nasional,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (14/5/2026).

Berdasarkan beleid terbaru yang berlaku mulai 13 Mei 2026, besaran fuel surcharge ditetapkan secara berjenjang berdasarkan harga rata-rata avtur yang ditetapkan penyedia bahan bakar penerbangan.

Besaran surcharge ditetapkan mulai 10% hingga 100% dari tarif batas atas (TBA) kelas ekonomi, tergantung jenis layanan maskapai dan level harga avtur.

Dalam aturan tersebut, fuel surcharge wajib dicantumkan terpisah dari tarif dasar tiket dan belum termasuk pajak pertambahan nilai. Maskapai juga diwajibkan menjaga kualitas layanan sesuai kelompok pelayanannya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia Bidang Udara Elfi Amir menilai kebijakan pemerintah merupakan langkah tepat untuk jangka pendek di tengah tekanan biaya operasional maskapai.

Menurut dia, kenaikan tarif dasar tiket jauh lebih sensitif secara sosial dan politik dibandingkan penerapan surcharge sementara.

“Fuel surcharge dianggap lebih mudah diterima pasar karena masyarakat memahami kenaikan berasal dari faktor energi global, bukan semata keputusan maskapai,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Localfest Jakarta 2026 kembali hadir di Jakarta setelah sebelumnya sempat menyambangi Solo. Festival musik dan komunitas kreatif itu dijadwalkan berlangsung selama dua hari pada 27–28 Juni 2026 di Stadion Baseball GBK, Jakarta.

Berdasarkan informasi yang diumumkan melalui akun resmi Localfest, edisi kali ini akan menghadirkan deretan musisi dari berbagai genre, mulai dari pop, indie, alternatif, hingga proyek kolektif yang belakangan ramai di media sosial.

Pada hari pertama, Sabtu (27/6/2026), line up yang telah diumumkan meliputi Feast, Nadhif Basalamah, Pure Saturday, The Adams, hingga Alkateri. Ada pula penampilan kolektif ANTI NRML yang berisi Tenxi, Naykilla, Jemsii, Dia.Muse, Suisei, sampai Naufal Syachreza.

Sementara pada hari kedua, Minggu (28/6/2026), panggung Localfest akan diisi oleh Barasuara, Jason Ranti, Perunggu, Dongker, Killing Me Inside dalam format reuni, serta Lomba Sihir.

Meski begitu, susunan line up tampaknya belum sepenuhnya final. Dalam beberapa materi poster resmi, masih terlihat beberapa slot artis yang dibuat blur dengan keterangan “more to be announced”, menandakan akan ada nama tambahan yang diumumkan mendekati hari acara.

Selain line up, Localfest 2026 juga telah membuka penjualan tiket reguler melalui Ruangevent Localfest 2026. Berikut rincian harga tiket yang tersedia:

• Daily Pass Day 1 / Day 2: Rp195.000
• 2 Day Pass: Rp350.000
• Group Package (4 tiket): Rp640.000

Festival ini dijadwalkan berlangsung mulai pukul 12.00 hingga 23.00 WIB selama dua hari penyelenggaraan. Dengan kombinasi line up lintas generasi dan venue di kawasan pusat ibu kota, Localfest 2026 kembali menempatkan diri sebagai salah satu agenda musik tengah tahun yang cukup dinantikan di Jakarta.